-->

January 2018

MPA,PADANG – Sebelum memasuki masa cuti pelaksanaan Pilkada Kota Padang, Wakil Walikota Padang Ir. H. Emzalmi, M.Si meninggalkan rumah dinasnya di Jalan A. Yani Kota Padang, Rabu pagi (31/1/2017). Hal tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara serah terima barang (rumah dinas) oleh Wakil Walikota Padang dengan disaksikan oleh Bagian Umum Setda Kota Padang yang diwakili oleh Kasubag Keuangan, Nasdi. 

Dikesempatan itu, Emzalmi menjelaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peserta Pilkada harus mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara selama masa cuti.

“Hari ini secara resmi saya meninggalkan rumah jabatan dan pindah ke rumah pribadi di Pasar Baru Kecamatan Pauh. Walaupun masa cuti mulai tanggal 15 Februari mendatang, namun keputusan ini saya ambil agar nantinya tidak tergesa-gesa meninggalkan rumah dinas saat masa cuti telah dimulai,” ungkap Emzalmi.

Ditambahkannya, untuk tanggungjawab sebagai Wakil Walikota, Emzalmi tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya serta masuk kantor seperti biasa sampai dimulainya masa cuti.

“Saya ingin proses tahapan pelaksanaan Pilkada ini berjalan lancar. Dan mari kita dukung bersama, semoga Pilkada Kota Padang terlaksana dengan baik, aman dan damai,” harap Emzalmi. 




(LL/Nd)

MPA,PADANG – Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan, umat Islam patut bersyukur atas kedatangan gerhana bulan total. Karena merupakan salah satu fenomena langka yang terjadi di bumi. 

“Mari kita bersuyukur kepada Allah, dan  juga meningkatkan ukuwah,” ucap Mahyeldi sewaktu memberikan sambutan usai pelaksanaan salat sunat gerhana di Masjid Agung Nurul Iman, Rabu (31/1) malam.

Disebutkan Wako, berdasarkan kajian syar'i, fenomena gerhana merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah SWT. Sehingga jika terjadi gerhana disunahkan umat Islam untuk melaksanakan salat Gerhana. Kemudian memperbanyak istighfar, berzikir dan sedekah.

“Menurut data astronomi, Rabu (31/1) bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H hampir di seluruh wilayah Indonesia akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana membuktikan bahwa bumi ini ada yang mengatur,” ucap Mahyeldi.

Disampaikan Mahyeldi lagi, ia mengharapkan jangan sampai fenomena terjadinya gerhana malah merusak akidah, akibat bermacam-macam pemahaman yang keliru.

“Kita harus menyampaikan kepada generasi muda mengenai fenomena ini dan apa yang akan harus dilakukan semestinya,” jelas Wako.

Penciptaan langit bumi, siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Sebagai manusia hal ini sepatutnya dijadikan sebagai cara untuk meluruskan akidah keimanan, ibadah, dan sikap.

“Dengan kita melaksanakan salat gerhana bulan kali ini meluruskan anggapan dan pemahaman yang tidak tepat. Sehingga memberitahukan beginilah cara pelaksanaan salat gerhana. Dan ini yang harus kita  amalkan. Untuk itu mudah-mudahan kita selalu memahami kejadian-kejadian di muka bumi ini. Semoga Allah Swt menunjuki jalan yang lurus dan memberikan keselamatan dunia akhirat,” harapnya.

Dalam pelaksanaan salat sunat Gerhana tersebut yakni sebanyak dua rakaat sesuai tata cara pelaksanaannya yang dilaksanakan ba'da salat maghrib. Kemudian dilanjutkan pemberian tausiah oleh Buya Mas'oed Abidin, lalu salat isya berjamaah dan sambutan dari Walikota Padang. Ratusan jamaah, ASN serta jamaah dari luar Sumbar juga tampak mengikutinya.



 (David)

MPA,PADANG - Jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Barat kian hari makin gencar mengungkapkan kasus peredaran Narkoba di wilayah hukum nya,selama periode 15 _ 30 Januari 2018, 10 tersangka dan seorang ibu rumah tangga berinisial L (35) berhasil terjaring.


“Dari tangan tersangka L (35) yang beralamat di Jalan Purus I N0.3A RT 001 RW 001 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat ini berhasil disita Barang Bukti (BB) berupa 2 paket Narkotika golongan I bukan tanaman Shabu dengan berat bersih 0,42 gram,” terang Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi didampingi Wakil Direktur Resnarkoba Polda Sumbar, AKBP Yuliarman Try Himawan beserta Kasubdit Narkoba jajaran Penkum dalam press release yang digelar di Mapolda Sumbar, Rabu (31/1/2018). 

Ia juga menyampaikan, tersangka L (35) ditangkap pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 WIB dengan tempat kejadian di Gang Jalan Olo Ladang No.4A RT 02 RW 01 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang.

