Agustus 2017

MPA,(PADANG) - Gempa mengguncang wilayah Provinsi Sumatera Barat dini hari, tepatnya di seputaran Kepulauan Mentawai, Jumat (1/9).'Warga sekitar kota padang saat gempa terjadi berhamburan keluar rumah.
Data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter pukul 00:06:54 WIB. Lokasi pada posisi 1.30 LS,99.66 BT (80 km Timur Laut kep-mentawai-sumbar), dengan Kedalaman 10 Km.
Informasi yang diperoleh bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Sumatera Barat merasakan gempa tersebut,dan warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Saat berita ini diturunkan belum diketahui jumlah korban dan kerusakan.
Gempa bumi dengan parameter sbb:
Kekuatan    6.2 SR
Tanggal     01-Sep-17
Waktu Gempa 00:06:54 WIB
Lintang     1.30 LS
Bujur       99.66 BT
Kedalaman   10 Km
Lokasi:
Southern Sumatra, Indonesia
Keterangan: 
80 km TimurLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR
86 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR
87 km BaratDaya PARIAMAN-SUMBAR
113 km BaratDaya PADANG-SUMBAR
962 km BaratLaut JAKARTA-INDONESIA
Evaluasi:
Gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI.(Ar)

MPA,(PADANG) - Masih dalam merayakan hari jadinya yang ke-55 di tahun 2017, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Padang menggelar "Sosialisasi Bahaya Narkoba" yang diikuti para pensiunan PNS di Kota Padang itu. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Walikota Padang H. Emzalmi yang juga Ketua Umum PWRI Kota Padang sekaligus Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Padang tersebut.
Wakil Walikota mengatakan, narkoba saat ini sudah menjadi tantangan yang begitu membahayakan. Sehingga tidak ada jalan lain selain "dipasamokan" atau diperangi oleh semua pihak. Salah satunya melibatkan seluruh unsur seperti anggota PWRI yang dominan menjadi tokoh masyarakat ataupun aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Melalui sosialiasi ini kita berharap, semua anggota PWRI Kota Padang akan bisa berkontribusi. Semoga akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya di Kota Padang,” harap Emzalmi sewaktu membuka sosialisasi yang dilangsungkan di Lantai II Masjid Agung Nurul Iman, Rabu (30/8).
Wawako juga menyebutkan, dalam memerangi narkoba sangat diharapkan keterlibatan seluruh unsur warga negara Indonesia. Salah satunya bagi para anggota PWRI, selaku purnatugas yang bekerja sekian lama di instansi pemerintah juga sangat diharapkan dapat berkontribusi menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang cenderung menyentuh generasi muda itu.
“Untuk itu kepada kita semua mari kita bicarakan narkoba dengan berbagai jenisnya dimana saja kita berada. Khususnya bagi para orang tua, agar senantiasa mengontrol anak-anaknya. Dan apabila ada salah satu bagian keluarga kita yang sudah terlanjur terkena, diharapkan bisa melaporkan diri ke pihak terkait untuk mengikuti rehabilitasi. Sehingga bisa mendapatkan rehabilitasi baik di puskesmas, rumah sakit bahkan balai rehabilitasi narkoba yang ada,” papar Ketua BNK Padang itu mengakhiri.
Dalam sosialisasi yang menghadirkan ratusan purna tugas itu, turut menghadirkan narasumber berkompeten di bidangnya. Diantaranya Wakasat Narkoba Polresta Padang, AKP Rosita Imelda Ifadi, Unsur BNK Kota Padang dan MUI Kota Padang.(David / Nanda)


MPA,(PADANG) - Sejarah memang tak akan terulang lagi. Namun sejarah memiliki arti penting dan mesti dihargai. Mungkin karena itu pula agaknya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang mencintai sejarah yang terjadi di Kota Padang.
Kemarin ini, Tugu Permindo yang terletak di depan kantor itu dipercantik. Dikelir lagi. Dibersihkan sehingga nampak bersih dan terawat.
Tugu Permindo tersebut letaknya bukan di jalan Permindo. Akan tetapi di jalan Jenderal Sudirman. Persisnya di halaman bekas SMAN 1 Padang, yang kini dijadikan kantor bagi tiga intansi (DPMPTSP, Disdukcapil, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip).
Tugu ini sebelumnya memang terbilang kurang familiar bagi warga Padang. Letaknya yang berada di dalam lingkungan perkantoran, juga sedikit tersuruk, membuat tugu ini seperti terlupakan. Beruntung DPMPTSP "menyelamatkan" tugu ini. Sehingga kini nampak gagah dan bersih.
"Semula tugu ini kondisinya kumuh, kotor, kusam, dan tak ada yang mau mampir," ujar Kepala DPMPTSP Rudy Rinaldy, Rabu (30/8).
Rudy menjelaskan, hal ini cukup kontras dengan kondisi sekitar. Tak jauh dari Tugu Permindo, jalur trotoar menuju pasar sudah bagus. Jalan masuk Pasar Raya sudah rapi.
"Karena itulah kami berinisiatif melakukan gotongroyong bersama membersihkan tugu tersebut," ungkap Rudy.
Selain ingin mempercantik sekitar, Rudy menyebut bahwa upaya pembersihan Tugu Permindo juga sebagai bentuk sumbangan moral untuk Kota Padang. Apalagi belum lama ini Kota Padang berulangtahun. Kemudian juga merayakan HUTRI ke-72.

