-->

Februari 2021

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bank Nagari atas sekian banyak bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada Pemko Padang demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bingkuang.

Kali ini, bantuan kembali disalurkan Bank Nagari kepada Pemko Padang berupa dua unit mobil baru jenis Toyota Innova yang diperuntukkan sebagai mobil ambulance dan mobil operasional. 


Bantuan tersebut diterima Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Feri Mulyani dari Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Muhamad Irsyad beserta jajaran di Palanta Wali Kota Padang, Rabu (24/2/2021). 


Penyerahan bantuan tersebut juga diiringi dengan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kota Padang, sekaligus launching penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi seluruh Puskesmas di Kota Padang.


Seperti diketahui, untuk mobil ambulance merupakan bantuan CSR dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya yang diserahkan kepada Pemko Padang melalui DKK yang diperuntukkan bagi Puskesmas Parak Karakah. Sementara satu unit mobil operasional yang diserahkan kepada RSUD dr. Rasidin Padang merupakan bantuan dari Bank Nagari Cabang Siteba.


"Alhamdulillah, hari ini Bank Nagari memberikan dukungan kepada kita berupa penyerahan dua mobil baru dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Padang. Kedua mobil ini sangat bagus dan lebih stabil saat digunakan dibandingkan mobil-mobil yang lainnya," ungkap wako saat itu.


Mahyeldi pun berharap bantuan ini semoga akan menambah kekuatan Pemko Padang dalam fasilitas mobil ambulance di Puskesmas dan juga mobil operasional kesehatan di RSUD dr. Rasidin. 


"Semoga bernilai pahala bagi kita semua dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang-orang yang baik-baik di Kota Padang ini," imbuh orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu.


Lebih lanjut sekaitan atas dilaunchingnya penggunaan QRIS bagi Puskesmas se-Kota Padang kali ini, atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi mengaku sangat menyambut baik hal tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan saat ini bagi setiap Puskesmas atau rumah sakit di Kota Padang. Hal itu pun juga sesuai anjuran dari Bank Indonesia (BI) kepada Pemko Padang agar terus memperbanyak fasilitas-fasilitas pembayaran non tunai bagi masyarakat.


"QRIS adalah salah satu caranya yang bertujuan mempermudah transaksi secara digital atau non tunai. Kita tinggal menunjukkan QRIS di aplikasi smartphone dan tinggal ditempelkan ke barcode yang ada. Dengan itu saldo kita akan ditarik secara otomatis," sebutnya


Dengan penggunaan QRIS imbuh Mahyeldi, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tentu menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman tentunya.


"Selain memudahkan pembayaran kode QR, biaya transaksi menggunakan QRIS juga sudah diseragamkan untuk seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (GoPay, Ovo, Dana, LinkAja, dan Internet Bank Lainnya," sambung Mahyeldi yang juga didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal saat itu.


Di samping itu ia menambahkan, dengan penggunaan QRIS tentu juga berdampak baik bagi kas daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan daerah.


"Maka dari itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Padang agar dapat melakukan dan meningkatkan transaksi non tunai melalui metode penggunaan fasilitas QRIS. Mari kita dukung dan terapkan bersama," harap wako mengakhiri.


Dalam kesempatan itu juga hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Iman Suryansah Nurdin, Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra dan Pemimpin Divisi Dana dan Treasury Roni Edrian. Selanjutnya Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahan Bank Nagari Idrianis, Pemimpin Divisi TI Bank Nagari Eka Andria Putra, serta Pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya Syafrizal. CH dan  Pemimpin Bank Nagari Cabang Siteba Doni Agusta.(David)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sehari Jelang Pelantikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) di Istana Negara, H. Mahyeldi lakukan Swab di RS Bunda Jakarta, Rabu (24/2/2021).

.

Wali Kota Mahyeldi hari ini, Kamis pagi (25/2/2021) pukul 09.30 Wib akan dilantik sebagai Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.


Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Padang Amrizal Rengganis yang mendampingi wali kota bersama Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekda Amasrul dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Padang, mengatakan, selain pelantikan H.Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar juga akan diadakan pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Hj.Harneli Bahar oleh Ketua Umum TP-PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, di Sasana Bakhti Praja, Jakarta.


"Alhamdulillah, besok pagi saya bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy dilantik oleh Presiden RI di Istana Negara. Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Sumatera Barat yang yang telah memberikan amanah kepada kami sebagai Gubernur Sumbar. Mohon doa  dan dukungan untuk Sumbar yang Madani," ucap Wali Kota Mahyeldi. (Mul/AR).

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, maka Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Virtual Police juga merupakan kegiatan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana. 


"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Argo menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 


Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE. 