Selama periode 15 – 30 Januri 2018 ini, selain L (35) dan 10 tersangka lainnya yang berhasil diringkus jajaran Ditresnarkoba Polda Sumbar. Diantaranya F (31) dengn BB 1 paket Narkotika bukan jenis tanaman Shabu dengan berat bersih 0,02 gram. Kemudian 3 tersangka masing-masing IA (42), YN (47), IK (55) dengan BB 4 Paket Shabu dengan berat 1,28 gram. D (31) BB 15 Paket Shabu dengan berat bersih 14,21 gram, R (33) BB 4 Paket Shabu seberat 0,52 gram. N (25) BB 1 Paket Shabu dengn berat bersih 0,57 gram. HH alias B dengan BB 7 Paket Shabu berat 1,66 gram, E (37) BB 1 Paket Shabu dengan berat bersih 0,36 gram, dan MA (24) dengan BB 1 Paket Shabu berat bersih 0,94 gram. 

"Total BB Shabu keseluruhannya berat 19,98 gram. Dan dibanding tahun sebelumnya angka ini meningkat berkat informasi dari masyarakat dan giat ungkap kasus Narkoba Ditresnarkoba Polda Sumbar Tahun 2018," terang Wadir Resnarkoba Polda Sumbar, AKBP Yuliarman Try Himawan menambahkan.

Atas perbuatannya, masing-masing tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau (2) Sub Pasal 112 ayat (1) atau (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman hukuman dipidana mati atau seumur hidup atau penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 tahun,” tukas Syamsi.





(Ps)


MPA,SUMBAR - Karena keberhasilan, loyalitas, serta pengabdiannya kepada negara dan masyarakat, 4 anggota Polri dijajaran Polda Sumbar menerima penghargaan dari Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum.

Keempat personil tersebut yaitu AKP Ikhlas yang bertugas sebagai Kasat Binmas Polres Kepulauan Mentawai, Bripka Mai Hendri yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Polsek IX Koto Sungai Lasi Polres Solok Kota, serta Bripka Ngatno dan Bripda Hasbi Abdul Gani dari Satbrimobda Sumbar.

Mereka semua menerima penghargaan diruang Kapolda Sumbar, Rabu (31/1) dengan dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumbar, Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, S.Ik, dan Kapolres Kepulauan Mentawai AKBP Hendri Yahya, SE.

Adapun dasar pemberian penghargaan kepada AKP Ikhlas dibidang sosial budaya, atas peran aktif dalam membantu warga Kecamatan Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terkena musibah kebakaran, dengan gotong royong membangun kembali rumah yang terkena musibah tersebut. Serta menemukan kembali arsip Akta Tanah Hibah Polres Kepulauan Mentawai.

Kemudian Penghargaan kepada Bripka Mai Hendri, atas inisiatif dan biaya sendiri melakuan bedah rumah milik Bapak Samuni di Nagari Indudur Kecamatan Sungai Lasi Solok. Kegiatan ini juga diapresiasi oleh Bupati Solok.


Dan Bripka Ngatno dan Bripda Hasbi Abdul Gani, diberikan penghargaan dibidang kemanusiaan atas keberhasilan dalam melakukan penyelamatan kepada korban perahu terbalik, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 di Muaro Lasak Kinali Kabupaten Pasaman Barat.(***)



MPA - Konser Nominasi Provinsi dari ajang pencarian bakat menyanyi lagu dangdut se-34 Provinsi, “Liga Dangdut Indonesia” masih terus berlanjut. Kompetisi yang diikuti oleh peserta dari masing – masing Provinsi ini berlangsung sangat kompetitif. Meskipun mereka berasal dari Provinsi yang sama, para kontestan saling bersaing menunjukkan penampilan terbaik mereka agar bisa menjadi Duta Dangdut dari Provinsinya.

Dalam Konser Nominasi Provinsi Senin dan Selasa kemarin telah terpilih perwakilan Provinsi berdasarkan voting sms tertinggi diantaranya Duta Dangdut Provinsi Riau (Duo Fifa) dan Duta Dangdut Provinsi Kepulauan Riau (Oji). Siapakah yang akan mengikuti jejak mereka menjadi Duta Dangdut Provinsinya.

Saksikan terus Liga Dangdut Indonesia dalam Konser Nominasi Kepulauan Bangka Belitung hari Rabu, 31 Januari 2018, Konser Nominasi Bengkulu hari Kamis, 1 Februari 2018 dan Konser Nominasi Lampung hari Jumat, 2 Februari 2018 setiap pukul 19.00 WIB LIVE dari Studio 5 Indosiar! Dukung terus Duta favorit dari provinsi anda melalui SMS dengan cara ketik: LIDA (spasi) Nama Duta, Kirim ke 97288, tarif Rp.2,200/sms.

Sementara itu, Panggung Gembira Indosiar kembali hadir untuk menghibur pemirsa setia Indosiar. Kali ini, Panggung Gembira menghampiri Kota Probolinggo pada hari Sabtu, 27 Januari 2018 dan Minggu, 28 Januari 2018 langsung dari Alun – Alun Kraksan, Probolinggo yang disiarkan LIVE mulai pukul 07.30 WIB. Acara ini akan menghadirkan hiburan bagi masyarakat dengan menampilkan artis kenamaan Indonesia dalam satu panggung musik diantaranya Duo Racun Youbi Sister, Ratna Antika, Wika Salim, Kangen Band, Tasya Rosmala, Weni DA, Irwan DA, Aulia DA, Rani DA, Rafly DA, Dhimas Tedjo, Sodiq, Ratu BP, Zivana BP, Anna BP dan masih banyak lagi. Acara akan turut dimeriahkan oleh Chand Kelvin, Upiak Isil, Farid & Reza Bukan sebagai pemandu acara. Datang dan saksikan langsung Panggung Gembira Probolinggo! Gratis!