"Kami mencoba mengajak semua untuk bisa menghargai sejarah. Mengenang kembali perjuangan masa lalu dalam bentuk menghargai tugu perjuangan para guru. Mudah-mudahan bisa ditiru yang lain," pungkas Rudy.(Ch/Ar)

MPA,(PADANG) - Hari Raya Idul Adha dikenal juga dengan hari raya kurban. Tepat 10 Dzulhijjah atau 1 September 2017 ini, seluruh umat Islam merayakan Idul. Adha 1438 H Hewan pun dikurbankan.
Di Kota Padang, ribuan hewan kurban disembelih pada Hari Raya Idul Adha, Tercatat, sebanyak 7.949 hewan dikurbankan.
"Jumlah peserta dan hewan kurban tahun ini jauh meningkat," kata Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, dan Wawako kemarin.
Dari data yang dihimpun dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Padang, hewan jenis sapi paling banyak dikorbankan. Jumlahnya mencapai 6.991 ekor.
"Sedangkan kambing sebanyak 958 ekor," ulas Kabag Kesra, Jamilus.
Kecamatan yang paling banyak peserta kurban pada tahun ini yakni Koto Tangah. Di daerah ini, 1.760 ekor hewan disembelih pada Idul Adha kali ini. Sapi yang dikurbankan sebanyak 1.549 ekor. Sedangkan kambing 211 ekor.
"Kecamatan paling sedikit peserta kurban yakni Bungus Teluk Kabung," papar Jamilus.
Di Kecamatan Bungtekab, total hewan yang dikurbankan yakni 78 ekor saja. Sapi sebanyak 58 ekor, dan kambing 20 ekor saja.
"Daerah ini merupakan daerah minus pekurban," jelasnya lagi.
Pada tahun ini, sebanyak 329 ekor hewan juga disembelih di Kecamatan Lubuk Kilangan. Sapi sebanyak 262 ekor. Sedangkan kambing 67 ekor.
Di Kecamatan Pauh, sebanyak 599 ekor hewan kurban akan disembelih. Sebanyak 439 ekor sapi dan 160 ekor kambing dikurbankan.
Di Kecamatan Kuranji, 1.002 hewan kurban sudah disiapkan. Rinciannya yakni sebanyak 872 ekor sapi dan 130 ekor kambing.
Di Kecamatan Nanggalo, 621 ekor hewan juga dikurbankan. Sebanyak 568 ekor di antaranya yakni sapi. Sedangkan 63 ekor lainnya berupa kambing.
Di Kecamatan Padang Utara, 549 ekor hewan siap untuk dikurbankan tahun ini Sebanyak 524 ekor sapi, dan 25 ekor kambing.
Kecamatan Padang Timur menyiapkan 879 ekor hewan. Sebanyak 804 ekor sapi dan 75 ekor kambing disembelih pada Idul Adha ini.
Padang Selatan juga menyiapkan 455 ekor hewan kurban. Sapi sebanyak 402 ekor. Dan kambing sebanyak 53 ekor.
Padang Barat juga menyiapkan 432 ekor hewan. Sebanyak 421 ekor sapi, serta 11 ekor kambing akan disembelih oleh warga.
Termasuk Lubuak Bagaluang yang menyiapkan 1.245 ekor hewan. Dimana 1.092 sapi dan 153 kambing telah siap untuk dikurbankan.
Seperti diketahui, Walikota Padang memang mengimbau warga yang menjadi pekurban untuk berkurban di daerah minus. Seperti di Bungktekab, dan beberapa daerah lainnya.(Charlie)

MPA,(Solok Selatan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), menyalurkan hewan kurban sebanyak 16 ekor sapi dan dua ekor kambing pada Idul Adha tahun 2017/1438 H.

