-->

Oktober 2020

Photo Istimewa


MPA, PADANG – Jalin kemitraan dan kerjasama, Polda Sumbar lakukan MoU antara Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar dan Universitas Muhammadiyah Sumbar.


MOU tersebut berlangsung di ruang Jenderal Hoegeng Lantai IV Mapolda Sumbar, Rabu (21/10) siang.


Untuk kerja sama antara Polda dan BNNP, penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH bersama Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Drs. Khasril.


Diketahui, perjanjian kerja sama dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama bagi Polda Sumbar dan BNNP dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.


Kemudian, perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi Polda Sumbar serta BNNP serta mengoptimalkan potensi keduanya dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sedang MoU Polda Sumbar dengan Universitas Muhammadiyah Sumbar, dalam rangka kerja sama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan.


Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar, Dr. Riki Saputra.


Dalam kegiatan ini, juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, PADANG ARO - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan komitmennya untuk mendukung pelebaran jalan tembus Kambang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat yang selama ini terkendala karena harus melewati zona Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)


Penegasan ini disampaikan oleh Pjs. Bupati Solok Selatan Jasman Rizal, ketika menerima aspirasi ninik mamak di kediamannya di Mudiak Lawe, Muara Labuh, Rabu malam, 21/10/20.


"Kami dari pemerintahan punya komitmen untuk mendukung cita-cita ini. Dan ini sebenarnya juga manjadi cita-cita saya dari dulu untuk menghubungķan dua daerah yang bersaudara erat ini. Intinya kita dukung penuh untuk itu," kata Jasman didampingi Pj Sekda Fidel Efendi


Ia mengatakan bahwa hubungan kekeluargaan antara Pesisir Selatan dengan Solok Selatan sangatlah erat. Adanya infrastruktur jalan ini nanti, menurut Jasman tentu akan mengeratkan kembali hubungan silaturahmi tersebut.


Tidak hanya masalah hubungan kekerabatan, tetapi pelebaran jalan tersebut, menurut Jasman juga terkait dengan kelancaran interkoneksi antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga akan berpengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian.


"Kambang ke Muara Labuh saat ini ditembus dalam waktu lebih kurang 8 jam. Namun dengan adanya pelebaran jalan ini nanti bisa ditembus dalam waktu 1,5 jam," jelasnya.


Ruas jalan tersebut, menurutnya sudah ada sejak nenek moyang kedua daerah sejak ratusan tahun lalu, dan juga menjadi bagian dari urat nadi perekonomian.


Jasman juga menjanjikan untuk secepatnya berbicara khusus dengan Pak Gubernur terkait akan dihidupkannya kembali upaya pelebaran jalan ini.


"Termasuk kita agendakan pertemuan dengan Pak Gubernur bersama unsur terkait di kedua daerah. Baik ninik mamak, eksekutif, legislatif, dan juga DPRD Propinsi. Dan selanjutnya bersama-sama menyampaikan aspirasi ini ke pusat," ujarnya


Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda menyampaikan rasa terima kasih kepada ninik mamak yang telah bersatu untuk mewujudkan pelebaran jalan Kambang - Muaro Labuh tersebut.


Selaku pihak legislatif, Zigo mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh hal ini.


"Kita dari DPRD Solok Selatan juga berkomitmen untuk mendukung upaya pelebaran jalan ini," jelasnya.


Ia juga meminta dinas terkait untuk menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.


Zigo juga mengharapkan agar pihak pemprov Sumbar nantinya dapat menjadi program strategis propinsi Sumbar.


"Karena hal ini terkait interkoneksi dua kabupaten, tentu kita harapkan dapat menjadi program strategis pemprov Sumbar nantinya," ujarnya.


Salah seorang ninik mamak, Inyiak Majolelo menyampaikan bahwa kedatangan mereka dari 3 Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta para ninik mamak tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar rintisan jalan nenek moyang antara Kambang - Muara Labuh dapat direalisasikan.


Menurutnya, ninik mamak sudah beberapa kali di daerah Muara Labuh sudah berkomunikasi dengan ninik mamak di daerah Pesisir Selatan.


"Kami sudah bertemu dengan Persatuan Ninik Mamak Banda Sapuluah di Pesisir Selatan. Intinya, kami semua sepakat untuk sama-sama bergerak. Termasuk mengantarkan surat langsung ke menteri terkait, bersama pihak eksekutif dan juga legislatif nantinya," terangnya.


Para ninik mamak menurutnya sudah menyatakan kesiapannya untuk terus mengupayakan pelebaran jalan ini.


"Tentu semua ini nantinya kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Termasuk komitmen kita untuk menjaga hutan TNKS tersebut nantinya," ujar Inyiak Majolelo. (*)

Photo Istimewa


MPA, PADANG - Plt Wali Kota Padang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang Suardi melantik dan mengangkat Ice Eryora sebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama pada BKPSDM Kota Padang, di Ruang CAT Balai Kota Padang, Rabu (21/10/2020). 


Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara Melalui Penyesuaian Inpassing, yang ditetapkan di Padang 8 Oktober 2020. 


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2009, Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah. 


Usai pelaksanaan sumpah pelantikan dan penandatanganan berita acara pelantikan, Suardi menyampaikan bahwa, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara baru dilaksanakan untuk pertama kalinya dilingkungan Pemerintah Kota Padang.


