-->

June 2021

SULTENG - MEDIAPORTALANDA - Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kondisi ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi global. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menyelesaikan persoalan ekonomi nasional, maka caranya adalah dengan menekan angka Covid-19 hingga sepenuhnya hilang dari Indonesia.


"Kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana Covid ini dikurangi, ditekan agar hilang dari Bumi Pertiwi ini," ujar Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021 yang digelar di halaman Masjid Al-Alam, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 30 Juni 2021.

Menurut Presiden, jika dilihat secara detail maka kenaikan kasus Covid-19 selalu memiliki pengaruh pada Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Ketika pembatasan secara ketat dilakukan sehingga mobilitas masyarakat turun, maka kasus Covid-19 pun ikut turun yang berdampak pada naiknya angka IKK.


Kenaikan kasus Covid-19 juga turut memengaruhi Indeks Penjualan Ritel di mana hal ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Thailand. Sementara itu, dari indikator perekonomian lainnya seperti Purchasing Manager Index untuk manufaktur, Kepala Negara sendiri melihat ada geliat optimisme dari para pelaku usaha. 


"Kalau melihat angka-angka, misalnya Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ," jelasnya.


Dari sisi suplai juga sama, di mana produksi mulai menggeliat. Ekspor juga tumbuh 58 persen yang dibarengi dengan tumbuhnya impor bahan baku sebesar 79 persen. Sementara impor barang modal tumbuh 35 persen.


"Konsumsi listrik untuk industri juga tumbuh 28 persen. Ini optimisme ada, tetapi _problem_-nya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi, dan kita selesaikan," imbuhnya.


Dari sisi permintaan atau _demand_, optimisme juga terlihat tumbuh di mana konsumsi terus menguat. Salah satu indikatornya, Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari berada pada angka 85 persen, sekarang sudah mencapai 104,4 persen. Demikian halnya dengan mobilitas bulanan yang naik dari minus dua persen di bulan Februari, sekarang sudah berada di angka 5,2 persen.


"Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Ini angka-angka yang menurut saya sangat fantastis kenaikannya," jelasnya.


Melihat situasi-situasi yang telah dipaparkan tersebut, Presiden memandang bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro darurat harus dilakukan untuk menekan angka Covid-19 sebanyak-banyaknya sehingga persoalan ekonomi bisa diselesaikan. Presiden optimistis bahwa angka pertumbuhan ekonomi nasional bisa tumbuh positif di kuartal kedua tahun 2021.


"Sekali lagi, seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh insyaallah kurang lebih 7 persen," tandasnya.**



Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Bahan baku vaksin Covid-19 dari Sinovac kembali tiba di Indonesia pada Rabu, 30 Juni 2021, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Pada kedatangan vaksin ke-18 ini, pemerintah mendapatkan 14 juta dosis bahan baku vaksin yang nantinya akan terlebih dahulu diolah oleh Bio Farma menjadi siap pakai.


"Pada hari ini kembali kita kedatangan 14 juta dosis vaksin dari Sinovac dalam bentuk bahan baku," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya secara virtual bersamaan dengan kedatangan vaksin.

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan segera mendatangkan pasokan vaksin lainnya dari berbagai skema pengadaan. Dengan tambahan vaksin tersebut, pemerintah berharap agar di akhir tahun ini sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia telah memperoleh vaksin setidaknya untuk satu dosis suntikan.


"Ini ada lagi donasi vaksin gratis dari Covax/GAVI, kita juga bulan ini akan masuk dari AstraZeneca, bulan Agustus nanti akan masuk dari Pfizer sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi lebih banyak dan kita akan mempercepat program vaksinasi di Indonesia," kata Budi.


Meski demikian, Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa meski telah memperoleh suntikan dosis vaksin, seluruh warga tetap harus berdisiplin untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Vaksin memang akan membuat tubuh relatif lebih tahan terhadap serangan virus, dalam hal ini virus korona. Namun, hal itu tidak menjadikan seseorang kebal terhadap infeksi virus sehingga masih dapat tetap tertular dan bahkan menularan.


