//

Mei 2019


MPA,SUMBAR — Jembatan Batang Kalu, Kayu Tanam, Padang Pariaman yang ambruk pada bulan November 2018 lalu, kembali beroperasi.

Jembatan Batang Kalu sangat penting dalam transportasi dan jalur perekonomian Sumatera Barat yang ramai dilalui menghubungkan jalur Padang-Bukttinggi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dikesempatan itu mengungkapkan rasa syukurnya atas beroperasinya kembali jembatan penghubung Padang -  Bukittinggi tersebut. Untuk itu wagub mengajak masyarakat pengguna jalan untuk dapat manfaatkan dan menjaga dengan baik, apalagi dalam waktu dekat arus mudik lebaran. 

"Alhamdulillah, jembatan Batang Kalu ini selesai tepat waktu. Ini semua tidak lepas dari kerja keras Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelesaikan proyek pembangunan jembatan, serta yang tidak kalah penting dukungan dari masyarakat sekitar," ungkap Wagub Nasrul Abit saat meresmikan jembatan tersebut, (30/5/2019).

Wagub juga menyatakan, Pemprov Sumbar awalnya sempat khawatir pembangunan jembatan tidak selesai sebelum lebaran idul fitri tahun ini. Tentu saja hal itu bisa menimbulkan kemacetan total ketika arus mudik, apalagi tahun ini jumlah pemudik ke Sumbar diprediksi meningkat 30-40 persen. 

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat menyampaikan ucapan berterimakasih kepada pemerintah, terutama Kementerian Pekerjaan Umum yang telah bekerja dengan baik tepat waktu," ujar Nasrul Abit 

Sementara, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Aidil Fikri mengatakan, pembangunan jembatan ini mulai dikerjakan sejak Maret 2019 lalu atau sekitar 2,5 bulan, dengan biaya mencapai 10 miliar lebih. Diketahui, panjang jembatan 30 meter dan lebar 10 meter.

"Semoga jembatan ini dapat memperlancar arus mudik di Sumbar. Jika volume kendaraan meningkat menjelang lebaran, maka dua jembatan darurat yang digunakan selama pembangunan jembatan Batang Kalu dapat dioperasikan  kembali," terangnya. 

Selain menghubungkan Padang-Bukittinggi, jembatan Batang Kalu juga menghubungkan Padang dengan Padang Panjang, Payakumbuh, Pekanbaru dan Medan. Karena itu pembangunan jembatan Batang Kalu amat dibutuhkan sekali. (pna)


Sumber, GemaMedianet.com

Foto: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

MPA,JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap pria berinisial FA (20) atas dugaan merekayasa video Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengecek pasukan pengamanan Pemilu 2019. FA mengedit video itu dengan narasi seolah Tito mengizinkan anggotanya menembak warga.

FA ditangkap di rumahnya, Jalan Srengseng Sawah Balong RT 02 RW 04, Kembangan, Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat, pada Selasa (28/5). FA mengaku motifnya mengedit video Kapolri karena tidak suka kepada pemerintah.

"Tersangka mengaku termotivasi untuk melakukan perbuatan tersebut karena tersangka sering mendengar dan menonton ceramah HRS (Habib Rizieq Syihab) melalui media sosial YouTube, sehingga tersangka tidak suka dengan pemerintahan sekarang ini," jelas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/2019).

Berdasarkan pengakuan FA, dia mendapatkan video asli Tito dan Hadi mengecek pasukan pengamanan Pemilu 2019 dari WhatsApp Group.

FA merupakan warga Kembangan, Jakarta Barat. Dalam video yang diedit FA, Tito dinarasikan seolah-olah mengizinkan anggotanya menembak masyarakat.

"Dalam video aslinya tersebut, Kapolri menanyakan kepada anggota Brimob, 'Saya mau tanya, kalau di lapangan tiba-tiba ada orang bawa parang mau membunuh masyarakat, boleh nggak ditembak?' Dijawab (oleh anggota), 'Siap, boleh Jenderal,'" ujar Dedi.

FA memotong ucapan Tito menjadi kalimat, 'Masyarakat boleh nggak ditembak?'. FA lalu mem-posting video editannya itu ke akun Facebook dengan disertai caption, 'Maksudnya apa ya masyarakat boleh di tembak??'.

"Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengaku telah melakukan penyebaran informasi bohong tersebut melalui akun Facebook-nya atas inisiatif sendiri, yang kemudian menyebar luas di media sosial," terang Dedi.

Selain FA, polisi menangkap pemuda berinisial AH pada 29 Mei 2019, sehari setalah FA ditangkap. AH diduga menyebarluaskan konten yang dibuat oleh FA.

"Diduga menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan individu atau kelompok, berdasarkan diskriminasi ras dan etnis serta penyebaran berita bohong, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat melalui Fecebook," ucap Dedi.

Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa ponsel dan SIM card. Tersangka dijerat Pasal 51 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.




Sumber detiknews.com
dengan judul artikel : Potong Kalimat Kapolri, FA Ditangkap Polisi



Mantan Perwira Pembantu Madya (Pabandya) bidang Pengamanan Komando Daerah Militer Iskandar Muda (IM), Kolonel Inf. (Purn) Sri Radjasa Chandra saat memberikan keterangan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019). 

MPA, JAKARTA - Mantan Perwira Pembantu Madya (Pabandya) bidang Pengamanan Komando Daerah Militer Iskandar Muda (IM) Kolonel Inf. (Purn) Sri Radjasa Chandra menilai ada yang janggal dari tuduhan penyelundupan senjata api ilegal terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

Chandra membantah tuduhan Soenarko telah menyelundupkan senjata untuk digunakan saat kerusuhan pasca-demonstrasi pada 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

"Ada yang janggal dari tuduhan yang ditujukan pada Pak Narko (Soenarko)," ujar chandra saat memberikan keterangan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Chandra mengungkapkan, Soenarko pernah memerintahkan dirinya untuk mengirim senjata dari Aceh ke Jakarta pada 2009 lalu. Saat itu Soenarko menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda.

Sekitar 2009, staf intel Kodam IM menerima penyerahan tiga pucuk senjata laras panjang secara sukarela dari masyarakat di Aceh Utara.

Ketiga jenis senjata yang diserahkan yakni dua pucuk AK-47 dan satu pucuk senjata M-16 A1 laras pendek.

"Kebetulan tiga pucuk diserahkan kepada saya di antaranya dua pucuk AK-47 dan satu pucuk senjata M-16 A1 laras pendek. Kondisi senjata tersebut saya lihat sendiri bahwa tidak layak untuk sebuah pertempuran," tutur dia.

