-->

November 2020

Photo Istimewa


MPA,TANAH DATAR—Penyanyi Minang, An Roys telah melabuhkan pilihannya kepada Nasrul Abit-Indra Catri. Beliau menyatakan dukungan tersebut saat kegiatan Nasrul Abit di Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar, Senin (30/11).


“Saya mendukung Nasrul Abit-Indra Catri karena peduli dengan masyarakat dan kesenian. Indra Catri sendiri juga seorang seniman (penyanyi),” ujar pelantun lagu “Tapian Danau Cinto” itu.


An Roys mengatakan sudah cukup lama kenal dengan Nasrul Abit. Beliau mengaku tahu betul kerja nyata Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti pilkada tersebut.


“Ayo pilih nomor urut 2 di Pilgub Sumbar untuk Sumbar unggul,” ucapnya.


Saat di Barulak, An Roys dan Nasrul Abit foto dua jari. Penyanyi kelahiran 1973 itu menggunakan kaca mata hitam. Nasrul Abit tidak mau ketinggalan dan meminta diambilkan kaca mata hitamnya.


“Saya akan jadikan lagu Minang tuan rumah di Sumbar. Kami akan kumpulkan seniman untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kami akan dukung mereka,” ujar Nasrul Abit.


Menurutnya, kesenian bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan. Ia menegaskan bahwa jangan sampai lagu Minang tergilas oleh zaman.


“Kawan-kawan kita penyanyi dan pencipta lagu ini harus diapresiasi dan diberi dukungan,” tuturnya.(**)

Photo Istimewa


MPA,PADANG - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, pagi tadi membuka pelatihan peningkatan kemampuan bagi Penyidik / Penyidik Pembantu Ditresnarkoba dan Ditreskrimsus Polda Sumbar dan jajaran, Senin (30/11).


Pelatihan yang berlangsung di gedung Sabhara Polda Sumbar ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, BNNP Sumbar, Penyidik dari Dittipidkor Bareskrim Polri, Kepala PPATK, Kepala BPOM, Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba sejajaran Polda Sumbar.


Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa diketahui organized and Transnational Crime merupakan jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara dan hajat hidup orang banyak. Kekayaan alam dan sumber daya manusia dieksploitasi dengan cara yang Illegal, hal ini tergambar dari pengungkapan kasus-kasus Illegal Mining, Illegal Loging, BBM Illegal dan penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang dilaksanakan secara masif di setiap kantor kepolisian.


"Kejahatan jenis ini menjadi trend bagi masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas, mengingat keuntungan pribadi yang sangat menjanjikan," ujarnya. 


Dikatakan, dapat di deskripsikan terjadinya kejahatan ini karena negara Indonesia memiliki banyak sekali potensi, diantaranya: 

1. Letak geografis di seluruh wilayah Indonesia yang kaya sumber daya alam dan strategis dalam transportasi baik barang dan orang;

2. Faktor demografi yang sangat besar yang juga sebanding dengan angka pengangguran;

3. Usia produktif yang tidak memiliki kesempatan bekerja;

4. Minimnya fasilitas dan aksesbilitas masyarakat;

5. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera secara proporsional;

6. Modus operandi yang semakin canggih mengikuti dinamika perkembangan dunia dalam penanganan kasus organized and transnational crime, tugas Polri adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan bidang tugas penegakkan hukum. 


"Ditreskrimsus punya domain dalam penindakan tindak pidana khusus dan Ditresnarkoba memiliki otoritas pencegahan dan penindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba," sebut Kapolda


Kedua tugas pokok ini memiliki persamaan yang bersifat teknis yang diatur dalam regulasi kepolisian, diharapkan melalui pelatihan ini seluruh penyidik dan penyidik pembantu, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan integritasnya dalam penegakkan hukum," ujarnya menambahkan.


Lanjutnya, pemeliharaan integritas tentunya juga harus didukung dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik dari penyidik, sehingga diharapkan output yang dihasilkan sesuai dengan target dan outcame yang diperoleh berhasil menurunkan keluhan dan klaim dari masyarakat 


Untuk menghadapi perkembangan kejahatan organized and transnational crime, Polri dalam hal ini Bareskrim Polri, tidak dapat bekerja sendiri, perlunya sharing dan asistensi ke wilayah guna menyerap permasalahan dan hambatan yang terjadi di wilayah kemudian memberikan solusi yang tepat sesuai mekanisme yang telah diatur, prestasi kerja dari wilayah akan menjadi indikator keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian di tingkat Polda," tutur Irjen Pol Toni Harmanto.


Untuk meningkatkan kompetensi penyidik dan penyidik pembantu kata Kapolda, kepolisian telah melakukan strategi dalam rangka menekan kejahatan organized and transnational crime sebagai berikut:


A. Kegiatan pre-emtif, yaitu:

1. Menyelenggarakan giat penyuluhan dengan melibatkan seluruh stakeholder tentang dampak kejahatan kekayaan alam dan bahaya penyalahgunaan narkoba;

2. Mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk peduli dengan lingkungan dan anti narkoba;

3. Menyelenggarakan kegiatan seminar serta kampanye dampak lingkungan dan bahaya penyalahgunaan narkoba.


B. Kegiatan Preventif:

1. Mengoptimalkan giat kring serse dengan melibatkan beberapa fungsi kepolisian;

2. Meningkatkan pengawasan di pintu masuk perbatasan darat, laut & udara serta bekerjasama dengan instansi terkait.


C. Tindakan Refresif:

1. Melaksanakan penyelidikan dengan target operasi tertentu dan skala prioritas;

2. Penindakan yang bersifat hulu ke hilir, sehingga memutus mata rantai sindikat 

organized and transnational crime;

3. Menyelenggarakan operasi terpadu dalam penindakan kejahatan organized and transnational crime. 


Selanjutnya kata Irjen Pol Toni, upaya Polri dalam mengungkap sindikat kejahatan organized and transnational crime internasional:

1. Sharing intelijen dengan kepolisian luar negeri dan lingkup internasional;

2. Kerjasama antar lembaga dalam menanggulangi sindikat kejahatan organized and transnational crime internasional;

3. Peningkatan kapasitas penyelidik dan penyidik.


Dari gambaran tersebut, perlu adanya kerjasama dalam memberantas kejahatan organized and transnational crime yang dimulai dengan asistensi dari pembina fungsi teknis reserse guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas penyelidik dan penyidik di seluruh wilayah Indonesia selaku pimpinan Polda Sumbar.


"Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Reserse Kriminal Khusus dan Narkoba Polda Sumbar yang telah memberikan kontibusi kepada negara selama ini, sekaligus saya mengharap semoga dengan pelatihan peningkatan kemampuan bagi penyidik/penyidik pembantu ini agar lebih meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan pengungkapan kejahatan organized and transnational crime, yang secara langsung atau tidak langsung dapat di rasakan manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya.(*)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa


MPA,LOMBOK UTARA – Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan selamat atas dilantiknya Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi NTB Periode 2020 – 2025.


Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, yang hadir mewakili Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut. 


"Kami yakin kedepan, kemitraan kita akan semakin langgeng, akan semakin kuat dan akan semakin baik," ucapnya saat membuka langsung giat di Hotel Medana Bay Marina, Tanjung, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu, 28 November 2020.


Kepala Biro Humas dan Protokol yang kerap disapa Bang Najam, menjelaskan bahwa media pers berada pada pilar demokrasi sehingga, menjadi bagian penting dalam membantu bangsa memberitakan kabar-kabar baik kepada masyarakat.  


Dari kegiatan itu, Bang Najam melihat tiga makna, yakni spektrum, jaringan dan berkesinambungan. "Spektrum itu sesuatu keadaan yang tidak terbatas pada suatu set harga atau kondisi tertentu, spektrum itu adalah sesuatu yang luas sekali. Maka kami pemerintah Provinsi ini ingin melihat JMSI ini sebagai sebuah spektrum yang berpadu prisma, menghasilkan pelangi," tambahnya. 


Pemerintah provinsi NTB, lanjut Bang Najam, sangat mendukung, mengapresiasi serta merasa bangga atas terbentuknya, JMSI terlebih di NTB. “Ini padahal baru saja dibentuk dan saya lihat disini teman-teman sangat luar biasa,” ujarnya.


Lebih jauh, Bang Najam menjelaskan bahwa Pemerintahan, baik itu kepala dinas, kepala bagian maupun kepala badan, baik yang berhubungan langsung dengan informasi, maupun yang tidak, sesungguhnya menunggu uluran tangan dari media pers untuk sama-sama bersinergi dalam membangun NTB. 


“Kami ingin dikritik, namun kritik yang membangun Provinsi NTB, membangun Kabupaten Lombok Utara ini, membangun seluruh masyarakat kita ini, karena bagaimanapun juga tanpa kehadiran teman-teman, tidak ada penyampai pesan yang baik, karena teman-teman inilah yang bisa mendidik dan mencerahkan masyarakat NTB,” imbuhnya.


Sementara itu, Sekjen PP JMSI, Mahmud Marhaba mengungkapkan jika JMSI sendiri merupakan organisasi yang tergolong baru namun begitu cepat kemajuannya. Bahkan, Pengurus Pusat JMSI baru saja dilantik beberapa waktu lalu secara langsung oleh Ketua MPR RI.


"Tentu ini tidak lepas dari dukungan semua daerah, termasuk pula Provinsi NTB dan juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota," terangnya.


Selain itu, JMSI telah mendaftarkan diri sebagai Konstituen Dewan Pers Indonesia. Sehingga, Mahmud berharap JMSI segera akan menjadi perusahaan pers yang amanah dan tentunya profesional.


Mahmud juga turut menyampaikan bahwa NTB telah masuk ke dalam 10 provinsi yang diverifikasi dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. Ia kemudian memberikan beberapa wejangan dan masukan bagi media pers dan juga pemerintah.


Salah satunya yakni menjaga kode etik dan profesionalitas. Hal ini disebutnya dapat dibuktikan apabila media tersebut telah terdaftar di Dewan Pers. Oleh sebab itu, media juga diminta agar dapat membuat informasi dan berita yang berimbang dan sama proporsinya.


"Ke depan mari kita membangun secara bersama-sama wibawa dan marwah pers, dan itu ada di pundak teman-teman semua," ajaknya.


Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang dalam kesempatan ini diwakili Sekda Kabupaten Lombok Utara, H. Raden Nurjati, menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus daerah JMSI Provinsi NTB. 


Selain itu, Raden juga menuturkan rasa terima kasih JMSI atas dipercayakannya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi pelaksanaan Rakerda I JMSI Provinsi NTB tersebut. Hal itu, tentu akan menjadi citra positif, terlebih dalam masa yang sulit seperti saat ini yakni Pandemi. 


"Dengan acara ini akan membawa dampak yang positif bagi Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada sektor pariwisata. Melalui pengurus daerah ini, kami memohon bekerjasama dengan baik, dalam kita memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat kita," ujarnya.*[-]

Photo Istimewa

MPA,BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada, sangat layak pimpin Polri menggantikan Kapolri Idham Aziz yang akan purna tugas pada Januari 2021 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Hendro Saky, dalam siaran tertulisnya, Sabtu, 27 Nopember 2020.


Menurut Hendro Saky, selama pimpin jajaran Polda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada dinilai berhasil berkontribusi besar dalam penanganan Covid, perang terhadap narkoba, dan pembenahan internal kepolisian dalam tugas-tugasnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.


Beberapa keberhasilan penting yang dilakukan Polda Aceh, terkait penangkapan sabu 81 kilogram dan ratusan ribu pil ekstasi. Selain itu juga yang bersangkutan memiliki program sosialisasi gerakan memakai masker, dan pelayanan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.


Dalam kapasitas sebagai orang nomor satu di jajaran kepolisian Polda Aceh, Wahyu Widada memiliki komunikasi yang sangat baik terhadap media, dan beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dapat ia tuntaskan, seperti kasus wartawan LKBN Antara di Aceh Barat.


