November 2019

Photo Istimewa

MPA, SUBANG - Presiden Joko Widodo meninjau langsung perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat, 29 November 2019. Presiden menargetkan, pelabuhan ini bisa selesai pada tahun 2027.

"Ya ini Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat yang kita harapkan ini akan menjadi sebuah pelabuhan besar nantinya di tahun 2027. Jadi memang pekerjaan yang besar sehingga tahapan-tahapannya memang jangka panjang," kata Presiden kepada media usai peninjauan.

Pada tahapan pertama, kata Presiden, investasi yang diperlukan kurang lebih sebesar Rp29 triliun. Adapun nilai total investasi yang diperlukan hingga selesai pada tahun 2027 bisa mencapai hingga Rp50 triliun.

Menurut Presiden, total luas area pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan.

"Memang ini nanti akan banyak yang untuk terminal kendaraan untuk ekspor mobil-mobil dari industri otomotif kita," imbuhnya.

Sementara itu, 354 hektare lainnya akan disiapkan untuk _back up_ area. Adapun untuk kapasitas pelabuhannya yaitu sebesar 7,5 juta TEUS. Presiden pun merasa perkembangan pembangunan pelabuhan Patimban ini sudah baik.

"Ya _progress_-nya ini bagus dan kita harapkan yang tahapan pertama nanti akan kita selesaikan di bulan Juni tahun depan," lanjutnya.

Untuk pembangunan akses menuju pelabuhan Patimban, Kepala Negara menuturkan, saat ini akses jalan non-tol sudah dikerjakan dan hampir selesai. Ia menargetkan jalan ini selesai antara bulan April-Juni tahun 2020.

"Kita lihat di atas _progress_-nya sudah bagus sekali, tidak ada masalah. Tinggal ada fasilitas lagi yang namanya jalan tol sepanjang kurang lebih 37 kilometer dari tol Cipali menuju ke sini. Sehingga kecepatan itu ada, efisiensi itu ada menuju ke pelabuhan ini," ungkapnya.

Dengan dibangunnya pelabuhan terbesar kedua setelah pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta ini, Presiden berharap daya saing Indonesia bisa meningkat. Secara khusus Presiden ingin pelabuhan ini mendukung Indonesia untuk menjadi hub besar produksi otomotif.

"Memang arah ke depan ini menjadi pelabuhan khusus untuk mobil. Meskipun yang lain juga enggak ada masalah, tapi nanti sebagian besar yang masuk ke sini adalah yang untuk ekspor mobil. Karena kita ingin menjadi sebuah hub besar bagi produksi otomotif di kawasan kita sehingga ekspor-ekspor ke Australia, New Zealand, atau negara-negara ASEAN semuanya berangkat dari pelabuhan Patimban ini," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau pelabuhan Patimban, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu turut serta pula Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Staf Khusus Presiden Putri Indahsari Tanjung, dan Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra.


Subang, 29 November 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Photo Istimewa

MPA, MENTAWAI — Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Inspektur Jenderal Fakhrizal berjanji menambah personil polisi di Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai.

Menurut dia, berdasarkan laporan dari Kepala Polres Kepulauan Mentawai AKBP Dody Prawiranegara, jumlah anggotanya hanya 30 persen dari jumlah ideal. Pemenuhan jumlah anggota sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi keharusan. “Saya akan berusaha memenuhi jumlah anggota ideal di Polres Mentawai. Nanti lulusan sekola polisi negara akan kami tempatkan di Mentawai,” kata Fakhrizal dalam sambutan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Forkopinda dan Tokoh Masyarakat Mentawai, Rabu, 27/11/2019.

Fakhrizal menambahkan, Mentawai adalah daerah yang menjadi perhatian para turis asing untuk bermain surfing. Dengan pertimbangan itu, jumlah personil ideal di Polres Mentawai menjadi kebutuhan penting. “Kami, sebagai anggota Polri ingin Mentawai ini maju dalam bidang ekonomi. Memastikan keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik, jadi keharusan,” katanya.

Kapolda Sumatera Barat berlayar selama tiga jam dari Padang untuk melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resort Kepulauan Mentawai.

Fakhrizal mengatakan kunjungan kerja ini sebagai upaya untuk memberi arahan kepada seluruh jajaran Polres Kepulauan Mentawai agar bisa menjalankan tugas secara optimal. Menurut dia, kunjungan ini menjadi spesial karena lokasi Mentawai yang cukup jauh berada di perairan Pantai Barat Sumatera. “Saya ingin tunjukkan dalam memberi perhatian kepada seluruh kepolisian resort di seluruh Sumatera Barat,” kata Fakhrizal.

Kunjungan ke Mentawai, putra asli Sumatera Barat ini ditemani sang istri Ade Fakhrizal, Ibu Wakil Kapolda dan jajaran pejabat utama Polda Sumatera Barat. Sepanjang  perjalanan di atas MV Mentawai Fast, jenderal bintang dua yang dijuluki Kapolda Ninik Mamak ini terlihat santai, dan rileks sambil bercengkrama dengan anggotanya.

Menurut Fakhrizal, dia ingin menekankan kepada seluruh jajaran Polres Kepulaun Mentawai bahwa tugas utama polisi adalah menjaga memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Dia juga menegaskan, polisi mesti memastikan bahwa ada jaminan keamanan bagi kegiatan ekonomi, dan  investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Polisi mesti menjadi garda terdepan memastikan kegiatan ekonomi berjalan cepat, tanpa ada gangguan dari siapa pun,” ujar putra asli Kamang ini.

Kunjungan Fakhrizal mendapat sambutan antusias dari warga Mentawai. Sepanjang jalan menuju kantor Polres Mentawai, Fakhrizal khusus berhenti menyalami anak-anak sekolah yang sudah menunggunya sejak pagi. Fakhrizal tetap tersenyum kendati baru melewati perjalanan jauh dari Padang. “Apa kabar? Siapa di antara kalian yang bercita-cita menjadi jenderal polisi atau Kapolda,” katanya, sambil disambut antusias palajar.

