Februari 2020


MPA, SUMBAR  – Meskipun sejak subuh hujan gerimis terus mengguyur Kota Bukittinggi namun semangat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman dan Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah dan seluruh peserta gowes untuk mengikuti Bukit Barisan Gowes Ranah Minang (BBGRM) 2020 tidak menyurutkan  nyali para peserta untuk menaklukkan medan  sejauh 104 Km, Minggu (23/2/2020)

Start dimulai dari Jam Gadang kota Bukittinggi tepat pada jam 06.00 Wib para goweser terus mengayuh sepedanya menuju Simpang Baso Kab Tanah Datar. Setelah satu jam lebih mengasuh rombongan memasuki daerah Istano Baso Pagaruyung di Kec Tanjung Emas Kab. Tanah Datar yang dijadikan sebagai Cek Point (CP) 1. 

Kegiatan disini melakukan istirahat dan Baksos dengan membagikan sembako kepada warga yang diakhiri dengan sesi foto bersama.

Usai jeda waktu 30 menit Wakasad beserta rombongan kembali mangayuh malintasi kampuang ranah Minang  menuju Priangan yang sering disebut sebagai  salah satu Desa terindah di dunia.

Medan etape dua yang penuh dengan tantangan tanjakan  ini para pegowes harus menguras energi dan mempertaruhkan mental untuk menaklukannya. 

Usai menaklukkan  medan tanjakan peserta disuguhkan dengan medan turunan sampai ke Cek Point 2 di SDN Batu Taba Kegiatan disini sama halnya dengan kegiatan di CP 1 dengan melakukan Baksos pembagian sembako dan alat tulis.

Rute perjalanan  menuju finis disuguhkan dengan keindahan alam danau Singkarak yang terbentang luas.

Dermaga Danau Singkarak Kabupaten Solok, Sumbar sebagai tempat finish  diisi dengan acara hiburan dan pembagian doorprize  tepat pada jam 11.30 yang juga diselingi dengan penanaman pohon dan penaburan bibit ikan di Danau Singkarak.

Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman menyampaikan terimakasih kepada Pangdam, Danrem Pemerintah Daerah serta seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Orang nomor dua di jajaran TNI AD ini mengatakan bahwa kegiatan bersepeda ini tidak hanya sekedar olahraga tetapi atas inisiatif Danrem diisi dengan melakukan baksos sehingga bermanfaat terhadap masyarakat.

Gowes di Sumatera Barat ini juga  memiliki nilai jual ada gunung, jalanan ada danau yang kedepan bisa juga dijadikan ajang untuk kegiatan triathlon, ungkap Wakasad.(Pen 032)


MPA, SUMBAR  – Deklarasi dan peresmian Army Cycling Club yang dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman, merupakan salah satu upaya dalam turut serta mengembangkan olahraga bersepeda di tanah air.  

Hal tersebut disampaikan, Kapendam I/BB Kolonel Inf Zeni Junaidhi, S.Sos., M.Si, dalam rilis tertulisnya, Medan, Sabtu (22/2/2020).

Disampaikan Kapendam, deklarasi dan peresmian Army Cycling Club, oleh Wakasad dihadiri 45 klub Sepeda dari seluruh Komando Utama (Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) di Gedung Balai Kota Bukit Tinggi, Sumbar, Minggu, (23/2/2020).

“45 klub (sepeda) ini tentunya tersebar di seluruh tanah air dan secara bertahap dapat dikembangkan hingga ke seluruh jajaran TNI AD,” jelas Zeni.

Menurut Zeni, pengembangan olahraga sepeda di lingkungan TNI AD sangatlah memungkinkan, bahkan diharapkan dapat membantu mengembangkan olahraga sepeda di tanah air.

"Selain untuk di lingkungan TNI AD, Letjen TNI Tatang Sulaiman berharap,  agar dapat menggelorakan pola hidup sehat melalui olahraga sepeda," tegasnya. 

Dikatakan Zeni lebih lanjut, Wakasad menegaskan bahwa olahraga sepeda tidak hanya menjadi wahana menyalurkan hobi maupun pembinaan atlet potensial, namun juga bisa menjadi momen saling berbagi dan membantu berbagai program pembangunan  pemerintah.

"Seperti di berbagai even yang digelar Kalbar, Lombok, Papua dan beberapa tempat lain oleh TNI AD, (olahraga) dipadukan dengan bakti sosial dan promosi wisata serta membangun sinergi antar unsur," terang Zeni. 

“Di TNI AD sendiri, ada organisasi yang menangani cabang olahraga, KOMIAD (Komite Olahraga Militer Indonesia Angkatan Darat), namun untuk bersepeda belum ada,” imbuhnya.

Menurut Wakasad, lanjut Zeni, sebagai Kota Perjuangan, dijadikannya Bukit Tinggi sebagai tempat peresmian Army Cycling Club merupakan pilihan yang tepat.

"Nilai historis dan perjuangan yang melekat di kota ini, akan memompa semangat kita untuk berolahraga dan membantu mengembangkan olahraga sepeda ke seluruh penjuru tanah air," tutur Zeni. 

“Terutama untuk tumbuhnya atlet-atlet sepeda yang berkualitas dan berprestasi,” tambahnya.

Minggu (23/2/2020) pagi, Wakasad dan ribuan goweser dari Army Cycling Club, serta komunitas sepeda Ranah Minang,  mengikuti Bukit Barisan Gowes Ranah Minang (BBGRM) 2020.

“Selain bersepeda atau gowes sejauh 104 km, di setiap pits stop akan diselingi dengan kegiatan bakti sosial berupa penyerahan paket sembako dan kegiatan lainnya,” ujar Zeni. 

“Selain itu, dapat mempromosikan  keindahan bentangan alam dari Bukit Tinggi hingga Danau Singkarak, sebagai upaya untuk membantu pemerintah memajukan potensi dan keanekaragaman wisata di sini,” lanjutnya. 

Deklarasi peresmian Army Cycling Club ini, dihadiri oleh para Pangdam dan Kabalakpus jajaran TNI AD, unsur Forkopimda Sumbar, pejabat Kodam I/BB, Korem 032/Wbr, serta perwakilan klub sepeda Kotama dan Balakpus TNI AD.(**)


MPA, KAB SOLOK - Tak sepantahpun kata terucap mengenai baliho dari para Bakal Calon Bupati yang berjejeran di tiap titik, sekitaran ruas jalan Kabupaten Solok. 

Baliho nan terpasang nyaris tak berjeda, seakan semua kandidat berpacu saling diperkenalkan melalui gambar dirinya di pandangan orang orang yang berlalu lalang.

Apakah itu aneh? jawabnya, Tentu tidak. Keindahan sebuah baliho merupakan salah satu alat peraga yang handal buat menyampaikan pesan, kampanye kepada pablik.

Perjalanan menuju Kabupaten Solok didukung oleh cuaca yang sangat cerah serta penuh dengan canda tawa dari tim kerja media pencari fakta, Sabtu ini (22/2/20).

Tim media berkendara memakan waktu kurang lebih setengah jam meninggalkan Kota Padang untuk menuju Kabupaten Solok. Tepatnya, usai melewati pendakian yang dikenal dengan nama Sitinjau Laut.

Jejeran balihopun mulai tampak dengan manuver desain dan tag line menarik, semua gambar itu menyampaikan pesan akan membangkitkan Kabupaten Solok menuju Solok nan damai dan sejahtera.

Tapi, ada yang menarik dari salah satu baliho Balon Bupati tersebut. Yakni, Hendra Saputra – Mahyuzil Rahmat. Ketika itu, awak media berhenti untuk istirahat sejenak di sebuah warung tepat di depan balihonya.

Belum lama terhenyak duduk di bangku, wartawan yang satu bernama Akmal dan satu lagi bernama Indra Tanamo, tiba-tiba Akmal sontak bertanya kepada seorang Ibu penjaga warung tersebut.