Temuan tiga senjata itu kemudian dilaporkan oleh Chandra ke Soenarko. Atas perintah Soenarko, dua senjata AK-47 disimpan di gudang. Sementara senjata M-16 A1 disimpan di kantor staf intel Kodam IM.

Menurut Chandra, rencananya senjata M-16 A1 itu akan diberikan ke museum milik Kopassus. Sebelum dikirimkan, senjata dimodifikasi pada bagian popor, penutup laras dan teropong bidik untuk pertempuran jarak dekat.

"Ini jelas bahwa Pak Narko tidak pernah memiliki senjata itu. Seperti yang dikatakan Pak Wiranto, Moeldoko dan Tito," kata Chandra.

Kemudian pada tahun 2018 ketika masa penugasan Chandra berakhir, Soenarko meminta agar Chandra mengirimkan senjata tersebut ke Jakarta.

Namun, perintah itu tidak dapat dilaksanakan karena Chandra sudah terlanjur kembali ke Jakarta.
Perintah untuk mengirim senjata ke Jakarta juga disampaikan ke Heri, warga sipil yang sehari-hari membantu Soenarko di Aceh.

[1/6 02:31] King: "Dengan catatan Pak Narko mengatakan bahwa ketika nanti mengirim senjata ke Jakarta tolong dilaporkan ke Kasdam IM Brigjen Daniel agar mendapat surat pengantar," kata Chandra.

Senjata tersebut, kata Chandra kemudian dikirimkan pada 15 Mei 2019 dari Aceh ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda.

Senjata dikirimkan sesuai prosedur dan dilengkapi dengan surat pengantar dari Brigjen (Purn) Sunari, seorang anggota TNI yang ditugaskan di Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, setibanya di bandara Soekarno Hatta, muncul persoalan. Chandra mengatakan, Sunari tidak mengaku pernah membuat surat pengantar.

Keanehan lainnya, pengirim senjata tidak mengakui telah mengirimkan senjata itu. Chandra tidak menjelaskan siapa pengirim yang dimaksud.

Selain itu, Chandra mengaku tidak mengetahui kenapa senjata tersebut baru dikirimkan pada 15 Mei 2019.

"Nah ini menjadi persoalan, aneh dan pengirimannya ini melalui prosedur yang resmi. Apsec, yaitu security bandara mengatakan itu senjata. Kalau selundupan mungkin ditutupi terigu atau apa. Itu satu bukti kalau Pak Narko tidak pernah menyelundupkan senjata apapun," ucap Chandra.

Adapun Soenarko sudah ditetapkan tersangka terkait kepemilikan senjata api ilegal. Selain Soenarko, tentara aktif Praka BP juga sudah ditahan.

Saat ini, Soenarko menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur, sedangkan Praka BP menjadi tahanan TNI di Rumah Tahanan Militer Guntur.

Soenarko sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Ia dilaporkan dengan sangkaan mengarahkan sejumlah orang untuk mengepung Istana Negara dan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada aksi unjuk rasa yang rencananya digelar Rabu (22/5/2019).



Dilansir dari kompas.com
dengan judul artikel : Mantan Bawahan Bela Soenarko Soal  Pengiriman Senjata dari Aceh ke Jakarta


 FHOTO / ISTIMEWA

MPA –  Jumat, 31 Mei 2019, Pukul 14.35 WIB Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., beserta Panglima TNI dan Menteri Kesehatan tiba di Posko Terpadu GT Kalikangkung Semarang. Selain itu dalam rombongan ini turut serta Kabasarnas, Dirut Jasa Marga dan Direktur Pemasaran Retail Pertamina, 

Setibanya di Posko Terpadu, Kapolri beserta rombongan menerima Paparan dari Kapospam GT Kalikangkung Semarang. Dalam paparannya Kapospam menyampaikan pada hari kedua menjelang lebaran jumlah kendaraan yang melintas sudah 2 kali lipat dibanding tahun lalu di waktu yang sama. Kapospam juga menyampaikan cara bertindak di GT Kalikangkung apabila terjadi kepadatan dan kemacetan.

Selesai paparan, acara kemudian dilanjutkan dengan Arahan dari Menteri Kesehatan. Dalam arahannya Menteri Kesehatan menyampaikan seluruh puskesmas di Jawa Tengah yang dilintasi oleh pemudik dan arus mudik siap melayani para pemudik. Selain itu juga sudah berdiri posko kesehatan dan ambulance yang siap di titik titik posko kesehatan.

Acara kemudian dilanjutkan arahan dari Panglima TNI. Panglima TNI menyampaikan perkuatan personel TNI yang membantu di GT Kalikangkung sudah cukup dan akan ditingkatkan jika eskalasi atau kepadatan meningkat.

Kemudian acara dilanjutkan dengan arahan dari Kapolri. Kapolri dalam arahannya menekankan pentingnya keselamatan bagi para pemudik dan juga petugas di lapangan. Kapolri menekankan agar anggota yang bertugas di lapangan menerapkan buddy system. Sehingga keselamatan para anggota yang bertugas dilapangan dapat terjaga dengan baik.

Kapolri juga menghimbau pemudik untuk kembali dari kampung halamannya usai berlebaran lebih cepat untuk menghindari penumpukan kendaraan saat arus balik.

Kapolri mengimbau pemudik berangkat lebih dini untuk menghindari penumpukan saat arus balik. Sementara untuk arus mudik, ia menilai arus kendaraan relatif landai mengingat masa libur sebelum lebaran yang cukup panjang.

"Relatif ada waktu sekitar tujuh hari untuk kembali, saya kira tidak ada puncak pemudik berbondong-bondong pulang di hari yang sama," Ucap Kapolri.

Kapolri dan Panglima juga telah sepakat akan dilaksnakan patroli gabungan di rumah rumah yang ditinggalkan oleh para pemudik. Sehingga dapat menjaga rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik.

Selesai arahan, acara dilanjutkan dengan doorstop dengan media. Dalam kunjungan ini turut Hadir Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam IV Diponegoro. Kapolri hadir didampingi oleh Pejabat Utama Mabes Polri yaitu Asops Kapolri, Kakorlantas Polri dan Karo Penmas Div Humas Polri. (Ar/*)



MPA,PADANG - Usai menggelar Safari Ramadan, kumpulan pemuda yang bernaung dalam organisasi Karang Taruna D'Gambir Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung terus melanjutkan program kegiatannya di bulan Ramadan 1440 H.