Selain bertemu dengan jajaran  Forkopinda Mentawai, Fakhrizal juga menggelar sunatan massal di areal Polres Mentawai. Sebanyak 80 anak-anak mendapat fasilitas sunat secara gratis dan juga mendapat bingkisan dari Fakhrizal.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam sambutannya mengatakan warga Mentawai dan pejabat kabupaten merasa senang sekali dikunjungi Fakhrizal. Dia mengatakan sudah lama menanti kunjungan Kapolda Sumbar. “Sekarang sudah datang, dan kami senang didatangi oleh orang sekampung, urang awak,” kata Yudas.(*) 



MPA, KAB SOLOK – Dalam memilih pemimpin, orang Minang sangat teguh memegang prinsip, yang dikenal dengan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai ". Adat suatu daerah harus sesuai dengan aturan Syara 'atau Syari'at. Adat tidak boleh bertentangan dengan syara' yang sumbernya adalah Kitab Allah yaitu al-Qur'an. Segala yang diperintah oleh syara ', harus digunakan dalam adat istiadat. Dengan berlandaskan ini, orang Minang akan memilih pemimpin yang sesuai dengan prinsip tersebut.

Tidak hanya itu, prinsip masyarakat Minang adalah harga diri. Bila harga dirinya terasa dilecehkan maka segala bentuk materi yang ada, tak lagi berharga. “ Indak kuniang dek kunyi indak lamak dek santan ” (Jika ingin kuning berilah kunyit, dan ingin enak berilah santan).

Saat ini, baleho berbagai nama kandidat, putra terbaik nagari tugu Ayam yang ada di Kab. Solok sudah terpampang di sepanjang jalan setiap sudut keramaian, makin hari semakin kian menarik saja. Dari masing-masing calon sukses yang siap untuk memajukan daerahnya.

Bicara soal tokoh atau sosok yang pantas untuk di Sumbar, sosok Hendra Saputra sangat dikenal dengan kepribadian 3T, yaitu “Takah, Tageh dan Tokoh”. Dirinya disebut banyak pihak, merupakan sosok yang sangat layak untuk memimpin Kab. Solok di 2020 kedepan. Sebut Datuak Bandaro Putiah, berdering Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Kamis sore, (28/11/19).

Hendra Saputra untuk masyarakat Sumbar, disamping memiliki karakter 3T, kepribadiannya di anggap sangat sesuai dengan prinsip yang mendukung masyarakat Minang (seperti prinsip di atas) terutama Kab. Solok ini.

Selain menyenangi Hendra Saputra, masyarakat Kab. Solok juga sangat menyukai Mahyuzil Rahmat S.Ag. Sosok Hendra yang masih muda, energik, agamis dan rendah hati sangat menarik bagi mayarakat Kab. Solok. Sesuai pepatah Minang “ Condong mato ka nan rancak, condong salero ka nan lamak. ”(Mata akan cenderung melihat pada hal yang indah, Selera akan membutuhkan rasa yang enak), papar Datuak.

Masyarakat Kab. Solok, tidak lagi meragukan pasangan Hend RA - MAH yuzil untuk memimpin daerahnya. Pasangan RAMAH jauh sebelumnya telah dikenal religius dan rendah hati. Kepribadian 3T dan 3M juga telah melekat lama dalam diri pasangan ini, tutup Datuak Bandaro Putiah. ( Tim ).

Photo Istimewa 

MPA, KOPI JAKARTA – Pengurus Pusat Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 (KAPPIJA-21) dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan bernama Konferensi Nasional bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Acara yang didukung sepenuhnya oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office itu bakal dilaksanakan di Gedung Auditorium UNJ, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu, 11 Desember 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden KAPPIJA-21, Mr. Mulyono Lodji, kepada media ini saat bincang-bincang bersama para awak media di Bilangan Plaza Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019. “Setelah sukses penyelenggaraan National Conference di Universitas Sriwijaya, Palembang, September lalu, disusul acara Regional Leaders Forum di Bali pada Oktober 2019, maka sebentar lagi kita akan menggelar National Conference II di Universitas Negeri Jakarta,” jelas Bang Moel, sapaan akrabnya.

Narasumber yang akan dihadirkan pada acara yang mengusung topik: Global Education and Environment for Sustainable Development atau pendidikan global dan lingkungan untuk pembangunan keberlanjutan itu, panitia akan menghadirkan pembicara dari Kantor JICA Indonesia, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Rektor UNJ, dan alumni senior KAPPIJA-21. “Kita akan menghadirkan salah satu dari tokoh Kappija senior yang saat ini sedang menjabat di kementerian dan lembaga tinggi di negeri ini, seperti Airlangga Hartarto atau Tjahjo Kumolo atau Rafdinal (salah satu Direktur di Kemendes – red), atau lainnya,” imbuh Mulyono Lodji.

Sementara itu, Sekjen KAPPIJA-21, Wilson Lalengke, yang mendampingi Presiden KAPPIJA-21 saat bincang bareng media sore tadi, menyampaikan bahwa partisipan yang diundang dalam acara konferensi nasional nanti adalah kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta, serta alumni KAPPIJA-21. “Kita mengundang sekitar 200 peserta, dari kalangan mahasiswa UNJ, tokoh pendidikan, Pemda, dan alumni Kappija-21,” ujar Wilson Lalengke.

Wilson juga menjelaskan terkait rangkaian mata acara yang akan mengisi kegiatan konferensi nasional tersebut, di antaranya adalah pemaparan para keynote speakers dan narasumber terkait pendidikan dan lingkungan hidup, diskusi kelompok, presentase hasil diskusi kelompok, komitmen untuk aksi bersama dalam pengembangan pendidikan dan lingkungan hidup, serta penanaman pohon persahabatan. “Ya, kegiatannya antara lain presentase, diskusi, penyusunan rekomendasi untuk aksi bersama, serta menanam pohon persahabatan Indonesia – Jepang di Kampus UNJ,” tambah Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Ditanya soal harapan yang ingin dicapai dari kegaitan tersebut, Mulyono dengan singkat menyampaikan bahwa berbagai kegiatan KAPPIJA-21 diharapkan bermuara pada satu komitmen bersama antara masyarakat Indonesia dengan Jepang untuk saling bersahabat dan bekerjama di berbagai bidang. “Harapannya, dari semua program kegiatan KAPPIJA-21, termasuk national conference di UNJ nanti adalah terciptanya kondisi saling pengertian, saling bersahabat, dan bekerjasama kemitraan di berbagai sektor antara bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang,” pungkas alumni Persahabatan Indonesia – Jepang angkatan tahun 2001 itu. (APL/Red)

MPA, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11) di Jakarta.