"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," urai Argo. 


Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 


"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor," ungkapnya. 


Disisi lain, Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 


"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui virtual police," demikian Argo. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Owner Media Siber UTUSANINDO.COM dipercaya menjadi ketua pelaksana rapat kerja Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat I.

"Amanah sebagai ketua ketua pelaksana akan saya laksanakan dengan rasa tanggung jawab serta bersunguh- sunguh, karena pelaksanaan rakerja JMSI Sumbar bakal dihadiri para narasumber berkompeten dibidangnya," ujar Yuliadi Chandra di Padang, Rabu, 24 Februari 2021.


Menurut Yuliadi Chandra yang akrab disapa Chan, berdasarkan surat keputusan pengurus daerah jaringan media siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat nomor 01/SK/JMSI-SB/II/2021 tentang susunan panitia pelaksana Rakerda JMSI Sumbar di tetapkan di Padang, 22 Februari 2021. Maka sebab itu dengan kebersamaan bersama panitia lainnya bakal berjalan lancar. Rakerda mengangkat tema Konvergensi Media, Pandemi dan Tantangan Era Society 5.0. 


"Saya mengajak kepada pemilik media siber seluruh Sumatera Barat untuk bersama- sama membangun JMSI Sumbar, karena JMSI merupakan rumah kita bersama perlu kita jaga dan kita bela," ujar Chandra merupakan salah satu putra terbaik Pesisir Selatan ini.


Lanjut Chandra, membangun rumah besar JMSI Sumbar merupakan kewajiban semua. Merapatkan barisan dengan semangat gotong royong memikul berbagai tantangan berat kedepan.


"JMSI Sumbar harus mampu berada pada semua media siber yang ada di Sumbar. Sehingga dapat berkontribusi mendukung pemerintahan Sumatera Barat kedepan dan menyalurkan aspirasi rakyat di media siber," ujar Chandra merupakan alumni Universitas Negeri Padang ini. (**)

MEDAN - MEDIAPORTALANDA - Tim verifikasi Dewan Pers kunjungi kantor Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)  Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sei Brantas Medan, Rabu sore (24/2/2021).

Kedatangan tim dari Dewan Pers bertujuan melakukan verifikasi faktual atas berkas yang telah diserahkan JMSI Sumut melalui Pengurus Pusat JMSI.

Kunjungan tim Dewan Pers tersebut terdiri dari, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendrik CH Bangun yang didampingi, Staff Dewan Pers Bidang Verifikasi, Deritawati Sitorus dan Fitri.


Kedatangan tim Dewan Pers sore itu disambut hangat Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli, Sekretaris, Chairum Lubis, dan beberapa anggota JMSI lainnya.


Dalam pertemuan itu, tim langsung bekerja memantau langsung ruang kerja maupun struktur organisasi JMSI Sumut, serta berkas yang ada. Setelah beberapa jam melakukan verifikasi dengan meneliti berkas, dan dinyatakan lengkap.


"Hari ini kita meneliti berkas kepengurusan serta melihat kantor JMSI Sumut. Dan semua berjalan dengan baik dimana dari 15 perusahan pers yang diajukan, 5 diantaranya dinyatakannya tidak lengkap sementara  10 lainnya aman," ungkap Deritawati Sitorus yang juga menyerahkan berita acara verfak ke Ketua JMSI Sumut.


Sementara itu, Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli atau yang akrab disapa Anto Genk menyatakan, dengan telah dilakukan verifikasi ini, ia berharap JMSI Sumut akan lebih optimal mengibarkan bendera JMSI bersama kepengurusan lainnya.


Tentunya, sambung Rianto, JMSI Sumut akan mengikuti prosedur di seluruh cabang di 29 Provinsi yang telah terbentuk. 


Diketahui, JMSI Sumut adalah Pengda ketiga yang telah dilakukan verifikasi setelah dua Pengda lainnya yakni JMSI Kepri dan JMSI NTB.


"Kita yakin bahwa apa yang kita serahkan baik pusat dan daerah dinyatakan lulus dengan memenuhi batas minimal 10 Perusahan Pers di setiap provinsi,"  tandasnya.*[-]

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pertemuanya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membahas bagaimana menguatkan kembali lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia usai terdampak pandemi Covid-19 ini. Saat ini terdapat 34 juta masyarakat yang bergantung kepada sektor pariwisata. 


“Tadi kita berdiskusi untuk mensinergikan terkait program-program yang bisa kita lakukan untuk percepatan dan penguatan terhadap lima destinasi super prioritas,” kata Kapolri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 


Tidak hanya lima destinasi prioritas, sambung Kapolri, ia juga meminta agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut memberikan perhatian destinasi yang selama ini menjadi tulang punggung yakni Bali serta tempat pariwisata lainya. 


