April 2019



MPA,PADANG – Jajaran Polda Sumatera Barat kembali meringkus dua tersangka pengedar barang haram Narkoba jenis sabu. 

Tersangka yang berinisial N (45) adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di kota Pakanbaru Provinsi Riau, dia ditangkap di Jl. lintas Padang- Bukittinggi Pasar Usang Kayu Tanam, Kab. Padang Pariaman dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu dengan berat 995.02 gram.

Sedangkan tersangka dengan inisial H (43) berprofesi sebagai penjual ikan yang beralamat di Tangkerang Tengah, Kota Pakanbaru, Provinsi Riau. Tersangka ditangkap di dalam rumahnya dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu seberat 0.65 gram.

Dari pengakuan tersangka N, dia disuruh oleh tersangka H untuk membawa barang bukti dari kota Pakanbaru ke kota Padang dengan Imbalan sebesar Lima Juta rupiah setelah barang bukti sampai ditempat tujuan.

Hal itu disampaikan oleh Wadir Narkoba Polda Sumbar, AKBP Rudi Yulianto yang didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi saat jumpa pers di Mapolda Sumbar pada senin (29/04/2019).

Kini kedua tersangka dikenai pasal 144 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 sampai 20 tahun.

 (ar)

MPA,SUMBAR – Kantor Kementerian Agama Provinsi di bawah kepemimpinan H.Hendri, S.Ag., M.Pd luncurkan 13 program unggulan untuk menyambut bulan suci ramadhan 1440 H/2019 M diantaranya gerakan wakaf 10.000 alquran, gerakan wakaf uang, tadarus alquran berbasis IT, tadarus alquran di masjid dan mushalla serta tadarus alquran live di RRI Padang.

Terkait Kegiatan Thaharah Masjid ini, H.Hendri diwawancara ritvone di ruang kerjanya, memaparkan lima latar belakang. Pertama, kegiatan ini dalam rangka menyabut dan memuliakan bulan suci ramadhan. Untuk menjalankan ibadah Ramadhan tentunya kita harus bersih secara lahir maupun batin. Kedua, memberikan kenyamanan dan ketentraman kepada jamaah menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Dengan bersihnya lingkungan Masjid tentunya akan memberikan rasa nyaman beribadah. Ketiga, menjalin silaturrahmi dan jembatan hati dengan masyarakat. Keempat, memotivasi keluarga besar Kementerian Agama dan masyarakat untuk mencintai Masjid. Serta kelima, mewujudkan visi dan misi Kemeterian Agama Prov. Sumbar.

“hal ini membuktikan bahwa kita butuh masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Hubungan saling membutuhkan ini bisa dibingkai lagi ke arah yang lebih produktif dan positif. Kita telah menjalankan fungsi kita sebagaimana seharusnya yaitu pelayan masyarakat”, ungkap Hendri.

Seluruh ASN Kemenag Sumbar baik yang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara serenta melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat di Masjid, Mushalla dan Surau yang telah ditentukan, Santu (27/04/19).

Walau pun hujan rintik-rintik kegiatan thaharah masjid dalam rangka tetap dilaksanakan. ASN yang berada di Padang bergerak ke Mesjid Al Muhshinin, Jl. Kasiak Lolo Gunung Sariak Padang melaksanakan Thaharah Masjid dengan perlengkapan gotong royong yang dibawa dari rumah masing-masing.

Laporan dari Kemenag Kabupaten/Kota bahwa ada 173 Mesjid dibersihkan serentak dihari sabtu 27/04, yang dihimpun dari berbagai sumber bahwa kegiatan Thaharah Masjid ini setidaknya ada 173 se-Sumatera Barat dengan rincian, Kab. Pesisir Selatan 15 titik, Kab Solok 14 titik, Kab Sijunjung 8 titik, KAb Tanah Datar 14 titik, Kab Padang Pariaman 17 titik, Kab Agam 16 tiitk, Kab Lima Puluh Kota 13 titik, Kab PAsaman 12 titik, Kep Mentawai 5 titik, Kab Dharmasraya 11 titik, Kab Solok Selatan 7 titik, KAb PAsaman Barat 11 titik, Kota Padang 11 tiitik, Kota Solok 2 titik, Kota Sawahlunto 4 titik, Kota Padang Panjang 2 titik, Kota Bukittinggi 3 tiitk, Kota Pakumbuh 5 titik dan Kota Pariaman 3 titik.

Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat menyambut program Kemenag Sumbar dengan bahagia dan suka cita, Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib ketika dihubungi via telpon menanggapi berapi-api sakin senangnya melihat program kanwil yang membumi bagi masyarakat “Alhamdulillah saya senang dan bersyukur pada Allah dengan hadirnya program unggulan Kemenag Sumbar, khusus dengan Thaharah Mesjid se-Sumatera Barat, ini sangat positif dan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan” tutur Buya Syamsul Bahri mantan ketua MUI Sumatera Barat.

Di tempat yang berbeda, Zainal Abidin Thaher Ketua Dewan Pimpinan Pusat HAMTIPP, mengapresiasi program Kanwil Kemenag Sumbar yang menyentuh lansung dengan kebutuhan masyarakat menjelang ramadhan, dimana ASN berbaur dengan mereka, saling bahu membahu membersihkan masjid tempat bermunajat pada Allah SWT, “Saya senang dan bahagia sehingga juga ikut membersihkan masjid bersama-sama untuk menyambut bulan suci ramadhan ditempat saya tinggal” ujar Buya Zainal.

Nh/An


PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergisitas yang dilihatkan PT Semen Padang bagi kemajuan pembangunan Kota Padang sejauh ini.
"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada PT Semen Padang yang telah banyak berbuat khususnya bagi Kota Padang melalui program CsR Semen Padang Peduli. Semoga sinergi ini senantiasa terjalin baik demi kemajuan Kota Padang hingga masa-masa yang akan datang," ucap wali kota dalam sambutannya sewaktu menghadiri kegiatan program 'Barasiah Basamo' sesi kelima PT Semen Padang di kawasan Pantai Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kamis pagi (25/4).
Seperti diketahui, kegiatan Barasiah Basamo oleh PT Semen Padang ini juga dalam rangka memperingati Hari Bumi 'Earth Day' tahun 2019. Dimana PT Semen Padang juga menyerahkan bantuan 1 unit becak motor, penanaman pohon lindung serta bantuan puluhan tempat sampah.Dalam kegiatan ini PT Semen Padang juga didukung dan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.
"Aksi ini sangat penting bagi kita yang tengah berupaya memajukan berbagai objek wisata di Kota Padang dalam hal ini di kawasan wisata Pantai Air Manis. Semoga saja melalui kegiatan tersebut, Pantai Air Manis akan menjadi bersih, asri dan terawat serta terbebas dari sampah tentunya. Dengan demikian pengunjung pun akan merasa nyaman dan senang mengunjungi kawasan wisata ini," tukuk wako.
Lebih lanjut Mahyeldi pun berharap aksi ini juga dapat menginspirasi BUMN/BUMD dan stakeholder terkait lainnya. "Sehingga apabila semua pihak saling bersinergi membangun dan memajukan Kota Padang, insya Allah segala upaya program pembangunan akan bisa berjalan lebih maksimal," tukuknya mengakhiri.
Dalam kesempatan itu Wali Kota Padang juga melakukan penanaman pohon lindung jenis cemara di kawasan Pantai Air Manis. Hadir dikesempatan itu Dirut PT Semen Padang beserta jajaran dan karyawan.(David)


