April 2020


MPA, PADANGCovit-19 tidak hanya menguncangkan dunia internasional, tapi  covit-19 juga sempat, membuat tiga Fraksi di DPRD Sumatera Barat  “meradang“ sampai-sampai mengeluarkan kata–kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak "becus" menjadi ketua gugus tugas penangan covid-19 di Sumbar. Hal ini di katanya saat mengadakan jumpa pres di ruangan khusus I DPRD Sumbar, kamis (30/4), jumpa pers ini , dihadiri  hampir seluruh media yang ada di kota Padang .

Ketiga Fraksi  yang mengatakan hal tersebut adalah , Fraksi Gerindra,yang di wakili oleh Hidayat  Fraksi Demokrat di wakili Nurnas, serta Fraksi Golkar di wakil Afrizal. 

Jumpa pers ini dilasanakannya  karena merasa termutivasi respon aspirasi ,harapan sebagian besar konsekwensi kami baik di didapil lintas sektoral  terkait penanganan covid-19, air itu sudah sampai di leher ujar hidayat yang memimpin jumpa pers tersebut. 

Hal ini  karena sampai hari ini kamis(30/4) , hari ke delapan PSBB di berlakukan  di Sumbar ,namun bantuan lansung tunai ( BLT) yang di canagkan belum juga di cairkan. 

Hidayat dari fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengatakan,”kondisi masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan selama mewabahnya Covid-19, ditambah lagi dengan diputuskannya pemberlakuan PSBB. Ia juga mengatakn ,”ada masalah dengan managerial gugus tugas provinsi Sumbar yang dipimpin Irwan Prayitno sehingga lambatnya penanganan Covid-19 di Sumbar khususnya masalah pencairan bantuan tunai ini,”katanya.

" Kalau seandainya sampai hari senin  (4/5) batuan ini tidak juga di cairkan, kami juga sepakat akan merekomendasikan kepada presiden agar mengganti ketua  gugus tugas Sumbar, dan serahkan saja pada TNI dan Polri," pungkas Hidayat kepada 

"Kalau seandainya bantuan tersebut belum juga dicairkan, maka kondisi semacam ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan sosial ditengah masyarakat," tambah Hidayat.

Senada, HM Nurnas dari fraksi Demokrat DPRD Sumbar juga menyayangkan lambannya kinerja gugus tugas Provinsi Sumbar terkait pemberian bantuan tunai pada masyarakat terdampak Covid-19. Sangat –sangat menyesarakan masyarakat, “ujarnya.

"Seharusnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebelum memutuskan untuk memberlakukan PSBB sudah siap dengan segala persiapannya termasuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama PSBB tersebut berlangsung," kata HM Nurnas.

Sementara itu, Afrizal dari fraksi Golkar DPRD Sumbar mengaku sangat merasa kecewa dan marah kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB di Sumbar adalah keputusan Gubernur Sumbar, maka dari itu Gubernur haruslah siap dengan segala resiko yang ada.

Saya harap Gubernur dengan kewenangannya menunjukan kelas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jangan haya mengisntruksikan ke kota dan kabupaten, mana datanya, tapi dengan keadaan yang begini turun lah kepangan,” katanya.(**)

Lebih Dari Rp 11 Miliar Terhimpun Dari Uluran Tangan Pemirsa dan Masyarakat

MPA, JAKARTA – (30 April 2020), Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) yang berada di bawah naungan PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, Tbk (EMTEK) terus berusaha memeratakan penyebaran bantuan hasil donasi pemirsa SCTV dan INDOSIAR serta pengguna Bukalapak dan Liputan6.com lewat program EMTEK Peduli Corona. Tercatat hingga hari Kamis, 30 April 2020, sudah terhimpun uang senilai Rp 11,404,213,898.

Kemarin (Rabu, 29/04), YPP sudah mulai mendistribusikan 200 Hazmat, 160 masker N95, dan 1,000 masker bedah bagi tenaga medis yang tersebar di sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas di Jawa Tengah antara lain RSUD Bendan Pekalongan dan RSUD Bagas Waras. Sementara di hari yang sama, bantuan berupa cairan disinfektan serta sprayer juga telah disalurkan ke wilayah Bogor, yakni Ciawi dan Tajur Halang.
  

Penyaluran bantuan alat kesehatan masih terus berlanjut di hari ini (Kamis, 30/4). Total sebanyak 400 Hazmat, 280 Masker N95, dan 2,200 masker bedah telah diterima langsung oleh para pejuang medis di beberapa Puskesmas di wilayah Banten antara lain Pulo Ampel, Pajagan dan Citangkil, termasuk di Rumah Sakit Panti Rapih-Yogyakarta dan Komunitas Dhuha Umat Jumat Berbagi untuk kemudian disebar ke sasaran lain yang membutuhkan di sekitaran Purworejo.

Direncanakan pada hari Senin 4 Mei 2020, EMTEK Peduli Corona akan kembali menyerahkan 400 Hazmat, 300 Masker N95 dan 3,400 masker bedah kepada Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Jatiwarna-Bekasi, Puskesmas Ketapang-Tangerang, RS Harapan Keluarga-Cikarang, dan Puskesmas Bumi Emas-Lampung. Diharapkan ragam APD dapat langsung dimanfaatkan untuk melindungi tim kesehatan dari bahaya penyebaran COVID-19.

Mari wujudkan kepedulian kita untuk para pahlawan medis yang berjuang di garda terdepan serta saudara-saudara kita akibat pandemik yang masih berlangsung, melalui beberapa pilihan nomor rekening antara lain BCA (500.557.2000) – SCTV, BCA (162.633.8888), BRI (0376.01.001220.30.7), Mandiri (122.00.5578.2000) – INDOSIAR atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, serta Serbu Seru Bukalapak.

Buka hati anda, ulurkan tangan anda, donasikan sebagian rezeki anda melalui Emtek Peduli Corona. Mari bersama bergandengan tangan, kepedulian kita harapan mereka. (**)

Photo Isimewa

MPA, PADANG -- Riak mengenai keterlambatan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah daerah kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat yang keraf kali mencuat dalam pemberitaan mass media setempat, seperti pantun berbalas.

Awalnya sempat timbul keresahan di tengah-tengah masyarakat provinsi ini, bansos yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 tak kunjung menampakkan wujudnya. Ditambah lagi Pemerintah Provinsi Sumbar sejak Rabu (22/4/2020) lalu telah memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan secara umum masyarakat Sumbar taat dan patuh pada kebijakan pemerintah.

Disisilain, imbas dari terhentinya roda perekonomian, masyarakat mulai resah dan mempertanyakan perhatian pemerintah daerah.

Setelah ada Riak, para pengambil kebijakan bahkan sempat saling tuding tentang ihwal keterlambatan bansos yang ditunggu-tunggu. dan diharapkan oleh masyarakat, akhirnya seperti dilansir sumaterazone.co.id pada Kamis (30/4/2020), Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah menuntaskan riak tersebut, dan menorehkan tandatangan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar untuk pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal, dalam postingannya di group whats'app (WA) Sumbar dalam Online, pukul 14. 00 WIB siang ini mengabarkan sebagai berikut:

Alhamdulillah, hari ini telah ditandatangani Pergub Sumbar untuk pencairan dana JPS kepada masyarakat terdampak covid-19.