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. “Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.

Mandagi juga lmenjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan lperusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.  “Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers, sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.

Dalam suratnya kepada kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK,” kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya.

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif oleh Dewan Pers.

Artinya, tidak ada alasan lagi Pemerintah Daerah menolak atau memutus kontrak kerja sama dengan media yang berbadan hukum, meskipun belum terverifikasi Dewan Pers.**




Artikel ini dilansir dari Targetindo.com 
dengan judul : SPRI : BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers


MPA, MERAUKE – Apapun profesi, pangkat dan jabatan kita, mulai dari para pejabat tinggi sampai kalangan biasa, kita bukanlah apa-apa tanpa jasanya para Guru. Jasa Guru sangat luar biasa, sehingga kita bisa menjadi orang sukses berkat gemblengan para Pahlawan tanpa tanda jasa itu.

Sebagai kado dan ungkapan terimakasih kepada Guru, diperingatan Hari Guru Nasional tahun 2019, Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad mengadakan lomba baca puisi yang bertajuk "Terimakasih Guruku" dan pemberian bunga dari siswa-siswi untuk para Guru di SD Inpres Bupul 13, Kampung Kirelly, Distrik Ulilin.

Demikian disampaikan oleh Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis Raider 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Distrik Elikobel, Merauke, Papua, Rabu(27/11/2019).

Dansatgas mengungkapkan, Momen peringatan hari guru yang jatuh setiap tanggal 25 November dimanfaatkan oleh Pos Bupul 13 yang dipimpin Letda Inf Yusri Khoirudin bersama empat orang anggotanya, untuk memberikan kado sebagai apresiasi dan terimakasih kepada para Guru yang mengabdikan dirinya di SD Inpres Bupul 13 perbatasan RI-PNG, Selasa(26/11).

Adapun kado yang diberikan, sambung Mayor Inf Rizky, yakni melalui lomba baca puisi yang ditujukan untuk dewan Guru disekolah tersebut, bertindak sebagai juri dari personel Pos Bupul 13, acara yang digelar secara sederhana itu mampu menciptakan suasana haru karena baru pertama kali di adakan.

Jelasnya, suasana harupun semakin terasa setelah selesai lomba baca puisi yang di ikuti perwakilan kelas 3 sampai kelas 6 itu, secara bersama-sama memberikan bunga yang dibawanya dari rumah untuk para dewan guru, hal tersebut diikuti oleh personel Pos Bupul 13 yang bersalaman memberikan ucapan selamat hari guru.

"Acara ini merupakan cara kami (Satgas) 
untuk memberikan penghormatan kepada para guru diperbatasan, sekaligus menanamkan rasa kasih sayang pada siswa-siswi kepada para gurunya yang kelak akan mengantarkannya meraih cita-cita yang di impikan," ucap alumni Akmil tahun 2003 tersebut.

Sementara salah satu Guru SD Inpres Bupul 13 Bapak Agus Budiman mengatakan, sangat terharu dan terkesan dengan acara yang digelar oleh Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad, "ini adalah yang pertama kali, terimakasih banyak telah memperhatikan kami dan memberikan semangat kepada kami agar dapat melahirkan generasi-generasi unggul dari tanah Papua ini," tambahnya.

Terpisah, Danpos Bupul 13 Letda Inf Yusri Khoirudin mengatakan, kami laksanakan acara ini sebagai wujud penghormatan dan apresiasi kepada para guru dengan melibatkan para siswa, harapannya agar tertanam rasa kasih sayang dan kebanggaan terhadap para guru yang mendidiknya setiap hari tanpa mengenal lelah. (*)


MPA, MERAUKE – Sebagai wujud Kemanunggalan TNI dengan rakyat, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW Kostrad khususnya Pos Bupul 13 melaksanakan karya bhakti membantu masyarakat dalam pembangunan pagar Mesjid Darusalam Kampung Kir Ely, Distrik Ulilin, Kabupetan Merauke.

Hal tersebut disampaikan oleh Pasiter Satgas Yonif Mekanis Raider 411/PDW Kostrad Kapten Arm Imam Ari S., dalam rilis tertulisnya di Distrik Sota, Merauke, Papua, Rabu(27/11/2019).


Diungkapkan oleh Pasiter Satgas, kegiatan karya bhakti pada hari Selasa(26/11/2019) di Kampumg Kir Ely, yang dilaksanakan personel Pos Bupul 13 dipimpin oleh Danpos Bupul 13 Letda Inf M. Yusri bersama 5 anggotannya, merupakan salah satu wujud Kemanunggalan TNI-Rakyat dengan masyarakat di perbatasan.

Lanjutnya, dengan demikian, keberadaan pos jajaran Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad diwilayah penugasan perbatasan RI-PNG sektor selatan Kab. Merauke ini, turut dirasakan langsung dalam membantu  masyarakat, sehingga nantinya akan tercipta hubungan baik dan terjalin kedekatan dengan warga.

“Kegiatan-kegiatan teritorial seperti ini, terus dilakukan sebagai bagian dalam mendukung keberhasilan tugas dan program yang telah dicanangkan. Kami juga berharap melalui kegiatan-kegiatan teritorial ini juga dapat memperkokoh kemanunggalan TNI-Rakyat yang telah terjalin dengan baik selama ini,” ucap Kapten Arm Imam.

Kaptem Arm Imam menegaskan, kapanpun dan dimanapun kita berada, sudah sewajarnya kita sebagai Tentara Rakyat harus memberikan dan membawa dampak positif serta berguna bagi rakyat, dengan demikian apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu TNI manunggal dengan rakyat dapat semakin kuat dan kokoh.