Ditambahkan Hendro Saky, sebagai lulusan Adhi Makayasa Akpol 1991, tentu Wahyu Widada sangat layak pimpin Polri, memiliki latarbelakang dua kali jabat Kapolda, dan segudang pengalaman lainnya. Tentu prestasi tersebut jadi alat ukur yang objektif Bapak Presiden dapat mempertimbangkan yang bersangkutan dapat memimpin Kepolisian Republik Indonesia kedepan.*[-]

Duber RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi. (Photo Istimewa)


MPA,JAKARTA -  Asia Tenggara dan negara-negara anggota ASEAN memiliki arti penting bagi Republik Korea atau Korea Selatan. Hubungan Korea Selatan dengan kawasan ini dimulai pertama kali melalui ASEAN-ROK Partnership Dialogue yang diselenggarakan November 1989. 


Kualitas hubungan itu meningkat dari tahun ke tahun dan semakin signifikan setelah kunjungan ke Jakarta di bulan November 2017 Presiden Moon Jaein mengumumkan kebijakan baru yang diberi nama New Southern Policy (NSP). 


Dengan kebijakan ini, Korea Selatan ingin meningkatkan kualitas hubungannya dengan India dan Asia Tenggara sehingga memiliki kualitas yang sama seperti hubungan Korea Selatan dengan mitra tradisional mereka yakni Republik Rakyat China, Jepang, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia. 


Demikian antara lain dikatakan Kepala Misi Korea Selatan untuk ASEAN, Dutabesar Lim Sungnam, ketika memberikan sambutan dalam webinar internasional bertema “ASEAN-Korea Cooperation Upgrade, Focusing on the New Southern Policy” yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, pada Kamis (26/11).


Selain dirinya, sambutan juga diberikan oleh Dutabesar Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, yang berbicara dari Seoul, dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amany Lubis.


“Indonesia selalu menjadi panggung utama (center stage) NSP. Jakarta, dimana Sekretariat ASEAN berada, merupakan Ibukota ASEAN. Bukan sebuah kebetulan, Presiden Moon Jaein mendeklarasikan NSP di Jakarta tiga tahun lalu,” ujarnya.


Dia menambahkan, NSP berhasil meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk kemitraan ASEAN dan Korea Selatan.


Sebagai contoh, tahun lalu volume perdagangan ASEAN dan Korea Selatan tercatat lebih dari 150 miliar dolar AS. Korea Selatan menjadi partner dagang terbesar kelima bagi ASEAN, sementara ASEAN adalah parner dagang terbesar kedua bagi Korea Selatan. 


Pada bagian lain, Dubes Lim Sungnam  juga mengatakan, November adalah bulan spesial bagi Korea Selatan dan ASEAN. Keputusan-keputusan penting terkait hubungan kedua belah pihak kerap dilakukan di bulan November, termasuk ASEAN-ROK Commemorative Summit yang berlangsung di Busan tahun lalu. 


Sementara pekan lalu, dalam ASEAN-ROK Summit ke-21, Presiden Moon Jaein mengumumkan NSP Plus yang fokus pada tujuh bidang.  Enam di antaranya adalah pengembangan SDM, pertukaran kebudayaan , perdagangan dan investasi, pembangunan kawasan pedesaan dan perkotaan, industri masa depan, dan keamanan non-tradisional. 


Serta satu bidang lainnya adalah pelayanan kesehatan terkait dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang harus dihadapi bersama masyarakat dunia.


Dubes Lim Sungnam mengutip satu pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing” untuk menggambarkan arti penting kerjasama kedua kawasan dalam menghadapi pandemi Covid-19.


*Partner Terbesar Dalam Waktu Dekat*


Dubes Indonesia untuk Korea Selatan, Umar Hadi, dalam sambutannya menyampaikan optimisme bahwa dalam waktu dekat ASEAN dapat menjadi partner terbesar Korea Selatan. 


Setidaknya, keyakinan dan optimismenya itu didukung oleh tiga unsur yang saling melengkapi (compatibility) antara Korea Selatan dan ASEAN. 


“Pertama, kompatibilitas di bidang sumber daya. ASEAN dan Korea Selatan memiliki semua sumber yang dibutuhkan untuk membangun rantai nilai (chain values) kita sendiri. Dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai kapital dan teknologi,” ujarnya. 


Kedua, adalah kompatibilitas demografi. Kedua kawasan, sebutnya, berada pada waktu yang tepat untuk menciptakan solusi atas isu aging society di Korea Selatan, dan di saat bersamaan isu penciptaan lapangan kerja untuk anak-anak muda ASEAN.


Sementara kesamaan ketiga, masih kata Dubes Umar Hadi, adalah visi transformasi yang dimiliki pemimpin-pemimpin ASEAN dan Korea Selatan. 


“Saya yakin tahun 2020 akan dikenang tidak hanya karena pandemi global Covid-19 dan penderitaan yang dibawanya untuk banyak orang, tetapi yang lebih penting (tahun 2020) akan dikenang sebagai fajar bagi transofrmasi besar,” katanya lagi. 


Dubes Umar Hadi mengingatkan, bahwa faktor pendorong utama ke arah transformasi besar ini adalah inovasi. Hubungan ASEAN dan Korea Selatan yang lebih dekat, sambungnya, akan menciptakan kekuatan baru inovasi dan teknologi. 


*Memperkuat Kerjasama di Era Pandemi* 


Adapun Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amany Lubis, dalam sambutannya menekankan arti penting kerjasama kawasan di era pandemi Covid-19.


Selain itu, ASEAN dan Korea Selatan juga perlu mengedepankan pendekatan keamanan dan perdamaian di tengah ketegangan yang masih kerap terjadi di perairan Laut China Selatan.


“Kami siap menjadi bagian dari kerjasama ini. Kita memiliki kepentingan bersama dalam mengembangkan kerjasama yang lebih kuat karena pandemi membutuhkan kemitraan regional yang semakin kuat,” ujarnya.


“ASEAN dan Korea Selatan tertantang untuk menjalin kerjasama menghadapi ketegangan antara China dan Amerika,” sambungnya sambil menambahkan, perang dagang di antara kedua raksasa dunia itu juga berpotensi menciptakan krisis ekonomi.


Webinar internasional yang berlangsung selama hampir enam jam itu dibagi dalam tiga tema besar, “Progress and Outcome of the NSP”,  “ASEAN’s Expectation and New Projects
from the NSP Under the US-China Conflict and Covid-19’, dan “Advises to Upgrade the Cooperation in the NSP”.