"Atas nama Pemerintah Kota Padang saya mengucapkan selamat kepada Buk Ice. Muda-mudahan amanah yang diberikan Pemerintah Kota Padang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.  


Ia menambahkan, widyaiswara memiliki tugas dan amanah yang besar yang diemban dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama berkaiatan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah.


"Aturan tidak pernah statis dan selalu berkembang sesuai kondisi dan keadaan. Maka oleh sebab itu terkait perubahan ini, widyaiswara akan tahu duluan dan menjadi tempat bagi pegawai untuk bertanya sekaligus memberikan diklat terkait peraturan tersebut," jelasnya.


Selanjut ia juga mengajak seluruh pegawai dibagian BKPSDM Kota Padang untuk bersama-sama meningkatkan SDM pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Padang. 


"Lebih kurang 8900 ribu lebih pegawai Pemerintah Kota Padang yang harus diberi pembekalan. Ini menjadi tugas berat bersama Widyaiswara supaya tercipta kualitas sumber daya manusia yang unggul bagi di Pemko Padang," pungkasnya.


Sementara itu, Ice Eryora menyampaikan terima kasih atas arahan dan bimbingan yang disampaikan olek Kepala BKSDM Kota Padang dalam upacara pelantikan. Seperti pesan-pesan yang disampaikan, ia berharap dirinya bisa menjadi salah seorang widyaiswara yang membawa perubahan dan mendukung peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Kota Padang.


Upacara pelantikan berakhir dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh kepala BKPDDM dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Kemudian, disusul para pejabat dan staf dan ditutup dengan foto bersama. (Mul/Prokopim)


Photo Istimewa

MPA, PADANG  - Guna menyamakan persepsi dalam menerapkan sanksi protokol kesehatan yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi.


Rapat koordinasi Criminal Justice Sistem (CJS) ini dilaksanakan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di ruang Jenderal Hoegeng Polda Sumbar, Selasa (20/10).


Rakor ini dibuka oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, yang dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta instansi terkait.


"Penerapan Perda ini untuk peningkatan disiplin masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kita perlu menyamakan persepsi," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto.


Dikatakan, pihaknya (Polri) di jajaran Polda Sumbar, selain terus memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, juga siap membantu melakukan penegakan hukum sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


"Apabila dalam menerapkan pidana petugas di lapangan (Satpol PP) tidak ada yang kompetensi Penyidik PPNS, personel Polri baik di Polda maupun Polres jajaran Polda Sumbar siap membantu. Sesuai dengan Pasal 100 KUHAP," pungkas Kapolda.


Dalam rakor tersebut, membahas sosialisasi, penindakan dan penertiban pelanggar yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah, membahas tentang kerjasama dengan stake holder terkait tentang penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan.(*)


Sumber : Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA  - Dewan Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan aga menjaga jarak dalam kontestasi politik Pilkada 2020. Seperti diketahui Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah baik propinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatannya seperti kampanye saat ini tengah berlangsung hingga 5 Desember yang akan datang.


Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.


"Khittah profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu adalah tidak memihak dan independen khususnya selama proses Pilkada. Sikap itu untuk menjaga Pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik," kata Ilham seusai memimpin Rapat Dewan Kehormatan PWI Pusat, Senin (19/10/2020 ) yang digelar via zoom.


Rapat dihadiri Sekreraris DK Sasongko Tedjo, anggota Asro Kamal Rokan, Tri Agung Kristanto, Nasihin Masha dan Rajapane.


Harus mengundurkan diri


Bagi anggota dan Pengurus PWI sendiri dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, sudah jelas panduannya baik dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan. 


"Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” tambahnya.


Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.


Ilham mengingatkan, mendukung saja tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon. Menurut PD PRT terbaru hasil Kongres PWI di Solo tanggal 27-30 September 2019, jika pengurus PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus mengundurkan diri bukan lagi cuti.


Keputusan yang lebih tegas itu tidak lain dikeluarkan demi menjaga integritas, martabat dan profesionalitas wartawan.


Peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil dan menyosialisasikan pasangan calon secara terang benderang agar masyarakat tidak salah pilih.


DK PWI Pusat mengajak insan pers untuk menjada self interest distancing di musim Pilkada seperti sekarang ini. Kalau perlu secara khusus memberikan panduan agar Pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi.


DK PWI dalam kesempatan itu juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita sehingga menghasilkan bias informasi.


"Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut selalu profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan", tandas Ilham Bintang.**

Pjs Bupati Jasman : Gubernur Dukung Penuh Program Ini

MPA, PADANG ARO --- Guna menyiapkan nagari-nagari yang berdaya dalam masa pandemi Covid, diperlukan usaha-usaha yang konkrit dari berbagai lini untuk menghadapinya. Konsep keterlibatan semua unsur di nagari tersebut disebut sebagai sebuah "gerakan semesta" yang terwujud dalam program Nagari Tageh atau tangkas/kuat.


Konsep ini disampaikan oleh Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand Dr. Andani Eka Putra dalam rapat pembahasan pembentukan 7 Nagari Tageh di Padang Aro, Solok Selatan, Sabtu 17/10/20.