“Ibu kenal dengan bapak bapak yang ada di baliho depan ini,” tanya Akmal sembari menunjuk ke arah baliho Hendra – Mahyuzil.

“Kenal Pak, salah satu dari beliau adalah buya kita. Seorang guru yang banyak mengajarkan ilmu agama dan kebaikan hidup kepada murid muridnya. Kami sangat kenal Pak,” jawab Ibu itu sambil mengantarkan kopi kami.

Di warung itu juga ada seorang bapak tua bernama Kairul, yang tengah duduk lebih dulu sebelum kedatangan kami . Lalu, bapak itu ikut mengangguk anggguk mendengar percakapan Akmal, dan Indra, sepertinya dia pun mengerti apa yang sedang jadi topik pembicaraan.

Lantas, Kairulpun ikut ditanyai. “Bapak juga kenal dengan kedua orang yang ada di dalam baliho itu,” tanya wartawan.

“Sangat kenal Pak, bahkan saya dekat dengan beliau,” jawab Kairul yang bekerja sebagai petani.

“Hendra – Mahyuzil itu sudah menjadi tokoh bagi kami, jauh hari sebelum gambarnya dipajang,” ungkapnya.

Diakui Kairul, bahwa baliho tersebut dipasang oleh kemenakannya sendiri yang merupakan salah seorang tokoh pemuda di daerahnya.

“Baliho ini dipasang atas kemauan kami dan tanpa dimintai biaya kepada Buya. Sebab, kami ikhlas dan sangat mendukung buya untuk memimpin daerah kami,” tandas Kairul.

Tak lama kemudian, tim awak media inipun melanjutkan perjalananya ke daerah Sukarami, Kabupaten Solok. Membawa sebuah pertanyaan tentang “apa keunggulan dari kandidat yang mencalonkan diri melalui jalur independen?.”

Yaitu, Hendra Saputra yang berpasangan dengan Buya Mahyuzil Rahmat.

Tak lama berselang, awak mediapun telah sampai di rumah Sukrawardi salah seorang pendukung sekaligus orang terdekat Hendra – Mahyuzil.

Obrolan silaturahmi berlangsung sesaat sebelum sesi wawancara yang akan dilakukan. Suara seruputan kopi bergantian terdengar dari bibir para wartawan berulas keakraban. Sebab, Sukrawardi memiliki kepribadian terbuka dan sangat ramah. Raut wajah gembira yang ia pancarkan kala menyambut kedatangan awak media. Tulus bersikap lalu pandai bersahut, itulah gambaran dirinya. Padahal, iapun belum tahu bahwa ada kemungkinan bakal tersedak dengan pertanyaan yang akan diutarakan wartawan setelah itu.

Setelah kondusif, percakapanpun mulai terlihat serius. Untung saja ruangan terasa sejuk oleh terpaan angin menyepoi ditambah lagi dengan suhu udara Kabupaten Solok yang dingin. Suasanapun terasa sangat nyaman untuk berdiskusi.

“Apa yang mendasari Hendra – Mahyuzil untuk ikut serta dalam bursa kepemimpinan Kabupaten Solok ini?,” selonsong salah seorang awak media bertanya kepada Sukrawardi.

“Permintaan kami sebagai jemaah dan orang terdekat beliau,” jawab pria paruh baya itu tersenyum.

“Lalu, apa motivasinya para jemaah inginkan ke dua tokoh ini menjadi pemimpin daerah?,” sambung awak media.

“Kami ingin baik, inginkan negeri berakhlak, negeri yang pintar, negeri yang maju, negeri yang makmur dan negeri yang siap dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Di tangan mereka (Hendra – Mahyuzil), semuanya itu ada. Sebab, selain dari ilmu agamanya yang dalam, buya kami itu juga memiliki kompetensi baik di bidang birokrasi maupun sosial kemasyarakatan,” papar Sukrawardi

Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan untuk memilih jalur independen ketimbang alur partai politik.

“Jadi, kami kira itu cukup untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin di negeri ini. Makanya, kami hanya ingin maju melalui jalur independen, karena kami merasa beban yang akan dihadapi oleh buya kami hanyalah bagaimana menjadikan daerah yang hebat tanpa ada beban politik lainya”, jelas Sukra… Bersambung…

Penulis : Tim  Pencari Fakta


MPA, KAB SOLOK,  – Pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati Solok, Hendra Saputra SH, M.Si dan Mahyuzil Rahmat, S.Ag yang maju dari jalur perseorangan (independent) telah resmi mendaftar/menyerahkan blanko dukungan ke KPU Kabupaten Solok, Jumat (21/02/20)

Calon Bupati dan wakil nya ini mendaftar ke KPU diantarkan langsung oleh ratusan pendukung serta relawannya dibawah komando Nazaruddin Datuak Rajo Nan Gadang.

Berdasarkan hasil pantauan di KPU Kabupaten Solok, pasangan yang biasa disebut "RAMAH" langsung melakukan submit data dukungan KTP. Semua data dukungan diperiksa oleh KPU melalui berkas-berkas yang dibawa oleh tim RAMAH.

Ketua Dewan Relawan RAMAH, Sukhrawardi, mengatakan, pasangan ini Insya Allah tidak dikekang oleh kepentingan dan ideologi-ideologi tertentu, yang ada adalah murni untuk kepentingan Negeri dan rakyat khususnya Kab. Solok. Tuturnya, singkat.

Komisioner KPU Kab. Solok, Defil saat dikonfirmasi via seluler membenarkan, bahwa Balon Bupati dan Wakil Bupati “Hendra Saputra – Mahyuzil Rahmat” telah menyerahkan dokumen atau berkas persyaratan pencalonan.

“Pihak kami (KPU) sudah menerimanya, dan sekarang kami sedang melakukan pengecekan ke absahan berkas berkas pencalonan pasangan ini”, jelas Defil, beliau menambahkan, adapun proses pengecekannya, akan berlangsung selama 2 hari.

Ditempat terpisah, seorang tokoh politik dan pemerhati Kab. Solok Hendrius.AS sekaligus Wali Nagari Simanau periode 2007-2013 menyebutkan. Jalur independen memiliki kelebihan tersendiri pada hajatan politik negeri ini.

Dia menjelaskan bahwa bukti dukungan rakyat ke pasangan calon adalah suara ril di lapangan. Begitu juga dengan sebaran dukungan di setiap nagari.

Modal bukti dukungan tersebut, kata dia, akan menjadi rujukan untuk menjajaki kantong suara dan potensi wilayah untuk menggarap suara.

“Kalau melihat bukti dukungan ril sebagai modal suara, Insya Allah suara yang diprediksi akan dapat diperoleh. Selanjutnya Calon independen memiliki kelebihan, yakni modal dukungan politik yang dimiliki, berasal dari rakyat”. Kata Hendri, sapaan akrabnya.

Apalagi saat ini, syarat perseorangan jauh lebih berat dari periode sebelumnya. Khususnya jumlah numerik minimal bukti dukungan, jauh lebih besar. Nah, Itu menunjukan bahwa calon independen memiliki dukungan ril pemilik suara.

Salain itu, pasangan calon independen bisa mengukur basis dukungan, begitu juga kantong suara, selanjutnya, menjadi kekuatan yang ril bagi calon bersangkutan” kata dia.

Dijelaskan pula, tidak mudah menjadi calon (maju di jalur independen/perseorangan), dengan mengumpulkan bukti dukungan, sebab butuh waktu panjang, menguras tenaga dan pikiran. Begitu juga dengan pengawalan verifikasi administrasi dan faktual, konsolidasi politik dan militansi tim. Tutup Hendrius AS. (Mal/Ar).



