//

Januari 2019


MPA,SOLOK -- Untuk meningkatkan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas kesehatan (Dinkes) Sumatera Barat mengelar Rapat kordinasi pembangunan kesehatan Tahun 2019 yang diselenggarakan di aula BAPPEDA Kota Solok, Rabu (30/1/2019).
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya menyampaikan, sekarang pemahaman terhadap imunisasi untuk mencegah Measless Rubella (MR) di Sumbar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, namun Nasrul Abit menegaskan bahwa imunisasi untuk mencegah MR tetap dilanjutkan, namun tidak ada paksaan bagi orang tua untuk melakukan imunisasi, menurut MUI secara Islam hukumnya haram, namun dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan.
"Ada tiga hal yang perlu kita benahi dalam pembangunan kesehatan yaitu, masalah pemerintahan, masalah ekonomi dan pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan," kata wagub.
Lanjut Wagub mengatakan, kegiatan ini amat penting, karena saat ini masalah sosial kemasyarakatan yaitu masyarakat kita tengah mengalami perubahan pola penyakit transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.
"Ini perlu ada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilingkungan kita, permasalahan sosial kemasyarakatan ini yang perlu kita perhatikan, seperti narkoba, LGBT yang saat ini sudah merajarela di Sumbar dan rokok," ujar Wagub.
"Hal yang kecil saja, kita bisa hidup sehat di mulai dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sudah hampir daerah memiliki Perda tentang Rokok, tentunya saya berharap kota solok segera memiliki Perda Rokok, sekurang-kurangnya peraturan Walikota," tambahnya.
Dalam arahan wagub menyampaikan, bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat agar jumlah perokok dapat berkurang, sekarang jumlah perokok di Sumbar ada 38 persen, ini jumlah yang besar, dari 10 orang ada 4 yang perokok. Untuk menguranginya harus ada tempat-tempat yang dilarang merokok seperti, Sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja.
Sebelumnya Sekda Kota Solok dalam ini mewakili Walikota Solok menyampaikan sambutannya, bahwa kegiatan Rakor Pembangunan Kesehatan ini baru yang pertama diadakan di Sumbar, dan ditempatkan di Kota Solok, ini adalah perubahan yang sangat bagus untuk mensosialisasikan kegiatan kesehatan ini.
Apalagi ini merupakan saran dari Wakil Gubernur, agar setiap Rakor dapat diadakan bergiliran disetiap daerah.
Kemudian Sekda juga melaporkan, program Germas harus dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. Ini adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita.
Rakor ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Sekretaris Daerah Kota Solok (mewakili Walikota Solok), Kepala Dinas Kesehatan Sumbar dr. Merry Yuliesday, MARS, dan Kepala Dinas Kabupaten/kota se Sumbar, serta undangan lainnya yang berjumlah 50 orang.(*)



MPA Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal lamanya proses perizinan. Kali ini, Presiden meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses perizinan penangkapan ikan. Hal itu disampaikan Kepala Negara karena masih adanya keluhan lamanya proses perizinan.

"Jangan sampai mengurusi izin sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Apaan-apaan ini. Saya tidak bisa menerima hal yang seperti itu," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, saat bersilaturahmi dengan para pelaku usaha perikanan tangkap pada Rabu, 30 Januari 2019.

Menurut Kepala Negara, di tengah perkembangan teknologi yang pesat, tidak semestinya proses perizinan memakan waktu hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya.

Suwarto, pelaku usaha perikanan tangkap asal Indramayu diminta Presiden untuk menceritakan pengalamannya tentang pengurusan izin yang dibutuhkan. Mulanya, ia mengatakan bahwa proses tersebut berlangsung dengan cepat. Namun, setelah didesak Presiden untuk _blak-blakan_, akhirnya diketahui bahwa pengurusan izin masih dirasakan terlalu lama.

"Berarti intinya masih belum cepat ya. Sekarang, mengurus izin berapa hari?" tanya Presiden.

"SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) enggak sampai satu bulan, kurang lebih dua puluh harian," jawabnya.

Mendengar jawaban itu, Kepala Negara mengatakan bahwa waktu dua puluh hari yang dibutuhkan untuk mengurus izin masih terlalu lama. Ia mencontohkan sejumlah perizinan awal di Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kini hanya membutuhkan waktu dua jam saja.

"Masih lama dua puluh hari. Saya berikan contoh izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. Ini zaman kayak gini masak masih berhari-hari, jam sekarang urusannya!" kata Presiden.