"Edukasi paling bagus dimulai dari tingkat nagari. Perguruan tinggi nantinya akan mengisi konsepnya. Yang akan terlibat semuanya, baik unsur masyarakat, TNI/Polri, Pemda, serta mahasiswa di nagari tersebut. Ini kita sebut gerakan semesta menghadapi Covid, dimana semua orang terlibat aktif untuk mewujudkannya," ujar doktor yang telah mendapatkan banyak penghargaan di bidang kesehatan tersebut.


Andani yang hadir bersama Dr. Erigas Eka Putra Direktur Nagari Development Centre (NDC) Unand mengatakan bahwa tujuan utama dalam program tersebut adalah bagaimana pemahaman masyarakat meningkat dalam menghadapi dan menyikapi pandemi Covid. 


Ia menginginkan, bahwa nantinya konsep Nagari Tageh yang disusun tersebut, tidaklah sekedar beretorika, tapi langsung diaplikasikan di lapangan dan semuanya bekerja dengan aktif.


Nagari Tageh menurutnya bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial budaya, pangan, dan juga pendidikan, dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai konseptor, sekaligus sebagai pelakunya di lapangan.


"Perguruan tinggi melalui para mahasiswa di nagarinya kita mintakan untuk menjadi tulang punggung dalam membantu Wali Nagari. Memberikan pengetahuan dan mendampingi langsung di lapangan," terangnya.


Andani menambahkan bahwa konsep Nagari Tageh ini bukanlah pertama kali di Sumbar. 


"Sudah ada yang membuatnya. Namun kita melihat perlunya sinergi yang lebih optimal lagi dan pengayaan konsep, dan mensinergikannya dengan konsep yang ada" jelas Andani.


Ia berpesan agar langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah memasang niat yang baik untuk membantu masyarakat, serta memulainya dengan Bismillah. Sama halnya ketika pertama kali ia memanfaatkan laboratorium Unand untuk tes Swab, dimana ia selalu memotivasi rekan-rekan kerjanya untuk memasang niat yang tulus untuk membantu masyarakat.


Erigas Eka Putra, Direktur NDC Unand mengatakan bahwa konsep yang disusun dalam menghadapi pandemi Covid di Nagari nantinya adalah dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk unsur informal leader seperti ninik mamak, dimana mereka akan lebih didengar perkataannya di masyarakat. Termasuk juga menurutnya akan melibatkan unsur mahasiswa nantinya.


Ia mengaku, bahwa kedatangannya ke Solok Selatan lebih dikarenakan karena jiwa dan semangatnya untuk membangun dan mengabdi untuk nagari-nagari yang ada, termasuk di Solok Selatan.


Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan Jasman Rizal mengatakan bahwa salah satu fungsi nagari Tageh nantinya adalah bagaimana memberikan sosialisasi, edukasi, dan kegiatan lainnya. 


Terkait anggaran, ia meminta seluruh camat dan nagari yang akan dijadikan pilot project (7 nagari) agar tidak memikirkan dulu terkait anggaran pelaksanaannya. 


"Yang utama dulu saat ini adalah semangat dan kemauan kita untuk bersama-sama melaksanakan program ini nantinya. Masalah anggaran nanti kita diskusikan. Anggarannya tidaklah besar. Nanti akan dilibatkan semua, termasuk kita mintakan dukungan perantau," ucapnya didampingi Kadis Sosial dan PMD/N Zulkarnaini.


Jasman meminta seluruh camat dan wali nagari untuk pro aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan nantinya. 


"Jangan mau kalah dengan semangatnya Pak Andani dkk. Pak Andani ini kemana mana ia selalu dibayar mahal, namun sekarang ia kesini tanpa dibayar, karena semangat dan keinginannya untuk membantu kita di Solok Selatan. Mudah-mudahan konsep ini nantinya bisa dilaksanakan juga didaerah lain," ujarnya menyemangati


Jasman juga menyampaikan bahwa Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mendukung penuh terhadap program yang sedang disusun bersama Dr. Andani tersebut.


"Tolong sampaikan salam saya kepada seluruh camat dan wali nagari yang hadir. Saya akan mendukung penuh pelaksanaan program ini nantinya," ujar Jasman sembari membacakan pesan Whatsapp Gubernur Sumbar kepadanya.


Dalam waktu dekat Jasman mengatakan bahwa 7 Nagari dari 7 kecamatan yang akan dijadikan Pilot Project Nagari Tageh tersebut akan segera di SK kan, yakni NagaribAbai, Sungai Kunyit, Padang Air Dingin, Lubuk Gadang Selatan, Kapau Alam Pauh Duo, Sako Pasia Talang, dan Nagari Pakan Rabaa Tengah.


Dukungan pelaksanaan program ini juga datang dari Kapolres Solok Selatan, AKBP Tedy Purnanto, S.Ik, 


"Selaku Kapolres kita siap mendukung program ini. Masyarakat masih banyak yang percaya dengan wabah Covid ini. Padahal hal ini nyata adanya, dan bukan konspirasi. Bukan hanya kita, Bahkan negara-negara maju pun terkena dampaknya," tegasnya.


Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menggerakkan semua kapolsek dan juga babinkantibnas di nagari-nagari yang akan menjalankan program ini. 


"Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, lnsya Allah bisa kita jalankan bersama-sama," tukas Tedy yang hadir bersama Kasat Binmas Polres AKP H. Kamil Siregar. (**)

Photo Istimewa

MPA, PADANG—Rendah hati dan bijaksana itu yang tergambar dari sosok calon Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Indra Catri, di mata masyarakat Pauh Kota Padang. Dua hal tersebut menjadi modal kuat bagi dirinya untuk mendapat tempat di hati masyarakat.


Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Rang Sumando di Koto Panjang, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Mak itam Syafrizal, mengatakan bahwa fisik Indra Catri mungkin tidak bisa selalu hadir di daerah itu. Namun, namanya telah lama lekat di hati masyarakat. Ia menyebut bahwa Indra Catri menjadi mamak dan tempat mengadu bagi masyarakat setempat, bahkan sejak ia masih menjabat sebagai pegawai di Pemerintah Kota Padang.


"Pilgub kali ini mamak kami maju sebagai calon wakil gubernur. Sudah pasti kami dukung penuh,” katanya, Jumat (16/10).


Dalam ingatan Syafrizal, Indra Catri sangat rendah hati, sederhana, dan paham betul mengenai adat budaya di Sumbar. Menurutnya lagi, Indra Catri juga sukses menjadi Bupati Agam selama sepuluh tahun.


Ia berpesan kepada Indra Catri, untuk tetap tawakal dengan kerendahan hati dan kebijaksanaan tersebut, dan juga tetap menjadi contoh yang baik bagi anak kemenakan jika terpilih menjadi wakil gubernur.


Ketua Pemuda Koto Panjang, Semastiko, berpendapat yang sama dengan Syafrizal tentang sosok Indra Catri. Ia mengaku mengenal Indra Catri sejak menjadi pelajar.


Salah satu hal yang paling berkesan baginya ialah dukungan Indra Catri kepadanya. Ketika itu, tahun 2002, ia dan beberapa orang lainnya yang masih duduk di bangku SMA menjadi utusan ke Malaysia. Kegiatan tersebut tak lepas dari dukungan Indra Catri sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang.


“Dukungan dan nasehatnya kepada generasi muda sejak dulu sangat kami rasakan,” ujarnya.


Bagi Semastiko, Indra Catri bukan hanya sosok pemimpin yang rendah hati dan bijaksana, melainkan juga mamak yang membimbing kemenakannya. 


“Jasanya banyak sekali. Kami berharap mamak tetap seperti adanya sekarang hingga kapan pun,” ucapnya. (**)

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa menegaskan, akan meninjau ulang kembali Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 Tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha, jika angka kasus positif Covid-19 di Kota Padang menurun menjelang 9 November 2020 mendatang.


"Masih ada sekitar empat minggu mulai berlakunya edaran tersebut, jika kasus positif Covid-19 di Kota Padang menurun, maka kita akan tinjau ulang lagi SE tersebut," ujar Hendri Septa sewaktu bertemu dan dengar pendapat dengan sejumlah para pelaku usaha pariwisata, hotel, wedding dan seniman serta pihak terkait lainnya di Kota Padang, di Aula Abu Bakar Ja'ar, Kamis (15/10/2020).


Plt Wako Hendri Septa menjelaskan, SE Wali Kota Padang tersebut dikeluarkan melihat tingginya peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Padang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang, https://dinkes.padang.go.id, pada 14 Oktober 2020 tercatat jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 4.971 kasus. 


Jika dirinci terjadi penambahan kasus positif baru setiap hari yang melebihi 100, bahkan melebihi diangka 200. Seperti pada 10 Oktober terdapat 119 kasus, 11 Oktober 229 kasus, 12 Oktober 123 kasus, 13 Oktober 152 kasus positif dan 14 Oktober 291 kasus positif baru, bahkan hari lebih 200 kasus.


"Dengan jumlah kasus positif yang begitu signifikan peningkatannya, maka Kota Padang sekarang berada pada zona merah. Dan Kota Padang juga telah dinyatakan oleh Pemerintah Pusat menjadi 10 kota terparah penyebaran Covid-19 di Indonesia," jelasnya.


Lebih jauh dijelaskan, tidak hanya peningkatan jumlah kasus positif baru, jumlah angka kematian karena Covid-19 juga meningkat. Pada 14 Oktober 2020 tercatat jumlah kasus kematian di Kota Padang sudah 92 orang. Terjadi peningkatan sekitar 1 sampai 2 orang setiap harinya.  


"Jika hal ini terus dibiarkan ada kekhawatiran kondisi Kota Padang akan semakin buruk. Kita juga tidak ingin kembali pada masa beberapa bulan lalu dimana diterapkan PSBB. Untuk itu kita Pemerintah Kota Padang perlu membuat dan mengeluarkan aturan yang semata-mata demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Padang," jelasnya.


Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 Tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha akan mulai diterapkan pada 9 November 2020.


Plt Wako berharap, para pelaku usaha di Kota Padang dapat menjadi mitra dalam menyampaikan pesan-pesan pemerintah untuk memberikan arahan kepada masyarakat banyak tentang pencegahan Covid-19. 


"Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita telah mendapatkan pemahaman dan komitmen bersama untuk bersama-sama menekan angka penyebaran virus Corona di Kota Padang yaitu dengan memasifkan sosialisasi protokol Kesehatan Covid-19. Dan insya allah kita berharap terjadi penurunan kasus Covid-19 yang signifikan," jelasnya. 


Turut hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Kepala Dinas Kesehatan Fery Mulyani, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arfian, Kabag Hukum Yopi dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis.


Pada kesempatan tersebut dari pelaku usaha pariwisata dan perhotelan hadir, mewakili Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI),  mewakili Indonesian Hotel General Manager Association (IGMHA), Aspirapi, IMAIng, Hikasmi dan mewakili para Seniman. (Mul/Ady/Prokopim).

Photo Istimewa


MPA, PADANG - Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan beberapa hal seputar kondisi Kota Padang terkini beserta berbagai upaya yang tengah dilakukan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 yang tengah mewabah di daerah tersebut.


Sebagaimana diketahui, Kota Padang saat ini telah dinyatakan termasuk dari 12 daerah prioritas penangan Covid-19 se-Indonesia. Hal ini dikarenakan kota yang memiliki jumlah penduduk hampir 1 Juta jiwa itu belum mampu keluar dari zona merah sejak beberapa bulan belakangan. Kasus warga yang terpapar positif Covid-19 pun dari hari ke hari terus menanjak naik cukup signifikan.


Demikian dikatakan Plt Wali Kota Padang Hendri Septa kepada wartawan dalam kegiatan diseminasi informasi bersama Diskominfo Kota Padang secara virtual, Kamis (15/10/2020).


Dalam kesempatan itu Plt Wako didampingi Kasat Pol PP Alfiadi, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Henry Gani serta Kadiskominfo Rudy Rinaldi.


"Kemarin Rabu (14/10/2020) jumlah warga Kota Padang yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 272 orang. Hari ini Kamis (15/10/2020) bertambah sebanyak 250 orang lagi. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita di Kota Padang," ungkapnya lirih.


Oleh karena itu, Hendri pun telah menekankan jajarannya harus lebih maksimal lagi dalam berbagai upaya dan melakukan langkah terbaik untuk menekan laju penyebaran Covid-19 tersebut.


"Kalau pun tidak bisa merubah zona merah menjadi zona kuning minimal kita bisa zona orange dalam beberapa waktu ke depan. Kita berharap semua elemen masyarakat bahu-membahu bersama pemerintah dalam hal ini," ujarnya.


Ia menambahkan, menilik awal mula pandemi di Kota Padang Pemko Padang sudah melakukan beberapa upaya penanganan penyebaran Covid-19. Mulai dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), melahirkan Peraturan Wali Kota (Perwako) No.49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), hingga teranyar dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) No.6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.


"Kita juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha per tanggal 12 Oktober 2020. Hal ini merupakan tindakan yang mesti dilakukan guna menekan laju penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi. Ada 6 (poin-red) yang mesti disikapi di dalam Surat Edaran tersebut," imbuhnya.


Dijelaskan, Dari 6 poin pada Surat Edaran tersebut poin pertama terdapat larangan menggelar pesta perkawinan baik di gedung/convention center atau di rumah terhitung semenjak 9 November 2020. 


"Jadi, bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, rumah ibadah atau di rumah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jika dilanggar ada sanksi yang akan diberikan," tukuknya.


Meski telah dikeluarkan, ungkap Hendri, pihaknya tetap akan meninjau ulang kembali Surat Edaran Wali Kota Padang itu. Apakah kasus positif Covid-19 di Kota Padang menurun menjelang 9 November 2020 mendatang. 


"Masih ada sekitar empat minggu mulai berlakunya Surat Edaran tersebut, jika kasus positif Covid-19 di Kota Padang menurun, maka kita akan tinjau ulang lagi," tutur Hendri Septa mengakhiri. (David/Prokopim)

Photo Istimewa


MPA, JAKARTA — Pandemi Covid-19 menjadi semacam ujian bagi setiap negara yang terdampak dan pemerintahan yang berkuasa. Sepintas ada kesan, negara dengan sistem politik relatif tertutup lebih mampu menghadapi situasi krisis kesehatan yang diakibatkan penyebaran virus mematikan ini.


Pemerintahan di negara-negara tersebut dapat mengambil tindakan yang tepat dalam waktu cepat untuk meminimalisir jumlah korban.


Demikian dikatakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara dalam diskusi virtual Medan Urban Forum bertema “Pemulihan Demokrasi Indonesia” yang diselenggarakan Rabu malam (14/10) melalui ruang digital Zoom.


Teguh yang juga dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, mencontohkan keputusan Republik Rakyat China menutup kota Wuhan di Provinsi Hubei yang menjadi pusat penyebaran SARS Cov-2 itu pada bulan Januari lalu. Keputusan itu tepat dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di tengah penduduk Wuhan, dan menjadi model penanganan Covid-19 yang umum.


Begitu China menutup Wuhan, sambung Teguh, Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara juga menutup semua perbatasannya dengan China dan Rusia.


Bagi Korea Utara langkah China menutup Wuhan adalah sinyal kuat bahwa SARS Cov-2 jauh lebih berbahaya dan mematikan dibandingkan virus corona yang pernah menyebar sebelumnya di Asia Timur, baik SARS di tahun 2002-2003 maupun MERS di tahun 2014-2015.