Dana dari pemprov ini besarannya adalah Rp. 600.000 / Kepala Keluarga untuk selama 3 bulan ( April, Mei dan Juni)

Daerah yang telah menyerahkan datanya dan dinyatakan lengkap pada hari ini Kamis 30 April 2020 ke provinsi Sumbar, adalah Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Mudah-mudahan daerah lain segera menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya utk masyarakat terdampak di daerahnya masing-masing
Sebagai informasi, pencairan pertama ini langsung diberikan untuk 2 (dua) bulan (April dan Mei 2029), sebesar Rp. 1.200.000 / KK.

Dana JPS dari Provinsi Sumbar ini nanti diserahkan langsung oleh pegawai kantor pos ke rumah masing-masing masyarakat terdampak covid-19 dan akan ditempel sticker penerima JPS dari dana provinsi Sumbar. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda.

Smoga wabah covid-19 segera berakhir..Aamiin

(Ar)

Sekdako Amasrul ketika sidak ke kantor Dinas Sosial Kota Padang,: dok.humaspemkopadang

MPA, PADANG -- Pemerintah Kota Padang kembali berjanji akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) warga terdampak Covid-19 sesegera mungkin. Ihwal keterlambatan, yang jadi "biangnya" adalah kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan kerap berubah-ubah.

Dalam keterangan pers-nya di kantor Dinas Sosial (Dinas) Kota Padang, seperti dilasir Sumaterazone.co.id Rabu (29/4/2020), Sekretaris  Daerah Kota (Sekdako) Padang Amasrul, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah pusat terkait kriteria permintaan format data yang ditetapkan penerima bansos seringkali berubah.

Sudah Tuntas Pekan Lalu
Amasrul didampingi Kepala Dinsos Kota Padang, Afriadi, lebih lanjut mengungkapkan bahwa Pemko Padang sebenarnya sudah menuntaskan data warga penerima bansos pada pekan lalu. Bahkan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di Provinsi Sumatera Barat. 

Hanya saja, katanya, data-data tersebut kriterianya berubah tiap sebentar. "Ini yang jadi permasalahan. Namun begitu kita berharap persoalan ini segera 'clear' dan bantuan dapat segera disalurkan," ujar sekdako.

Senada, Kepala Dinsos Afriadi lebih lanjut memaparkan kronologi persoalan keterlambatan penyaluran bansos ke warga terdampak Covid-19 di Kota Padang. 

Pertama, urainya, Pemko Padang berpedoman kepada aturan, tak hanya  pemerintah provinsi namun juga pemerintah pusat.

Sesegera Mungkin
"Jadi, kepada warga Kota Padang kami harapkan bisa memahami kronologis dalam pengurusan bantuan ini. Bagaimana dan apa saja kendalanya sampai saat ini. Yang jelas insya Allah, proses bansos itu akan kita upayakan bisa diturunkan ke masyarakat sesegera mungkin," ungkapnya.

Ia melanjutkan, informasi pertama untuk bansos Kota Padang hanya diberikan kuota sebanyak 8.049 Kartu Keluarga (KK) oleh pemerintah provinsi. Dengan jumlah itu dikalikan per 5 jiwa.

"Makanya kita sudah menyelesaikan pendataan dimaksud dengan dijilid rapi sebanyak 2 rangkap. Malah Kota Padang yang pertama kali memasukkan data sebanyak 40.245 rumah tangga (ruta) ke provinsi. Jadi, dari jiwa, pindah lagi ke ruta," paparnya. 

Kemudian kata Afriadi lagi, aturan pun berobah, menyesuaikan anggaran provinsi. Bantuan yang awalnya diberikan Rp200 ribu per bulan itu hanya dialokasikan untuk 13.415 ruta di Kota Padang. 

"Sehingga jumlah awal yang 40.245 ruta itu dikurangi menjadi 13.415 ruta, dikali Rp600 per bulan," paparnya.

Lebih lanjut ungkap Afriadi, format yang diberikan sebanyak 40.245 ruta tersebut, ternyata dirubah kembali oleh pusat dengan meminta format terbaru yakni harus by name by address (BNBA) disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Disdukcapil plus nomor hand phone calon penerima bantuan dan keterangan dimana ia lahir.

"Perubahan format ini tentu menyusahkan kita di Kota Padang khususnya para RT/RW dan pihak kelurahan yang harus kembali melakukan pendataan di lapangan," tuturnya.

Sementara itu  beranjak ke tingkat Kementerian Sosial (Kemensos) sambung Afriadi, juga memiliki persoalan terkait perubahan format yang terus terjadi dalam pengurusan bantuan tersebut. 


"Hal itu dimulai sejak 17 April 2020 lalu dengan diterimanya surat dari Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) terkait pagu penerimaan bansos tunai untuk Kota Padang yang hanya dijatahkan untuk sebanyak 28.594 KK. Sedangkan formatnya juga berbeda dari yang sebelumnya."

"Maka itu, NIK ini yang menjadi kendala bagi kita di Kota Padang khususnya di tingkat RT/RW dalam pendataan. Kenapa? Karena dari 28.594 KK yang kita usulkan,  yang diakui hanya sebanyak 18.000 KK dikarenakan ada beberapa yang NIK nya tidak padan dengan data Kemendagri. Sehingga kita langsung konsultasikan hal ini dengan Disudakcapil Padang untuk memadankan data NIK tersebut," paparnya.

Takut Langgar Aturan
Afriadi pun juga menyampaikan kekhawatiran mengingat dalam pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak boleh ganda atau dempet.

"Jadi ini yang kami khawatirkan. Menyerahkan bantuan itu bisa saja cepat dilakukan, tapi akibatnya juga kami fikirkan karena semuanya itu harus sesuai aturan," tegasnya.(**) 

Photo Istimewa

MPA, PADANG -  Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dan menyiagakan personelnya, apabila sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti gejolak sosial di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

"Polda sumbar telah menyiapkan pola Sispamkota jika terjadi kontijensi semakin buruknya situasi," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.

Dikatakan, Sispamkota tersebut dilaksanakan oleh tiap-tiap Polres di jajaran Polda Sumbar. Apabila diwilayah tersebut terjadi sebuah gejolak, maka Polda Sumbar dan Polres terdekat akan siap membantu melakukan penebalan personelnya.

Dijelaskan Kapolda, langkah awal yang telah dilakukan oleh Polda Sumbar dan jajarannya ialah dengan melaksanakan patroli berskala besar, baik di jalanan dan pusat perbelanjaan.

"Selain memberikan imbauan, patroli juga upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas," terangnya.

Dirinya menjelaskan, dalam pelaksanaan nantinya, Polda Sumbar juga menggandeng dari pihak TNI untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif ditengah masyarakat.

