Juni 2020

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Penyebaran Covid-19 belum sepenuhnya berakhir, masa krisis masih diberlakukan, dukungan pihak Kepolisian bersama dengan TNI untuk mendisiplinkan prilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sangat dibutuhkan.

Hal ini dikemukakan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam keterangannya usai mengikuti Peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolda Sumbar, Rabu (1/07/2020).

“Covid-19 belum selesai, kita masih waspada terus, maka untuk itu kepada Bapak Kapolda kami ucapkan terima kasih dan tetap kita meminta dukungannya sesuai dengan maklumat Kapolri agar masyarakat disiplin mengikuti protokol kesehatan,” tuturnya.

Menurut Gubernur, selama anti virus belum ditemukan, penyebaran Covid-19 masih akan terus berlanjut. Namun demikian pemerintah tetap melakukan berbagai upaya guna mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Yang terpenting bagaimana kita bisa mengendalikan,” sebutnya.

Gubernur juga menuturkan bahwa sesuai arahan presiden, saat ini pemegang kebijakan dituntut untuk menggunakan pendekatan krisis bukan pendekatan normal yang berimplikasi pada kepentingan rakyat dan negara.

Pada kesempatan itu Gubernur Irwan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran kepolisian Sumbar yang memperingati Hari Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 yang mengusung tema Kamtibmas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolda Sumbar turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Syuib, Danrem 032/Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Syahrir, perwakilan Kajati Sumbar dan undangan lainnya. (ISC/ MMC DiskominfoSB).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

Jasman Rizal 

MPA, PADANG - Sempat melandai sebulan terakhir, hari pertama Juli 2020, 16 orang warga Sumbar dikonfirmasi positif terpapar corona virus.

Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal, di Padang Rabu (1/7) pagi menyatakan, 
“Hari ini ada tambahan 16 positif covid baru. Padahal hampir sebulan, penambahan kurang dari 10 setiap harinya”.

Menyikapi hal tersebut, sesuai pesan gubernur, Jasman meminta pemegang kebijakan tetap melihat masa sekarang dan ke depan adalah masa krisis.
“Ini perlu ditekankan agar semua cara pikir, kebijakan dan tindakan mengikuti manajemen krisis bukan normal. Kita harus rubah cara pikir selama ini sebagai birokrat yang kerjakan sesuatu secara biasa, normal, teratur, terprediksi dan terencana. Dimasa krisis, lakukan dengan cara luar biasa (extra ordinary),” tekannya.

Penambahan positif covid akan tetap terus ada selama belum ditemukan obat dan anti virusnya. 
“Bisa saja ke depan akan bertambah banyak lagi positif covid karena semakin sering orang bepergian ke luar rumah dan keluar masuknya pelintas batas provinsi, termasuk dari daerah yang masuk zona merah,” tambahnya.

Selain itu, kepada penjual makanan yang sifatnya terbuka (rumah makan, kafe-kafe dan lain-lain), agar pramusaji yang mengambil makanan selalu pakai masker dan tidak bicara di depan makanan tersebut. 
“Kita semua berhak untuk menegur dan mengingatkan pelayan dan pemilik rumah makan agar mewajibkan seluruh karyawannya memakai masker dengan benar. Masih banyak yang memakai masker hanya sampai dagu dan masih berbicara di depan makanan. Ini sangat riskan dan berbahaya bagi orang lain. Mari saling ingatkan demi kesehatan kita semua,” tambahnya.

Tetaplah jaga kesehatan dan marilah kita konsisten dan disiplin mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kadis Kominfo Sumbar ini juga tak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tak boleh panik, namun jangan anggap remeh virus ini. Jika sudah kena, efeknya sangat berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Untuk itu, saya harap kepada semua masyarakat, gunakan masker, terapkan physical distancing dan rajin cuci tangan, olah raga teratur, makan makanan bergizi, istirahat teratur dan disiplin. Mudah-mudahan covid di Sumbar tetap terkendali. Aamiin,” harap Jasman. (JR/EK)

Sumber : Dinas Kominfo Sumbar 

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah membagikan sebanyak 200 keranjang belanja hasil daur ulang untuk pembeli di Pasar Alai Padang, Selasa (30/6/2020).

Hadir mendampingi Wali Kota Mahyeldi, Kepala Dinas Perdagangan Andree Algamar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mairizon dan Camat Padang Utara Fajar Sukma.

Mahyeldi mengatakan, pembagian keranjang belanja hasil daur ulang dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan mengendalikan limbah sampah plastik di Kota Padang. Disamping itu, untuk semakin mempertegas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.

"Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini akan mampu mengurangi limbah sampah plastik yang ada di Kota Padang. Sehingga akan hadir lingkungan yang lebih bersih, nyaman dan lebih aman bagi warga Kota Padang," tukuknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Mairizon mengatakan, total keseluruhan keranjang daur ulang yang dibagikan sebanyak 1.465 keranjang. 400 keranjang untuk pembeli di Pasar Raya Padang, 200 keranjang di Pasar Alai dan 750 untuk pasar  lainnya di Kota Padang.

"Alhmdulillah, 400 keranjang untuk pembeli di Pasar Raya Padang sudah selesai kita bagikan, 200 keranjang untuk pasar alai yang sudah dibagikan hari ini, kemudian 750 lagi akan kita lanjutkan pembagiannya pada pasar Raya Lubuk Buaya, Pasar Ulak Karang, Pasar Banda Buat dan Pasar Belimbing," ungkapnya.