MPA,PADANG - Pemerintah Kota Padang terus fokus mengembangkan objek wisata Pantai Air Manis sebagai salah satu dari sejumlah ikon pariwisata di Kota Padang.
Pembenahan objek wisata yang melegenda dengan 'history' batu Malin Kundang itu pun terus dilakukan. Di samping mempercantik kawasan pantai, juga menjaga keasrian Batu Malin Kundang sekaligus membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Seperti diketahui, dalam upaya pembenahan ini seperti dilansir berbagai media massa ebeberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) berniat akan membangun kawasan wisata Pantai Air Manis pada 2019 ini. Kementerian dan Pemerintah Kota Padang telah menyepakati desain kawasan pantai tersebut. Permintaan kita sudah direspon Kementerian PUPR. Urusan pembebasan lahan menjadi tanggungjawab Pemko Padang.
Wali Kota Padang Mahyeldi pun berharap upaya ini terwujud dalam waktu yang tak terlalu lama. Demikian disampaikannya sewaktu meninjau beberapa tempat yang direncanakan bakal dijadikan lahan parkir bagi kendaraan roda empat dan roda dua di luar pintu gerbang objek wisata tersebut usai menghadiri salah satu acara bersih-bersih Pantai Air Manis bersama PT Semen Padang, Kamis (25/4).
Dalam kesempatan itu Wali kota menyarankan kepada lurah dan Ketua LPM serta OPD terkait dan tokoh masyarakat setempat untuk dapat bersinergi mendukung penyediaan lahan parkir
"Kalau kita sediakan tempat parkir di luar gerbang, tentu pengunjung akan berjalan memasuki kawasan pantai. Sehingga dengan demikian kita harapkan pengunjung dapat menikmati kuliner di sepanjang jalan sebelum menuju lokasi. Tentu berdampak ekonomis bagi warga," tutur wako.
Selain itu wako pun meminta warga di sepanjang kawasan Pantai Air Manis untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan dan ketertiban. "Kita ingin warga senantiasa mendukung kemajuan pantai ini. Semoga dengan itu berbagai berdampak positif dapat kita rasakan semua," tukasnya mengingatkan.(David)


MPA,TANJUNG PINANG – Silaturrahmi dengan para perantau Minang menjadi bagian dari agenda yang dilakukan oleh Wali Kota Padang dalam beberapa kunjungan kerja. Seperti hal nya di sela menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) di Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Padang yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul menyempatkan bertemu muka dan berdiskusi dengan Ketua beserta pengurus Perserikatan Sosial Minang Maimbau (PSMM) Kota Tanjung Pinang, di Mesjid Al-Furqon Tanjung Pinang, Kamis (25/4/2019).
Pada kesempatan itu, Amasrul yang didampingi oleh Asisten Administrasi Didi Aryadi dan beberapa Kepala OPD Pemko Padang menyampaikan kondisi terkini Kota Padang yang terus berbenah untuk menjadi lebih baik seiring dengan upaya Wali Kota Padang untuk mewujudkan Kota Padang yang madani berbasiskan pendidikan, perdagangan dan pariwisata.
“Tiga sektor tersebut menjadi fokus pembenahan Kota Padang untuk lima tahun kedepan, maka dari itu kami sangat mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para perantau Minang dimana pun berada, termasuk di Kota Tanjung Pinang ini”, ujar Amasrul yang pada masa kecilnya juga pernah menetap di Tanjung Pinang.
Selanjutnya, Amasrul mengatakan Kota Padang sebagai daerah rawan bencana seringkali menimbulkan bermacam prediksi. “Alhamdulillah, di samping memperkuat upaya mitigasi bencana, Bapak Wali Kota selalu mengajak warga Kota Padang untuk bertawakal, memperbanyak zikir, dan melakukan perbaikan mental pada generasi muda. Salah satunya melalui Program 18-21 dimana pada pukul 6 sore sampai dengan pukul 9 malam, anak-anak belajar bersama dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga, membangun generasi yang berkarakter dan menanamkan nilai-nilai relijiusitas di tengah keluarga”, jelasnya.
“Mudah-mudahan hubungan baik dengan perantau dapat terus terjalin melalui komunikasi yang baik. Segala hal yang masih menjadi kekurangan di Kota Padang hendaknya dapat dicukupkan oleh warga rantau, begitu pun sebaliknya. Dulu ketika gempa Aceh, warga Padang membantu membangunkan rumah permanen untuk warga Pidie, ketika gempa di Lombok ikut menyalurkan bantuan yang kemudian dibangun madrasah, dan ketika gempa di Palu yang menyebabkan beberapa perantau minang kehilangan keluarga dan mata pencaharian, kita juga turut membantu dalam memberikan modal usaha. Kiranya itulah harapan dari adanya pertemuan ini, agar kita dapat saling mendukung dan tolong-menolong”, pungkas Amasrul.
Kehadiran Sekdako Padang beserta rombongan disambut hangat oleh Ketua PSMM Kota Tanjung Pinang, Mukhrizal yang berterima kasih atas kunjungan silaturrahmi tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja dilantik menjadi Ketua beserta pengurus PSMM Kota Tanjung Pinang lainnya pada tanggal 6 April 2019 lalu oleh Wali Kota Tanjung Pinang.
“Kami selalu mendoakan yang terbaik untuk Kota Padang, sekalipun kami tidak semuanya berasal dari Padang, termasuk saya yang berasal dari Payakumbuh. Kami turut senang melihat kemajuan Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota yang relijius. Semoga Padang dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya”, ujar Mukhrizal.
Silaturrahmi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Ikatan Keluarga Padang Kota (IKPK) Tanjung Pinang, perwakilan Himpunan Mahasiswa Sumbar Tanjung Pinang dan unsur bundo kanduang perantau Minang di Tanjung Pinang.
Pewarta: Betti Dasaisa/Adhy Syaflian


