-->

May 2021


BOGOR - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo bertindak selaku inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 1 Juni 2021. Dalam upacara peringatan kali ini, Kepala Negara tampak mengenakan pakaian adat khas Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.


Upacara peringatan dipusatkan di Halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, dengan sejumlah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, tenaga kesehatan, serta pelajar turut serta bertindak selaku bagian dari pasukan upacara dengan menerapkan protokol kesehatan.

Rangkaian upacara dimulai pada pukul 07.45 WIB di mana pasukan upacara bersama komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bertindak selaku komandan upacara ialah Kolonel Inf Muhammad Imam Gogor. Pria kelahiran Kediri, 16 Februari 1977, tersebut merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1998. Saat ini yang bersangkutan memegang jabatan sebagai Asisten Operasi Pasukan Pengamanan Presiden.


Sementara itu, Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 bertindak sebagai perwira upacara. Saat ini ia bertugas sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.


Tepat pukul 08.00, Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara memasuki tempat upacara secara virtual dan diikuti laporan komandan upacara. Selanjutnya, Kepala Negara juga memimpin prosesi mengheningkan cipta.


Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila sementara Ketua DPR Puan Maharani tampak membacakan teks pembukaan UUD 1945. Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memimpin pembacaan doa selepas amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara. Ketiganya juga menjalankan tugas secara virtual dari lokasi masing-masing.


Dalam unggahan di akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang besar ini telah melayari berbagai zaman dengan berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpegangan pada nilai-nilai itu pula, kini bangsa Indonesia tengah berupaya melewati masa-masa sulit di tengah pandemi.


"Berpegangan pada nilai-nilai itu, dengan persatuan dan gotong royong, kita akan kembali melewati masa-masa sulit ini dan keluar sebagai pemenangnya," ucapnya pada cuitan yang diunggah pada Selasa, 1 Juni 2021.


Untuk diketahui, acara peringatan tersebut turut dihadiri secara virtual oleh para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, hingga sejumlah kepala daerah.



Bogor, 1 Juni 2021

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


PASAMAN BARAT - MEDIAPORTALANDA

Percepatan penanggulangan wabah Virus Coronavirus Disease 2019″ atau penyakit yang disebabkan oleh virus Corona pada 2019 lalu. Telah melibatkan unsur TNI/Polri sebagai tenaga bantu mendampingi tim medis dalam kegiatan pelacakan kontak erat kasus infeksi virus corona di Indonesia.


Babinkamtibmas sebagai pelayan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggota Polri Bripka Riki Hendriyanto, SH merupakan Babinkantibmas Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar juga ikut serta Satuan Tugas (Satgas) penaggulangan Covid-19.


Bripka Riki menyebut, temuan-temuan kasus di level terkecil akan ditindaklanjuti dengan isolasi mandiri yang diawasi ketat oleh pihak Wali Nagari. Dalam hal ini, isolasi mandiri dilakukan bagi pasien covid-19 yang tidak memiliki gejala atau ringan. Sedangkan pasien dengan gejala sedang dan berat diimbau untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.


"Sesuai arahan Pak Kapolda Sumbar dan Kapolres Pasbar, kita sebagai  pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Aua Kuniang ditugaskan untuk memastikan penerapan 3T yakni "Testing", "Tracing" dan "Treatment" di basis komunitas masyarakat, guna mengantisipasi peningkatan kasus positif COVID-19 semakin meningkat akhir-akhir ini," Kata Bripka Riki Hendriyanto, SH, saat ditemui di kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Padang Tujuah pada Senin (31/5)."Kita diminta  bersama Babinsa, Pihak Puskesmas, Perangkat Wali nagari Aua Kuniang dan tokoh masyarakat untuk berkolaborasi, bersinergi meningkatkan 3T di basis komunitas" kata Riki di dampingi Jendri, W Pendamping Desa nagari Aua kuniang, Kepala Jorong Padang Tujuah, Kajorong Sukamenanti, Kajorong Lubuak Landua.


"Adapun upaya langkah-langkah kuratif jika ada kasus reaktif atau positif di komunitas warga. Pada saat lebaran kemarin kita lakukan  pendataan, untuk memastikan bahwa pemudik bebas COVID-19," katanya.


"Kita bersama Babinsa Aua kuniang Sertu Albert Donal, setiap hari musti update kasus konfirmasi covid-19. Untuk mengetahui warga  binaan kita yang tertular covid-19,  jika ada maka kita lakukan pelacakan dan wawancara via telepon untuk mengetahui kontak erat  warga   tersebut," jelasnya.


Selanjutnya memastikan kontak erat telah dites dan memantau tempat isolasi dan karantina.


Bhabinkamtibmas dan Babinsa didampingi petugas puskesmas lakukan pelacakan baik wawancara langsung maupun lewat telepon. Kemudian secara bertahap melakukan tracing mandiri.


 "Setiap hari kita melaporkan hasil kegiatan pelacakan dan pemantauan dengan berkoordinasi dengan petugas puskesmas secara langsung atau melalui grup WhastsApp". Jelasnya.


Langkah itu ditempuh agar aktivitas pelacakan kasus Covid-19 di masyarakat dapat terlaksana secara masif dan konsekuen. Sehingga diharapkan semua masyarakat dapat kooperatif mendukung pencapaian strategi tes, telusur, dan tindak lanjut (3T) demi melandaikan kurva kasus Covid-19 di Pasaman Barat," harapnya.


Jika ada warga terkonfirmasi positif Covid-19, dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan akan merujuk RSUD Pasaman Barat, Ruang Isolasi ICU Yarsi Simpang Empat, atau diisolasi di gedung diklat BKSDM Pasbar di Sinuruik.


Selain ruang isolasi tersebut, Rumah Karantina termasuk program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.


Salah satu rumah karantina berada di Jorong Sukamenanti, lengkap dengan ruang tempat tidur  dapur, kamar mandi. Difasilitasi juga makan dan minum untuk orang yang dikarantina. Kita juga sediakan perlengkapan memasak seperti kompor gas, dan beras, mie Instan, jadi jika penyedia terlambat mengantarkan nasi, orang yang di karantina bisa menyeduh sendiri mie instan," pungkasnya.