Minggu ini, Indosiar juga akan hadir di kota Cirebon dalam acara Demam LIDA. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan off air dari ajang pencarian bakat terbaru Indosiar yaitu Liga Dangdut Indonesia (LIDA) yang telah mendapatkan rekor Dunia oleh MURI. Demam LIDA akan dilangsungkan di beberapa kota di Pulau Jawa, Sumatera serta Sulawesi dan kota Cirebon akan menjadi kota pertama yang dikunjungi Indosiar. Pada Demam LIDA kota Cirebon, Indosiar akan menghadirkan panggung musik dangdut yang menampilkan para Duta LIDA Jawa Barat bersama Dilla DA, Asep BP dan Silvi DA. Saksikan Demam LIDA kota Cirebon pada hari Minggu, 28 Januari 2018 di Ramayana Plered, Cirebon mulai pukul 14.30 WIB! Acara ini gratis!


(tim)

By:  Ferizal Ridwan 
Mungkin masih banyak diantara kita yang belum tau tentang Tan Malaka. Tan Malaka adalah orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia pada sebuah buku berjudul Naar de Republiek Indonesia pada tahun 1925. Buku inilah yang kemudian dibaca oleh Bapak Proklamator kita, Ir. Soekarno dan menjadi salah satu inspirasi bagi kaum muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada masa itu, “Bagi sebagian kaum akademisi dan intelektual, Tan Malaka telah dianggap sebagai the true founding father of Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Yamin yang menjuluki Tan Malaka sebagai "Bapak Republik Indonesia.

Ironis banget karena pergulatan politik di masa lalu, Tan Malaka diusir dari Indonesia, dia pergi keliling dunia dengan menyamarkan identitasnya agar tidak ketahuan polisi internasional, sampai akhirnya dia ditembak mati oleh Tentara Republik yang didirikannya. Tragisnya nama dia dikucilkan dari Sejarah Indonesia dan bukunya dilarang keras beredar selama puluhan tahun. Lantas buku apa sih yang dia tulis sampai dilarang keras beredar itu? Salah satu buku beliau yang paling fenomenal adalah MADILOG, yang merupakan singkatan dari Materialisme-Dialektika-Logika.

Dalam buku ini, Tan Malaka mengajak kita semua untuk selalu berpikir dengan menggunakan logika, berdialektika dengan cara berpikir yang rasional, terstruktur, dan selalu mengacu pada bukti sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan. Kurang keren gimana lagi coba pesan yang ingin disampaikan sang pendiri bangsa ini kepada kita semua??

Inilah pesan yang terlupakan dari founding father Indonesia kepada kita semua yang telah mewarisi negara yang dia bangun dengan segala pemikiran, perjuangan, dan bahkan dengan nyawanya sendiri.

Terus terang buku ini memang bukan buku yang mudah untuk dibaca, apalagi bahasa yang digunakan udah agak jadul. Pada jaman itu memang konsep tulisan berbahasa hampir tidak ada satupun yang mudah untuk dicerna oleh kita sekarang yang hidup di era modern. Tapi tetap saja, menurut saya, kita semua (harusnya sih) tetap wajib untuk memahami cita-cita luhur dari orang yang berkontribusi besar membangun bangsa Indonesia, yaitu dengan mengutamakan logika dan rasionalitas dalam berdialektika.







(Oleh: Ferizal Ridwan) #tanmalaka #madilog

MPA,Grahasawala - Satuan Kerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha sesuai Peraturan Pemerintahan nomor 91 tahun 2017, agar bekerja cepat untuk memudahkan pelaksanaan berusaha dan investasi di daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela Rapat Koordinasi Satuan Tugas yang dilaksanakan di ruang Grahawala Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta,  Kamis,  (25/1/2018)

Ikut mendampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sumbar Maswar Dedi.

Wagub Nasrul Abit lebih jauh menjelaskan, pada rapat rapat koordinasi satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha hari ini memperkenalkan protokol komunikasi antar satuan tugas yang menjadi media dalam mengawal dan membantu penyelesaian perizinan berusaha yang di luncurkan pada hari ini.

Purwarupa merupakan aplikasi protokol komunikasi antar satgas dan pengaduan Masyarakat merupakan yang di desain untuk pengawalan dan penyelesaian perizinan berusaha oleh masing-masing satgas dan sarana bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk melihat proses penyelesaian perizinan berusaha dan permasalahan yang dihadapi.

Dengan diluncurnya aplikasi protokol komunikasi antar satgas ini bisa memberikan percepatan akses kepada pengguna protokol komunikasi antar satgas bisa melakukan pengawalan dalam menyelesaikan perizinan dan bisa melihat proses dan permasalahan yang dihadapi sehingga bisa terwujudnya transparasi dalam pengajuan pembuatan perizinan sehingga akan bersih dari pungli dan korupsi.

Dan yang terpenting memudahkan pelaksanaan berusaha dan memudahkan investasi, sehingga dalam pembuatan perizinan tidak dipersulit dan transparan bagi insvestor dan masyarakat yang akan mengajukan perizinan, jelas Wagub Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.  