MPA, PADANG – Sebagai bentuk kemitraan dengan media pers, Polda Sumbar menggelar Silaturahmi bersama awak media guna memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang ke- 74, hadir dalam acara, Kapolda Sumbar beserta jajarannya, Kabid Humas, ketua PWI Sumbar, wartawan media Cetak, dan Media Online, bertempat di Malpoda Sumbar, Kamis (21/02/2020).

Diacara Silaturahmi Kapolda Sumbar Tomy Hermanto, MH mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) kepada awak media pers, Polda mengatakan, media merupakan sarana yang dapat membantu kenerja polri melalui informasi dan berita, tentu berita yang di maksud hendaknya disampaikan sesuai dengan fakta, berimbang dan terpecaya. 

Karena sebentar lagi akan ada perhelatan besar, yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sumbar, Kapolda berharap kepada media untuk bersikap netral dalam menyajikan berita, supaya tidak terjadi hoaks yang dapat memperkeruh suasana”, jelas Polda.

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar di kesempatan itu menyapaikan kepada pihak polda sumbar, dalam menyingkapi persoalan media masa hendaknya tetap berpedoman pada UU No.40 tahun 1999 tentang pers dan juga kode Etik Jurnalistik.

Apabila pak Kapolda beserta jajaran menghadapi persoalan terkait pemberitaan media masa atau menerima aduan seputar pemberitaan pers, kami disini mewakili segenap insan pers Sumatera Barat mengingatkan supaya penanganannya berpedoman pada UU Pers, dan kode etik Jurnalistik” Terang Ketua PWI Sumbar.

Dipenghujung acara, Kapolda bersama Ketua PWI melakukan pemotongan tumpeng, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada wartawan yang aktif dalam pemberitaan Polda Sumbar. (RED)


JAKARTA – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Metro Jakarta Barat, KBP Audie S Latuheru, memimpin langsung serah terima jabatan (Sertijab) Kasat Narkoba dan Kapolsek Palmerah, Kamis (20/02/2020). Acar sertijab berlangsung di Ruang Serbaguna Gedung Mapolres Metro Jakarta Barat.

Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz  diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bondowoso, Polda Jawa Timur. Sementara jabatan Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat diemban oleh Kompol Ronaldo Maradona.

Selain itu, Kapolsek Palmerah Kompol Ade Rosa akan menduduki jabata baru sebagai Kasie nego Subdit Dalmas Ditsamapta Polda Metro Jaya. Jabatan Kapolsek Palmerah akan diduduki oleh Kompol Supriyanto.

Dalam sambutannya, KBP Audie S Latuheru menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

“Selain sebagai implementasi dalam rangka pengawasan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri,” ucap Audi dalam arahannya.

Tantangan tugas kedepan, lanjut penyandang pangkat melati tiga ini, tidak akan mudah. Bahkan sebaliknya akan semakin kompleks dan tidak ringan. “Untuk itu perlu antisipasi dan responsi cepat, tepat serta akurat terhadap kemungkinan segala perkembangan yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, negara dan masyarakat,” tambah Audi.

Pada bagian lain arahannya, Audi menekankan agar para anggota Polri wajib memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. “Berikan pelayanan publik yang lebih Responsif, Modern, dan Profesional. Cegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum agar makin memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” tegas Audi. (APL/Red)


JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang direncanakan berlangsung pada hari Sabtu-Minggu, 4-5 April 2020 mendatang. Rekernas yang akan digelar di Jakarta itu adalah dalam rangka koordinasi, konsolidasi, dan pengembangan personil kepengurusan organisasi PPWI di seluruh wilayah nusantara.

Selain itu, rekernas juga sekaligus akan menjadi wadah bagi para pengurus dan anggota PPWI untuk bertukar pikiran, ide dan pengalaman dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2020-2021 mendatang, baik untuk tingkat nasional maupun untuk masing-masing kepengurusan di daerah.

Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dalam kiriman releasenya ke media ini, Jumat, 20 Februari 2020. "DPN PPWI melalui Panitia Pelaksana akan segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) selama dua hari, pada 4-5 April 2020 mendatang. Rakernas akan digelar di Jakarta," ujar Wilson.

Acara pembukaan Rakernas direncanakan berlangsung pada Sabtu, 4 April 2020, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta Pusat. "Kawan-kawan PPWI se-Nusantara sangat berharap Bapak Presiden berkenan hadir dan membuka acara tersebut," imbuh Wilson.

Dari rancangan rundown acara yang dikirimkan ke redaksi, para peserta Rakernas akan diberikan pembekalan oleh beberapa pembicara. Selain Presiden Jokowi yang akan menjadi Keynote-speaker, acara akan diisi dengan pemaparan tentang strategi dan kebijakan nasional di bidang pengelolaan informasi oleh Pemerintah Pusat, penanganan narkoba, terorisme, dan program pemantapan Ideologi Pancasila. Peserta juga akan diberikan materi manajemen dan pengembangan organisasi, serta manajemen dan entrepreneurship pekerja media massa.

Sementara itu, Sekjen PPWI Fachrul Razi menjelaskan bahwa para peserta yang diundang hadir diantaranya adalah ketua dan pengurus DPD PPWI Provinsi, ketua dan pengurus DPC PPWI Kabupaten/Kota, Koordinator Simpul PPWI Kecamatan, dan Anggota PPWI Se-Indonesia. "Rakernas ini terbuka untuk seluruh pengurus dan anggota PPWI yang dibagi dalam 2 kelompok, yakni peserta dan peninjau," ujar Fachrul Razi yang juga adalah Senator DPD RI dari Aceh itu.

Adapun ketentuan dan persyaratan umum bagi  peserta dan peninjau, antara lain adalah setiap peserta membawa surat rekomendasi dari DPD/DPC/Simpul PPWI masing-masing wilayah. Setiap peserta tentu saja harus memiliki ID Card PPWI yang masih aktif (valid). "Bagi anggota PPWI yang di wilayahnya belum ada kepengurusan DPC/DPD atau Simpul, dapat langsung meminta rekomendasi dari DPN PPWI," tambah Fachrul.

Selanjutnya, para peserta diharapkan mendaftarkan keikutsertaannya ke panitia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan mengirimkan formulir pendaftaran ke email panitia dan/atau via grup WA yang dibuat khusus untuk acara ini. "Pendaftaran peserta penting, agar panitia dapat mempersiapkan pelayanan kawan-kawan peserta dengan baik," pungkas kandidat Doktor bidang ilmu politik ini.

Pada bagian lain, Ketum Wilson Lalengke meminta kepada para peserta untuk membawa 1 set uniform resmi PPWI (baju kemeja dan topi) dan pakaian olahraga saat mengikuti acara nanti. "Nanti ada kegiatan outbond di Sentul, jadi perlu baju olahraga,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.

Untuk informasi lebih lanjut, sekiranya ada yang belum jelas benar, kiranya dapat ditanyakan langsung kepada Panitia melalui email: panitia.rakernas.ppwi@gmail.com, atau SMS/WA ke 081371549165 (Shony), 085772004248 (Wina), 085777990005 (Marsono), atau kirim pesan via 

JAKARTA  –  Kasus dugaan kriminalisasi terhadap dua aktivis Pelopor Angkatan Muda Indonesia John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij yang sedang ditangani Resmob Polda Metro Jaya sampai juga ke telinga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Ketum DPP PAMI John F. Rumengan Ketika Menemui Mahfud MD Sebelum Dilantik Menjadi Menkopolhukam

Bahkan informasi mengenai penahanan kedua tersangka yang dilakukan polisi atas laporan pencemaran nama baik dari Rektor Unima Paulina Runtuwene sudah pula disampaikan ke Menkopolhukam Mahfud MD. Kedua tersangka dilaporkan  memposting foto-foto di akun facebook terkait  aksi demonstrasi PAMI di sejumlah tempat di Jakarta  untuk mendesak Menristekdikti dan Presiden melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dianggap mencemarkan nama baik pelapor.

