-->

Januari 2021

Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Selasa 19 Januari 2021 - Kantor pelayanan pajak kendaraan (Samsat) Kota Padang yang berlokasi di kawasan GOR H. Agus Salim, secara resmi mulai beroperasi. 


Peresmian kantor baru tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, dan didampingi oleh Jasa Raharja Sumbar serta Dirlantas Polda Sumbar.


Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto pada kesempatan tersebut menyampaikan, sebagaimana dipahami bersama bahwa reformasi birokrasi yang dilaksanakan pada setiap instansi Pemerintahan dan Kementrian atau Lembaga, mengarahkan kita kepada adanya peningkatan pelayanan pada setiap unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 


"Hal ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap kinjerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel," kata Kapolda.  


Dikatakan, sebagai tindak lanjut dari program tersebut, maka Polri telah menyusun konsep pembangunan postur Polri jangka panjang tahun 2005-2025 melalui Grand Strategi Polri dengan tiga tahapan pembangunan yaitu Trust Building, Partnership Building, dan Strive For Excellent. 


"Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit serta keberlanjutan program yang nyata pada setiap titik pelayanan masyarakat dengan mengedepankan profesionalitas, spirit dan etos kerja," jelas Irjen Toni. 


Lanjutnya, dalam membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik, merupakan langkah yang harus diupayakan seiring dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Sehingga sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meliputi Asas Kepastian Hukum, Profesional, Partisipatif, Equalitas, Transparan, Ketepatan Waktu, Kemudahan dan Keterjangkauan, pelayanan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. 


"Peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan kantor Samsat sehingga menjadi kantor pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)," ujar Kapolda Sumbar. 


"Diharapkan dengan peresmian kantor Samsat ini dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan berkualitas, cepat, efektif, dan efisien," sambungnya.   


Kemudian katanya, menghadapi masa pandemi Covid-19 ini maka pelayanan Samsat tetap mengedepankan SOP protokol kesehatan yang ketat dan mengantisipasi menjadi klaster baru persebaran Covid-19. 


"Saya mengharapkan agar kantor Samsat yang telah selesai pembangunannya dan akan kita resmikan penggunaannya, dapat meningkatkan kualitas kinerja seluruh petugas yang berkontribusi pada pelayanan prima," bebernya. 


Sebelum mengakhiri sambutan ini, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto memberikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: 


1. Jaga dan peliharalah bangunan kantor samsat yang sudah ada ini dengan sebaik -baiknya. Pemeliharaan yang baik dan benar akan memberikan kenyamanan dalam bekerja serta akan memperpanjang usia pakainya yang tentu saja akan memberikan feedback positif dari masyarakat. 


2. Tingkatkan kualitas kinerja setiap petugas kepolisian sebagai jawaban atas peningkatan sarana dan prasarana yang sudah ada serta hindarkan dari setiap tindakan dan sikap yang kontraproduktif dengan prinsip - prinsip pelayanan prima.

 

3. Jalin terus komunikasi dan sinergisitas yang baik antara personil Polri dan seluruh stakeholders terkait di kantor Samsat ini dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 


Selamat bekerja, tunaikan tugas dengan sebaik-baiknya, jadikan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu standar keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembangunan kantor Samsat Padang.


Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, pimpinan Bank BNI dan Bank Nagari serta undangan lainnya.(*)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

JAKARTA - MEFIAPORTALANDA - Kalangan media berharap pemerintah bersedia menempatkan insan media, terutama wartawa yang bertugas di garis depan, di dalam kelompok penerima vaksin Covid-19 tahap satu atau tahap dua yang diberikan antara bulan Januari sampai April 2021. 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban di lapangan, seperti yang diatur UU 40/1999 tentang Pers, wartawan memiliki kemungkinan terpapar SARS Cov-2 atau virus corona baru yang menyebabkan Covid-19. 

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika berbicara di Kantor JMSI di Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur, Selasa siang (19/1). 

Teguh mengutip keputusan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) yang telah menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Dalam Petunjuk Teknis bernomor HK.02.02/4/1/2021 yang ditandatangani  Dirjen PPP, Muhammad Budi Hidayat, tanggal 2 Januari lalu disebutkan bahwa vaksinasi Covid-19 akan dilakukan dalam empat tahap. 

Tahap pertama dilaksanakan dari bulan Januari sampai April 2021 dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

Lalu tahap kedua juga dilaksanakan antara Januari sampai April 2021, dengan sasaran petugas pelayanan publik yaitu TNI dan Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sasaran lain dalam tahap kedua ini adalah kelompok usia lanjut, atau lebih dari 60 tahun. 


Adapun tahap ketiga akan diberikan akan dilaksanakan dari April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 

Lalu tahap keempat juga direncanakan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lain dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

“Kami tidak bermaksud meminta keistimewaan. Namun merujuk pada pekerjaan yang dilakukan wartawan dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat, tidak berlebihan rasanya bila wartawan dimasukkan ke dalam kelompok sasaran vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua,” masih kata Teguh Santosa.   

“Kami telah meminta, dan terus mengingatkan, anggota kami untuk memberikan perhatian serius pada protokol kesehatan wartawan yang bertugas di lapangan. Namun tidak dapat dipungkiri, tetap ada kemungkinan wartawan di lapangan terpapar virus mematikan ini,” ujar Teguh Santosa yang ketika menyampaikan pernyataan itu didampingi Sekretaris Jenderal JMSI Mahmud Marhaba.

Teguh Santosa mencontohkan kasus peliputan pencarian dan evakuasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Kepulauan Seribu. 

Terdorong oleh rasa tanggung jawab memberitakan peristiwa itu, sulit dihindari wartawan dalam jumlah yang banyak berkumpul di satu tempat.

JMSI adalah organisasi yang menaungi perusahaan media massa berbasis internet di Indonesia. Organisasi yang berdiri di bulan Februari 2020 ini telah memiliki cabang di 29 provinsi di Indonesia dengan lebih dari 500 perusahaan media yang menjadi anggota.

Pernyataan Teguh disampaikan di sela menerima tim dari Dewan Pers yang berkunjung ke kantor Pengurus Pusat JMSI untuk melakukan verifikasi faktual terhadap organisasi itu. 