PADANG – Berhasilnya tujuan negara tidak terlepas dari dukungan sikap dan kinerja aparatur negara yang baik. Pegawai Negeri Sipil selaku aparatur negara akan dapat mendukung terwujudnya good governance dan clean governance jika mendapatkan dukungan moral dan spiritual dalam bekerja dari keluarga yang harmonis. Untuk itu, sudah sepatutnya para isteri pegawai negeri memberikan dukungan penuh kepada para suami selaku abdi negara dan abdi masyarakat.
Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Padang Zabendri mewakili Sekretaris Daerah Kota Padang selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Padang pada acara Serah Terima Jabatan Ketua Antar Waktu DWP Kota Padang Periode 2014 – 2019 di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Rabu (24/4/2019).
“Jagalah keharmonisan keluarga dengan menciptakan komunikasi yang baik. Jalankan peran yang seimbang sebagai isteri dan dukunglah peran suami sebagai aparatur negara. Tidak kalah penting, sebagai isteri pegawai negeri juga harus peka terhadap perubahan dan dinamika sosial yang terjadi”, jelas Zabendri.
Jabatan Ketua DWP Kota Padang diserahkan dari Ny. Fedriati Asnel yang diwakili oleh Ny. Nel Eyviet Nazmar kepada Ny. Marni Amasrul berdasarkan SK No. SKEP.01/DWP.K.PDG/ III-2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal Terpilihnya Ketua Antar Waktu DWP Kota Padang masa bakti 2014-2019. Sebagaimana diketahui jabatan Ny. Fedriati Asnel selaku Ketua DWP Kota Padang berakhir seiring berakhirnya masa tugas sang suami Asnel selaku Sekda Kota Padang karena memasuki masa pensiun yang kemudian digantikan oleh Amasrul yang telah dilantik secara defenitif pada tanggal 25 Maret 2019.
“Saya mengucapkan terimakasih atas bimbingan Ny. Fedriati Asnel selama ini dan berharap kita dapat bekerjasama memajukan DWP Kota Padang. Semoga kami dapat melanjutkan tugas ini dengan baik. Tidak lupa atas nama pribadi dan DWP Kota Padang saya mengucapkan mohon maaf lahir batin karena kita akan memasuki bulan Ramadhan”, ujar Ny. Marni Amasrul.
Sambutan dilanjutkan oleh Ny. Eyviet Nazmar, “mewakili Ketua DWP Kota Padang yang lama, Saya menyampaikan salam hangat dari Ny.Fedriati Asnel yang berhalangan hadir pada hari ini, karena sakit. Beliau mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini di antara pengurus dan anggota DWP Kota Padang dan mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Ny. Marni Amasrul selaku Ketua yang baru. Semoga DWP Kota Padang dapat semakin baik kedepannya”.
Pada kesempatan itu Ny. Nel Eyviet juga mengucapkan salam perpisahan, karena bulan depan sudah tidak lagi bergabung dengan DWP Kota Padang sehubungan dengan berakhirnya masa tugas sang suami yang memasuki masa purnabakti.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Padang Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua DWP Provinsi Sumatra Barat Linda Alwis dan Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang yang diwakili oleh Eva Mustika Roza.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Ny. Fedriati Asnel selaku ketua yang lama dan selamat kepada Ketua DWP Kota Padang yang baru, semoga dapat mengemban tugas menggerakkan bidang ekonomi, pendidikan dan sosial sehingga kesejahteraan anggota dan keluarganya dapat terwujud. Teruslah berjuang untuk menegakkan eksistensi DWP, mendukung suami dalam bekerja sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud”, tutur Ny. Linda Alwis.
Pewarta: Betti Dasaisa/M. Ramadhan


MPA,PADANG – Pemerintah Kota Padang mengapresiasi dan menyambut baik keberadaan Pos Pengaduan Sekolah Perempuan gabungan 3 kelurahan di Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai pusat pelayanan perempuan untuk konsultasi tentang isu-isu perempuan di tingkat kelurahan. Diantaranya yaitu, berkaitan dengan prinsip-prinsip keseteraan gender, membangun kesadaran kritis perempuan dan peningkatan ketahanan keluarga.
Atas nama Pemerintah Kota Padang, kita menyambut baik keberadaan pos pengaduan sekolah perempuan yang merupakan satu-satunya ada di Sumbar. Semoga upaya ini menjadi pembuka jalan untuk melakukan gerakan bersama membawa manfaat bagi kemanusiaan, mewujudkan keadilan bagi semua tak terkecuali perempuan dan kelompok marginal terutama perempuan miskin yang tinggal di pinggiran kelurahan. Selanjutnya agar terus bergerak dan berubah ke arah kesetaraan, keadilan, kesejahteraan serta kehidupan yang rukun dan damai.
Demikian kata Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Azwin sewaktu mewakili Wali Kota Padang saat melaunching secara resmi 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan tersebut di Sekretariat Jaringan Sekolah Perempuan Barita, jl. Batu Gadang RT 3 RW I Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (24/4). 3 Pos Pengaduan Sekolah Perempuan Kelurahan itu digagas oleh lembaga Pambangkik Batang Tarandam (PBT) bekerjasama dengan Institut Kapal Perempuan. Sementara di tingkat kecamatan PBT juga membentuk kelompok jaringan sekolah perempuan yang diberi nama BARITA sebagai sentral informasi untuk perempuan di 3 kelurahan yakni Batu Gadang, Baringin dan Tarantang.
Azwin melanjutkan, ia pun memuji langkah tepat PBT dengan menginisiasi berdirinya pos pengaduan sekolah perempuan yang sejalan dengan tugas pokok Pemko Padang. Sebagaimana diketahui PBT berdiri pada 28 Juli 2010 ini dengan didirikan beberapa orang pemuka masyarakat yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan.
“Maka itu, PBT tidak bisa berjalan sendiri. Namun membutuhkan dukungan pemerintah kota baik di kecamatan dan kelurahan. Termasuk dukungan RW/RT dan LMP serta seluruh elemen dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah dalam sekolah perempuan sudah terdapat 25 kelompok belajar perempuan di tingkat RW/RT yang tergabung di sekolah perempuan tingkat kelurahan. Jumlah anggotanya keanggotaan seluruhnya sudah mencapai sebanyak 412 orang."
“Kita lihat keberhasilan anggota sekolah perempuan dan tim pemantau komunitas sejauh ini ada beberapa diantaranya. Seperti mendampingi masyarakat terutama perempuan miskin dalam pengurusan JKN PBI secara mudah dan gratis. Selanjutnya melakukan perjuangan untuk akses jalan, listeik, layanan pemeriksaan kesehatan bagi warga di RT 6 RW 6 tiap bulan di Kelurahan Batu Gadang,” tambahnya.
Selanjutnya ungkap Azwin, keberhasilan lainnya seperti diketahui yaitu memperjuangkan akses jalan bagi masyarakat di RW 1 Kelurahan Batu Gadang, mengembangkan usaha kreatif perempuan melalui usaha industri rumah tangga, koperasi simpan pinjam dan pembibitan tanaman sayuran dan buah sebagai upaya mengatasi kerentanan pangan serta pengeluaran keluarga.
“Terlebih mengembangkan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban KDRT serta mengusulkan MCK dan ari bersih di Kelurahan Tarantang dan Baringin melalui Musrenbang," tukuknya.(David)