Terpisah, kegiatan anggota Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad itu, mendapat respon positif dan apresiasi yang baik dari masyarakat, salah satunya Bapak Solihin sebagai Tokoh Agama di kampung tersebut yang ikut membantu dalam pembangunan pagar Mesjid Darusalam.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih banyak dan bersyukur atas bantuan dari bapak-bapak TNI Pos Bupul 13, sehingga pembangunan pagar Mesjid ini bisa terlaksanakan,"   tambahnya.

Photo Istimewa

MPA, PADANG  -  Serah terima jabatan dilingkungan Polda Sumbar kembali bergulir, kali ini jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang diserahterimakan.

Jabatan Dirreskrimum diserahkan dari Kombes Pol Onny Trimurti Nugroho, SE, S.Ik. MH kepada Kombes Pol Imam Kabut Sariadi, S.I.K., M.M.

Untuk Kombes Pol Onny, selanjutnya akan menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dalam rangka pendidikan Sespimti. Sedangkan Kombes Pol Imam Kabut sebelumnya menjabat Ka SPN Polda DIY.

Serah terima jabatan sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor : 3020/XI/2019 tanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh Kapolri.

Upacara sertijab berlangsung di ruang Jenderal Pol Soekanto Polda Sumbar, Selasa (26/11) yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum.

Kapolda mengatakan, serah terima jabatan dalam setiap organisasi merupakan hal penting dan strategis dalam memelihara dinamika dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi, disamping merupakan proses regenerasi kepemimpinan dan promosi bagi personel Polri yang bersangkutan juga merupakan wujud penghargaan yang diberikan organisasi kepada personel Polri yang dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atas dedikasi, kinerja dan pengabdian yang tinggi. 

"Dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan pimpinan polri kepada personel yang mendapat promosi jabatan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal di kesatuan yang baru, menambah wawasan dan pola pikir serta dapat dijadikan sarana dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat", ucap Irjen Pol Fakhrizal dalam amanatnya.

Selaku Kapolda, Irjen Pol Fakhrizal mengucapkan terimakasih kepada Kombes Pol Onny Trimurti Nugroho, atas segala dedikasi dan pengabdiannya yang telah diberikan selama bertugas sebagai Dirreskrimum Polda Sumbar, dalam kurun waktu sekitar 1 tahun 3 bulan. 

Dimana, mampu membangun jajaran Reserse Kriminal Umum yang solid dan profesional, dan saudara juga sudah memberikan kontribusi yang besar dalam menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. 

"Pengorbanan, loyalitas dan kinerja yang saudara tunjukkan selama ini memberikan kesan yang positif bagi jajaran Polda Sumbar. Hendaknya hal ini terus menghiasi lembaran karier dimanapun saudara bertugas", ujar Kapolda

"Selamat atas kelulusannya mengikuti pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-29 T.A. 2020, dan semoga sukses selalu dalam karir di kepolisian", tambah Kapolda.

Selanjutnya, kepada pejabat Dirreskrimum
Polda Sumbar yang baru, Kombes Pol beserta istri, Kapolda mengucapkan selamat datang di Ranah Minang dan selamat bergabung dengan keluarga besar Polda Sumbar. 

Tantangan tugas yang akan di hadapi kedepan semakin kompleks, namun Kapolda percaya dengan pengalaman, kemampuan, dan kepemimpinan serta kinerja yang dimilikinya,
akan dapat menjadikan Ditreskrimum Polda Sumbar lebih baik. 

"Jabatan merupakan suatu amanah dan kepercayaan dari Allah SWT serta pimpinan Polri, oleh karenanya, besar harapan saya agar amanah yang telah diberikan kepada saudara, dapat dipelihara dan dijaga untuk bersama-sama berkomitmen guna membentuk team work yang solid dan baik dalam membangun Polda Sumbar beserta jajarannya", tuturnya.

Sebelum mengakhiri amanat tersebut, Irjen Pol Fakhrizal kembali menekankan kepada seluruh Pejabat Utama dan Kapolres jajaran, untuk senantiasa menjaga kebersamaan serta kekompakan dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Terutama dalam rangka meningkatkan profesionalisme Polri yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat", tutupnya.

Upacara sertijab dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH. MM, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres sejajaran Polda Sumbar, para Pamen Polda Sumbar, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Ade Fakhrizal beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Sumbar dan Ketua Bhayangkari Cabang se Sumbar.(*)


Oleh : Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo
(Danrem 032/Wirabraja)

Beberapa hari lalu, Senin (19/11), saya beserta jajaran Korem 032 Wirabraja, jalan-jalan melihat beberapa aset yang dikelola oleh TNI di Sumatera Barat. Ada banyak macam dan jenis aset yang jika dikelola sebetulnya jadi potensi luar biasa. Saya terhenti di salah satu bengkel bubut yang dari papan mereknya tertulis CV Orchid Service, beralamat di Jl. Kesatria No. 1 Padang. Bengkel ini sebetulnya sederhana, terdapat beberapa mesin bubut, mesin potong besi, dan alat-alat lainnya.  Suasana bengkel tak begitu ramai, hanya ada beberapa pekerja dan seorang lelaki bernama Syatri Saad. Beliau adalah pemilik bengkel, yang jika dilihat penampilannya sudah memasuki usia senja, 71 tahun.  Usia yang tentunya sudah sangat berpengalaman urusan mesin dan bengkel.

Bengkel ini ternyata bukanlah bengkel yang biasa-biasa saja. Dari bincang-bincang dengan pemiliknya, diketahui bahwa usaha di lokasi ini dimulai sejak 1992. Awalnya hanya usaha kecil, namun secara perlahan terus menunjukkan geliat kualitasnya. Sekarang ini, bengkel Orchid punya spesialis sendiri yaitu urusan segala alat-alat berat. Jenis-jenis traktor, eskavator, peralatan dermaga kapal, alat derek, bahkan hingga ke kendaraan tempur juga dikelolanya. Tidak hanya soal perawatan, bahkan membuat alatpun mampu dilakukan. Perusahaan-perusahaan besar yang terkenal sebagai distributor alat berat, sudah menjadi langganannya.