Namun, Kapolda tetap berharap untuk kejadian yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi di wilayah Sumbar.

“Semoga tidak terjadi, sehingga masyarakat di Sumbar dapat merasa aman dan nyaman,” harapnya. (*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar


MPA, PADANG - Komunitas keluarga Tionghoa Sumatera Barat yang tergabung dalam HTT dan HBT, menyerahkan bantuan Peduli Covid-19 kepada Polda Sumbar, Rabu (29/4).

Bantuan yang terdiri dari Thermometer, Rapid Test, Masker, Mesin Disinfektan dan ratusan paket sembako ini diterima langsung oleh Kapolda Sumbar irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH.

Bantuan tersebut, diketahui untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat dari pandemi Covid-19.

Melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sumbar, bantuan ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di wilayah Sumbar.

Kapolda Sumbar menyampaikan terimakasihnya kepada masyarakat Tionghoa Sumbar, yang telah menyerahkan bantuan ini kepada Polda Sumbar.

“Terimakasih atas bantuan ini, nantinya akan kami bagikan kepada masyarakat,” ucap Irjen Pol Toni.

Adapun rincian bantuan yang diterima Polda Sumbar Thermometer 4 buah, Rapid Test 100 unit, 4.000 Masker, 2 unit Mesin Disinfektan dan 250 paket sembako.

Dalam kegiatan ini, terlihat hadir Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, M.Si, Irwasda Kombes Pol K. Rahmadi, MH, Pejabat Utama Polda Sumbar dan perwakilan keluarga Tionghoa Sumbar.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Kepala BNPB, Doni Monardo

MPA – Memang tidak bisa kita pungkiri kalau Tim BNPB menjadi salah satu garda depan untuk memerangi wabah virus corona atau covid-19.

Dalam sebuah rapat, tiba-tiba ada kabar mengejutkan di tim BNPB.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo yang juga Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tiba-tiba tampil gagah mengenakan seragam militer, dikutip dari Gridhot.ID Senin (27/4/2020).

Tidak seperti biasanya Letjen TNI Doni Monardo kali ini mengenakan seragam militer lengkap dengan pangkat, dan aneka brevet di dadanya.

Bahkan brevet komando baret Kopassus pun tidak ketinggalan dan menempel di seragam beliau.

Padahal Letjen TNI Doni Monardo sejak dilantik menjadi ketua BNPB oleh Presiden Jokowi jarang memakai seragam militer. Dia lebih banyak mengenakan rompi khas BNPB.

Banyak yang bertanya, ada apa Letjen TNI Doni Monardo memakai seragam militer dengan pangkat, dan aneka brevet di dada Doni, termasuk brevet komando baret merahnya?

Kegiatan IHT Online Dengan Narasumber Armen. S.Pd, SST, Pa, MS.I Tim Pengembangan Kurikulum Provinsi Sumatera Barat. (Photo Istimewa0

MPA, PADANG - Sesuai dengan saran kepala daerah dan Dinas Pendidikan, seluruh proses belajar mengajar di masa pandemi dilakukan di rumah saja  melalui daring.

In House Training (IHT) adalah agenda rutin yang diadakan sekolah setiap tahun. Kegiatan ini mencoba untuk meningkatkan dokumen dan alat belajar sekolah.

Tahun ini, SMKN 5 Padang mengadakan kegiatan IHT online dengan narasumber Armen. S.Pd, SST, Pa, MS.i ia adalah tim pengembangan kurikulum provinsi Sumatera Barat. Meskipun dalam suasana virus Corona atau Covid 19 namun tidak menghambat aktivitas IHT.

Kegiatan ini dimulai dari tanggal 27 hingga 28 April 2020 mulai pukul 8.30 hingga 12.30 dan diikuti oleh para guru dari Sekolah Menengah Kejuruan N-5 Padang dan Sekolah Menengah Pelayaran Padang.

Kepala SMK N-5, Deta Mahendra. S. Pd. MM memberikan apresiasi kepada para guru karena meskipun kegiatan ini dilakukan Online, semua guru menerima dengan antusias dari awal hingga kegiatan ini berakhir, meskipun ini adalah bulan Ramadhan.

Dengan adanya kegiatan IHT ini Deta berharap hendaknya  dapat membuat alat belajar yang efektif serta efisien dan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar untuk tahun ajaran 2020/2021. Dia juga menyarankan para guru untuk selalu menjaga kesehatan. (Gusni)


Photo Istimewa

MPA, PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH meminta kepada semua kendaraan berbagai jenis mulai dari (roda 2, 4 dan 6) yang datang dari luar untuk tidak masuk ke Sumatera Barat (Sumbar), begitupun dengan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan.

"Kendaraan yang hanya diizinkan masuk adalah transportasi kebutuhan dasar, yakni angkutan sembako, peralatan medis, mobil tangki BBM, ambulans, pemadam kebakaran dan kendaraan resmi dinas TNI-Polri," kata kepala polisi

Ini dilakukan untuk mencegah dan memutus penyebaran rantai virus korona (Covid-19-19) di wilayah Sumatera Barat.

Kapolda Sumbar juga meminta bantuan dan kerja sama dengan semua pihak, serta penyedia transportasi umum dan pelaku pariwisata untuk tidak melayani kegiatan mudik lebaran 2020 ke Sumbar.

Karena terang Kapolda, kendaraan yang masuk sudah pasti akan dicegah dan dilarang ke wilayah perbatasan yang saat ini sudah berdiri Pos Pam Ops Ketupat 2020.

"Sehingga dengan demikian tidak terjadi penumpukan kendaraan di pos pam perbatasan dan untuk menghindari kesulitan warga yang balik kembali ke tempat asalnya," tuturnya.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Oleh : Nov Investigasi

Jeritan hati mak-mak, Lockdown, PSBB sudah dijalani. Berkurung sembari merenung sudah dilakukan. Menjalani perintah agar tetap berdiam diri, sudah lama terisolasi dirumah untuk waktu yang lumayan membikin jenuh. Sekarang, semua sekarat menunggu data dan rapat. Sampai kapankah, derita ini akan berakhir.

Jawaban tak pasti, penantian tak berujung, hanya itu yang terjadi. Jeritan di medsos, rintihan dilapangan mengalun pilu. Caci maki, carut marut, mengisi hari hari jelang bantuan datang. Hanya karena data dan rapat yang panjang, masyarakat jadi korban dari ketidak pastian.

Stok menipis, beras habis yang akan dimakan sudah terkikis. Haruskah jeritan dan tangis menyertai saat kritis. Entah, mungkin nasib badan diri, diterpa derita tak bertepi. Hanya menyesali diri, karena corona yang semakin hari semakin menjadi seakan tiada henti.

Tuan tuan yang diatas, tegakah tuan melihat warga sendiri menderita akibat lamanya turun bantuan. Tak ada niat untuk mengemis, apalagi meratapi keadaan. Tapi, masyarakat sudah taat aturan, kenapa tuan tuan lamban menurunkan bantuan.