Webinar diikuti tidak kurang dari 250 peserta yang banyak di antaranya adalah mahasiswa jurusan hubungan internasional dari sejumlah universitas seperti Universitas Padjadjaran, UIN Syarif Hidayatullah, dan Universitas Jenderal Achmad Yani. 


Pembicara-pembicara yang hadir adalah Direktur Urusan Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI Santo Darmosumarto, Minister Counselor Misi Korea Selatan untuk ASEAN Yoo Sanguk, Rektor Unjani Prof. Hikmahanto Juwana, dosen President University Teuku Rezasyah, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali An Sungeun dan Badrus Sholeh, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Andrew W. Mantong, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto.[-]

Photo Istimewa


MPA JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan semakin melengkapi berbagai entitas kelembagaan pers yang telah lahir sebelumnya. Seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).


"JMSI yang dideklarasikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, lahir dari keinginan kuat para pengelola media siber di berbagai daerah untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Tujuan dan niat mulia tersebut patut didukung oleh segenap pemangku kepentingan, terutama para insan pers," ujar Bamsoet saat mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (25/11/20).


Ketua DPR RI ke-20 yang juga insan jurnalis ini meyakini, pers 'sehat' yang menyajikan informasi secara akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang 'sehat'. Yaitu masyarakat yang 'melek' pengetahuan dan bijak dalam menyikapi informasi. 


"Hadirnya pemberitaan yang sehat juga dapat menjadi penyeimbang sekaligus filter atas masih maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui berbagai platform media sosial. Baik yang bersifat mis-informasi, dis-informasi, maupun mal-informasi," tandas Bamsoet.


Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) memaparkan, sebagai gambaran, Kementerian Kominfo mencatat hingga 20 Oktober lalu, terdapat 2.020 konten 'infodemik, yaitu informasi menyesatkan/hoax terkait pandemi Covid-19, yang beredar di media sosial. Sedemikian berbahayanya infodemik tersebut, hingga membuat Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, memberi peringatan keras. 


"Infodemik dinilai bisa lebih berbahaya dari virus Covid-19 itu sendiri. Karena, informasi menyesatkan yang demikian cepat menyebar, menjadikan publik kesulitan mengidentifikasi hal yang benar dan yang salah. Sehingga menyikapi dan menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara yang juga salah," papar Bamsoet.


Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali dunia jurnalisme, di mana pandemi berdampak nyata bagi bisnis media, yang pada akhirnya juga bermuara pada kesejahteraan jurnalis. 


"Dengan berbagai keterbatasan gerak dan berbagai tantangan yang dihadapi, saya sangat berharap insan media tetap mengedepankan profesionalisme, menyajikan muatan pemberitaan yang mencerdaskan, dan memprioritaskan kepentingan publik," pungkas Bamsoet. (*)

Photo Istimewa


MPA,JAKARTA – Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dikukuhkan siang ini (Senin, 25/11) di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah dijadwalkan untuk hadir mengukuhkan Pengurus Pusat JMSI periode 2020-2025 itu. 


JMSI adalah  organisasi perusahan pers yang memiliki visi menjadikan perusahan pers anggota JMSI tumbuh sebagai perusahaan profesional dan terdaftar di Dewan Pers.


JMSI didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 8 Februari lalu di sela Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Pada akhir bulan Juni dalam Musyawarah Nasional pertama, Teguh Santosa terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Sebelumnya ia adalah Ketua JMSI DKI Jakarta sejak JMSI didirikan. 


Dalam pengurusan yang akan dikukuhkan siang ini, Teguh Santosa didampingi Sekjen Mahmud Marhaba.


“Kami baru bisa melaksanakan pengukuhan hari ini. Hal ini karena situasi pendemi Covid-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia,” uajr Sekjen JMSI Mahmud Marhaba.


Selain Ketua MPR RI, JMSI juga mengundang pimpinan organisasi wartawan, baik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). 


JMSI telah mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers pada bulan Oktober lalu. Kini JMSI telah berada di 29 provinsi di Indonesia. 


Selain pengukuhan, di hari yang sama juga akan menggelar Rapat Pleno Pengurus Pusat dengan melibatkan Pengurus Daerah JMSI untuk mensinkronkan program JMSI Pusat dan Daerah.


“Kami juga akan menggelar Rapat Pleno yang membahas program janga pendek, menengah dan panjang, serta membahas beberapa agenda penting lainnya terkait dengan HUT pertama JMSI nanti,” kata  Mahmud lagi.


Hal penting lain yang juga akan dibahas terkait dengan persiapan verifikasi Pengurus Daerah JMSI dan anggota JMSI sebagai perusahaan pers profesional yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.


Hingga malam tadi, sejumah Pengurus Daerah sudah berdatangan menghadiri Pengukuhan dan Pleno PP JMSI di Jakarta. []

Photo Istimewa


MPA,JATENG - Sebuah perhelatan elok, sebentuk ritual yang dikreasi penggiat seni, yakni Komunitas Tanjung Sari Jatisrono Wonogiri yang dikomandani Hendro Dwi Raharjo berkolaborasi Kelompok Seni Barong Abang dan dimotori sejumlah alumni ISI Solo saja unjuk pagelaran. Gawe budaya yang diberi tajuk Umbul Donga Nuswantoro dilaksanakan akhir pekan lalu mengambil tepat Wisma Cakra, Jl Kenanga- Tengklik, Tanjung Sari, Jatisrono, Wonogiri. 


Sugiyanto bersama Romo Paeno selaku penggagas gelaran ini mengungkapkan, gawe ini sesungguhnya merupakan kegiatan ritual mohon doa, sekaligus unjuk syukur menghadapi situasi bangsa saat ini, khususnya menghadapi Pandemi Covid 19. ’Semoga ikhtiar ini menjadi jawab dalam konteks sosiologis dan psikologis, karena berbagai krisis telah mendera cukup lama,’’uarainya.


Lalu mengapa, kegiatan itu dimulai dari Kawasan nun jauh dari hiruk pikuk kota atau pusat kekuasan, menurut Sugiyanto memang sengaja dipilihnya. ’Kami ingin melakukan pemberdayaan itu dari Desa, karena harapannya melalui yang sederhana dan murni persoalan persoalan yang ada dapat diurai serta ada solusinya,’’tambah Sugiyanto yang akrab dipanggil Mbah Lurah ini, kemarin.