Kali ini dilanjutkan dengan menggelar lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang diikuti murid SD dan SMP sederajat antar masjid-musala di tingkat kelurahan setempat.


"Alhamdulillah, kegiatan MTQ ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Kita memgucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terutama para kafilah yang berpartisipasi mengikuti ajang ini," ucap Ketua pelaksana MTQ, David Septian dalam kegiatan penutupan di Masjid Al Munawwarah, beberapa waktu lalu.


Dia melanjutkan, ada beberapa tujuan digelarnya MTQ tersebut. Diantaranya untuk mewujudkan generasi Islamiah berakhlakul karimah, mandiri,dan cinta Alquran. Selanjutnyajuga meningkatkan tali silaturahmi antar generasi muda, pemuda serta masyarakat se-kelurahan dan sekaligus menyemarakkan syiar Ramadan di tengah kehidupan masyarakat.


"Terlebih MTQ ini untuk memotivasi dan melahirkan para qari dan qariah terbaik khususnya di bidang tilawah dari tingkat SD dan SMP yang ada di Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX. Sebagaimana nantinya ke depan semoga bisa menjadi kafilah MTQ tingkat kecamatan, tingkat kota, provinsi bahkan nasional dan internasional," paparnya.


Lebih jauh dijelaskan, dalam MTQ ini peserta terbagi dari dua tingkatan SD dan SMP sederajat, dengan total peserta sebanyak 28 kafilah dari 13 rumah ibadah (masjid/musala).


"Lomba berlangsung mulai 23 Mei dan ditutup 28 Mei kemarin. Bagi para pemenang panitia sudah menyediakan trophy dan piagam sebagai motivasi," tukasnya.


MTQ tersebut ditutup oleh Lurah Pagambiran Ampalu Nan XX Gamal. Juga hadir ketua LPM, ketua RW/RT, tokoh masyarakat, bundokanduangn, tokoh pemuda kelurahan dan kecamatan setempat.(th)


Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) menyampaikan perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menko Polhukam mengatakan Pemerintah sudah mengetahui dalang dari aksi kerusuhan yang terjadi setelah unjuk rasa di depan Bawaslu dan memastikan aparat keamanan akan menindak tegas secara hukum.


MPA,JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf bisa dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana referendum di Aceh.

Menurut Wiranto, sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum.

"Nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Saat hukum positif (soal referendum) sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Menurut Wiranto, saat ini Muzakir sedang berada di luar negeri. Wiranto memastikan bahwa proses hukum akan dilakukan untuk menentukan apakah Muzakir melanggar hukum.

Sebelumnya, wacana mengenai referendum di Aceh digulirkan oleh Muzakir Manaf yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh.


Mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu memunculkan istilah referendum terkait hasil pemilihan umum 2019.

Di sisi lain, Wiranto menyebut bahwa istilah referendum sudah tidak diatur lagi dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut dia, wacana referendum di Aceh sudah tidak relevan karena tidak ada payung hukum yang mengatur tentang berlakunya referendum di Indonesia.

Terkait senjata yang semula akan digunakan dalam aksi 21 dan 22 Mei lalu. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyakini senjata yang dikirim dari Aceh untuk mantan Danjen Kopassus Soenarko bukan senjata selundupan.


Sumber, kompas.com


MPA - Sistem satu arah atau One Way menjadi prioritas Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs Refdi Andri M.Si untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran dalam perjalanan mudik 2019. Sejak diberlakukan One Way di ruas tol Cikampek, Kakorlantas Polri sudah memastikan langsung kondisi ruas tol dari Km 70 hingga Km 263 terpantau lancar.

"Tadi kita juga sudah bertanya kepada beberapa pengendara, respon mereka sangat berterima kasih dengan kebijakan ini. Dan sampai saat ini tidak ada persoalan yang berarti." quote Kakorlantas.

Melihat kondisi tersebut, Kakorlantas pun menghimbau kepada para pemudik untuk memanfaatkan waktu mudiknya saat pemberlakuan sistem One Way berlangsung. Dengan begitu perjalanan mudik akan lebih terasa nyaman dan lancar. Meski demikian, kecepatan kendaraan saat diberlakukan One Way diatur sedemikian rupa demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Mudah-mudahan masyarakat paham dan dapat memanfaatkan kebijakan dan fasilitas yang disediakan agar mendapat kenyamanan dan pastinya hepi saat mudik pada tahun 2019 ini," quote Kakorlantas.

Kakorlantas Polri menambahkan bahwa penerapan sistem One Way besok pada hari Sabtu, 1 Juni 2019 akan dimulai pada pukul 06:00 WIB. (riliss) 


Oleh: Wilson Lalengke

Jakarta - Seorang Profesor Mahfud MD beberapa waktu lalu sempat menjadi bulan-bulanan, dibully sana-sini, karena pernyataan beliau yang sedikit pedas bagi sebagian orang. Statement Prof Mahfud soal _“hard liner province”_ atau provinsi garis keras yang menjadi basis kemenangan pasangan calon nomor 02 di Pilpres lalu telah memicu ketegangan sosial-politik di beberapa daerah yang tersentil. Bahkan, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, bersuara keras dan memaksa sang Profesor yang merupakan ‘ahlinya ahli’ hukum Indonesia itu meminta maaf kepada publik. Dengan rendah hati, Profesor itupun meminta maaf (https://news.detik.com/berita/d-4531490/ucapan-provinsi-garis-keras-disoal-mahfud-md-minta-maaf).

Tidak berhitung bulan, pernyataan Mahfud MD itu kini mewujud. Gaung genderang referendum, yang bagi pengusungnya hakekatnya adalah pernyataan keinginan merdeka, lepas dari keterikatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai ditabuh. Setidaknya, Aceh dengan ide Darul Nanggroe Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera dengan ide Republik Andalas Merdeka, telah menjadi wacana yang tiba-tiba menyeruak di ruang baca kita. Pada tingkat tertentu, tentunya fakta itu dapat menjadi bukti pembenar atas apa yang disinyalir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD akhir April lalu.