"Orang yang divaksin masih bisa terkena virus Covid-19, tetapi yang tadinya penyakitnya berat akan menjadi ringan, orang yang harusnya sakitnya ringan dia akan menjadi tanpa gejala. Kita masih bisa tertular, yang paling bahaya kita masih bisa menularkan," ucapnya.


Oleh karena itu, Budi mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah apabila tidak ada suatu keperluan yang mendesak dalam rangka memutus penyebaran mata rantai penularan Covid-19. Beragam upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi di Indonesia tentu membutuhkan dukungan dari seluruh rakyat.


"Sekarang tolong bantu kami dengan cara, kalau tidak ada kegiatan, tinggal di rumah supaya kita bisa mengurangi laju penularan ini, melindungi diri kita sendiri, juga melindungi tetangga kita dan seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. **


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

 SULTENG - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo mengajak segenap pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap target pemberian satu juta vaksin per hari di bulan Juli. Kerja sama semua pihak juga dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.



Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan selepas meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Rabu, 30 Juni 2021.

"Kita memang harus mengejar target untuk bulan Juli satu juta per hari dan nanti bulan Agustus menjadi dua juta per hari. Semua kabupaten harus memberikan dukungan dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya sehingga target itu bisa kita lampaui karena kita memang harus mengejar angka-angka yang sudah kita kalkulasi," ucap Presiden.


Dalam acara vaksinasi tersebut, sedikitnya 1.400 masyarakat umum dan pelaku UMKM mendapatkan suntikan vaksin CoronaVac dari Sinovac. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, vaksinasi massal juga dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.


Presiden pun berdialog melalui konferensi video dengan perwakilan sembilan kabupaten dan kota tersebut. Dalam dialog tersebut, Presiden mengapresiasi kecepatan pemerintah daerah dalam melakukan vaksinasi di daerah masing-masing.


"Total target kita 43 ribu, Pak Presiden. Sampai hari ini sudah 47 persen dari target yang divaksin," ujar perwakilan dari Kabupaten Konawe Selatan melaporkan kepada Presiden.


"Sudah 47 persen, sudah banyak sekali. Silahkan diteruskan, dirampungkan, biar cepat membangun kekebalan komunal," timpal Presiden. 


Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendukung program vaksinasi nasional dan meminta agar program tersebut terus dilanjutkan.


"Terima kasih semuanya. Silakan dilanjutkan agar target yang sudah diberikan semuanya bisa tercapai," tandasnya.


Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abunawas, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani.


 

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Sumatera Barat kembali mengungkap kasus narkotika di wilayah hukumnya. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik saat menggelar jumpa pers, Rabu (30/6) di Mapolda Sumbar.

Sementara, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Roedy Yoelianto, S.Ik. MH menyampaikan, dari pengungkapan tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan 20 ribu orang dari bahaya narkoba. 


Roedy Yoelianto, menerangkan kasus tersebut berawal petugas Ditresnarkoba menerima informasi terkait akan masuknya barang haram tersebut ke wilayah sumbar, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka berinisial MAK (30) dan IM (31) warga Pekanbaru dengan dibantu oleh anggota Satlantas Polres Padang Pariaman.


Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 1.998,03 gram, 2 Unit HP dan kendaraan yang digunukan tersangka.


"Dari penangkapan ini, kita berhasil menyelematkan sekitar 20 ribu orang dari bahaya narkoba," sebutnya.


Selain itu, pihaknya juga berhasil mengungkap dua kasus sebelumnya dalam bulan yang sama. Pertama hari Selasa 15 Juni 2021 dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 10 Paket besar di pinggir jalan depan Mushalla Al-Fallah Jorong Parit Nagari Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.


"Tersangka yakni AP (36) warga Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Pasaman Barat," jelasnya.  


Sementara, kasus yang kedua yaitu penyalahgunaan narkotika jenis ganja, Selasa 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib dikawasan Air Pacah Kota Padang dengan tersangka ET (38) dan R (35). Dari kedua tersangka ini, petugas menyita 3 paket narkotika jenis ganja, 2 Handphone dan 1 unit sepeda motor.