Dikemas dalam sebuah pertunjukan klasik komtemporer Umbul Donga bener bener menjadi suguhan luar biasa. Sesepuh, warga masyarakat, undangan beragam profesi membaur menjadi satu dalam suasana penuh keheningan. Tak hanya hening lebih dari itu gelaran Umbul Donga adalah manifestasi nyata sebagai bentuk laku bumi dalam rangka menjemput restu langit.


Sebagai pembuka penggiat seni Tanjung Sari Hendro Dwi Raharjo dan Suprano menghadirkan visualisasi tentang jaman yang tengah menghadapi ujian. Suasana manyun semua larut dalam tingkapan music nuansa Bali yang begitu mendayu. Larut dalam balutan atmosfir ini beberapa hadirin tampak emosional tak kuasa menahan air mata bercucur.


Di tengah situasi seperti itu olah ontowacono dari sang dalang Joyo muncul memberikan larikan larikan tutur dan mengisahkan kondisi jaman yang ada. Hadirnya sang dalang ini menjadi sentral dan memukau ketika kemudian suguhan ekspresi kreatif lain meluncur. Tampil raksasa yang diperankan Galih, dan penari cantik Dani Wulan Sari menambah peraduan Tengklik benar benar memukau. Luar biasa, begitu dahsyat, begitu indah.


Kolaborasi itu terasa begitu gagah, anggun untuk sebuah sajian, apalagi dipagelarkan di Kawasan yang alami, subuh, teduh juga masyarakatnya tampak sejahtera, pas sekali suasananya. Jayanto Arus Adi, Pokja Hukum Dewan Pers yang ikut hadir di persamuan itu mengungkapkan, perhelatan itu laksana reportoir wahid yang tak biasa. ‘’Saya kagum, merinding, dan lebur larut dalam kebanggaaan bisa bersama sama dalam perhelatan malam itu. Sangat menginspirasi, kelasnya premium,’’ujarnya.


Oase seni dan tradisi

Tokoh lain yang juga ikut memberikan asupan pada kegiatan itu Sugeng dari Padepokan Lawu mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud ikhtiar menguri uri budaya adiluhung itu sendiri. 


‘’Ini (umbul donga-red)  bukan acara seremonial belaka melainkan untuk mendoakan bangsa ini agar bangsa Indonesia terlepas dari virus covid 19,’’kilahnya.


Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menghadapi virus corona bukan hanya tangan dan tubuh kita yang kita cuci melainkan hati juga harus dibersihkan dari pikiran-pikiran negatif. 


‘’Jadi sesungguhnya inilah oase seni dan tradisi kita. Ikhtiar ini adalah manifestasi luhur menghadapi segala macam persoalan yang saat ini sedang mender akita semua,’’kata Sugeng yang saat ini sedang menyiapkan therapy meditasi menyatu dengan alam di lereng Lawu.


Umbul donga mengajari untuk menumbuhkan agar lebih peduli dengan alam dan sesama kita agar tercipta sebuah keselarasan alam dan manusia sehingga kehidupan akan lebih indah dikala terjadi keaelarasan.


Acara umbul donga tersebut meski mengundang warga sekitar Jatisrono tetapi panitia tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai prosedur yang telah dilakukan dengan menjaga jarak,pakai masker dan mencuci tangan.(*)

Photo Istimewa


MPA,PADANG - Menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota serta Bupati/Wakil Bupati yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 nanti, seluruh personil Polda yang akan melaksanakan Pengamanan di wilayah Polres, wajib melaksanakan Swab.


"Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 nantinya," ujar Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, S.I.K. 


Kabid humas menambahkan, dari hasil swab ini, nantinya bisa diketahui siapa saja yang terpapar covid 19 dan yang tidak terpapar, sehingga kalaupun ada yang positif maka tidak akan diberangkatkan dan akan di isolasi.


Selain itu, tujuan dilakukan swab ini, agar tidak menjadi penular di wilayah nantinya saat melaksanakan tugas pengamanan, lebih baik mencegah dari pada mengobati, kata Kabid humas.


Personil sebanyak 1.234 orang yang terlibat nantinya akan digeser ke wilayah H-2 untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2020, imbuhnya.


Kabid humas juga menghimbau, nanti didalam pelaksanaan pengamanan pemungutan suara juga harus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, pungkasnya.(**)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa


MPA,PADANG -- Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang telah menargetkan calon penerima program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 5000 sambungan rumah, (24/11).


Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk MBR kembali dibuka untuk pemasangan tahun 2021, pendaftaran hanya tersisa sepekan, tepatnya 30 November 2020, pendaftaran bisa dilakukan di kantor pusat atau kantor cabang terdekat. 


"Bagi masyarakat Kota Padang yang ingin berlangganan air bersih PDAM, segera mendaftar di kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perumda Air Minum Kota Padang terdekat," kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.


Adapun persyaratan yang harus dilengkapi, diantaranya Fotocopy KIP, Fotocopy KK, Rekening Listrik Daya <=1300 watt. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar dan mengetahui informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perumda Air Minum Kota Padang terdekat, atau bisa juga melalui Whatsapp ke nomor 0811669123.


Untuk formulir pendaftaran bisa diambil di Kantor Pusat, Jalan H. Agus Salim Nomor 10 dengan nomor telepon 0751-22789, Kantor Cabang Tabing di Jalan Adinegoro Nomor 43 dengan nomor telepon 0751-442930, Kantor Cabang Bandar Buat di Komplek Grand Mutiara Residence, Bandar Buat, telepon 0751-71557. (*)

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal. (Photo Istimewa)


MPA, PADANG - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang mengimbau masyarakat untuk bisa menghemat pemakaian air bersih terkait menurunnya kualitas air baku akibat dampak dari musim penghujan,(24/11).


Tingginya intensitas curah hujan di wilayah kota Padang akhir ini mengharuskan masyarakat mesti waspada terhadap semua kemungkinan yang akan terjadi, seperti terganggunya pelayanan air bersih pada pelanggan, Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal.