Asisten Pemerintahan dan Kesra yang juga Ketua Panitia Kurban Kabupaten Solok Selatan, Fidel Efendi saat dihubungi di Padang Aro, Kamis (31/8) menyebutkan hewan kurban itu merupakan sumbangan dari bupati dan wakil bupati, donatur, pegawai yang disalurkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menjelaskan 16 ekor sapi itu tidak seluruhnya disembelih di kantor bupati, melainkan disalurkan ke kecamatan dan sejumlah jorong (dusun) yang dinilai masyarakatnya kurang dalam berkurban.

"Lima ekor akan disembelih di kantor bupati, tujuh disalurkan ke kecamatan, dan empat akan disalurkan ke daerah yang dinilai masyarakatnya kurang berkurban," terangnya.

Ia menyebutkan empat ekor sapi yang akan disalurkan ke daerah itu meliputi Sigintir di Kecamatan Sungai Pagu, Padang Air Dingin Sangir Jujuan, Sei Langkitan di Sangir dan seekor di Koto Parik Gadang Diateh.

Sementara sapi kurban yang disalurkan ke kecamatan, penyalurannya diserahkan ke camat setempat.

Ia menyebutkan jumlah penyembelihan hewan kurban melalui Pemkab Solok Selatan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah sebanyak 12 ekor.

Sementara terkait Shalat Idul Adha, Pemkab Solok Selatan memusatkan shalat Idul Adha, Jumat (1/9) di halaman kantor bupati dengan Khatib, H. Herman Jamal dan Imam H. Syamsuri.

Rangkaian Shalat Idul Adha direncanakan dimulai pukul 07.00 WIB.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan juga para Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya agar ikut serta meramaikan shalat Idul Adha tahun ini yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Solok Selatan," ujarnya. 


MPA,(PADANG) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Padang, Drs. Iswandi melakukan reses II daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh, tepatnya, di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Rabu,(30/8/2017).
“Sengaja kita melalui reses yang dimanfaatkan yang merupakan sebuah kewajiban atau keharusan untuk bersilaturahim, menjemput dan menampung aspirasi masyarakat”, Ujar Iswandi.
Menurut, Iswandi,hasil penyampaian aspirasi oleh masyarakat beserta tokoh masyarakat akan disampaikan secara resmi pada rapat paripurna DPRD Kota Padang, Kemudian untuk penyusunan APBD di tahun yang akan datang.
“Kemudian bagi anggota DPRD merekrut perjuangannya dan sebahagian akan menjadi pokok- pokok pikiran( Prokir),”Ujar Iswandi yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa( PKB) ini.
Ditambahkannya,Aspirasi yang banyak disampaikan oleh masyarakat, kebanyakan tentang insfratruktur, jalan lingkung, jalan akses, riol dan irigasi.
Mereka ingin anak -anak yang putus sekolah diberikan pelatihan keterampilan , agar nanti anak putus sekolah tersebut dapat berusaha sendiri. Keterampilannya seperti boga dan tata busana,”Ujarnya.
Iswandi, mengajak masyarakat untuk menggalakkan bergotong royong , Karena tidak semua kebutuhan ditengah masyakat tertampung dalam APBD Kota Padang.
“Kita juga mengharapkan kepada rukun tetangga( RT) dan rukun warga( RW) untuk menggalakkan ronda malam, agar tercipta keamanan dan kenyamanan ditengah- tengah masyarakat”, Ujar Iswandi memgakhiri sembari tersenyum.
Sementara itu, Lurah Kuranji yang hadir pada kesempatan yang sama mengatakan, harapan dari masyarakat kebanyakan dalam bidang insfratruktur. Permintaan yang mendesak seperti pembuatan bronjong kawat yang dapat digunakan menahan salah seorang rumah warga berdiri ditepian sungai, “Warga ini takut rumahnya dihondoh air besar, Karena kondisi yang sangat kritis”, ujarnya.(*)

MPA,(Padang) - Wakil Ketua DPRD Kota Padang Sumatera Barat, Wahyu Iramana Putra mengatakan, pengoperasian sepuluh bus baru Trans Padang koridor I di daerah itu untuk sementara dihentikan selama tiga hari, 29 hingga 31 Agustus.

Namun, apakah DPRD Padang mau juga mendengar aspirasi pemakai jasa angkutan umum khususnya bus Trans. Sebab, mereka saat ini lebih nyaman dan aman menggunakan jasa bus yang disubsidi Pemko Padang.” Saya harap DPRD jangan mendengar sepihak saja. Dengarkan jugalah suara kami yang terlanjur fanatik dengan menggunakan bus Trans,” ujar Dahnil Harahap.