Berharap bantuan ditengah derita memang tak semanis janji tuan. Daripada menunggu ketidakpastian, biar kami bekerja, meski diintai virus corona. Daripada menanti, biarkanlah kami mengais reseki untuk memenuhi semua kebutuhan perut anak-anak kami. (*)




MPA, PADANG - Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dalam membantu masyarakat Sumbar yang membutuhkan masker terus dilakukan, beberapa waktu lalu personel Polwan Polda Sumbar melaksanakan pelatihan pembuatan masker di Balai Latihan Kerja Padang.

Pelatihan yang diadakan adalah upaya Polda Sumbar untuk membantu penyediaan masker yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat bagi membutuhkan dengan tujuan untuk pencegahan penyebaran Covid 19.


Hasil dari pelatihan tersebut, Senin pagi (27/4/2020) pukul 08.30 Wib telah dilaksanakan penyerahan masker oleh perwakilan Polwan kepada Kepala Balai Latihan Kerja Padang bapak Hari Syamsi, SE, MM selanjutnya diserahkan oleh Kepala BLK Padang berupa masker dan peti mati kepada Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H di halaman depan kantor Polda Sumbar.

Pada kesempatan itu, Bapak Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H mengucapkan terima kasih kepada Polwan Polda Sumbar dan selanjut Kapolda Sumbar berencana akan menyiapkan pelatihan personil Polda Sumbar membuat peti mati, tujuan adalah untuk membantu pemerintah mengatasi Covid - 19.


Dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Drs. Toni Harmanto, M.H di dampingi Wakapolda Sumbar Brigjen. Pol. Drs Rudy Sumardiyanto, M.S.i.

(sumber : bidhumas polda sumbar)

 Oleh : YUAMRAN

Dampak dari diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh Pemerintah menuai permasalahan baru. Kita bisa lihat dua sisi tentang pemberlakuan PSBB dibeberapa daerah. Yang pertama adalah upaya pencegahan pemaparan wabah Corona atau Covid 19. Sedang yang kedua, adalah imbas bagi pekerja dan para mahasiswa yang menuntut ilmu di daerah lain.

Memang apa yang diterapkan oleh pemerintah tentang PSBB sangat ampuh untuk memutus rantai mewabah Covid 19, namun harus ada dikorbankan dalam hal ini. Yang jadi korban adalah para pekerja dan mahasiswa yang menuntut ilmu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka butuh biaya hidup untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Apakah mereka peduli?

Bahkan jutaan pekerja menjadi nganggur akibat dampak dari Covid 19, mereka juga mengontrak dan biaya kontrak pun harus dibayar. Namun mereka tidak sanggup membayarnya lagi, dana pun mulai menipis.Jika kontrakan tidak dibayar, bagaimana nasib mereka? Apa mereka tidur diemperan toko dan akan jadi gelandangan? Niat mereka mau pulang kampung pun dilarang, siapa menanggung mereka? Kalau bantuan, tentu ada ketentuan dan mempunyai KK atau KTP ditempat tinggal sekarang. Sedangkan mereka tidak memiliki KK atau KTP dimana mereka tinggal sa'at ini. Tentu mereka tidak dapat?

Memang sebagian daerah bantuan telah turun kemasyarakat, namun ada juga yang belum menerimanya pada hal PSBB telah diberlakukan. Bahkan bantuan itu juga perlu ada pengawasan dari aparat hukum dalam penyalurannya. Jika tidak diawasi oleh aparat hukum, maka akan muncul persoalan baru. Dan pemerintah daerah juga harus bijak dalam penyaluran bantuan dan hendaknya harus sesuai yang telah ditetapkan oleh pusat.

Kita lihat dari Polri dan TNI berjibaku membantu masyarakat memberi bantuan, mereka mendatangi masyarakat yang tinggal di pelosok-pelosok desa, bahkan mereka harus menyeberangi sungai. Sebahagian masyarakat yang menerima sangat mengapresiasi kedatangan mereka memberi bantuan sembako. Dan bentuk kepedulian ini juga harus jadi contoh kita semua dalam memberi bantuan sembako yang dibutuhkan mereka.

Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyikapi persoalan atau dampak diterapkan PSBB yang telah diberlakukan. Para masyarakat yang terhimbas akan mengalami permasalahan sosial yang berakibat muncul tindakan kriminal atau ada yang mengambil keuntungan dengan alasan belum dapat bantuann. Kita juga pernah dengar beberapa waktu lalu disuatu daerah meninggal akibat kelaparan dan mereka hanya minum air galon selama dua hari.

Sekaitan hal ini, hendaknya jangan hanya seromonial atau omdo(omong doang), namun pelaksanaan belum juga dilakukan. Sedangkan Presiden telah memerintahkan secepatnya pada pemerintah provinsi, kabupaten kota untuk segera menyalurkan bantuan. Namun hal ini belum juga ada respon untuk menindak lanjuti. Apakah pemerintah daerah tidak punya ketegasan dalam memutuskan atau masih melakukan pendataan?

Jika hal ini dibiarkan dan berkelanjutan, alangkah merananya masyarakat yang sa'at ini tidak bisa apa -apa. Pada hal, mereka butuh makan untuk menjalan hidup mereka sehari-hari. Dan juga bagi pekerja dan mahasiswa ngontrak atau kos juga perlu dapat bantuan walaupun tidak punya KK atau KTP. Pemerintah harus mecari sulusi atau bantuan buat mereka, karena mereka tidak bisa pulang kampung.

Untuk mengatasi hal ini, memang harus jeli dalam menyalurkan bantuan serta perlu dari pihak keamanan dari Polri maupun TNI ikut andil dalam mengawasi. Jika hal ini tidak dilaksanakan secepatnya, maka akan timbul gejolak dikalangan masyarakat. Apakah kita tunggu sampai ada jatuh korban ? Tentu tidak.... 


TANAHDATAR - Sejak ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini, pemerintah provinsi Sumatera Barat belum juga menyalurkan bantuan yang dijanjikan kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona atau Covid 19. Kinerja Pemprov dinilai lamban.

Hal itu menyebabkan anggota DPRD kabupaten Tanah Datar Dedi Irawan angkat suara. Beliau meminta Pemprov Sumbar segera merealisasikan bantuan tersebut

Sudah tiga hari PSBB diterapkan. Namun Pemrov Sumbar lelet dalam merealisasikan bantuan kepada kabupaten/kota, khususnya kabupaten Tanah Datar, kalau tak mampu atau takut jangan jadi pemimpin, tutur Dedi Irawan dalam keterangannya seperti dilansir Impiannews.com, Minggu (26/04)


Menurut ketua komisi II DPRD Tanah Datar itu, dengan lahirnya Perppu 01 tahun 2020 ini memberikan suatu imunitas bagi pemerintah dalam merealokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid 19 ini.

Menurut saya sudah tidak ada lagi terlambat untuk bantuan kepada kabupaten/kota. Kasihan pada masyarakat,tutur Dedi.