Oleh sebab itu, Perumda Air Minum mengimbau pelanggan setia agar selalu mengantisipasi keadaan jika terjadi kendala seperti pemadaman aliran air secara mendadak.


"Pemadaman aliran air saat curah hujan tinggi karena air baku yang keruh, lumpur, tinggi yang menimbun dipipa hisap hingga membuat pengolahan tidak maksimal dalam beroperasi," kata Hendra.


Untuk itu, Hendra mengimbau agar masyarakat rajin menampung air dalam bak atau wadah yang tersedia sebagai antisipasi jika terjadi pemadaman aliran air. Masyarakat juga harus hemat air karena bisa menyelamatkan bumi.


Perumda Air Minum Kota Padang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Padang yang diberi wewenang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.


Salah satu misi yaitu menyelenggarakan pelayanan air minum yang prima kepada masyarakat serta mencakup aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas melalui pengelolaan seluruh aset perusahaan secara optimal dengan sistem manajemen yang handal menuju PDAM yang sehat, mandiri dan profesional.


Untuk prosedur Pemasangan Baru pelanggan PDAM Kota Padang dapat dilihat di website https://pdampadang.co.id/hal- untuk prosedur-pemasangan-baru. Kantor Pusat Jalan Haji Agus Salim No. 10, Sawahan, Padang Timur Contact Center – (0751) 22789, 0811669123.


Dan Layanan Pengaduan merupakan salah satu layanan yang dapat digunakan pelanggan / masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan secara online via website di https://pdampadang.co.id/pengaduan.html.


Sedangkan Untuk melakukan cek rekening air atau cek tagihan Perumda Air Minum Kota Padang, masyarakat saat ini bisa langsung melakukannya di Aplikasi Kiosbank. Cukup instal aplikasinya di HP android dan bisa bayar tagihan kapan saja.


Selain untuk pembayaran tagihan PDAM, Aplikasi Kiosbank juga dapat digunakan buat peluang usaha loket pembayaran online untuk tambahan penghasilan tiap bulan. (*)

Photo Istimewa


MPA, MENTAWAI - Kegiatan pendampingan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATANI) Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan Pusat Perlindungam Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) bersama BPTP Sumatera Barat melakukan penggalian kekayaan hayati di Kepulauan Sipora,(20/11/2020).


Kegiatan ini berlangsung sejak 18-20 November 2020 di kepulauan Sipora kabupaten kepulauan Mentawai, Tim PPVTPP terdiri dari pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Isma Naberisa Tarigan, SP,M.Si, Nani Suwarni,SP,M.Si, Elvadila Rahma,SP,MP, Very Andriani,SP,MP, Desigunawan,SP dan di dampingi oleh tim sekretariat Kostrawil BPTP Sumatera Barat Heru Rahmoyo Erlangga,S.TP dan anggota LO BPTP Sumatera Barat untuk Kab.Kep. Mentawai Fadli Hendrawan melakukan kegiatan identifikasi/karakterisasi varietas tanaman lokal. 



Tanaman yang diidentifikasi antara lain : Toktuk, Kinoso, Keladi 3 varietas dan Sagu. 

Karakterisasi dilakukan di Kecamatan Sipora Utara dan Kecamatan Sipora Selatan dan di dampingi oleh petugas Dinas Pangan serta Pertanian Kab. Kep. Mentawai Monica,SP dan Eko Priyono,S.ST. mengunjungi beberapa sentra tanaman yang akan dikarakterisasi seperti Desa Goiso'oinan Sipora Utara dan Desa Sioban Sipora Selatan.


Dalam koordinasi diakhir kegiatan, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Kep. Mentawai Hatisamahura,SP,M.Si menyampaikan dukungan atas kegiatan ini dengan memberikan masukan agar pangan lokal bisa dibantu pengembangannya dan kualitas produk olahan pangan lokal terutama Sagu bisa ditingkatkan. 

Dalam kegiatan koordinasi Kostratani dengan Model BPP Kostratani Sipora Utara dilakukan monitoring tentang Pelaporan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian dan kegiatan rutin BPP seperti training bulanan dan rencana kegiatan display varietas keladi dan padi sawah.(hre)

Photo Istimewa


MPA, PADANG -- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan MTQ Nasional ke- 28 di Sumbar hingga berjalan sukses dan tim kafilah tuan rumah menjadi juara umum.


Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri turut berbangga hati dan terus mengungkapkan syukur atas raihan juara umum kafilah Sumatra Barat pada MTQN ke-28 itu.


“Ini adalah kerja keras Pemprov, Kanwil Kemenag Sumbar dan LPTQ serta DPRD  Sumbar, Tokoh masyarakat baik di kampung maupun yang di rantau, Kawan-kawan yang di Kanwil, Kakankemenag Kab/Kota se Sumatera Barat, Madrasah, KUA, seluruh pegawai Kementerian Agama, dinas Kesehatan, Polda 

yang saling bahu membahu mensukseskan MTQN XXVIII dan istimewa kafilah Sumbar yang telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Ini juga rahmat Allah kepada masyarakat Sumatera Barat agar selalu dekat dan mencintai Al-qur'an,” ungkap Kakanwil disela-sela penutupan.


Diakui Kakanwil, Sumbar sebagai juara umum MTQ tingkat Nasional ke-28 menjadi ukiran sejarah yg akan terpatri di hati masyarakat Sumatera Barat dan tercatat secara Nasional.

Tak lupa Kepala Kanwil Kemenag mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Menteri Agama RI Jenderal TNI (purn) H. Fachrul Razi dan Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa'adi, serta Dirjen Bimas Islam Kemenag RI yang telah memberikan kepercayaan kepada Sumbar menjadi Tuan Rumah MTQN ke-28.


“Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu serta berkontribusi sehingga agenda Nasional ini terlaksana dengan sebaik-baiknya di Sumatera Barat. Sukses pelayanan, sukses pelaksanaan, sukses prestasi dan sukses pertanggungjawaban,” tutur Hendri.


Lebih lanjut Hendri mengatakan bahwa kesuksesan ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu" ujar Hendri.