Hasilnya, kini hanya ada 300 kasus Covid-19 aktif di seluruh China. Angka ini tentu jauh sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk China yang sekitar 1,3 miliar jiwa.


Sementara, sambungnya, dalam upacara peringatan HUT ke-75 Partai Pekerja Korea beberapa hari lalu selain memamerkan persenjataan canggih yang dimiliki Korea Utara, Kim Jong Un juga memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka sejauh ini masih dapat mencegah SARS Cov-2 memasuki negeri itu.


Republik Sosialis Vietnam juga langsung menutup perbatasan dengan China dan memberlakukan protokol yang sangat ketat sesaat setelah China menutup Wuhan. Sampai awal Juli lalu jumlah korban meninggal dunia akibat Covid-19 di Vietnam bisa ditekan di angka nol, walau belakangan Covid-19 mulai merenggut nyawa warga Vietnam sekiatr 35 jiwa.


Namun Teguh mengingatkan, ini bukan berarti sistem politik tertutup yang dianut negara-negara itu lebih efektif dibandingkan sistem politik terbuka yang dianut negara-negara demokratis. Dia mengatakan, Jerman, Korea Selatan, dan Selandia Baru yang dikenal sebagai negara dengan sistem politik terbuka juga relatif berhasil menanggulangi Covid-19.


Teguh mencatat, keseriusan dan kesungguhan pemerintah adalah kata kunci dalam penanganan Covid-19. Selain upaya yang dilakukan pemerintah, peran serta masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga menjadi faktor lain yang menentukan.


Negara-negara di Asia Timur khususnya memiliki “keuntungan” tersendiri karena berpengalaman bersentuhan dengan virus corona.


Pengalaman ini membuat negara-negara di kawasan itu, apakah yang memiliki sistem politik tertutup seperti China dan Korea Utara, atau yang memiliki sistem politik terbuka seperti Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, sejak beberapa waktu lalu telah mengembangkan pusat-pusat penelitian untuk mempelajari virus corona. Dengan demikian, ketika virus corona baru menghumbalang di akhir 2019, pemerintahan di negara-negara kawasan itu dapat melakukan upaya penanganan dengan cepat dan relatif tepat.


Lebih dari itu, pemerintah China, contohnya, juga beberapa langkah di depan dalam upaya menemukan vaksin anti Covid-19.


Di sisi lain, masyarakat di negara-negara itu pun sudah terbiasa dengan berbagai protokol kesehatan yang ketat. Membawa hand sanitizer dan mengenakan masker, misalnya, telah menjadi trend di kalangan generasi muda di China, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan, jauh sebelum SARS Cov-2 merebak.


Terkait dengan sistem politik secara umum, Teguh mengatakan, setiap negara secara “alamiah” akan mengembangkan sistem politik yang dirasa cocok dan sesuai dengannya. Bagaimanapun juga sistem politik adalah produk budaya yang tumbuh dan berkembang.


Kemunduran Demokrasi dan “Militerisme”


Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Warjio, yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi itu mencatat tiga isu besar yang muncul dalam praktik demokrasi di era Covid-19.


Ketiganya adalah persoalan HAM, kemunduran demokrasi, dan “militerisme” atau penggunaan simbol-simbol dan tindakan-tindakan militeristik yang untuk waktu yang lama diidentikkan dengan simbol dan tindakan institusi militer.


Warjio yang baru meluncurkan buku berjudul “Demokrasi di Era Covid-19” itu mengatakan, penggunaan kekuatan “darurat” menjadi setara dalam sistem demokrasi.


“Bukan hanya karena para pemimpin otoriter menuntutnya, tetapi karena warganegara yang takut mentolerirnya,” ujar Warjio.


Dia menambahkan, di negara-negara dengan risiko pandemi sedang atau tinggi, kelangsungan hidup demokratis bergantung pada masyarakat sipil yang waspada yang dapat mempengaruhi dan memantau pemerintah.


“Kita harus mengembangkan mekanisme baru yang sesuai dengan situasi pandemi. Seperti yang ditentukan oleh pengadilan konstitusi Jerman bahwa bentuk-bentuk terbatas dari protes publik harus tetap legal, selama mereka mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.


Juga disebutkan oleh Warjio, untuk melestarikan demokrasi selama krisis, tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat harus “proporsional, perlu, dan tidak diskriminatif”.


“Pertarungan melawan virus tidak harus menjadi tujuan yang membenarkan segala cara. Hak asasi manusia harus dihormati. Sekalipun negara memiliki kompetensi yang terbatas dalam masalah medis, ia harus siap memerangi virus corona menggunakan cara yang sah. Ia juga harus membela hak asasi manusia dan demokrasi secara internasional jika harus ditanggapi dengan serius dalam masalah ini,” urainya lagi.


Jika tidak demikian, negara-negara non demokratis yang memanipulasi publik dengan informasi palsu akan mengeksploitasi kelemahan.


“Sehingga, misalnya, tidak ada lagi manipulasi pemilu, juga penyalagunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, partai dan kelompok dan meminggirkan kelompok lain atau bahkan keluarga melalui model politik dinasti,” demikian Warjio.