Tim Verifikasi Dewan Pers dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Kepala Bidang Pendataan dan Verifikasi Dewan Pers, Rita Sitorus, serta Staf Kesekretariatan Dewan Pers Uci Sri Lestari dan Baskoro.

Sementara dari JMSI juga hadir Bendahara Dede Zaki Mubarok,  Ketua bidang Pengembangan ICT Zulfikar Rachman, Ketua bidang Kordinasi Program Yayan Sopyan Alhadi dan Kepala Kesekretariatan Ari Rahman. 

Verifikasi faktual kantor Pengurus Pusat JMSI dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.*[-]

Photo Istimewa

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Pembicaraan damai di Semenanjung Korea akan menghadapi dinamika baru tak lama lagi. Joe Biden memperlihatkan tanda-tanda akan mengambil kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, Donald Trump.

Di masa kampanye yang lalu, Biden menyebut Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un sebagai “thug” atau penjahat, dan mengatakan, hanya bersedia bertemu dan melanjutkan pembicaraan damai dengan Korea Utara bila Korea Utara sepakat untuk melakukan denuklirisasi. 

Apa yang disampaikan Joe Biden ini mengabaikan kenyataan bahwa pendahulunya, Donald Trump, telah mencatat sejumlah pencapaian yang manis untuk perbaikan hubungan negara itu dengan Korea Utara. 

“Joe Biden akan terlihat tidak bijaksana bila mengembalikan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara ke titik sebelum pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump di Singapura bulan Juni 2018. Bagaimanapun setelah pertemuan itu, Korea Utara memperlihatkan sikap koperatif dengan melucuti fasilitas nuklir mereka,” ujar dosen politik Asia Timur Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.    

Teguh mengingatkan, dalam tiga tahun terakhir di bawah pemerintahan Donald Trump, telah terjadi peredaan ketegangan secara signifikan yang unprecedented atau tidak terbayangkan sebelumnya di Semenanjung Korea. 

Diawali dari pertemuan Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jaein di perbatasan Panmunjom, di sisi Korea Selatan, pada bulan April 2018.

Dalam kesempatan itu, Kim Jong Un sempat mengajak Moon Jaein menginjakkan kaki di Korea Utara. 

Sebulan kemudian keduanya kembali bertemu di Panmunjom. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan kedua adalah rencana pertemuan Kim Jong Un dengan Donald Trump di Singapura pada bulan Juni di tahun itu. 

“Pertemuan Singapura tersebut patut dicatat sebagai pertemuan historis di abad ini,” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu. 

Masih di tahun yang sama, di bulan September 2018, Moon Jaein mengunjungi Pyongyang dan Gunung Paektu yang sakral bagi masyarakat di kedua Korea.

Kim Jong Un bahkan memberikan kesempatan kepada Moon Jaein untuk berbicara langsung di hadapan rakyat Korea Utara di First of May Stadium di Pyongyang. 

Di tahun 2019, Trump dan Kim kembali bertemu. Kali ini di Hanoi, Vietnam. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin memang gagal menandatangani kesepakatan baru. Namun kegagalan tersebut tidak membawa keduanya mundur ke belakang. 

Untuk memperlihatkan itikad dan komitmen menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, usai menghadiri G-20 Summit di Osaka, Jepang, di bulan Juni 2019, Donald Trump terbang ke Korea Selatan dan bertemu dengan Moon Jaein juga Kim Jong Un di Panmunjom.

“Lagi-lagi ini adalah pertemuan historis yang patut kita catat dalam konteks membangun perdamaian di Semenanjung Korea,” ujar mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemudaha Muhammadiyah itu lagi.

Dengan demikian, Teguh kembali menegaskan, sangat tidak bijaksana apabila Joe Biden membatalkan semua legacy itu. 

Kekhawatiran terhadap kebijakan Joe Biden di Semenanjung Korea juga dapat dilihat dari pernyataan awal tahun yang disampaikan Presiden Moon Jaein hari Senin kemarin (18/1). 

Ia berharap agar Joe Biden mau melanjutkan dialog damai dengan Korea Utara dan memasukkan hal itu dalam daftar prioritas kebijakan luar negeri pemerintahannya. 

Presiden Moon Jaein juga menjadikan pertemuan Trump-Kim di Singapura sebagai benchmark yang harus dijaga. 

Sikap Korea Utara

Teguh Santosa juga menjelaskan sikap Korea Utara terhadap perdamaian di Semenanjung Korea.

“Kita telah sama mendengarkan pidato yang disampaikan Kim Jong Un dalam Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea pekan lalu. Kim Jong Un telah menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan negara itu dengan negara-negara lain, dimulai dari Korea Selatan,” ujar Teguh Santosa yang juga Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara.

Semestinya, pernyataan simpatik dari Kim Jong Un ini disambut secara positif oleh pemerintahan baru yang akan terbentuk di Amerika Serikat beberapa saat lagi. 

Joe Biden semestinya bersedia menanggalkan “beban” politis dan ideologis yang dimilikinya. 

Beban politis tersebut berupa keinginan untuk mencatatkan hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan pemerintahan Trump sebelumnya. Termasuk, dalam hal pembicaraan damai dengan Korea Utara. 

Sementara beban ideologis berupa keinginan kubu Partai Demokrat menjajakan demokrasi ala Amerika Serikat ke negara-negara yang menurut mereka tidak demokratis dan terbelakang. 

“Joe Biden sudah selayaknya membuka mata lebar-lebar bahwa demokrasi ala mereka yang selama ini mereka jajakan dan paksakan di banyak negeri telah menciptakan kekalutan dan kekacauan global. Menciptakan perdamaian bukan dengan memaksa bangsa lain dan negara lain menerima dan mengadopsi cara hidup dan pandangan politik mereka,” ujar Teguh Santosa. 

Pada bagian akhir, Teguh Santosa mengatakan, dari pembicaraan dengan banyak pihak di Korea Utara ia mendapatkan kesan bahwa sesungguhnya Korea Utara pun kurang puas dengan berbagai hasil pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya. 