Mairizon menambahkan, sebanyak 1.465 keranjang yang dibagikan tersebut merupakan hasil produksi dari 10 Bank Sampah Kota Padang yang dibeli oleh CSR perusahaan.

"PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur membeli sebanyak 1.185 keranjang senilai Rp. 59.250.000, Bank Nagari Cabang Utama sebanyak 180 keranjang dengan nilai Rp. 9 juta, dan Transmart Padang sebanyak 100 keranjang dengan nila Rp.5 juta," sebutnya.

Setelah pembagian keranjang di Pasar Tradisional ini, nantinya juga dilaksanakan pembagian tas guna ulang didepan  mall/swalayan/minimarket. "Untuk itu sudah ada sponsor dari Basko Grand Mall yang siap memberikan tas gunas ulang secara gratis senilai Rp.6.500.000. Dengan adanya upaya-upaya ini kita tentunya berharap perhatian terhadap pengelolaan sampah di Kota Padang tidak pernah berhenti sehingga akan terwujud Kota Padang yang bersih dan nyaman," pungkasnya. (Muliadi)

Foto: Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed,

MPA, PADANG – Per 29 Juni 2020, data Dinas Kesehatan Kota Padang yang dirilis di website dinkes.padang.go.id, menunjukkan sebanyak 405 kasus pasien covid-19 atau sebesar 80 persen telah dinyatakan sembuh. Dari total pasien positif yang berjumlah 506 kasus. 

Sedangkan jumlah angka kematian (case fatality rate) dari semua kasus positif sebanyak 23 orang atau sebesar 4,5 persen. Angka tersebut dibawah angka nasional 5,2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed,  mengatakan, sisa kasus positif (konfirmasi) Kota Padang berjumlah 78 kasus. 33 kasus diantaranya masih dirawat, 21 kasus isolasi mandiri dan 24 kasus dikarantina.

“Begitu juga halnya dengan jumlah kelurahan yang terjangkit covid-19. Dari 80 kelurahan di semua kecamatan di Kota Padang yang terjangkit covid-19, 49 kelurahan telah bebas covid-19. Tinggal 31 kelurahan lagi yang masih terjangkit”, ujarnya lagi, Senin (29/6/2020).

Ia menambahkan, walaupun demikian, Pemko Padang tetap menggalakkan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 di seluruh kelurahan di Kota Padang yang berjumlah 104 kelurahan. Dengan membentuk Kongsi Covid-19 berbasis RT/RW di seluruh kelurahan sebagai media partisipasi masyarakat dalam mengkampanyekan protokol kesehatan dan peningkatan kepedulian dan gotong-royong dalam menghadapi wabah covid-19.

“Kongsi Covid-19 tersebut juga melibatkan Universitas Andalas, Forkopimda, dan unsur masyarakat lainnya”, imbuhnya lagi. (Ulil) 

MPA, SUMBAR - BPTP Sumatera Barat bersama dengan Balai Penelitian Tanaman Hias telah menanam varietas-varietas krisan pot hasil para pemulia tanaman hias Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi). 

Saat ini bunga-bunga cantik dengan warna  yang menarik ini sudah mulai bermekaran menghiasi rumah BPTP Sumbar. 

Mari kita berkenalan dengan varietas-varietas krisan pot yang berbunga indah ini. Armita Agrihorti Dengan warna bunga pita oranye kekuningan, penampilan krisan pot ini terlihat segar dan menarik. Bentuk bunganya ganda dengan tipe bunga spray. (**) 

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Dalam rangka mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Dimana keluarga diharapkan menjadi sumber yang selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi.

Tepatnya hari ini, Senin 29 Juni 2020 kembali diperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 27 secara serentak di seluruh Indonesia dengan tema "Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor".

Untuk di Kota Padang salah satunya serangkaian kegiatan dimaksud diadakan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar yang dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan didampinggi Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. K. Rahmadi, SH, MH serta beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar.

Kapolda Sumbar dalam keterangannya mengatakan, Polda Sumbar dan jajaran siap mendukung kegiatan tersebut dalam pencapaian sejuta Akseptor.

"Polda Sumbar mendukung dalam pencapainnya, kegiatan ini kebetulan bersamaan dengan hari Bhayangkara ke 74 sehingga secara bersama bisa dilaksanakan kegiatan ini dengan BKKBN," ujar Kapolda.

Kapolda Sumbar menambahkan, untuk hari ini sudah ada 50 peserta yang diantaranya ada kegiatan pemasangan IUD, Suntik, dan alat kontrasepsi lainnya. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Polres-polres untuk membantu pencapainnya. 

"Tujuan kita berkerja sama dengan pihak BKKBN Sumbar di masa pandemi ini, dengan harapan bisa berjalan lancar semestinya, dan kita ingin membentuk keluarga yang sejahtera lagi," Imbuh Kapolda Sumbar.

Diakhir kegiatan tersebut, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Drs. Toni Harmanto, MH, dan PJU Polda Sumbar melaksanakan pengecekan ruangan / bangsal Rumah Sakit Bhayangkara khusus menangani Pasien KB.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar 

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Wali Kota Padang H.Mahyeldi Anshrullah menyambut hangat kunjungan kerja yang dilakukan Fitri Aminah selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang yang baru di kediaman resminya, Senin (29/6/2020).

Adapun maksud kunjungan tersebut dalam rangka bersilaturrahim dengan Wali Kota Mahyeldi dan jajaran, mengingat Fitri Aminah baru menjabat sebagai Ketua PTUN Padang.

“Kali ini, saya sengaja bertatap muka dengan pak Wali dan jajaran. Guna menjalin dan meningkatkan sinergi yang telah terjalin baik antara PTUN dengan Pemko Padang selama ini,” ungkap perempuan asal Bukittinggi itu.