“Tentunya sejalan dengan 5 destinasi prioritas,” tandas Kapolri. 


Listyo Sigit menyampaikan, bahwa jajaranya telah melakukan pengecekan ke semua tempat wisata dalam pelaksanaan PPKM mikro. Menurut Listyo, guna meyakinkan turis asing maupun lokal bahwa daerah wisata Indonesia telah aman yakni dengan memastikan penegakan protokol kesehatan telah dijalankan. 


Pemberlakuan 3T dan 3M disetiap pintu masuk dan hotel juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan turis untuk berwisata ke Indonesia. 


“Kita melihat perkembangan cukup positif di beberapa wilayah yang kita kunjungi seperti Jogja Bali dan beberapa tim yang berkunjung ke tempat lain,” 


Sementara itu, Sandiaga Uno menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan jajaran yang telah berkolaborasi dengan baik dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk sama-sama menbangkitkan dan memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. 


“Kami dari Kemenparekraf sangat berterima kasih pada Kapolri dan jajarannya yang selama ini berjalan dengan kolaborasi yang baik pak,” tandas Sandi. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bertempat dilantai II, jalan H. Agus Salim No. 10, kedatangan Direksi Perumda AM Muaro Tebo Jambi langsung disambut jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang pada hari ini, Selasa, 23 Februari 2021.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Dirut Perumda AM Muaro Tebo, Bapak Budhi Irawan ini bermaksud untuk study banding terkait Sistem Teknologi  Informasi dalam hal Billing System, Catat Meter dan Akuntansi yang telah diterapkan di Perumda AM Kota Padang.



Dalam kesempatan ini, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Direktur Utama Perumda AM Muaro Tebo dan rombongan, yang telah memilih Perumda Air Minum Kota Padang sebagai tempat Study Tiru dalam hal Sistem Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keharusan diera digital saat ini, karena tuntutan pasar adalah kecepatan layanan, oleh karena itu, Perumda AM Kota Padang selalu memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelanggan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini.


Harapannya, semoga hal-hal yang telah  didiskusikan pada hari ini, bisa membantu peningkatan kinerja operasional dan layanan kepada pelanggan di Perumda AM Muaro Tebo Jambi melalui pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. (**)


JAKARTA- MEDIAPORTALANDA -  Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.


"Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil," kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).


Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. "Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan," ungkap Argo. 


Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.


Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.


Tanggal Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.


Kemudian, tanggal 10 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.


Pada tanggal 8 September 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.


Selanjutnya, pada 10 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.


Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.


"30 September 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali," ujarnya.


Pada tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.


"11 Oktober 2020 Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya," ucapnya.


Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.


Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.


Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. (bhps)

Oleh :  Yohandri Akmal


Tulisan ini sangat disarankan untuk kalangan yang memiliki kemampuan dan kemauan kuat dalam membaca, dikarenakan artikel ini begitu panjang.


Kerja PERS, sangatlah penting dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Tanpa Pers, Negara seakan mati suri dan rakyat jadi buta informasi. Peran pers dalam menyuarakan aspirasi rakyat demi terciptanya keadilan rakyat, adalah yang terdepan.


Sebagai salah satu wujud hak asasi manusia, kebebasan pers di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999. Kebebasan pers bukanlah kebebasan yang mutlak, tetapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial.  Dan setiap kegiatan pers harus menghormati hak asasi setiap orang dan bertanggung jawab kepada publik. 


Agar tanggung jawab sosial itu terlaksana, maka dibentuklah Kode Etik Jurnalistik untuk wartawan.


Wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wartawan adalah profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sedangkan pers adalah lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Kegiatan wartawan termasuk juga dalam kegiatan pers.


Kita sudah sama fahami bahwa Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika. 


Kerja wartawan selain harus mengacu pada kode etik, wartawan musti tau akan firahnya. Artinya, ia harus jujur dan lurus dalam setiap penyajian berita yang disuguhkan, berani menyuarakan kebenaran untuk dan kepada siapa saja.


Peran wartawan tidak boleh keluar dari fitrah profesi. Diam ditengah ketidak adilan adalah kesalahan, tidak peduli dengan penindasan ialah kebodohan, terbelenggu dengan kebijakan menyimpang oleh secuil kekuasaan merupakan kelemahan. 


Harga diri profesi tidak boleh di ukur hanya dengan berharap stempel Verifikasi ataupun Faktual Media. 


Dewan Pers tidak akan pernah ada tanpa insan pers, tapi insan pers tetap selalu ada tanpa adanya Dewan Pers. 


Dewan Pers bukanlah Lembaga yang serta merta leluasa jauh mengatur setiap wartawan hingga dapur redaksi sebuah Perusahaan Media. 


Pemerintah melalui Kemenkominfo, tidak sekalipun mengeluarkan aturan tentang verifikasi atau faktual media,  uji kompetensi wartawan dan lainnya. Akan tetapi, tugas dan peran pers telah diatur dalam Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.


Verifikasi perusahaan media itu “Perlu,” tapi bukan berarti proses yang dilalui musti memasuki dapur redaksi. Uji Kompetensi juga perlu, namun bukan berarti dibalik kegiatan itu boleh mengambil keuntungan apalagi berladang di punggung wartawan.


Sudah saatnya berfikir sehat dan sehatlah dalam berfikir. Sebab Kompetensi atau tidaknya seorang wartawan itu? tidak akan terlahir bila hanya di uji dalam rentan waktu beberapa jam saja.


Kompetensinya seorang wartawan bukanlah perkara mudah, pelatihannya butuh waktu panjang. Selain profesi itu wajib mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang undang, Seorang wartawan harus memiliki kemampuan tulis dengan baik, serta memahami penempatan titik dan koma. Begitu juga dalam penempatan suku kata, tidak boleh kekurangan huruf atau ada huruf yang tertinggal. Selanjutnya, tidak menggunakan kalimat secara berulang apalagi dengan jarak yang berdekatan. Keberimbangan penulisan berita, adalah syarat utama disetiap penyajiannya.


Memiliki kejelian dalam penempatan judul berita dengan benar, sangatlah penting. Sebab judul berita merupakan kunci hipnotis ketertarikan si pembaca untuk membaca isi berita yang disuguhkan.


Mempunyai kemampuan bertulisan komunikasi dengan baik, harus dikuasainya (wartawan). Sebab penuturan tulisan (berita) secara benar, akan memudahkan si pembaca memahami berita yang disodorkan.


Selanjutnya, pemaparan tulisan antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya, harus saling berketerkaitan. Penggunaan suku kata dalam setiap penyusunan tulisan, juga harus difahami oleh seorang wartawan.


Salah satu pola penulisan kalimat yang rancu misalnya ; antara "Kompetensi" dan "Kompeten". Kesalahan yang sering ditemui dalam banyak tulisan, ketika kata "Kompetensi" terletak di akhir kalimat dan sebaliknya kata "Kompeten" sering ditulis di awal kalimat, artinya itu merupakan sebuah kejanggalan dalam menulis.


Di mana seharusnya, kata "Kompetensi" ditulis di bagian awal atau pertengahan kalimat. Lalu, kata "Kompeten" lebih baik ditempatkan pada akhir kalimat.


Contoh :


- Kompetennya Ridho dalam bekerja sangat diakui. (penempatan salah)


+ Kompetensinya Ridho dalam bekerja sangat diakui.


- Ridho adalah orang yang sangat kompetensi. (penempatan salah)


+ Ridho adalah orang yang sangat kompeten.



Seorang jurnalis musti bisa mencari bahan tulisan yang belum pernah atau jarang di baca oleh pembaca, terutama untuk penempatan judul. Sebab, bahan tulisan akan menjadi suatu informasi yang berguna bagi pembaca dan penempatan judul akan menjadi magnet bagi pembaca untuk membaca isi berita.


Belum lagi teknis tulisan tentang orientasi publik. Artinya, tulisan yang ditulis harus disesuaikan dengan publik, bahwa publik manakah yang akan membacanya. Selain itu, orientasi publik akan dapat membantu kelancaran tulisan yang telah kita suguhkan karena kita tahu pasti sasaran informasi yang dituju.


Jika penjelasan tentang semua metode atau teori penulisan yang harus dikuasai oleh seorang wartawan, terus dipaparkan. Tentunya, akan semakin panjang jika dilanjutkan.


Belum lagi, menyoal teknis liputan ataupun tugas investigasi. Dalam tugas ini, kompeten atau tidaknya seorang wartawan itu, juga merupakan penilaian penting. Selain kejelian dan kemampuan dalam menyikapi kondisi lapangan, adalah kecepatan dan kepiawaian ia dalam memanfaatkan keadaan. Misalnya ketika sedang melakukan investigasi.


Ditambah lagi menyoal teknis dan etika konfirmasi. Dalam hal ini, wartawan itu harus terlihat profesional. Sebab kompetensi atau tidaknya seorang wartawan disaat konfirmasi, dapat dinilai dari cara berkomunikasi, fitur wajah, mental dan tingkat emosinya.