Ketika yang menjadi obyek ucapan Profesor Mahfud adalah keterkaitan _hard liners_ dengan paslon nomor 02, maka semestinya pernyataan itu juga mewakili fenomena _hard liners province_ tertentu lainnya dengan paslon nomor 01. Sebab, siapa yang bisa menduga sifat “garis keras” beberapa daerah pendukung paslon nomor 01 tidak bergolak jika junjungannya kalah atau dikalahkan pada Pilpres 17 April 2019 lalu? Sangat terbuka kemungkinan rakyat Sulawesi Utara meminta referendum (baca: merdeka) jika paslonnya dikalahkan. Demikian juga Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Belum lagi “garis keras” kelompok Nahdatul Ulama dengan Banser dan Anshor-nya, yang dapat saja berubah menjadi pembelot NKRI akibat jagoannya gagal. _Who knows?_

Pertikaian yang berujung ke pemisahan diri menjadi sebuah negeri yang berdaulat di jaman kerajaan di nusantara dan banyak bagian negara lainnya dahulu kala, umumnya dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok rakyat dan pimpinan wilayahnya terhadap rajanya. Raja yang menjalankan pemerintahan absolut, otoriter, diktator, dan bahkan semau-pribadinya sendiri, telah menjadi faktor pendorong utama bagi rakyat untuk memperjuangkan kehidupan yang bebas dari pemerintahan raja tersebut. Sayangnya, muara dari hampir semua perjuangan itu adalah memisahkan diri ke dalam suatu negeri merdeka, berdaulat, yang tidak dalam lingkaran pemerintahan di kerajaan awalnya.

Revolusi Perancis (1789–1799) menjadi tonggak sejarah yang merupakan momok menakutkan bagi raja-raja di masa itu, terutama di daratan Eropa. Pemberontakan rakyat Perancis terhadap Raja Louis XVI telah melahirkan sebuah negara Republik Perancis pada Desember 1792.  Pemikiran-pemikiran konservatif yang terkait dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja, dihancurkan dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite). Untuk meredam gejolak serupa terjadi di negara-negara kerajaan lainnya di Eropa, masing-masing raja menyusun strategi pemerintahan mereka sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pada poin inilah, ide tentang demokrasi yang diperkenalkan oleh masyarakat Yunani kuno (Athena tahun 508 SM) mendapat tempat terhormat untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat modern.

Kota-kota di Yunani kuno yang disebut Polis, menyelenggarakan pemerintahannya dengan sistim demokrasi langsung. Pelibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang substansinya sama dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai referendum. Dalam sistim demokrasi langsung ala Polis Yunani kuno, rakyat hanya disuguhkan dua alternatif pilihan: “Ya” dan “Tidak”. Contoh, jika pemerintah kota ingin menerapkan aturan atau kebijakan untuk mengeksekusi mati seorang yang diduga penjahat, pemerintah akan mengundang rakyat untuk memberikan suaranya, dengan sebuah pertanyaan: apakah Anda setuju si A dieksekusi mati akibat dugaan kejahatan yang dilakukannya? Rakyat cukup menjawab “Ya” atau “Tidak”.

Pemikiran demokrasi kuno itu diadopsi oleh hampir seluruh negara kerajaan di Eropa untuk menjadi bagian dari sistim pemerintahannya. Ide demokrasi ini selanjutnya berkembang ke dalam bentuknya seperti yang dikenal saat ini, melalui pemilihan umum (pemilu). Sejak berakhirnya perang dunia kedua (1939-1945), sistem pemerintahan demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan terbaik bagi sebuah negara. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap negara baru yang lahir pasca 1945, hampir seluruhnya berbentuk pemerintahan republik.

Di Indonesia, awalnya pemilu dilaksanakan hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan diberikan mandat memilih presiden dan wakil presiden, juga calon gubernur dan wakil gubernur, hingga seterusnya calon bupati/walikota dan wakilnya. Para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu itu juga akan bertugas menjalankan fungsi-fungsi legislatif lainnya, yakni membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan membuat perencanaan anggaran negara. Dalam delapan kali pemilu (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999), rakyat pemilih hanya masuk ke tempat pemungutan suara untuk memilih wakil-wakilnya (anggota DPR dan DPRD).

Sejak pemilu 2004, berdasarkan UUD 1945 yang sudah diamandemen, pemilu juga dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam 4 kali pemilu di orde reformasi, Indonesia telah melahirkan 2 presiden dengan latar belakang dan karakter kepemimpinan yang berbeda. Hal ini tentu saja menarik untuk dijadikan bahan perenungan, kajian, dan tulisan. Namun, mari kita kembali ke laptop, sesuai judul tulisan ini.

Hakekatnya, salah satu fungsi sistim pemerintahan demokrasi, baik untuk pemilihan perwakilan rakyat, pemilihan presiden, maupun penyampaian aspirasi melalui mekanisme demokrasi, adalah untuk meredam perpecahan dalam masyarakat sebuah negara berdaulat. Demokrasi dipandang sebagai sebuah sistim pemerintahan yang menyatupadukan rakyat melalui sebuah mekanisme penyaluran aspirasi yang sama, di saat yang sama, dengan pilihan-pilihan dan aturan yang disepakati bersama (egalite). Disamping persamaan, penyampaian aspirasi dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing rakyat pemilih dengan kebebasan penuh, tanpa tekanan dan paksaan. Bahkan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suarapun alias golput, semua rakyat bebas tanpa ancaman sanksi apapun (liberte).

Suara-suara sumbang bernuansa separatisme yang muncul usai momentum demokrasi dilaksanakan biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan demokrasi (baca: pemilu). Sekelompok rakyat pemilih yang kalah akan mengambil sikap skeptis terhadap hasil demokrasi yang dicapai, yang akhirnya memicu sistim berpikir komunalnya untuk lebih memilih sikap denial (penolakan) daripada memberikan endorsement (persetujuan).

Skeptisisme semacam ini umumnya berkembang di negara-negara yang rakyatnya terdiri atas berbagai bangsa. Kekecewaan atas hasil pemilu yang tidak sesuai harapan mayoritas sebuah komunitas dapat menjadi pemicu naiknya adrenalin separatisme yang tumbuh berkembang berbasis kebangsaan di komunitas tersebut. Menilik dari besarnya jumlah pemilih paslon 02 yang kecewa karena kekalahan paslon pilihannya di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, termasuk daerah-daerah lain di sekitarnya, dapat kita maklumi bahwa genetika ke-Aceh-an bangsa Aceh, genetika ke-Minang-an masyarakat Minangkabau, genetika ke-Melayu-an bangsa Melayu, dan sejenisnya, mencuat ke permukaan menampakkan eksistensinya untuk tidak dipandang sebelah mata. Solusi reaktif yang muncul adalah berpisah dari NKRI melalui bahasa “referendum”. Hal serupa juga sangat mungkin terjadi jika paslon nomor 1 kalah, ego kebangsaan Minahasa, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, dan bahkan Wong Solo dan Wong NU akan bereaksi dan memunculkan wacana beraroma separatisme.