Wagub Nasrul Abit juga menambahkan, dalam percepatan pembangunan daerah kita tidak bisa terpaku pada dana dan program pada APBD dan APBN semata.

Dalam dimensi hari ini,  tantangan kemajuan ekonomi global,  termasuk persaingan perekonomian antara negara menjadi sesuatu yang mesti dihadapi dengan daya saing dalam negeri, yang kokoh, makanya investasi amat dibutuhkan dalam percepatan itu.

Jika  kita tidak bersegera membenahi sarana dan prasarana pembangunan ekonomi di daerah tentunya,  kesejahteraan masyarakat yang kita idam-idam tak akan pernah terwujud dengan baik, terang Nasrul Abit.

Kepala PTSP Maswar Dedi juga menyampaikan,  Satgas Percepatan Berusaha akan menginventarisasi semua jenis perizinan yang ada di pusat dan di daerah.

Satgas akan bekerja utk menyederhanakan persyaratan perizinan sehingga akan memudahkan investor untuk berinvestasi.

Direncanakan pada bulan April 2018 ini akan diadakan launching Online Single Submission ( OSS ) yang akan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

OSS ini adalah suatu sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah yang dapat akses oleh pengusaha untuk mengurus perizinan dan pengaduan terhadap masalah-masalah yang terkait dengan investasi yang dapat dimonitor secara online, jelas Maswar Dedi.(***)

MPA,JAKARTA - Salah satu inovasi yang diciptakan Wali Kota Pekanbaru Firdaus adalah kartu Pekanbaru smart madani yang belum lama diluncurkan. Kartu itu merupakan bagian strategi pemerintah daerah setempat dalam mewujudkan Pekanbaru smart city.
Firdaus mengatakan, bahwa kartu itu membawa tiga misi. Pertama, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, mendorong budaya transaksi nontunai.


"Ketiga, mendorong budaya gemar menabung," kata Firdaus dalam acara Indonesia Visionary Leader Jilid II di Gedung SINDO, Jakarta, Kamis (25/1/2018).



Kemudian kartu Pekanbaru smart madani itu memiliki berbagai fungsi. Pertama, sebagai kartu akses atau identitas. "Kedua, uang elektronik," paparnya.



Ketiga, penyalur bantuan sosial dan subsidi. Lalu juga berfungsi sebagai kartu ATM. Sedangkan sejumlah bidang yang terkait dengan kartu itu adalah kesehatan, pendidikan, transportasi, layanan keuangan dan perizinan.
(maf)

MPA - Setelah usai melakukan kunjungan ke Polres Solok Kota, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM mengunjungi Polres Solok, Kamis (25/1).



Kunjungan Wakapolda Sumbar diterima langsung oleh Kapolres Solok AKBP Ferry Irawan, S.Ik bersama Wakapolres, serta jajaran pejabat utama, para Kapolsek dan personil yang ada dilingkungan Polres Solok.


Pada kesempatan tersebut, Wakapolda menyampaikan arahan kepada seluruh personel Polres Solok Kota agar membangun sinergitas kepada seluruh instansi dan elemen masyarakat.

“Lakukan sinergitas kepada seluruh instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forkopimda maupun tingkat Kecamatan. Bina hubungan yang baik”, ujar Brigjen Pol Damisnur.

Sama dengan di Polres Solok Kota, Wakapolda juga menekankan kepada seluruh anggotanya untuk tidak terjerumus dengan narkoba. “Bagi anggota yang terlibat Narkoba, akan di PTDH”, tegasnya.
Setelah memberikan arahan, Wakapolda memantau seluruh bangunan Mako Polres Solok dan melihat beberapa bangunan yang rusak seperti Kantor Bhayangkari dan Mushalla, akibat musibah tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.(***)

MPA, PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang sangat menyanyangkan dan meminta Dinas Kesehatan setempat untuk serius dalam menekan kasus gizi buruk. Salah satunya terjadi pada Seorang bocah Habil Daud (7) di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diduga menderita gizi buruk, buah hati dari pasangan Afrijon (38) dan Mira Susanti (32). 



Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyayangkan masih terdapatnya kasus gizi buruk di Kota Padang, Sumatera Barat.Padahal gizi buruk merupakan hal sensitif bagi suatu daerah, jika penderita gizi buruk masih banyak maka hal itu menggambarkan bagaimana perhatian pemerintah kota kepada penderita gizi buruk tersebut,  ” ujarnya, Rabu(24/1)

“Untuk melihat bagaimana persoalan tersebut di lapangan, dalam waktu dekat Komisi  IV berencana akan memanggil dan meminta penjelasan dari dinas terkait, ” tegas Esa.

Sementara, anggota DPRD Padang lainnya Zulhardi Z Latif mengatakan penanganan kasus gizi buruk tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Padahal telah banyak bantuan dari pemerintah seperti beras sejahtera dan lainnya. “Hal itu patut dipertanyakan kenapa masih adanya kasus gizi buruk,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Padang, Feri Mulyani mengatakan dari 61 kasus tersebut, sekitar 22 orang diantaranya sudah berubah dari status gizi buruk menjadi gizi normal.
Kemudian 28 orang menjadi gizi kurang, sedangkan 11 orang masih dalam status gizi buruk. Dan 11 orang tersebut masih tetap dipantau oleh dinas kesehatan dan puskesmas, hingga statusnya berubah ke gizi kurang dan menjadi gizi normal,” katanya.