Memiliki kemampuan dalam menyikapi atau memahami argumentasi objek yang dikonfirmasi, bukanlah perkara gampang. Bila dilakukan pelatihannya, maka membutuhkan waktu dan proses pelatihan yang cukup panjang.


Jika wartawan itu sudah mampu menguasai berbagai teknis dan metode di atas. Maka patutlah kita sebut ia adalah wartawan yang kompetensi.


Pertanyaannya? Apakah UKW yang dilaksanakan itu, bisa melahirkan wartawan yang kompeten hanya dalam rentan waktu sekian jam saja? Tentulah TIDAK. Pastinya, membutuhkan waktu yang cukup panjang.


Saya sendiri masih saja terus belajar. Sebab metode ataupun teknis terkini menyoal stile penulisan, sangatlah banyak.


Padahal sejak era orde baru, saya sudah menggeluti Dunia Pers. Bukan menggeluti lagi, tapi sudah menjadi hoby berkepanjangan. Saya sudah melakoni dan mempelajari ilmu jurnalistik dalam jangka waktu yang cukup panjang.


Tetapi, saya belum pernah mengikuti UKW. Pertanyaannya, apakah saya tidak layak disebut sebagai seorang wartawan, dengan sejumlah pengalaman yang cukup lama ini?. Ditambah lagi, saya telah belajar menulis berita dengan pakar Komunikasi dan Jurnalis di sejumlah Akademisi.


Mulai dari Indept Reporting, Investigasi News, Stright News, Storytelling Journalism dan Feature News sudah saya pelajari. Baik dalam penerapannya sekalipun, saya juga pernah. Apalagi dalam hal managemen redaksi, tajuk maupun sisi redaksional pun saya dalami, karena jiwa pers sudah melekat kental.


Menurut teman seprofesi saya,  wartawan itu dari dahulunya independen dan  belum di ubah sampai sekarang. Namun masih adakah independen itu?.Jika ada, mengapa begitu mudahnya di utak atik.


Sesungguhnya wartawan itu HEBAT, wartawan itu CERDAS, baik dalam ketajaman berfikir maupun kepiawaian menyajikan informasi. Namun jangan jadikan kehebatan dan kecerdasan itu, diam ketika diatur oleh secuil PECUNDANG penghianat pers.


Wartawan itu KRITIS, wartawan itu pekerja SOSIAL, dan kerja wartawan merupakan pekerjaan MULIA. Namun jangan jadikan kekritisan, kesosialan dan kemuliaan itu berbanding terbalik dengan merunduk pada verifikasi media demi mengharapkan kontrak PUBLIKASI.


Jadilah wartawan kritis tanpa mau dibodoh bodohi, tampilah sebagai wartawan SEJATI tanpa mau dipecundangi. Sesama Perusahaan Pers, jangan saling jatuh menjatuhkan. Sesama organisasi Pers, jangan mau berbenturan.


Berharap dapat rezeki dari kontrak publikasi memang pilihan setiap wartawan, tapi bukan berarti membisu ketika diobok obok oleh slogan Uji Kompetensi asal jadi. 


Inginkan kemajuan Perusahaan Pers memang pilihan setiap pengusaha media, namun bukan berarti musti terinjak harga diri oleh verifikasi suka suka.


Dulu Media Pers dianggap sama bila melakukan kegiatan jurnalistik sebagaimana mestinya. Namun sekarang sudah berbeda. Kini, Koran, Penerbit, Portal Berita Online dan Radio memiliki nilai karir dengan verifikasi. Antaranya, Belum Terverifikaasi, Terferivikasi Administrasi dan Terverifikasi Faktual. Hal ini sering menjelmakan banyak sudut pandang dan pengakuan. Kasihan bila adanya anggapan abal abal, ditujukan kepada perusahaan media yang sama sekali belum terdaftar di Dewan Pers


Dalam hal ini, saya tetap menganggap apa yang dilakukan Dewan Pers itu hal wajar. Sebab, apalagi kegiatan mereka jika bukan untuk mengurusi Media Pers di Indonesia. 


Terlepas dari Uji Kemptensi dan Verifikasi. Pers selain sebagai corong Pemerintah, suara Pers adalah “Anak Kandung” nya Aspirasi Rakyat. Mengingat besarnya peran Pers terhadap bangsa dan rakyat. Maka adalah ‘Keharusan’ bagi setiap elemen penting Negeri ini menjaga "Marwah Pers" sesuai Undang undang dan amanah reformasi.


Karena suara Pers merupakan anak kandungnya aspirasi rakyat, maka Kebebasan Pers harus tetap terjaga untuk rakyat. Oleh sebab itu independensi Pers musti tetap tegak lurus.