Kombes Roedy menuturkan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota dilapangan, yang berawal dari pengaduan dari masyarakat melalui fitur pengaduaan online di website Ditresnarkoba.


"Kami dari jajaran Ditresnarkoba Polda Sumbar memiliki website yang didalamnya terdapat fitur pengaduan online, silahkan kunjungi websitenya," tuturnya.


Ditambahkan, saat ini pihaknya memiliki wadah untuk menampung pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba, silahkan sampaikan informasi tanpa perlu datang dan tanpa menyebutkan tentang identitas.


Dalam kasus yang dilakukan oleh tersangka AP ini, diterapkan pasal 114 ayat (2) subsider pasal 111 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun paling lama 20 tahun, untuk tersangka ET dan R diterapkan pasal yang sama, sementara untuk tersangka MAK dan IM diterapkan pasal 114 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.


(bhps)



Pengerjaan trotoar proyek peningkatan permukiman kumuh di Seberang Padang.

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus berupaya  mewujudkan lingkungan permukiman yang baik serta berkualitas. 

Pembatas sungai yang sedang dikerjakan.

Salah satunya melalui program Peningkatan Permukiman (PKP) Kumuh Skala Kawasan. Program strategis ini menyasar kawasan kumuh perkotaan yang bertujuan mendukung peningkatan akses pada infrastruktur dan pelayanan dasar kawasan tersebut.


Pengerjaan trotoar merupakan salah satu peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dedy Aulia Pratama, saat ini ada 5 program PKP di Sumatra Barat (Barat), yaitu:

1.      Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Padang Panjang Kawasan Tepi Air.

2.      Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Solok Kawasan Permukiman Pusat Kota.

3.      Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Bukittinggi Kawasan Aur Tajungkang Tangah Sawah-Pakan Kurai.

  4.      Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Padang Kawasan Batang.

5.      Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah.

Ia mengungkapkan kegiatan PPK ini dilaksanakan dengan anggaran melalui bantuan Islamic Development Bank (IsDB). 

“Karena dana yang digunakan merupakan bantuan Islamic Development Bank (IsDB), sehingga dananya tidak kena recofusing Covid 19. Karena itu program berjalan lancar dan tidak tertunda sebagaimana proyek  lainnya,” terang Dedy.

Taman juga merupakan salah satu peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Dijelaskannya, program ini dimulai dari pemerintah daerah mengusulkan lokasi yang akan dikerjakan. Kemudian usulan daerah dibahas bersama dengan Technical Management Consultant (TMC) serta Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) dan diusulkan untuk disetujui oleh donor (IsDB).

Sedangkan dalam pelaksanaan fisik tetap diawasi oleh TMC agar kesesuaian standar teknis dilaksanakan oleh pihak pelaksana pekerjaan.

“Sejauh ini pekerjaan di lapangan terus berjalan dengan baik dan diharapkan selesai tepat waktu,” kata Dedy.(adv/ar


JAKARTA – MEDIAPORTALANDA - Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menghukum terdakwa Suradi Gunadi dengan pidana penjara selama 2 tahun terkait kasus penipuan terhadap PT Global Mitra Teknologi (PT GMT). Terdakwa Suradi Gunadi tadinya lolos dari jeratan hukum setelah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana penipuan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor: 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 20 Februari 2020. 

 


Majelis hakim di PN Jakarta Pusat hanya memutuskan terdakwa Suradi terbukti memiliki tunggakan pembayaran atas pembelian Proyektor Merek Epson, LG, dan Sony kepada pihak PT GMT sebesar kurang lebih 12 milyar rupiah.  

 

Atas putusan tersebut JPU mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Maret 2020, kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 Majelis Hakim MA memutus perkara Nomor: 527 K/PID/2020 dengan putusan membatalkan Putusan PN Jakpus Nomor : 1270/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2020 dan menyatakan terdakwa Suradi Gunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun. Dan saat ini terpidana Suradi Gunadi sudah ditahan di Rutan Salemba sejak tanggal 16 Juni 2021. 