Ia mengatakan, dinas kesehatan memiliki program pemberian makanan tambahan, program pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini tumbuh kembang, serta penyuluhan pada orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kasus gizi buruk khususnya di Kota Padang.
Ia mengatakan, Habil selama dua bulan terakhir terbaring lemas ditempat tidur dengan kondisi badan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tampak hanya kulit pembalut tulang. Ia menderita gizi buruk sejak sejak dua bulan terakhir.

“Kita langsung menangani pasien ini dengan mendampinginya ke Rumah M.Jamil Padang bahkan Dinkes juga membayarkan uang tunggakan BPJS-nya satu keluarga selama 10 bulan senilai Rp1.200.000,” katanya.

“Habil Daud derita gizi buruk akibat gangguan pertumbuhan atau Cerebral Palsy yang merupakan penyakit tumbuh kembang yang lebih mengarah pada gangguan tubuh, dimana anak menjadi tidak progresif dan cenderung kaku. Penyakit ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel-sel motorik, terutama pada susunan saraf pusat yang sedang berkembang.

Berdasarkan Data Dinkes Kota Padang selama tahun 2017 menemukan 61 kasus gizi buruk, dari 61 pasien 22 pasien berobah jadi gizi sedang, sedangkan 11 kasus gizi buruk dengan melakukan upaya monitoring dan 28 pasien sudah sembuh.

“Kasus gizi buruk murni hanya 5 persen selebihnya karena komplikasi penyakit. Dan upaya yang dilakukan Dinkes terhadap pasien gizi buruk antara lain dengan memberikan makanan tambahan khusus yang bisa didapatkan di puskesmas.

“Untuk itu kita mengingatkan kepada orang tua untuk lebih selektif menjaga buah hatinya dengan memberikan makanan sesuai dengan umur yang sudah dimasak, dan tidak memberikan makanan instan kepada anak, ” pungkasnya. (Ar)

MPA, PADANG - Novri Hendri, Wakil Ketua PPP Kota Padang Putra Harimau Kuranji, Membangun Negeri Sekilas ada kesan ganas saat melihat orangnya. Keras dan tegas, tergambar diraut wajahnya. Tapi, kesan tersebut berubah 360 derjat, ketika sudah mengenal kepribadiannya. Sukabercanda, ringan dalam bicara, elegan dalam berkata, makin menunjukkan karakternya yang tak memandang pergaulan.

Novri Hendri, Anak Harimau Kuranji, Khaidir Imam, asal Korong Gadang tersebut, merupakan sosok yang enak diajak bicara, betah mendengar ceritanya yang kadang diselingi guyonan. Meski, tak serius, diselingi canda, namun kata kata yang keluar dari mulut penuh makna. Bagi yang mendengar, mudah dipahami, gampang dicerna dan merasuk dalam jiwa, itulah desas-desus yang diterima mediaportalanda tentang sosok yang jadi idola masyarakat kota Padang,”(24/1/2018).

Laki laki pekerja keras dan tak mengenal rasa takut itu, sekarang menggeluti bidang politik dan menjabat Wakil Ketua DPC PPP Kota Padang.

Karakter kerasnya, makin terlihat saat ia mengelola sebuah media yang konsen dengan pemberantasan korupsi, terutama pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Koran Mingguan Investigasi yang dikelolanya, menjadi momok bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana APBN dan APBD melalui pekerjaan proyek.

Bicara masalah pengabdian dan membangun negeri, ia sudah tak diragukan lagi. Pengabdian kepada masyarakat, ia wujud saat Mingguan Investigasi Ulang Tahun.
Gerak Jalan Sehat agenda tahunan, bertaburkan hadiah, merupakan bentuk sumbangsih kepada warganya.

Kedekatanya dengan aparatur pemerintahan, menjadi modalnya bagi untuk meraih paket swakelola demi membangun kampung halamannya. Pengabdiannya, makin diwujudkan, saat ia kembali mencalonkan diri untuk menjadi Caleg pada Pileg 2019 nanti.

Kini harapan masyarakat kota Padang,khususnya daerah Pauh dan Kuranji, sudah tertumpu kepada laki laki hitam manis ini, untuk bisa memberikan yang terbaik buat kampung halamannya. Agar  Putra Harimau Kuranji ini bisa berbakti untuk negeri nya,kini warga kota Padang akan mendukung nya pada  Pileg 2019 nanti.

(Ar)

MPA, PADANG - Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Emnu Azamri mengatakan, Pembangunan harus dilakukan secara merata, sehingga semua warga kota menikmati nya.



“Kami juga butuh masukan dari warga kota, mana-mana daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan fisik. Ke depan, dengan semangat kekompakkan, kita bangun kota ini secara merata,” ujarnya di Bungus Timur Kecamatan Bungus Kota Padang, Sumatera Barat.