Wahyu, mengatakan penghentian sementara itu dilakukan sampai adanya solusi atas aksi demonstrasi menolak pengoperasian sepuluh bus tambahan Trans Padang koridor I jurusan Pasar Raya – Lubuk Buaya yang dilakukan oleh sejumlah angkutan kota di depan gedung DPRD setempat.
Penghentian sementara itu juga berdasarkan kepakatan antara DPRD, Organisasi Angkutan Darat (Organda), pengusaha angkot dan pihak lainnya yang terlibat, imbuhnya. “Hal itu sambil menunggu adanya kesepakatan antara pemenang tender dengan pengusaha angkutan kota se-Padang yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Padang,” ujarnya.
Hasil kesepakatan itu, sebutnya akan dilaporkan dan dibicarakan kembali di DPRD, hingga menemui kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal mengatakan akan melakukan komunikasi dengan pengusaha angkot, sehingga menemukan kesepakatan dan keputusan yang dapat diterima semua pihak.
Direktur PT Permata Biru Fauzan mengatakan penambahan sepuluh bus Trans Padang tersebut mengakibatkan bertambahnya kemacetan dan mematikan usaha angkutan kota. “Hal itu disebabkan satu unit Trans Padang mampu menampung sebanyak 40 orang, sehingga mematikan usaha sebanyak empat unit angkutan kota,” katanya.
Apalagi, ujarnya sepuluh unit dapat mematikan usaha sebanyak 40 angkot. Menurutnya salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah sistem bagi hasil antara pemenang tender dengan pengusaha angkot. “Kalau tidak ada kompensasi ke angkot maka Trans Padang sepuluh unit tersebut dilarang beroperasi,” katanya.
Sebelumnya, pada Senin pagi ratusan sopir angkot di Kota Padang melakukan unjuk rasa di gedung DPRD setempat menolak beroperasinya angkutan dalam jaringan (daring) dan beroperasinya sepuluh unit Trans Padang. Ratusan sopir angkut sudah mulai melakukan aksi mogok di depan DPRD pada pukul 09.30 Wib.
Sedangkan penambahan 10 bus Trans tersebut dapat sambutan baik oleh penikmat angkutan umum. Sebab, selain nyaman dan aman mereka tidak perlu lama-lama menunggu bus di halte.” Kami selaku rakyat badarai terima jugalah aspirasi ini. Kalau disuruh memilih kami lebih aman naik bus Trans dibandingkan angkot yang sopirnya ugal-ugalan dengan musik bikin telinga pecah,” ujar Dahnil. (02)

MPA,(Padang).

Assalamualaikum Wr.Wb.
Kpd Yth. Bpk/Ibu Kepsek SMP/SD/lembaga Paud/Ka UPTD, se-Kota Padang berhubung Hari Raya Idul Adha jatuh pada Jumat (1 Sep 2017) sementara di banyak Masjid Mushalla penyelenggaraan Ibadah Qurban pada hari Sabtu (2 Sept 2017).

Maka sesuai arahan BPK WALIKOTA agar kawan-kawan,  guru dan kepsek bisa menyelenggarakan qurbannya dgn baik, dan para siswa bisa mengikuti dan menyaksikan prosesi kurban di Masjid/Mushalla terdekat sbg bagian dari pendidikan karakter religius.

Diputuskan sekolah pada Sabtu (2 Sept 2017) diliburkan. Sekokah kembali  Senin, 4 Sept 2017, tks Kadisdik.

Demikian atas perhatian semua pihak dan kerja samanya di aturkan terima kasih. (tf/jo).

MINAHASA TENGGARA -- Jumlah anak tidak sekolah (ATS) berjumlah 603 siswa. Angka tersebut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

"Hal ini memang menjadi keprihatinan dari pemerintah karena masih banyak anak yang tidak lagi bersekolah," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, Djelly, di Ratahan, Minahasa Tenggara, Senin (28/8)

Menurut Djelly, permasalahan tersebut tidak seharusnya terjadi karena pendidikan yang ada saat ini tidak lagi membebani masyarakat. "Seharusnya anak-anak ini balik lagi melanjutkan sekolah karena pendidikan sekarang tidak lagi membebankan orang tua karena telah (ada) Kartu Indonesia Pintar (KIP)," terang dia.