Fenomena separatisme tersebut sesungguhnya kasat mata terjadi pada kasus perpecahan partai-partai politik di Indonesia selama ini. Para kandidat ketua partai bersama pendukungnya yang kalah dalam pemilihan ketua partai, lebih memilih memisahkan diri dari partainya dan mendirikan partai baru. Gerindra, misalnya, lahir setelah Prabowo gagal dalam Konvesi Capres Golkar 2004 dan Partai Nasdem didirikan setelah Surya Paloh digilas kalah oleh Aburizal Bakri saat pemilihan ketua partai Golkar tahun 1999. Termasuk juga, walau tidak persis sama, dengan Megawati yang mendirikan PDI-Perjuangan setelah kalah dalam Kongres PDI di Medan tahun 1996. Kasus serupa juga banyak terjadi di beberapa lembaga dan organisasi masyarakat, seperti Peradi yang pecah menjadi 3 organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, PWI-Reformasi yang terpisah dari induknya, PWI, dan lain-lain. Sumuanya dipicu oleh kekalahan dalam proses pemilihan pemimpin organisasinya.

Jika ide demokrasi, yang terlahir kembali melalui Revolusi Perancis, dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik dari sistem lainnya, mengapa hasil pemilu bisa menjadi trigger bagi munculnya ide pemisahan diri di kalangan kelompok yang kalah dalam pemilu? Jawabnya, karena ternyata pemilu kita hanya keras pada ide persamaan (egalite) dan kebebasan (liberte) dalam berdemokrasi, belum radikal pada ide persaudaraan (fraternite) yang harus melekat menyatu pada demokrasi itu sendiri. Mungkin hal ini yang lebih penting untuk diwacanakan oleh Profesor Mahfud MD dan para pemimpin bangsa kedepannya. (*)


MPA,PADANG - Pemerintah Kota Padang berencana membangun terminal tipe A di Anak Aia, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat ( Sumbar).

Kebutuhan terminal tipe A di Padang sudah mendesak. Selain dikarenakan penggunaan bus yang kembali bergairah, selama bertahun-tahun Padang tidak memiliki terminal resmi.

Proses pembangunan terminal tipe A sudah dimulai sejak 2018.

"Kita akan segerakan pembebasan tanahnya. Kita sudah menyediakan sekitar 5 hektar lahan di Anak Aia dan ditargetkan tahun ini seluruh pembebasan tanahnya selesai," ujar Wali Kota Padang Mahyeldi di Balai Kota Padang, Rabu (29/5/2019).

Mahyeldi mengatakan, sambil berjalan juga akan melakukan pembangunan fisik terminal tersebut yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

"Pembangunan fisiknya sudah dicanangkan pada 2018 lalu dan kita berharap 2020 nanti sudah selesai," tegasnya.

Mahyeldi merinci selain terminal, juga dibangun fasilitas pendukung seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial.

Terminal yang dibangun itu, kata Mahyeldi akan mampu melayani 500 unit angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan 150 angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang melayani Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan sebaliknya.

"Saat ini, kita tidak lagi memiliki terminal bus karena lahan terminal yang lama sudah dijadikan areal perkantoran pemerintahan," ujarnya.




Sumber artikel, kompas.com


MPA,TOBA SAMOSIR - Aliansi Relawan Pencinta lingkungan hidup danau toba menyelenggarakan deklarasi atau pernyataan resmi keberadaan organisasi tersebut di Hotel Toba, Parapat, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa 28 Mei 2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak dari Kabupaten Simalungun, Kecamatan Parapat atau yang mewakili, Lurah Parapat, organisasi pemuda dalam hal ini Pemuda Pancasila, tokoh masyarakat, Polsekta Parapat, Koramil Parapat, Pengusaha dan PPWI Cabang Toba Samosir. Pada acara tersebut, semua pimpinan dan perwakilan lembaga/instansi turut memberikan kata sambutan.

Parningotan Manik dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya aliansi adalah untuk dapat berbuat yang terbaik untuk memajukan pariwisata di Danau Toba dan sekitar, sehingga lingkungan Danau Toba semakin bersih dan diminati masyarakat.

"Melalui organisasi ini juga untuk mengawasi kinerja pemerintah dan siap mendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata di sekitar Danau Toba," ujar Parningotan Manik atau lebih dikenal dengan Remember Manik yang dipercayakan sebagai ketua aliansi ini untuk periode 2 tahun kedepan.

Setelah kata sambutan, sebagai tanda resminya keberadaan aliansi di Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun, ini dilakukan pemukulan gong yang dilakukan oleh Doni Sinaga selaku mewakili pemerintah kecamatan.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan panel diskusi tentang permasalahan yang ada di Parapat, yang dulu dikenal sebagai kota wisata atau tujuan wisata di Sumatera Utara, yang sekarang ini bagaikan mati suri.

Dalam paparan, penyaji mengatakan bahwa Parapat sekarang ini bukan lagi wilayah wisata tapi jadi lintasan wisatan bukan lagi tujuan.

Pelaku wisata yang ada di Parapat, selaku panelis I, Usman Pardede mengatakan bahwa Parapat dewasa ini sudah tidak diminati lagi akibat lingkungan hidup sudah tidak mendukung, banyak limbah sekarang langsung ke Danau Toba yang membuat Parapat sudah tidak nyaman.

"Maka jangan kita tunggu pemerintah untuk berbuat, mari kita lebih dahulu berbuat lalu apa yang kurang kita usulkan ke Pemerintah," sebutnya.

Sementara itu, panelis ke 2, Destian Simangunsong dari Pemerhati Lingkungan yang sekarang sedang mengambil strata 2 mengenai lingkungan mengatakan bahwa bumi ini adalah ibarat seorang "Ibu" yang menghidupi anak anaknya dan oleh sebab itu kita harus merawat ibu kita dan jangan menyakitinya.

"Dulunya Danau Toba ini telah dibuat aturannya oleh pemerintah harus disanggah oleh hutan lindung paling sedikit 180 ribu Ha, tapi apa yang terjadi dewasa ini hanya tinggal 60 ribu Ha. Ini akibat dari pemukiman dan perambah hutan," sebutnya.