“Korea Utara merasa telah memberikan banyak hal, dan tidak mendapatkan balasan apapun. Namun begitu, mereka tetap menjaga komitmen dan tidak berniat untuk menciderainya,” demikian Teguh Santosa.*[-]

Photo Istimewa


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH melepas ratusan personel Satbrimob Polda Sumbar yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) Operasi Amole tahun 2021, pengamanan PT. Freeport Indonesia.


Pelepasan person tersebut diawali dengan pelaksanaan upacara, Senin (18/1) di halaman mako Satbrimob Polda Sumbar.


Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa sebagai point utama rencana strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas investasi pemerintah, perlunya melakukan pengamanan yang bertujuan memelihara stabilitas ekonomi. 


“Berbagai potensi ancaman berupa penjarahan, pencurian, pengrusakan dan penyerangan pos pengamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan kondisi geografis yang ekstrem akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh personel yang terlibat dalam satuan tugas pengamanan,” kata irjen Pol Toni. 


Sebelum pelaksanaan tugas OPS Amole tahun 2021, lanjut Kapolda, selama satu bulan kedepan seluruh personil yang terlibat akan melaksanakan Latpraops di Satlat Korbrimob Polri Cikeas. 


“Laksanakan latihan tersebut dengan serius dan sungguh - sungguh. Diharapkan pasca latihan seluruh personel dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, sehingga ada kesamaan persepsi dalam bertindak di lapangan,” sebut Kapolda. 


Irjen Pol Toni menerangkan, sebagaimana diketahui bersama Operasi Amole ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, seluruh personel perlu menjaga nama baik Satbrimob Polda Sumbar dan dapat bahu - membahu menciptakan iklim kamtibmas yang kondusif di tempat saudara melaksanakan tugas. 


“Saya berharap dengan kehadiran saudara yang tergabung dalam Satgas Amole di wilayah hukum Polda Papua nantinya betul - betul dapat membawa manfaat terhadap masyarakat dan juga kelangsungan iklim produktifitas PT. Freeport Indonesia,” ujarnya. 


“Pelihara kewaspadaan dimana pun saudara berada serta mampu bertindak bijak dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah penugasan,” ucap Kapolda menambahkan. 


Kemudian katanya, selaku Kapolda Sumbar memberikan pesan kepada Dansatbrimob Polda Sumbar beserta jajaran dapat memberikan perhatian kepada keluarga anggota yang melaksanakan tugas BKO, sehingga para anggota nantinya dapat fokus melaksanakan tugas tanpa adanya gangguan fikiran.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Kapolda Sumbar menyampaikan beberapa penekanan agar di perhatikan dan dilaksanakan kepada personel yang terlibat Operasi Amole, diantaranya :

 

Satu, tingkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hanya kepadanyalah tempat meminta perlindungan dan pertolongan atas semua permasalahan yang terjadi selama penugasan berlangsung. 


“Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas dimana saudara menjadi harapan semua pihak untuk menciptakan suatu dinamisasi dalam masyarakat,” ujarnya. 


Ketiga, senantiasa bertindak responsif dan memiliki militansi tinggi mengingat tingkat ancaman utama di daerah penugasan cukup tinggi. tetap perhatikan kesehatan dan keselamatan karena beberapa aspek kondisi geografis dan virus penyakit mengingat daerah tersebut menjadi endemik penyakit malaria. 


“Jaga nama baik Polri terlebih khususnya Satbrimob Polda Sumbar di mata masyarakat Papua. Hindari pelanggaran sekecil apapun dan laksanakan tugas sesuai sop yang telah ditetapkan,” pungkasnya.


Upacara ini dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar, dan personel Satbrimob Polda Sumbar.(*)


Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa lakukan inspeksi mendadak (sidak) pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah yang ada di Kota Padang, pada Senin (18/01/2021).


Sekolah yang dikunjungi Wawako yakni, SMPN 2 Padang, SDN 06 Simpang Haru, SDN 13 Simpang Haru, SDN 16 Simpang Haru, dan SDN 34 Simpang Haru.


Dalam sidaknya, Wawako Hendri meninjau langsung penerapan protokol kesehatan Covid-19 di sekolah tersebut, seperti protokol kesehatan di gerbang sekolah, pekarangan sekolah, ruang kelas, sekaligus melihat langsung bagaimana siswa meninggalkan sekolah. 


"Hari ini saya sidak ke sekolah secara diam-diam. Saya ingin melihat langsung proses pembelajaran tatap muka selama pandemi Covid-19. Alhamdulillah, secara keseluruhan saya lihat berjalan lancar. Protokol kesehatan dijalankan dengan sangat ketat," ujar Wawako. 


Orang nomor dua di ibukota provinsi Sumatera Barat itu mengimbau kepala sekolah dan tenaga pendidik agar selalu mengawasi anak-anak supaya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik dan benar.


"Kita optimis jika protokol kesehatan Covid-19 diterapkan secara baik dan benar maka sekolah tatap muka akan sukses dan berhasil, sehingga nantinya sekolah-sekolah di Kota Padang dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain di Indonesia.Kita akan selalu setiap saat menjaga anak anak kita disekolah dengan melakukan pengawasan yang ketat," tegas Hendri Septa

 

Sementara itu Kepala Sekolah SMPN 2 Padang Witra Dewi sewaktu diskusi dengan Wawako Padang menyampaikan, bahwa protokol kesehatan berjalan ketat setiap harinya. Siswa diwajibkan memakai masker, di kelas tersedia handsanitizer, kemudian di perkarangan sekolah ada wastafel. Siswa juga membawa bekal/makanan dari rumah, Kemudian ketika jam pembelajaran berakhir siswa langsung di jemput oleh orang tuanya sehingga tidak terjadi kerumunan.

  

Seperti diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, pembelajaran tatap muka boleh kembali dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kota Padang sudah memulai sejak 4 Januari 2021 lalu atau yang kini memasuki Minggu ketiga pelaksanaannya. (**)



Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik dinilainya Kampung Tangguh Rumah (Nagari Tageh) Gadang Blok A Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji dalam ajang Penilaian Kampung Tangguh Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.