Bengkel Orchid mungkin hanya satu dari sekian banyak usaha lokal yang sebenarnya punya kemampuan dan kapasitas yang bisa diandalkan. Kemungkinan banyak juga jenis dan bentuk usaha lainnya yang perlu ditelisik dan dicari keberadaannya.

Pertemuan dengan usaha lokal ini terus terang menggugah perasaan saya. Teringat bahwa dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menekankan soal kemandirian, pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan daya saing, dan sebagainya. Setiap unit pemerintahan juga didorong agar selalu memiliki orientasi membangun kelokalan, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan apa yang ada. Oleh sebab itu, usaha seperti Orchid Service ini, tentu sangat perlu diapresiasi. Korem 032 Wirabraja memantapkan tekadini, jalin kerjasama sesuai bidang yang bisa dilakukan.

Ada banyak kerjasama yang bisa dilakukan dengan bengkel ini. Pertama, dalam aktivitasnya, tentara selalu terkait dengan dua hal utama yaitu, memerlukan sarana dan menciptakan sarana. Memerlukan sarana artinya, tugas ketentaraan sangat ditentukan oleh kelengkapan dan kecukupan peralatan utama, baik persenjataan maupun non-senjata. Untuk itu, mau tidak mau negara harus mengadakan alat tersebut dan selalu updating dengan perkembangan teknologi. Tetapi pada sisi lain, tidak semua alat bisa diadakan secara cepat dan tepat. Sementara kebutuhan tentara sulit untuk ditunda. Disinilah, tentara biasanya harus menciptakan sarana sendiri, rekayasa teknologi, atau apalah namanya. Dalam hal ini, militer membutuhkan mitra yang mampu menjawab kebutuhan sarana tersebut. Oleh karenanya, usaha semacam Orchid Service bisa dijadikan mitra.

Kedua, tentara harus punya keterampilan dan keahlian khusus. Apalagi di era sekarang yang semuanya serba IT, maka SDM yang punya basis keahlian sangat dibutuhkan.  Berguru adalah cara terbaik untuk meningkatkan keahlian tersebut, termasuk berguru dengan masyarakat. Menjadi tepat jika nanti akan ada workshop khusus bagi prajurit tentang ilmu perbengkelan, khususnya berkaitan dengan kebutuhan militer. Workshop yang sudah betul-betul terarah, berorientasi pada proses dan output.

Ketiga, hakikat TNI adalah tentara rakyat. Majunya TNI adalah majunya rakyat. Kesatuan itu harus melekat pada semua sisi. Oleh karena itu, memberdayakan dan memanfaatkan semua potensi dan kekuatan yang ada di masyarakat, adalah bagian dari membangun kekuatan bersama rakyat. Kalau rakyat mampu menciptakan alat yang sama bahkan jauh lebih baik kualitasnya dibanding dengan buatan pihak luar, tentu rakyat yang harus kita pilih. Ini logika sederhana nasionalisme sekaligus pertimbangan ekonomis yang logis.

Keempat, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh Pak Satri di Bengkel Orchid tidak dimiliki semua orang. Akan tetapi, keahlian itu tentu bisa dipelajari. Banyak siswa SMK di Sumbar yang sudah menimba ilmu ke bengkel ini dalam bentuk kerja magang. Semua Kepala SMK se-Sumbar juga sudah melakukan MoU dengan Bengkel Orchid untuk melatih murid-muridnya. Memajukan sektor pendidikan, khususnya kejuruan dengan memberikan keterampilan khusus, adalah hal penting. Korem 032/Wbr sendiri dengan Yayasan Kartika, yang juga punya SMK, tentu akan menjadikan ini sebagai wadah praktek utama bagi siswa.

Kelima, ibarat kata pepatah Minang, “indak ka maangok ka lua badan”, maka memberdayakan usaha-usaha lokal seperti ini adalah wujud konkritnya. Sebisanya semua kebutuhan peralatan teknik, khususnya militer, bisa diproduksi dalam negeri, sehingga komitmen kemandirian peralatan militer, baik senjata ataupun nonsenjata, bisa terwujud. Rakyat kita mampu, tetapi harus didorong dan diberdayakan bersama-sama.

Himbauan Presiden soal kemandirian dan kemampuan untuk menunjukkan daya saing di level internasional harus ditunjang oleh semua pihak. Militer, khususnya Korem 032/Wirabraja, sudah dan akan mewujudkannya. Implementasinya dalam bentuk pendidikan berbasis keahlian yang tujuannya menciptakan generasi penerus yang punya jiwa wirausaha berbekal keahlian yang dimiliki. Selain itu upaya ini adalah bentuk sosialisasi kepada jajaran tentara sendiri bahwa inovasi dan kreativitas itu diperlukan. Beraktivitas di bengkel pasti punya tantangan tersendiri, mereka harus kreatif namun tetap konsisten pada sasaran. Harapannya, tentara maju, Indonesia kuat, dan rakyat menjadi tangguh, baik secara ekonomi maupun secara ideologi. Kita harus mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, dan bergerak maju dengan kemandirian lokal.




MPA, PADANG -  Sungguh suatu kebahagiaan tersendiri bagi warga SMK Negeri 5 Padang Sumatera Barat dalam menyambut serta memeriahkan Hari Guru Nasional 74 yang jatuh pada 25 November 2019, serangkaian  kegiatanpun digelar dilingkungan sekolah.

Selain melaksanakan upacara bendera, SMK Negeri 5 Padang ini juga menggelar berbagai lomba seperti  lomba motor antik, lomba buat  teh telur, serta pameran hasil karya siswa seperti Robotik, maket dan produk kreatif (Pkk) lainnya, Senin (25/11/2019).
Selanjutnya Drs Masril, MM pengawas SMK N5 Padang, dalam sambutannya mengatakan, beliau  sangat mendukung kegiatan yang digelar, dan berharap dengan adanya kegiatan  ini guru agar lebih meningkatkan kompetensi nya dalam proses belajar mengajar dan menjalin kekompakan antar sesama guru. Untuk siswa agar lebih meningkatkan kreatifitas  dengan karya inovatif, ujar Masri.