MPA,PADANG - Wali Kota Padang Mahyeldi menyatakan kesiapannya diperiksa KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan BIN untuk memenuhi salah satu syarat menerima tanda jasa dan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan 2019 dari Presiden RI.
Hal itu dikatakan Mahyeldi pada tim verifikasi BKKBN Pusat saat melakukan audiensi peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 di Palanta Kediaman Wali Kota Padang, Jalan A. Yani, Rabu (24/4/2019).
“Prinsip dasar kita dalam bekerja adalah untuk melayani masyarakat. Kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Bukan untuk meraih penghargaan. Jikalau ada apresiasi dari hasil pekerjaan kita, itu adalah bonus. Dan kita harus bersyukur dan mengucapkan terimakasih”, ungkap Mahyeldi di kesempatan itu.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai dari BKKN Pusat, Aida Kusuma mengatakan, Satyalancana Pembangunan bukanlah penghargaan biasa, tetapi merupakan tanda jasa dan tanda pengormatan dari Presiden RI. Untuk itu, tanda jasa dan tanda penghormatan ini harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari perbuatan melawan hukum, baik itu korupsi, maupun tindak pidana atau perdata lainnya.
“Walaupun orang tersebut sukses dalam pembangunan, tapi kepribadiannya tidak bagus, tentunya akan merusak tanda jasa dan tanda kehormatan ini. Oleh sebab itu, dokumen pendukung dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan BIN juga kita perlukan dalam penilaian ini”, ujar Aida
“Dulu sekali ada kasus, masyarakat menolak seseorang menerima tanda kehormatan karena orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. Padahal tanda kehormatan telah diberikan. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi lagi”, tambahnya lagi.
Di kesempatan yang sama, Mardalena dari BKKBN Perwakilan Sumbar, mengatakan, dipilihnya Wali Kota Padang Mahyeldi, satu-satunya kepala daerah di Sumbar, sebagai calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 telah melalui seleksi dan proses yang panjang. BKKBN Sumbar mengusulkan karena prestasi dan komitmen Wali Kota Mahyeldi terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Padang.
“Track record beliau sudah jelas. Berbagai prestasi pun sudah diraih. Ada kampung KB percontohan nasional, program 18-21, pesantren ramadhan, bebas iklan rokok, kelas Ibu Muda, pembinaan anak jalan, dan masih banyak indikator lainnya. Tentunya, semua itu dilakukan secara lintas sektoral dan melibatkan banyak pihak”, terang Mardalena.
Ekspos dan audiensi Wali Kota Padang Mahyeldi dengan tim verifikasi BKKBN Pusat dalam rangka peninjauan lapangan calon penerima Satyalancana Pembangunan 2019 juga diikuti Dandim 0312 Padang, perwakilan Polresta Padang, SKPD Pemko Padang, penyuluh KB dan perwakilan masyarakat. (*)
Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Faisal Siregar


MPA,TANJUNGPINANG – Sekda Kota Padang Amasrul mengatakan, diangkatnya tema alokasi dana kelurahan pada Rakerwil I Apeksi menjadi starting point bagi anggota Apeksi Wilayah I untuk memaksimalkan peran kelurahan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Dana kelurahan ini harus dilaksanakan dengan baik dan dengan aturan yang jelas”, ujar Amasrul pada acara pembukaan Rakerwil I Apeksi di di Hotel CK Tanjung Pinang, Rabu (24/4/2019).
Lebih lanjut dijelaskan, pada Rakerwil I, Pemko Padang akan membahas beberapa persoalan dan kendala dalam pengunaan dana kelurahan. Termasuk persoalan kekurangan pegawai, PPK,KPA dan bendaharawan.
“Pegawai kelurahan yang diterima pada tahun 1981 di Kota Padang sudah pada pensiun. Saat ini, kita butuh regulasi dari pusat untuk penerimaan pegawai kelurahan. Agar pengelolaan dana kelurahan bisa dilakukan dengan maksimal”, tambah Amasrul.
Sementara itu, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany, mengatakan, singkronisasi tentang alokasi dana kelurahan dari APBN untuk seluruh kota harus dilakukan. Menurutnya, dana kelurahan yang saat ini diterima masih kecil dari yang diharapkan. Yaitu Rp300 juta per kelurahan, ke depan bisa sama seperti dana desa yang kini dikelola di setiap kabupaten.
“Pada Rakorwil 1 ini dana kelurahan harus tuntas kita bahas. Begitu juga dengan pemaparan pemerintah kota tentang inovasi pelayanan publik, yang sudah dicapai,” tutur Walikota Tangerang Selatan ini.
Ia menambahkan, perjuangan APEKSI terhadap dana kelurahan sebagai pemenuhan sarana penunjang infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat ke depan.
“Sebenarnya tidak ada bedanya pembangunan di desa maupun di kelurahan dalam rangka pemerataan. Saya rasa pemenuhan infrastruktur masyarakat di kelurahan juga perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Rakerwil I APEKSI Regional I Sumatera juga menghadirkan pihak Kemendagri RI yang mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, agar penggunaan dana kelurahan sesuai dengan aturan.
Pada Rakerwil I tersebut juga diadakan beberapa kegiatan lainnya, antara lain; city expo, pawai budaya, pagelaran kesenian, dan penanaman pohon khas daerah. Dari Kota Padang diikuti oleh beberapa pimpinan SKPD (*)
Pewarta: Ady Syaflian
Editor: Ulil Amri Abdi

MPA,JAKARTA – Pasca pelaksanaan pemilu serentak saat ini, perhatian publik lebih banyak fokus ke hasil perhitungan suara pasangan calon presiden. Hal itu mengakibatkan persoalan perolehan suara di kalangan calon legislatif terabaikan. Padahal, keduanya sangat penting, mengingat kedua lembaga, DPR RI dan Kepresidenan, harus dijabat oleh para petinggi negara yang jujur, kredibel dan memiliki kapasitas yang teruji untuk menjadi bagian dari pengelola negara.