Sebagaimana diketahui, Kampung Tangguh Rumah Gadang Perumnas Belimbing ditunjuk mewakili Kota Padang pada ajang penilaian tersebut karena memiliki kelembagaan yang bagus dan eksis sejauh ini di Kota Bingkuang.


Senin (18/1/2021), Kampung Tangguh Rumah Gadang Perumnas Belimbing resmi oleh tim penilai yang terdiri Dirbinmas Polda Sumbar diwakili Kompol Nuraida dan Direktur Nagari Development Center (NDC) Universitas Andalas Prof.Dr.Ir Eri Gas Ekaputra, MS.


Penilaian tersebut mencakup masyarakat yang dilihat tangguh dalam pendidikan, tangguh dibidang kesehatan, tangguh dalam keimanan, tangguh dalam keimanan dan tangguh dalam ketahanan pangan selama pandemi Covid-19.


"Alhamdulillah, atas nama Pemko Padang kami tentu bersyukur dan bangga atas terselenggaranya kegiatan penilaian ini. Semoga Kampung Tangguh Rumah Gadang Perumnas Belimbing bisa menjadi yang terbaik dalam penilaian nanti," ujar Hendri. 


Hendri menjelaskan, kampung Tangguh atau Nagari Tangguh Rumah Gadang merupakan program dari Presiden RI, Kapolri, dan Panglima TNI untuk diaplikasikan wilayah Indonesia.


Program ini salah satu tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih mewabah di Indonesia. Di Kota Padang sejauh ini telah berdiri beberapa Kampung Tangguh. 

 

"Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Kampung Tangguh Perumnas Belimbing. Semoga menjadi yang terbaik pada ajang ini. Selain itu kita juga berharap, dengan adanya penilaian ini dapat menjadi motivasi bagi kampung Tangguh lainnya yang ada di Kota Padang agar lebih baik lagi," pungkasnya menyemangati. (Zal/BT/Prokompim Pdg).

Photo Istimewa


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 355 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota Padang, secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2019 yang telah ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.


Penyerahan SK pengangkatan bagi calon aparatur dan abdi negara itu, diserahkan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul kepada dua orang perwakilan disaksikan seluruh CPNS tersebut dalam kegiatan Apel Bersama di pelataran parkir belakang Kantor Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin pagi (18/1/2021).


Kegiatan itu pun juga dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Regional (Kanreg) XII BKN Pekanbaru, Neny Rochyany yang ikut didampingi Kabag Tata Usaha Indra Jaya serta Kabid Mutasi dan Status Kepagawaian Prima Sapriza. Asisten dan kepala OPD termasuk camat se-Kota Padang juga turut menyaksikan.


Dalam sambutan dan arahannya wali kota menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang terutama sekali mengucapkan selamat kepada 355 CPNS yang menerima SK dan NIP CPNS hari ini. 


"Alhamdulillah, sebetulnya untuk penerimaan CPNS tahun 2019 ini sesuai kebutuhan kita meminta sebanyak 3.000 lebih. Namun yang dikasih cuma 355 orang, sedangkan total kebutuhan CPNS di lingkup Pemko Padang saat ini adalah sebanyak 7.000-an. Yaitunya untuk menempati kekosongan pada posisi dan jabatan tertentu di masing-masing OPD atau kecamatan," ungkapnya.


Wako pun memesankan kepada 355 CPNS tersebut agar memperhatikan beberapa hal sebagai aparatur sipil negara (ASN) ke depan.


Pertama, agar menjadikan pekerjaan dan setiap tugas yang dilakukan sebagai ibadah kepada tuhan yang maha kuasa. Kedua, selalu meningkatkan kompetensi dan keterampilan apalagi saat ini zaman IT atau digitalisasi. Ketiga adalah agar menjaga soliditas dengan mampu saling bersinergi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya.


"Maka itu kepada kita semua, mari kita niatkan pekerjaan yang kita lakukan ini hanya karena tuhan yang maha kuasa. Kemudian senantiasa meningkatkan kompetensi dan juga menjaga soliditas dengan rekan kerja kita dan orang lain. Jadilah pelayan rakyat yang profesional," ujar wako menekankan.


Sementara itu, Kepala Kanreg XII BKN Pekanbaru, Neny Rochyany menyampaikan, pada penerimaan CPNS kali ini untuk se-wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru telah menetapkan sebanyak 6.438 NIP CPNS. Dimana untuk Kota Padang telah ditetapkan sebanyak 355 CPNS untuk formasi tahun 2019. 


"Kepada para CPNS Kota Padang tahun 2019 yang diserahkan SK-nya hari ini, besar harapan kami bisa menjadi wakil pemerintah di tengah masyarakat selaku calon pemimpin yang akan membangun Indonesia khususnya Kota Padang ke depan. Tentunya yang profesional dan bermartabat, serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan negara. Sekaligus juga menjadi ujung tombak untuk bisa memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat," harap Neny.


"Jadi inilah yang kita harapkan nantinya, bagaimana CPNS yang terdiri dari generasi-generasi milenial yang selalu meningkatkan kompetensinya secara mandiri dan bisa memberikan layanan-layanan yang terbaik buat masyarakat," pungkas Neny menekankan.


Pada saat yang sama, Kepala BKPSDM Kota Padang Suardi menyebutkan, sebagaimana diketahui, tujuan dari penerimaan CPNS yaitu dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hal ini tentunya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah kepada publik/masyarakat.


"Untuk formasi CPNS Kota Padang tahun 2019 yang direalisasikan oleh Menteri PAN-RB berjumlah 375 formasi yang terdiri dari 59 jenis jabatan mulai dari tenaga guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan," terangnya.


375 orang CPNS ini kata Suardi, merupakan lulusan dari peserta seleksi yang diikuti dari sebanyak 3.851 orang peserta. Dimana alokasi formasi pada seleksi untuk formasi umum sebanyak 367 formasi dan formasi disabilitas 8 formasi. 