Dia sangat menyesalkan sikap orang tua yang tidak mau melanjutkan sekolah  anak-anak mereka. "Kami sangat menyesal adanya ketidakpedulian dari para orang tua pada anak mereka di dunia pendidikan, padahal pendidikan merupakan masa depan anak anak," ujarnya.

Djelly meminta pihak sekolah agar lebih aktif mendatangi orang tua yang anaknya tidak bersekolah. "Saya juga mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar memberikan pemahaman kepada para orang tua," kata dia.








Sumber Republika

JAKARTA — Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengatakan seluruh partai politik yang hendak mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 tetap harus menyerahkan dokumen persyaratan. 

Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/8) malam, menerangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu memang menerangkan bahwa parpol yang telah lolos verifikasi pada Pemilu 2014 tidak perlu melewati tahapan verifikasi faktual. Namun, penyerahan dokumen persyaratan menjadi hal yang penting karena selama kurun waktu tertentu, kepengurusan parpol bisa saja mengalami perubahan.

Ia melanjutkan perubahan tersebut perlu diserahkan kepada KPU. Dengan demikian, penyelenggara pemilu memiliki data yang legal dan faktual terhadap kelengkapan dokumen partai politik. Terutama kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat provinsi, dan kabupaten serta kota.

"Partai mendaftar perlu disertai dokumen persyaratan yang jelas. Ini penting karena partai lima tahun yang lalu ketua umumnya bisa beda dengan yang sekarang. Bagaimana kami bisa tahu kalau dokumen itu tidak diserahkan ke KPU? Kepengurusan provinsi, kabupaten maupun kota saya kira juga ada dinamikanya di masing-masing partai," kata Hasyim, menjelaskan. 

Menurut Hasyim, pengaturan tersebut bukanlah prakarsa atau inisiasi dari KPU untuk mempersulit proses verifikasi bagi parpol yang pada pemilu sebelumnya telah lolos tahap verifikasi. Namun, itu semata-mata menjalankan norma sebagaimana tercantum di dalam UU.

"Sebetulnya bagi kami, di draf peraturan KPU ini tidak ada yang kemudian niat atau rumusan tentang partai yang telah lolos verifikasi yang lalu kemudian menjadikannya tidak lolos. Tetapi secara administratif dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana di undang-undang juga diperlukan dan diamanatkan di undang-undang untuk diserahkan kepada KPU,” kata dia.








Sumber Republika

MPA,(PADANG) - Berdasarkan survey sosial ekonomi nasional, keragaman konsumsi pangan masyarakat Kota Padang baru mencapai skor mutu 79. Konsumsi energi rata-rata baru mencapai 1754 kkal/kapita/hari atau baru 87,7 persen dari kebutuhan energi penduduk.
Untuk itu, melalui Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan konsumsi masyarakat baik jumlah maupun keragamannya. Lomba ini diikuti Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kota Padang. Lomba yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan ini bertempat di Gedung Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Aia Pacah, Senin (28/8/2017).
Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo, masyarakat perlu didorong lebih kreatif untuk menciptakan variasi menu. Bukan saja bervariasi, tetapi juga mengandung gizi yang seimbang sekaligus aman untuk dikonsumsi. Diutamakan berbahan pangan lokal, dari jenis umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani serta sayur dan buah.
"Pangan berbahan lokal dapat diolah menjadi menu yang lebih variatif sehingga menarik untuk dikonsumsi," kata Mahyeldi.
Lebih lanjut, Mahyeldi mengatakan, menu berbahan lokal B2SA ini sangat pas sebagai Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Ia minta dinas terkait agar memprioritaskan menu seperti yang dilombakan tersebut.
"Prioritaskan menu B2SA ini untuk PMTAS," kata Mahyeldi.
Adapun dalam lomba cipta menu ini peserta menampilkan menu-menu dari ubi, singkong, jagung, tahu dan tempe serta sayuran dan buah. Semua menu ditampilkan menarik dan sangat bervariasi.
Dalam kesempatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Ny. Harneli Mahyeldi dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Padang Ny. Eti Emzalmi meninjau langsung setiap stan peserta lomba. Keduanya sempat mencicipi setiap menu.