Selanjutnya, panelis ke 3, Doharta Sirait yang bergelut dalam lingkungan hidup mengajak kepada semua pihak agar menjadikan 28 Mei ini menjadi momentum membangun ke-pedulian dan keramahan terhadap lingkungan dan Danau Toba agar Danau Toba, secara khusus Parapat, dapat kembali menjadi kota wisata. "Kitalah yang harus mengelolanya, bukan orang lain," tegasnya.

Dalam panel diskusi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan terjadi di Parapat diakibatkan oleh limbah rumah tangga, hotel dan industri yang ada di sekitar Danau Toba.

"Kemudian, industri pariwisata harus dikelola secara profesional dan mandiri," demikian kesimpulan yang disimpulkan oleh moderator Ramlan Tampubolon. (WAH/JML/Red)


MPA,JAKARTA - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP menyatakan bahwa Referendum juga diberikan ruang oleh perjanjian damai tersebut jika para pihak tidak dapat memenuhi beberapa kesepakatan. 

Fachrul Razi menilai bahwa dalam MoU Helsinki ditegaskan bahwa Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

“Artinya substansi perjanjian MoU Helsinki adalah demokrasi dan adil. Dua pondasi ini jika rakyat Aceh tidak merasakan keadilan dan demokrasi, wajar saja seorang mantan panglima GAM Muzakir Manaf sangat kecewa dengan keadaan sekarang,” tegas Fachrul Razi. 

Namun menurutnya penekan dari output Mou Helsinki selain Demokrasi dan Keadilan adalah Kemajuan dan Keberhasilan Aceh pasca perjanjian itu ditandatangani. “Coba kita lihat dalam perjanjian MoU Helsinki bahwa dinyatakan Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan, hal tersebut merupakan sebuah kondisi perubahan signifikan yang harus dirasakan di Aceh saat ini,” tegasnya.

Menurutnya pernyataan Muzakir Manaf atau dikenal Mualem menunjukkan begitu kekecewaan seorang Muzakir Manaf terhadap kondisi Aceh saat ini yang merasakan bahwa Aceh jauh dari kemajuan dan keberhasilan.

Disisi lain, kunci perjanjian ini dijelaskan oleh Fachrul Razi adalah “trust building” yaitu membangun kepercayaan. Sebagaimana tertulis dalam MoU Helsinki bahwa “Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya.”

“Nah, jika salah satu pihak sudah mengalami kekurangan percayaan (distrust), ini menunjukkan bahwa muncul kekecewaan terhadap proses dan keadaan sekarang,” tegas Fachrul Razi. 

“Nah kalau ada yang tanya apakah MoU Helsinki memberikan ruang adanya referendum, silahkan baca poin 6.1.c,” tegas Fachrul Razi memberikan solusi.

Fachrul Razi mengatakan Banyak yang tidak bisa mengartikan poin tersebut, jelas dalam poin tersebut tertulis “Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberitahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak.”

Menurut Fachrul Razi, apabila salah satu pihak merasakan dirugikan, atau mengalami kekecewaan karena adanya perselisihan dalam fase-fase tahun berjalan, para pihak dapat melaporkan dan menuntut solusi secara demokrasi. “Dan perlu saya tegaskan, Referendum merupakan mekanisme demokrasi secara damai sebagai hak konstitusional rakyat Aceh sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya. 

Dan ini menurut Fachrul Razi, ditegaskan dalam MoU Helsinki poin 2.1. bahwa Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak- hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. “Ingat, referendum ada dalam konvenan internasional, dan juga dalam UUD 1945 dan UU No 5 tahun 1985 tentang Referendum meskipun sudah dicabut pada tanggal 23 Maret 1999 melalui lahirnya UU No 6 tahun 1999 namun itu hak asasi yang bersifat universal, hati hati!” tegas Fachrul Razi memberikan peringatan.

Intinya menurut Fachrul Razi, MoU Helsinki merupakan solusi demokrasi bagi Aceh secara damai, dengan komitmen bahwa kedua belah pihak yaitu Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman tersebut. “Jika salah satu tidak konsisten, mekanisme demokrasi lain dapat ditempuh,” tutupnya. (RFZ/Red)


MPA.JAKARTA - Senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang juga Pimpinan Komite I DPD RI meminta Pemerintah Pusat untuk bersikap dan memberikan perhatian serius jika saat ini rakyat Aceh meminta dilakukan Referendum secara resmi.

Wacana ini dinyatakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, yang  mengeluarkan pendapat Agar ke depan Aceh minta referendum karena menurut Mualem, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (‪3 Juni 2010-3 Juni 2019‬), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin (27/5/2019) malam.

Fachrul Razi menjelaskan bahwa penyataan Mualem bukanlah pernyataan biasa, dan ini serius dan memiliki arti penting. “Ini yang berbicara Mualem, jadi ini bukan wacana lagi tapi satu sikap politik yang tegas untuk menjawab quo vadis Aceh kedepan menghadapi Indonesia yang terus menuju pada kehancuran dan kegagalan dalam berdemokrasi,’ tegas Fachrul Razi.

Dirinya mengatakan bahwa Referendum adalah mekanisme demokrasi dalam memberikan hak politik rakyat dalam menentukan masa depannya. Menurutnya Referendum adalah solusi damai untuk Aceh dan hak konstitusional setiap warga negara.  Referendum dapat diartikan penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum. Biasanya menurut Fachrul Razi, Referendum digunakan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung tentang hal-hal fundamental yang menyangkut nasib dan masa depan rakyat sendiri.

“Mengapa saya berbicara Referendum? Karena saya wakil Aceh di Pusat. Jika Rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,’ tegas Fachrul Razi lagi. (FRZ/Red)


MPA,PADANG - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kota Padang di Hotel Kyriad Bumi Minang, Selasa (29/5).
Tema kegiatan kali ini adalah "Mempererat Ukuwah Keluarga IKAPTK dan Praja IPDN di Bulan Nan Suci".
"Alhamdulillah atas nama Pemerintah Kota Padang, kami tentu sangat menyambut baik peranan IKAPTK yang notabene memiliki andil dalam urusan pemerintahan di Kota Padang. Banyak diantara kita semua yang mimiliki peran penting sebagai ASN atau yang telah menjadi pejabat struktural di lingkup Pemko Padang," ungkap Wawako.
Lebih lanjut Hendri Septa juga mengatakan keberadaan praja IPDN sangat penting di lingkup Pemerintah Kota Padang. Karena memang, IPDN merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
"Kita tentu berharap, kehadiran dan keberadaan alumni praja IPDN di Pemko Padang akan senantiasa menguatkan kegiatan pemerintahan di Kota Padang. Dan untuk itu semoga melalui buka puasa bersama ini, seluruh pengurus dan anggota IKAPTK dan praja IPDN Kota Padang senantiasa solid dan kompak untuk melakukan hal-hal positif ke depan," tukuk wawako mengakhiri.
Dalam kesempatan itu juga hadir Sekda Kota Padang Amasrul. Selain itu juga Asisten Administrasi Didi Aryadi dan beberapa pimpinan OPD, camat dan lurah serta ASN di lingkup Pemko Padang yang juga tergabung dalam IKAPTK Kota Padang.
Pewarta: David Septian