Kedepannya, Fitri berharap terjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang dalam berbagai pelaksanaan tugas atau kegiatan di PTUN.

Sementara itu, Wali Kota Padang Mahyeldi mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Fitri Aminah selaku Ketua PTUN Kota Padang. Sebagai instansi peradilan administrasi PTUN tentu memiliki banyak hal yang disinergikan bersama Pemko Padang.

“Begitu juga kegiatan di Pemko Padang PTUN akan senantiasa diikut sertakan. Sebab sangat besar andilnya dalam membangun Kota Padang sejauh ini,” pungkasnya dalam pertemuan yang penuh keakraban itu.

Di akhir pertemuan, Wali Kota Padang Mahyeldi menyerahkan cinderamata berupa dua buku karangannya sendiri kepada Ketua PTUN Padang Fitri Aminah. Juga hadir mendampingi wali kota Kepala Bagian Hukum Yopi Krislova dan Kepala Kesbangpol Yuska Librafortunan. (Yusrizal)
[15.43, 6/7/2020] PT. MEDIA PORTAL ANDA: Talk Show di Radio Padang FM,
Wawako Hendri Septa Paparkan Upaya Efektifkan Produktifitas Kota di Masa New Normal

PADANG - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa memaparkan berbagai upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengefektifkan produktifitas kota di masa new normal life (pola hidup baru) di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hal itu disampaikannya sewaktu diminta menjadi pembicara membahas tema terkait dalam "Talk Show" di Radio Padang FM Jalan S. Parman No.188, Selasa (23/6/2020) pagi.

Hendri menjelaskan, untuk saat ini Pemko Padang dan jajaran terus mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwako) No.49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Sebagaimana Perwako ini terus disosialisasikan jajaran Pemerintah Kota Padang kepada stakeholder terkait dan seluruh warga Kota Padang di era pola hidup baru yang sedang dijalankan saat ini," ungkap dia.

Ia menyebut, Perwako ini diterbitkan menimbang pentingnya kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

"Selain itu keberadaan Perwako tersebut juga dalam rangka menimbang jaminan atas keberlangsungkan kegiatan masyarakat di sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi dan pelayanan publik," jelasnya.

Lebih lanjut sebut wawako, terkait era penerapan new normal atau pola hidup baru yang dijalankan di Kota Padang saat ini, tentunya memesankan kepada seluruh warga Kota Padang untuk wajib mentaati aturan prosedur tetap (protap) kesehatan di dalam pandemi Covid-19. Baik itu seperti tetap memakai masker kemana bepergian, cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, jaga jarak dengan satu sama lainnya dan tingkatkan imun tubuh setiap saat.

"Kita tentu berharap, sosialisasi Perwako No.49 Tahun 2020 yang dilakukan dapat berjalan optimal dan semua warga kota dapat mengimplementasikannya. Insya Allah, kita juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk lebih mempertegasnya lagi. Karena juga akan ada sanksi tegas bagi yang melanggar nantinya," jelasnya sembari menyapa para pendengar setia Radio Padang FM.

Sementara itu tambah Hendri, semenjak 29 Mei 2020 lalu Pemko Padang telah mengambil kebijakan meninggalkan masa pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan beralih menuju era pola hidup baru di Kota Padang.

Dimana jelasnya, dalam pola hidup baru ini masyarakat sudah dibolehkan memulai dan membuka sejumlah akses kegiatan dan perekonomian masyarakat. Namun tetap harus mematuhi protap Covid-19.

"Alhamdulillah, para pelaku bisnis dan pihak terkait di Kota Padang sejauh ini telah menjalankan protap Covid-19 dengan baik. Kita berharap, meski pandemi Covid-19 belum bisa ditentukan kapan berakhirnya namun ekonomi masyarakat dan produktifitas Kota Padang tetap berjalan. Begitu juga program kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Maka itu kepada kita semua warga kota, mari sama-sama kita mentaati aturan yang ada khususnya yang tertuang di Perwako No.49 Tahun 2020. Ini semua demi keselamatan kita juga," pungkas wawako mengakhiri. (David)

Photo Istimewa 

MPA, KAB SOLOK - Kepemimpinan sesungguhnya tidak ditentukan oleh pangkat ataupun jabatan. Kepemimpinan adalah sesuatu yang muncul dari dalam dan merupakan panggilan hati seseorang yang ikhlas mewakafkan dirinya menjadi pemimpin sesungguhnya.

Dikatakan Datuak Hendri Mansyah salah seorang tokoh Kab. Solok, Minggu (28/06). Pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri.

Seorang pemimpin haruslah memiliki perasaan, keutuhan jiwa dan kemampuan intelektual. Akan tetapi modal yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak hanya intektualitas saja, akan tetapi harus didukung oleh kecerdasan emosional, komitmen pribadi, merakyat dan integritas dalam mengatasi berbagai tantangan.

"Untuk di Kab. Solok ini, kepribadian pemimpin seperti itu, dimiliki oleh Hendra Saputra SH, M.Si sebagai salah satu kandidat yang berkontestasi pada Pilbup Solok nanti", terang Datuak.

Adapun kegagalan yang terkadang dialami seorang pemimpin, karena secara emosional ia tidak mau atau tidak dapat memahami dirinya sendiri dan orang lain. Sehingga keputusan yang diambil bukanlah untuk mempertimbangkan banyak hal. Melainkan cenderung egois, berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongannya saja, sehingga mengakibatkan kekecewaan pada rakyatnya. Sebut Datuak Hendri Mansyah, memaparkan.