Ketua fraksi Golkar itu menyampaikan kondisi masyarakat Tanah Datar. Katanya, secara ekonomi ada sekitar 40 ribu KK lebih yang terdampak dari wabah corona ini. Yang menjadi tanggungan Pemprov sebanyak 8 ribu kk. Sedangkan tanggungan pusat sebesar 14 ribu KK. Selebihnya merupakan tanggungan kabupaten.

Kalau provinsi belum juga mengirimkan bantuan yang sudah disepakati tentu kami bisa gila menutupi kewajiban provinsi yang telah disepakati, saya harap jangan jadi pengecut, rakyat telah menjerit dan sabar menunggu, tutur Dedi lagi.


Pemerintah provinsi berhentilah beretorika. Masyarakat butuh makan. Dan kami di kabupaten juga bisa melaksanakan semua ini dengan baik, pinta Dedi Irawan. (**)

Raja Salman

MPA - Tahun ini, umat muslim merayakan Ramadan. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini muslim di seluruh dunia merayakan Ramadan di tengah wabah corona atau covid-19.

Perayaan Bulan Suci Ramadan 1441 H atau 2020 dimulai di tengah pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena wabah dari Virus Corona atau Coronavirus (Covid-19).

Negara-negara di seluruh dunia telah menerapkan penguncian (lockdwon) dan penerapan aturan jarak sosial atau social distancing dan physical distancing yang ketat.

Pembatasan itu dilakukan untuk menekan penyebaran Virus Corona yang mematikan itu.

Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi mengaku sangat bersedih melihat perayaan Ramadan di sejumlah negara tahun ini yang sangat tidak seperti sebelumnya. 

Arab Saudi adalah tempat Kabah di Masjidil Haram yang merupakan tempat suci dan kiblat umat Islam sedunia.

Raja Salman mengatakan bahwa dia sedih karena umat Islam tidak bisa Shalat Tarawih atau Salat Tarawih bersama di masjid-masjid.


Sumber Gridhot.ID


MPA, PADANG - Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi "Operasi Ketupat Covid-19" telah berlangsung sejak dua hari lalu. Di Sumbar, Operasi ini bernama "Operasi Ketupat Singgalang 2020".

Sejumlah Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan di wilayah hukum Polda Sumbar pun telah didirikan.

Namun diketahui, jika dalam situasi normal operasi ini bertujuan untuk mengamankan arus mudik, dan khusus tahun ini tujuannya adalah mencegah masyarakat yang masih berupaya mudik.

Melihat kesiapan petugas pelaksana Operasi Ketupat Singgalang 2020, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH melakukan kunjungan ke beberapa Pos yang ada di Kota Padang, Minggu (26/4).

Didampingi Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol Yofie Girianto P., S.Ik, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Tri Himawan, S.Ik dan beberapa pejabat Ditlantas mendatangi Pospam Ladang Padi, Cimpago, dan Pos Pelayanan di depan Transmart Padang.

Selain itu, Kapolda beserta rombongan juga melakukan pengecekan ke Pos Percepatan Penanggulangan Covid-19 di perbatasan Kota Padang dan Kab. Solok.(*)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi menyalurkan bantuan APD untuk tenaga medis SPH. (Foto: Humas DPD Demokrat)

MPA, PADANG - Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi menginstruksikan semua Fraksi Demokrat yang ada di Sumbar untuk mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial Covid-19 dari pemerintah, pemprov, serta kabupaten dan kota.
  
“Sehingga bantuan yang harus dinikmati oleh masyarakat tepat waktu, tepat kualitas dan tepat sasaran,” tegasnya menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selaku wakil rakyat melalui WhatsApp, telepon dan langsung.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, bantuan warga terdampak ekonominya akibat Covid-19 berupa dana tunai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) belum cair, baik dari Pemprov Sumbar maupun Pemkab dan Pemko.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berjalan empat hari (sejak 22 April), tetapi bantuan yang dibutuhkan masyarakat untuk membeli sembako belum ada yang turun,” kata anggota DPR RI itu, seperti dilansir Padekjawapos.com Sabtu (25/4).

Hal itu terlihat ketika puluhan ibu-ibu menangis menyampaikan langsung kepada Mulyadi bahwa bantuan sembako belum juga turun dari pemerintah. Ketika itu, Mulyadi menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk Puskesmas Seberang Padang, Kota Padang, Kamis (23/4/2020).

Karena itu, sebagai wakil rakyat, Ketua DPD Demokrat Sumbar meminta kepada Fraksi Demokrat di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota proaktif memastikan turunnya bantuan pemerintah ini.

“Percepat turunnya bantuan. Jangan sampai terjadi KK mendapat bantuan ganda, dan berikan kepada KK yang memang terdampak Covid-19. Fungsi pengawasan dewan harus dijalankan, saya sarankan DPRD bentuk Tim Pengawas Dana Covid-19 karena itu duit rakyat, bukan uang pribadi kepala daerah,” tandasnya.

Sejauh ini, dari laporan yang diterima Mulyadi, DPRD kurang dilibatkan. “Saya minta keterbukaan kepala daerah, ajak DPRD secara lembaga ikut dalam penanganan Covid-19. Tagline Pak Presiden Jokowi adalah Bersatu Melawan Korona, itu harus diwujudkan juga di daerah, yaitu eksekutif dan legislatif bersatu melawan korona,” kata Mulyadi yang kini fokus menyalurkan ribuan APD untuk rumah sakit dan puskesmas.(*)

Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, SIP (Photo Istimewa)

“11 Januari 2019, adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Ranah Minang. Sebuah negeri masyhur nan elok, kokoh dengan adat, tradisi dan juga agama. Sudah menjadi fitrahnya, jika setiap pertemuan, ada perpisahan. Kini, tibalah saatnya saya pamit dan bermohon diri. Terima kasih Sumatera Barat. Di sini saya banyak belajar. Pada alamnya, orangnya, pada semuanya”.

Tak terasa, masa tugas dan pengabdian Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, SIP sebagai Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr, berakhir sudah. Meski tak genap dua tahun (15 bulan), namun kiprah, totalitas dan dedikasinya dalam mengemban amanah sebagai pemegang tongkat komando tertinggi TNI di Sumatera Barat, terasa semakin memantapkan nilai-nilai dasar TNI sebagai Tentara Rakyat.

“Prinsip dasarnya itu. Apapun dan dimanapun TNI berada, tetaplah berkomitmen untuk kemaslahatan dan kemajuan rakyat. TNI lahir dari rakyat. Maka jangan jangan memisahkan diri dari rakyat. Sebagai ibu kandung, maka sangat tidak tepat jika ada anggota TNI yang berprilaku layaknya Malin Kundang. Kendati itu adalah oknum, tetap saja, citra korps dan kesatuan akan tercoreng. Durhaka kepada ibu kandung, adalah dosa terbesar,” kata Brigjen Kunto dalam suatu kesempatan.