Menurutnya, Salah satu persoalan yang dihadapi kota ini adalah ketika curah hujan tinggi, maka di beberapa sudut kota terjadi banjir. Salah satu contohnya adalah kawasan Jati yang terletak persis di belakang Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

“Kita harus segera mengatasi persoalan banjir di kota ini. Kita butuh pemimpin yang mampu mengatasi banjir tersebut. Pemimpin yang ahli dibidang tata kota, sehingga kita tak lagi menjadi langganan banjir setiap kali hujan datang,” Ujarnya. (***)


MPA, SUMBAR - Pemerintah daerah Kabupaten Kota perlu membuka peluang untuk investasi,  hal ini terkait dengan pesan Presiden di Istana Negara, dalam Rapat Kerja Pemerintah tentang Pelaksanaan Berusaha di daerah.I

Inidisampaikan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno saat membuka sesi presentasi Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat pada Rakor Pembangunan Gubernur dengan Bupati/Walikota se Sumatera Barat, di aula gubernuran,  Rabu (24/1/2018)

Irwan Prayitno menyampaikan,  saat ini pelaksanaan pembangunan Indonesia dianggap sehat akan tetapi kenyataannya tidak bisa bergerak cepat.  Ini terkait dengan kondisi daerah yang terlalu banyak aturan,  sistem pelayanan yang masih belum terbuka dan keengganan beberapa daerah membuka ruang untuk investasi.

Padahal kondisi dana APBD dan APBN amat terbatas dalam percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan pendapatan,  kesejahteraan masyarakat.

Presiden menyampaikan, hanya 20 persen saat ini APBN yang menggerakan sektor ekonomi masyarakat,  karena itu kita butuh investasi dalam mendorong percepatan pembangunan tersebut.

Untuk pelayanan dan percepatan sektor investasi perlu dibentuk satgas investasi,  sehingga koordinasi dan lintas sektor dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Sumatera Barat telah membentuk satgas dan termasuk 10 (sepuluh) provinsi yang telah memiliki satgas dari 34 provinsi di Indonesia, terang Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno juga mengatakan, saat ini kemajuan Vietnam dan Thailand sudah diatas pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jika kita tidak menyikapi hal ini  dengan  baik,  maka Laos akan bisa menyalip kita dalam pertumbuhan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Laos telah mendekati tingkat pertumbuhan Indonesia.

Presiden berharap dan meminta pemerintah daerah membangun iklim investasi yang baik di daerah, dengan melakukan inovasi regulasi untuk menciptakan iklim berinvestasi yang baik.

"Presiden juga menyayangkan masih ada daerah yang tidak pro investasi,  sehingga pergerakan pembanguan di daerah berjalan lambat dan kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan perlambatan" ungkap Gubernu Irwan Prayitno.




(jr).

MPA, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik terbaik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Role Model 72 Kabupaten/Kota serta Workshop peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2017.



“Kami memberikan penghargaan ini pasti sudah dievaluasi sehingga untuk kedepannya kami harapkan seluruh pelayanan publik untuk menggali lagi dan tidak boleh cepat puas dengan apa yang telah diterima sekarang”, tutur MenPAN-RB Asman Abnur dalam sambutannya di Gedung Serbaguna KemenPAN-RB Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan, Rabu (24/01/2018).

Dalam kesempatan tersebut, salah satunya yang menerima penghargaan yaitu Polres Tanjungpinang dalam hal ini diterima langsung oleh Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro, SH, S.IK, MH.

“Kami (Polres Tanjungpinang) menerima pengharagaan pelayanan publik dari KemenPAN-RB dengan kategori Baik, namun kami tidak berpuas hati dan untuk kedepannya akan kami tingkatkan lagi dengan mengoptimalkan inovasi yang sudah kami operasionalkan”, ujar Ardiyanto.

“Adapun inovasi Polres Tanjungpinang yang berbasis IT diantaranya SAS (Smart Alarm System), SKCK Online, SP2HP Online, Pengaduan online, Cyber Troops, Blogger Tanjungpinang serta Website polrestanjungpinang.info”, tambah Ardiyanto.

Evaluasi dan pemberian penghargaan ini dimaksud untuk meningkatkan motivasi institusi pelayanan publik agar bekerja semakin baik. Diharapkan institusi terus bersaing memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.(***)

MPA, PADANG - Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan motivasi kepada siswa SMK Muhammadiyah 1 Padang, Rabu (24/1/2018). 

"Indonesia menyongsong 100 tahun kemerdekaan memperoleh bonus demografi, yaitu satu-satunya negara di dunia yang memiliki penduduk usia muda jauh melebihi usia tua," kata Walikota Mahyeldi.

Untuk itu, kata Mahyeldi, siswa SMK Muhammadiyah selaku generasi muda hari ini harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang hebat. 

"Belajarlah sungguh-sungguh dari sekarang agar bisa menjadi pemimpin - pemimpin hebat yang akan membawa Kota Padang dan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa besar dan disegani di dunia," ujarnya.

Dihadapan 800 siswa dan 100 tenaga pendidik di SMK itu, Mahyeldi menekankan agar mewaspadai pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak. Diantara hal-hal yang merusak adalah narkoba, tawuran remaja. Termasuk pengaruh internet, agar generasi bisa memilah konten yang positif dan para guru dan orang tua agar mengarahkan serta selalu memberi bimbingan.

"Yang tidak kalah pentibg adalah memperkuat basis agama sebagai dasar pembangunan karakter sehingga nanti menghadirkan generasi yang berakhlak mulia," imbuh Mahyeldi.

Pada kesemoatan ini juga hadir tokoh Muhammadiyah Kota Padang Maigus Nasir didampingi kepala sekolah Drs. Zulkamil, MT serta para wakil kepala.