Dilain kesempatan Calon Bupati Solok, Birokrat Muda Hendra Saputra melalui wawancara singkatnya mengatakan, hidup diwarnai ujian, besar kecilnya ujian berbanding lurus dengan keimanan.

Ujian merupakan rahmat dan menjadi sarana pahala, tentunya bagi mereka yang sabar. Begitu juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Kesabaran seorang pemimpin sangat diperlukan.

Sebenarnya menjadi pemimpin itu, cendrung akan lebih banyak menempuh kesulitan. Namun kesulitan tersebut akan menjadi sesuatu menyenangkan bila dihadapi dengan hati yang ihklas dan bersih, tuturnya.

Dikala memimpin, lanjut Hendra, berat atau mudahnya kesulitan yang ditemukan, lebih ditentukan oleh hati dan pikiran. Sebab sesulit apapun roda pemerintahan yang dihadapi jika diterima dengan hati lapang, insya Allah, ia akan berubah menjadi sesuatu yang mudah. Sebaliknya, semudah apapun persoalan nan di hadapi jika diterima dengan hati yang sempit, maka ia akan berubah menjadi beban nan berat.

Hidup tidak boleh mengeluh, namun sampaikanlah keluh kesah itu kepada Allah. Semakin sering kita menyampaikannya, maka akan semakin cepat kemudahan yang kita dapati, papar Hendra.

Jangan jadikan politik untuk kemenangan semata, apalagi uang ataupun kekuasaan.

"Bagi kita, berpolitik adalah perjuangan untuk mengokohkan sendi-sendi keimanan. Karena itu, dalam politik tidak ada istilah lawan", sebutnya.

"Fastabiqul Khairat" Berlomba-lombalah dalam kebaikan,  Menang dan Kalah bukanlah tujuan. Tapi keridhaan dan Keberkahan, sebab inilah yang menjadi harapan, sebutnya lagi.

Menurut Hendra, menyoal siapa pemimpin Kab. Solok kedepan, yang terpenting adalah penataan pemerintahan yang baik disertai pengelolaan kekayaan negeri dengan sebaik baiknya. Sebab itu merupakan suatu keharusan dalam menjalankan amanah rakyat.

"Bila Hendra-Mahyuzil yang dipercaya rakyat, maka kita siap melaksanakan amanah rakyat secara baik dengan berharap pertolongan Allah. Yakinlah, bahwa pertolongan Allah adalah sebaik baiknya pertolongan", ungkap Hendra.

Selanjutnya sebagai pemimpin, berbagilah untuk kesejahteraan rakyat. Dengan berbagi, tidak lah akan mengurangi peran kita dalam memimpin, sebut ia 

"Jangan jadikan rakyat sebagai objek kepentingan pribadi, tapi jadikanlah pribadi sebagai objek untuk kepentingan rakyat dan jangan pula berbuat kebaikan hanya untuk kekuasaan, tapi jadikanlah kekuasaan untuk berbuat kebaikan", papar Hendra.

Menjadi pemimpin berbagi, tidak akan mengurangi kekayaan. Menjadi pemimpin amanah, tidak akan mengurangi kebahagian. Menjadi pemimpin jujur, tidak akan mempersulit kehidupan. Menjadi pemimpin merakyat, tidak akan mengurangi kewibawaan. Papar Birokrat Muda ini menuturkan.

Satu hal yang harus disadari, bahwa salah satu tugas utama pemimpin adalah menata baik ahklak generasi. Sebab dengan membiarkan generasi miskin ahklak, sama saja kita memiskinkan diri pada fase kehidupan yang sesungguhnya (akherat). Tutup Calon Bupati ini menuturkan paparannya. (Ar/Mal) 

Photo Istimewa 

MPA, PADANG – Warga RW XV Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang berhasil menghadirkan “Nagari Tageh Rumah Gadang”. Kawasan ini resmi diluncurkan sebagai percontohan kampung tangguh di Sumatera Barat, Kamis (25/06/2020).

Hadir pada peluncuran sekaligus peninjauan Nagari Tageh Rumah Gadang ini seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Hadir yaitu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Toni Harmanto, Danrem 032/Wirabraja Sumbar, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah beserta wakil Hendri Septa, Kapolresta Padang dan Dandim 0312 Padang serta jajaran dari unsur Forkopimda lainnya.

Walikota Padang Mahyeldi menyambut baik terobosan yang diprakarsai kepolisian, pemerintah daerah dan kepolisian tersebut. Pasalnya, keberadaan Nagari Tageh Rumah Gadang ini menghadirkan empat item tangguh yang mendorong percepatan kebangkitan dari pandemi Covid-19.

“Ada empat ‘tageh’ atau ketangguhan yang dihadirkan, yaitu tangguh kesehatan, tangguh informasi, tangguh keamanan dan tangguh sosial ekonomi,” kata Mahyeldi didampingi Camat Padang Timur Ances Kurniawan.

Menurut Mahyeldi, di Nagari Tageh Rumah Gadang tersebut ada kongsi – kongsi yang terbentuk. Ada kongsi covid-19, Kongsi UMKM dan Kongsi Pangan.

“Kongsi itu merupakan wujud kebersamaan dan kegotongroyongan dari warga,” ujarnya.

Mahyeldi mengapresiasi, semua komponen yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada masyarakat sehingga terwujudnya nagari tageh tersebut. Apresiasi ditujukan ke pihak Polsek, Danramil, camat dan lurah setempat serta dukungan dari Kapolresta dan Kapolda.