Kiprah dan dedikasi Brigjen Kunto selama memimpin Korem 032/Wbr, memang tidak sekadar tulisan dan riuh ramai pemberitaan di berbagai media massa. Lecut tangan sosok Jenderal bintang satu ini dalam mewujudkan kadaulatan rakyat dan kemanunggalan TNI di Sumatera Barat, telah diejawantahkan dalam wujud nyata penerapan fungsi pembinaan teritorial (binter) yang aktual, dengan selalu mengikuti kebutuhan dan perkembangan jaman.

“Sebagai turunan dari Tentara Rakyat, TNI memang dituntut untuk berbuat sebanyak mungkin demi kepentingan rakyat. Berbuat positif, penyelesai masalah ketika ada masalah, pengobat ketika sakit, serta pendorong motivasi bagi rakyat. TNI memang bukan panasea, obat yang menyembuhkan segala penyakit. Tetapi sedikit kebaikan akan menjadi berkah bagi banyak orang. Pepatah Minang mengajarkan kita, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung,” ujar Brigjen Kunto yang mengaku sangat mengagumi falsafah dan adagium adat Minangkabau itu.

Pria kelahiran 15 Maret 1971 yang juga pernah menjabat sebagai Danrem 044 Gapo DAM II/Swj itu, memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang kaya gagasan dan lebih banyak bekerja. Brigjen Kunto sebenar meyakini, jika segala kekuatan yang dimiliki militer dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, adalah senjata ampuh jika digabungkan dalam mengaktualisasikan berbagai gagasan guna menghadapi tantangan.

Brigjen Kunto yakin, jika sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak adalah hal terpenting. Ini terkait dengan karakteristik militer yaitu taat komando, inovatif, kreatif dan selalu bersama-sama rakyat. Hal ini menjadi semakin sempurna, karena sejalan dengan karakter kepemimpinan dan komitmen yang selalu dipegang teguh mantan Danpuslatpur/ Kodiklat AD itu; dekat dan mengayomi. Adaptif, inovatif dan bersolusi.

Baca Juga :   Tindakan Tegas Dishub  Pekanbaru Tertibkan Kenderaan Parkir Sembarangan .
Sebagai wujud implementasi dari pelaksanaan binter di wilayah Korem 032/Wbr, Brigjen Kunto dalam masa singkat kepemimpinannya di Sumatera Barat, telah melahirkan banyak inovasi sekaitan dengan upaya perencanaan, pengembangan dan pengendalian potensi wilayah dengan segala aspek pendukungnya. Seperti penerapan Sistem Informasi Komando Wilayah (Sikowil), Bios 44, filter air, mobile ramil, airboat, ATV, drone, busa anti api, reaktor plastik to BBM, media propaganda dan edukasi IT.

“Binter yang sudah dilakukan di Sumatera Barat selama ini, dikenal tiga metode yaitu komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Tiga metode ini, ditekankan pada bagaimana hubungan TNI AD dengan masyarakat berjalan harmonis, memiliki manfaat positif bagi masyarakat dan bisa bersinergi dengan baik,” ujar Brigjen Kunto.

Brigjen Kunto meyakini, persoalan umum masyarakat di Sumatera Barat berada pada sektor pertanian, perikanan, serta ancaman bencana gempa bumi dan tanah longsor. Mengandalkan solusi hanya pada cara-cara konvensional, antisipasi bencana berbasis tanggap darurat semata jelas Brigjen Kunto, tentu tidak akan menyelesaikan masalah.

“Melalui pengembangan metode binter sebagai wujud dari komitmen TNI untuk masuk dan hadir dalam persoalan riil di masyarakat inilah, Tentara ikut berbuat dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Sasarannya utamanya adalah kekuatan rakyat dan kemanunggalan TNI AD. Alhamdulillah, selama di Sumatera Barat, segala inovasi bisa terlaksana dengan baik berkat adanya sinergi yang baik pula. Sumatera Barat yang religius dengan tatanan adat yang tangguh, adalah modal sosial yang harus terus dipelihara. Ini adalah kekuatan kita,” tandas Brigjen Kunto.

Di mata Brigjen Kunto, Ranah Minang adalah negeri yang elok, dengan bentangan keindahan alam yang mempesona. Lurahnya yang dalam, bukitnya tinggi, gunungnya menjulang dan dilautnya ombak berdebur. Maka tak heran, dari negeri ini pulalah bermunculan banyak petatah-petitih yang semuanya mengagungkan keindalam alam, yang terejawantahkan dalam kehidupan masyarakatnya yang ramah. Negeri yang memiliki catatan sejarah luar biasa, namun tetap berdialektika dengan perubahan zaman.

“Alam takambang jadi guru. Bagi saya, ini adalah adagium adat Minangkabau yang sangat luar biasa. Lahir dari kecerdasan dan kearifan lokal para leluhur. Meski hanya 1,3 tahun di sini (Sumbar, red), namun saya bisa belajar banyak tentang segala hal yang berkaitan dengan filosofis masyarakat dan daerahnya. Sekali lagi, terima kasih Sumatera Barat,” pungkas Brigjen Kunto.**



MPA, PADANG - Mulai besok, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan jajaran akan mengadakan “Operasi Ketupat 2020”. Operasi akan berlangsung selama lebih dari sebulan.

Operasi di "Mulai 24 April hingga 31 Mei 2020," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, SIK, Kamis (23/4/2020) di Mapolda.

Namun tahun ini, operasi yang dilakukan selama 1 bulan dan 1 minggu disebut "Operasi Ketupat Covid-19". Dimana dalam implementasinya, membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Corona.

"Jika dalam keadaan normal, operasi ini untuk mengatasi arus mudik. Khususnya tahun ini tujuannya adalah mencegah masyarakat yang masih berupaya mudik. Sebagaimana diketahui bapak Presiden RI, Joko Widodo telah memutuskan mudik 2020 dilarang," jelasnya

Selain melibatkan anggota Polri, dalam operasi tersebut juga melibatkan instansi terkait lainnya.

Untuk itu, guna memutus penyebaran Covid-19, Kabid Humas Polda Sumbar kembali mengimbau kepada masyarakat Sumbar yang tengah berada di rantau untuk menunda pulang kampungnya.

"Tunda dulu pulangnya, untuk bersilaturahmi bisa melalui telpon atau video call," ajaknya.

Sumber: Bidhumas Polda Sumbar

Oleh Taf Caniago

Kita semua pejuang kehidupan ditengah ganasnya  wabah virus corona, sudah ratusan ribu nyawa melayang. sampai saat ini belum ditemukan penawarnya oleh para pakar virus di dunia, maka itu mari kita Jaga stamina dimasa PSBB berlaku  Rabu (22/4) sampai 5 Mei 2020.

Mari kita indahkan imbauan dan instruksi dari pemerintah, agar kita semua terhindar dari ancaman covid 19,  jangan lupa, tetap dirumah, cuci tangan, jaga jarak  dan pakai masker, ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai covif 19.