Dalam acara itu, Kepala Negara meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan para jajaran terkait untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan. Presiden juga meminta seluruh kementerian untuk membangun sistem yang dapat mempermudah pelayanan dan perizinan di tengah masyarakat.

"Bangun sistem. Kita sekarang _blak-blakan enggak_ apa. Yang dulu-dulu enggak usah kita urus lagi tapi ke depan memang harus diperbaiki kecepatan perizinan secara baik," tutur Presiden.

*Perolehan Ikan Harusnya Melimpah*

Di samping soal perizinan, Kepala Negara menuturkan bahwa dirinya merasa senang bila para nelayan di Tanah Air mendapatkan hasil tangkap yang melimpah. Apalagi saat ini pemerintah bersikap tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal penangkap ikan milik asing.

"Sekarang ini sudah tidak ada lagi atau hampir tidak ada lagi yang namanya _illegal fishing_. Karena sering saya sampaikan 7.000 kapal asing ilegal yang bertahun-tahun lalu-lalang di laut kita itu sekarang dapat dikatakan sudah tidak ada," ucapnya.

Hal tersebut diamini oleh nelayan bernama Kadahan dari Pulau Morotai yang sempat berbincang dengan Presiden. Ia mengaku hasil tangkapannya meningkat sejak kebijakan pelarangan kapal asing diterapkan.

“Sekarang lebih banyak Pak, dulu banyak nelayan Filipina sampai tinggal di belakang rumah kita. Sekarang sudah tidak ada. Dulu sehari (dapat) kecil-kecil 4-5 ekor ukuran 3-5 Kg, sekarang sehari paling sedikit 1-3 ekor ukuran 30 Kg ke atas,” jelas Kadahan.

Tapi Presiden juga mempertanyakan perolehan ikan yang dirasa masih kurang. Presiden mengatakan, seharusnya hasil penangkapan ikan dapat melimpah seiring dengan hampir tidak adanya kapal asing yang beroperasi di perairan nasional.

“Saya tanyakan ke menterinya, hasilnya naik _nggak?_ Ada ini angkanya. _Kok_ naiknya _dikit_. Kalau dilihat dua pertiga (wilayah) Indonesia adalah air, masa laut _segede gitu_ kita masih kekurangan ikan. Ini yang enggak _bener_ yang _nangkap_ atau ikannya yang lari? Kebangetan sekali kalau kita kalah sama negara kanan kiri kita urusan _nangkap_ ikan,” ungkap Presiden.

Namun dalam kesempatan yang sama, Presiden juga sekaligus mengingatkan para nelayan dan pengusaha ikan tangkap untuk turut menjaga kelestarian laut untuk kebutuhan generasi di masa mendatang.

"Kita ingin sumber daya alam laut kita ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk anak cucu kita. Oleh sebab itu penangkapan ikan mestinya ada pengaturannya," kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.


Jakarta, 30 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin



MPA,PADANG – Rasa haru dan banga terlihat jelas dari raut wajah seorang bapak yang berasal dari daerah kota Lubuk linggau Sumatra Selatan, pada Senin pagi (21/1)" saat mengantar anak sulungnya yang ternyata lulus menjadi dosen di salah satu kampus yang ada di kota padang Sumatera Barat. 

Herman yang ke seharian nya bekerja di salah satu instansi pemerintah yang ada di kota Lubuk linggau, juga bapak dari tiga orang anak ketika ditemui wartawan mediaportalanda saat sedang sarapan pagi dikedai yang ada di seputaran gerbang menuju arah kampus Unand mengisahkan, anak sulungnya Rahmat Hersi Martinsyah lulusan S2 Agroekoteknologi faperta tahun 2018 dari Universitas Bengkulu.

Jarak beberapa bulan Rahmat lulus dari Unib kebetulan ada peluang kerja sebagai Dosen di Univertas Limau  Manis (Unand) Padang Sumatera Barat, dan rahmat pun lalu mendaftar, alhasil tak lama kemudian Rahmat mendapat panggilan untuk segera mengikuti tes di kampus Unand, terang Herman warga kota llg ini.

Dia menambahkan, setelah Rahmat mengikuti tes, beberapa minggu kemudian Rahmat di minta untuk mengantarkan berkas lamaran nya,  makanya kami kembali lagi ke padang.

Dengan raut wajah yang ceria Herman mengatakan. Alhamdulillah anak sulung saya lulus tes, dan di terima bekerja menjadi dosen di kampus Unand.  Mungkin ini pertama anak Linggau yang jadi dosen di Unand, tutur Herman.
(ar)                                           




Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra. Foto/Dok/SINDOnews 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menggelar konferensi pers untuk mengumumkan Caleg mantan narapidana korupsi hari ini. Soal batalnya pengumuman ini disampaikan Komisioner KPU, Ilham Saputra.