“Tentunya kita apresiasi hal ini. Sebab, tidak leas dari dukungan dari kapolsek, danramil camat dan lurah setempat. Apresiasi juga terhadap Kapolda dan pemerintah provinsi yang hadir pada peninjauan kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang ini,” ungkap Mahyeldi.

Dia berharap, Nagari Tageh Rumah Gadang ini menjadi contoh bagi masyarakat di kawasan lainnya, khususnya Kota Padang. Sehingga nanti terwujud kawasan serupa yang dinisiasi dari masyarakatnya.

“Kita berharap akan terwujud kawasan serupa di wilayah lainnya di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya,” ujarnya. (Zal/Rengga)

Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA - Presiden Joko Widodo turut mengikuti upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2020. Dengan tema "ASEAN yang Kohesif dan Responsif" Presiden Jokowi dan para pemimpin di kawasan akan membahas sejumlah inisiatif dan kerja sama, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19.

Upacara pembukaan diawali dengan penampilan kesenian yang dilanjutkan dengan lagu tema "The ASEAN Way". Setelah itu, Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyễn Xuân Phúc selaku ketua dan tuan rumah KTT ke-36 ASEAN memberikan sambutan pembukaan.

Dalam sambutannya, PM Vietnam mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, KTT ASEAN diadakan secara virtual. Menurutnya, pandemi Covid-19 juga telah mengubah cara kita bekerja.

"Covid-19 yang muncul dan dengan cepat meluas dari awal tahun ini, telah menyapu bersih prestasi yang telah dikumpulkan manusia selama bertahun-tahun, merampas dan mengancam kehidupan jutaan orang," kata PM Vietnam. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi mengatakan bahwa terlepas dari pandemi Covid-19, penyelenggaraan KTT ke-36 ASEAN adalah demonstrasi nyata dari solidaritas dan kepemimpinan ASEAN yang diwujudkan dalam kerja sama regional yang konkret. Menurutnya, solidaritas seperti itu sangat dibutuhkan dalam menanggapi pandemi ini.

"Kami mengharapkan upaya kolaboratif yang lebih besar dalam berbagi informasi dan pengetahuan tidak hanya di bidang pengembangan medis tetapi juga dalam kebijakan domestik terkait keamanan sosial dan kesehatan mengingat dampak luas Covid-19 pada masyarakat," kata Lim Jock Hoi seperti dikutip dari keterangan tertulis di www.asean.org.

Setelah upacara pembukaan, seluruh pemimpin menyampaikan pandangannya dalam sesi pleno. Indonesia berbicara setelah Brunei Darussalam dan Kamboja, sesuai dengan urutan alfabet.

Turut mendampingi Presiden dalam pembukaan KTT ke-36 ASEAN yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (*)


Bogor, 26 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

 Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

MPA - Penguatan kerja sama antara beberapa negara, utamanya dalam satu kawasan, merupakan satu hal krusial yang harus dilakukan di masa pandemi selain mempercepat pemulihan ekonomi kawasan.

Dalam sesi pleno KTT ke-36 ASEAN yang dihadiri Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 26 Juni 2020, Kepala Negara mengajak para pemimpin ASEAN untuk meningkatkan kerja sama kawasan.

"Di tengah pesimisme terhadap multilateralisme, kerja sama kawasan menjadi lebih penting artinya," ujarnya.

Presiden mengatakan, peningkatan kerja sama di antara negara-negara ASEAN akan mengembalikan harapan akan munculnya kerja sama antarnegara yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Di era baru atau adaptasi kebiasaan baru dalam konteks global, peningkatan kerja sama di tingkat kawasan ASEAN juga dapat menjadi mesin penggerak bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Untuk itu, persatuan dan sentralitas ASEAN merupakan suatu keharusan.

"ASEAN harus menjadi guardian agar kawasan kita tidak menjadi ajang power projection negara-negara besar. ASEAN harus menjadi subject dan bukan menjadi object dalam politik global," tuturnya.

Peningkatan atau penguatan kerja sama kawasan tersebut, menurut Presiden, salah satunya juga dapat dicapai dengan memperkokoh Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik yang sebelumnya telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-34 pada 22 Juni 2019 lalu.

"Kita juga harus terus memperkokoh ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang mengedepankan inklusivitas, kerja sama, rules-based order, dan confidence building," tandasnya.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut dan memberikan keterangan menjelaskan bahwa KTT ke-36 ASEAN ini mengadopsi dua dokumen, yakni "Leaders' Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN: Rising Above Challenges and Sustaining Growth" dan "ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work".

"Dokumen pertama pada intinya berisi komitmen para pemimpin ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan mekanisme kawasan guna mewujudkan kawasan ASEAN yang kokoh dan mampu mengatasi tantangan dunia saat ini," ucap Retno.

Beberapa hal yang digarisbawahi di dalam dokumen tersebut antara lain komitmen untuk mengurangi dampak Covid-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif dan komitmen realisasi tepat waktu "ASEAN 2025: Forging Ahead Together", serta menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai pedoman pelibatan ASEAN di kawasan Asia Pasifik dan Samudera Hindia.

Sementara pada dokumen kedua para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia dan setiap negara ASEAN antara lain akan memelihara budaya belajar di seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pengembangan keterampilan.

"Deklarasi juga menyoroti penerapan atau pentingnya inklusivitas pendidikan dan pekerjaan terutama bagi wanita, orang dengan disabilitas, lansia, dan warga di wilayah-wilayah yang terpencil. Juga menyoroti pentingnya penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dan mengembangkan infrastruktur untuk memastikan akses internet dan IT sehingga peluang revolusi industri 4.0 dapat dilakukan," tandasnya.