 

Menanggapi putusan tersebut, Hoky mengaku prihatin atas hukuman yang harus dijalani Suradi, namun pihaknya berterima kasih kepada majelis hakim MA karena hukum akhirnya bisa ditegakan dan keadilan bisa diterimanya. Dia juga mengatakan, sejak awal dirinya bersama dengan beberapa pihak dari PT GMT di antaranya Sarki Gunawan dan Ali Said Mahanes sudah berupaya menempuh penyelesaian masalah ini secara kekeluargaan dengan cara menemui Suradi Gunadi beberapa kali di Surabaya. Namun, dikatakan Hoky, upaya tersebut gagal karena Suradi tidak memiliki itikad baik dan malah memilih melayangkan gugatan terhadap pihak PT GMT di PN Jakpus hingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perkara No. 499/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, dan perkara No. 317/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst serta perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst.

 

“Kami menghadapi gugatannya tidak menggunakan jasa pengacara sama sekali karena kami yakin berada pada pihak yang benar.  Buktinya kami menang dan gugatan Suradi tidak dapat diterima oleh Hakim di PN Jakpus meskipun mereka menggunakan 6 (enam) orang pengacara dan 4 (empat) orang pengacara turun dalam persidangannya,” ungkap Hoky melalui press release yang dikirim ke redaksi, Minggu (27/6/2021).

 

Hoky pun menceritakan kronologis perjalanan kasus yang dilaporkannya sejak 15 Maret 2018, dimana pada tanggal 23 Oktober  2018 Suradi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan di Rutan Salemba Jakarta. Dan anehnya, bukannya jerah, Suradi malah diduga membuat laporan palsu di Polda Jatim pada tanggal 28 September 2019 untuk mengkriminalisasi pihak PT GMT. “Kami tentunya melakukan perlawanan dengan melayangkan surat kepada pihak Polda Jatim tentang dugaan laporan palsu tersebut,” ujarnya.

 

Tak berhenti sampai di situ, dikatakan Hoky, Suradi terus berupaya menciptakan pencitraan negatif terhadap pihaknya selaku pimpinan PT GMT melalui media online di Jawa Timur. “Pemberitaan media tersebut sangat merugikan kami sehingga kami membuat permintaan hak jawab. Namun berita yang memuat hak jawab kami hingga kini tidak bisa akses dan diduga sudah dihapus sedangkan berita yang direkayasa oleh Suradi masih bisa diakses di media tersebut,” ungkapnya. 

 

Sementara itu, terkait penyelesaian tunggakan yang harus dibayarkan Suradi, pihak PT GMT sudah berusaha melalukan upaya jalan damai melalui pihak keluarga Suradi Gunadi. Namun pihak Suradi Gunadi tidak mau memenuhi kewajibannya dan malah melakukan upaya hukum banding atas perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, padahal pada saat sidang tidak mampu membuktikan gugatannya, serta tidak mampu menghadirkan satu orang saksipun, sedangkan dari pihak PT GMT menghadirkan hingga 10 (sepuluh) orang saksi, dengan 2 (dua) orang saksi diantaranya adalah dari Pihak Master Dealer yang telah dengan jelas menyatakan tidak mungkin pihak Suradi Gunadi sebagai pihak Master Dealer bisa mempunyai kelebihan pembayaran terhadap pihak Distributor.

 

Penyelesaian kasus penipuan ini sepertinya telah memasuki babak baru setelah perkara pidana sebelumnya telah inkrah dan terdakwa Suradi terbukti melakukan tindakan pidana penipuan dan dihukum 2 tahun penjara untuk perbuatan penggelapan tahun 2016 hingga tahun 2017, dimana justru pada saat proses sidang gugatan perkara perdata terungkap fakta tentang sesungguhnya Suradi Gunadi diduga melakukan perbuatannya sejak sejak tahun 2012 hingga tahun 2017, bukan hanya pada tahun 2016 hingga tahun 2017 saja.