Demokrasi Tidak Boleh Mundur


Pentolan Intelektual Independen Indonesia (III) Shohibul Siregar mengatakan, relasi pandemi dan demokrasi menjadi pokok kajian strategis yang sangat memerlukan peran masyarakat sipil. Demokrasi tidak boleh mengalami kemunduran atau sengaja dimundurkan dalam bentuk apapun dengan berdalihkan pandemi.


“Salah satu pidato Presiden Joko Widodo tentang pandemi secara optimis menyatakan keinginan tidak sekedar pulih dari pandemi, melainkan memanfaatkan krisis untuk lompatan jauh ke depan. Sekali lagi, peran masyarakat sipil sangat penting,” ujar Shohibul dalam catatan akhirnya.


Dia menambahkan, dinamika demokrasi berjalan terus, dan evaluasi capaian demi capaian harus secara terbuka dilakukan untuk kemaslahatan bangsa di masa depan. Sementara berbagai praktik kenegaraan dan kebangsaan pasca amandemen UUD 1945 semakin terbuka untuk dipertanyakan.


“Gagasan besar yang melatari pendirian negara-bangsa ini tidak boleh berhenti pada upaya sebatas pengembangan asumsi-asumsi belaka, karena sangat diperlukan pengembangan sistem yang menjawab kebutuhan memfasilitasi kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyat. Pakem religiusitas demokrasi terasa sangat perlu dihadirkan,” urainya.


Menurut Shohibul, hal-hal yang sangat krusial dan sangat mendesak pengaturannya saat ini antara lain adalah bagaimana menghadirkan negara untuk menjamin pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai pasal 27 ayat (2) UUD 1945.


“Banyak hal yang berpengaruh terhadap tidak bertumbuh dan tidak berkembangnya demokrasi di suatu negara, di antaranya masalah pembiayaan partai yang tidak memungkinkannya mandiri dan memeroleh kebebasan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya,” masih katanya.


Selain itu, untuk kasus Indonesia diperlukan legal framework yang berwawasan sehat, yang antara lain di dalamnya terdapat jaminan pembiayaan paling tidak Rp 1 triliun setahun untuk setiap partai politik.[-]


Photo Surat Edaran

MPA, PADANG - Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Larangan Pesta Perkawinan dan Batasan Bagi Pelaku Usaha di Kota Padang


Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang dengan Nomor.870.743/BPBD-Pdg/X/2020 dikeluarkan karena melihat semakin tingginya angka penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Padang. 


Plt Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan, larangan melaksanakan pesta pernikahan mulai diterapkan pada 9 November 2020 mendatang. Berdasarkan SE tersebut masyarakat dilarang melaksanakan pesta perkawinan di Gedung/Convention Centre, dirumah atau tempat-tempat lainnya. 


Sementara, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di Kantor KUA, rumah ibadah, atau dirumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. 


"Bagi masyarakat yang kedapatan melakukan pesta pernikahan maka akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.


Lebih jauh dijelaskan Hendri, untuk Batasan Bagi Pelaku Usaha, SE wali kota tesebut mengatur, khusus untuk restoran, rumah makan, kafe, bar dan karoke masih diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapasitas isi hanya 50 persen dari kapasitas ruangan dan tempat duduk sesuai protokol kesehatan Covid-19.


"Bagi pelaku usaha yang kedapatan melanggar ketentuan tersebut diberikan sanksi tertulis atau denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000 atau paling banyak Rp. 2.500.000. Larangan untuk retoran, rumah makan, kafe, bar dan karoke sudah diberlakukan dari sekarang, " jelas Plt Wako. 


Hendri mengatakan, diberlakukan SE mulai tanggal 9 November 2020 dianggap sebagai waktu yang efektif karena pertimbangan masyarakat yang sudah jauh hari membuat rencana pesta dan telah membayar sewa tenda, cetak undangan dan lainnya.


"Kepada para camat dan lurah serta RT/RW, saya berharap untuk mensosialisasikan surat edaran Wali Kota Padang tersebut kepada masyarakat banyak. Kita tentunya tidak berharap masyarakat terkejut dan merasa tidak tahu denga adanya SE tersebut," imbuhnya. (Mul/Prokopim)

Photo Istimewa


MPA, PADANG - Upaya untuk mengantisipasi  terjadinya Cluster baru penyebaran Covid 19,  Ditlantas Polda Sumbar akan  membatasi keperluan masyarakat yang akan mengurus bpkb kendaraan  maupun bea  balik nama.


pemutihan denda pajak yang dilakukan provinsi sumbar sejak awal September hingga akhir Oktober ini, berpengaruh terhadap tingginya animo  masyarakat   yang ingin  mengurus pajak kendaraan bermotor atau pun balik nama kendaraan,  sebagai langkah pencegaahan munculnya cluster baru,  ditlantas polda sumbar membatasi jumlah masyakat yang akan berurusan di kantor nya.


Akp Angga Putra.  Perwira Pengawas Ditlantas Polda Sumbar mengatakan, pasca dilakukannya pemutihan denda pajak oleh Pemprov Sumbar, pihaknya mengakui sedikit kewalahan melayani masyarakat yang bermaksud menunaikan kewajibannya dalam hal baliak nama kendaraan, untuk mensiasatinya kini diberlakukan sistim kuota,   yakni dalam sehari maksimal 80 orang yang akan dilayani oleh petugas.