"Sebab pak ketua (Arief Budiman) dan mas Pram (Pramono Ubaid Tanthowi) masih ada di Polda Metro," ujar Ilham, seperti dilansir dari Sindonews.com Selasa (29/1/2019).

Diketahui Arief Budiman dan Pramono dipanggil penyidik Polda Metro Jaya atas laporan Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang (OSO) karena dua komisioner itu dianggap tak menjalalankan putusan pengadilan untuk memasukan nama OSO dalam daftar DCT caleg DPD.
Atas alasan tersebut, Ilham memastikan pengumuman para caleg eks napi korupsi akan disampaikan kembali pada besok sore. Ilham memastikan, besok yang diumumkan mantan napi korupsi saja. Jumlah Calegnya pun sekira puluhan orang.

"Lebih dari 40. Besok aja ya. Ga seru lagi dong. Iya dikonfirmasi Batal. Besok. Besok sore," tandasnya.
(pur)



MPA,KOTA BATU - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang, Sumatera Barat dan KONI Kota Batu, Jawa Timur, sama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah masing-masing. Hal ini diungkapkan Ketua Umum KONI dari kedua daerah tersebut saat kunjungan KONI Kota Padang di Sekretariat KONI Kota Batu, Selasa (29/1/2019).
Ketua KONI Kota Padang Agus Suardi mengatakan, meningkatkan prestasi olahraga memang sudah menjadi komitmen KONI sebagai wadah induk dari organisasi seluruh cabang olahraga. "Sejauh mana upaya yang dilakukan akan sebanding dengan hasil prestasi yang diraih. Kuncinya adalah keseriusan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Agus Suardi yang akrab disapa Abien mengatakan, kunjungan ke KONI Kota Batu bertepatan dengan momen pelaksanaan Piala Soeratin 2019 yang putarannya berlangsung di kota berhawa sejuk tersebut. PSP Padang mewakili Sumatera Barat ke ajang kompeteisi sepak bola usia muda itu.
Menurut Abien, kunjungan itu juga dimaksudkan untuk melakukan studi banding, karena ada inovasi dari KONI setempat yang bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan olahraga di Kota Padang. Salah satu inovasi tersebut adalah terbentuknya koordinator olahraga kecamatan atau Korcam sebagai langkah mempermudah koordinasi dari setiap cabang olah raga terutama dalam pelaksanaan event.
"Adanya suatu inovasi yang bagus dari KONI Kota Batu mungkin bisa kita lakukan juga di Padang. Misalnya saja pembentukan Korcam. Tentunya ini kita pelajari dulu," katanya.
Abien menyebut, kegiatan olahraga di Kota Padang saat ini cukup bergairah. Hal itu didorong oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang sangat mencintai olahraga.
"Olahraga di Padang cukup bergairah, karena walikota, Pak Mahyeldi mencintai olahraga," sebutnya.
Agus Suardi dan rombongan disambut Ketua Umum KONI Kota Batu, Mahfud didampingi pengurus lainnya. Hadir juga Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Kota Batu, Mawardi.
Mahfud mengaku gembira atas kunjungan rombongan KONI Kota Padang. Ia juga mengapresiasi rombongan KONI Padang yang mau mengambil pelajaran dari KONI Kota Batu yang relatif baru dan berada di daerah yang masih muda.
"Kami gembira rombongan KONI Padang telah datang kemari, meskipun kami ada di kota kecil dan relatif baru," ujar Mahfud.
Lebih lanjut dikatakan, di Kota Batu baru ada 29 cabang olahraga yang efektif terbentuk dan mengikuti pertandingkan dalam ajang Porkota dan Porprov. Tapi ada cabor yang jadi primadona yang menghasilkan atlet-atlet mendunia, yaitu cabor paralayang dan cabor sepeda nomor "down hill".
"Meskipun masih punya cabor 25, namun ada beberapa cabor yang sudah berprestasi nasional dan internasional," katanya.
Setelah berbagi pengalaman dan saling mengulik kiat pengembangan olahraga, pertemuan ditutup dengan bertukar cendramata dan diakhiri dengan makan siang bersama.(ar/dty)


MPA,PADANG – Aparat gabungan dari Tim SK-4 Kota Padang mengamankan barang bukti puluhan tusuk daging sate dari warung sate KMS B milik Bustami di kawasan Simpang Haru, Selasa sore (29/01/2019). Hal itu dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai POM Kota Padang melakukan penyelidikan terhadap penjual sate tersebut sejak Oktober 2018. Dan hasil uji labor menyatakan sate milik Bustami positif menjual daging babi.
Kepala Dinas Perdangan Kota Padang, Endrizal, mengatakan, ditemukannya kasus sate daging babi berawal dari laporan masyarakat yang menduga sate KMS B menjual sate daging babi. Setelah petugas melakukan pengecekan dan pengambilan sampel, laporan masyarakat tersebut benar adanya. Sate KMS B menjual daging babi.
“Kita langsung bertindak mengamankan puluhan tusuk sate dan gerobak dari lokasi berdagang KMS B di Simpang Haru sebagai barang bukti. Setelah itu, kita melakukan pengecekan ke rumah penjual sate. Hasilnya, ditemukan lagi barang bukti puluhan tusuk sate yang telah dibuang penjual ke selokan di belakang rumah”, ungkap Endrizal.
Lebih lanjut dijelaskan, setelah pengamanan barang bukti, petugas dari Tim SK-4 Kota Padang yang terdiri dari TNI-Polri menginterogasi pemilik sate KMS B Bustami bersama istri, Evi, dan pemasok daging babi, Stefan, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang Jalan Khatib Sulaiman.
“Kasus ini harus kita tuntaskan. Dan akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya sesuai aturan yang berlaku”, ujar Endrizal
Dari hasil interogasi tersebut, penjual sate, Evi, mengakui kepada petugas baru dua kali membeli daging sebanyak 10 kg dengan harga 95 ribu/kg dari Stefan, dan tidak mengetahui bahwa daging yang dijual Stefan tersebut merupakan daging babi.
Keterangan berbeda dikatakan Stefan saat diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa Evi sudah menjadi langganannya lebih kurang selama satu tahun. Dan Stefan sendiri yang mengantarkan langsung daging babi yang ia jual ke rumah Evi dengan harga 40 ribu/kg. Tapi, Stefan tidak mengakui bahwa Evi mengetahui daging yang ia jual merupakan daging babi.
Stefan juga mengatakan, sebelum petugas dari Tim SK-4 mendatangi rumahnya untuk mencari daging babi yang ia jual, Evi sudah terlebih dahulu mendatangi rumahnya dan menyuruhnya menyembunyikan seluruh daging yang ada di rumahnya. Dan juga menyuruh Stefan untuk membeli daging sapi sebanyak 2 kg. Dan daging sapi tersebut yang dibawa Stefan saat pemeriksaan oleh Tim SK-4.
Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi sudah berulang kali mengingatkan para pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan dari babi atau sejenisnya agar memberikan label “haram” pada makanannya, atau di tempat ia berdagang, karena makanan yang ada di Kota Padang pada umumnya halal. Hanya sebagian kecil yang haram.
"Jadi, untuk Kota Padang, yang cocok itu adalah memberi label pada makanan yang mengandung bahan dari babi dengan label "haram", bukannya memberi label “halal” pada makanan yang tidak punya unsur babi. Karena makanan kita pada umumnya halal semuanya", ujar Mahyeldi beberapa waktu lalu.
Saat berita ini diturunkan, Tim SK-4 Kota Padang bersama Dinas Kesehatan dan Balai POM Kota Padang masih melakukan interogasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini. (ar/LL)



MPA,PADANG - Kampanye deteksi dini kanker serviks (IVA Tes) yang dilakukan Kecamatan Padang Barat terus mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Jumat, (25/01/2019), 75 orang karyawan dan istri karyawan Grand Hotel Inna Padang menyatakan kesiapannya melaksanakan IVA Tes. Hal itu dikatakan pada acara sosialisasi IVA Tes yang digagas tim IVA Tes Kecamatan Padang Barat di hotel tersebut.

“Kecamatan Padang Barat telah berhasil meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan IVA Tes, begitu juga dengan karyawan dan istri karyawan Grand Inna Hotel Padang. Dan Padang Barat layak untuk juara nasional pada lomba IVA Tes tingkat nasional. Dimana Padang Barat mewakili Provinsi Sumatera Barat”, ungkap Mazri Tanjung, GM Grand Inna Hotel Padang dikesempatan itu.

Lebih lanjut dikatakan, dukungan yang diberikan manajemen Grand Inna Hotel pada IVA Tes karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobati. Dan kepedulian terhadap kesehatan merupakan tekad utama dari manajemen hotel. “Kita mengucapkan terimakasih atas kepedulian dan ilmu yang telah biberikan kepada kami tentang seluk beluk IVA Tes”, ujar Mazri.