Menanggapi informasi tersebut, Mahfud menyarankan agar bukti-bukti tentang Rekomendasi Ombudsman tersebut diserahkan ke pihak Kepolisian. "Untuk membuktikan keduanya (tersangka) benar silahkan keluarga temui polisi dan serahkan bukti-bukti dari Ombudsman tersebut," kata Mahfud menjawab konfirmasi melalui telpon genggamnya Kamis (20/02/2020) malam.

Mahfud juga sempat menanyakan nama rektor yang melaporkan kasus tersebut serta kronologis permasalahan sehingga kedua tersangka bisa ditahan.

Menutup pembicaraan, Mahfud meminta pihak keluarga tersangka bersabar sambil menunggu penyelesaian proses di Kepolisian. (DPI)

Keluarga John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij
  
JAKARTA  - Menanggapi keterangan pers yang disampaikan pihak Polda Metro Jaya terkait penangkapan dua tersangka pencemaran nama baik Rektor Unima melalui facebook, John Fredi Rumengan dan Devi Roni Siwij pada Selasa (18/02/2020) sore di Polda Metro Jaya, pihak keluarga meminta wartawan dan media nasional memberitakan permasalahan tersebut secara berimbang.

Menurut pihak keluarga kedua tersangka, pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus, tidak mengungkapkan fakta secara keseluruhan. Threesje Muntuan, isteri tersangka John Fredi Rumengan mengatakan, pihak Polda Metro Jaya sengaja menutup-nutupi fakta dan bukti data bahwa ada Rekomendasi Ombudsman RI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Atas dasar itu suami saya selaku Ketua Umum LSM PAMI melakukan aksi demonstrasi di sejumlah tempat di Jakarta untuk mendesak pihak terkait agar rekomendasi Ombudsman tersebut segera dilaksanakan oleh Menristek Dikti sebagai terlapor dan Presiden sebagai atasan terlapor,”  ungkap Threesje kepada wartawan saat menggelar jumpa pers di Jakarta (19/02/2020) bersama Margaretha Oktaviani Sumilat, isteri tersangka Devi Roni Siwij.

Theresje mengaku, apa yang dilakukan suaminya adalah murni untuk menjalankan peran serta lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan yang terjadi di Kemenristek Dikti. “Saya yakin suami saya dikriminalisasi dan pihak Polisi seharusnya menangkap terlebih dahulu seluruh pimpinan Ombudsman RI yang mengeluarkan rekomendasi soal ijazah Rektor Unima yang dianggap bermasalah,” tandasnya.
  
Treesje juga membantah suaminya ditangkap dan diringkus oleh petugas Resmob Polda Metro Jaya. Meurutnya, Fredi Rumegan selaku Ketua Umum DPP Pelopor Angkatan Muda Indonesia dipanggil menghadap Penyidik Polda Metro Jaya Brigadir Goncang Widodo pada Rabu (05/02/2020). “Pada hari yang sama suami saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan, jadi bukan ditangkap atau diringkus layaknya teroris,” ujar Threesje

Sedangkan terhadap tersangka Devi Roni Siwij,  menurut pengakuan Margaretha, suaminya tidak benar ditangkap dan diringkus di Manado oleh polisi dari Resmob Polda Metro Jaya. Karena pada tanggal 13 Februari 2020, Margaretha mengatakan,  suaminya sempat ditemui Penyidik Polda Metro Jaya Brigadir Goncang Widodo dengan maksud menyampaikan bahwa Devi akan diperiksa sebagai saksi namun pemeriksaannya harus dilakukan di Jakarta.

“Kami berangkat ke Jakarta bersama penyidik pada tanggal 14 Februari 2020 dan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap suami saya pada tangal 15 Februari 2020, polisi langsung menetapkan Devi sebagai tersangka dan melakukan penahanan,” urainya.

Terkait tuduhan pencemaran nama baik oleh kedua tersangka atas laporan Rektor Unima Paulina Julyeta Amelia Runtuwene, menurut Margaretha, sesungguhnya hal itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap suaminya selaku dosen dan aktivis LSM. Pasalnya, pimpinan DPP PAMI adalah pelapor dugaan ijazah palsu dan pengangkatan guru besar bermasalah atas nama Paulina Julyeta Amelia Runtuwene di Ombudsman Republik Indonesia. 

Bahkan, lanjut Margaretha, pihak Ombusman telah melakukan pemeriksaan yang mendalam dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene yang dilakukan oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

“Atas dasar itu, DPP PAMI melakukan sejumlah aksi unjuk rasa di sejumlah lokasi di Jakarta, kemudian foto aksi tersebut diposting suami saya di facebook miliknya ketika berada di Manado,” ungkapnya. Oleh karena itu, Margaretha mempertanyakan penanganan perkara suaminya oleh Polda Metro Jaya padahal kejadian perkara terjadi berlangsung di Manado.

Selain itu, menurutnya lagi, atas dasar Rekomendasi Ombudsman tersebut suaminya Devi Roni Siwij selaku Sejen DPP PAMI membuat laporan polisi Nomor : STTLP/472.a/VII/2019/SPKT di Polda Sulut terkait dugaan tindak pidana pendidikan dengan terlapor Paulina Julyeta Amelia Runtuwene, tertanggal 8 Juli 2019.

Namun, kata Margaretha, laporan polisi tersebut dihentikan penyelidikannya dikarenakan ada ketarangan dari oknum pejabat di Biro Hukum Kemendikbud RI Polaris Siregar kepada penyidik Polda Sulut bahwa Universite De Marne La Vallee Paris Perancis terdaftar dalam laman Kemenristek Dikti karena sebelumnya sudah pernah menyetarakan ijazah Doktor atas nama Budhi Prihartono dan Bintal Amin. Padahal, setelah ditelusuri, Universite De Marne La Vallee Paris Perancis tidak ada kerja sama dengan Kemendikti dan kedua dosen tersebut adalah bukan lulusan Universite De Marne La Vallee Paris Perancis. Yang benar adalah Budhi Prihartono merupakan lulusan Universite De Droit Marseile Perancis dan Bintal Amin lulusan Universitas Putra Jaya Malaysia. Fakta itu membuktikan bahwa Polaris telah memberikan keterangan palsu dalam pemeriksaan polisi.

Atas dasar penghentian penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu di Polda Sulut dengan terlapor Rektor Unima, Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Rektor Unima.

Pihak keluarga tersangka juga mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pencememaran nama baik yang dilaporkan Paulina Julyeta Amelia Runtuwene tersebut tidak ditangani oleh pihak Direskrimsus sebagaimana seharusnya prosedur penanganan kasus pelanggaran UU ITE, namun ditangani oleh Resmob Polda Metro Jaya.

“Selain itu sudah ada penegasan dari pihak Mabes Polri dalam berbagai kasus pelanggaran tindak pidana UU ITE, tersangkanya tidak perlu ditahan,” ungkap kedua isteri tersangka.

Kedua isteri tersangka juga berharap pihak Polda Metro Jaya dapat mengindahkan surat dari Ombudsman RI Nomor : B/290/RM.03.03/0834.2016/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 Perihal Penanganan Perkara atas nama Sdr. Fredy John Rumengan, Ketua Umum DPP PAMI. Dalam suratnya, Ombudsman secara tegas menyatakan Fredi John Rumengan selaku Ketum DPP PAMI adalah salah satu pelapor di Ombdusman RI. Atas laporan tersebut Ombdusman RI telah melalui proses pemeriksaan yang mendalam, selanjutnya telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tentang maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Dalam surat itu juga, Ombudsman meminta Kapolda Metro Jaya agar proses hukum terhadap Fredi John Rumengan dilaksanakan dengan objektif dan adil, dan mempertimbangkan permohonan penagguhan penahanan, serta menunda pemeriksaan. Hal ini mengingat substansi atau materi yang dituduhkan kepada John Fredi Rumengan terkait dengan tindakan maladministrasi yang selengkapnya sudah disampaikan oleh Ombdusman RI kepada Kementrian Ristekdikti, masih dalam proses penyelesaian. Surat Ombudsman tersebut juga ditembuskan kepada Kapolri dan Mendikbud RI di Jakarta.