Bogor, 26 Juni 2020
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Photo Istimewa 

MPA, JAKARTA - Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya wartawan memiliki kompetensi dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. "Kami prihatin dengan banyaknya kekeliruan pemberitaan dan pelanggaran kode etik jurnalistik sehingga menurunkan kredibilitas media berbagai platform", kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang seusai zoom meeting anggota Dewan Kehormatan PWI Kamis ( 25/6 ) siang.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo, anggota Suryopratomo, Asro Kamal Rokan, Rossiana Silalahi, Tri Agung Kristanto, Teguh Santosa dan Raja Pane.

Dalam pertemuan secara daring tersebut disoroti kasus pemanggilan terhadap 27 pengelola media online dan media elektronik oleh Dewan Pers, terkait kekeliruan dalam melaporkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan PTUN Jakarta tertanggal 3 Juni terkait gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua dan Papua Barat pada masa krisis Papua periode Agustus - September 2019.

Gugatan tersebut dikabulkan karena majelis hakim menyatakan tindakan pemerintah tersebut melanggar hukum. Sejumlah media siber segera mengunggah berita dengan menyebutkan PTUN perintahkan Jokowi minta maaf atas pemblokiran internet Papua. Padahal itu tidak ada dalam putusan majelis hakim.

Ilham Bintang mengatakan itu bukan kategori hoaks namun kekeliruan pemberitaan akibat wartawan tidak melakukan cek dan ricek atau klarifikasi secara akurat. "Memang termasuk juga pelanggaran kode etik", ujarnya.

Walaupun Dewan Pers hanya sebatas memberikan sanksi teguran namun sanksi merosotnya kredibilitas terhadap media justru lebih berat dirasakan. Walaupun di sisi lain DK juga menyoroti sistem administrasi peradilan, khususnya PTUN Jakarta, yang tidak diperbarui sesuai perkembangan perkara itu. Juga lambatnya proses penyampaian salinan putusan kepada pihak pihak yang berperkara. Padahal, putusan dan proses administrasi di pengadilan itu menjadi sumber utama pemberitaan media.

Selain masalah kurangnya kompetensi dan penaatan kode etik jurnalistik, Dewan Kehormatan PWI Pusat juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi wartawan, khususnya cara kerja, model bisnis yang berkembang di dunia media saat ini dan kekuranglengkapan informasi yang diberikan narasumber.

Kasus kekeliruan pemberitaan terkait kegiatan Presiden Jokowi di Bekasi yang diberitakan akan membuka kembali mal juga mendapatkan sorotan masyarakat.

Kondisi ini diperburuk oleh perilaku baru wartawan yang bahkan menjadi model bisnis dari sejumlah media khususnya media siber.

Model kloning atau juga disebut multi level quotes jelas merupakan praktek jurnalistik yang keliru dan mengabaikan persoalan siapa yang bertanggung jawab atas berita yang sudah menyebar luas.

Model bisnis dengan kolaborasi juga memunculkan fenomena tidak sehat dalam konteks profesionalisme media dan wartawan. Di sisi lain saat ini berkembang model bisnis yang menjadikan media siber di daerah sebagai penyedia konten atau content produser bagi media siber di Jakarta. Praktek ini berbeda dengan kantor berita yang selalu disebutkan sebagai sumber sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab.

Ilham Bintang menegaskan bahwa semua itu belum dijangkau oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan kalau tidak segera diantisipasi bisa merugikan kredibilitas wartawan maupun media. Sementara praktek jurnalisme yang profesional dan taat kode etik makin diabaikan.(**) 

Ilustrasi

MPA, PADANG - Benny Saswin Nasrun pengusaha Kota Padang di bidang trucking telah dilaporkan oleh perusahaan pembiayaan (leasing) atas dugaan tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Beny Saswin Nasrun, salah satu calon legislatif (caleg) yang gagal dalam Pemilu 2019 tingkat DPR-RI. Dia bertarung di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II. 

Dari keterangan yang dilangsir dari Tanamonews dalam sesi wawancara dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Imam Kabut Sariadi pada Jumat, 26 Juni 2020 dan bertempat di ruang kerjanya.

Laporan Polisi dengan Nomor LP/165/IV/2020/SPKT-Sbr tersebut ternyata telah berlangsung sejak April 2020 hingga akhirnya baru tercium oleh media pada Juni 2020. Benny dalam laporan polisi tersebut ditetapkan sebagai Terlapor bersama seorang lainnya bernama Muhamad Said yang menjabat sebagai Direktur pada perusahaan milik Benny.

Imam menambahkan, perkara yang menjerat pemilik PT. Jenas Beningmas Persada tersebut kini ditangani oleh Subdit IV dan masih berlanjut dalam proses lidik. Sebagaimana diketahui, ancaman hukuman bagi pelaku Penipuan dan Penggelapan adalah hukuman penjara paling lama 4 tahun. 

Saat ditanyakan perihal besarnya kerugian yang dialami oleh Pelapor/Korban, Imam menjelaskan bahwa Korban dalam hal ini PT. Dipo Star Finance mengalami kerugian sebesar lebih dari 60 milyar rupiah berupa 120 unit kendaraan jenis truk. Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya memperoleh informasi lebih lanjut (In/den).

Photo Istimewa 

MPA, JAKARTA - Ormas pendukung Presiden Joko Widodo, PROJO, menyatakan desakan menjatuhkan Presiden dalam demonstrasi anti RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merupakan tindakan inkonstitusional.