“Dan untuk pemeriksaan IVA, waktu dan tempatnya akan kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin efektifnya dilaksanakan di hotel ini”, tambahnya lagi.

Sementara itu, Camat Padang Barat, Eri Sendjaya mengatakan, dukungan dan antusis masyarakat terhadap pelaksanaan IVA Tes terus meningkat. Ini membuktikan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan juga meningkat.

“Saya sangat optimis, dalam waktu dekat kaum ibu di Kecamatan Padang Barat akan terbebas dari penyakit kanker rahim (serviks). Dan antusias ini harus dipertahankan dan ditularkan kepada masyarakat lainnya”, ujar Eri.


Sosialisasi dan edukasi IVA Tes di Grand Hotel Inna juga diikuti Ketua TP PKK Padang Barat, Lurah Belakang Tangsi beserta jajaran, Tim Puskesmas Padang Pasir dan manajemen Grand Inna Hotel. (ar/LL)


MPA,JAKARTA - Wako Padang Mahyeldi mendapatkan undangan kehormatan dari Dubes India untuk Indonesia Mr. Pradeev Kumar Rawat guna mengikuti acara Hari Republik India di Hotel Westin, Rasuna Said Jakarta, pada Jumat malam (25/01/2019).
Pada acara yang dihadir para Duta Besar dai negara sahabat dan kalangan pengusaha itu, Mahyeldi bersama Menteri Desa Tertinggal Eko Putra Sandjodjo didaulat untuk ikut serta memotong kue peringatan Hari Republik India bersama Mr. Pradeev Kumar Rawat.
Di kesempatan itu, saat makan malam bersama Mahyeldi, Mr. Pradeev Kumar Rawat mengatakan dukungannya dan berjanji untuk mewujudkan kerjasama Sister City antara Kota Padang dengan Kota Chennai India. “Kerjasama Padang-Chennai sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral India dan Indonesia”, ujar Pradeev.
Mahyeldi juga mengatakan, Pemerintah Kota Padang sudah melayangkan surat resmi ke Pemerintah Kota Chennai dengan tembusan ke Gubernur dan Chief Minister Tamil Nadu India untuk mendapatkan jawaban positif tentang kerjasama tersebut.
“Saat mengunjungi Kota Chennai, kita sangat terkesan dan semakin termotivasi bahwa peluang kerjasama ini akan segera terwujud”, ujar Mahyeldi kepada Pradeev.
Mahyeldi juga mengatakan, Kota Padang juga telah mengagendakan iven India Cultural Week 2019 pada rangkaian acara HUT Kota Padang yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. “Dan untuk iven Serak Gula tetap dilaksanakan pada 5 Februari ini” tutur Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medi Iswandi dan Kabag Kerjasama Erwin.
Undangan kehormatan Hari Republik India juga dihadiri Wali Kota Balikpapan. Hanya dua orang Wali Kota di Indonesia yang diundang pada acara tersebut. (ar/LL)



MPA,PADANG - Karena sudah membuahkan hasil dari pemilihan. Drs Nadirman alumni Jurusan Teknik Otomotif FPTK IKIP Padang FT UNP angkatan 1988 kini resmi terpilih sebagai ketua umum FT UNP periode 2019-2023, menggantikan Armon Bahar Teknik Elektro 1983, yang kebetulan sama berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepri. Akhirnya Rektor UNP Prof Ganefri Ph.D menutup secara resmi Mubes V ILUNI FT UNP tersebut (25/01/2019).
Mubes V ILUNI FT UNP ditutup secara resmi oleh Rektor UNP Prof Ganefri Ph.D pukul 24.00 WIB. Kami mengucapkan selamat kepada ketua terpilih Pak Nadirman, dan terima kasih juga kepada pak Armon Bahar yang telah bersedia memimpin ILUNI FT UNP selama empat tahun periode 2014-2018. kata Genefri, alumni Elektro 1983.
Mulanya hanya tiga nama calon yang di muncul, yakni Nadirman dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kepri, Nelson Idris dari DPW Jabodetabek dan Roswaldi dari DPW Sumbar.
Puncak acara, kedua calon ketua diminta menyampaikan visi dan misi untuk memajukan ILUNI FT UNP. Nadirman selaku pengusaha di Batam yang bergerak di berbagai bidang menyinggung tentang revolusi industri 4.0 beserta tantangan dan peluang bagi kampus dan alumni untuk ke depan nya.
Sementara Nelson Idris, Vice President PT Pelni juga tidak mau kalah,beliau memapaparkan secara sederhana tentang peluang dan tantangan Iluni FT UNP, kampus dan dunia industri.
Setelah peserta mubes mendengarkan visi misi keduanya, selanjutnya sesuai AD/ART pemilihan dilakukan secara voting/pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan, Nadirman memperoleh 26, dan Nelson 12, dan akhirnya. Drs Nadirman, ditetapkan sebagai Ketua Umum ILUNI FT UNP periode empat tahun ke depan.
Meski tadinya sempat agak tegang, akhirnya suasanapun ikut mencair, dan kedua calon saling berangkulan, sekarang keduanya siap untuk saling mendukung demi kemajuan alumni kampus orange.
Hingga akhir acara Mubes, Wakil Rektor II UNP Syahril, Dekan FT UNP Fahmi Rizal serta Wakil Dekan II UNP Sukardi, dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni yang juga Ketua Umum ILUNI FT UNP terus mengikuti kegiatan tersebut. 
(Gusni)