Untuk juara I lomba kali ini. Selain mendapatkan hadiah berupa uang juga mendapat kehormatan menjadi menu berbuka Walikota Mahyeldi yang menjalankan puasa sunat.(*)


MPA,(PADANG) - Guna memperdekat pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah Kota Padang membuat "Command Center" atau ruang komando. "Command Center" ini berfungsi sebagai respon cepat  pelayanan kepada masyarakat dalam keadaan gawat darurat, ataupun terhadap keluhan warga.
"Kita akan membuat 'command center' tahun ini," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Suardi, Senin (28/8) di Balaikota Padang.
Ruang tempat "Command Center" ini rencananya dipusatkan di Balaikota Padang di Air Pacah. Selain sebagai pusat respon dan pelayanan terhadap masyarakat, ruang komando ini juga berfungsi sebagai penyedia data dan informasi bagi Walikota / Wakil Walikota.
"Ruang tersebut dikendalikan oleh operator dan tidak semua orang bisa masuk," beber Suardi didampingi Sekretarisnya Tarmizi Ismail.
Sesuai dengan standar yang ada, ruang "Command Center" di Padang didukung dengan perangkat yang mencukupi. Seperti layar sentuh yang cukup besar, LED monitor, serta perangkat komputer penunjang. Dari ruangan ini nantinya Walikota ataupun Wakil Walikota dapat melihat langsung kondisi kota melalui layar lebar dan langsung memberi arahan jika terjadi permasalahan.
"Ukuran ruang yang diperlukan sebesar 7 x 6 meter," tambah Suardi.
Senin itu, Dinas Komunikasi dan Informatika mengundang OPD terkait untuk membahas rencana tempat "Command Center" tersebut. Sejumlah OPD terkait hadir di ruang rapat Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang.
Dalam rapat itu, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika memunculkan sejumlah opsi tempat "Command Center". Di antaranya seperti di ruang bidang IKD, ruang LPSE, dan ruang PPID Bagian Humas.
Seorang peserta rapat, Akmal dari Bappeda berharap ruang "Command Center" berada di Balaikota Padang saja. Sementara itu, Kasubag Dokumentasi Humas, Charlie Ch. Legi, berpendapat ruang rapat Abu Bakar Jaar lebih tepat digunakan sebagai tempat "Command Center". Sebab ruang tersebut sangat berdekatan dengan ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota Padang.
"Menurut saya, sebaiknya ruang 'command center' kita tempatkan di ruang sespri asisten," ujar Kabag Umum Alfiadi, memberi opsi.
Setelah dilakukan pertimbangan yang cukup matang dan meminta masukan dari Staf Ahli Walikota, Afrizal Khaidir, akhirnya diperoleh kata sepakat. Ruang "Command Center" akan ditempatkan di ruang sespri asisten.
"Dinas Kominfo agar segera membuat Telahaan Staf kepada Walikota Padang. Karena nanti yang memutuskan Pak Walikota," ucap Afrizal Khaidir.

Usai menggelar rapat, Staf Ahli Walikota, Afrizal Khaidir, Kadis Kominfo Suardi, Sekretaris Dinas Kominfo Tarmizi Ismail, Kabag Umum Alfiadi, dan lainnya melihat langsung kondisi ruang sespri asisten yang berada di lantai dua Balaikota Padang. Nantinya ruang yang cukup luas itu akan diberi sekat.




(Charlie)

MPA,(PADANG) - Seiring perjalanan waktu, mode transportasi masyarakat semakin bertambah. Pola hidup masyarakat yang lebih mengedepankan sisi praktis dan kenyamanan, semakin dimanja dengan kehadiran transportasi massal.
Terbukti, sejak tahun 2015 lalu, Pemerintah Kota Padang menghadirkan bus "Trans Padang". Kehadirannya di tengah masyarakat semakin menjawab kebutuhan masyarakat saat ini. Bus yang besar, nyaman dan lapang menjadi pilihan masyarakat dibanding alat transportasi lain.
Di awal kemunculannya, sebanyak 10 bus "Trans Padang" mengitari koridor yang ada. Di masa itu, memang cukup banyak terjadi penolakan dari pemilik angkutan kota maupun bus kota. Mereka merasa terpinggirkan. Akan tetapi, di tengah derasnya terpaan penolakan dari "kompetitor" lain, "Trans Padang" mampu menjawabnya dengan lonjakan penumpang yang terus bertambah setiap harinya.
"Kama pai taraso sanang sajak ado 'Trans Padang'," kata Ida, seorang warga asal Tabing.
Bus "Trans Padang" memang terbilang nyaman. Penumpang tak perlu berdesak-desakan. Bus yang besar dan lapang, ditambah lagi dengan adanya pendingin udara (AC), membuat warga lebih memilih transportasi ini.
"Trans Padang" juga ramah lalulintas. Bus ini tidak menjadi penyumbang kemacetan. Sebab, bus tersebut hanya berhenti di halte yang telah ditetapkan.
"Karcisnyo pun murah, Rp 3.500,-, indak lo ado tukang copet," celetuk Armen, warga lain.
Pada hari pertama beroperasi di tahun 2015 silam, bus bantuan pemerintah pusat ini menunjukkan tren positif. Rata-rata penumpang dalam sehari mampu mencapai angka 1000 hingga 2000 penumpang. Angka ini terus konstan.
"Waktu itu, hanya seribu hingga dua ribu penumpang perhari, akan tetapi akhir-akhir ini sudah mencapai enamribu penumpang," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Rudy Rinaldy yang kini menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Sebenarnya, transportasi massal seperti "Trans Padang" ini sudah dirancang sejak 2005 silam. Namun sempat terhenti. Rencana ini kembali mencuat ke permukaan setelah adanya program bantuan transportasi massal dari pemerintah pusat. Itu sebabnya, Padang mendapat bantuan 10 bus ketika itu, dan terus bertambah hingga saat ini.
Rudy memaparkan, biaya operasional "Trans Padang" di tahun pertama beroperasi mencapai Rp 9 milyar setahun. Sedangkan pendapatan pertahun dari "Trans Padang" hanya Rp 4 milyar. Meski mengalami kerugian, akan tetapi Pemko Padang mensubsidi rakyat dalam bentuk ongkos rendah.