 

Oleh sebab itu, pihak Hoky selaku pimpinan PT GMT kemudian kembali melayangkan laporan polisi dengan nomor: LP/3.052/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ, Tanggal 30 Mei 2020 terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Suradi Gunadi dan kawan-kawan.

 

Sampai berita ini diturunkan, Suradi Gunadi selaku terpidana dan sekaligus selaku terlapor kasus penipuan tidak bisa ditemui di Rutan Salemba karena alasan protokol kesehatan dan pihak Rutan belum mengijinkan yang bersangkutan ditemui atau dikunjungi wartawan. 

 

Sebelumnya dalam sidang gugatan Suradi Gunadi perkara No. 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst menjadi terungkap, modus operandi Suradi melakukan penipuan dan atau pengelapan dan atau tindak pidana pencucian uang adalah Suradi menggunakan nomer rekening atas nama dirinya dan CV. Cahaya Gemilang. Dimana Suradi bertransaksi dengan pihak PT GMT maupun dengan pihak lain mengunakan nama-nama keluarga dan kerabatnya antara lain dengan inisial LWO, DS, NVW, SG dan MG diduga untuk melarikan atau menggelapkan ataupun pencucian uang perusahaan PT GMT. (***)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Nama Indonesia kembali harum di kancah olahraga setelah petenis Aldila Sutjiadi yang berhasil menjadi juara ganda putri turnamen ITF World Tennis Tour W60 yang digelar di Charleston, Amerika Serikat, Sabtu (26/6/) waktu setempat. 


Aldila yang berpasangan dengan petenis asal Hungaria, Fani Stollar, berhasil menundukkan ganda putri tuan rumah. Keduanya menang mudah atas Rasheeda McAdoo/Peyton Stearns dengan skor 6-0 dan 6-4. 

Aldila yang menjadi unggulan teratas dalam turnamen ini merasa senang. Apalagi, dirinya dan Fani tampil sempurna dengan tidak pernah kalah satu set pun selama turnamen. 


“Tentu saja senang karena ini adalah gelar pertama di level ITF W60," ucap Aldila dalam keterangan yang diterima redaksi. 


Atas kemenangan ini, Aldila/Fani berhak mendapat hadiah total 60.000 dolar AS atau sekitar Rp 870 juta. Selain itu, peringkat Aldila juga naik ke peringkat 146 WTA Doubles setelah mendapat tambahan 80 poin. 


Aldila yang pada SEA Games 2019 meraih 2 emas berencana mengikuti sejumlah turnamen baik UTR, ITF maupun WTA. Dia berharap bisa terus menjaga konsistensi dan lolos ke turnamen yang lebih tinggi. 


"Semoga dengan peringkat baru bisa lolos turnamen yang lebih tinggi levelnya," tutupnya. 


Sementara Ketua Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (Pelti), Rildo Ananda Anwar, mengatakan, prestasi yang kembali dicatat Aldila ini sungguh membanggakan dan membuat harum nama Indonesia. 


"Aldila merupakan salah satu petenis andalan yang kita miliki. Prestasinya ini mengharumkan nama Indonesia," ujarnya. 


Rildo menambahkan, Aldila sudah berada di Amerika selama tiga bulan sebelum bertanding di ajang World Tennis Tour W60. Dia berharap Aldila akan tetap bertahan di Amerika Serikat untuk beberapa waktu lagi dan mengikuti berbagai turnamen di sana. 


"Penting bagi Aldila untuk memperbaiki catatan dan point yang dimilikinya dengan mengikuti turnamen-turnamen di Amerika Serikat," ujar Rildo. []

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah menargetkan penyuntikan dua juta dosis vaksin pada bulan Agustus untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk turut menyukseskan program vaksinasi yang dibarengi dengan menjaga kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. 