“Bersama ini kami pihak keluarga tersangka meminta Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar menghentikan terlebih dahulu proses penyidikan terhadap kedua tersangka dan memproses lebih lanjut laporan polisi terhadap Paulina Julyeta Amelia Runtuwene untuk keadilan dan penegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas Treesje dan Margaretha.



Sumber : Dewan Pers Indonesia
Ketua umum Heintce G Mandagie


SUMBAR - Pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, akan segera berlangsung di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Demi terselenggaranya proses Pilkada serentak yang lancar, aman dan kondusif ini, pihak kepolisian Sumbar dan jajarannya memastikan akan netral.

Hal ini disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH, saat memimpin Gelar Opsnal (GO) Polda Sumbar, Rabu (19/2) di Polres Padang Panjang.

"Dalam Pilkada nanti, saya tegaskan anggota Polri (Polda Sumbar) jaga netralitas," tegas Kapolda Sumbar.

Dihadapan Irwasda, Karoops Polda Sumbar dan para Kapolres, Kapolda menyampaikan apabila ditemukannya anggota Polri di jajaran Polda Sumbar yang terlibat atau mendukung salah satu paslon selama masa Pilkada, pihaknya memastikan tidak segan-segan akan menindak tegas.

"Anggota Polri tidak boleh ada yang ikut politik praktis," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, netralitas Polri di Polda Sumbar mengacu pada Pasal 28 UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dalam kehidupan politik bersikap netral, tidak melibatkan diri, tidak menggunakan hak pilih/dipilih).

Pasal 6, Pasal 12, Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Wajib bersikap netral, dilarang libatkan diri dalam politik praktis).

Kemudian, Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VI/2014 tentang Pedoman netralitas anggota Polri dalam Pemilu dan Pemilukada. 

Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor : STR/07/I/Ops.1.3/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2020.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar



PADANG – Komisi Pemilihan Umum Sumbar siang ini bakal ramai. Pasalnya, pasangan Calon (Paslon) perseorangan di Pilkada Sumbar 2020, Irjen Fakhrizal-Genius Umar, Rabu siang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Jalan Pramuka Padang.

Komisioner KPU Sumbar Izwaryani menyebutkan pasangan calon perseorangan Irjen Pol Fakhrizal dengan Wali Kota Pariaman Genius Umar memiliki 336 ribu surat dukungan dari masyarakat. Iswaryani mengatakan untuk pasangan Fakhrizal dengan Genius Umar pihaknya sudah dikonfirmasi.

“Sudah dikonfirmasi, Fakhrizal-Genius Umar akan mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan pada Rabu (19/2),” ujarnya.

Untuk proses pendaftaran Paslon perseorangan ini kata Pak Adiak, harus melampirkan surat dukungan, daftar nama pendukung dan rekap jumlah pendukung sesuai format yang diberikan KPU. Berkas syarat minimal dukungan adalah 316.051 surat dukungan yang tersebar di 10 daerah di Sumbar.

Ia mengatakan setelah calon menyerahkan berkas dukungan maka pihaknya akan lakukan penghitungan jumlah dukungan.

Apabila jumlah dukungan melebihi batas maka pendaftaran diterima namun jika jumlahnya kurang dan jadwal pendaftaran masih ada maka berkas akan dikembalikan untuk diperbaiki hingga penutupan jadwal.

“Jika jumlah kurang dari ambang batas dan jadwal pendaftaran telah lewat maka pasangan calon akan dinyatakan gagal mendaftar,” kata dia.

Sementara itu informasi dari data center IT Fakhrizal-Genius Umar, secara persiapan ke KPU sudah 100 persen oke. Red

Sumber :
SuhaNews
MimbarSumbar


PADANG - Demi mewujudkan Unitas Padang sebagai Kampus Asean Entrepreneural university, maka jalinan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, lembaga bisnis, lembaga nirlaba dan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional merupakan agenda utama yang akan dikerjakan secara berkelanjutan oleh Rektor Unitas Padang, Sefris Yonaldi. 

Bertempat di Haryono room Unitas Padang digelar workshop tentang kewirausahaan sosial dengan pemateri dari kimia farma dan Sahabat Alam dan dihadiri oleh 200 peserta mahasiswa dan dosen. sekaligus MOU antara Unitas Padang dengan Lembaga Sahabat Alam (LSA). Dimana kerjasama ini nantinya akan menyediakan labor praktek wirausaha sosial bagi mahasiawa dan para dosen, Selasa (8/2/2020).

Dengan adanya kegiatan ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa sebagai wirausahawan. Kegiatan ini nanti akan menyediakan lulusan yang memiliki skill, ketrampilan  yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan kerja, yang terpenting setelah tamat menjadi sarjana S1 mereka akan beroreantasi menjadi jobcreator.

Visi misi Unitas Padang merupakan bentuk respon terhadap kebijakan, Mas Nadiem Makarim Menteri Kemendikbud tentang Kampus merdeka dan merseka belajar.

Hal ini dikatakan Nadiem bahwa kebijakan ini sebagai komitmennya untuk mencetak pemimpin masa depan, serta bentuk implementasi visi-misi Presiden Joko Widodo, yaitu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul. 

Artinya apa yang kita pelajari apapun yang kita lakukan itu sering kali hanya starting poin kita. Lalu kenapa kita tidak mengebiri kemerdekaan mahasiswa kita untuk melakukan berbagai macam hal di luar prodi di luar kelas, di luar kampus. Inilah namanya kemerdekaan mahasiswa," kata Nadiem.

Nadiem mencontohkan kegiatan dua semester di luar kelas seperti magang atau kerja praktik dan juga mengajar di salah satu sekolah di daerah terpencil. Selain juga melakukan riset dengan dosen ataupun membantu mahasiswa S-2 atau S-3 melakukan penelitian.

"Mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan dosen untuk menciptakan suatu kurikulum sendiri, suatu projects independent study. Mereka bisa berkontribusi di desa selama satu tahunan atau melakukan projek desa. Tukar belajar antara universitas dan mancanegara. Satu semester abroad, satu tahun abroad, bisa," kata Nadiem. (Pras)

JAKARTA - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sepenuhnya mendukung penyusunan dan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta tidak mendukung segala statement yang disuarakan di ruang publik oleh segelintir organisasi pers underbow Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia menolak RUU tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke dan Sekretaris Jenderal H. Fachrul Razi, Rabu (19/2/2020) dalam pernyataan sikap PPWI terhadap pernyataan Dewan Pers bersama Underbow-nya atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Wilson menambahkan, dikeluarkan pernyataan tersebut mengigat beredarnya secara luas undangan jumpa pers Pernyataan Sikap Bersama PWI, IJTI, AJI dan LBH Pers, pada Selasa 18 Febuari 2020 yang memuat beberapa poin berkenaan penolakan atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan pernyataan mereka bersama Dewan Pers yang seolah-olah mewakili seluruh wartawan Indonesia.

Ditegaskan Wilson, Dewan Pers, bersama segelintir organisasi pers underbow-nya tidak dibenarkan mengklaim diri mewakili masyarakat pers Indonesia. Apalagi kata Wilson, jumlah konstituen Dewan Pers hanya secuil saja dibandingkan dengan ratusan ribu wartawan dan jutaan pewarta warga yang tergabung dalam berpuluh-puluh organisasi pers berlegalitas Kementerian Hukum dan HAM yang tidak menjadi follower dan tidak mengakui eksistensi kepengurusan Dewan Pers saat ini.