(Charlie Ch. Legi)

MPA,(Padang) -  Netizen di Kota Padang mengupload beberapa foto pasca terjadinya aksi demonstrasi oleh sopir angkut umum di Padang, Senin 28 Agustus 2017.

Foto yang di unggah oleh para netizen sosial media Facebook ini. Menceritakan, bagaimana nasib anak sekolah ketika aksi yang dilakukan oleh sopir angkutan umum di Kantor DPRD Padang, yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tadi

Dari Facebooknya Hendra Munur mengatakan ibo hati mancaliak anak-anak sikolah ko. Antah apo salahnyo. Dek gara-gara angkot demo, tapaso inyo bajalan kaki pulang, sebagian ado nan manumpang jo oto nan lalu. Ado pula nan naiak oto polisi, satpol PP, jo oto tantara bagai. Kabanyo, ado oto "TransPadang" ka masuak trayek Pasar Raya - Indaruang
Ambo tanyo ka anak-anak sikola tu, pandapeknyo, "Rancak bana lah nyo..," kecek-e..Ambo tanyo lo ka urang angkot, "Kini se lah payah mancari sewa, tambah lo ciek lai!"Mudah-mudahan ado solusi rancak dari apak-apak ambo.Sanayan, 28-8-17.

Sementara itu, dari Facebooknya Herru Irawan menggunggah status Jajaran Polisi Lalu Lintas Polsek Lubukkilangan Beraksi Pasca Angkot Se Kota Padang Mogok,,Bravo Terus Kanit Lantas Polsek Luki Ipda Afriandi...


MPA,(PADANG) -  Meningkatkan,serta memelihara dan memupuk semangat bela negara merupakan hal yang perlu ditanamkan pada pemuda pemudi di seluruh tanah air,termasuk di lingkungan tempat kita tinggal.

Untuk itu pemuda pemudi harus diperkuat dengan fisik dan mental yang berjiwa patriotisme,sehingga  mampu menjadi penggerak, dan selalu berada digaris depan dalam mempertahankan dan membela bangsa serta tanah air nya,’’ujar Emrizal SH sosok tokoh warga pauh kota padang sumatera barat,’Minggu 27/8/2017
Dia menambahkan, pengaruh budaya asing merupakan suatu keniscayaan ditengah tuntutan era globalisasi "Untuk itu perlu dilakukan penyaringan agar berbagai budaya asing tidak merusak budaya luhur bangsa kita.

Pemuda dan pemudi hendaknya harus mampu mengaplikasikan diri dalam berbagai kegiatan,termasuk menjaga keaneka ragaman warisan leluhur kita,itu sudah termasuk bela negara,’terang Emrizal yang biasa di sapa Emrizal Pauh sewaktu di temui wartawan di lokasi kerjanya kawasan indarung PT semen Padang.
"Dia menambahkan,untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, dengan sikap rajin belajar nantinya akan muncul Sumber Daya Manusia yang handal," tuturya.. 
Disisi lain, Zainal Abidin HS Wartawan senior daerah sumbar mengatakan,, Disetiap negara manapun bela negara merupakan hal yang wajib bagi warga negaranya, begitu juga bagi setiap warga negara Indonesia.
"Negara akan hidup dengan berbagai persaingan, agar tetap utuh kita mesti menggalang persatuan dan kesatuan,semagat membela dan melindungi tanah air mesti kita miliki,guna mengatasi segala bentuk ancaman,luar maupun dalam,"ucapnya.
Lebih lanjut, Sumpah Pemuda merupakan awal dari bentuk bela negara,dengan wujud cinta Tanah Air. "Mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi atau golongan harus lebih ditanamkan kembali.
Apabila suatu bangsa sudah mulai kehilangan jati dirinya maka bangsa tersebut tidak akan mampu bertahan, bahkan akan punah."Untuk itu kita mesti memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air,’pungkas Zainal HS.(02)