"Setelah melalui serangkaian seleksi sejak 15 November 2019 hingga September 2020 lalu, maka berdasarkan hasil verifikasi administrasi, integrasi hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB), peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi syarat berjumlah 355 peserta. Yaitu terdiri dari tenaga guru 238 orang, tenaga kesehatan 22 orang dan tenaga teknis 95 orang. Ke 355 CPNS ini dalam masa waktu lebih kurang setahun akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya, sehingga nanti mereka bisa ditingkatkan menjadi PNS atau tidak sesuai aturan," terangnya.(David)

Photo Istimewa


PADANG - MEDIAPORTALANDA – Ketua DPD PERPAMSI SUMBAR, Hendra Pebrizal, S.Sos, MM secara resmi telah membuka acara Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Air Minum Tingkat Muda Angakatan I berbasis Kompetensi, di Grand Inna Muara, 18-26 Januari 2021.


Ketua DPD PERPAMSI SUMBAR, Hendra Pebrizal yang juga sebagai Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, pada momen tersebut memaparkan banyak hal tentang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Air Minum berbasis Komletensi.


Acara pembukaan Diklat tersebut turut dihadiri oleh Direktur Umum Perumda AM Kota Padang, Afrizal Kuning. Dan di ikuti oleh karyawan dan karyawati PDAM se Sumatera Barat. Sebanyak 31 orang peserta akan mengikuti pendidikan ini selama kurang lebih dua (2) minggu.


Perumda Air Minum Kota Padang sendiri mengirimkan pesertanya sebanyak 17 orang Karyawan/ti terbaiknya.


Dalam sambutannya, Ketua DPD Perpamsi Sumbar, Hendra Pebrizal menyampaikan, saat ini kebutuhan akan sumber daya manusia yang benar-benar dapat bersaing sangat sedikit, sehingga acara Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Air Minum berbasis Komletensi ini, sangat dibutuhkan untuk membangun perusahaan menjadi lebih maju dan terbuka terhadap pembaharuan, serta dapat menghasilkan SDM yang berkualitas.


Beliau juga menekankan pentingnya mempelajari dan mengembangkan kompetensi diri disetiap Karyawan/ti PDAM.


“Mengingat besarnya tantangan dan semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan air minum kedepan, sangatlah penting bagi setiap Karyawan/ti PDAM di Sumatera Barat untuk memiliki kompetensi, karena kompetensi melegalkan eksistensi”, kata Hendri Pebrizal menjelaskan.(**)

Kolaborasi Dengan Dewa Feat Once, Iwan Fals Dan Tribute To Agnez Mo Song Menjadi Tantangan Academia


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - (17 Januari 2021) - Pop Academy yang telah berlangsung di Indosiar sejak bulan Oktober lalu segera memasuki penghujung kompetisi. Ajang pencarian bakat menyanyi lagu pop ini akan segera melahirkan Superstar diantara 2 Grand Finalis yang berhasil lolos hingga ke babak akhir yakni Agnes (Malang) dan Waode (Baubau). Indosiar akan melangsungkan Pop Academy Winner Concert pada hari Jumat, 17 Januari 2021 LIVE pukul 20.00 WIB dan menobatkan satu academia sebagai Juara Pop Academy. Sementara pada hari Selasa, 19 Januari 2021 Indosiar menghadirkan Konser Persahabatan LIVE pukul 20.00 WIB dan Welcome To Indosiar Family di hari Rabu, 20 Januari 2021 LIVE pukul 20.00 WIB dengan menampilkan para pemenang dari Pop Academy.

Harsiwi Achmad selaku Direktur Programming SCM menyatakan antusiasnya atas kelahiran Superstar baru yang akan turut meramaikan persaingan industri hiburan tanah air menyusul kesuksesan para bintang-bintang Indosiar terdahulunya. “Indosiar akan terus memberi wadah bagi para jebolan ajang pencarian bakatnya untuk dapat terus berkarya sekreatif mungkin untuk mewarnai layar kaca.” tutur Harsiwi.

Grand Final Concert dan Winner Concert akan semakin meriah dengan kehadiran penyanyi tanah air yang telah menorehkan prestasi di dunia Internasional yaitu Agnez Mo sebagai Dewan Juri. Selain Agnez Mo, Dewan Juri yang juga akan turut menilai penampilan 2 Grand Finalis di Grand Final Concert dan Winner Concert diantaranya Soimah, Ariel ‘NOAH’, Mario Ginanjar dan Melly Goeslaw. Sementara Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Mario dan Eda akan hadir memandu jalannya acara.

Setelah tampil berduet dengan Dewa Feat Once di Grand Final Concert, Grand Finalis juga akan berkolaborasi dalam “Duet With Iwan Fals” di Winner Concert. Penampilan mereka juga akan diuji melalui “Best Perfomance” dengan menyanyikan lagu terbaik yang dipersembahkan untuk Dewan Juri dan pendukung di seluruh Indonesia. Secara istimewa lagu kemenangan (Winning Song) ciptaan Melly Goeslaw untuk para Grand Finalis juga akan dibawakan perdana di panggung Pop Academy.

Perjuangan Agnes (Malang) dan Waode (Baubau) untuk sampai di babak akhir tidaklah mudah, mereka harus bersaing secara ketat dengan 38 academia terbaik lainnya dimana satu per satu gugur di setiap babak. Banyak hal yang terjadi di panggung Pop Academy seperti pemberian hadiah Rp 1 Juta yang diberikan oleh Raffi Ahmad bagi academia yang berhasil mendapatkan all standing ovation dari Dewan Juri. Begitu juga pemberian baju dari Dewan Juri untuk academia favoritnya. Duet spektakuler dari bintang Indosiar seperti D’Academy dan LIDA juga turut memberikan semangat baru bagi academia dimana mereka bisa saling berbagi ilmu dan mencoba genre yang berbeda dari basic skill yang mereka miliki.

Selain mendapakan lagu kemenangan (Winning Song), nantinya para pemenang juga akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan total Rp 650 juta yang terbagi menjadi Rp 350 Juta untuk Juara 1, Rp 250 Juta untuk Juara 2 dan Rp 100 Juta untuk Juara 3.