Mahyeldi juga menyinggung peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia.

Menurutnya peran Muhammadiyah dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan. 

"Kader Muhammadiyah sangat banyak berkorban dalam perjuangan bangsa ini. Itu tidak terbantahkan," katanya.





(DU/Zal)

MPA,PADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Pemko Padang tentang retribusi jasa umum no 11 tahun 2011 saat ini sedang dalam pembahasan oleh panitia khusus I DPRD Kota Padang dan Ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.

Ketua Pansus I DPRD Kota Padang, Faisal Nasir menyampaikan saat ini kita bersama anggota pansus I lainnya baru akan memulai pembahasan bersama OPD terkait pada Rabu, (24/01/2018) ini dikarenakan kita masih menunggu informasi atas dasar apa Ranperda ini dirubah yang koordinator OPD ialah Bagian Hukum Pemko Padang. 


“Jika ini telah didapat, pihaknya siap menerima perubahan ranperda ini untuk dijadikan peraturan daerah. Pansus I DPRD siap menfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada,”  kata Faisal, Selasa (23/1/2018).

Terkait organisasi perangkat daerah yang mencakup hal ini masing-masingnya ialah Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan. Jika data dari bagian hukum telah didapat, maka masing-masing OPD yang ada diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, ini demi menemui titik terang serta Ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah.

Kemudian, Ia meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, supaya ini terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya, “ujar kader PAN ini.

“Pihaknya bersama anggota pansus I lainnya siap mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas, tujuannya agar ini tidak keliru nantinya serta Perda ini siap diterapkan ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. .(S/Ar)

MPA, PADANG - Panitia khusus ( Pansus) I Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang retribusi jasa umum No 11 tahun 2011, Salah satunya untuk membahas bersama Organisasi perangkat daerah (OPD), Salah satunya atas dasar apa Ranperda ini dirubah.



“Kita akan meminta data dari bagian hukum Pemko Padang, Seterusnya kepada masing-masing OPD diminta memaparkan perubahan retribusi yang akan dilaksanakan, Karena untuk mendapatkan titik terang agar ranperda ini dapat dijadikan peraturan daerah”, Ujar Ketua Pansus I Faisal Nasir, di gedung DPRD Padang, Selasa, (23/1/2018).

Menurut, Faisal Nasir, Pansus I DPRD Padang akan memfasilitasi perubahan ini bersama berbagai OPD yang ada, Karena Ranperda ini sudah kali ke tiga dilakukan perubahan.

“Kita meminta kepada pimpinan OPD yang tergabung pada pansus I, untuk serius dan teliti dalam menyusun ini, Agar dapat terealisasi dengan baik serta kejanggalan tidak ditemui nantinya”, Katanya.

Adapun OPD yang terkait untuk membahas Ranperda ini, Bapenda, Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Kota Padang.

” Anggota pansus l akan terus mengawal dan membahas persoalan ini hingga tuntas untuk dapat tercapainya tujuan dan tidak keliru dalam menetapkan Ranperda ini menjadi Perda ini agar dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat”, Ujarnya mengakhiri.(bosn/bm)


MPA, PADANG - Komisi II DPRD Kota Padang membidangi Pendapatan dan Perekonomian, laksanakan rapat kerja perdananya bersama Dinas Perdagangan Kota Padang dalam rangka menyamakan presepsi dan memulai melihat evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat di 2018, Selasa (23/1) dilantai II gedung DPRD Padang. 

Ketua Komisi II, Gustin  Pramona mengatakan,  rapat kerja komisi II  bukan hanya sekedar membahas tentang pendapatan retribusi saja, namun dalam hal ini juga untuk menyamakan presepsi baik itu dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta dinas lainnya yang merupakan mitra kerja komis II.

"Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kinerja atau program OPD, apa - apa saja persoalan yang ada dilapangan, untuk mengevaluasi serta menyelesaikan persoalan yang ada, " ujar Gustin Pramona , usai rapat kerja dengan Dinas Perdagangan Kota Padang.

Ia juga mengatakan, komisi II tentu mendorong apa - apa program yang ditawarkan dinas terkait, selama itu positif untuk kemajuan perekonomian  kota padang,  ya pasti kita support. Seperti program yang disampaikan DInas Perdagangan menjadikan Pasar Raya Padang sebagai pusat perdagangan dan seni di Sumatera Barat.

Kita juga mengharapkan Dinas Perdagangan dapat menggenjot pendapatan yang diperoleh dari retribusi dengan banyaknya titik - titik pasar yang ada di Kota Padang selain di pasar raya padang saja. Dinas terkait juga harus bisa menciptakan kondisi pasar yang aman, nyaman dari tuan takur, premanisme (mafia pasar,red) bagi pedagang maupun konsumen yang akan melakukan transaksi dikawasan pasar " ungkapnya.

Koordinator Komisi II, Wahyu Iramana Putra menyampaikan,  rapat kerja ini untuk evaluasi target pendapatan di 2017 dengan target pendapat 2018. Hal ini melihat bahwa Dinas Perdagangan mengarah pada potensi sumber pendapatan yang jika betul - betul dikerjakan dengan baik tentu akan bisa mencapai target pendapat yang disepakati, setidaknya mendekati dari target.