Belakangan ini, misalnya, santer beredar khabar tentang deal-deal bisnis berupa jual-beli suara yang diperoleh antar calon legislatif (caleg). Bagi para kandidat yang mendapatkan jumlah suara kecil berupaya ‘menjual’ jumlah suaranya kepada caleg yang berpeluang mendapatkan kursi namun suaranya masih belum mencukupi. Kondisi ini kurang mendapat perhatian publik, termasuk oleh media massa.

“Jika ini dibiarkan terjadi, sulit dibayangkan betapa buruknya hasil demokrasi kita dalam pemilu kali ini,” ujar Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, ketika dimintai pendapatnya terkait fenomena tersebut, Selasa, 23 April 2019.

Lulusan pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini mensinyalir bahwa pola jual-beli suara antar caleg itu sering terjadi di masa lalu, dan sudah mulai terdengar hari-hari belakangan ini. “Bahkan ada informasi yang masuk menyebutkan oknum caleg menyediakan dana 2 miliar untuk membeli suara dari caleg-caleg yang perolehan suaranya kecil di dapil tertentu di Sumatera,” imbuh Wilson yang juga adalah Ketua Umum PPWI itu.

Menurutnya, perilaku caleg yang melakukan deal-deal bisnis suara semacam ini merupakan salah satu bentuk money politic atau politik uang. “Pembelian suara rakyat itu bukan hanya sebatas pada serangan fajar yang dilakukan sebelum pencoblosan. Ketika seorang caleg menyerahkan perolehan suaranya kepada caleg lain dengan imbalan uang, itu merupakan money politic. Harus diwaspadai dan diproses oleh pihak terkait jika ada yang begitu,” jelas Wilson.

Bahkan, menurutnya, caleg yang melakukan jual-beli suara, baik sipenjual maupun pembeli suara, lebih buruk moralitasnya dibandingkan dengan caleg dan warga pemilih yang terlibat money politic serangan fajar. “Moralitas oknum-oknum caleg yang terlibat jual-beli suara itu jauh lebih buruk dari warga yang terlibat serangan fajar. Mengapa? Karena oknum-oknum itu nyata-nyata menghianati kepercayaan rakyat yang telah memberikan suaranya kepada mereka, dan memperlakukan sejumlah suara rakyat itu sebagai komoditi bisnis belaka,” tegas peraih gelar Masters of Art (MA) bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, itu.

Akibatnya, lanjut Wilson, sebagian anggota legislatif yang dihasilkan oleh pemilu 2019 nanti merupakan pejabat bermoral rendahan, tidak amanah, dan cenderung koruptif dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan. “Bagaimana tidak? Caleg model begini pasti beranggapan bahwa dia duduk di Senayan bukan karena kepercayaan rakyat, tapi karena investasi dana besar yang sudah dikeluarkannya. Mereka adalah anggota dewan bermoral rendahan, produk demokrasi dagang sapi,” ujar Wilson lagi.

Apa yang harus dilakukan? “Harus dicegah, jika ada caleg terindikasi melakukan jaul-beli suara antar caleg, harus diusut dan diproses. Caleg yang beli suara dari caleg atau partai lainnya harus didiskualifikasi, dicoret dari daftar calon anggota dewan terpilih. Sanksinya harus tegas seperti itu, jika kita ingin menciptakan Lembaga DPR RI, DPD RI, dan DPR Daerah yang baik, bermutu, dan produktif bagi rakyat,” tambah Wilson.

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan warga masyarakat dalam mengantisipasi munculnya para pelaku jual-beli suara caleg, menurut Wilson, antara lain sebagai berikut:

1. Tingkatkan dan perkuat monitoring rekapitulasi suara di semua tingkatkan, mulai dari TPS/KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi hingga ke KPU Pusat. Harus dipastikan bahwa rekap jumlah suara di tiap tingkat itu sesuai dengan Formulir C1.

2. Mengupayakan penerbitan press release (siaran pers) berita hasil rekapitulasi suara di tiap tingkatkan, minimal mulai dari tingkat PPS, baik oleh petugas pemungutan suara dan saksi, pemantau, media, maupun pihak berkepentingan lainnya.

3. Membuat laporan ke Panwaslu/Bawaslu jika terjadi hal-hal yang terindikasi curang, jual-beli suara, pengalihan suara caleg, dan lain-lain, untuk diproses sesuai koridor hukum yang berlaku.

4. Setiap caleg perlu menjaga komunikasi dengan pimpinan partai masing-masing agar perolehan suara para caleg terkait di dapil masing-masing dikontrol ketat. Dengan demikian, suara para caleg tidak mudah berpindah ke caleg lainnya, baik ke sesama caleg di internal maupun ke partai lainnya. (APL/Red)



PADANG - Pemerintah Kota Padang mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwako) Padang No.23 Tahun 2019, sebagai payung hukum dari semua peraturan yang menyangkut tentang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di Kota Padang.
"Atas nama Pemerintah Kota Padang, saya menyampaikan apresiasi kepada Sat Pol PP Kota Padang beserta jajaran yang telah bekerja keras hingga telah disahkannya Perwako No.23 Tahun 2019 ini. Sebagaimana Perwako ini tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No.11 Tahun 2005 berkaitan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ungkap Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Perwako Padang No.23 Tahun 2019 di salah satu hotel di Padang, Selasa (23/4).
Mahyeldi menjelaskan, maksud disusunnya Perwako ini adalah sebagai acuan penegakan dan pengendalian penyelenggaraan Perda di Kota Padang. Sehingga sejalan dengan visi-misi Pemerintah Kota Padang untuk menjadikan kota yang rapi, tertib, bersih, indah dan harmonis.
"Jadi tujuan dari Perwako ini antara lain untuk mewujudkan kepastian hukim dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Padang. Seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib kebersihan dan keindahan lingkungan, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib penyelenggaraan tempat usaha dan tertib tuna sosial," paparnya dihadapan peserta yang terdiri dari para Kasi Trantib di 11 kecamatan dan 104 kelurahan se-Kota Padang.
Lebih jauh Wali Kota Padang berharap, kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku usaha di Kota Padang dapat lebih mengerti dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam regulasi ini.
"Maka itu kepada SKPD teknis yang membidangi dalam penerapan Perda di Kota Padang diharapkan terus melakukan sosialisasi dan tegas dalam melakukan pengawasan, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti penyimpangan izin usaha, izin bangunan dan perbuatan maksiat serta hal-hal lain yanh berkaitan dengan penyakit masyarakat," ujarnya didampingi Kasat Pol PP Al Amin.
"Untuk itu kepada Sat Pol PP, SKPD teknis, unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan agar senantiasa proaktif mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Semoga melalui disosialisasikannya Perwako Padang No.23 Tahun 2019 ini kita semua lebih memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan ini secara baik, benar dan tegas," tukas Mahyeldi mengakhiri. (David)