Pemirsa dapat mengirimkan dukungan sebanyak-banyaknya melalui aplikasi dan website Lazada, atau vote melalui SMS ke 97288 dengan format: POPA (spasi) Nama Academia dengan tarif Rp 2,200/sms agar Academia favoritnya terus bertahan di panggung Pop Academy. Info lebih lanjut dapat dilihat melalui Instagram: @popacademyindosiar, TikTok: @popacademyindosiar, Facebook: Pop Academy Indosiar, Twitter: PopAcademy, Youtube: Pop Academy Indosiar, dan Website: www.indosiar.com.

Saksikan Winner Concert (Minggu, 17 Januari 2021), Konser Persahabatan (Selasa, 19 Januari 2021) dan Welcome To Indosiar Family (Rabu, 20 Januari 2021) LIVE pukul 20.00 WIB hanya di Indosiar! Be Pop Academy And Be A Superstar. (**)

Photo Istimewa

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayagkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada pendahulu. 

Sejumlah mantan Kapolri yang disambangi antara lain, Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo.  

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, anjangsana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan generasi muda Polri terhadap pimpinan Polri yang berjasa membentuk organisasi Kepolisian.

"Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada mantan Kapolri," kata Argo dalam keteranganya, Sabtu (16//1/2021). 

Dalam pertemuan itu, para mantan Kapolri memberikan pesan agar Listyo Sigit tetap menjaga soliditas internal dengan senior maupun dengan junior. Bahwa mengemban tugas sebagai Kapolri adalah merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. "Juga menjaga sinergitas dengan TNI yang sudah sangat terjalin baik," ungkap Arg

Yang terakhir, kata Argo, pesan para senior agar Polri harus dipercaya oleh masyarakat dengan begitu dalam setiap melakukan tugasnya Polri mendapat dukungan. (**)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Menyusul kasus gagal bayar yang dialami PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), sejumlah nasabah melayangkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga, kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beberapa  nasabah bahkan mengancam akan menggugat pailit PT AJK (dalam PKPU) Sementara dan menempuh upaya hukum pidana jika dana miliknya tidak juga terbayarkan. 

Saat ini, proses PKPU antara pihak Kresna Life dengan para nasabah telah memasuki babak baru. Pada Jumat, (15/01/2021), kedua belah pihak telah mengikuti pembahasan proposal perdamaian, baik secara langsung maupun secara online di Pengadilan Niaga, kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pembahasan proposal perdamaian, dihadiri oleh Tim Pengurus PT AJK (dalam PKPU) Sementara yaitu Arselan Ruslan, SH., LL.M., Ivan Nugroho, SH., LL.M. dan Beresman Jupiter Siagian, SH,  serta Rynaldo P. Batubara, SH., MH. 

Sebelum proses pembahasan tersebut berlangsung, wartawan sempat dilarang meliput oleh Beresman Jupiter Siagian, SH dengan alasan pelaksanaan protocol kesehatan. Namun salah satu perwakilan nasabah yang kebetulan adalah wartawan, Soegiharto Santoso langsung melayangkan protes kepada hakim pengawas Mochammad Djoenaedie, SH, MH dengan pertimbangan bahwa wartawan tidak bisa dilarang melakukan peliputan di ruang sidang sepanjang hal itu diizinkan oleh majelis hakim. “Saya sendiri yang melakukan konfirmasi secara langsung tentang hal itu kepada Ketua Mahkamah Agung, saat pertemuan refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI tahun 2020. Ketika itu Pak Syarifudin selaku Ketua MA menjelaskan bahwa tidak ada larangan peliputan bagi wartawan sepanjang sidang dinyatakan terbuka atau tidak tertutup, silahkan melihat  rekaman videonya yang hingga kini sangat mudah dilihat di channel youtube resmi pihak MA.” terang Hoky sapaan akrabnya.  

Atas dasar penjelasan tersebut, wartawan kemudian diizinkan masuk oleh hakim pengawas untuk melakukan peliputan jalannya sidang perdamaian.  

Sidang antara pihak Kresna Life dengan pihak nasabah berjalan cukup alot. Pihak Kresna Life dan pihak nasabah saling  beradu argument. Hoky yang mewakili isterinya selaku pemegang 2 (dua) polis asuransi Kresna Life, membeberkan kepada majelis hakim pengawas bahwa ada dugaan itikad tidak baik dari pihak Kresna Life sejak sebelum PT AJK (dalam PKPU) Sementara. 

Sebelumnya, pihak Kresna Life menyatakan, mulai dari September 2020, Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan mayoritas nasabah yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama, di mana sampai dengan 18 Desember 2020, Perseroan telah berhasil mencapai kesepakatan atau menandatangani PKB dengan 8.055 nasabah atau polis sekitar 77,61% dari total polis. Dan telah melakukan pembayaran kepada para nasabah dengan jumlah sebesar Rp. 283,60 miliar.

Namun faktanya, bahwa sejak Perseroan menyampaikan penundaan pembayaran kewajiban, banyak nasabah yang mengajukan tuntutan hukum baik pidana atau pun PKPU.  

Dalam proposal perdamaian ada pula permohonan adanya Grace Period selama 12 bulan dari tanggal perjanjian perdamaian, kemudian tertuliskan jadwal pembayaran utang, dimana dalam pantauan awak media, jika dibandingkan jadwal pembayaran hutang yang tertuliskan didalam PKB dengan yang tertulis didalam proposal perdamaian, jelas lebih buruk pada proposal perdamaiannya, seperti dapat dilihat perbandingannya: 

A. 1Juta s/d 50 Juta, dalam PKB tidak ada, pada proposal akan lunas Juli 2022.

B. > 50 Juta s/d 100 Juta dalam PKB akan lunas April 2021, menjadi Juli 2022.

C. > 100 Juta s/d 200 Juta dalam PKB akan lunas Maret 2022, menjadi Juli 2023.

D. > 200 Juta s/d 300 Juta dalam PKB akan lunas Agustus 2022, menjadi Januari 2024.

E. > 300 Juta s/d 500 Juta dalam PKB akan lunas Juli 2023, menjadi Januari 2025.

F. > 500 Juta s/d 1 Milyar dalam PKB akan lunas Februari 2024, menjadi Juli 2025.

G. > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar dalam PKB akan lunas Januari 2025, menjadi Januari 2026.

H. > 2,5 Milyar dalam PKB akan lunas Januari 2025, menjadi Januari 2026.

“Mohon perhatian hakim pengawas tentang kata-kata Perseroan dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh menyampaikan Rencana Perdamaian ini, sebab faktanya hingga saat ini, istri saya belum pernah menerima pembayaran penyelesaian pertama sebagaimana yang dijanjikan dalam PKB, Lebih parah lagi, pihak kami belum pernah menerima kembali satupun PKB dari pihak PT AJK, padahal saya telah serahkan langsung sejak tanggal 17 dan 19 September 2020. Ini namanya bukti bahwa tidak ada itikad baik dari pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU,” ungkap Hoky yang juga adalah Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia. 