Sambungnya, sehubungan dengan hal tersebut, dimaklumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pernyataan sikap bersama beberapa organisasi pers yang dimotori Dewan Pers tersebut tidak mewakili suara masyarakat pers Indonesia.

Akan tetapi, hal itu merupakan suatu pemikiran sesat yang dikembangkan oleh segelintir organisasi underbow Dewan Pers selama ini yang menyimpang dari ketentuan UU No. 40 tahun 1999 terkait kewenangan Dewan Pers. 

"Dari 21 pasal UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers tersebut, tidak ada satu pasal atau ayat atau huruf pun yang memberikan kewenangan bagi Dewan Pers untuk membuat peraturan teknis tentang pers," tegas Wilson.

Dewan Pers, tambahnga, bukanlah regulator pers. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU No. 40 tahun 1999, pembuatan dan penetapan peraturan teknis bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers masing-masing untuk menjadi pedoman teknis kewartawanan bagi anggota di internal organisasi masing-masing. 

"Di organisasi pers inilah makna kemerdekaan dan independensi pers itu dipatrikan, sebagai kanalisasi suara rakyat yang merdeka dan berdaulat, terhindar dari kepentingan politik, kekuasaan, agama, suku, ras, dan anasir sektarian lainnya," ujarnya.

Secara umum, tambahnya lagi, PPWI mendukung penyusunan dan penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, serta tidak mendukung segala statement yang disuarakan di ruang publik oleh segelintir organisasi pers underbow Dewan Pers bahwa wartawan Indonesia menolak RUU tersebut. (JML/Red)


PADANG - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa meresmikan pemakaian Musala Al Istighfar yang terletak di Jalan Taruko Rodi, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Selasa (18/2/2020).

Hendri mengatakan, dengan diresmikan musala ini diharapkan masyarakat setempat lebih giat lagi melaksanakan ibadah kepada Allah Swt terutama dalam melaksanaan ibadah shalat lima waktu secara berjamaah.

"Ramaikanlah musala ini untuk shalat berjamaah, baca Quran dan kegiatan keagamaan lainnya. Bawa anak-anak sehingga musalah akan ramai dan ini sangat penting untuk mengikat hati anak-anak kita ke masjid," jelas Wawako.

Menurutnya, dengan ramainya musala atau masjid disuatu daerah akan dapat menolak bencana. Ramainya musalah menandakan suatu penduduk itu beriman sehingga Allah Swt tidak akan menurunkan azab kepada mereka.

"Untuk itu ramaikanlah terus masjid musala sehingga tempat kita akan terhindar dari bencana dan bahaya-bahaya lainnya," ulas orang nomor dua di Kota Padang itu.

Wawako Hendri juga berpesan kepada para orang tua untuk selalu memerhatikan pergaulan anak-anak mereka. Jangan sampai anak-anak terjerumus kedalam pergaualan bebas yang dapat merusak masa depan mereka.

"Jika mereka lambat pulang tanya mereka, kenapa lambat pulang, main kemana, main dengan siapa sehingga anak-anak kita betul-betul diawasi," katanya.

Terakhir, Wawako Hendri mengharapkan, masyarakat Kelurahan Koto Lua khususnya, Kota Padang umumnya untuk terus mengimplementasikan program '18-21' didalam keluarga.

"Program ini sangat positif untuk mendekatkan anak-anak dekat dengan orang tua. Sehingga anak-anak akan merasakan sepenuhnya kasih sayang orang tua sehingga mereka lupa dengan pergaulan-pergaulan yang dapat merusak mereka," tukuknya.

Sementara itu, Camat Pauh Jasman mengatakan, sangat menyambut baik dengan berdiri musala Al Istighfar ini. Dengan berdirinya musala ini berarti bertambah pula sarana ibadah di Kecamatan Pauh.

"Rawat, jaga dan gunakan sebaiknya mungkin untuk beribadah kepada Allah Swt," pesannya.

Sementara itu, mewakili Ketua Pengurus Masjid Al Istighfar Yani menyampaikan, Musala Al Istighfar berukuran 9 kali 9 meter dibangun berkat bantuan dana dari anggota DPRD Kota Padang Rafdi dan suwadaya masyarakat setempat.

"Alhamdulillah suwadaya masyarakat setempat terkumpul lebih kurang Rp.60 Juta dan siraman dana Anggota DPRD Kota Padang Rafdi lebih kurang Rp.30 Juta.Hari berkenan Waki wali Kota Padang Bapak Hendri Septa meresmikan pemakaian musala ini. Mewakili masyarakat setempat kami ucapkan terimakasih atas kedatangan bapak," ujarnya.

Hadir dalam peresmian musala tersebut, Anggota DPRD Kota Padang Rafdi, Camat Kecamatan Pauh Jasman, Lurah Koto Lua Sabir, Ketua LPM Zainal, Ketua RW 01 Edwar Rajo Alam, Ketua RT 04 Nofriadi, Pengurus Mushala Al-Istighfar, Babinsa-Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, alim ulama dan bundo kandung. (Mul/Humas Padang

Oleh :  Yohandri Akmal

Luar biasa, seru dan menarik. Tiga kalimat ini terlintas di pikiran saya terkait perseteruan antara Dewan Pers Indonesia (DPI) dengan Dewan Pers, yang hingga kini terus menghangat.

Sebelum saya memulai tulisan ini, baiknya kita teropong dulu bahwa DPI terbentuk berawal dari Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018 dan Kongres Pers Indonesia tahun 2019.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, Dewan Pers Indonesia atau DPI akhirnya resmi disahkan melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 waktu itu. Tentunya, umur DPI masih sangat muda jika dibandingkan dengan Dewan Pers.

Kehadiran DPI telah membawa angin segar bagi insan pers tanah air yang berada di luar konstituen Dewan Pers.

Faktanya, hingga kini ribuan media/ perusahaan pers telah tergabung dalam organisasi ini (DPI). Saya menyimpulkan bahwa DPI adalah pahlawan terhadap ribuan Perusahaan Pers. Bagi saya kesimpulan ini bukanlah hal yang berlebihan. 

Perseteruan tersebut ibarat dua orang petinju, antara DPI yang merupakan organisasi independent nan masih muda belia. Sedangkan Dewan Pers dengan usianya yang sudah sangat dewasa, namun kewalahan menghadapi kecerdasan dan kepiawaian DPI. Salah satu persepsi menarik yang terasa saat ini, yakni Dewan Pers dengan pengalaman panjangnya seakan terbaca, seperti dibuat kocar kacir menghadapi kepiawaian DPI.

Seperti diketahui, pernyataan terkhir Ketua Dewan Pers M. Nuh yang menyebutkan “Media Abal-abal Gerogoti APBD, Ini Peringatan Dewan Pers” yang di publish oleh beberapa media, salah satunya media online fajar.co.id. 

Dalam penulisannya menjelaskan “ada dua jenis verifikasi, yakni administrasi dan faktual. Media profesional adalah yang telah memenuhi unsur keduanya. Peraturan Dewan Pers No: 03/PERATURAN-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dengan gamblang memerinci persyaratan sebuah perusahaan pers”.

Temuan Fajar, ada beberapa pemda yang menjalin kontrak kerja sama dengan media abal-abal. Media abal-abal diartikan sebagai media yang tidak bermutu baik alias tak memenuhi standar perusahaan pers, tulis media tersebut.

Atas pernyataan Ketua Dewan Pers M. Nuh sekaligus akibat ulah tulisan kontroversial media online fajar itu, membuat ribuan media online dan media cetak yang tergabung di DPI (Dewan Pers Indonesia), meradang.  