MPA,JAKARTA  - Yth. Kawan-kawan PPWI dan seluruh pewarta warga dimanapun berada, masa kampanye sudah lewat, juga proses pencoblosan pemilu sudah selesai. Sekarang, mari kita percayakan semua tahapan berikutnya kepada KPU. Tunggu hasil hingga pengumuman resmi tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Pimpinan negara-negara sahabat seluruh dunia sudah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Indonesia atas keberhasilan menyelenggarakan pemilu terbesar dan terkompleks di dunia. Jadi, kita perlu bangga atas semua keberhasilan yang merupakan hasil kerja keras semua elemen bangsa ini, tanpa kecuali.

Selanjutnya, mari kita kembali ke aktivitas masing-masing. Hidup harus tetap berjalan sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ingat, tidak ada orang lain, termasuk para kandidat yang kita dukung selama ini, yang akan datang bantu kita memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup beserta keluarga masing-masing.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman kita bersama. Terima kasih dan selamat belajar, selamat berkerja, selamat berkarya untuk Indonesia... Bravo PPWI se-nusantara..!

Wilson Lalengke
DPN PPWI - Slipi-29, Jakarta



MPA,PADANG – Dengan mengendarai sepeda motor trail Kawasaki KLX plat merah bernomor polisi BA 2367 O, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah melakukan monitoring ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota yang ia pimpin. Dalam aksi tersebut, juga diikuti unsure Forkopimda dan sejumlah kepala OPD di lingkup pemko setempat.
TPS pertama yang dikunjungi Mahyeldi adalah TPS 11 di Kelurahan Ulak Karang Selatan. Kunjungan pun dilanjutkan ke TPS 29 Kelurahan Gunung Pangilun dan setelah itu menuju TPS 38 dan 55 di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
Dalam peninjauan penyelenggaraan pemilu tersebut, Wali Kota Mahyeldi terutama sekali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Kota Padang yang terlihat begitu antusias menyalurkan hak suaranya ke TPS. Begitu juga bagi pihak penyelenggara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap TPS yang melihatkan keseriusannya sesuai aturan. Ia pun juga ikut menanyakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sementara di tiap TPS dkeberadaan para saksi, panitia pengawas pemilu (panwaslu), limnas dan unsur penting lainnya.
“Alhamdulillah, dari setiap TPS yang kita kunjungi kali ini, melihatkan hasil yang signifikan. Terutama sekali semuanya tampak berjalan dengan baik dan lancar tanpa gangguan,” ungkapnya di sela monitoring.
Lebih jauh diungkapkan, seperti hal yang telah diwanti-wantikannya sebelum pemilu, diharapkan seluruh warga Kota Padang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk menunaikan hak pilihnya di TPS masing-masing.
“Jangan kita sampai golput, satu suara sangat menentukan kemana arah bangsa ini ke depan,” tukasnya.
Ditambahkannya, untuk pemilu 2019 ia meyakini partisipasi pemilih akan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.
“Kita menargetkan semoga partisipasi pemilih lebih dari 70 persn pada pemilu 2019 ini. Kita tentu berharap, dari semua tahapan pemilu hingga pasca pemilu suasana tetap kondusif khususnya di Kota Padang. Kepada masing-masing calon atau pendukung agar mau menerima hasil penghitungan suara, terutama kepada pihak penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan Panwaslu harus bekerja dengan benar dan sesuai aturan yang mengatur,” tukuk wako.(tim humas)



MPAPADANG – Komite SDN 11 Indarung akan menjadikan Pekan Kreatifitas Anak (PKA) sebagai agenda tahunan, karena ajang ini adalah wadah untuk menampilkan bakat anak didik dalam bidang seni dan budaya yang patut dilestarikan.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komite SDN 11 Indarung Firma Ragnius ketika ditemui oleh media ini pada sela – sela pelaksanaan Pekan Kreatifitas Anak, Sabtu (13/4) di lapangan upacara SDN 11 Indarung.


“Kegiatan ini adalah sebagai wadah bagi para anak didik untuk ikut melestarikan seni dan budaya Minangkabau yang saya rasa sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Kami akan jadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin tahunan Komite SDN 11 Indarung yang tentunya butuh kerja sama dengan pihak sekolah, wali murid dan masyarakat serta stake holder yang di ada di lingkungan sekolah,” kata Firma Ragnius.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Primadona, kegiatan kali ini diselenggarakan bersamaan dengan pengambilan nilai ujian BAM kelas 6 yaitu ba arak bako dan makan bajamba, “Kegiatan ini mengusung tema Mendidik Kreatifitas Anak Untuk Melestarikan Seni dan Budaya Minang Kabau,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Lurah Indarung, para Mejelis Taklim, Ketua RW 6 Kelurahan Indarung Marwan Darmawi dan beberapa perwakilan dari alumni.

Primadona mengungkap, “tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter anak didik dalam bidang seni dan budaya agar menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi,” katanya.


Primadona mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Pihak Sekolah, seluruh PANITIA, wali murid, para alumni dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi didalam mensukseskan kegiatan ini

Kasmalaili dalam sambutannya berharap dengan diadakannya kegiatan ini bisa mengajarkan pembentukan karakter kepada seluruh anak didik agar terwujud visi dan misi sekolah didalam membentuk anak berakhlak mulia, cerdas dan senang berkarya.




“Saya sangat mendukung penuh pelaksanaan Pekan Kreatifitas Anak ini, karena memang anak-anak saat ini sangat membutuhkan wadah untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas seni dan budayanya,” sebut Kasmalaili.
(*)


MPA,JAKARTA - Memasuki masa tenang (14-16 April 2019) dalam tahapan Pemilu 2019, Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. kembali menegaskan, TNI dan Polri netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019. Penegasan perwakilan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tersebut disampaikan pada acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri dalam rangka menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS di JI Expo Kemayoran, Minggu (14/04/2019).