Dikarenakan pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU tidak memiliki itikad baik untuk membayar, Hoky menjelaskan, pihaknya telah membuatkan surat perihal pernyataan pembatalan perjanjian kesepakatan bersama.  “Mungkin masih banyak para korban pemegang polis PT AJK yang mengalami nasib serupa dengan yang dialami oleh istri saya, jadi saya ulangi bahwa ini bisa menjadi bukti petunjuk atas dugaan tidak adanya itikad baik dari pihak PT. AJK sejak sebelum mengalami PKPU. Hal tersebut dapat dilihat dari jadwal pembayaran utang yang diusulkan jauh lebih buruk dari jadwal yang tertera di dalam PKB,” tegas Hoky yang juga adalah pimpinan di media Biskom dan Info Breaking News serta Jurnal123. 

Hoky juga mengatakan, pada saat pemungutan suara nanti pada Selasa, 19 Januari 2021, dan ternyata kondisi yang ditawarkan lebih buruk dari PKB, maka pihaknya mengancam akan menggugat pailit terhadap PT AJK. “Selain gugat pailit, kami akan bergabung dengan nasabah yang menjadi korban kasus ini untuk melaporkan pidana terhadap Kresna Life dengan tuduhan penggelapan dana nasabah,” tandasnya.

Sementara itu Sukisari, SH. selaku kuasa hukum kreditor mengatakan, kondisi ini patut diduga PKPU memang sengaja diharapkan oleh pihak Debitor. Sukisari menyampaikan agar Pengurus PKPU memasukkan sifat tagihan kliennya sebagai kreditor preferen sesuai dengan Pasal 52 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. “Minta hakim pengawas mengambil sikap dan memerintahkan panitera pengganti untuk segera menempel daftar dan jenis tagihan di papan pengumuman,” pintanya.

Sebelumnya dalam Rapat Kreditor Pertama tanggal 18 Desember 2020, Pengurus PKPU harus menjalankan Pasal 233 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yakni meminta Hakim Pengawas mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang.

Selain itu, agar Hakim Pengawas melaksanakan Pasal 238 ayat (1) UU no. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU untuk mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. 

“Sayangnya Pengurus PKPU mengabaikan permohonan ini dan Hakim Pengawas juga tidak mengambil sikap tegas,” kata Sukisari.

Sedangkan kuasa hukum kreditor Nourmaida Silalahi, SH., MH. mengatakan; PKPU dalam acara perdamaian perdana ini sangat jauh dari harapan, karena fakta yang ditawarkan lebih buruk dari PKB, lalu penawaran cara pembayaran sangat tidak jelas dan bertele-tele, tidak transparan, serta tidak berdasarkan data. 

Hal lain diusulkan oleh Rio Bonang (Anthony LP Hutapea & Associates Law Firm) yaitu; “Mengenai masalah hakim pemutus permohonan PKPU mengabulkan permohonan sudah tidak perlu dipeributkan, yang sekarang ada kita sudah mendaftar menjadi Kreditur marilah kita tunduk kepada UU Kepailitan dan PKPU (37 Tahun 2014) jangan dibawa kedalam UU lainnya.”

Dari PT AJK (dalam PKPU) selaku pihak Termohon yang hadir dalam proses pembahasan proposal perdamaian tersebut yaitu Rian, Gatot Budianto, Kurniadi Sastrawinata dan Siagian Simanjuntak. Disampaikan bahwa  Termohon melalui surat jawabannya menyatakan sudah sepatutnya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU dapat dipertimbangkan Mulia Majelis Hakim. “Termohon PKPU mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo untuk menjatuhkan amar Putusan yang seadil-adilnya guna adanya kepastian hukum antara Pemohon dan Termohon termasuk juga bagi seluruh Para Pemegang Polis Lainnya,” ujarnya.

Sebelum menutup sidang, hakim pengawas Mochammad Djoenaeidie, S.H., M.H. mengingkatkan agar Termohon dapat mempertimbangkan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh para nasabah, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara online dan pihak Termohon menyatakan akan memperbaiki proposal perdamaian tersebut sebelum hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, dengan harapan akan tercapai kesepakatan damai. (Vincent & Hendra). 


Photo Istimewa

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang yang juga Gubernur Sumatera Barat terpilih, H.Mahyeldi Ansharullah membuka Turnamen Tenis Meja Bumi Minang Cup II Tingkat Sumatera Barat di Komplek Bumi Minang III Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sabtu (16/1/2021).


Mahyeldi menyambut baik diadakannya turnamen tenis meja tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan melahirkan atlet-atlet tenis meja terbaik di Sumbar. 


"Olahraga tenis meja perlu digalakkan, disamping untuk kesehatan masyarakat, juga untuk pembinaan atlet," ujar Wako.


"Semoga dengan digelarnya turnamen ini dapat melahirkan atlet-atlet tenis meja yang berkualitas," imbuh Wako.


"Tenis meja juga dapat dijadikan pilihan olahraga yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kebugaran dan kesehatan di tengah pandemi. Apalagi dilakukan di luar ruangan dan disinari matahari," ujarnya lagi.


"Apalagi bagi generasi muda harus rajin berolah raga, agar fisik dan mental menjadi kuat dan tidak mudah terserang Covid-19," jelasnya.


Sementara itu, Ketua Umum Pengprov  Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumatera Barat Yuherdi mengatakan, pada Februari 2021 akan digelar event olahraga tenis meja di Kota Padang. 


"Event tersebut akan diselenggarakan oleh Pengcab kota Padang yang baru dilantik dua minggu, digelar dari tingkat usia muda hingga senior," ungkap Yuherdi.