Ditempat terpisah Kepala Sekolah SMK-N5 Padang Deta Mahendra,S.Pd,MM mengatakan, bahwa guru bukannya orang yang hebat, tapi semua orang hebat adalah berkat jasa para guru, Alhamdulillah SMK N5 Padang ada beberapa kegiatan untuk memeriahkan Hari Guru Nasional (HGN) Ke 74 ini.

Peringatan Hari Guru Nasional sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi pada pahlawan tanpa tanda jasa, ujar Kepsek yang akrab disapa Deta. (Gusni)



MPA, PADANG - Mahyeldi Ansharullah dilantik menjadi Pendekar Madya Kehormatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah periode 2018-2023 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, pada Minggu (24/2019).

Dengan memakai pakaian pencak silat khas Tapak Suci Muhammadiyah berwarna merah dan peci hitam, Mahyeldi  dilantik langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Tapak Suci Putera Muhammadiyah Afnan Hadikusomo.

Pada pelantikan tersebut, orang nomor satu Kota Padang itu diberikan sabuk berwarna hitam dengan gelar Mahyeldi Ansharullah, SP, P.Mdy.

Usai dilantik Mahyeldi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Pimpinan Pusat (PP) Tapak Suci Putera Muhammadiyah, pimpinan wilayah Sumatera Barat dan pimpinan Tapak Suci Kota Padang yang telah memberikan penghargaan sangat luar biasa ini. 

"Ini sesuatu yang tidak saya perkirakan sama sekali dan mudah-mudahan dianugrahkan gelar ini menjadi bekal semangat saya dalam rangka mensyiarkan nilai-nilai islam," jelasnya.   

Mahyeldi berpesan, Tapak Suci Muhammadiyah dapat menyokong, memperkuat mengeksiskan perjuangan Muhammadiyah yang merupakan perjuangan dari ajaran islam itu sendiri. "Mudah-mudahan kita yang hadir dikesempatan ini dapat memberikan kotribusi positif untuk kemajuan islam dimasa akan datang," tutup Mahyeldi. (Mul/ar)


MERAUKE – Gelar pemeriksaan rutin, Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad berhasil mengamankan puluhan botol Miras ilegal bermerk "Anggur Merah" dari pengendara mobil yang melintas di jalan poros Trans Papua Merauke — Boven Digoel.

Tersebut dikatakan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Distrik Elikobel, Merauke, Papua, Minggu(24/11/2019).

Diungkapkan Dansatgas, dalam rangka mencegah peredaran barang-barang ilegal diwilayah perbatasan, pihaknya selalu mengaktifkan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan maupun barang-barang yang dibawa oleh pelintas batas.

“Seperti tiga hari yang lalu, Rabu(20/11)
saat Pos Caruk dipimpin Danpos Caruk Letda Inf Abdul Rahim Harahap menggelar pemeriksaan di jalan poros Trans Papua Merauke–Boven Digoel, telah diamankan puluhan miras ilegal dari seorang pengendara mobil yang melintas,’’ terangnya.

Dijelaskan Mayor Inf Rizky, bahwa kejadian bermula dari adanya kecurigaan terhadap sebuah mobil yang melintas saat pemeriksaan dengan membawa puluhan dus air mineral. Setelah dilakukan pemeriksaan terkait barang-barang yang dibawanya, ditemukan 3 dus berisi 36 botol miras ilegal yang bermerk Anggur merah.

“Menurut pelaku, sebanyak 36 botol miras ilegal tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama dalam acara pesta ulang tahun putra salah seorang pengusaha di Boven Digoel,” ucapnya.

“Identitas pelaku diketahui berinisial YR (31) beralamatkan Jln Persatuan Mandobo, Boven Digoel, dengan mobil Hilux warna hitam Nopol AA 1748 MM, untuk saat ini miras ilegal tersebut sudah kita amankan di Mako Satgas dan dilaporkan ke komando atas selanjutnya akan diserahkan kepada pihak berwenang,’’ jelas alumni Akmil tahun 2003 tersebut.

Dansatgas berharap dengan aktifnya Pos-pos jajaran Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad melakukan kegiatan pemeriksaan rutin di wilayahnya, kegiatan ini dapat mencegah peredaran miras, narkoba dan barang-barang ilegal lainnya khususnya di wilayah Kabupaten Merauke.

“Kami juga terus menghimbau kepada warga, untuk sama-sama mencegah peredaran Miras, karena sama sekali tidak ada manfaatnya dan berakibat buruk bagi kesehatan dan tentunya merugikan diri sendiri,” tuturnya.


MPA, KAB SOLOK – Sebuah daerah dapat dikatakan baik bila mampu menyeimbangkan, menyelaraskan dan mengoptimalkan semua sector penting yang dimiliki, sehingga dapat menunjang tatanan perekonomian daerah tersebut. 

Sudah banyak daerah yang mampu memajukan perekonomiannya dengan mengoptimalkan dan menyelaraskan semua sektor pertanian yang dimiliki. Akan tetapi banyak juga yang belum mampu memajukannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Saputra SH, M.Si, Minggu (24/11/19), setiap daerah memiliki sumber daya beragam, sektor yang dianggap strategis tentu berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Daerah yang memiliki lahan yang cukup luas dengan iklim yang sangat mendukung akan memudahkan sektor pertanian menjadi sektor strategis.

“Dengan memfokuskan sektor pertanian ditiap nagari secara lebih intens, akan mendongkrak perekonomian daerah, negara secara keseluruhan”, ujar Hendra.

Peningkatan ekonomi bidang pertanian, identik dengan transformasi structural. Yakni perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menuju industri modern. Sehingga menciptakan sumber tenaga kerja dan bahan pangan yang murah.

“Pemerintah Daerah meski mendahulukan kemudahan bagi masyarakat petani atau dijadikan skala “Prioritas”, yang selanjutnya di imbangi dengan kebutuhan investor”, sebutnya.