Akp Angga menambahkan  untuk membantu masyarakat luar Kota Padang dalam mengurus berkasnya,  Ditlantas Polda Sumbar melakukan Skala Prioritas,  masyarakat yang dari luar kota padang biasanya sejak subuh sudah mulai datang kekantor Ditlantas Polda Sumbar, dan saat jam kerja dimulai langsung dilayani oleh petugas.


dari pantauan dilapangan terlihat animo masyarakat yang tinggi dalam pengurusan surat kendaraannya, bahkan mereka rela duduk dilantai kantor ditlantas polda sumbar dijalan nipah kecamatan padang selatan sembari menunggu namanya dipanggil. (**)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa


MPA, PADANG - Dukungan bagi Pemko Padang dalam melakukan upaya pencegahan dan pemutusan penularan wabah Covid-19 di Kota Padang terus berdatangan dari berbagai pihak.


Kali ini dukungan tersebut datang dari Himpunan Tjinta Teman (HTT) Pusat Padang. Penyerahan bantuan alat pelindung diri berupa masker diterima Plt Wali Kota Padang Hendri Septa dari Seksi Umum HTT Pusat Padang Harianto Pohan, di Ruang Kerjanya, Balai Kota Padang, Selasa (13/10/2020). 


Plt Wali Kota Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang tentu sangat menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas bantuan donasi yang diberikan dari HTT Pusat Padang kali ini. Sebagaimana diketahui, secara nasional saat ini memang terjadi peningkatan bagi warga masyarakat yang terpapar Covid-19, termasuk di Sumatera Barat dan Kota Padang.


"Semoga bantuan ini akan membantu masyarakat Kota Padang menjadi lebih terlindungi, sehingga dapat menekan penularan Covid-19. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang beserta jajaran atas bantuan yang sangat penting ini. Semoga berkah bagi kita semua," pungkas Plt Wako mengakhiri.


Sementara itu, Seksi Umum HTT Pusat Padang Harianto Pohan mengatakan, bantuan yang diberikan kali sebagai bentuk komitmen dalam membantu pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, HTT Padang ikut berbagi kepedulian dengan menyerahkan bantuan alat pelindung diri berupa masker sebanyak 3.000 Pcs.


"Semoga dapat membantu meringankan beban masyarakat dan Pemko Padang, dalam memerangi wabah Covid-19 di Kota Padang, Semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," sebutnya.


Hadir dalam penyerahan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sutan Hendra dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal Rengganis. (Mul/Ady/Prokopim)

Photo istimewa


MPA, PADANG
-  Korem 032/Wbr dengan jajarannya melaksanakan apel bersama dilanjutkan pembagian masker kepada masyarakat dan menegakkan disiplin protokol kesehatan penanganan Covid 19.


Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Korem Brigjen TNI Arief Gajah Mada di Lapangan Wirabraja Sport Center Jln. Proklamasi  Terandam Padang, Sumatera Barat, Senin (12/10/2020).


Dalam arahannya  Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Arief Gajah Mada  menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk melanjutkan  penanganan Covid 19 dan pendisiplinan protokol kesehatan serta juga untuk memberikan edukasi baik kepada prajurit sendiri dan juga kepada warga masyarakat tentang bahaya Covid 19 guna memutus penyebaran khususnya di wilayah Kota Padang dan sekitarnya.


Lebih lanjut Danrem  menghimbau dan mengajak masyarakat agar mematuhi penerapan Disiplin Protokol Kesehatan dengan  menerapkan 3 M yaitu Memakai Masker, Mencuci tangan sesering mungkin dan Menjaga jarak. 


Usai pelaksanaan apel ratusan prajurit dari  Makorem, Yonif 133/Yudha Sakti, dan Balakrem menuju ke pos  yang telah dtentukan untuk melaksanakan kegiatan pembagian masker dan penegakan disiplin protokol kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin dalam pemakaian masker dengan benar untuk memutus penyebaran Covid.


Sesuai pemantauan di lapangan ternyata masih banyak yang kurang kesadarannya akan pentingnya memakai masker.


Salah satu warga, Doni saat dikonfirmasi ketika kedapatan sedang melintas tidak memakai masker mengatakan bahwa dia buru buru dan kelupaan memakai masker.


" Maaf pak ambo kelupaan memakai masker karena tadi buru buru, terimakasih telah diberi masker dan telah dingatkan pak lain kali ambo akan pakai masker bilo keluar rumah", ujar  bapak yang sehari harinya bekerja antar jemput isi ulang air mineral ini.


Kegiatan pendisiplinan masyarakat dan pembagian masker ini berjalan dengan lancar dan 1000 masker terbagi habis kepada masyarakat yang melintas di wilayah Terandam sekitarnya.


Turut hadir dan mengikuti kegiatan Kasiintel Kasrem Kolonel Arm. Fairil Wajdi, Kasiops Kolonel Inf Ruddy Trenggono, Kasipers Kolonel Inf Ade Eka Putra, Kasilog Kolonel Kav. Ezi Zaini, Kasiter Kolonel Kav Husnizon, Danyon 133/YS Letkol Inf Hendra Cipta dan para Dansat Kabalak Korem 032/Wbr. (Penrem032)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F