MPA,PADANG - Sebanyak 200 paket sembako diterima petugas kebersihan Kota Padang. Paket tersebut diserahkan langsung Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa kepada 155 relawan kebersihan dan 45 petugas kebersihan bagian sisir jalan di Posko Kebersihan Pelataran Parkir Dinas Pendidikan, Rabu (29/5/2019).
Di kesempatan itu, Hendri mengatakan, penyerahan paket sembako untuk meringankan beban petugas kebersihan dalam menyambut lebaran. Dan juga sebagai penyemangat petugas dalam menjaga kebersihan Kota Padang.
"Mari kita bantu pekerjaan petugas kita ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya", ujar Hendri.
Ia juga mengatakan, memasuki masa libur lebaran, Kota Padang akan didatangi banyak perantau yang mudik dan para wisatawan yang mengunjungi tempat wisata. "Untuk itu, mari bersama-sama kita saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kota tercinta ini", ujar Hendri.
Setelah menyerahkan paket sembako, Wakil Wali Kota Hendri meninjau mobil operasional pengangkut sampah. Dari pantauannya, sudah banyak mobil operasional pengangkut sampah yang harus diremajakan. "Semoga, mobil operasional ini bisa kita perbarui secepat mungkin" tutup Hendri.
Pewarta: Ulil Amri Abdi/ Wawan/ Adc



MPA,PADANG - Festival bakcang ayam dan lamang baluo siap meramaikan libur Lebaran di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam acara yang dilaksanakan 6 -7 Juni 2019 ini akan dibagikan 10.000 bakcang ayam dan 10.000 lamang baluo kepada para pengunjung.
Diprediksi, event akbar yang dihelat dari perpaduan dua etnis di Padang, yakni Minangkabau dan Tionghoa ini nantinya juga akan memecahkan dua rekor MURI untuk kategori pembuatan 10.000 bacang ayam dan 10.000 lamang baluo.
"Kita tentu berharap, Kota Padang akan semakin ramai lagi pada libur Lebaran nanti. Salah satu upayanya dengan digelarnya festival yang berpusat di kawasan Kota Tua jalan Batang Arau ini," ujar Wali Kota Padang Mahyeldi sewaktu menggelar konferensi pers di Media Center Dinas Kominfo Padang, Rabu (29/5).
Mahyeldi menyebutkan, festival tersebut diharapkan bakal meningkatkan pariwisata Kota Padang dengan menarik wisatawan dan mengembalikan warga Tionghoa asal Sumbar untuk datang kembali ke Padang.
"Selain itu, melalui festival tersebut kita juga menunjukkan bahwa kerukunan antar etnis atau proses akulturasi budaya di Padang sangat terjaga dengan baik," katanya.
Lebih lanjut Mahyeldi menyampaikan, kegiatan ini sengaja dipilih pada hari kedua Lebaran karena biasanya masyarakat sudah mulai berekreasi serta bertepatan dengan tanggal hari makan bakcang sedunia yang jatuh pada 7 Juni.
"Festival ini akan kita rencanakan menjadi agenda rutin dan dikemas lebih besar lagi tahun depan. Kita harapkan seluruh pihak dan juga warga masyarakat Kota Padang dapat mensukseskannya," tambah wako didampingi Plt Kadisbudpar Didi Aryadi.
Sementara itu, Alam Gunawan, ketua panitia pelaksana festival mengatakan, festival tersebut bertujuan untuk mempromosikan wisata, kuliner, dan budaya serta turut memajukan perekonomian masyarakat Sumbar, khususnya di bidang kuliner.
"Bukan hanya penyajian bakcang dan lamang baluo saja, kegiatan juga akan diisi serangkaian acara kebersamaan seperti penampilan kebudayaan kedua etnis, musik, pakaian, tarian dan lainnya," kata Alam.
Ungkap Alam, untuk pembuatan 10.000 bakcang dan 10.000 lamang baluo, pihaknya sudah meminta tenaga profesional yang sudah terbiasa membuat dua kuliner khas Tionghoa dan Minangkabau itu.
"Untuk bakcang ada tujuh orang profesional yang kita minta dan 15 orang untuk lamang baluo," ujarnya.
Ditargetkannya, dalam festival yang digelar selama dua hari ini akan ada sebanyak 15.000 orang yang akan berkunjung. "Kita juga sudah mengimbau saudara kita dari etnis Tionghoa asal Padang yang berada di luar daerah untuk datang. Begitu juga perantau Minangkabau," jelasnya.
Seperti diketahui terang Alam, Bakcang adalah makanan tradisi etnis Tiong Hoa.Saat sekarang ini bakcang sendiri sudah mengalami banyak variasi rasa, seperti rendang, vegetarian, dan ayam.
"Bak artinya daging dan cang artinya kue. Bakcang ini makanan tradisi China," lanjutnya.
Sedangkan lamang baluo adalah makanan klasik Minangkabau yang biasanya dibawa ketika hendak mengunjungi rumah mertua.
"Makanan ini sama-sama makanan klasik dan rasanya sama-sama enak," papar Alam Gunawan.
Puncak festival tersebut tambahnya lagi, terjadi pada tanggal 7 Juni 2019 dan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini didukung oleh Kementerian Pariwisata, Wali Kota Padang, BUMN, dan pengusaha-pengusaha.(gs/David/*)


MPA,PADANG - Bulan ramadhan merupakan bulan  penuh berkah yang disambut oleh Umat Muslim diseluruh dunia. Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Sebagai salah satu bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), BPJS Ketenagakerjaan cabang kota padang mengadakan kegiatan pasar murah guna untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya.
Kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Yuniman Lubis, sewaktu ditemui media ini mengatakan. Kegiatan pasar murah dengan diskon 50% ditujukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan juga masyarakat umum, (29/5/2019).
Program pasar murah ini adalah sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat supaya tetap terjalin hubungan yang harmonis,terang kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang padang yang akrab disapa Ucok.
Selanjutnya kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Padang ini menyampaikan, penyaluran di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang padang sebanyak 600 paket sembako, yang sudah disalurkan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 400 paket, dan kepada masyarakat sebanyak 200 paket.
Harga paket sembako masing masing Rp 150.000 dengan rincian, Beras 5Kg, Gula pasir 2 Kg, Minyak goreng 4 Liter, dan 1 kotak Teh celup. Dengan total subsidi paket sembako sebesar 50% dari harga paket dengan total subsidi sebesar Rp 75.000/paket, terangnya.