Melindungi diri sendiri bearti kita telah melindungi saudara kita semua, saat ini kita semua adalah pejuang kehidupan.....,

Kepedulian harus lebih kita ditingkatkan jangan biarkan orang terdekat kita menjerit karena tidak makan nantinya di masa PSBB ini, pasang mata dan kuatkan pendengaran, agar kita nantinya bisa untuk saling berbagi dengan orang-orang yang ada disekitarnya.

Hidup sangat indah dirasakan apabila kita semuanya saling bahu membahu dan tolong menolong dalam perjuangkan kehidupan dimasa covid-19, bersama kita bisa. (taf)


MPA, PADANG – Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan, masyarakat di Sumatera Barat biasanya melakukan tradisi balimau (mandi) untuk mensucikan diri, baik di sungai maupun di tempat lokasi wisata pemandian.

Namun untuk saat ini, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengajak masyarakat untuk tidak melaksanakannya. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus Corona (Covid-19) di tengah masyarakat.

“Seperti yang disampaikan bapak Kapolda Sumbar beberapa waktu lalu, mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan balimau di lokasi yang dapat berkumpulnya massa,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Kamis (23/4) di Mapolda.

Dikatakannya, Kapolda juga telah menegaskan hal tersebut kepada para Kapolres di jajaran Polda Sumbar untuk perihal yang sama.

“Karena kegiatan ini beresiko terhadap penyebaran virus Covid-19,” jelas Kabid Humas.

Lanjut Kombes Pol Satake, nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan patroli di sekitar objek wisata pemandian yang ada di Sumatera Barat.

“Kami patroli di lokasi tersebut, apabila ditemukan akan diimbau dengan humanis. Bila tidak diindahkan, akan kami lakukan tindakan,” tegasnya.(*)


Sumber : Bidhumas Polda Sumbar


MPA, PADANG – Operasi Keselamatan Singgalang 2020 telah berakhir sejak tanggal 19 April 2020 yang lalu. Setelah operasi itu usai, Polda Sumbar telah melakukan analisa dan evaluasi (anev) terkait operasi tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan, selama operasi Keselamatan Singgalang 2020 yang berlangsung selama 14 hari ini telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Preemtif, Preventif dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

“Pada kegiatan Preemtif pelaksanaannya diperbanyak untuk penyuluhan dan penyebaran pemasangan spanduk imbauan di tengah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut katanya, dalam kegiatan itu untuk tahun 2020 terjadi peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 penyuluhan sebanyak 1.370 giat, sedangkan tahun 2020 sebanyak 3.806 (naik 178%). Kemudian penyebaran pemasangan spanduk pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 9.257, sedang di tahun 2020 dilakukan 13.496 kali (naik 45%).

Pada tahun ini, jajaran lalu lintas di Polda Sumbar juga tidak melasanakan razia, karena semua kegiatan dialihkan untuk memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat, pembagian sarung tangan, masker dan lain sebagainya.

“Dalam operasi  ini, Polda Sumbar dan jajaran tidak melakukan penindakan, melainkan menjadikan operasi tersebut sebagai operasi kemanusiaan. Karena untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona” terangnya.

Sedangkan kegiatan Preventif, yang dilakukan berupa Pengaturan Lantas, Penjagaan Lantas, Pengawalan Lantas, dan Patroli Lantas. Berikut perbandingan kegiatan di tahun sebelumnya :

Pengaturan Lantas
Tahun 2019 : 9386
Tahun 2020 : 9217
Keterangan : Turun  169 (-2 %)

Penjagaan Lantas
Tahun 2019 : 5463
Tahun 2020 : 5852
Keterangan : Naik 389 (7 %)

Pengawalan Lantas
Tahun 2019 : 116
Tahun 2020 : 75
Keterangan : Turun  41 ( -35 %)

Patroli Lantas
Tahun 2019 : 6908
Tahun 2020 : 6861
Keterangan : Turun  47 (-1 %)

Untuk giat Pelanggaran Lantas yakni berupa Teguran yang mengalami penurunan 35 % dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dilakukan teguran sebanyak 6.543 kali, sedangkan di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4.236 kali.(*)


Sumber : Bidhumas Polda Sumbar



Oleh : Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, (Danrem 032 Wirabraja)

Pepatah klasik sudah berkata bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan, tak ada yang kekal. Tanggal 10 Januari 2019 lalu, saya melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) kepemimpinan Komandan Korem 032 Wirabraja. Posisi baru sebagai Danrem diserahkan kepada saya setelah sebelumnya dipegang oleh Brigjen Mirza Agus. Sekarang, tak lama lagi, rotasi kembali terjadi, sayapun harus pindah ke posisi baru, dan sosok Danrem barupun akan hadir di Padang. Begitulah siklusnya dan semua pihak akan mengalami.

Selama 1,3 tahun saya berada di Ranah Minang, berhubungan dengan berbagai unsur yang ada. Mulai dari pemerintahan, masyarakat, pengusaha, petani, nelayan, pemuda, bahkan sampai ke penghuni Lapas, hubungan sudah dijalin. Saya juga sudah menelusuri berbagai wilayah di Sumatera Barat ini, masuk ke lembah, ngarai, naik ke gunung, bukit, menyelam ke lautan, menyusuri pulau-pulau yang ada, termasuk pula berenang disungai-sungainya. Apa yang dilakukan bukanlah untuk melancong, tapi bagian dari tugas utama tentara rakyat yang harus dekat dan berhubungan dengan rakyat. Semua juga bagian dari “belajar” di masyarakat, sesuai adagium Alam Takambang Jadi Guru.

Berbekal itu juga, sesuai dengan pengalaman dan traveling yang dilakukan, sayapun memahami berbagai masalah di Sumbar ini, yang sering dikatakan orang sebagai miniatur Indonesia atau sering juga disebut sebagai satu daerah yang menentukan berdirinya negara ini.

Hal utama yang selalu harus diingat ketika masuk daerah ini bahwa Sumbar adalah daerah terbuka, daerah yang sangat mudah dimasuki berbagai pengaruh dari luar, tapi disisi lain juga kuat mempertahankan sesuatu yang dianggap prinsip bagi warganya. Perubahan sosial sudah dan terus berlangsung di provinsi ini, perubahan itu masuk dari berbagai lini dan sektor, baik dari lini informasi, teknologi, pendidikan dan sebagainya, yang kemudian menerpa berbagai sisi kehidupan masyarakat. Hubungan sosial dan modal sosial adalah yang paling kuat diterpanya. Masyarakat Sumbar sedang berada di wilayah itu. Mencoba bertahan pada ranah tradisi dan adat, disisi lain terus menerima asupan perubahan. Dinamika dan dialektika ini terus berlangsung dan terkadang ada rasa gamang yang timbul di masyarakat.