PROJO bahkan menilai desakan itu telah menelikung demokrasi dan menciderai amanat rakyat.

"PROJO di garis terdepan dalam  melawan setiap usaha inkonstitusional dan anti-demokrasi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo," kata Sekjen PROJO Handoko (26/6).

Handoko mengatakan keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 ditorpedo oleh desakan pemakzulan yang tidak berdasar sama sekali.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi pada 16 Juni 2020 telah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP bersama DPR. Dengan keputusan itu RUU usul inisiatif DPR tersebut otomatis tidak bisa dibahas lebih lanjut.

Menurut Handoko, Presiden berpendapat RUU HIP masih memerlukan lebih banyak aspirasi masyarakat. Keputusan Presiden Jokowi tersebut hasil menelaah masukan masyarakat yang disuarakan berbagai kelompok, termasuk ormas Islam.

"Media memuat keputusan itu dan DPR juga mendukung serta memahaminya. Hormati,  jaga aspirasi, kehendak dan pilihan rakyat. Jokowi - KMA Presiden dan Wapres 2019 - 2024, " kata Handoko.

Tiga hari kemudian yaitu 19 Juni, Presiden juga menerima masukan serupa dari para purnawirawan dan mantan petinggi TNI.

Tapi pada Rabu, 24 Juni, atau 8 hari sejak keputusan Presiden Jokowi untuk menolak pembahasan RUU HIP, muncul demonstrasi yang menuduh Presiden mendukung RUU HIP sehingga harus dimakzulkan.

"Demonstrasi basi yang mendesakkan pencopotan Presiden itu yang keterlaluan dan inkonstitusional," kata Handoko.

PROJO mengajak masyarakat menyikapi secara kritis setiap gerakan politik yang mengada-ada dan inkonstitusional seperti yang terjadi pada 24 Juni yang lalu.

"Kami yakin masyarakat sudah dewasa. Apalagi Indonesia sedang prihatin dan membutuhkan kebersamaan serta gotong royong dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Handoko (***) 

Photo Istimewa 

MPA - Komisi Informasi (KI) Pusat menggelar uji publik tahap kedua rancangan Peraturan Komisi Informasi (Perki) tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) secara virtual via zoom meeting, Kamis (26/06/2020).

Sekretaris KI Pusat, MH Munzaer dalam laporannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi peserta yang sangat besar.

“Meskipun dimasa pandemi covid-19 namun tetap menggunakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, pembuatan Perki SLIP merupakan jembatan pemerintah (negara) terhadap publik (masyarakat) dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, untuk itu perlu masukan konstruktif dari seluruh BP.

Saat diskusi uji publik berlangsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Lubis mengusulkan adanya batasan mengenai jumlah informasi yang diminta oleh pengguna informasi agar sesuai dengan kebutuhan.

“Tujuannya agar tidak memperberat tugas PPID Badan Publik,” sebutnya.

Sementara PPID Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengharapkan perlunya norma yang memposisikan peminta informasi dan pemohon sengketa informasi agar tidak melampaui wewenang pejabat pengawas pada Inspektorat dalam meminta informasi ke PPID. 

Diskusi publik diselenggarakan dengan melibatkan sejumlah PPID Badan Publik dari seluruh Indonesia. 

Uji publik yang dilaksanakan KI Pusat bersama Plan C melalui zoom meeting pada Kamis (25/06/2020) dibuka oleh Wakil Ketua KI Pusat Hendra J Kede dan ditutup Ketua KI Pusat Gede Narayana.

Narasumber diskusi adalah Ketua Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Pusat Wafa Patria Umma dan ditanggapi tiga penanggap, masing-masing Widarno (PPID ANRI), Dian Rosdiana (PPID BPK), dan Suharti (PPID LKPP).

Sebagaimana diketahui, uji publik pertama telah digelar pada 11 Juni 2020 yang melibatkan KI Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pada uji publik kedua ini melibatkan PPID Kementerian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN/RB, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sumber: Rilis Komisi Informasi Pusat

Photo Istimewa 

MPA, PADANG - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH bersama Forkopimda Sumatera Barat melaunching Kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang yang berada di Kota Padang, Kamis (25/6) siang.

Lokasi Kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang tersebut, berada di Perumahan Puri Berlindo Sumbar Mas RT. 04 RW. 15 Kel Kubu Dalam Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.

Diketahui, Nagari Tageh Rumah Gadang merupakan Pilot Project penerapan "New Normal" life. Dimana, konsepnya adalah untuk percepatan penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) di Kota Padang.

Untuk di Kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang di Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, fasilitas yang ada diantaranya Posko Kongsi Solid (Tangguh Informasi) dan Posko Kongsi Covid (Tangguh Kesehatan), yang terletak di Rumah Tahfi Ahlul Quran tempat belajar Al - Quran. Untuk Posko Kongsi Covid, juga disediakan ruang isolasi mandiri untuk warga setempat.

Selanjutnya, Posko Kongsi Tertib (Tangguh Keamanan) yang berada di Pos Siskamling, dan Posko Kongsi Bangkit (Tangguh Sosial Ekonomi) yang terletak UMKM Tiga Saudara.

Awalnya, Kapolda beserta rombongan  menyaksikan penayangan dokumenter tentang Kawasan Nagari Tageh Rumah Gadang di Perumahan Puri Berlindo Sumbar Mas. Kemudian peninjauan bersama ke tiap-tiap Posko yang telah dibentuk.