Makanya kata Wahyu, untuk Dinas Perdagangan sendiri, kita menginginkan rincian pendapatan yang diperoleh bukan dari pendapatan retribusi pasar raya padang saja. Kita ketahui kan banyak titik - titik pasar lainnya,seperti pasar Lubuk Buaya,  pasar Bandar Buat, pasar Setiba Naggalo dan pasar - pasar satelit lainnya, dan ini harus kita ketahui sampai seberapa pencapaian pendapatan retribusinya. Tapi saat ini dari Dinas Perdagangan belum bisa memberikan rincian tersebut.

"Hal ini kita tegaskan, karena target pendapatan untuk Dinas Perdagangan di 2018 sebesar Rp18 milyar, sementara di 2017 saja hanya tercapai sebesar Rp 5,2 milyar dengan target Rp15 milyar, kan masih jauh pencapaian targetnya," ujar Wahyu.

"Kita ingin Komisi II punya program, kapan perlu dilakukan evaluasi sekali tiga bulan dan dilaksanakan uji petik, sebagai salah satu tugas dan fungsi pengawasan di DPRD. Kita tentu mendukung program- program dari Dinas Perdagangan selama itu menghasilkan pendapatan tentu kita berikan apresiasi," ungkap Wahyu.

Sementara anggota Komisi II, Faisal Nasir mengatakan, kita akui semenjak pasar dibawah pimpinan Kadis Endrizal, tidak kita pungkuri sudah jauh banyak perubahan, kita apresiasi untuk itu. Namun kita masih menyayangkan masih banyak pedagang yang berjualan dibawah sementara fasilitas sudah ada. Jika ditegaskan tidak ada satupun pedagang lagi yang berada dibawah, maka konsumen pasti mencari keatas, namun ini perlu keseriusan pengawasan dari petugas.

Kemudian  informasi yang di peroleh bahwa tempat yang disediakan yakni los atau kios yang ada saat ini  dikeluhkan pedagang. Dibuat kok ukuran kecil - kecil sekali dan ada juga satu orang yang bisa memiliki hingga 6  petak los, ini kan ada permainan namanya, " pungkasnya.

(In7)

MPA,SERANG - Gempa bumi yang berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten. Bahkan gempa terasa hingga ibu kota Jakarta. Gempa tersebut tak menimbulkan gelombang tsunami. 

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada pada titik koordinat 7.21 Lintang Selatan dan 105.91 Bujur Timur. Gempa terjadi pukul 13.35 WIB.

Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut. Pusat gempa berada di laut 81 kilometer Barat Daya Lebka. Getaran gempa juga dirasakan hingga ke Jakarta bahkan  Bogor, Jawa Barat.

Untuk lebih lanjut, hingga berita ini diturunkan. Belum ada laporan mengenai ada-tidaknya korban dan biaya kerusakan yang diakibatkan akibat gempa tersebut.Meskipun demikian, warga di Kota Serang berhamburan keluar gedung maupun rumah.

(An)





MPA, PADANG - Anggota DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kota Padang, Senin (22/1).Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.50 WIB itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, Elly Trisyanti SE Akt didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pafang, Asrizal dan Muhidi.



Walikota Padang Mahyeldi menyampaikan penjelasan 3 (tiga) Ranperda Pemerintah Kota Padang yaitu Perubahan Ketiga Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum.
Ditambahkan, Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

"Sejalan dengan semangat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari pembangunan yang telah kita laksanakan baik pembangunan Infrastruktur antara lain Pembangunan Pusat Perdagangan (Pasar Raya), Jalan Lingkungan, Drainase, Trotoar, Puskesmas, Sekolah dan lain sebagainya.

"Salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan usaha bagi masyarakat, memberikan bantuan modal kepada usaha menengah, kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha", ujarnya.

Walikota Padang mejelaskan,” untuk mewujudkan upaya tersebut dibutuhkan anggaran/pendanaan yang cukup besar salah satu sumber dana APBD dari Pajak dan Retribusi Daerah.,”jelasnya.

"Untuk pengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi dengan ektensifikasi dan intensifikasi dalam bentuk penyesuaian tarif terhadap Perda Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu", katanya.

"Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah telah diatur Pajak atau Retribusi Daerah yang boleh dipungut, salah satunya adalah retribusi jasa umum", ujar Mahyeldi.

Dalam penetapan tarif retribusi jasa umum pemerintah telah memperhatikan biaya penyedian jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.Perubahan ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum terdiri dari, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan tera dan tera ulang dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dijelaskan, Mahyeldi, Perubahan kedua atas Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha terkait dengan prinsip-prinsip komersial dalam penetapan retribusi jasa usaha, pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan Pemda sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

"Pemerintah melihat masih banyak aset milik Pemda yang belum dimanfaatkan secara maksimal, belum memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah secara siginifikan", ujarnya.

Dalam perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Padang mengajukan perubahan atas,bRetribusi Pemakaian Aset Daerah yang belum terkelola dengan baik, aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, alat berat, peralatan, pengujian laboratorium dan sarana dan prasarana perikanan dan pertanian.Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi penjualan produksi usaha daerah dan Retribusi pertokoan.Perubahan kedua atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Khusus dalam penataan wilayah/ruang pemberian izin mendirikan bangunan bertujuan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksaannya pembangunannya sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB) , koefisien luas bangunan. (Ar/S)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F