"Alhamdulillah, sampai sekarang rumah karantina ini masih kosong dari orang  gejala covid-19, semoga tidak ada,". katanya.


Sementara Sertu Albert Donal anggota Koramil 02/ SE Kodim 0305/ Pasaman yang bertuga Babinsa Aua Kuniang mengungkapkan," Kesadaran warga masyarakat yang masih rendah untuk taati prokes memakai masker, tapi kita terus meneru menghimbau supaya memakai masker, cuci tangan, menghindari keramaian," pesannya.


"Kita juga sosialisa pemakai masker kepada pengunjung dan warga sekitar objek wisata ikan larangan Lubuak Landua, ini butuh kerjasama masyarakat," tegas Albert.


Dalam mendukung PPKM, Pemkab Pasbar telah melaksanakan beberapa hal diantaranya dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 900/305/Dpmn-2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di setiap Nagari.


Diketahui, untuk Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dianggarkan dari dana desa di seluruh Nagari di Pasbar dengan total anggaran Rp 3,999,571,600 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus) yang digunakan untuk pembuatan posko, ruang isolasi, kegiatan edukasi dan sosialisai, razia masker di pasar-pasar.


Sementara Perangkat Nagari Aua Kuniang Herman Kobe saat dihubungi Selasa Pagi (1/6). Tersedia dua rumah karantina di jorong Sukamenanti diperuntukkan bagi warga aua kuniang untuk karantina jika terpapar virus Corona, Sampai sekarang belum ada di karantina.


"Dari pantauan Pihaknya, Masih ada masyarakat yang enggan memakai masker, ini butuh kesadaran kita bersama saling mengingatkan," ungkap Kobe.


"Seperti pesan dokter Gina Alecia jubir Covid-19 Pasbar, menghimbau kita saling bekerjasama dalam menghambat laju penularan Covid-19 ini dengan selalu bersikap kooperatif serta selalu bersikap tenang dan mohon dukungan seluruh masyarakat untuk selalu bahu-membahu membasmi penyebaran Covid-19 di Bumi Mekar Tuah Basamo dengan selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan lakukan 5M seperti rajin mencuci tangan dengan air mengalir, Selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi Mobilitas," tutup Kobe mengakhiri.


Dari update Covid-19 Kabupaten Pasaman Barat, hingga Senin 31 Mei 2021 terdata 5 orang positif, 1 orang meninggal.

Total kasus 960, sembuh 774, meninggal 57, dikarantina/ rawat 129.


(Dodi Ifanda Rang Talu)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021. Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 yang disiplin dan ketat.


Sigit menjelaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga tidak terjadi penyebaran virus corona. 


"Karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).


Menurut Sigit, pihak kepolisian bakal melakukan pengawasan dan evaluasi berkala saat nanti bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu. Pasalnya, apabila di perjalanannya ditemukan pelanggaran maka aparat tak segan untuk memberikan sanksi yang pastinya akan menyangkut dari pertandingan itu sendiri. 


"Kegiatan akan kami evaluasi sehingga pelanggaran prokes berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga," ujar Sigit.


Disisi lain, Sigit menyebut, izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan lantaran dalam evaluasi pelaksanaan Piala Menpora dinilai cukup berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Sigit, di akhir-akhir masih terdapat adanya sedikit pelanggaran yakni konvoi sekelompok suporter usai kompetisi tersebut. 


Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, seluruh pihak penyelenggara harus memastikan peristiwa konvoi suporter sepak bola tidak akan kembali terulang di pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2. 


"Maka penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, tapi yqng kami sayangkan masih terjadi arak-arakan di akhir pertandingan yang potensial menimbulkan klaster Covid-19," ucap Sigit.


Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan terkait dengan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 seluruh terkait bakal berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. 


Salah satunya, kata Zainudin, pelaksanaan pertandingan bakal dilaksanakan terpusat di Pulau Jawa yang angka penyebaran virus coronanya rendah atau dikategorikan sebagai zona hijau.


"Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster. Dari penjelasan itu kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan saat rapat koordinasi sudah siap kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri umtuk permohonan izin keramaian. Itulah mengapa sore hari ini saya datang memenuhi undangan beliau," tutup Zainudin. (bhps)


NTB - MEDIAPORTALANDA - Peran media massa dalam membangun daerah sangat penting. Oleh karena itu, kekompakan dan kerjasama yang baik diantara organisasi pers sangat dibutuhkan, selain sebagai cara bertahan di industri media. 


"Ada tradisi media yang sangat baik yaitu berbagi informasi. Kerjasama dan kolaborasi antar organisasi pers akan mendukung kemajuan pembangunan daerah", sebut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam kegiatan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB di Hotel Lombok Plaza, Senin (31/05). 

Dikatakan Gubernur, pengurus JMSI NTB yang sebagian besar adalah para senior pers NTB dapat menularkan tradisi tersebut kepada generasi muda pers NTB. Kekompakan dalam menyebarluaskan keberhasilan NTB sangat diperlukan karena media juga memiliki peran besar untuk kemajuan. 


Tak hanya itu, dinamika media siber juga memerlukan strategi agar mampu bertahan. Seperti dikatakan Gubernur, analisa ahli soal kemampuan bisnis untuk bertahan makin pendek. Oleh karena itu, Gubernur berharap organisasi media pers dapat menjalin kerjasama intens sehingga eksistensi media diupayakan dengan peningkatan kompetensi dan kerjasama dengan semua pihak. 


"Semoga para senior yang ada di JMSI ini bisa berbagi pengalaman bagaimana mengelola informasi dan perusahaan media di era siber seperti sekarang", harap Gubernur. 


Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi mengatakan, anggota mereka tetap didorong untuk memiliki kualifikasi  Dewan Pers dan bekerjasama dengan organisasi pers lainnya. 


"Kami juga menulis kritik tidak hanya informasi. Tapi kritik yang mencari jalan keluar", jelas Boy. 


Sementara itu, Kepala BIN Daerah NTB, Wahyudi Adisiswanto mengatakan, pers memiliki peran yang kurang lebih sama dengan personel intelijen. Seluruh informasi terkait dinamika daerah harus dikelola dan diberitahukan kepada masyarakat. Dalam era informasi, lanjut Kabinda,  terlebih era siber dan digital, informasi dapat menyebarluas dalam hitungan detik terlepas dari konten informasi baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, organisasi pers juga harus memiliki pemahaman terkait kepentingan yang lebih besar. 


Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, DR Najamuddin Amy mengatakan, silaturahmi pemerintah daerah dengan rekan pers sebenarnya sering dilakukan tidak hanya di acara formal. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kesepahaman dan kerjasama dalam berkontribusi membangun daerah. 


"Silaturahmi dengan pers setiap waktu dilakukan. Dipendopo, kantor atau bahkan Gubernur datang mengunjungi rumah para jurnalis", sebut Najam. 


Ia juga mengapresiasi kerja pers selama ini yang dinilai baik. (*)


JAKARTA  - MEDIAPORTALANDA -  Masyarakat internasional diajak untuk terus memberikan dukungan pada proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Sementara pihak-pihak yang berusaha mempertahankan dominasi di kawasan diminta untuk menghentikan provokasi. 


Demikian antara lain disampaikan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, saat berbicara dalam Konferensi Komite Asia-Pasifik untuk Reunifikasi Damai Korea (APRCPRK) yang diselenggarakan secara virtual, Senin (31/5). 

Rachma  juga merupakan pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea (PPIK) mengingatkan kembali pada hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang antara lain menekankan arti penting hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).


“Kita percaya dan sepakat bahwa persatuan di antara bangsa Korea adalah masalah yang sejatinya dapat diselesaikan secara independen oleh bangsa Korea sendiri,” ujar Rachma merupakan salah seorang ketua organisasi ketika didirikan pada 12 April 2012 itu. 


Sebagai sahabat, sambungnya, kewajiban APRCPRK adalah memastikan bahwa bangsa Korea mendapatkan hak untuk menentukan perdamaian dan persatuan tanpa campur tangan dan rasa permusuhan dari negara-negara lain tetap ingin mempertahankan dominasi di kawasan.


“Adalah kewajiban kita untuk mengingatkan pihak-pihak lain nan selalu berteriak tentang perdamaian di Semenanjung Korea namun sebetulnya tengah berusaha untuk memperpanjang situasi konflik,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI itu.


Rachma mengatakan, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara sejak lama berusaha untuk mengaplikasikan prinsip hidup berdampingan secara damai sambil terus melakukan pembicaraan dan berbagai upaya menuju reunifikasi damai. 


“Namun, ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan perdamaian dan reunifikasi di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang terus mengganggu dan merusak nuansa perdamaian dalam beberapa tahun belakangan ini telah kita saksikan,” demikian Rachmawati.


Dalam pertemuan yang dipimpin salah seorang Ketua APRCPRK, Robert Woods, itu, Sekjen PPIK Teguh Santosa ditunjuk sebagai Direktur Biro Informasi Publik APRCPRK. 


Biro Informasi Publik APRCPRK itu juga diperkuat Pemimpin Redaksi "Gorka Express" Nepal, Rajan Karki; Perwakilan Perhimpunan Persahabatan Australia-Korea di Melbourne, Christian Popovic; dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Selandia Baru-Korea, Tim Beal. []



Teguh Santosa

Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK)


SEBENTAR lagi rakyat Indonesia akan mengenang Hari Pancasila, 1 Juni, yang tentu saja akan mengenang pencetusnya yakni Bung Karno (BK). Pada saat bersamaan situasi politik kaum Soekarnois terbelah memanas karena terkesan rivalitas pewaris ideologi Marhaenisme menuai kecemasan publik, antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.


Klaim Marhaenisme ini baru-baru ini disematkan Dhaniel Dhakidae, ahli politik, pada PDIP sebagai pewaris sah Marhaenisme sampai saat ini. Apakah ideologi Marhaenisme itu?


Apakah Puan Maharani versus Ganjar melakukan rivalitas karena pertarungan tafsir baru ideologi Marhaenisme? Apakah pengikut Puan dan Ganjar terbelah secara ideologis seperti pengikut Stalinism versus Trotskyism dulu di Rusia? Atau keterbelahan pengikut Tan Malaka versus BK diawal Revolusi Kemerdekaan kita?


Meninjau pikiran BK untuk melihat ideologi Bung Karno sangat penting kita lakukan, karena bagaimanapun, selain kontribusi pikiran ideologi Bung Karno (BK) sangat besar bagi kemerdekaan dan perjalanan bangsa, suksesi ideologis via PDIP ke depan juga sangat penting diketahui rakyat. Pikiran-pikiran Bung Karno berkembang dalam dua tahapan, yakni BK Muda dan BK Tua.


BK muda adalah fase sebelum dia menjadi presiden, sedangkan BK tua setelah dia menjadi presiden. Pembagian seperti ini untuk menyederhanakan saja, bahwa pikiran BK muda lebih sebagai pergolakan pemikiran, original dan unique. Sedangkan BK tua sudah bercampur dengan pragmatisme kekuasaan, seperti akomodasi politik dan lainnya.


Pada masa Sukarno muda, tiga fase penting mengantarkan dirinya sebagai pemikir ideologis. Pertama adalah interaksinya dengan Tjokroaminoto, kedua adalah pemenjaraan di Sukamiskin, serta ketiga adalah di masa pembuangan di Ende dan Bengkulu. Kita akan melihat fase-fase ini, setidaknya sebagai sebuah refleksi ketika pikiran-pikiran si Bung masih murni, masih perawan.