Wilson Lalengke dan Heintje G. Mandagie dengan keras, membalas balik. Melalui pernyataannya, seakan menampar telak. Sehingga si objeknya dipersiapkan melalui publikasi oleh banyak insan pers, benar benar dipermalukan. Artinya, ibarat di sebuah ring tinju, sekali petinju melayangkan tinjunya membuat gigi dan rahang lawan patah kerontang.

Seperti diketahui, balasan pernyataan dua Tokoh Pers Nasional tersebut banyak dimuat oleh media online. Decak kagum dibenak saya, menjadikan jari tangan saya mengacungkan jempol setinggi tingginya. 

Saya akui, jauh waktu sebelumnya, saya memang bangga menjadi bagian dari DPI. Kebanggaan itu semakin bertambah, usai dipublishnya pernyataan terbaru kedua Tokoh Pers Nasional (Wilson Lalengke dan Heincje Mandagi) ini di banyak media.

Pada pemberitaan selasa kemaren, yang kini telah menjadi trending topik melalui judul mengigitnya “DP Ibarat Kambing Bandot Sedang Birahi”. 

Dewan Pers (DP) saat ini tidak ubahnya seperti seekor kambing bandot (jantan berumur lansia) yang sedang birahi, kebelet mau kawin. Urainya, dalam isi tulisan itu.

Pernyataan (pemberitaan) yang telah viral tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA kepada banyak media, sebagai respon atas kisruh pernyataan Ketua Dewan Pers M. Nuh. (Kesimpulan respon ini, juga dikutip dari banyak sikap insan pers yang tergabung dalam DPI).

Bagi Wilson, kata dia dalam pemberitaan itu, ucapan yang dilontarkan M. Nuh adalah provokatif.

Begitu juga tulisan Heintje G. Mandagie yang juga dipublish serentak pada Selasa kemaren, (17/02/20) dengan judul “Ada Peluang Besar di Antara “Pelacur Pers, Pengemis Sakti dan Dewan Pers”.

Nah, melalui tulisan ini tanpa ada unsur provokasi, saya mempertanyakan? Apakah mental dan pola pikir rekan rekan media yang tergabung dalam DPI, seirama dan semakin bersemangat seperti kedua tokoh kita ini atau sebaliknya, menciut?.

Sebenarnya, kita tidak mau ikut verifikasi Dewan Pers, bukan berarti tidak mampu. Akan tetapi, ada persoalan harga diri yang menjadi pertimbangan tersendiri dalam hal itu. Sebab, secara keseluruhan banyak media yang tergabung dalam DPI (Non DP) merupakan para senior hebat dan wartawan kritis. Sejatinya, untuk tunduk kepada DP bukanlah pilihan, tapi untuk tunduk pada kebenaran merupakan pilihan utama.

"Jangan mengaku cinta NKRI, jika masih bisa diatur oleh secuil kekuasaan. Dan jangan mengaku benar, bila membiarkan penindasan terjadi".



PADANG - Ketua Karang Taruna Kota Padang Yaldi Chaniago menyambut baik terus bergeraknya para pemuda-pemudi terbaik yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna di setiap kelurahan di Kota Padang.

Hal itu disampaikan Yaldi dalam sambutanya pada acara Pelantikan Ketua dan Pengurus Karang Taruna Pasie Nan Tigo, Kelurahan Pasie Pasie Nan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Minggu (16/2/2020).

Adapun Ketua Karang Taruna Pasie Nan Tigo terpilih Muhammad Yani beserta sejumlah pengurus itu dilantik Lurah Pasie Nan Tigo Taslim bertempat di Lapangan Sepak Bola Cendana. 

Ikut hadir menyaksikan Camat Kota Tangah Syahrul. Anggota DPRD Padang Rustam Effendi, Ketua PPM Kota Padang Yudha Putra, Ketua Karang Taruna Kecamatan Koto Tangah Yusrizal Akmal, LPM, Babinsa dan masyarakat Kelurahan Pasie Nan Tigo.

Yaldi Chaniago dalam sambutannya menyampaikan, memang seperti yang diharapkan Karang Taruna hendaknya bisa menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam meyelesaikan permasalahan sosial dan pengembangan potensi pemuda kedepan di kelurahan.

"Semoga Karang Taruna kelurahan se-Kota Padang terus aktif dan bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Dengan demikian para pemuda yang ada di kelurahan bisa bersatu padu membangun kelurahan masing-masing di bawah panji Karang Taruna," harap Yaldi.

Ketua Karang Taruna Kota Padang itu pun juga menyebutka bahwa pada bulan Maret 2020 inj akan dilaksanakan Penilaian Pilar-Pilar sosial berprestasi tingkat Kota Padang yang diikuti Karang Taruna Kelurahan perwakilan masing-masing kecamatan

"Kami berharap akan ada Karang Taruna Kelurahan dari Kecamatan Koto Tangah yang menjadi terbaik di tingkat Kota Padang nantinya. Semoga juga sampai ke tingkat nasional. Tentunya upaya ini mesti didukung oleh seluruh pemangku kepentingan bersama-sama," tuturnya.

Camat Koto Tangah Syahrul menyampaikan dalam sambutannya berharap dan menargetkan sampai bulan April 2020 ini seluruh Karang Taruna Kelurahan di Koto Tangah sudah melakukan temu karya untuk membentuk kepengurusan yang baru.

Di samping itu ia juga berharap Karang Taruna yang juga sebagai Parik Paga Nagari dalam Kelurahan diminta berperan aktif dalam penyelesaian Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kelurahan.

"Siahkan mengajukan penganggaran melalui Rakorbang Kelurahan, kita siap memfasilitasinya," tukuknya.

Senada dengan itu Anggota DPRD Kota Padang Rustam Effendi juga ikut menyampaikan selamat kepada Pengurus Karang Taruna Pasie Nan Tigo yang dilantik kali ini.

"Kami siap mendukung program-program dari Muhammad Yani dan kawan-kawan ke depan dalam memajukan organisasi serta bersinergi dengan pemerintah kelurahan. Kami siap menganggarkan dukungan melalui pokok pikiran (pokir) nantinya," cetusnya. (David/YC)


PADANG – Pemerintah Kota Padang mengajak masyarakat berpartisipasi mensukseskan Sensus Penduduk 2020 secara online oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu menyusul pelaksanaannya telah mulai 15 Februari 2020 dan akan berlangsung sampai dengan 31 Maret 2020 nanti.

“Kesuksesan pelaksanaan SP 2020 secara online memungkinkan kita mendapatkan data yang valid. Sebab kebutuhan akan data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan. Dengan data yang berkualitas, perencanaan pembangunan menjadi lebih tajam dan lebih tepat sasaran,” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi Daerah Kegiatan Sensus Penduduk 2020 Kota Padang di Hotel Pangeran Beach, Senin (17/02/2020).

Pada kesempatan ini, Mahyeldi mengapresiasi inovasi yang telah dikerjakan BPS dalam SP 2020. Kali ini, BPS memanfaatkan data administrasi kependudukan (adminduk) sebagai dasar pelaksanaan SP 2020. Selain itu dilaksanakan secara online agar masyarakat mudah berpartisiapasi.

“Saya bangga dengan inovasi yang telahbdikerjakan BPS. Selain memanfaatkan data BPS juga dilaksanakan secara online,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, masyarakat yang memiliki gawai dengan akses online bisa meminjamkan tetangga atau masyarakat yang lain untuk melakukan pendaftaran.

“Ini pola bermasyarakat yang saling tolong menoling atau kita sebut badunsanak,” ujarnya.

Adapun Rapat Koordinasi Daerah terkait SP 2020 ini dibuka secara resmi oleh Walikota Padang ditandai pemukulan gong bersama Kepala BPS Sumatera Barat, Pitono M.AP dan Kepala BPS Kota Padang yang baru Alfianto, S.Kom. M.Kom serta Kepala BPS yang sebelumnya Joni Suryadi, SE. MMI.

