Baca Juga
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
MPA - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi
atas penandatanganan kurang lebih 1.300 kontrak kerja proyek-proyek nasional di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun
anggaran 2020. Penandatanganan kontrak kerja dari 100 perwakilan pihak yang terlibat
disaksikan langsung oleh Presiden bersamaan dengan acara peresmian terowongan
Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020.
"Saya sangat menghargai dan
mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Artinya anggaran modal yang ada di
Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini,"
ujarnya.
Kementerian PUPR telah melakukan
lelang pengerjaan dini sejak awal November 2019 lalu. Langkah tersebut ditempuh
kementerian sebagai upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan
infrastruktur tahun 2020 ini yang dapat dimulai dengan segera di awal tahun
anggaran.
"Lelang itu lakukanlah
seawal-awalnya, sedini mungkin, sehingga di awal Januari sudah bisa langsung
kerja di lapangan. Akhirnya nanti akan kita dapatkan kualitas konstruksi
bangunan yang baik. Tidak kita kejar-kejaran di akhir tahun. Ini yang sudah
berjalan sangat lama dan ingin kita hilangkan," kata Presiden.
Untuk diketahui, Daftar Isian
Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR tahun 2020 tercatat mencapai Rp120
triliun. Kepala Negara mengatakan bahwa Kementerian PUPR merupakan salah satu
kementerian dengan anggaran terbesar di mana anggaran yang ada tersebut akan
digunakan untuk membangun infrastruktur Indonesia secara merata.
"Itu memang dipakai untuk
pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau
Rote," tandasnya.
Dalam sejumlah kesempatan,
Presiden Joko Widodo selalu menyerukan agar proses pengadaan barang dan jasa
pemerintah dilakukan sedini mungkin dengan perencanaan waktu yang tepat.
Seperti saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2019 pada 6 November 2019 lalu misalnya, Kepala Negara bahkan menyebut
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan segera dan tepat waktu
dapat menjadi pendorong serta penggerak perekonomian nasional.
"Tantangan besar yang harus
kita jawab adalah memastikan proses maupun timing pengadaan barang dan jasa.
Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini
menyangkut pertumbuhan ekonomi," ucapnya kala itu.
Bandung, 29 Januari 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden