-->

April 2021


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang Hendri Septa banjir dukungan untuk memimpin Kota Padang sisa masa jabatan 2021-2024. Kali ini dukungan itu datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kota Padang. 


Meski baru memegang amanah memimpin Kota Padang per 7 April 2021 lalu, Wali Kota Hendri yang sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota Padang periode 2019-2024 itu, bertekad untuk mampu memajukan Kota Padang dengan baik serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga kota yang ia pimpin.


Pemimpin milenial kelahiran Padang, 6 September 1976 itu pun juga mengungkapkan akan bekerja keras beserta jajaran mewujudkan visi-misi Kota Padang sembari menuntaskan 11 program unggulan (progul) yang telah dijanjikan. 


"Atas nama pribadi dan jajaran Pemerintah Kota Padang kami tentu bersyukur dan berterima kasih atas dukungan penuh yang dilihatkan dari jajaran pengurus DPD LPM Kota Padang. 


Dengan kebersamaan yaitunya saciok bak ayam sadanciang bak basi (seciap bagaikan ayam, sedencing bagaikan besi) yang artinya seiya sekata, satu pendapat dan kompak, maka insya Allah semoga Padang akan menjadi kota yang lebih baik dan lebih maju lagi ke depan," imbuh Wako Hendri Septa dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama ketua dan pengurus DPD LPM se-Kota Padang di palanta kediaman resminya, Jumat (30/4/2021).


Menurut Hendri, buka puasa bersama kali ini adalah suatu bentuk keinginannya untuk menjalin hubungan dan sinergi yang kuat dengan pengurus LPM se-Kota Padang untuk bersama-sama memajukan Kota Padang.


"Tidak saja melalui momentum buka puasa di bulan Ramadan 1442 H yang penuh berkah ini, insya Allah setelah ini dan selanjutnya kita akan terus meningkatkan sinergi dan kemitraan. Kami di jajaran Pemko Padang tentu tidak bisa terlepas dari dukungan semua pihak dan elemen masyarakat, salah satunya dari pengurus LPM," ungkap wali kota muda sederhana dan bersahaja itu.


Lebih lanjut ia pun menilai peran penting LPM sebagai corong atau wakil rakyat yang ada di tingkat kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.


"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami berterima kasih atas dukungan pengurus LPM se-Kota Padang yang ikut membantu dalam mewujudkan visi-misi Kota Padang dan program-program yang telah tertuang di dalam RPJMD Kota Padang. Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi kita di Pemko Padang tentunya. Apa saja baik itu masukan, kritik dan saran yang membangun dari LPM se-Kota Padang akan kita terima dengan senang hati."


"Insya Allah, saya beserta jajaran akan turun ke lapangan dan bersinergi dengan pengurus LPM yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang. Intinya adalah, bagaimana progul-progul kita di Pemko Padang bisa didukung dan terwujud secara baik dengan dukungan dan kerjasama dari DPD LPM Kota Padang," pungkas wako mengakhiri sambutan.


Sementara itu Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Datuk Rajo Alam dalam mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran atas sinergi yang terjalin baik selama ini.


Ia mengungkapkan, sejatinya para pengurus LPM se-Kota Padang merupakan adalah orang-orang yang berjiwa sosial dengan meluangkan waktunya untuk bersama-sama mendukung kebaikan dan kemajuan Kota Padang. Yakninya bermitra dengan Pemerintah Kota Padang hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan serta stakeholder terkait lainnya.


"Insya Allah sinergi dan kemitraan yang telah terbangun secara baik antara LPM dengan Pemko Padang selama ini akan senantiasa kita jaga secara baik. Ke depan semoga akan lebih ditingkatkan," ungkap Irwan.


Pria yang akrab disapa Datuk IB itu pun mengungkapkan sesuai peran dan fungsinya, DPD LPM Kota Padang baik dari tingkat kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan akan siap memberikan kontribusi dan pemikiran positif untuk membantu kelancaran program pembangunan dari Pemko Padang. Begitu juga dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan dan mengakomodir aspirasi masyarakat di 104 kelurahan.


"Kami dari DPD LPM tingkat kota, kecamatan dan kelurahan mengucapkan apresiasi dan ribuan terima kasih kepada pak wali kota beserta jajaran yang menyambut positif keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat. Kita bersyukur dan bangga Kota Padang saat ini memiliki wali kota muda dan energik, tetapi jiwanya mengayomi segala aspek dan unsur yang ada di Kota Padang ini. Semoga di bawah kepemimpinan beliau Padang akan menjadi kota yang lebih baik dan maju lagi hingga masa-masa yang akan datang," pungkas Datuk IB.


Dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kota Padang Edi Hasymi beserta Camat se-Kota Padang.(David)



JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa bertempat di Gedung Tribune E Mabesad, memimpin Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, sekaligus memimpin Acara Serah Terima Jabatan Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad), pada hari Jumat (30/4/2021).


Pada Acara Laporan Korps Kenaikan Pangkat  tersebut terdapat 25 orang. Untuk pangkat Mayor Jenderal, yaitu Mayjen TNI Oerip Soekotjo (Kaskogabwilhan II), Mayjen TNI Masri, S.Sos. (Kapushubad), Mayjen TNI Agoes Joesni, S.H. (Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN), Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, S.E., M.M., (Deputi Bidang Intelijen Teknologi BIN), Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H. (Pangdivif-2 Kostrad), Mayjen TNI Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum., (Kadilmiltama Mahkamah Agung), Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. (Ir Kodiklatad), Mayjen TNI Sonny Aprianto, S.E., M.M., (Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN), dan Mayjen TNI Candra Wijaya (Gubernur Akmil).


Sementara personel yang dinaikkan pangkat menjadi Brigjen diantaranya Brigjen TNI Junaedi, S.A.P. (Kapoksahli Pangdam I/BB), Brigjen TNI Alrizal, (Aspers Kaskogabwilhan II), Brigjen TNI Ramadi Siregar, S.E., M.Si. (Han) (Karoum Settama BSSN), Brigjen TNI Yusuf Ragainaga (Kapoksahli Pangdam XVIII/Ksr), Brigjen TNI Agus Saepul, S.Sos., M.M., (Kapoksahli Pangdam XIII/Mdk), Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si., (Widyaiswara Bid. Nik Akmil), Brigjen TNI Tatang Subarna (Kadispenad), Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc. (Danpuslatpur Kodiklatad), Brigjen TNI Ade Wihanto, S.Sos., C.Fr.A., (Ir Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Suryo Tridoso Eko Sapto Handono (Waasrena Kasad Bid. Ren), Brigjen TNI Jama'ah, (Dirter Pusterad), Brigjen TNI Kembar Maruto Widhi, S.Sos., M.M., (Ir Pushubad), Brigjen TNI Ferdinand Mahulette, S.E., (Kepala Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN), Brigjen TNI Sugeng Ariyanto (Widyaiswara Bid. Min Akmil), Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., C.Fr.A. (Dirkuad) dan Brigjen TNI Drs. R. Tagar Pujasambada, M.Psi., (Kapus Psi BIN).


Adapun serah terima jabatan dilaksanakan untuk Jabatan Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat (Dirajenad) dari Brigjen TNI F.F. Fransis Wewengkang, S.E.,M.M., kepada Kolonel Caj Teguh Bangun Martoto, S.Sos.,MH. Seluruh rangkaian di atas,  berlangsung khidmat dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Dalam acara tersebut juga ditampilkan profil masing-masing pejabat melalui tayangan videotron serta dilanjutkan dengan foto bersama, dengan didampingi istri masing-masing. (Dispenad)


BENGKULU - MEDIAPORTALANDA - Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu dan Pengurus Daerah (PengDa) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bengkulu berkolaborasi. 


Hal ini ditunjukkan adanya penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman oleh Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu terpilih Undang Sumbaga dan Ketua JMSI Bengkulu Riki Susanto, Jumat, 30 April 2021 di Hotel Madeline.

Riki dalam kata sambutannya menyambut baik kolaborasi yang terbangun antara JMSI dan HIPMI. Menurutnya ini langkah yang tepat, baik itu dalam mendukung bisnis yang digeluti pengusaha-pengusaha muda yang bergabung di HIPMI atau program-program HIPMI di bawah kepemimpinan Undang, begitu juga sebaliknya.


"JMSI siap berkolaborasi, membangun kerja sama yang saling menguntungkan, dan kita berharap bisa saling support," ujarnya.


Hal senada disampaikan Undang, kesepakatan ini adalah upaya membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara pengusaha-pengusaha yang terhimpun di HIPMI dan perusahaan-perusahaan pers yang tergabung di JMSI.


Menurutnya, media siber merupakan ruang promosi yang strategis dalam menginformasikan produk secara luas kepada masyarakat. Sebuah bisnis yang sedang digeluti akan sulit berkembang jika tidak terpublikasikan.


"Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, pemasaran digital harus dioptimalkan. Kita berharap kerja sama yang terbangun membuat perusahaan-perusahaan yang bernaung di HIPMI dan juga media-media yang ada di JMSI segera bangkit dari pandemi," kata Undang.


Tak hanya saling support dalam mengembangkan bisnis masing-masing, kerja sama HIPMI dan JMSI juga saling mendukung program. Seperti HIPMI yang tengah menggodok program pengembangan UMKM.


"Bagaimana UMKM di Bengkulu ini bisa melek digital, kita akan melakukan pelatihan keuangan secara digital, semua kita upayakan dengan digital," sebut Undang.


CEO Central Elektro Bengkulu ini pun berharap kolaborasi ini tidak sebatas penandatanganan MoU saja.


"Kerja sama ini semoga bisa terfollow up dengan baik, tidak hanya MoU, tapi ada output yang bisa kita ukur," pungkasnya.


Untuk diketahui, penandatanganan MoU HIPMI dan JMSI turut dihadiri Dewan Pembina BPD HIPMI Provinsi Bengkulu Yuan Degama dan pengurus HIPMI serta Dewan Pakar JMSI Bengkulu Marsal Abadi dan pengurus JMSI.


Selain bersepakat mendukung kegiatan usaha dan program masing-masing yang akan kembali digodok dalam pembahasan yang lebih teknis. Penandatanganan MoU juga menandakan bergabungnya para pemilik perusahaan pers jejaring JMSI Bengkulu ke organisasi yang menghimpun para pengusaha muda tersebut.*[]


BANJARMASIN - MEDIAPORTALANDA - Untuk mempererat kerjasama sebagai mitra Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya bidang Dit Intelkam gelar silaturahmi sekaligus buka puasa bersama (Bukber) dengan Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Jum'at (30/4/2021) bertempat di Cafe Feach Me, Jalan S Parman kota Banjarmasin.


Acara dihadiri langsung Kasubdit V (Kamsus/Keamanan Khusus) Dit Intelkam Polda Kalsel, AKBP Indera Gunawan, SE ,Panit III Subdit Kamsus Dit Intelkam Bidang Siber Polda Kalsel, IPDA Muhammad Dicky Khairil, S.H., M.H, dari JMSI Kalsel hadir, Penasihat, Fathurrahman, , Ketua  Milhan Rusli, Wakil Ketua Sabirin HA Sukuran Nafis, Sekretaris, S.A. Lingga, Wakil Sekretaris, Ady Wiryawan, Bendahara, Sunarti, serta para anggota JMSI Kalsel.

Pada kesempatan itu, AKBP Indera Gunawan menyampaikan, sangat senang dengan adanya silaturahmi dengan sekumpulan media online di bawah naungan organisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalsel.


"Acara silaturahmi ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling kenal, khususnya guna menangkal berita hoax yang sangat marak di dunia maya/media sosial (Medsos), media sosial di bawah naungan JMSI Kalsel sudah terarah dalam menyampaikan berita karena sudah berbadan hukum, berpedoman UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta Kode Etik Jurnalistik," paparnya.


Ketua JMSI Kalsel, Milhan Rusli menambahkan, berdirinya organisasi JMSI bertepatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 lalu.


"Alhamdulillah sejak berdiri organisasi JMSI Kalsel yang media online berjumlah 29 anggota, kita rencanakan membantu semua media terverifikasi mulai administrasi sampai faktual dari Dewan Pers,"  ujar Pemred apahabar.com ini.


Ditambahkan, saat ini ada 10 media siber anggota JMSI Kalsel yang sudah terverifikasi faktual dan 9 media yang terverifikasi administrasi sementara sisanya masih berproses di Dewan Pers.[]


PADANG -  MEDIAPORTALANDA - Di area Pelayanan Utara Perumda AM Kota Padang, (30/4/2021) sore melaksanakan giat bagi-bagi takjil gratis kepada setiap pengendara dan masyarakat yang melintas disekitar Kantor Cabang Tabing. 


Tampaknya kegiatan ini dilakukan Perumda AM Kota Padang untuk memeriahkan Bulan Ramadhan dan indahnya berbagi kepada sesama.


Pantauan awak media, kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, terlihat dari antusiasme masyarakat dan pengemudi kendaraan yang menerimanya. 


Sejumlah pengendara dan masyarakat tampak menghampiri para petugas yang membagikan takjil. Arus lalu lintas pun terlihat lancar-lancar saja.


Walau dalam situasi pandemi yang belum berakhir, namun Ramadhan tahun ini memberikan banyak keberkahan, meskipun begitu masyarakat dihimbau untuk tetap menjalankan prokes, jangan sampai lengah, Semoga kita selalu dalam lindungan. Aamiin. (**)


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Beberapa hari ini, jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Pariaman aktif melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melewati wilayah hukumnya. Kendaraan yang diperiksa khususnya kendaraan mini bus yang membawa penumpang.


"Iya benar, setiap hari kita lakukan pemeriksaan kendaraan roda empat (mobil)," kata Kapolres Padang Pariaman AKBP Dian Nugraha, S.Ik melalui Kasat Lantas AKP Asep Wahyudi, S.Ik, Kamis (29/4).

Dikatakan, selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, petugas lalu lintas itu juga memeriksa para penumpang yang berada di dalam mobil untuk melihat kepatuhan terhadap protokol kesehatan. 


"Kita cek juga, pengemudi dan penumpang apakah pakai masker atau tidak. Karena saat ini kan masih dalam pandemi Covid-19," tuturnya. 


Dalam pemeriksaan itu lanjutnya, petugas juga memberikan imbauan kepada pengendara tentang aturan lalulintas dan imbauan larangan mudik pada tahun ini.


"Sesuai anjuran pemerintah agar tidak ada mudik. Maka kami imbau untuk tidak melaksanakan mudik," imbaunya.


Imbauan untuk tidak mudik yang dilakukan oleh pihaknya tersebut akan dilakukan hingga tanggal 5 Mei 2021 mendatang. Sebab, mulai tanggal 6 Mei imbauan tersebut akan berubah jadi penindakan bagi warga yang nekat mudik.


"Jadi tanggal 6 Mei 2021 akan berlaku penindakan. Akan kami berikan sanksi bahkan sampai kita suruh balik arah kembali," tegasnya. (bhps)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkerjasama dengan Polda dan Korem 032 Wirabraja dalam rangka menekan penyebaran virus corona (covid 19) di Sumbar akan melakukan penertiban protokol kesehatan (prokes) masyarakat sesui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasan Baru (AKB)


Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah disel-sela kesibukan kegiatan pada Jum'at (30/4/2021).


Gubernur Sumbar menyampaikan, dilema kondisi turun naiknya penyebaran wabah covid 19 di Sumbar cukup merisaukan, dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes masih rendah dan cendrung mengabaikan ini terbukti masih banyak masyarakat yang diberikan sanksi sesuai Perda No.6 Tahun 2020 untuk 1 Januari s.d 28 April 2021 telah 43.697 orang diberi sanksi kerja sosial dan denda administrasi, 641 pelaku usaha dan 226 penyelenggara kegiatan se Sumbar.  Menyikapi kondisi ini kita akan tetap  melakukan razia Penerapan Perda No.6 tahun 2020 dan juga pengawasan melalui posko-posko di perbatasan.


"Turun naiknya penyebaran wabah covid 19 lebih disebabkan karena kurang disiplin prilaku prokes masyarakat (pakai masker, Cuci Tangan dan Jaga Jarak). Selain itu ada mobilitas orang datang dari luar daerah yang membawa dari kondisi perjalanannya. Karena itu pemerintah melarang mudik dan melakukan pengawasan melalui posko dan razia rutin Perda AKB 2020 dalam bulan ramadhan dan menyambut idul fitri agar penanganan covid 19 lebih terkendali," ungkap Mahyeldi.


Mahyeldi juga menyampaikan, rendahnya disiplin prokes masyarakat Sumbar masih terlihatnya ditengah-tengah masyarakat terutama di daerah kabupaten dan kota masih minim pakai masker dan masih rendah presentase pelaksanaan vaksin saat ini.


"Dinas Kesehatan Sumbar hendaknya segera meningkatkan proses vaksinasi masyarakat agar meningkatkan lebih baik. Dan kepada Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) supaya membagi-bagikan masker di aktifitas beribadah masyarakat serta kepada Satpol PP bersama Tim Keamanan melakukan razia dan penertiban disiplin AKB dengan denda atau kurungan penjara," serunya. 


Kepala Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Dedy Diantolani, Sos, MM. juga melaporkan kegiata  razia Tim Gabungan Penegakan Perda 6 Tahun tentang Adaptasi Kebiasaan  Baru, Pencegahan dan Pengendalian Covid 19. 


"Baru- baru ini telah dilaksanakan operasi penegakan Perda 6 Tahun 2020 gabungan dengan Polda Sumbar dengan rincian personil, Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar : 7 orang dan Polda Sumbar : 50 orang. Razia penegakan Perda 6 Tahun 2020 fokus pada pelaku usaha diantaranya masih dalam memberikan sansi teguran tertulis.jika tahuan terulang akan diberikan sansi denda atau penjara," ujarnya.


Dedy juga mengatakan, dengan adanya penegakan perda ini dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat di Kota Padang sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat.


" Dengan suasana Kota Padang tepatnya di kafe2 pada malam hari selalu ramai, diharapkan Tim Terpadu Penanganan Covid-19 selalu berkesinambungan dan konsisten dalam penegakan Perda No 6 Tahun 2020, terutama himbauan terhadap pelaku usaha," katanya.


Dedy juga sampaikan , semua orang yang terjaring operasi protokol Kesehatan Covid 19 ini di bawa ke Polda Sumbar untuk di berikan Rapid Antigen. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya Negatif (-/*)


PANGKEP — MEDIAPORTALANDA - Majelis Sipadecengie (SPC) menggelar buka puasa bersama. Dirangkaikan dengan zikir dan salat tarawih berjamaah di Home Stay Sipadacengie, Pangkep, Kamis (29/4/2021).


Selain buka puasa bersama, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama anggota Majelis Sipadecengie (SPC) yang hadir dari berbagai daerah termasuk Kota Makassar dan kota Pare Pare.    

                                                                          "Kami akan berusaha melakukan buka puasa bersama setiap tahunnya di bulan Ramadan karena saat ini kami dapat berkumpul dan berdiskusi tentang majelis Sipadecengie pangkep,” ungkap Wandy pemilik kedai Sipadecengie sekalugus pembina dalam Majelis tersebut.

                                                                          Ke depannya, kita akan berencana membuat susunan tugas kerja dalam suatu yayasan.


”Entah membuat pondok pengajian atau kajian tentang Islam, sekaligus sebagai tempat untuk penyaluran bantuan sosial jika terjadi bencana di sekitar Majelis Sipadecengie Pangkep,” tambahnya.(Lm)


JAKARTA – MEDIAPORTALANDA - Dewan Pers (DP) menerbitkan dan mengedarkan siaran pers tahunannya menjelang Idul Fitri yang ditujukan ke berbagai instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun kepada kalangan swasta. Isinya selalu sama dari tahun ke tahun, yakni meminta agar para instansi atau lembaga yang ada di seluruh negeri ini menolak memberikan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para wartawan, khususnya yang tidak menjadi konstituen DP.


Terkait surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, dengan perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan komentar singkat atas perilaku DP tersebut. “Kurang kerjaan dia, setiap mau lebaran hanya bisa mengeluarkan surat edaran semacam itu,” kata Lalengke, Kamis, 29 April 2021.


Hal ini disampaikannya ketika sejumlah wartawan ibukota mengirimkan file berisi surat edaran DP itu ke nomor WhatsApp-nya, seraya meminta tanggapan tokoh pers nasional yang terkenal gigih membela para wartawan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan diskriminatif DP itu. Menurut Lalengke, selama ini DP lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.


“Padahal dalam pasal 15 ayat (1) UU Pers, sangat jelas bahwa DP bertugas mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Pengertian meningkatkan kehidupan pers dapat dilihat di bagian penjelasan UU Pers tersebut, yakni meningkatkan kualitas serta kuantitas pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.


Bagaimana mungkin meningkatkan kualitas pers, lanjut Lalengke, jika kondisi ekonomi pekerja pers tidak tersentuh dalam program kerja lembaga DP itu. Pers adalah domain orang-orang bebas, tidak terikat dengan siapa atau pihak manapun. Hanya dengan kebebasan atau independensi yang dimiliki seseorang, maka ia dapat menyuarakan kebenaran dan fakta yang didapatkannya dari lapangan secara berani, jujur, dan terbuka.


“Nah, agar kehidupan ekonomi wartawan tidak terkoneksi ke sesuatu pihak atau lembaga yang membuat mereka terkooptasi oleh kepentingan pihak atau lembaga tertentu itu, maka diperlukan suatu institusi yang akan mengayomi pers di segala bidang, termasuk kehidupan ekonominya. Itulah pentingnya DP dibentuk,” jelas Lalengke.


Selanjutnya, perilaku dan kebijakan DP selama ini justru kontradiktif dengan ketentuan perundangan di pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 yang mewajibkan DP meningkatkan kuantitas pers di tanah air. “Yang dilakukan justru menghambat perkembangan dan pertambahan media-media dan organisasi pers. Tindakan DP itu jelas dan nyata melanggar UU Pers,” tegas lulusan pasca sarjana di bidang Applied Ethics dari Utrecht University (Belanda) dan Linkoping University (Swedia) ini.


Untuk itu, kata Lalengke lagi, kepada para pihak yang disurati oleh DP terkait larangan memberikan THR kepada wartawan, agar mengabaikan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021 dimaksud. Menurutnya, surat itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan DP terhadap publik pers di tanah air. Lebih daripada itu, surat itu secara substansial merupakan bukti nyata pelanggaran DP terhadap pasal 15 ayat (1) UU Pers.


“Saya menghimbau kepada semua lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah agar mengabaikan surat edaran DP itu. Janganlah Anda sebagai bagian dari pejabat publik, termasuk lembaga swasta yang pasti hidup dari publik, termasuk dari keringat para wartawan di lingkungan Anda, justru menjadi jongos DP yang malpraktek itu. Bulan Suci Ramadhan seharusnya tidak dinodai oleh kebijakan diskriminatif nan penuh kesombongan seperti yang dilakukan DP. Sebaliknya, kita semestinya memperbanyak amal dengan saling membantu, saling memberi, saling menolong, saling meringankan beban sesama manusia, sesama anak bangsa,” pesan Lalengke yang juga adalah Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko itu berharap.


Sebagaimana banyak beredar di media massa dan jaringan WhatsApp, Dewan Pers baru-baru ini mengirimkan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Surat tersebut ditujukan kepada:


1. Panglima TNI


2. Kapolri


3. Sekretaris Negara


4. Menteri Dalam Negeri


5. Menteri Komunikasi dan Informatika


6. Pimpinan BUMN/BUMD


7. Pimpinan Perusahaan


8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia


9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia di- Indonesia


Secara singkat, surat itu menyatakan bahwa, “Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13 -14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.”


Pada bagian lain di surat itu, disebutkan nama organisasi konstituen DP, yang dipersepsikan sebagai organisasi resmi yang diakui DP, sebagai berikut:


1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)


2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)


3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)


4. Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI)


5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)


6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)


7. Serikat Perusahaan Pers (SPS)


8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)


9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)


10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)


Bagi publik, pemuatan nama-nama lembaga atau organisasi konstituen DP dalam surat edaran tahunannya ini secara tersirat sebagai pesan bahwa ‘jika ingin memberikan THR, berikanlah kepada mereka-mereka yang nama lembaganya ada di daftar tersebut. DP akan sangat berterima kasih atas bantuan THR yang Anda berikan kepada konstituen DP sehingga para konstituen kami itu akan merasa nyaman, lancar, dan bahagia dalam merayakan Idul Fitri 1442 H mendatang’.


“Selamat berlebaran para konstituen DP, semoga Anda semua berbahagia dengan THR-THR yang diberikan oleh instansi/lembaga atas rekomendasi DP,” ujar seorang jurnalis papan bawah yang tidak ingin disebutkan namanya seraya tersenyum sinis. (APL/Red)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kini di markas Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Sumbar telah memiliki lapangan tembak dan panahan. Lapangan tersebut diresmikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Kamis (29/4) sore.


Peresmian lapangan tembak ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. 


Diketahui, Lapangan Tembak dan Panahan ini bernama "Sertu Pol. Anumerta Widodo Panaluan 94" Satbrimob Polda Sumbar.


Kegiatan diikuti oleh Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol K. Rahmadi, MH, Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar, Perpani (Persatuan Panahan Indonesia) Sumbar, Perbakin Sumbar.


Usai pembukaan, Kapolda beserta para PJU mencoba ketangkasan dan mengasah kemampuan menembaknya di lapangan tembak "Sertu Pol. Anumerta Widodo Panaluan 94" Satbrimob Polda Sumbar.


Tidak itu saja, wujud rasa syukur dan kepedulian kepada sesama di bulan suci Ramadhan, Kapolda memberikan santunan kepada anak yatim.(bhps)


JATIM - MEDIAPORTALANDA - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono melakukan pengecekan kesiapan Operasi Ketupat 2021 di Surabaya. Salah satunya di Bundaran Waru dekat Mal Cito, Surabaya, Kamis (29/4/2021).


"Berkaitan larangan mudik, untuk jalur tikus di Jatim itu sudah diantisipasi oleh para kapolres jajaran," kata Istiono kepada wartawan.


Menurut Istiono, para kapolres di Jatim telah menyatakan kesiapan untuk memperketat perbatasan dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik, salah satunya di Bundaran Waru tersebut.


"Tadi sudah kita cek titik-titik penyekatan yang dibangun sudah all out, baik personelnya, sarana prasarana dan cara bertindak di lapangannya dan koordinasi dengan lintas sektoral sangat bagus," jelasnya.


Istiono juga mengingatkan kepada polda dan polres jajaran bahwa Operasi Ketupat 2021 adalah operasi kemanusiaan. Maka tindakan di lapangan adalah persuasif dan humanis.


"Bagi pemudik yang melakukan mudik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh adendum Satgas Covid-19," papar Alumni Akpol 1987 tersebut.


Menurutnya, pengetatan terhadap pemudik ini dilakukan karena sejauh ini Covid-19 masih menjadi ancaman di Indonesia, termasuk Jatim.


Istiono menginstruksikan, jika ada peningkatan volume kendaraan segera diambil langkah cepat di lapangan.


"Kita harapkan kesadaran masyarakat. Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik. Masyarakat juga harus bangkit semangatnya untuk mendorong ini semua. Agar Covid-19 tidak berkembang," pungkasnya.

(rd)


PADANG – MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang Hendri Septa memperkenalkan program Semata (Semalam Di Palanta) kepada pimpinan partai politik Kota Padang. Hal itu disampaikan saat buka puasa bersama penerima manfaat program Semata dan unsur pimpinan partai politik Kota Padang di kediaman resmi Wali Kota, Jalan A. Yani 11, Rabu (28/4/2021).


Di kesempatan itu, Hendri Septa mengatakan, program Semata merupakan lanjutan dari program singgah sahur. Dimana, pada program singgah sahur, Wali Kota yang berkunjung dan sahur bersama di rumah kaum dhuafa, sedangkan pada program Semata, kaum Dhuafa yang diajak ke rumah dinas Wali Kota. Buka pusa bersama, menginap, sahur bersama, lalu diantarkan kembali ke kediamannya. 

“Keluarga Yudi ini yang merupakan warga Korong Gadang Kuranji merupakan keluarga kelima dari delapan keluarga yang terpilih mengikuti program Semata pada Ramadhan tahun ini. Program Semata juga melakukan bedah rumah, penyerahan paket ramadhan dan bantuan kebutuhan lainnya,” ujar Hendri Septa  yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kota Padang tersebut.


Hendri juga mengatakan, kedepannya program Semata atau program-program untuk kaum dhuafa bisa dilaksanakan lebih masif lagi di Kota Padang dan tidak hanya dilakukan di bulan Ramadhan saja. Tentunya, dengan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat.


“Kita juga sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari partai politik. Terutama anggota DPRD Kota Padang”, imbuhnya lagi.


Di kesempatan yang sama, Hendri Septa juga mengatakan, buka bersama dengan unsur pimpinan Partai Politik Kota Padang untuk mempererat silaturahmi dan menguatkan komunikasi politik yang sudah terjalin sangat bagus demi pembangunan Kota Padang di masa yang akan datang. (SMC/Ady)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang Hendri Septa membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Kualitas Air Sungai Batang Arau yang digelar di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balai Kota Padang, Kamis (29/4/2021).

Rakor ini beragendakan pembahasan sekaitan rencana serta evaluasi strategis dan induk dalam pengelolaan air Sungai Batang Arau yang ditargetkan pengerjaannya hingga tahun 2024 mendatang. 


Selain itu, kegiatan tersebut sekaligus perkenalan Mr. Michell Rohmann selaku tenaga ahli GIZ Integrated Expert dari Jerman kepada publik/masyarakat Kota Padang. 


Sebagaimana diketahui, pria berkebangsaan Jerman itu pun telah tiba di Padang sejak 29 Maret 2021 lalu. Sebagai seorang ‘hydrologist’ Mr. Michell selama dua tahun ini bakal berperan sebagai ‘integrated expert’ untuk mendukung program Waste Management of Batang Arau River (pengelolaan limbah Sungai Batang Arau) di Kota Padang.


Wali Kota Padang mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya Mr Michell Rohmann di Kota Padang. 


"Beliau (Mr Michell Rohmann) merupakan seorang tenaga ahli yang akan memberikan transfer ilmu dan hal penting lainnya dalam upaya peningkatan pengelolaan limbah sungai di Kota Padang dalam hal ini Sungai Batang Arau," sebutnya.


Wako berharap melalui rakor ini tercapai beberapa target yang diinginkan. Antara lain seperti diperolehnya rekomendasi terkait kualitas dan manajemen dari Sungai Batang Arau serta diperolehnya proposal projek untuk dikirimkan ke lembaga pendanaan. Selanjutnya didapatkannya akses untuk pendanaan dari tindakan perbaikan, terlaksananya pengaturan stakeholder terkait yang bekerja di dalam Kota Padang. Begitu juga terlaksananya pertukaran pegawai dengan Kota Hildesheim.


"Kami dari jajaran Pemko Padang tentu sangat membutuhkan saran dan masukan untuk pelaksanaan pengelolaan Sungai Batang Arau ini. Data dan hal teknis yang telah dan dapat dilakukan terhadap Sungai Batang Arau juga agar dibagikan kepada kita sebagai rujukan dan basis data untuk perencanaan selanjutnya. Kami menginginkan dukungan penuh dari semua stakeholder di Kota Padang agar cita-cita tersebut tercapai. Bagaimana kualitas air Sungai Batang Arau menjadi lebih baik, sekarang berada pada level 4 semoga nanti menjadi level 2," harap wali kota milenial tersebut.


Sementara itu Kepala DLH Kota Padang Mairizon mengatakan, adapun yang mendasari rakor tersebut adalah, menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Padang dengan Pemerintah Kota Hildesheim (Jerman) perihal sister city (kota kembar-red) yang ditandatangani pada 6 Agustus 2018 lalu. 


Kemudian disusul adanya kontrak kerja antara Pemko Padang melalui DLH dengan Mr. Michell Rohmann dengan nomor : 800/06.20/DLH-III/2021 yang ditandatangani pada 23 Maret 2021. 


"Selain itu juga adanya rencana pembangunan Gedung Maritim Center oleh PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur yang nantinya direncanakan sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kota Padang," jelasnya.


Dijelaskan Mairizon, rakor ini memiliki maksud dan tujuan diantaranya penyamaan persepsi mengenai pengelolaan Sungai Batang Arau agar konsep 'one river', 'one plan', 'one management' dapat tercapai sehingga Sungai Batang Arau dapat dimanfaatkan dan juga dapat menjadi salah satu objek wisata di Kota Padang.


"Pada pelaksanaan rencana aksi nantinya, diharapkan semua pemanfaat dan pengguna Sungai Batang Arau terlibat dan berkontribusi langsung dalam pengelolaan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Batang Arau," harapnya.


Ia memaparkan lagi, target yang ingin dicapai pada rakor tersebut diantaranya yakni mendapatkan data sumber polusi dari Sungai Batang Arau, mengingat air limbah dan limbah padat dari sektor yang berbeda seperti rumah tangga, industri, komersial, rumah sakit dan lain-lain. 


Kemudian, mendapatkan strategi terintegrasi untuk memperbaiki kualitas limbah yang masuk ke Sungai Batang Arau dan mendapatkan teknik atau metode yang cocok untuk peningkatan efektifitas pengelolaan yang dilakukan.