Bila Pers dikhianati dengan kebijakan yang tidak mendasar oleh secuil kekuasaan. Apalagi bertujuan untuk meraup keuntungan, sama saja menciderai sekaligus menghianati rakyat.


Sangat memiriskan, bila potret Dunia Pers yang terjadi belakangan ini mempertontonkan banyaknya kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan.


Tidak cukup sampai disitu. Perusahaan Pers yang sebelumnya dapat berkembang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan, justru belakangan ini tidak sedikit yang berujung gulung tikar. 


Sepak terjang Dewan Pers yang terkesan seperti "Lembaga Pers Super Body", semakin menghantui ruang gerak perusahaan media untuk berkembang.


Himbauan Dewan Pers terkait kerjasama publikasi, justru dijadikan acuan baku oleh sebagian pemerintah daerah dalam menjalin kontrak kerjasama publikasi.


Jauh sebelumnya, kerjasama publikasi perusahaan media dengan Pemerintah, terjalin baik. Namun seiring kemajuan teknologi, DP muncul dengan kebijakan aneh anehnya. 


Padahal di peringatan Hari Pers Nasional 2020 lalu di Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, Presiden Jokowi dengan gamblang mengatakan, ekosistem dan Industri Pers musti berjalan dengan sehat dan terlindungi. Hal itu penting supaya masyarakat dapat terus menerima informasi yang  berkualitas.


Masyarakat sehat terlahir lewat pembentukan pola pikir positif yang didapatkan melalui informasi yang baik dan benar. Sedangkan informasi yang baik, lahir lewat jurnalis dan ekosistem yang juga berjalan baik, tegas Presiden kala itu.


Terlepas dari pernyataan Presiden.  Meski belakangan ini independensi pers di utak atik oleh segelintir penghianat pers. Namun Dewan Pers Indonesia (DPI) bersama Konstituennya, tampil sebagai lembaga atau organisasi terdepan penghadang para penghianat pers.


Organisasi ini tiada berhenti menunjukan kepedulian itu. Baik terhadap keberlangsungan hidup insan pers secara keseluruhan, maupun keberlangsungan hidup perusahaan pers secara merata.


Begitu juga tentang DPI yang terus lantang menyikapi kebijakan kontroversi Dewan Pers, menjadikan marwah DPI ini melambung tinggi dan di anggap sebagai Dewan Pers tandingan yang lebih hebat. Sehingga DPI mendapatkan dukungan penuh dari ribuan insan pers negeri ini dan DPI adalah pahlawan bagi mereka.


DPI terlahir melalui keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 lalu. Kehadirannya mampu membawa angin segar dan semangat baru bagi Insan Pers tanah air. Faktanya, ribuan perusahaan media pers telah tergabung dalam organisasi ini (DPI). 


Walau perjuangan DPI melalui konstituennya, salah satunya yakni SPRI ( Serikat Pers Republik Indonesia ), tiada surut menentang kebijakan Dewan Pers. Meski belum sampai pada puncaknya, tapi terobosan dan tekanan yang tiada henti dilakukan, cukup membuat Dewan Pers kewalahan dan terkadang dipermalukan. 


Jadi, bila Marwah DPI disebut sebagai Pegangan Keadilan Pers. Bukanlah hal yang berlebihan. Faktanya, setiap terjadi kriminalisasi atau diskriminasi terhadap wartawan. DPI melalui konstituennya SPRI dan lainnya, tampil paling terdepan dan vokal dalam membela.


Menurut banyak wartawan, DPI adalah kekuatan nyata bagi perusahaan pers bahkan menjadi rompi pelindung ribuan insan pers.


Hence G Mandagi dan Wilson Lalengke, yang merupakan dua tokoh Pers dari sekian banyak tokoh. Terlihat begitu vokal mendobrak ketidak adilan nan di alami oleh insan pers di berbagai tanah air. Tak ayal, keduanya menjadi sorotan positif publik dan semangat baru bagi ribuan wartawan. 


Meski kedua tokoh ini sadar bahwa ia berjibaku dilingkaran penghianat pers. Namun semangatnya tiada pernah terhenti.


Terlepas dari itu. Kita ketahui bersama, bahwa kebebasan pers sejalan dengan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM), yang disahkan PBB lewat piagam Universal Declaration of Human Rights, dan mulai resmi berlaku pada 1948.


Salah satu poin dalam piagam tersebut adalah 'hak pribadi sebagai hak yang paling mendasar bagi manusia'. PBB menjamin hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama dan hak untuk mendapatkan informasi.


Pers menjadi bagian dalam hak untuk menyatakan Pendapat, atau hak yang paling mendasar dan tidak bisa diganggu gugat.


Bila kita meneropong Kebebasan pers di Amerika Serikat. Di Negara ini secara hukum dilindungi oleh "Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat". Meski demikian, kebebasan pers di Amerika Serikat tunduk pada batasan tertentu, seperti 'Undang-Undang Pencemaran Nama Baik'.


Amerika dianggap sebagai negara dengan kebebasan pers paling tinggi, melampaui media Inggris yang masih memiliki larangan untuk menelisik kehidupan Kerajaan Inggris.


Meski begitu, media Inggris dikenal sebagai kritikus handal. Tidak perduli dengan siapa mereka bicara, kritik kerap menjadi topik utama.


Kembali ke Dunia Pers Negeri ini. Ada beberapa hal yang musti kita sadari bahwa kontrak kerjasama publikasi yakni antara perusahaan media dengan pemerintah, sangatlah simple.


Alasannya, Perusahaan Media yang telah kontrak kerjasama publikasi dengan Pemerintahan Daerah. Sebagian besar teknis pelaksanaannya,  media tersebut cukup mengcopy paste setiap berita yang menyangkut kegiatan atau program-program seputar pemerintah tersebut ke websitenya, untuk selanjutnya ia publikasikan. Sementara Relisnya sudah dipersiapkan oleh Humas atau Diskominfo Pemda bersangkutan.


Disamping relis berita telah dipersiapkan. Website media bersangkutan, bisa juga mengcopi paste setiap berita yang berhubungan dengan kegiatan atau program Pemerintah (red) yang ada pada situs media lain.


Artinya bila kontrak kerjasama publikasi disetujui, maka keberlangsungan pelaksanaannya yang dilakukan oleh para media melalui wartawannya, tidaklah sulit. 


Pertanyaannya, apakah bentuk kontrak kerjasama publikasi seperti penjelasan di atas, perusahaan pers harus terverifikasi atau faktual?. Dan apakah wartawannya itu harus kantongi UKW, mengingat simple nya item per item pelaksanaan kontrak kerjasama publiksi itu?.


Terlepas dari kesimpelan tersebut. Ketika saya melihat anak teman saya yang masih duduk dibangku SD di ajari cara mengcopy paste berita pemda, yang kemudian dipublish atau di apploud di media orangtuanya. Terlihat bahwa ia (sang anak) begitu cepat memahami perkara itu. 


Selanjutnya, teknis menscreenshot setiap berita hingga memprint dan menjilidnya, yang dipersiapkan untuk diserahkan kepada Pemda tempat media online bapaknya menjalin kontrak kerjasama publikasi. Ternyata mampu di eksekusinya dengan baik. 


Melihat kelincahan anak teman saya ini, memunculkan rasa kagum pada diri saya. Sebab hanya dalam waktu tidak begitu lama, dia mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga, sebagian besar peran teman saya dalam mengeksekusi seputar kerjasama publikasi, telah di ambil alih oleh sang anak.


Pertanyaannya? Untuk mengajukan penawaran kontrak kerjasama publikasi dengan Pemda, apa musti syarat media itu harus terverikasi atau factual serta wajib kantongi UKW. Sementara sebagian besar item per item teknis publikasinya mampu di eksekusi oleh seorang anak yang masih duduk di bangku SD.


Sudahlah, kita lewati saja pengulasan di atas. Tak sanggup untuk melanjutkannya. 


Sekarang ini, bila ada yang menganggap dirinya adalah Praktisi Pers atau Pemerhati Pers, kupaslah tentang seputar dunia pers Indonesia dari semua sudut pandang secara keseluruhan. Artinya tidak dengan sebelah mata apalagi terkesan mencari muka.


Sebab seorang Praktisi atau Pemerhati Pers, harus mampu menelaah dan mengkaji semua persoalan disetiap sudut pandang secara benar, profesional dan seterusnya. Setelah itu, dapat menggunakan akal sehat dengan benar benar sehat, bukan sok merasa benar dan sok berfikir sehat.


Apapun bentuk pengulasan seputar dunia pers sekarang ini. Seorang Praktisi atau Pemerhati, jangan kontroversi apalagi menghakimi. Perusahaan pers yang belum terverifikasi DP, jangan pula sesekali di cap sebagai media abal abal, dan wartawan yang tidak kantongi UKW juga disebut wartawan abal abal.


Tiada sesekali mengaku Praktisi Pers bila membisu ketika penindasan wartawan terjadi. Dan jangan menganggap diri Pemerhati Pers, bila diam melihat diskriminasi dan  kriminalisasi menimpa insan pers negeri ini.


Malulah bila berlagak sebagai Lembaga paling hebat dan penentu Uji Kompetensi. Kalau kenyataannya, SDM yang dilahirkan masih banyak mempertontonkan karya tulis "MEMALUKAN", ( kata orang Minang "tulisannya masih BACILAPUIK" ).