Setelah Sumatera Barat sebagai juara umum diiringi untuk juara kedua DKI Jakarta, peringkat ketiga Jawa timur, keempat Jawa Barat, kelima Kepulauan Riau, keenam Sumatra Utara, ketujuh Banten, kedelapan Riau, kesembilan Nusa Tenggara Barat dan kesepuluh Kalimantan Barat.(**)

Photo Istimewa


MPA, JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC Business Advisory Council (ABAC), Anindya N Bakrie, mengatakan, pemerintah harus terus mendorong agar bagaimana Indonesia bisa mempunyai pengaruh di kawasan Asia Pasifik.

Karena, menurut Anindya, Indonesia mempunyai skala yang besar, baik dari sisi ekonomi maupun jumlah penduduk. Selain itu, mempunyai 'growth story' yang bisa dikatakan baik.


"Kita harus berpikir agar bagaimana Indonesia bisa punya influence di Asia Pasifik," kata Anindya dalam telekonferensi 'APEC CEO Dialogues 2020', Kamis 19 November 2020.


Secara menyeluruh, Anindya menekankan bahwa melalui Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, mencerminkan saat ini Indonesia sangat terbuka untuk dunia bisnis.


"Dan hal ini sangat disambut baik oleh kawan-kawan di APEC dan ABAC," ujar Anindya.


Selain itu, Anindya menekankan perlunya Indonesia dan 20 negara lainnya di kawasan Asia-Pasifik, untuk ikut berperan aktif dalam menciptakan iklim perdagangan bebas. Hal itu sebagaimana yang tertuang di 'Bogor Goals' sejak 1994.


Dimana, negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang sebelumnya tercatat sebagai negara berkembang, termasuk Indonesia, bisa segera bertransformasi menjadi negara-negara maju. Dengan dibukanya aspek perdagangan bebas di kawasan tersebut.


"Kita berharap bahwa kita juga bisa berperan lagi ke depannya, dalam menyukseskan 'Bogor Goals'. Di mana intinya, para negara maju sudah harus melakukan perdagangan bebas," kata Anindya.


"Jadi kalau di tahun 2010 atau tahun 2020 kita adalah negara berkembang, tapi setelah free trade dibuka, apalagi di masa pandemi Covid-19, maka disinilah Indonesia juga harus terus berperan," ujarnya.*[-]

Teguh Santosa bersama pendiri dan mantan petinggi Polisario Ahmadou Ould Souilem yang kembali ke pangkuan Kerajaan Maroko.


MPA, JAKARTA - Wilayah Sahara Maroko atau Sahara Barat kembali menjadi perhatian masyarakat internasional. Perhatian dunia tertuju ke wilayah itu setelah kelompok separatis Front Polisario melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Kerajaan Maroko yang telah berlangsung selama 29 tahun pada akhir pekan kemarin.


Konflik antara Maroko dan Polisario ini menjadi tema yang dibahas khusus dalam pertemuan rutin Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia-Maroko (DK-PRIMA) yang diselenggarakan Kamis malam (19/11).


Pertemuan dihadiri mantan Dubes RI untuk Maroko, Tosari Widjaja, dan Presiden DK-PRIMA Heppy Trenggono bersama sejumlah pengurus lain.


Sebagai narasumber adalah pengamat hubungan internasional Teguh Santosa yang pernah dua kali menjadi petisioner masalah Sahara Barat di Komisi IV di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada tahun 2011 dan 2012. 


Teguh juga pernah berkunjung ke Sahara Barat. Selain itu dia juga pernah berkomunikasi dengan sejumlah mantan petinggi Polisario seperti pendiri Polisario Ahmadou Ould Souilem yang memutuskan kembali ke pangkuan Kerajaan Maroko pada tahun 2010. Juga mantan Kepala Polisi Polisario, Mustapha Salma Ould Sidi, yang melarikan diri dari Kamp Tindouf dan membongkar kebobrokan Polisario.


Teguh juga pernah bertemu dengan utusan Polisario Muhammad Buhri yang pada tahun 2010 berkunjung ke Indonesia.


Dalam pemaparannya, Teguh mengatakan, istilah Sahara Maroko merujuk pada Sahara Barat atau Western Sahara yang digunakan di forum-forum internasional. Selain kedua istilah ini, juga dikenal istilah Sahara Spanyol merujuk pada wilayah yang sama ketika masih dikuasai Spanyol dari tahun 1912 sampai 1976. 


Sejarah konflik di Sahara Maroko, kata Teguh yang juga Direktur Bidang Promosi, Media Luar Negeri DK-PRIMA, setidaknya dapat ditarik dari Konferensi Berlin di tahun 1884-1885. Di dalam konferensi yang dipimpin Kanselir Jerman Otto von Bismarck tersebut negara-negara superpower di Eropa sepakat untuk membagi-bagi benua Afrika, seolah-olah itu adalah tanah kosong yang tidak didiami manusia. 


“(Superpower Eropa) membagi Afrika untuk menghindari konflik di antara mereka. Mereka sepakat siapa dapat apa," terangnya sambil menayangkan peta yang memperlihatkan pembagian wilayah kekuasaan Eropa di Afrika.


Di awal era yang disebut Scrambled for Africa itu, Kerajaan Maroko masih "aman", alias tidak tersentuh oleh kekuasaan negara-negara Eropa.


Baru pada tahun 1912, dalam Treaty of Fez atau Traktat Fez (sering juga disebut Fes), Sultan Abdelhafid menyerahkan Maroko kepada Prancis yang menempatkan Maroko di bawah perlindungan Prancis. 


"Melalui Perjanjian Fez di bulan Maret 1912, Maroko bersedia berada di bawah perlindungan Prancis. Lalu pada bulan November 1912 Prancis berbagi kekuasaan dengan Spanyol. Prancis menyerahkan wilayah selatan (Sahara Maroko) kepada Spanyol," sambung Teguh yang juga merupakan Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko.


Maroko Raya


Dia melanjutkan, kekuasaan Prancis di utara Maroko berakhir pada tahun 1956. Walau Prancis telah angkat kaki dari bagian utara Maroko namun Spanyol enggan menyerahkan wilayah-wilayah Maroko yang mereka kuasai, baik yang berada di Gurun Sahara maupun yang berada di pesisir Laut Mediterania. 