Ia menambahkan, atlet tenis meja sangat langka dan terbatas jumlahnya. Sebab itu, Ia mengharapkan turnamen dapat digelar rutin setiap tahun, sebagai upaya pembinaan atlet. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

Photo Istimewa

PADANG -- MEDIAPORTALANDA - Pada era milenial ini, kalangan muda diharapkan menjadi garda terdepan pemanfaatan teknologi internet untuk hal-hal positif. Mengambil andil sebagai penebar kebaikan di tengah percaturan dan pergumulan dunia maya (dumay) saat ini, seperti itu hendaknya generasi mengukuhkan posisi strategisnya. 

Pokok fikiran tersebut dicurahkan Sekretaris Forum Eksekutif Media (FEM), Eri Gusnedi, dalam kesempatan temu silaturahmi dengan Ketua Harian Tarung Derajat Kota Padang, Muhammad Taufik beserta rekan-rekan, bertempat di Warung Mie Aceh Bunda, jalan by Pass Km.15 Aie Pacah, Koto Tangah, Padang, Kamis (14/1/2021).

Kalangan muda pada era milenial saat ini, lanjut owner www.ritvone.com tersebut, berpotensi menjadi benteng kokoh penangkal masuk dan beredar luasnya beragam hal negatif di dunia maya. Hal-hal negatif tersebut bisa berupa berita-berita hoaks, pornografi, hedonisme, postingan provokatif atau berupa upaya transformasi paham-paham tertentu yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Selaras dengan itu, mereka juga punya enerji tinggi untuk menebar sebanyak-banyaknya kebaikan melalui postingan-postingan berfaedah, bernilai ibadah serta menuntun pada nilai-nilai kebajikan. Mewujudkan hal ini, semua pihak perlu lebih intens membangun jembatan hati, menuntun serta mendorong kalangan muda supaya lebih cerdas dan proporsional dalam memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki jaringan internet. Sebuah hasil kemajuan teknologi digital yang saat ini melekat erat dengan keseharian kalangan muda, generasi penerus bangsa.

"Salah satu upaya yang bisa sama-sama kita lakukan pada saat ini yakni pemberian pemahaman literasi media bagi kalangan muda. Melalui pemahaman ini, kalangan muda akan lebih memiliki filter dalam menyerap maupun meyebarluaskan informasi di internet," ulas penggiat jurnalistik online yang juga seorang mubaligh tersebut. 

Pokok fikiran yang disampaikan Sekretaris FEM di atas mendapat respons positif dari Muhammad Taufik berikut rekan-rekannya sesama kalangan muda yang saat ini aktif mengembangkan perguruan seni beladiri Tarung Derajat di Padang. Adapun keaktifan mereka di Tarung Derajat, menurut Taufik, salah satunya sebagai upaya membentengi diri dari sederet hal negatif yang dewasa ini kerap membayangi kehidupan kalangan muda, disamping menempa fisik dan mental melalui latihan kontinyu senibeladiri. Sederet hal negatif dimaksud, bisa berupa pergaulan bebas, kehidupan hedonis, tindak penyalahgunaan narkoba hingga pemanfaatan internet secara negatif.

Taufik dan rekan-rekannya menyambut baik langkah sinerji antara pihaknya dengan FEM ke depan, terutama dalam penyebarluasan berita-berita positif di internet, pembinaan kalangan muda di bidang literasi media serta pelatihan-pelatihan jurnalistik berbasis digital. 

"Kami siap bersinerji dengan FEM, terutama dalam kegiatan-kegiatan berkaitan penambahan wawasan, pembinaan serta pemberdayaan kalangan muda di bidang jurnalistik dan kemediaan," tegas Taufik, diamini rekan-rekannya. 

Terpisah, Ketua FEM Ecevit Demirel menyatakan bahwa pihaknya sangat berbesar hati sekaligus "wellcome" terhadap pihak-pihak yang berkenan untuk seiring selangkah, saling bersinerji mendorong semangat kalangan muda pada pemanfaatan teknologi informasi secara positif.  

"Termasuk untuk bersinerji dengan adinda Muhammad Taufik beserta rekan-rekan beliau di jajaran pengurus Tarung Derajat Kota Padang, kami sangat menyambut baik. Semoga ke depannya, sinerji dan kebersamaan yang terjalin bisa saling memberikan manfaat, terutama dalam pembinaan generasi muda di Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya," ungkap Ede, demikian owner www.sumatrazone.co.id tersebut akrab disapa. 

Tentang FEM

Tentang Forum Eksekutif Media disingkat FEM, ia memaparkan bahwa perkumpulan yang didominasi owner media online ini dalam eksistensinya ke depan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Ikut berperanserta aktif dalam penyelenggaraan penyampaian informasi publik; 

2. berperanserta aktif dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di berbagai lingkup kemediaan;

3. berperanserta aktif dalam kegiatan publik relation / kehumasan melalui kerjasama saling mengikat dengan instansi/lembaga-lembaga legal; 

4. berperansertaaktif dalam mensosialisasikan perkembangan-perkembangan terbaru sektor kemediaan; 

5. berperanserta aktif dalam mengemukakan pendapat, kritikan, masukan, menanggapi isu-isu ataupersoalan-persoalan krusial yang ada korelasi dengan sektor kemediaan, kebijakan pemerintah,serta program pembangunan di segala bidang.

Agar tercapai tujuan di atas, FEM melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan investigasi, crosscheck, kajian-kajian, telaah serta solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

2. Menyalurkan aspirasi masyarakat atas informasi didapat dari masyarakat.

3. Mengembangkan kepeloporan masyarakat sehingga memiliki sikap berani tampil di tengah-tengah masyarakat secara bertanggungjawab dan menjunjung tinggi azas kebenaran dan keadilan.

4. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan bangsa yang meliputi peranpelaksana, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan atau pemerintah.

5. Melakukan pendampingan, sosialisasi program dan konsultasi.

6. Mendirikan dan menyelenggarakan pusat informasi data, monitoring, survey dan jajakpendapat di setiap Provinsi.

7. Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya.


(rel)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F