Ketika ditanya mengenai ketenagakerjaan, Yuniman Lubis menjelaskan, sebenarnya setiap penerima upah itu wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, sesuai amanah UU No 40 Tahun 2004 tentang BPJS menyebutkan, "Saat ini, negara kita telah membuat sebuah kebijakan untuk para pekerja, dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja, baik itu jamin kesehatan, kecelakaan kerja sampai jaminan hari tua, serta kemudahan lainya.

Karena kita tidak tau, apa yang akan terjadi saat kita melaksanakan aktivitas kerja kita sehari hari. Kecelakaan kerja, adalah satu jenis resiko yang tidak perna kita duga dan itu sangat mungkin terjadi, dimanapun, dan dalam bidang pekerjaan apapun," ujarnya.



(Ar/Gusni)


MPA,PADANG - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga terus dikebut untuk dijadikan Perda secepatnya di Kota Padang. Hal itu mengingat, Perda ini dinilai penting demi menguatkan fungsi ketahanan keluarga bagi generasi muda sekaligus untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tak diinginkan.
Menyikapi itu, Selasa (28/5) Wali Kota Padang Mahyeldi menggelar rapat terkait rencana kajian penelitian di perguruan tinggi tentang permasalahan ketahanan keluarga sekaligus sosialisasi materi kependudukan di lembaga pendidikan dan dukungan terhadap Ranperda ketahanan keluarga.
Pertemuan yang dilangsungkan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang itu diikuti Ketua DPRD Kota Padang, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Kepala Kantor Kemenag Padang, Rektor UNP, Ketua MUI Padang,serta pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Wali Kota Mahyeldi mengatakan, seperti diketahui permasalahan ketahanan keluarga sangat sangat 'urgent' mengingat terdapat beberapa hal yang mendasarinya. Diantaranya seperti berdasarkan laporan Pengadilan Agama Padang Kelas I A, perkara yang masuk dan diputuskan cerai di 2018 berjumlah 2362 kasus.
"Diantaranya seperti cerai gugat, cerai talak, istbat nikah dan lainnya. Namun perlu kajian kita bersama lagi apa penyebab perceraian yang meningkat setiap tahunnya itu. Apakah karena KDRT, narkoba, perselingkuhan, masalah ekonomi, perkawinan usia anak dan sebagainya," ujar Mahyeldi.
Selanjutnya ungkap Mahyeldi, permasalahan ketahanan keluarga lainnya yaitu dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah 283 kasus di 2018. Data itu didapati dari laporan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) dan lembaga lainnya yakni Polresta, Peksos, Nurani Perempuan dan Aktifis PATBM.
Begitu juga selanjutnya, juga banyaknya masalah- masalah disekolah seperti bullying, narkoba 204 Kasus tahun 2015, tawuran, LGBT, sex sebelum nikah, dampak negatif dari gadget, HIV/AIDS 447 Kasus tahun 2018.
"Selain itu kasus-kasus yang terjadi ditemukan banyak kepala sekolah mengeluarkan siswa tanpa memfungsikan Guru BK sehingga banyak anak-anak yang tidak mampu menjadi putus sekolah. Kemudian kurangnya pembekalan bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan kurangnya pemahaman tentang program kependudukan dikalangan pendidikan mulai dari SMP sampai Perguruan Tinggi," tambah wako.
Lebih lanjut juga terkait kurangnya kepedulian lingkungan terhadap keluarga yang rentan mengalami kekerasan seperti contoh anak yang jadi korban perkosaan orang tua sampai bertahun-tahun, sodomi dan sebagainya.
"Di samping itu juga karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program 1821 dan gerakan kembali ke meja makan yang telah digagas," cetus wako didampingi Kepala DP3AP2KB Heryanto Rustam.
Rektor UNP Ganefri dalam kesempatan itu menyebut, tren kemaksiatan di semua kota di Indonesia bisa dikatakan sama. Justru untuk Kota Padang atau Sumbar cukup mengagetkan sebab masyarakatnya berlandaskan filosofi adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah.
"Peran pengawasan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah penyakit sosial itu. Melibatkan warga juga penting untuk pengawasan dan penegakan hukum juga sama pentingnya, karena jelas di dalamnya. Atas nama akademisi dan perguruan tinggi saya siap mendukung penguatan Ranperda Ketahanan Keluarga ini," tukukya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menyebut, dalam acara persiapan penelitian dan kajian tentang permasalahan ketahanan keluarga telah dilakukan beberapa upaya dan kegiatan.
Diantaranya pada Oktober 2018 lalu DP3AP2KB bersama-sama dengan Komisi IV menyepakati 2 Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda Kota Layak Anak dan Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga dan telah dibuat naskah akademisnya oleh pihak ketiga.
"Alhamdulillah Ranperda Kota Layak Anak sudah diproses dan dimasukkan dalam Prolegda, sedangkan untuk Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga sedang diproses untuk tahap kedua yang akan dirapatkan dalam Rapat Bamus dalam waktu dekat," terang Elly.
Ia melanjutkan, sekaitan Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga merujuk dari UUD no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari beberapa hal. Yakni pengendalian dan penyebaran penduduk, pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
"Tugas pemerintah dalam pembangunan keluarga yang disampaikan dalam Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu Bina Keluarga Berita (BKB), lalu Bina Keluarga Remaja seperti Pembinaan Generasi Berencana (GenRe) dan Bina Kerja Lansia (BKL)."
"Alhamdulillah, dalam perjalanannya proses penyusunan Ranperda ini ada hal-hal yang sangat menarik dan berupa kearifan lokal. Dimana materi-materi atau pasal-pasal Ranperda ini seperti adanya kegiatan pembinaan calon pengantin, Program 1821 dan Program Kembali ke meja makan serta antisipasi LGBT dan kegiatan sosial lainnya," pungkasnya.(David/Im)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.