Risma - Khofifah Kembali Terlibat Kisruh Penanganan Covid-19

Baca Juga

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

MPA, JAKARTA -- Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur kembali terlibat kisruh penanganan wabah virus corona (Civid-19), yang turut menyeret Wali Kota Tri Rismaharini dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Kisruh ini dipicu oleh saling klaim siapa yang berhak memiliki mobil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut Risma, Kota Surabaya berhak atas mobil tersebut karena telah meminta lebih dulu kepada Gugus Tugas pusat.

Risma meluapkan kekecewaannya secara terbuka kepada masyarakat. Dia bahkan merasa disabotase dalam upayanya menangani wabah virus corona.

Di sisi lain, Ketua Rumpun Logistik Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, Suban Wahyudiono mengklaim pihaknya tidak mengalihkan bantuan dua unit mobil PCR seperti yang diklaim Risma.

Meski tak selalu terang-terangan, kisruh antara Kota Surabaya dan Pemprov Jatim bukan pertama ini terjadi.

Sebelumnya, baik Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya saling silang pendapat merespons penyebaran virus corona di pabrik rokok PT. H.M Sampoerna, Surabaya.

Kala itu, Khofifah menuduh Pemkot Surabaya lamban dalam merespons penyebaran corona karyawan pabrik PT. H.M Sampoerna tersebut. Pemkot Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, M Fikser merespons dengan menyatakan telah bertindak cepat.

Suko Widodo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya menyebut kisruh Risma-Khofifah tidak produktif dalam menangani persoalan wabah corona di Jawa Timur.

Lagi pula, kata dia, kepala daerah tak seharusnya mengumbar perselisihan ke publik.

Lihat juga: Kronologi Kisruh Mobil PCR Antara Risma dan Pemprov Jatim
"Komunikasi yang sifatnya emosional kurang tepat digunakan dalam menghadapi permasalahan. Karena enggak semua pesan-pesan oleh pejabat negara itu semua harus dilempar ke publik," kata Suko, Sabtu (30/5)

Ia menjelaskan pemimpin punya etika untuk tidak menceritakan dan berkeluh kesah kepada rakyat tentang problem yang dihadapinya saat menyelesaikan persoalan tertentu. Pemimpin seharusnya bisa mencari jalan keluar dan solusi terbaik bagi kemaslahatan masyarakat.

"Rakyat sedang membutuhkan pertolongan, jadi perkara kesulitan-kesulitan pemimpin harusnya enggak perlu disampaikan ke publik. Rakyat butuh hasil nyatanya saja," kata Suko.

Kemarahan yang dipertontonkan ke publik, diduga Suko bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat, terutama dari para pendukungnya. Dengan mendapat simpati, pemimpin bisa mendulang dukungan dari setiap sikap yang diambil. Namun Suko tak yakin cara ini manjur di tengah kondisi Jatim yang tertatih ditimpa wabah corona.

Suko menyebut yang dibutuhkan warga saat ini adalah kerja nyata dan pertolongan cepat dari pemerintah untuk menekan angka penyebaran corona yang makin hari makin naik jumlahnya.

Data resmi Pemprov Jatim per Sabtu (30/5), terdapat 4.409 pasien positif corona. Dari jumlah itu Kota Surabaya memiliki pasien positif corona sebanyak 2.394 orang.

Data tersebut menempatkan Jatim sebagai daerah dengan kasus positif tertinggi setelah DKI. Sejumlah analis kesehatan bahkan khawatir Jatim bisa melewati kasus positif di DKI.

"Jadi masyarakat Jatim lama-lama berfikir seperti sedang mengalami kekosongan. Masyarakat tak butuh pertikaian, tapi kolaborasi, mereka harus bersama-sama. Itu selesaikan lah cara baik-baik lah diantara mereka," kata Suko.

Senada, pengamat politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari curiga hubungan antara Khofifah dan Risma pada dasarnya tak terjalin baik.

"Jadi seperti ada relasi yang enggak bagus," kata Wawan.

Hubungan yang tak baik itu berimbas pada cara kedua pemimpin menerjemahkan wewenang antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota seperti dalam kasus bantuan Mobil tes PCR dari BNPB.

"Kan peraturan desentralisasi itu clear, kalau urusan levelnya kota ya silakan itu urusannya kota. Tapi kalau lintas kota ya itu kewenangannya provinsi," kata dia.

Dalam kasus ini Wawan tak menyebut siapa yang berhak mendapat mobil tersebut. Ia malah menyoroti BNPB yang tak secara tegas menjelaskan kepada siapa mobil tersebut diberikan.

Terlepas dari apapun pemicunya, menurut Wawan persoalan tersebut seharusnya bisa diatasi dengan 'kepala dingin'. Ia pun meminta agar Khofifah dan Risma bertemu untuk mencari solusi terbaik dan berkoordinasi mengenai pelbagai persoalan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar pihak BNPB di level pusat untuk turun tangan mempertemukan mereka agar persoalan bantuan Mobil tes PCR Covid-19 bisa diselesaikan dengan baik.

 "Jangan keliatan yang tidak kompak dari pemerintah dalam menangani Covid-19. Jangan sampai rakyat menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah," kata dia. (**)

Sumber : cnnindonesia.com
[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F