MPA,PADANG – Dipenghujung bulan awal tahun 2019, Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (Iluni FT UNP), di Gedung Serbaguna FT UNP melaksanakan Musyawarah (Mubes) V Pemilihan calon ketua ketua umum periode 2019-2023.

Tujuh nama alumni yang ada dalam  perebutan calon. Yakni Nadirman Lukman (pengusaha di Batam), Nelson Idris (pejabat PT Pelni di Jakarta), Elsakri (pejabat Kementerian Perhubungan di Jakarta), Harbiyah (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagaraya Aceh), Roswaldi (dosen senior di Politeknik Negeri Padang), Kamaruzzaman (Kepala SMKN 10 Padang) dan Armon Bahar (pengusaha di Batam yang juga Ketua Umum DPP Iluni FT UNP sekarang).

Ini adalah orang-orang yang berkualitas dan kelak akan mampu membawa maju Iluni FT UNP juga ‘kampus’ serta UNP ke depannya. Sesuai dengan tema Mubes “Dengan Semangat Mubes V Iluni FT UNP” Kita Dukung UNP Menuju Kampus Global, ujar Ketua Panitia Mubes V Iluni FT UNP Riswaldi S.KOM, didampingi Sekretaris Dahmet pada Jumat 25/1/2019.

Dalam Mubes V tersebut ada beberapa agenda, yakni penyampaian laporan pertanggung jawaban DPP Iluni FT UNP periode 2015-2018, pembahasan program kerja, AD/ART, dan pemilihan ketua umum. “Untuk peserta Mubes diperkirakan akan hadir sekitar 118-an lebih. Yang berasal dari DPW-DPW Iluni FT UNP mulai dari Aceh, Medan, Jambi, Kepri, Riau, Sumsel, Jabodetabek, Jabar, Jatim, Jateng, Sulselbar, dan menyusul Lampung,” terang Riswaldi.

Dia menambahkan, para calon ketua umum nantinya akan memperebutkan 65 suara. Terdiri dari DPP Iluni FT UNP (2 suara), DPW (masing-masing 5 suara) dan DPD (masing-masing 2 suara). DPW Iluni FT UNP yang sudah terbentuk sebanyak 9 DPW. Sedangkan DPD juga ada 9. Selain Mubes, juga dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Iluni FT UNP di Nagari Pilubang, Kabupaten Padangpariaman. 

Adapun kegiatan pengabdian kemasyarakatan tersebut berupa pelatihan menjahit gorden, dan akan diresmikan oleh Bupati Padangpariaman bersama Rektor UNP, pada Sabtu ini (26/1). Turut hadir pantia lainnya Udria Novel, Dedy Suwadha, Tri Darma Armi Iswandi, Meisa dan Yon Erizon. Serta para Alumni UNP.

(gusni)






KPU menyiapkan format baru dalam debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 Februari 2019 mendatang. Salah satunya format debat bebas. Foto/SINDOphoto/Dok 

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan format baru dalam debat kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 Februari 2019 mendatang. Salah satunya format debat bebas atau disebutnya 'gelondongan' antarkandidat pasangan calon (Paslon) presiden nanti.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman usai menggelar rapat tertutup tadi bersama masing-masing tim sukses dan televisi penyelenggara.

"Salah satunya termasuk ada opsi tentang satu segmen debat yang waktunya itu diberikan secara global, secara gelondongan gitu," ujar Arief, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (25/1/2019).
Arief menjelaskan format baru tersebut, disiapkan untuk satu segmen khusus yang dengan durasi berkisar 10 menit dimana moderator menanyakan tema yang diangkat kepada masing-masing paslon untuk dijawab dan ditanggapi satu sama lainnya.