Kapolda sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dalam kunjunganya tersebut mengungkapkan, pembentukan Nagari Tageh Rumah Gadang merupakan sama halnya dengan "Kampung Tangguh Nusantara" yang mendasar dari instruksi Presiden RI, yang terus dijabarkan oleh bapak Kapolri seluruh jajaran Kepolisian bersama-sama dengan TNI dan Forkopimda.

"Semua prinsipnya adalah menjawab isu yang berkait dengan Covid-19. Ada aspek keamanan disini, ada aspek medisnya, aspek sosialnya dan aspek yang lainnya untuk menjawab isu Covid-19 yang menghadapi masyarakat. Inilah yang juga menjadi role model buat tempat tempat yang lain," ucap Kapolda Sumbar.

Dikatakan, beberapa tempat juga sudah ada dan diketahui semuanya. Untuk Sumatera Barat yang disiapkan, saat ini ada 36 seperti ini. "Pada intinya, ini bisa jadi instruksi pada tempat tempat lain," ujarnya.

Irjen Pol Toni Harmanto juga menerangkan, bagaimana pihaknya bersama stakeholder lainnya untuk mengajak masyarakat dalam menghadapi new normal ditengah pandemi Covid-19.

"Karna memang prosesnya tidak dalam waktu satu atau dua hari, tapi itu sudah lama dan ada community policing kita yang terus berjalan bersama Bhabinkamtibmas, Bhabinsa,  dan rekan-rekan Muspida yang terlibat," pungkasnya.

Terlihat, dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Forkopimda Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, S.Ik, Walikota Padang Mahyeldi Ansarullah, Forkopimda Kota Padang, Kapolsek sejajaran Polresta Padang, Lurah se Kecamatan Padang Timur dan masyarakat setempat.(*)

Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa 

MPA, PADANG -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatra Barat, H. Hendri, melantik 29 pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil Kemenag yang saat ini ia pimpin, Kamis (25/6). Pelantikan ini menindaklanjuti PMA 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Kakanwil mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik dan terimakasih kepada pelaksana tugas (Plt) yang telah bekerja maksimal mendampingi pimpinan dalam menyelesaikan program Kanwil Kemenag.

“Mutasi, promosi dan demosi itu adalah pakaian ASN. Tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Ini sebagai bentuk penghargaan kepada ASN yang telah bekerja keras selama ini,” ungkap Kakanwil di hadapan Ketua Dharmawanita, Kabag TU, Kabid dan Pembimas di Lingkungan Kanwil.

Dikatakan Kakanwil, ada beberapa tujuan mutasi promosi dan demosi itu sendiri, pertama konsolidasi organisasi. “Dengan pelantikan ini kita mensolidkan kembali organisasi kita. Lembaga Kanwil Kemenag sangat dinamis, pejabat Kanwil menjadi rujukan Kemenag 19 kabupaten kota,” ujar Kakanwil.

Kedua, tindak lanjut evaluasi kinerja. Hasil evaluasi menentukan posisi jabatan pejabat yang baru dilantik hari ini. Ketiga, penyegaran. Mungkin sebagian pejabat sudah ada yang jenuh dengan jabatan yang diemban selama ini.

Keempat lanjut Hendri, penempatan SDM sesuai kompetensi. Pejabat yang dilantik hari ini dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas. “Ini menjadi dasar bagi bapak dan ibu untuk bekerja maksimal. Menempatkan orang pada tempat yang tepat, tolong buktikan bapak bisa bekerja maksimal,” pesan Kakanwil.


Kelima, upaya peningkatan kinerja. "Tukin kita masih dibayarkan berdasarkan kehadiran. Saya minta ke depan tukin dibayarkan berdasarkan kinerja. Mudah-mudahan dengan mutasi ini kinerja kita semakin bagus, optimal dan maksimal,” harap mantan Kakan Kemenag Agam ini. Keenam, mengubah status sosial dan kesejahteraan, imbuh Kakanwil.

Adapun pejabat yang dilantik untuk Bagian Tata Usaha (TU), Tan Gusli, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Bagian, Susi Primayeni Kasubbag Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), promosi dari JFU di Subbag Umum. Kemudian H. Jarmil, Kasubbag Kepegawaian dan Hukum, Hj. Irda Hayati, Kasubbag Ortala dan Kerukunan Umat Beragama dan Eri Gusnedi, Kasubbag Umum dan Humas.

Pada Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) H. Afrizal Kasi Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, Firdaus Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Mofri Antoni Kepala Seksi Kelembagaan dan Informasi Madrasah, H. Amrizal Kepala Seksi Guru, H. Jhon Of Rizal One Kepala Seksi Tenaga Kependidikan.

Selanjutnya Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), H. Syahrizal, Kepala Seksi PAI pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, H.  Hendri Panidias Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Armadi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Qur'an, Efrian Kepala Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan dan Sistem Informasi dan Yohanis Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Ma'had Aly.

Pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), H. Uswatman Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler promosi dari JFU di Bidang PHU. H. Zilwadi Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji, H. Efrizal Kepala Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus, H. Ufrizaldi Kepala Seksi Tranportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler dan H. Hidayat DS, Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah.

Kemudian Bidang Urusan Agama Islam (Urais), H. Yufrizal Kepala Seksi Kepala Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah, H. Yasril Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam, H. Syafal Mart Kepala Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah dan H. Yosef Khairul Kepala Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana KUA.

Terakhir Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penais Zawa), H. Thomas Febria, Kepala Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi, H. Efi Yoskar, Kasi Kemitraan Umat dan Publikasi Dakwah, H. Yusran Lubis Kepala Seksi Seni Budaya, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadist, H. M. Rifki, Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat Bidang Penais Zawa dan Dr. Muslimah, Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf.

Sumber: sumbar.kemenag.go.id

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F