Pada kesempatan acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri yang juga dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tersebut, Kapolda dan Pangdam juga berkesempatan mengechek kesiapsiagaan personil, peralatan dan kendaraan dalam rangka mengamankan rangkaian perhelatan nasional, pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

"Apel Kesiapsiagaan Polri dan TNI ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keamanan negara dijamin dan dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh TNI/Polri sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang dengan sukarela melaksanakan haknya sebagai warga negara mengikuti Pemilu 2019," ujar Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si.

Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menambahkan, Polri dan TNI juga menunjukkan kepada pihak yang berniat akan mengganggu jalannya   Pemilu 2019 dengan berbagai cara. "Bagi pihak manapun yang mau mengganggu stabilitas pesta demokrasi maka akan berhadapan dengan Polri dan TNI, yang secara otomatis siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara," imbuhnya.

Pada kesempatan ini Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini menyatakan mendukung sepenuhnya sikap yang diambil oleh TNI/Polri dan semoga para prajurit TNI/Polri yang berperan dalam pengamanan Pemilu harus siap. "Kita dukung sepenuhnya, dan untuk itu TNI/Polri harus benar-benar siap, mulai dari personil, logistik, pengetahuan metode pengamanan dan Standard Operasi Pengamanan Pemilu, termasuk pengetahuan personel tentang kategori pelanggaran Pemilu dan lain sebagainya," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Prajurit TNI/Polri, lanjut Wilson, juga harus netral, tidak mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak mudah terpancing emosi ketika bertugas dan harus mengedepankan profesionalisme.

Dalam kesempatan apel besar di Halim menyatakan Polri menjamin keamanan warga yang akan datang ke TPS, menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu hingga selesai Penghitungan Suara dan seluruh rangkaian Pemilu 2019 hingga tuntas serta menyatakan netralitas Polri. 

(WRI/Red)
Area lampiran


MPA,PADANG - Sesuatu yang pantas untuk kita syukuri. Karena, masuknya pendidikan pramuka dalam struktur kurikulum pendidikan patut kitaberi apresiasi. Pramuka dianggap sebagai wahana pembentukan karakter siswa, karena dalam Pramuka inilah siswa dilatih kepemimpinan, kerja sama, solidaritas, mandiri, juga keberanian. Hal ini sebagai penyeimbang kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan). Kegiatan Pramuka ini nantinya mampu membangun kecerdasan siswa pada ranah afeksi (sikap dan perilaku), sehingga siswa kelak akan sanggup mengembangkan karakternya secara positif.

Pramuka, singkatan dari "Praja Muda Karana" dan merupakan organisasi kepanduan tidak hanya populer di Indonesia, tapi juga di kancah dunia. Boden Powell, sang bapak pandu dunia selalu mengandalkan kegiatan kepanduan ini sebagai sarana pendidikan melalui kegiatan yang sangat menyenangkan. Tipologi menyenangkan ini tentu saja menarik simpati dan minat anak-anak. Sehingga, kegiatan kepanduan ini cepat menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, organisasi kepanduan ini sangat berperan penting dalam sejarah pergerakan nasional, baik pra maupun pasca kemerdekaan saat ini.

Sampai saat ini, Pramuka menjadi kosakata yang tidak asing dalam dunia pendidikan kita. Meskipun sebelumnya Pramuka ini bukan merupakan kegiatan wajib di sekolah, namun faktanya hampir semua satuan pendidikan, mulai  dari SD (Siaga dan Penggalang), SMP (Penggalang), SMA (Penegak), SMK (Penegak)  bahkan di tingkat Perguruan Tinggi ada satuan gerakan Pramuka yang disebut Racana. Diakui  atau tidak, keberadaan kegiatan Pramuka di sekolah terbukti mampu memberikan arti tersendiri terhadap proses pembelajaran. Di titik inilah, kebijakan Pramuka dijadikan sebagai ekstrakul wajib di sekolah dan menjadi faktor penting untuk mewujudkan pendidikan karakter.

Ada argumen, mengapa pramuka signifikan dalam menunjang pendidikan karakter. Pertama, Pramuka dikenal sebagai kegiatan yang teramat menyenangkan. Menyanyi, bermain, tepuk tangan, tali temali, sandi-sandi, penjelajahan juga beberapa bentuk dari kegiatan Pramuka yang berbasis fun, juga menyenangkan. Kegiatan yang bisanya dilakukan di tempat terbuka akan memberi ruang baru bagi siswa atas dominasi ruang kelas yang selama ini sering membelenggu. Sehingga, dalam kegiatan outboon ini siswa nantinya juga akan mampu mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan lepas.  

Kedua, Pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada pengoptimalan otak kanan siswa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran di kelas lebih dominan pada pengembangan otak kiri (IQ: Intelectual Quotient), sementara pengembangan otak kanan (EQ: Emotional Quotient) seringkali mendapatkan porsi yang sangat sedikit. Pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif, dan berafiliasi dengan teman-teman lainnya. Di sinilah kemampuan sosial siswa dibangun, sehingga mampu mewujudkan salah satu pilar pendidikan versi Unesco (lembaga PBB yang menangani pendidikan dan kebudayaan), yakni membekali siswa untuk dapat life together, hidup bersama dengan damai dan harmonis.

Ketiga, Pramuka juga melatih mental yang kuat. Melalui Pramuka, siswa akan dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab dan sifat-sifat lainnya, yang terdapat dalam Dasa Dharma (sepuluh bakti) Pramuka. Sikap mental ini barangkali tidak ditemui dalam proses pembelajaran formal. Sebuah kenyataan, bahwa ada siswa yang cerdas dan pandai, namun menjadi sosok yang penakut, tertutup, sulit bergaul dan sebagainya. Untuk hal tersebut, Pramuka adalah solusi untuk mengatasi persoalan mentalitas siswa tersebut.

Agustus adalah merupakan bulan Kemerdekaan, dan menjadi momentum kegiatan Pramuka karena pada 14 Agustus diperingati juga sebagai Hari Pramuka. Berbagai kegiatan dibuat,seperti kemah pramuka, jambore,itusemua dilakukan untuk memperingati Hari Pramuka, dan hampir menghiasi semua lapangan yang ada disetiap kecamatan-kecamatan maupun desa. Pramuka seakan sudah menjadi bagian dari platform pendidikan. Tak salah jika seragam Pramuka diadopsi sebagai seragam wajib di sekolah secara nasional.


Padang,  14 April 2019
"Pramuka Wahana Pembentuk Karakter Siswa"
Oleh Gusni Aling. 