Karena pertanian merupakan suatu proses untuk menghasilkan bahan pangan, serta produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya alam “Tumbuhan dan sumber daya hewan”. Bila pemanfaatan kedua sumber daya ini dikerjakan dengan baik dan profesional. Maka output yang dihasilkannya, tentu sangat berkualitas baik. Papar Birokrat Muda Rang Paninggahan ini.

Jika diperhatikan kondisi pertanian yang ada di negeri kita Kab. Solok sekarang ini. Tentulah akan sangat banyak metode sederhana yang dapat dilaksanakan sesegera mungkin, paparnya.
Moment Hendra Saputra SH, M.Si bersama Buya Mahyuzil Rahmat, S.Ag saat mengunjungi lahan pertanian milik masyarakat, salah satu nagari di Kab. Solok

Jangan sampai ada sebuah nagari mengalami kesenjangan mencolok atau jauh tertinggal dibandingkan dengan nagari lainnya di Kab. Solok ini, terang Hendra.

Terkadang, lanjut Hendra, penyebab melemahnya kinerja pertanian di sebuah nagari adalah karena kurangnya perhatian kita, dan belum maksimalnya pemanfaatan luas lahan pertanian yang dimiliki, padahal area pertaniannya cukup luas.

“Bila sebuah nagari/desa, pembangunan infrastruktur atau aksesnya belum tersedia, tentunya sebagian lahan pertanian menjadi tidak produktif/terbengkelai atau tidak bisa digarap, tukasnya.

Struktur usaha tani dan pola kepemilikan lahan meski disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan penyesuaian tersebut, tentunya peningkatan produksi akan bahan pangan dan kemajuan ekonomi bidang pertanian, meningkat, kata Hendra.

Pertumbuhan sektor pertanian di pedesaan akan berhasil, jika usaha antara pemerintah dengan petani, terjalin intens. Petani kecil yang ingin memberdayakan lahannya, harus diberikan akses dan kemudahan untuk menggarap lahannya.

Semua manfaat dari pembangunan terhadap akses pertanian, tidak akan dapat direalisir secara nyata, tanpa adanya dukungan dan kebijakan pemerintah. Ujar Hendra Saputra, Bakal Calon Bupati Kab. Solok ini memaparkan.

Selain itu, pemerataan pembangunan tiap nagari di bidang pertanian (agrobisnis) akan terwujud, bila mendahulukan potensi strategis yang ada di wilayah setiap nagari/desa. Selnjutnya, dengan infrastruktur yang memadai, maka masyarakat petani bakal lancar dalam melakukan aktifitas perdagangan hasil pertaniannya, tutup Hendra Saputra SH, M.Si.

Dari kacamata pengamat, dengan mendirikan KUD yang betul-betul bertujuan memperhatikan masyarakat petani, menyediakan berbagai kebutuhan pertanian dengan harga pupuk terjangkau atau relatif lebih murah, jelas sangat membantu sekaligus merupakan semangat baru bagi para petani.

Pendirian koperasi, selanjutnya disertai dengan melakukan pelatihan bagi masyarakat petani secara konsisten. Maka pastilah akan menghasilkan SDM berwawasan dalam menggarap lahan pertaniannya. (Tim).


MPA, LHOKSEUMAWE - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesi (PPWI), Wilson Lalengke, melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPWI Kota Lhokseumawe di Gedung ACC Universitas Malikussaleh, Sabtu (23/11/209).

Prosesi pelantikan yang dimulai pada jam 10:00 Wib itu, selain dihadiri Ketua Umum PPWI, juga hadir Kapolres Kota Lhokseumawe, AKBP Ari Lasta Irawan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Indra Trinugraha Herlambang, S.Ik. Terlihat hadir di acara ini, Dandim 0103 Aceh Utara yang diwakili Kasdim 0103 serta perwakilan dari Polres Aceh Utara.

Wali Kota Lhokseumawe, diwakili oleh Asisten III, Miswar, bersama beberapa pejabat Forkompimda turut menghadiri pelantikan DPC PPWI Lhokseumawe tersebut. Selain itu, di antara para hadirin, terlihat juga para ketua organisasi wartawan, para ketua BEM lintas kampus Aceh Utara dan Lhokseumawe, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Peresmian dan pengukuhan pengurus PPWI Lhokseumawe dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Wilson Lalengke yang disaksikan langsung oleh kapolres Lhokseumawe dan Assisten III Setda Kota Lhokseumawe, serta seluruh peserta yang hadir.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PPWI menyebutkan bahwa hadirnya PPWI di Kota Lhokseumawe bukan untuk ajang persaingan antar oraganisasi wartawan, namun kita ingin bersinergi dengan berbagai organisasi agar dapat memberi warna baru di dunia pewarta tanah air, khususnya di Kota Lhokseumawe. 

"Kita berharap pengurus PPWI yang baru dilantik dapat bekerja sama dengan lintas organisasi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam membangun masyarakat dan memperjuangkan kemerdekaan pers seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999," tutur Wilson. 

Wilson selanjutnya mengharapkan agar pengurus PPWI Kota Lhokseumawe mampu menjadi pilar terdepan dalam melawan hoax dan radikalisme. Artinya ,setiap pewarta yang bernaung dalam organisasi PPWI harus mampu menyajikan berita produk jurnalistik, akurat dan berimbang. Setiap informasi yang disampaikan melalui media haruslah merupakan sebuah realitas, faktual, bukan berita bohong atau hoax. 

"Setiap insan pewarta harus mampu memberikan informasi yang sebenarnya dan akurat, harus menjadi pilar untuk mencerdaskan publik, bukan pewarta yang memecah-belah antar masyarakat, suku atau ras," sebut Wilson. 

Wilson juga menambahkan bahwa para pewarta harus menjadi pilar yang mampu mengakomodir setiap informasi dan mengemasnya menjadi satu berita berdasarkan fakta yang dihimpun, agar seluruh berita yang disajikan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. 

Sebelum mengakhiri kata sambutannya, Ketua Umun PPWI Wilson Lalengke menitipkan pesan kepada seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa mengedepankan etika dalam mencari berbagai informasi, melakukan peliputan, dan ketika mengemas informasi menjadi satu berita, tanpa memihak dan berpihak. "Para pewarta diharap benar-benar menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah-tengah Masyarakat," pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. 

Seusai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik. Tema yang diangkat dalam diskusi ini adalah Produk Jurnalistik: Tangkal Penyebararan Hoax dan Radikalisme". Narasumber yang dihadirkan panitia adalah Ketua Umum PPWI, Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, dan H. Fachrul Razi, Senator Muda asal Aceh.

Sementara itu, Hasanuddin sekretaris PPWI Kota Lhokseumawe yang juga  Ketua Panitia dalam kegiatan itu, usai kegiatan, menyebutkan bahwa pengurus PPWI Kota Lhokseumawe sudah mulai terbentuk sejak bulan Juni lalu, melalui proses perekrutan panjang, dimana pada rapat awal saat penyusunan pengurus Desriadi Hidayat dipercaya menjadi Ketua, Umar Efendi sebagai Wakil Ketua, sementara dirinya sendiri diberi tugas sebagai sekretaris, serta Zulkifli sebagai bendahara. 

"Alhamdulillah, semua struktur sudah lengkap dan kami sudah di-SK-kan semenjak dua bulan lalu, sebelum kami dikukuhkan," ujar Hasanuddin. 

Hasanuddin berpesan pada seluruh pengurus PPWI, khusunya di DPC Kota Lhokseumawe yang baru dilantik agar setiap pewarta dapat menjunjung tinggi nilai-nilai profisionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pewarta. "Setiap berita atau informasi yang disampaikan melalui media haruslah yang dapat bermanfaat bagi semua lapisan. PPWI harus menjadi agen informasi yang terpercaya dengan berita yang akurat dan berimbang," pungkas Hasanuddin. (HSN/Red)

Photo Istimewa

MPA, PAPUA - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Komando Taktis dipimpin Lettu Inf Yusra melaksanakan senam bersama-sama warga Kampung Wonorejo Pir IV, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Sabtu (23/11).

Dalam mempererat tali silaturahmi ke warga Kampung Wonorejo Pir IV lewat sentuhan positif dengan mengajak mereka bersama-sama senam sehat dan alhamdulillah, mendapat sambutan yang baik dari masyarakat.

Senam ini, diyakini mampu memperbaiki fungsi otak salah satu fungsi tertinggi manusia, Apalagi karena kadar gula berlebih pada penderita diabetes bisa menurunkan kesehatan otak dan diantaranya berujung pada kepikunan lebih cepat.

Kesempatan senam bareng bersama masyarakat kampung wonorejo berlangsung penuh keceriaan dan keakraban sehingga terjalin kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Dengan gerakan yang cukup enerjik, senam membuat tubuh lebih sehat dan melatih daya pikir yang menguntungkan.

Kemudian Satgas Raider 300 juga memberikan Kaos yang bertuliskan CINTA DAMAI untuk Papua serta memberikan sarana olahraga Bola kaki, Volly beserta Netnya agar dapat di gunakan pemuda-pemuda Kampung Wanorejo sebagai sarana untuk melaksanakan olahraga.

Kepala kampung Bapak Matheus wey mengucapakan banyak terima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kotis yang sudah mengajak masyarakat Kampung melaksanakan senam agar tetap sehat dan memberikan sarana olahraga untuk pemuda-pemuda Kampung Wonorejo Pir IV.


Autentikasi
Papen Satgas Raider 300
Lettu Inf Dody Suyono

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 22 November 2019, kembali menegaskan bahwa sektor perpajakan harus mampu menjadi salah satu instrumen bagi peningkatan daya saing ekonomi nasional sekaligus untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global.

"Ini adalah rapat ke-7 yang kembali membahas mengenai reformasi perpajakan kita yang sangat penting untuk segera kita selesaikan sehingga kita dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global, keluar dari jebakan middle income trap, dan bisa mengoptimalkan daya saing ekonomi kita," ujarnya.

Sektor perpajakan juga diarahkan untuk mendukung agenda besar pemerintah berupa cipta lapangan kerja. Untuk itu, diperlukan implementasi pemberian sejumlah insentif utamanya bagi industri-industri padat karya.

"Implementasi pemberian insentif perpajakan melalui beberapa instrumen seperti _tax holiday_, _tax allowance_, _investment allowance_, dan _super deduction tax_ untuk pengembangan kegiatan vokasi dan litbang bagi industri padat karya adalah sangat penting," kata Presiden.

Selain itu, industri padat karya dipandang juga memerlukan fasilitas seperti pembebasan bea masuk dan subsidi pajak. Dengan adanya sejumlah insentif dan fasilitas tersebut, Presiden berharap agar sektor perpajakan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi upaya penciptaan lapangan kerja.

"Saya minta berbagai insentif perpajakan ini bisa memberikan tendangan yang kuat, bisa berdampak besar, bagi peningkatan daya saing kita dan akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita," tuturnya.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, reformasi pajak harus terus dilakukan. Reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tak hanya penting bagi terwujudnya keadilan sosial, melainkan turut berperan meningkatkan iklim investasi dan ekspor sehingga memperkuat perekonomian negara di tengah ketidakpastian global.

"Saya minta reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak terus dilanjutkan mulai dari perbaikan administrasi, peningkatan kepatuhan, penguatan basis data, dan sistem informasi perpajakan," ucapnya.

"Saya juga minta mulai ditempuh kebijakan penyetaraan _level of playing field_ bagi pelaku usaha konvensional maupun _e-commerce_ untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di era digital saat ini," imbuh Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa pemberian insentif dan fasilitas perpajakan bukanlah satu-satunya penentu dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional. Pemberian insentif tersebut, sebut Presiden, juga harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi serta sinkronisasi dengan peraturan daerah yang mengatur pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

"Karena itu saya minta perhatian Menteri Dalam Negeri untuk betul-betul mengawal konsistensi dan koherensi antara reformasi perpajakan di tingkat pusat dengan pembenahan pengaturan pajak dan retribusi di daerah," tandasnya.


Jakarta, 22 November 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.