"Terutama sekali adalah bagaimana mendapatkan strategi untuk memperbaiki kualitas air di Sungai Batang Arau dari kelas 4 menjadi kelas 2 nantinya. Sehingga, apabila menjadi kelas 2 berarti masuk ke dalam kategori air wisata," imbuhnya.


Peserta rakor tersebut juga dihadiri diantaranya Sekda Kota Padang Amasrul, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal serta perwakilan OPD terkait. Selanjutnya dari Pusat Kajian di tingkat universitas serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Kota Padang.(David)


PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan Kota Padang secara resmi me-launching Elektronik Retribusi (e-Retribusi) Pasar Raya Padang melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), Kamis (29/04/2021).


Bertempat di Ruang Rapat Bank Nagari Lantai IV, Launching e-Retribusi dilakukan Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kepala OJK Provinsi Sumatera Misran Pasaribu, Kepala Perwakilan BI Wilayah Sumatera Barat Wahyu Purnama, Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad, Sekda Padang Amasrul, para Asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.


Pada kesempatan itu juga diadakan perjanjian kerja sama (PKS) antara Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dengan Dinas PUPR Kota Padang tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan dengan Dinas Perhubungan Kota Padang tentang pembayaran uji KIR Kendaraan Bermotor.


Juga diserahkan Sembako sebanyak 1.731 paket oleh Bank Nagari kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan Kota Padang.


Wali Kota Padang Hendri Septa dalam sambutannya mengatakan, launching e-retribusi melalui Qris merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sekaligus memudahkan pedagang dalam membayar retribusi. 


"Dengan diluncurkannya sistem pembayaran e-retribusi diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang," ujar Hendri Septa 


Wali Kota menambahkan, program e-Retribusi ini berupa program yang bagus bagi para pedagang. Selain praktis, aman dan simple, dana yang yang dibayarkan langsung masuk ke  kas daerah sehingga meminimalisir terjadinya kebocoran. Disamping itu program e-retribusi juga merupakan upaya Pemerintah Kota Padang menjadikan Padang menuju Kota Smart City.


"Sistem non tunai seperti ini tidak bisa kita hindari, karena seiring berjalannya zaman semua akan mengarah kepada digitalisasi. Maka oleh sebab itu, semua hal ini harus mulai kita terapkan dari sekarang demi kemajuan Kota Padang," imbuhnya.


Hendri berharap dengan adanya program e-retribusi ini dapat diimplementasikan di seluruh sektor perdagangan di Kota Padang. "Sehingga ke depan kegiatan perekonomian masyarakat dapat berjalan efisien, transparan dan terukur sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera," pungkasnya. 


Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Al Gamar mengatakan, pada tahap awal ini pembayaran retribusi berbasis elektronik atau e-retribusi akan dipasang untuk pedagang Pasar Raya Padang yang membayar sewa setiap bulan. 


"Alhamdulillah, untuk tahap awal ini sudah terpasang Qris sebanyak 1.200 yang kita tempatkan di tokoh pedagang Pasar Raya Padang. Kita harapkan ke depan pemasangan Qris ini akan semakin banyak sehingga akan memudahkan pedagang," sebutnya.  


Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mempercayai Bank Nagari untuk membantu proses digitalisasi di Kota Padang.


"Insha Allah pak wali, dengan adanya e-retribusi ini kami yakin akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Di samping itu juga dapat memberikan kepercayaan publik kepada Pemerintah Kota Padang dalam pemungutan retribusi," ucapnya. (Mul)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah melalui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) terhadap prajurit awak KRI Nanggala 402 di di Hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/4/2021).


Menhan selaku Inspektur Upacara, didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi TNI-Polri. 


Usai upacara, Sigit menyempatkan diri untuk mendatangi satu per satu para keluarga atau perwakilan dari awak Nanggala 402. Hal itu dilakukan untuk memberikan kekuatan dan dukungan moril.

Sebagai bentuk penghormatan, Sigit menawarkan kepada anak-anak dari keluarga prajurit awak Nanggala 402 untuk bergabung menjadi aparat kepolisian. 


"Kepada bapak dan ibu yang mempunyai putra-putri yang akan mengabdi dikepolisian, akan difasilitasi," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.


Menurut Sigit, seluruh keluarga awak Nanggala 402 merupakan bagian dari Polri. Sebab itu, diharapkan keluarga tidak perlu sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibantu oleh aparat kepolisian. 


"Kalau ada permasalahan atau kesulitan berkaitan dengan surat-surat yang diperlukan akan dibantu, sampaikan saja saya dari keluarga besar Kapal Nanggala 402, seperti surat kehilangan, STNK, dan lainnya," ujar Sigit. 


Diketahui, kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak kapal dinyatakan tenggelam di perairan utara Pulau Bali. Proses pencarian pun dilakukan maksimal oleh Pemerintah Indonesia, instansi terkait dan bantuan dari negara lain. (bhps)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F