MPA,PADANG – Dunia pendidikan, tidak akan pernah lepas dari sosok yang dinamakan guru. Pahlawan Tanpa Tanda Jasa  ini berperan sangat penting dalam dunia pendidikan, karena guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan ilmu dan pengetahuan kepada anak didiknya.

Untuk itu, seorang guru akan terus belajar agar tidak ketinggalan dengan melihat kondisi yang ada. Seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa saat ini anak-anak lebih tertarik menonton Youtube, main gadget atau game online, browsing internet, untuk mengantisipasi hal terebut perlu ada sesuatu  perubahan atau yang baru di sekolah.

Seminar “Mengajar Ala ESQ” yang diadakan oleh  CSR PT Hayati Pratama Mandiri  diselenggarakan di Lantai 3 PT Hayati Cabang Jalan pemuda kota padang. Acara yang dimulai pada pukul 14.00 – ini diikuti oleh guru SMK-N5 padang dan juga para guru SMK dari berbagai daerah yang ada di Sumbar, (12/4/2019).

Acara ini di buka langsung oleh Hendri Faisal selaku GM PT Hayati Padang. Dan ujarnya, harapan dari ESQ ini adalah, perlu ada sesuatu yang baru di sekolah terutama guru nya. Karena guru adalah insan yang hebat, yang bisa mencerdaskan anak bangsa.

Seminar “Mengajar ala ESQ” ini dibawakan oleh Hamdani binaan Trainer Lisensi Dr.(H.C) Ary Ginanjar Agustian. Dalam seminar itu, beliau berharap supaya hubungan antara SMK yang ada kerjasama dengan  PT Hayati semakin erat hendaknya. Salah satunya SMK-N5 padang yang juga mitra kegiatan ESQ.

Menurut Hamdani, acara ini sangat penting karena zaman sekarang, banyak guru yang masih menggunakan cara lama dalam mengajar para siswanya, zaman sekarang adalah zaman digital, yang artinya metode pembelajaran pun harus mengikuti perkembangan zaman, dan sebaiknya guru mengajar gunakan metode VAK Visual Audiotory dan Kinestetik, terangnya.

Dan yang paling penting adalah, setiap guru perlu mengetahui talenta atau bakat apa saja yang dimiliki para muridnya, karena dengan cara itulah bisa membuat para siswa atau anak didiknya mendulang prestasi yang gemilang. Dan cara itu pula yang telah terbukti oleh metode yang diajarkan oleh ESQ selama ini. 

Ditempat terpisah, salah seorang guru SMK-N5 Padang yang namanya tidak mau disebut mengatakan termotivasi dengan adanya program Seminar "Mengajar Ala ESQ" ini. 

(Gs) 



MPA,PADANG  - Jelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 ini, Wakil Gubernur Sumbar mengajak para pemilih pemula yang di Sumbar untuk menggunakan hak pilihnya alias tidak golput. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara perpisahan siswa SMA N 6 Padang, Selasa (9/4/2019) di Kampus UPI Padang.

 "Jangan bersikap masa bodoh, karena suara pemilih pemula berpengaruh dalam menentukan wajah bangsa ini kedepannnya, baik itu untuk Pemilihan Presiden dan Wapres, DPR RI, DPD, DPRD Prov serta Kabupetan/ Kota" sebutnya.

 Dia juga mengatakan, pemilih pemula adalah pemilih yang cerdas karena lebih up date dalam mengikuti berbagai perkembangan jelang Pemilu tahun ini, terutama melalui media sosial.

"Tapi jangan pula ananda ikut menyebarkan hoax atau membuat hoax juga, karena hal tersebut tidak berguna dan memecah belah kita" katanya.

 Selain menghimbau agar menggunakan hak pilih, Nasrul Abit juga berpesan kepada para siswa yang baru lulus sekolah agar fokus belajar untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri.

"Namun jika tidak lulus disana, saya harap para orang tua dapat mengkuliahkan anaknya di Perguruan Tinggi dengan minimal akreditasi kampusnya B. Sebab saat ini, untuk masuk ke dunia kerja terutama untuk CPNS, BUMN atau lainnya sudah memantok akreditasi lulusan kampus minimal B" jelasnya.

 Kemudian, bagi siswa yang kuliah nantinya di luar Sumbar, Wagub menekankan agar tidak masuk kedalam lingkaran pecandu narkoba dan LGBT.

 "2 hal tersebut hanya akan membuat ananda hancur, ingat keluarga keluarga di Kampung dan jangan lupa, bergaullah sewajarnya dan jangan lupakan ibadah serta jika sikap dirantau" ungkapnya.

"Hidup perlu perjuangan dan dalam kehidupan pasti ada gagalnya, tapi jangan menyerah, belajar lah dari kegagalan tersebut untuk menjadi sukses" pesannya.

(Biro Humas Sumbar)




MPA,Padang – Menjelang Pemilu Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Padang kembali menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sengaja dipasangkan timses para calon anggota dewan di tempat-tempat yang sudah dilarang, seperti pohon dan fasilitas umum lainnya, Senin (8/4/2019).

“Sangat banyak APK yang dipasang tidak melihat estetika, salah satunya di pohon yang membuat kota kita terlihat kotor karena APK yang dipasang tersebut berlomba-lomba siapa yang paling tinggi” Kata Al Amin, Kasat Pol PP Padang.

Ratusan Bahan Kampanye (BK) dan Alat Peraga Kampanye (APK) para Caleg yang sudah terpasang dipohon tersebut, diturunkan petugas Satpol PP dan dinaikkan ke atas mobil dalmas serta ke dalam mobil patroli.

“Kita belum menghitung pasti berapa jumlah yang ditertibkan, sepertinya jumlah ini ada ratusan lebih BK dan APK para  Caleg kita turunkan pada hari ini. Untuk penertiban petugas kita bagi dua tim, tim yang pertama dari Andalas sampai ke Pasar Baru dan tim kedua dari Jalan Perintis Kemerdekaan sampai ke kawasan Koto Tangah,” Tambahnya

Selain itu, Al Amin menegaskan bahwa anggotanya akan terus menertibakan BK dan APK para calon legislatif yang melanggar Perda hingga tidak ada lagi BK dan APK para calon legislatif melanggar Perda.

“Hal tersebut selain melanggar Perda No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga membuat pemandangan tidak bagus dan kumuh serta tampak sembraut, saya harap ke pada tim atau para calon, mari kita sama-sama menjaga kota padang selama masa kampanye, jangan letakkan BK dan APK nya di tempat-tempat yang melanggar Perda,” Himbaunya.
(rilis)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.