MPA,(PADANG) -  Dalam Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi DPRD Padang tentang Pengesahan KUA PPAS APBD 2018 diakhiri dengan votting suara dengan hasil disetujui, namun dengan beberapa catatan dari beberapa fraksi.

Dalam paripurna itu diketahui bahwa beberapa fraksi menolak penambahan anggaran terhadap RSUD dr. Rasyidin, penyertaan modal untuk Perusda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Bank Nagari dan PDAM Padang.

Ketua Fraksi Nasdem Mailinda Rose mengatakan, penambahan anggaran yang diusulkan oleh RSUD dr.Rasyidin Padang tidak layak untuk diteruskan. Hal itu karena penggunaan dana yang berasal dari Pusat Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah (PPIP) tidak berjalan menurut fungsinya, terjadinya perubahan design dan administrasi."Serta kontrak yang tidak lazim yaitu sebanyak lima kali dalam satu tahun masa kontrak," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maidestal Hari Mahesa mengatakan, menolak dengan. tegas program yang tercantum dalam KUA-PPAS APBD 2018 Kota Padang untuk Penambahan Anggaran Pembangunan RSUD dr. Rasyidin yg di Ajukan Kurang lebih sebesar Rp.65. 877.900.000 Milyar.

Hal itu dengan alasan, setelah melakukan hearing, pembahasan dan Rapat Kerja dengan pihak RSUD, dokumennya masih tidak lengkap untuk disampaikan dan di paparkan. Penjelasan Pimpinan RSUD tentang Penggunaan Anggaran dari Pinjaman Pihak Ke tiga PIP/ SNI sebesar Rp.83 Milyar masih Kami pertanyakan dan banyak hal yang diragukan baik dalam dokumen dan juga penyerapan anggaran untuk pembangunannya yang menghabiskan uang rakyat cukup besar tersebut, begitu juga hal nya dengan pemapaparan dari Perusda PSM yang belum memenuhi mekanisme, " katanya.

Sementara Iswanti Muchtar Sekretaris Fraksi Perjuangan Bangsa menegaskan, untuk permintaan penambahan modal pada RSUD dr.Rasyidin perlu pembahasan dan penjelasan yang menyeluruh dari manajemen RSUD. Jangan ada kesan ULP memfasilitasi perusahaan tertentu untuk memenangkan suatu tender, apalagi proyek yang dikerjakan terkesan asal-asalan asalan.

Untuk itu Fraksi Perjuangan Bangsa tetap konsisten bahwa semua penyertaan modal di BUMD sudah sudah harus mulai di setop.Termasuk pernyataan modal untuk Bank Nagari, PDAM dan Padang Sejahtera Mandiri(PSM). "Dalam hal ini setelah mempelajari dan mencermati laporan Banggar DPRD dan TAPD Padang, Fraksi Perjuangan Bangsa belum dapat menerima KUA- PPAS TA 2018, " katanya.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat Yulisman menyampaikan, kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Padang menerima KUA- PPAS TA 2018 untuk disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

"Namun harus dijelaskan untuk menyetujui KUA- PPAS TA.2018 ini, DPRD Padang harus memahami bahwa menyatakan disetujui dalam artian ada catatan, dan harus menjadi perhatian khusus pemko," katanya.

Sebelumnya pada Jumat (25/8) DPRD bersama pemerintah Kota Padang telah menyepakati KUA PPAS APBD 2018 dengan anggaran belanja sebesar Rp2,351 triliun, jumlah anggran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1,103 miliar atau sebesar 46,96 persen dari total APBD.

"Pengesahan KUA PPAS APBD 2018 tersebut berdasarkan hasil votting terhadap anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra.


"Penetapan keputusan dengan votting tersebut, disebabkan tidak ditemuinya kesepakatan untuk menyepakati KUA PPAS 2018  berdasarkan pandangan fraksi. Namun setelah dilakukan skor satu jam dalam paripurna, Alhamdulillah didapatkan hasil bahwa KUA - PPAS TA 2018 disepakati namun dengan catatan, " katanya.(*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.