Dipenghujung kata, Keadilan pers bukan semata ada di Dewan Pers. Akan tetapi marwah Dewan Pers Indonesia, juga bisa menjadi sebagai pegangan keadilan pers yang lebih nyata.


Karena itulah prinsip pers bersama kaidahnya, berhak berlindung kepada Lembaga Pers apapun di indonesia, tanpa ditekan oleh segelintir organisasi yang konon katanya bercinta dengan pemerintah.


Wassallam dan terimakasih bagi wartawan yang mau memuat di medianya. (**)

BUKITTINGGI - MEDIAPORTALANDA - 22 Februari 2021 - Pagi ini, Ketua PD. Perpamsi Sumatera Barat, Hendra Pebrizal, S.Sos, MM  membuka secara resmi Diklat Pembekalan Manajemen Perusahaan Air Minum Tingkat Madya Angkatan I di Bukittinggi.
Diklat yang berlangsung selama kurang lebih 1 minggu ini, diikuti oleh 14 peserta yang terdiri dari PDAM Kab. Sijunjung, Tanah Datar, Kota Solok, Kab. Pasaman, Pasaman Barat, Kota Padang dan Swasta. Pelatihan itu penting, bahwa untuk menjadi seorang yang bisa diandalkan maka ia harus dibekali skill yang bisa mengimbangi tuntutan pekerjaan (workforce). Karena skill seseorang itu mengalami proses yang disebut aging (penuaan), maka pelatihan dibutuhkan sebagai upaya untuk refreshingnya*

Beliau berharap, seluruh bagian di PDAM dapat bekerja maksimal dan saling melengkapi. ‘’Semua harus berjalan searah dan seiring dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih".


Dalam kesempatan itu, Ketua PD. Perpamsi Sumbar ini juga menghimbau agar setiap bagian di PDAM saling berdiskusi untuk meningkatkan performa kerja juga meningkatkan solidaritas antar pegawai. Inovasi pun dibutuhkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PDAM dapat dicapai.


Ketua PD. Perpamsi Sumbar ini juga mengagendakan agar pembinaan karyawan dilakukan lebih sering karena sebagai bahan evaluasi dan memotivasi karyawan agar semakin semangat dalam bekerja. Diklat ini terselenggara berkat kerjasama PD. Perpamsi Sumbar dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Air Minum Indonesia.


Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), diharapkan PDAM dapat meningkatkan eksistensi kinerjanya agar menjadi teladan yang baik bagi perusahaan lain.(**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.


"Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.


Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.


Penyidik Polri pun diminta mempedomani hal-hal sebagai berikut:


a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya


b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat


c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber


d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil


e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.


f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada


g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.


h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme


i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali


j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan


k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.


"Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri," ujar Kapolri dalam Surat Edaran.(bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ungkapan rasa syukur dan selamat terus mengalir dari kolega dan sejawat atas kemenangan Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubenur Sumatera Barat terpilih periode 2021-2024.

Seperti yang tampak Minggu siang (21/2/2021) Wako Mahyeldi hadir di tengah rekan-rekannya semasa sekolah, para alumni SMA 1 Bukittinggi Angkatan 86, yang menggelar silaturrahim sekaligus tasyakuran kemenangan Wako Mahyeldi pada Pilkada Sumbar 2020 lalu, di Daima Gradenstay, jalan Azizi, Andalas, Kecamatan Padang Timur.  

Pada kesempatan itu, Mahyeldi mohon dukungan terhadap program kerjanya ke depan. "Mohon doa dan dukungan agar kami dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, untuk mewujudkan Sumbar yang madani," ucap Mahyeldi.


Wako juga sempat berseloroh di hadapan sekitar 80 orang teman seangkatannya itu. "Saya tidak pernah bercita-cita jadi pejabat ataupun wali kota, tapi ketika ditanya orang tua, saya jawab mau jadinya presiden," tuturnya dengan senyum khas, yang diiringi gelak tawa seisi ruangan.


Sementara itu, Ketua Alumni SMA 1 Bukittinggi Angkatan 86 H. Asril mengungkapkan rasa bangga kepada Mahyeldi.


"Sebagai kawan seangkatan, tentu kami merasa bangga atas terpilihnya Buya Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar periode 2021-2024. Untuk itu, puji syukur kepada Allah SWT dan selamat kepada Wako Mahyeldi dalam mengemban amanah baru ini. Kami berharap Buya Mahyeldi tetap membimbing dan mengarahkan kami, agar dapat sukses pula kedepannya, " tutur H.Asril. (Mul/BT)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F