Mahyeldi dalam kesempatan ini juga melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi BPS. Hal itu menandai pelaksanaan SP 2020 di Kota Padang.(ril)



Ketum PPWI,Wilson Lalengke.  Photo Istimewa

JAKARTA , – Dewan Pers (DP) saat ini tidak ubahnya seperti seekor kambing bandot (jantan berumur lansia) yang sedang birahi, kebelet mau kawin. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S,Pd, M.Sc, MA kepada media, sebagai respon atas kisruh pernyataan Ketua DP M. Nuh terkait keharusan pemerintah menolak bekerja sama dengan media-media yang tidak terverifikasi DP.

Sebagaimana ramai diberitakan bahwa mantan mendiknas M. Nuh yang saat ini menjabat sebagai Ketua DP, memberikan pernyataan yang bersifat menghasut pemerintah, baik pusat maupun daerah agar tidak melakukan kerjasama dengan pengelola media yang belum terverifikasi DP. Hal itu disampaikan M. Nuh di Makassar beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut langsung menyulut reaksi keras dari beberapa pengelola media dan organisasi pers tanah air.

Bagi Wilson, kata dia, ucapan provokatif seperti yang dilontarkan M. Nuh bukanlah hal baru dan luar biasa. Dia melihatnya sebagai hal yang biasa saja, dan tidak perlu ditanggapi serius. “Sebagai ketua sebuah lembaga penampung para komprador yang kehilangan harga diri di tingkat nasional, wajar saja dia cari panggung pemberitaan. Jadi, itu biasa saja,” ungkap lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut trainer jurnalisme warga bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, dosen, PNS, mahasiswa, wartawan, ormas, dan masyarakat umum itu, DP sedang mengalami delusi akut sebagai pejantan tangguh. “Ibarat kambing tua ompong yang sedang birahi, dia lihat institusi pemerintah sebagai betina yang sedang dilirik untuk dikawini. Di lain pihak, dia memandang lembaga-lembaga publikasi media massa yang tumbuh bak cendawan di musim hujan ini sebagai kaum muda penuh energik yang menjadi pesaingnya. Jadi, sebagai kambing bandot, dia menunjukkan tanduk tuanya ke berbagai arah yang tujuannya menggertak media-media sambil memikat hati pemerintah pusat dan daerah,” urai Wilson beranalogi.

Untuk itu, jebolan pascasarjana Global Ethics dari Birmingham University Inggris itu menghimbau kepada rekan-rekan media dan organisasi pers yang ada, agar tidak reaktif atas pernyataan sang Ketua DP itu. “Biasa sajalah. Semua orang tahu, apa sih prestasi M. Nuh saat jadi mendiknas di bawah SBY lalu? Pendidikan di negeri ini makin bobrok. Bisa dibayangkan dunia pers kita akan makin rusak yàa,” kata Wilson yang pernah menjadi guru SMPN Sapat, SMP PGRI Pekanbaru, SMP YLPI Marpoyan, SMAN Plus Provinsi Riau, SMKN 2 Pekanbaru, SMK Kansai Pekanbaru, dan dosen paruh waktu di Bina Nusantara University, Jakarta ini.

Kepada kawan-kawan pengelola media, alumni penerima beasiswa Ford Foundation dan Erasmus Mundus ini menghimbau agar tidak berkecil hati atas kelakuan para pengurus DP bersama jaringan oknum organisasi pers partisannya itu. “Saya menghimbau kawan-kawan pengelola media, jangan sekali-sekali mengemis ke pemerintah, jangan biarkan idealisme Anda tergerus oleh rupiah, jangan tiru perilaku partisan kawan-kawan di dua-tiga organisasi pers anu itu yàa. Kita harus mandiri, melalui kerja goyong-royong saling mendukung satu dengan lainnya,” imbuh Wilson lagi.

Untuk menyiasati pembiayaan pengelolaan media, kata lelaki kelahiran Kasingoli, Morowali Utara, Sulteng itu, setiap pewarta jangan menggantungkan hidup-mati medianya dari bantuan atau kerjasama dengan pemerintah. “Media dan organisasi pers harus mengembangkan jiwa entrepreneurship anggotanya. Jangan gantungkan nasibmu dari kerja-kerja jurnalistik belaka, tapi manfaatkan jaringan dan aktivitas jurnalisme untuk mendapatkan peluang usaha maupun bisnis lainnya,” jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan SMK Kansai Pekanbaru belasan tahun lalu.

Sementara itu, Wilson juga menitipkan pesan ke aparat pemerintah, terutama pemerintah daerah, agar tidak terkecoh dan ikut genit-genitan bersama DP dan beberapa oknum organisasi pers konstituen DP itu. “Pemda harus sadar, para wartawan itu adalah bagian tak terpisahkan dari rakyat di daerah Anda masing-masing. Siapa lagi yang akan mengayomi dan memberdayakan mereka jika bukan pemerintah daerahnya? Anda bertanggung-jawab dunia akhirat atas rakyat yang ada di wilayah masing-masing, termasuk ribuan wartawan bersama keluarganya itu. Jangan ikutan genit bersama si bandot birahi itu,” pungkas Wilson yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu. (APL/Red)


Photo : MPA

MPA, PADANG  – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang, atau BP Jamsostek menggelar sosialisasi SIAPP 82 tentang peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada puluhan pimpinan perusahaan yang ada di Kota Padang Sumatera Barat .

Peningkatan manfaat jaminan sosial tanpa kenaikan iuran ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2019 lalu.


Kepala Bidang Pemasaran BPJS Cabang Padang, Dwi Ermanto Rahman Hajianto, mengatakan acara sosialisasi peningkatan manfaat jaminan sosial ini bertema SIAPP82. Sosialisasi ini sekaligus wujud kehadiran Negara dalam memberikan pelayanan yang lebih baik juga perlindungan dan jaminan kepada seluruh pekerja.

"Acara ini merupakan sosialisasi untuk memberikan informasi tentang peraturan pemerintah yang baru. Tentunya tentang peningkatan manfaat PP 82 Tahun 2019, khususnya tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ujar , Dwi Ermanto usai acara sosialisasi pada media ini di Hotel Grand Zuri, Jalan Thamrin Alang Laweh Kota Padang, Senin (17/2/2020).

Menurut , Dwi Ermanto, kenaikan manfaat JKK dan JKM ini penting, Adapun program JKK yang diselenggarakan BP Jamsostek meliputi perlindungan resiko kecelakaan kerja bagi pekerja. Dimulai dari perjalanan berangkat, pulang dan di tempat bekerja, serta pada saat melaksanakan perjalanan dinas.

Sementara, manfaat JKK di antaranya perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, bantuan biaya transportasi korban kecelakaan kerja, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56 kali upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja.

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Cabang Padang, Dwi Ermanto Rahman Hajianto , juga menyebutkan manfaat JKK menjadi semakin baik lagi karena adanya perubahan peningkatan manfaat, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100 persen untuk 12 bulan dari sebelumnya enam bulan dan seterusnya sebesar 50 persen hingga sembuh.

Beleid tersebut, klaim Dwi, juga meningkatkan manfaat biaya transportasi untuk mengangkut korban yang mengalami kecelakaan kerja. Biaya transportasi angkutan darat dinaikkan dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta, biaya transportasi angkutan laut naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan biaya transportasi angkutan udara dinaikan menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta.

Pemerintah juga menambahkan manfaat JKK dengan perawatan di rumah alias home care hingga maksimal Rp20 juta per tahun untuk setiap kasus. Dana pertanggungan tersebut diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

"Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga tuntas," Jelas Dwi. (Ar)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.