"Mereka (paslon) bisa saling menjawab dan menanggapi. Jadi sepenuhnya tidak kita atur (waktunya) satu menit, tiga menit, berapa menit (dalam segmen tersebut). Tapi tidak seluruh segmen, hanya salah satu segmen yang nanti kita atur satu segmen kita berikan gelondongan," jelasnya.

Selain sesi debat gelondongan, Arief mengungkapkan juga akan ada kamera khusus yang akan mengikuti perjalanan para paslon dari tempatnya masing-masing menuju lokasi debat.

"Nah ini yang mungkin publik bisa mengetahui perjalanan masing-masing paslon dari tempatnya ke tempat debat," ujarnya.

Bahkan, Arief menyebut nantinya dalam perjalanan menuju tempat debat, para paslon bisa berkomunikasi sepanjang perjalanan menuju tempat debat. 

"Hal ini diharapkan bisa menjadi prolog untuk bertukar kabar antar masing-masing paslon sebelum debat dimulai. Dan mudah-mudahan bisa menunjukkan kultur kita yang ke ramah tamahan kita di antara masing-masing paslon," tuturnya.

Debat sesi kedua Pilpres 2019 akan di gelar di Hotel Sultan Jakarta pada 17 Februari 2019 dan akan disiarkan oleh stasiun televisi RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV. Tema yang dibahas dalam debat kedua, yakni energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur.
(maf)










Artikel ini dilansir dari sindonews.com                                     
Dengan judul : KPU Ungkap Debat Capres Kedua Ada Sistem Gelondongan



Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah 

JAKARTA - Debat kedua calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu 17 Februari 2019 nanti.

Debat kedua akan membahas tentang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sedang merancang strategi agar tampil lebih baik daripada debat perdana. 
"Debat kedua memang kita sedang merancang, nanti beberapa hari untuk bertemu dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi Uno untuk mengubah strategi dan langkah-langkah yang kita lakukan, tidak lagi seperti debat pertama," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, Rabu (23/1/2019).

Dia mengakui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memberikan masukan kepada Prabowo Subianto untuk menghadapi debat perdana lalu.

Menurut dia, masyarakat saat ini ingin mengetahui secara detail mengenai kualitas calon pemimpinnya. Menurut dia, santun dan ramah tidak begitu disukai masyarakat.

"Jadi nanti kami akan merubah style (gaya), mengubah gaya, dari tim kita sudah mengajukan kepada KPU untuk tarung bebas aja," tutur Ferdinand.
(dam)









Sumber Sindonews.com




MPA,JAKARTAWali Kota Padang menerima anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak 2019 dari Yayasan Lentera Anak karena memiliki komitmen dalam melindungi anak dari zat adiktif melalui kebijakan daerah. Anugerah penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Padang Mahyeldi dari Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari di Jakarta, Selasa (22/01/2019).

Lisda Sundari mengatakan, poin utama anugerah penghargaan Sahabat Ramah Anak adalah komitmen kepala daerah dalam melindungi anak dari zat adiktif. Komitmen itu dilihat adanya kebijakan daerah dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok. 

a16

“Pemberian anugerah penghargaan ini baru pertama kali dilakukan. Dan ini adalah bentuk apresiasi Yayasan Lentera Anak kepada pemerintah daerah yang telah berkomitmen melindungi hak-hak anak”, ujar Lisda Sundari.

Ditambahkannya, Yayasan Lentera Anak menginisiasi gerakan Sahabat Ramah Anak. Gerakan ini meliputi 5 (lima) tema, Sahabat Anak Sehat, Sahabat Anak Aman, Sahabat Anak Kreatif, Sahabat Anak Bermain, dan Sahabat Anak Bersuara untuk mendorong peran semua pihak dan mengajak seluruh komponen masyarakat menjadi sahabat anak dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. 

a15

“Gerakan ini bermitra dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, media, privat sector, komunitas dan lainnya. Dalam skala yang lebih luar, gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang ideal, dimana keluarga dan lingkungan terdekat anak menjadi sahabat yang ramah anak, sehingga mendorong terwujudnya negara demokratis ramah anak,” ungkap Lisda.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi, mengatakan, komitmen kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Padang tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), iklan, promosi dan sponsor rokok sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, dimana  memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengatur KTR dan pengendalian iklan rokok.

a12

“Setiap aturan yang kita buat berdasarkan pada peraturan yang ada. Kita pasti menyikapi semua peraturan yang telah ditetapkan, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Untuk itu, kita juga berharap, ada undang-undang untuk memperkuat kebijakan di daerah,” ujar Mahyeldi.