Sebagai daerah yang terkenal akan keelokan alamnya, berbukit bergunung, lurahnya dalam dan ombaknya berdebur di pantai, Sumbar punya ancaman yang selalu menghantui. Itulah yang disebut sebagai bencana, baik faktor alam maupun non alam. Longsor dan banjir, itulah rutinitas di musim penghujan yang bakal dialami, serta kekeringan di musim kemarau mulai mengintai. Bencana non alam ini semakin menunjukkan intensitasnya, seiring invasi manusia ke alam juga makin meluas. Sementara Tsunami dan gunung meletus juga terus mengintai, megatrust, tetap memberikan ketakutan yang tak bisa dipastikan kapan datangnya.

Ancaman kerusakan lingkungan, terutama karena faktor manusia patut jadi catatan serius di daerah ini. Ekspansi pertambangan (baik dikelola rakyat ataupun perusahaan) terus meluas, karena memang banyak sumber alam yang bisa dikelola, baik emas, nikel, batubara dan sebagainya. Ini sudah jadi benang kusut yang membutuhkan keseriusan dan ketegasan mengatasinya. Hukum dan ekonomi harus berjalan beriringan.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa daerah yang selama ini dikatagorikan sebagai daerah tertinggal dan hampir tidak merasakan keIndonesiaan dalam kesehariannya. Kepulauan Mentawai adalah salah satunya. Sentuhan sangat diperlukan, dan sebisa mungkin sudah menjadi sebuah rangkulan.

Daerah ini juga terkenal dengan adagium “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,” yang intinya menekankan bahwa Sumbar adalah daerah yang beradat, kuat tradisi, patuh dengan agama. Ini memang menjadi hal penting, walaupun sebetulnya perubahan sosial dan rasa “gamang” tadi tetap menghantui dan bahkan sudah nyata dalam institusi adat. Mulai dipolitisasinya kelembagaan adat, keikutsertaan oknum-oknum lembaga adat dalam ajang politik, adalah tanda-tanda sekaligus penanda bahwa sakralitas adat sudah berangsur-angsur digeser. Ancamankah ini? Jelas, karena sebetulnya itulah pondasi masyarakat Minangkabau.

Dalam setahun kehadiran saya di masyarakat Minangkabau, dicobakanlah beberapa hal sebagai terapi bersama yang bisa diterapkan. Pertama, perubahan tak bisa dipungkiri, tak bisa dihindari, pasti terjadi. Yang bisa dilakukan adalah menguatkan masyarakat dan komponen lain agar tetap eksis walaupun perubahan terus datang. Kuncinya adalah memanfaatkan dan memberdayakan segala potensi lokal yang dimiliki. Kita percaya, masyarakat punya kemampuan, kapasitas, hanya peluang dan kesempatan tak diberikan. Sisi inilah yang disentuh Korem 032 selama setahun ini. Mulai dari sumberdaya perbengkelan, pertanian, perikanan, tambak dan sebagainya. Semuanya dimaksimalkan kekuatan lokal.

Kedua, suntikan dan dorongan inovasi dari luar sangat diperlukan. Masyarakat terkadang sudah tahu dan mau berubah, tapi terhambat pada sumber daya lainnya. Disinilah inovasi diperlukan, kreatifitas harus dimunculkan. TNI AD masuk ke wilayah ini, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi binter. TNI yang sudah terbiasa dengan inovasi, mencoba menularkan itu ke masyarakat dengan pendekatan teknologi terapan.

Ketiga, kunci penting dalam masyarakat yang berubah dan era milineal sekarang adalah kembali pada kepentingan rakyat banyak, bukan sekelompok orang. Oleh karena itu mari selalu dorong dan contohkan wujud keberpihakan tersebut, jangan hanya retorika tapi tampak nyata. Korem 032 sangat komit terhadap hal ini. Institusi adat, politik, pemerintahan punya peran penting pada sisi ini. Boleh saja kita dapat untung dari satu hal, tapi keuntungan bagi orang banyak tetap harus nomor satu.

Keempat, ada ikon utama di Sumbar yang selama ini sudah dikenal kemana-mana yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Ini potensi yang luar biasa, baik ekonomi maupun pariwisata. Tetapi seiring waktu, masalah berat menimpanya, yang ternyata justru bermula dari masyarakat itu sendiri. Danau yang selama ini begitu indah dan bersih, sekarang merana dan menjadi kuburan ribuan ikan yang mati keracunan. Normalisasi dengan mengembalikan fungsi danau adalah hal yang harus dilakukan. Korem terlibat disini, dengan menggunakan berbagai teknologi terapan, mulai dari Bios 44 sampai ke pemberdayaan masyarakat, semua dicoba. Progres sudah berjalan dan itu akan terus berlangsung. Perlu dijaga dan dikawal secara terus menerus.

Kelima, ancaman tanah longsor dan banjir karena aktifitas pertambangan, perlu pola-pola teknologi terapan dan pendekatan kemasyarakatan. Semua sudah dicoba tapi memang tak bisa selesai semalam. Diperlukan upaya terus menerus, menekankan pada sisi mitigasi bencana dan kesiapan masyarakat serta kekuatan pendekatan hukum.

Keenam, soliditas team work juga jadi penting. Baik dari internal maupun kolaborasi secara ekternal. Peran Pemda, Polri, unsur masyarakat, seluruh komponen cadangan dan komponen penunjang sangat vital. Tanpa kerjasama semua pihak, tentu sulit keberhasilan bisa dicapai. Tak lupa, media massa baik cetak, elektronik, TV, radio dan semuanya, sangat menunjang aktifitas selama ini. Terimakasih atas kolaborasinya, dan tentunya penerus ke depan akan lebih memaksimalkannya.

Ketujuh, saat ini juga, di momentum keberangkatan saya, diwarnai dengan wabah pandemik luar biasa. Covid 19 melanda seantero negeri. Hubungan yang selama ini dekat, sekarang harus berjarak. Entah sampai kapan, tak ada yang tahu. Tapi optimistis harus dimunculkan karena masa depan tetap ada. TNI tetap berperan, inovasi dilakukan, bantuan disalurkan, disinfektan, kampanye dan sebagainya. TNI juga rentan terkena virus, tapi tugas harus dilakukan. Saya tak bisa hadir secara dekat ke masyarakat, tapi tulisan ini jadi penghubung kita.

Di Sumatera Barat saya banyak belajar, pada alamnya, pada orangnya, pada semuanya. Pelajaran yang luar biasa, terutama soal berhubungan sosial dan semakin memahami alam. Yang terbaik tentu jadi ilmu bagi saya dan akan dikembangkan di daerah lain. Pergi membawa yang terbaik, itulah filosofisnya.

Terus terang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di negeri yang permai ini. Waktu tak akan pernah cukup. Dunia ini begitu luas dan tantangan begitu banyak. Sekali lagi saya katakan, apa yang sudah dan sedang dilakukan adalah bukti kekuatan tim dan kerjasama apik semua lini. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terimakasih sekaligus permohonan maaf kepada semua pihak. Tentu dalam berbagai kesempatan, ada sikap ucapan dan tindak tanduk yang mungkin menyinggung. Tersinggung ketika naik, tersenggol ketika turun, rela dan maaf sama-sama dihaturkan. Insyaallah, bapisah bukannyo bacarai.**

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F