Dalam fase ini ada tiga naskah besar yang cukup untuk mewakilinya, yakni pertama esai BK tahun 1926 "Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme", kedua pledoi BK di pengadilan Bandung tahun 1930, "Indonesia Menggugat" dan  ketiga, esai BK tentang "Islam Sontoloyo". Cukup artinya untuk melihat utuh pemikiran BK ketika muda tersebut. Marilah kita lihat ideologi BK.


Nasionalisme


Persentuhan politik BK di awal kehidupan remajanya menghasilkan pluralisme keyakinan politiknya. Pluralisme bukan pluralistik. Arfandi Cenne dalam Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom (2016) mengatakan itu sebagai eklektik, tapi saya lebih memilih pluralisme.


Pluralisme artinya Sukarno benar-benar percaya bahwa ada tiga "isme" yang mampu bersatu membebaskan Indonesia, yakni Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Islamisme tentu merupakan isme awal interkasi BK dengan Tjokroaminoto, guru politik pertama dan mertuanya diusia belia. Tjokro mengajar Islam sebagai alat pembebasan atas penderitaan rakyat dan perjuangan pembebasan itu bersifat internasional.


Bersamaan dengan Islamisme, BK berinteraksi dengan senior-senior anak kos di kediaman Tjokroaminoto, di Surabaya, yang tumbuh kemudian dalam isme lain, yakni Sosialisme. Tokoh-tokoh utama Sosialisme adalah, Muso, Sneevliet, Alimin, Tan Malaka, dan Samaun, yang gigih menggerakkan massa buruh pelabuhan, kereta api dan perkebunan saat itu, sebagai aktifis Sarekat Islam (SI).


Dalam tubuh SI saat itu ada tokoh-tokoh yang hanya memanfaatkan SI sebagai "kuda Troya" untuk memasarkan Sosialisme yang dibawa Henk Sneevliet sebagai ideologi penggerak, namun ada juga yang meyakini Sosialisme itu sama dengan Islamisme, seperti Haji Misbach di SI Solo. Di sisi lainnya, Tan Malaka yang komunis,  meminta sinergitas politik Islam dan Komunisme terjadi.


Soekarno ketika mahasiswa di Bandung berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang juga beragam. Selain tokoh-tokoh Islam, seperti A. Hassan, Persis, bertemu juga tokoh2 nasionalis, seperti pendiri Indische Partij, Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Tentang nasionalisme ini juga mungkin karena bersentuhan dengan organisasi Budi Utomo, Jong Java dan situasi dunia paska perang dunia pertama. Untuk yang terakhir ini, kekalahan Dinasti Ustmaniyah Ottoman, telah membuat negara-negara Islam di Arab dan Asia terbagi dalam satuan negara berbasis nasional maupun tanah air. Istilah cinta tanah air menjadi gerakan di mana-mana melawan penjajah.


Nasionalisme bagi Bung Karno sesungguhnya kurang memiliki batas yang jelas. Di satu sisi Bung Karno merujuk pada Ernest Renan bahwa Nasionalisme terjadi karena kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita. Dalam terminologi Ben Anderson atau Ernest Gellner, merujuk pada teori modernitas, kebangsaan itu hanyalah produk modernisasi atau industrialisasi. Namun, ketika Sukarno menulis "Naar Het Bruine Front" di tahun 1927, Sukarno merujuk pada pembedaan warna kulit, kulit putih (asing) versus kulit cokelat (pribumi).


Hal ini merujuk pada teori biologi atau sosio-biologi. Hitler dulu menggunakan teori biologi ras, yang menerangkan usul Bangsa Jerman sebagai ras Aria,  untuk membangun nasionalisme Jerman. Namun, menurut BK nasionalisme Hitler adalah fasis dan Jingoisme, yang dia tidak sepakat.


Nasionalisme digunakan BK untuk mengikat kelompok ideologis lainnya, dalam persatuan perjuangan. Namun, dalam versi lain berimpit sebagai Marhaenisme.


Marhaenisme


Marhaenisme adalah nasionalisme versi Bung Karno. Dalam sebuah versi, Marhaenisme ini menjelaskan tentang konsep "self-reliance" (kemandirian), tentang sosok yang mengkonsumsi apa yang diproduksinya. Namun, versi lain, seperti dalam "Indonesia Menggugat" Marhaenisme juga merujuk pada buruh perkebunan gula yang tertindas. Kadangkala BK menggunakan istilah Kromo dan Marhaen sebagai substitusi, kadang keduanya eksis.


Marhaenisme dalam komparasi perjuangan kaum Buruh di Eropa, dalam pisau bedah Sosialisme ataupun Marxisme tidak berimpit namun BK memaksakan agar bisa diterima sebagai sebuah tesis. Memang kala itu Sosialisme di luar eropa, seperti di Rusia, apalagi di negara-negara jajahan, yang agraris, kesulitan merekonstruksi dialektika sejarah materialisme berbasis  petani kecil (bukan buruh) versus kapitalis.


Dalam "Indonesia Menggugat", dengan sekitar 70 pemikir Barat sebagai referensi, yang digunakan BK menjawab pertanyaan mengapa dia berjuang dan untuk siapa dia berjuang, BK menunjukkan vis a vis rakyat tertindas melawan kapitalisme dan imperialisme tidak menggunakan pisau analisa Marhaenisme.


Mayoritas  pisau analisa yang digunakan adalah sosialisme dan Marxisme. Namun, ketika menjelaskan kaum Marhaen harus bergerak melawan penjajah secara radikal dan revolusioner, BK secara "self-proclaimed" coba mensejajarkan atau mengkomparasi perjuangan kaum buruh di Belanda dengan kaum Marhaen  di Indonesia saat itu.


Misalnya, ketika BK menjelaskan soal upah, BK menunjukkan struktur Kapitalisme dan Imperialisme yang meletakkan buruh hanya sebagai penyedia tenaga kerja murah dan sebagai pasar/penyerap kelebihan pasar produk-produk Belanda.


Dalam struktur Kapitalistik, investasi/modal dan infrastruktur tidak dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya berfungsi untuk mempercepat eksploitasi sumber daya alam saja.


Sukarno memperlihatkan 70 persen hasil kekayaan penjajahan di bawa ke Belanda. Sebaliknya, upah buruh pabrik gula per hari saat itu 0,45 gulden untuk lelaki, 0,35 gulden perempuan dan harga beras 0,07 gulden per kg, artinya upah buruh setara dengan 6 kg beras.


Kejahatan imperialisme (tua dan modern) itu, selain soal akumulasi kapital, penindasan buruh dan pencarian pasar bagi "over supply" produk-produk di Belanda maupun negara barat, juga menghancurkan budaya rakyat. BK mengatakan Imperialisme memporak-porandakan seluruh sistem sosial. Dan kemudian dijustifikasi oleh ahli-ahli sosial barat, maupun kaum agamawan mereka bahwa sudah sepantasnya penjajahan itu diterima sebagai bagian mendidik bangsa rendahan seperti Indonesia.


Sukarno menolak persepsi "kasta rendah" yang coba dibentuk kaum penjajah terhadap rakyat Indonesia.


Dalam perspektif teori post-kolonial,  intelektual barat memang dibiayai oleh kapitalis penjajah untuk melakukan stigmatisasi dan stereotifikasi bangsa kita sebagai bangsa inferior, kasta rendah, kanibal, tahayul, pemalas dan lainnya. BK, sebagaiman kemudian hari Edward Said, ahli teori postkolonial, menuduh  argumen ahli barat itu, bahwa stigmatisasi itu memang diperlukan mereka untuk menciptakan ketergantungan permanen, dan kerusakan total budaya bangsa harus terus menerus dipelihara agar harga diri kita musnah dan kemandirian, apalagi rasa ingin merdeka, tidak pernah terpikirkan lagi.


Dari konstruksi di atas, di mana Sosialisme dipakai sebagai pisau analisa sedangkan Marhaenisme digunakan sebagai isme pemersatu rakyat kecil terjajah, maka Marhaenisme kemudian berkembang sebagai mixed atau bercampur antara Nasionalisme dan Sosialisme.


Anti Kapitalisme dan Oligarki


BK, meminjam pikiran Multatuli, telah menunjukkan bagaimana beda imperialisme tua dan modern. Imperialisme tua bagaikan penghisapan di hilir, ketika semua kekayaan terkumpul dari ranting dan cabang-cabang pada pusatnya. Sedangkan imperialisme modern, mesin penghisap itu mempunyai pipa-pipa penghisap langsung ke cabang-cabang dan ranting-rantingnya, sehingga tidak ada yang tersisa.


Era tua meliputi VOC dan kulturstelsel telah melumpahkan dan melumatkan bangsa kita, termasuk kaum feodal, yang sebelumnya cukup mewakili kaum menengah pribumi. Namun, imperialisme modern, jaman "open policy", di mana modal dan investasi menjadi kata kunci, kehancuran bangsa kita semakin babak belur lagi.


Pada 1870, era kapitalisme modern, ditandai dengan liberalisasi modal. Negara tidak berhak lagi mengatur siapa yang mengontrol eksploitasi di bumi kita ini.


Sehabis era kulturstelsel, melalui UU Agraria (Agrarische Wet) dan UU Perkebunan Gula (Suikerwet), pemilik modal Belanda dan Eropa bebas berinvestasi. Pada fase ini negara sudah mulai didikte oleh kaum Oligarki Belanda dan Eropa. Gubernur Jenderal  sudah mulai diatur pemilik modal dalam skenario "return to capital" yang memanjakan investor.


Jika di Belanda dan Eropa, era ini ditandai dengan demokrasi, akibat meletusnya Revolusi Prancis, 1879, yang mendorong kebebasan rakyat berserikat dan berkumpul, sebaliknya tidak terjadi di negeri jajahan.


Pada pledoinya, BK menunjukkan Kapitalisme/imperialisme modern ini harus dihancurkan. BK ketakutan jika Kapitalisme ini terus berlanjut, suatu waktu akhirnya hanya menyisakan sampah. Indonesia sudah tidak punya kekayaan lagi.


Sebab, dalam analisa Marxian, akumulasi modal terus menerus dikuasai pemodal, karena surplus kapital (value added) dari produksi serta hubungan produksi (relations of production) tidak dikontrol oleh kaum buruh. Dalam penjajahan, kaum Marhaen tidak mengontrol surplus ekonomi yang dieksploitasi negara dan swasta asing itu.


Menyetir perbandingan gerakan kaum buruh SDAP Belanda, yang ingin mensejahterakan buruh melalui perebutan kekuasaan negara, secara legal, BK juga ingin mensejahterakan rakyat melalui perebutan kekuasaan secara legal, yakni melalui Indonesia merdeka.


Namun, di Belanda legal yang dimaksud adalah adanya demokrasi, yang mana buruh bebas mengorganisasikan permusuhan dengan kaum Oligarki dan Kapitalis, termasuk di luar parlemen. menurut BK adalah hak kaum Marhaen pula memusuhi penjajah dan penjajahan. Namun, pikiran BK ini menyebabkan dia divonis empat tahun penjara di Bandung.


Sikap terhadap Islamisme


BK muda adalah seorang arsitek yang mampu meletakkan komponen bangsa yang harus terdesain bersatu. Tentu dia juga arsitek benaran, alumni ITB.


Islamisme dipercaya BK mempunyai jawaban untuk melawan penindasan. Namun, BK lebih percaya pada Sosialisme. Tentu saja ini keniscayaan, karena Islamisme mengalami kemerosotan, setelah kekalahan Khalifah Ustmaniyah, dalam perang dunia pertama. Sebaliknya, Sosialisme mulai berjaya, khususnya setelah keberhasilan Revolusi Bolshevik, di Rusia.


Baik di dalam esai "Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme", 1926, Pledoi "Indonesia Menggugat", 1930 maupun surat-surat atau tulisan tentang Islam dari Ende dan Bengkulu, menunjukkan BK percaya kemampuan ideologi Islam tersebut, sebagai sebuah "worldview". Misalnya,  PSI (Partai Sariket Islam), sebuah partai yang didirikan Tjokroaminoto, sebagai kelangsungan Syerikat Islam (SI), sering dikutip BK dalam pledoinya sebagai Islam yang revolusioner, yang ditiru PNI. Sebaliknya, kritik BK terkait masyarakat Islam, dan ulamanya, memang acapkali dilontarkannya, terkait  yang terpasung dengan Islam sebagai ajaran ritual semata, yang kurang menggali Islam sebagai ajaran revolusioner.


Persatuan Nasional yang Temporer


Sukarno yang memproklamasikan dirinya dan PNI radikal serta revolusioner di dalam pledoi "Indonesia Menggugat", faktanya belum mempunyai basis massa yang jelas. Sebab, PNI baru saja akan berkembang saat itu untuk menjadi gerakan massa rakyat, meniru metoda Komunis dan Syerikat Islam. Belanda sendiri menuduh Sukarno dan PNI nya merupakan kelanjutan PKI (Partai  Komunis Indonesia), yang baru saja dibubarkan Belanda, karena memberontak (1926).


Namun, kehadiran PNI tentu penting untuk mengkonsolidasikan kekuatan massa aksi di luar penggalangan berbasis Komunisme dan Islamisme. Hal ini pula yang menjadi kekuatan posisi tawar BK menggalang kekuatan perlawanan terhadap imperialisme Belanda.


Massa aksi yang dibayangkan BK tentunya  bukan massa aksi kaum proletar yang dilukiskan Karl Marx di Eropa. Tesis Sosialisme atas perebutan kekuasaan akan terjadi sendirinya dengan bersatunya kaum buruh dan merebut kekuasaan dari kaum kapitalis, pada fase Kapitalisme yang matang. Atau juga tidak sama dengan yang dianjurkan Trotskyism untuk kerjasama buruh (dominan) dengan massa petani, dalam konsep "permanent revolution", di negara model Rusia atau negara lainnya yang belum berada pada fase industrialisasi. 


Jadi, karena jalan revolusi yang dibayangkan BK harus melalui perebutan kekuasaan atau merdeka dengan pemerintahan sendiri, semua kekuatan revolusioner atau radikal tidak boleh saling melemahkan. Ini adalah strategi dua langkah (two stage revolution) yakni bersatu padu merebut kemerdekaan, lalu, langkah selanjutnya, berkompetisi mendominasi arah revolusi kemerdekaan. Jadi persatuan antara ideologis ini bersifat sementara.


Lima hal uraian di atas, "Nasionalisme, Marhaenisme, Anti Kapitalisme dan Oligarki, Sikap Terhadap Islamisme dan Persatuan Nasional Yang Temporer" merupakan fenomena ideologi Bung Karno muda yang dapat kita rekam.


Dari paparan di atas, diperlihatkan apa yang perlu diteladani dan apa yang menjadi critical issue dari fenomena ideologi BK tersebut. Kita perlu meneladani perjuangannya terhadap kaum buruh dan rakyat miskin. Kita perlu meneladani perlawanannya pada Kapitalisme dan Oligarki.


Kita perlu meneladani kegigihannya meletakkan ruang bersama bagi kepentingan atau misi perjuangan dari kelompok ideologis yang bertentangan. Kita perlu mengapresiasi kemampuannya menganalisis problematika persoalan bangsa dan ketertindasan. Namun, kita perlu mewaspadai beban historis yang berat untuk menyatukan kepentingan kelompok ideologis yang selalu ada di Indonesia.


Lalu apakah ideologi Sukarno muda ini masih relevan dengan nasib dan arah Marhaenisme dan kaum Marhaen ke depan?


Apakah tafsir pertarungan Puan Maharani versus Ganjar Pranowo terwakili dalam fenomena nasib kaum buruh, tani dan nelayan yang semakin miskin di era pandemi? Apakah bangsa ini paham tentang perjuangan Sukarno muda? [] *


Penulis adalah mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK)*


PADANG - MEDIAPORTALANDA - 29 Mei 2021 -  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Barat Nazrizal menegaskan pentingnya keikutsertaan seluruh pekerja sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminal Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, agar memperoleh perlindungan atas resiko pekerjaan yang mungkin terjadi.


"Dengan nominal sebesar Rp.16.800,-, pekerja akan menerima manfaat untuk dua jaminan, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” kata Nazrizal dalam paparannya selaku pemateri dalam Obrolan Santai Intelektual (Orasi) yang digelar BEM KM Unand secara virtual di Padang, Sabtu (29/05/2021).


Menurutnya, Disnakertrans Sumbar terus mendorong  keikutsertaan tersebut melalui koordinasi dan sinergitas sama berbagai pihak, baik dengan perusahaan selaku pemberi kerja maupun serikat pekerja.


“Kalau dia pekerja formal, itu memang sudah ada aturannya, wajib pemberi kerja ikut dalam pembiayaan premi kepesertaan jaminan sosial, baik jaminan sosial tenaga kerja maupun jaminan sosial kesehatan bagi pekerja penerima upah,” ungkap Nazrizal pada Orasi yang mengusung tema “Tetap Kerja, Kerja, Kerja? Meski Pekerja Tak Sejahtera?”.


Sedangkan bagi pekerja informal yang bekerja tidak berdasarkan kontrak kerja, dimana komposisinya di Sumatera Barat mencapai 65%, diharapkan menjadi peserta jaminal sosial ketenagakerjaan secara mandiri.


“Ini mencakup pekerja di rumah makan, di pasar-pasar, bahkan sampai kepada tukang bersih-bersih yang menerima upah harian,” sebutnya.


Tidak hanya itu, manfaat lain yang bisa diperoleh adalah  adanya program pemerintah berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan.


“Pekerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, kalau mereka di PHK, akan berkesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan serta akan mendapat insentif yang saat ini sedang dihitung oleh pemerintah pusat,” tutur Nazrizal.


Disinggung mengenai  adanya perusahaan-perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja, Nazrizal mengungkapkan bahwa seluruh pengaduan telah dan sedang ditindaklanjuti oleh jajaran Disnakertrans Sumbar.


“Data dari pos pengaduan yang kita sediakan, 75% pengaduan telah diselesaikan melalui musyawarah, saling memahami, Alhamdulillah,” pungkasnya.


Sedangkan sisanya masih berproses, jika masih tidak menemui titik temu, sesuai peraturan perundang-undangan akan bermuara pada Pengadilan Hubungan Industrial. (ISC)


PULAU PENYENGAT  - MEDIAPORTALANDA - Ustadz Abdul Somad (UAS), Jumat, (28/5), mengajak istri Ustadzah Fatimah Az Zahrah, ziarah ke makam Raja-Raja yang ada di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 


Ditemani Raja Malik, zuriat dari Raja-raja di Pulau Penyengat, pertama-tama UAS dibawa ziarah ke makam Raja Haji Fisabillah yang berada di atas bukit. 

Selanjutnya ziarah ke makam Habib Syekh bin Habib Alwi Asseggaf, yang pernah menjadi mufti kerajaan Melayu Riau Lingga, yang berada di komplek makam Raja Haji.


Kemudian, menaiki becak motor, UAS beserta istri ziarah ke  komplek makam Raja Ali Haji, pengarang Gurindam Duabelas yang mahsyur itu.


Dalam komplek makam itu, selain makam Raja-raja Kerajaan Riau Lingga, ada juga makam Engku Putri Raja Hamidah. Beliau istri dari Sultan Mahmud Ri’ayatsyah dan pernah pemegang Regalia Kerajaan Riau Lingga.


Sebelum kembali ke Batam, barsama sejarawan Melayu, Aswandi Syahri, UAS juga menyempatkan singgah ke Pusat Maklumat Budaya Melayu yang berisikan naskah-naskah lama yang pernah di tulis semasa Kerajaan Riau Lingga berkuasa.**



PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kasus positif Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, sejak bulan lalu terjadi peningkatan, hal tersebut menandakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes)


Oleh sebab itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, MH kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Sumbar agar terus mengikuti prokes dalam kesehariannya. 


Kapolda memerintahkan kepada para Kapolres di jajarannya untuk selalu aktif dalam memberikan imbauan tersebut. Diantaranya, dengan memasang spanduk ataupun sticker yang di pasang pada tempat-tempat keramaian sehingga masyarakat dapat mematuhinya. 


"Sesuai perintah bapak Kapolda, nanti di seluruh tempat di wilayah Polres akan di pasang imbauan taat protokol kesehatan," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Kamis (27/5) di Polda Sumbar. 


Kalimat himbauan untuk taat protokol kesehatan ini kata Kabid Humas, nantinya akan dipasang di tempat publik, seperti rumah makan, tempat rekreasi, tempat ibadah dan tempat yang dianggap ramai berkumpulnya masyarakat. 


Berikut bunyi kalimat himbauan tersebut :


1. Selamatkan Jiwamu dan Keluargamu dengan Gunakan Masker dan Protokol Kesehatan.


2. Tidak Pakai Maskar Sama Saja Kamu Membunuh Keluargamu.


3. Takutlah Atas Hisab Karena Terjangkit dan Meninggalnya Orang Lain Karena Ketidakmauanmu Gunakan Masker dan Protokol Kesehatan.(*)


YOGYAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gratis yang difasilitasi Dewan Pers di seluruh Indonesia, akhirnya akan sampai juga di Provinsi Gorontalo, 9-10 Juli 2021. 


Kepercayaan Dewan Pers kepada UPN Veteran Yogyakarta itu sesuai dengan Keputusan Dewan Pers bernomor : 56/DP/K/I/2021 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh di Jakarta pada 25 Januari 2021.


Di provinsi ini, Dewan Pers memberi kepercayaan kepada Lembaga Uji UKW UPN Veteran Yogyakarta, setelah sukses menggelar UKW gratis di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepri, 19-20 Maret 2021 lalu. Dan saat ini sedang mempersiapkan UKW Gratis difasilitas Dewan Pers di Palembang, 25-26 Juni 2021 mendatang.


UKW gratis yang akan digelar di Kota Gorontalo itu terbuka untuk semua wartawan Provinsi Gorontalo dari mulai jenjang Muda, Madya dan Utama. Tapi, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Dewan Pers. 


Sama dengan di Kepri dan Palembang, jumlah peserta UKW Gratis yang diberi kesempatan sebanyak 54 orang (9 kelompok). Semua pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Google Form dengan mengakses tautan berikut : https://tiny.one/ukwgorontalo

"Alhamdulillah, UPN Veteran Yogyakarta mendapat kepercayaan dari Dewan Pers untuk menguji wartawan Gorontalo, rencananya akan digelar di Kota Gorontalo 9-10 Juli," ujar Direktur LPKW UPN Veteran Yogyakarta, Susilastuti DN, Jum'at, 28 Mei 2021. 


Semua calon peserta UKW gratis, lanjut Susilastuti, wajib mengisi formulir pendaftaran, biodata, scan KTP, surat pernyataan bermeterai Rp 10.000 tidak menjadi pengurus partai politik, SK Kemenkumham perusahaan dan akta pendirian perusahaan atau bukti verifikasi Dewan Pers. 


Kemudian, pas foto formal ukuran 3x4 berwarna 4 lembar, mengirimkan contoh karya yang pernah diterbitkan, kartu wartawan Muda, Madya atau Utama dan sertifikat UKW untuk peserta yang akan naik ke jenjang dan menyerahkan surat tugas mengikuti UKW dari perusahaan tempatnya bekerja. 


"Ketentuannya yang akan naik ke jenjang Madya harus telah tiga tahun memegang kartu Muda dihitung dari tanggal dikeluarkannya kartu Muda. Sedangkan yang akan naik ke jenjang Utama harus telah dua tahun sejak memegang kartu Madya, dihitung sejak tanggal dikeluarkannya kartu Madya," papar Susilastuti DN yang juga sebagai Dewan Redaksi Majalah Suara Aisyiyah Yogyakarta itu. 


Pendaftaran peserta UKW Gratis di Gorontalo ini akan ditutup pada Senin, 14 Juni 2021. Untuk keterangan lebih lanjut, konfirmasi : Nurgianti +62 857-2933-2724 atau Sika +62 856-4228-2345.**


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan kunjungan kerjanya ke beberapa daerah. Kali ini mengunjungi personel yang bertugas di Satgas Madago Raya, Sulawesi Tengah (Sulteng). 


Kunjungan dua jenderal tersebut memberikan pengarahan sekaligus motivasi kepada seluruh personel TNI-Polri yang terus berjuang melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.


Dalam pengarahan dan motivasinya, Sigit menekankan kepada seluruh perosnel untuk terus melakukan penegakan hukum kepada anggota MIT yang tersisa sembilan orang. Menurutnya, negara tidak akan kalah dengan kelompok terorisme.


"Negara tidak boleh kalah dari kelompok terorisme, tidak ada tempat bagi kelompok terorisme," kata Sigit dalam pengarahannya, Jumat (28/5).


Sigit memastikan kehadiran Satgas Madago Raya bertujuan untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Hal itu juga memerlukan peningkatan peran serta dari seluruh elemen masyarakat khususnya di Sulteng. 


Operasi Madago Raya ini sendiri sudah merupakan tahap yang II sejak 1 April hingga 30 Juni 2021. Adapun personel TNI-Polri yang dilibatkan sebanyak 808.


"Optimalkan peran setiap unit tugas, tingkatkan soliditas dan sinergitas pada masing-masinh unit satgas dan hilangkan ego sektoral antar satgas," tegas Sigit.


Sigit menegaskan, apabila dalam penegakan hukum terhadap kelompok MIT mengalami kendala dari segi peralatan maupun personel, harus dikomunikasikan agar dapat segera diatasi. 


"Jumlah personil dan peralatan yang kurang agar diajukan kekurangannya," ujar Sigit.


Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada seluruh personel di Satgas Madago Raya yang terus berjuang melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT, meskipun mengalami beberapa tantangan seperti cuaca dan lokasi geografis.


Hadi juga mengingatkan untuk seluruh personel terus meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberangus jaringan terorisme. Selain itu, Ia meminta untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas sesama aparat.


"Saat ini kita sedang melaks operasi secara gabungan, maka pesan saya satu, oleh karena itu kita harus melepaskan ego sektoral karena bukan rangka pertandingan tetapi bersatu memumpas 9 teroris ini. Kedua, komunikasi yang baik, koordinasi dan kolaborasi yang baik," tutup Hadi. (bhps)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Papua, Kamis, 27 Mei 2021.



Dikesempatan itu, Kapolri mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI- Polri serta masyarakat yang turut serta menjaga keamanan Bumi Cendrawasih.

"Tujuan kunjungan saya dengan Panglima ke Papua untuk melihat langsung situasi keamanan. Berdasarkan kalender kamtibmas ada beberapa agenda penting yang dilaksanakan di Papua seperti PON ke XX dan Papernas XVI 2021 sebagainya yang membutuhkan situasi kamtibmas yang aman juga nyaman," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (27/5/2021).


Terkait agenda PON dan Peparnas, Sigit mengaku dirinya dan Panglima TNI telah menyiapkan strategi pengamanan dengan melibatkan stakeholders lainnya seperti Pemprov, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat.


Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang fokus dalam pembangunan Papua, baik infrastruktur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.


"Bapak presiden telah memberikan perhatian khusus kepada Papua agar melakukan percepatan pembangunan seperti daerah-daerah lainnya," ungkapnya.


Upaya ini, lanjut dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.


Mantan Kapolda Banten ini pun menbeberkan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah yakni beberapa pembangunan jembatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI dan Papua Nugini, Bandara, Pelabuhan dan Pasar.


Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan dilanjutkan yakni Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua Barat dan Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke dengan panjang 4.330,07 KM.


Kemudian pembangunan Palapa Ring yang menjangkau 51 Kabupaten/Kota, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, pembangunan jalan perbatasan RI-Papua Nugini, Pembangunan Stadion Lukas Enembe dan lainnya.


Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membangun SDM unggul Papua yakni dari segi ekonomi dilakukan pendampingan terhadap UMKM, pengembangan masyarakat berbasis desa, pembangunan bibit babi unggul melalui inseminasi buatan.


Dari segi pendidikan, pemerintah membangun rumah untuk guru, asrama untuk pelajar dan mahasiswa serta memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur sekolah.


Dari segi kesehatan, membangun gedung poliklinik di RSUD Jayapura, program pengobatan gratis dan pelayanan pengendalian penyakit malaria.


"Pembangunan yang sedang berjalan ini harus didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tentunya menjadi tanggungjawab seluruh pihak dan masyarakat Papua," ungkap jenderal bintang empat ini. 


Menurut Sigit, saat ini ada beberapa permasalahan yang membuat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua terhambat. Salah satunya adalah belum tersosialisasi upaya pemerintah tersebut.


"Berkaitan dengan itu Bapak Presiden berharap agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui tatap muka dan dialog dengan memperhatikan adat istiadat, serta frekuensi yang sama sehingga menjadi dasar dalam membangun Papua," ucapnya.


Oleh karena itu, Sigit mengaku dirinya bersama Panglima TNI saat ini datang langsung untuk melakukan tatap muka dan dialog bersama tokoh agama, adat dan masyakarat guna mendapat dukungan dan masukan untuk menyelesaikan segala permasalahan.


"Harapan saya dengan adanya dialog ini, masyarakat Papua dapat berperan aktif dan secara bersama-sama menjaga stabilitas keamanan untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul, serta mampu mengelola sumber daya alam secara maksimal sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat Papua," tutup mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini.


(bhps)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F