Dikesempatan yang sama, Wali Kota Mahyeldi juga didapuk menjadi pembicara pada Workshop dengan tema “Memperkuat Komitmen Kab/Kota Untuk Melindungi Anak Dari Asap Dan Paparan Iklan Promosi Sponsor Rokok Dalam Mewujudkan Kak/Kota Layak Anak”. 

a14

Pada workshop tersebut, Mahyeldi menjelaskan, penghargaan Kota Layak Anak yang diraih Kota Padang berdasarkan pada beberapa inovasi, diantaranya Padang bebas iklan rokok, penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu melalui kerjasama lintas sektor, kawasan peduli Disabilitas dan UPTD Disabilitas, Program 18-21, Sitem Pelaporan Tindak Kekerasan pada anak berbasis website (Silaras), Puskesmas Ramah Anak, dan peningkatan kualitas religi anak.

“Sebelum menetapkan larangan iklan rokok, terlebih dahulu kita melakukan kajian dan survey tentang pengaruh iklan rokok. Setelah hasilnya didapat, baru aturan ini kita terapkan”, imbuh Mahyeldi yang didampingi Kepala DP3AP2KB Haryanto Rustam, Kepala Dinas Kesehatan Feri Mulyani dan Kabag Humas Imral Fauzi.

Selain Walikota Padang, penghargaan yang sama juga diterima Walikota Sawahlunto, Bupati Lamongan dan Bupati Luwuk Banggai.(in/th)





MPA -- Bank Mikro Nelayan adalah bank mikro yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal kerja dan modal investsi bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan sejumlah perkumpulan nelayan dan petambak di seluruh Indonesia. Silaturahmi tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Januari 2019.

Lebih lanjut, Presiden meminta agar para nelayan betul-betul memanfaatkan keberadaan program ini.
"Sejauh ini yang sudah tersalur itu baru Rp132 miliar. Target kita tahun ini Rp975 miliar. Jadi masih jauh sekali. Tolong ini dimanfaatkan," ujarnya.

Bank Mikro Nelayan memberikan akses dan bantuan bagi para nelayan untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidupnya. Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan untuk melakukan kalkulasi usaha sebelum melakukan peminjaman.

"Ini memberikan peluang, tapi saya titip juga hati-hati penggunaannya. Harus dihitung, harus dikalkulasi," ucap Presiden.

Presiden ingin agar para nasabah Bank Mikro Nelayan memanfaatkannya untuk modal kerja, bukan untuk hal yang bersifat konsumtif semata.

"Kalau pinjam misalnya Rp300 juta, yang Rp150 juta jangan untuk beli mobil atau Rp15 juta untuk beli motor, untuk gagah-gagahan. Enam bulan gagah selanjutnya enggak bisa nyicil, bank ya tarik," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan kesempatan kepada sejumlah perwakilan nelayan dan pembudidaya ikan untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya ialah Nur Hidayah yang mewakili Jaringan Perempuan Nelayan.

Ia menjelaskan bahwa kaum perempuan dalam kesehariannya di sektor perikanan bekerja dalam rantai produksi pengolahan hingga pemasaran ikan yang dikumpulkan oleh para nelayan. Namun, profesi ataupun kegiatan tersebut dalam sejumlah kesempatan belum tercakup oleh sejumlah layanan yang diberikan kepada pemerintah seperti layanan Bank Mikro Nelayan dan asuransi nelayan.

"Ada kesulitan perempuan untuk mengakses yang salah satunya asuransi nelayan. Identitas di KTP itu pekerjaannya harus nelayan. Sementara perempuan rata-rata identitasnya ibu rumah tangga," tuturnya.

Kepala Negara yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya memahami keluhan yang disampaikan oleh Nur Hidayah dan para perwakilan lainnya. Ia berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini agar para nelayan perempuan dapat mengakses bantuan permodalan untuk para nelayan di kemudian hari.

"Setuju. _Nangkap_ (paham) saya," kata Presiden.

Sementara itu, perwakilan nelayan lainnya, Iin Rohimin menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan juga pembudidaya ikan.

"Di antara program-program yang sangat kami rasakan manfaatnya adalah diluncurkannya Bank Mikro Nelayan, asuransi untuk nelayan, kemudian kelompok-kelompok di daerah menerima perhutanan sosial di sekitar pesisir," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam silaturahmi tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Jakarta, 22 Januari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.