"Sejak saat itu pula, orang-orang di utara Maroko berusaha untuk membebaskan Maroko (terutama yang berada di bagian selatan) dengan berbagai cara, termasuk perang gerilya demi mengusir Spanyol," tambahnya. 


Sementara itu, sebagai bagian dari semangat menghapuskan kolonialisasi di muka bumi pasca Perang Dunia Kedua, di tahun 1960 PBB mengeluarkan Resolusi 1514 tentang Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Melalui Resolusi 1514 itu disusunlah daftar Non Self-Governing Territory, dimana Sahara Barat masuk di dalamnya.  


"Untuk menyikapi Resolusi 1514 ini, Partai Istiqlal Maroko menerbitkan peta Greater Maroko atau Maroko Raya pada tahun 1964. Di dalam peta itu digambarkan wilayah Maroko sebelum dibagi oleh Prancis dan Spanyol," terang dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.


Dengan menerbitkan peta itu, Partai Istiqlal hendak mengatakan kepada dunia bahwa wilayah-wilayah yang tergambarkan di dalam peta itu mestilah dikembalikan kepada Maroko seperti sebelum era Scrambled for Africa. Peta itu meliputi seluruh wilayah Maroko kini, sebagian wilayah Aljazair, sebagian Mali, dan sebagian Mauritania.


Adapun Front Polisario baru didirikan para pejuang Maroko dari utara dan dari selatan (orang-orang Sahrawi) pada tahun 1973 di Kamp Tindouf. Di dalam peta yang diterbitkan Partai Istiqlal di tahun 1964, Tindouf termasuk bagian dari Maroko Raya. Namun kini Tindouf merupakan bagian dari Aljazair.


Kemudian, menyusul krisis ekonomi yang berubah menjadi krisis politik di Eropa barat pada tahun 1974, Spanyol akhirnya mengumumkan rencana angkat kaki dari Sahara Maroko atau Sahara Barat. Pengunduran diri baru benar-benar mereka lakukan pada 1976.


Dinamika Baru


Setelah Spanyol mengumumkan niat angkat kaki dari Sahara tercipta sebuah dinamika baru di kawasan itu. Kelompok Polisario yang tadinya merupakan alat pembebasan wilayah selatan Maroko dari Spanyol perlahan tapi pasti berubah menjadi kelompok yang ingin melepaskan diri tidak hanya dari Spanyol tetapi juga dari Maroko. Dari markasnya di Tindouf, Polisario menginginkan Sahara Barat menjadi negara sendiri.


Perbedaan pandangan ini pun diangkat hingga ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Pada tahun 1975 ICJ menerbitkan penilaian yang mengatakan bahwa Sahara Maroko adalah tanah kosong atau terra nullius sebelum Prancis berkuasa. Namun dalam penilaian yang sama ICJ juga mengakui bahwa Sahara Maroko memiliki hubungan erat dengan Maroko  di masa lalu . 


"Satu sisi penjelasan ICJ ini menguntungkan Polisario. Tapi satu sisi lainnya menguntungkan Kerajaan Maroko," kata Teguh. 


Juga di tahun 1975, dalam Perjanjian Madrid atau Madrid Accord antara tiga negara yakni Mauritania, Maroko, dan Spanyol, disepakati Mauritania meninggalkan Sahara Barat.


Sebagai protes atas hasil Perjanjian Madrid, Polisario mendirikan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) juga di Tindouf.


Sejak itu, perang terbuka terjadi antara Maroko melawan Polisario dan negara boneka yang mereka dirikan. 


Kedua pihak, Maroko dan Polisario sepakat untuk gencatan senjata pada tahun 1991. Selanjutnya pembicaraan untuk menentukan nasib Sahara Maroko dilakukan di berbagai forum, diawali pembicaraan di Manhasset, New York, pada 2007 hingga 2008, dan diikuti pembahasan di Komisi IV PBB yang menangani isu politik khusus dan dekolonisasi.


Provokasi Polisario


Komitmen gencatan senjata dirusak oleh pernyataan pemimpin Front Polisario Brahim Ghali akhir pekan kemarin yang mengatakan akan membatalkan perjanjian itu. Sebelumnya Front Polisario  kerap berbuat onar di El Guergarat yang merupakan zona penyangga.


Menurut Teguh, provokasi yang dilakukan Polisario ini didorong oleh dua hal. 


Pertama, pamor Polisario di panggung internasional semakin meredup sejak Perang Dingin berakhir. Bahkan dalam satu dekade terakhir banyak negara yang tadinya mengakui Polisario dan SADR menarik pengakuan mereka.  


Selain itu, Polisario juga mulai menghadapi oposisi di Kamp Tindouf yang tidak puas dengan sikap otoriter Polisario. Tidak sedikit kelompok oposisi di Kamp Tindouf dijebloskan ke penjara oleh Polisario. Hal lain, Polisario juga diduga terlibat dalam perdagangan ilegal senjata dan narkoba, serta terlibat jaringan terorisme internasional. 


Di sisi lain, pamor Maroko di panggung internasional semakin kinclong dalam dua dekade belakangan ini. Maroko memberikan bantuan yang tidak sedikit untuk negara-negara Afrika yang tengah menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Maroko juga aktif mempromosikan perdamaian di Libya. Tahun 2017 Maroko memutuskan untuk kembali bergabung dengan Uni Afrika yang mereka tinggalkan di tahun 1984.


Faktor kedua, menurut Teguh, bisa jadi provokasi Polisario itu dilakukan untuk menarik perhatian Joe Biden dari Partai Demokrat yang menang dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.


Namun Teguh ragu Joe Biden akan melirik Polisario. Tentu Amerika Serikat dalam hal ini Joe Biden dan Partai Demokrat memiliki catatan yang lebih lengkap mengenai berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan Polisario di Kamp Tindouf, termasuk keengganan Polisario membuka pintu untuk UNHCR.


Ketika menjabat sebagai Menlu AS di era Barack Obama, Hillary Clinton sempat bertemu dengan Menlu Maroko Taib Fassi Fihri bulan Maret 2011. Dalam pertemuan itu ia memuji reformasi yang dilakukan Maroko sejak dipimpin Raja Muhammad VI pada 1999. Termasuk pada upaya Maroko membangun semua wilayah negara itu tidak terkecuali Sahara Maroko.*[]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F