"Saya titip kepada jajaran TNI dan Polri, Kodam, Polda, agar bersama-sama dengan pemerintah daerah ikut mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya memakai masker, utamanya menjaga jarak. Tindakan lapangan, langkah-langkah lapangan dalam rangka kedisiplinan ini sangat penting," ujar Presiden dalam keterangan pers usai peninjauan vaksinasi massal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 26 Juni 2021.

Vaksinasi massal yang dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno sendiri menyasar sedikitnya 8 ribu masyarakat umum. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, vaksinasi juga diselenggarakan secara serentak di 14 Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia.


"Hari ini bersyukur kita bisa melaksanakan vaksinasi massal di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Memang target hari ini adalah satu juta vaksin untuk rakyat yang kita harapkan nanti akan terus menuju di bulan Juli dan di bulan Agustus target kita nanti dua juta vaksin," ungkapnya.


"Hari ini saya di GBK, saya nggak tahu berapa ribu yang ada di belakang saya, tetapi ini menunjukkan antusias masyarakat untuk sehat, untuk berbondong-bondong divaksin, mau divaksin," imbuhnya.


Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang dengan perwakilan dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam IX/Udayana yang ditinjau melalui konferensi video di lokasi tersebut. Saat berdialog, Presiden Jokowi menanyakan kesanggupan Pangdam Brawijaya untuk menggandakan alokasi vaksin menjadi dua kali lipat sehingga target jumlah vaksinasi pada bulan Juli dan Agustus dapat tercapai. 


"Pak Pangdam, ini kan 209 ribu. Kalau saya siapkan vaksin 400 ribu sanggup nggak menghabiskan?" tanya Presiden.

 

"Sanggup, Bapak. Siap, kami menunggu tambahan vaksin untuk Jawa Timur. Kami akan laksanakan secepat mungkin sehingga target dari pemerintah satu juta dan dua juta vaksin bisa segera terealisasi," tegas Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.


Sementara itu, Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dalam laporannya meminta tambahan vaksin untuk masyarakat di wilayahnya yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden pun berupaya untuk segera menambah suplai vaksin ke daerah tersebut.


"Nanti untuk urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima, ke Kapolri, dan juga utamanya yang punya vaksin Menteri Kesehatan, agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah," jelas Presiden.


Di penghujung dialog, Presiden Jokowi kembali mengimbau pemerintah daerah yang didukung oleh jajaran TNI dan Polri agar dapat selalu mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di masyarakat dalam segala kegiatan yang dilakukan di lapangan. 


"Sekali lagi saya ingin menekankan agar tindakan-tindakan lapangan, langkah-langkah di lapangan, mengontrol, mengecek semua yang berkaitan dengan Covid ini dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota, dan didukung oleh jajaran TNI dan Polri dalam rangka mendisiplinkan masyarakat utamanya terhadap protokol kesehatan," tandas Presiden.


Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Stadion Gelora Bung Karno antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. **



Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

 PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sejak pagi, Sabtu (26/6) lapangan Imam Bonjol dikunjungi sekitar seribuan warga Kota Padang. Kedatangan warga tersebut untuk mendapatkan vaksin Covid-19.


Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Danrem 032/WBR, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Syahrir, Wakapolda Sumbar dan Pejabat Utama Polda Sumbar juga terlihat hadir menyaksikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lapangan Imam Bonjol Padang. 

Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, pihaknya bersama jajaran Forkopimda menargetkan 25 ribu vaksinasi Covid-19 pada 19 Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Sumbar. "Satu hari ini saja, ada 124 titik di wilayah provinsi Sumatera Barat," katanya. 


Dirinya menambahkan, untuk percepatan vaksinasi Covid-19 ini, para Bhabinkamtibmas, Babinsa dan unsur pemerintahan Nagari digerakkan untuk bisa menyadarkan masyarakat agar di vaksin. 


"Kita lihat saja saat ini, begitu banyak animo (masyarakat) yang memang datang untuk di vaksin," bebernya. 


Selain di Padang, kegiatan vaksinasi Covid-19 massal ini diketahui juga dilakukan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Indonesia.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Saat ini masih terdapat penambahan kasus positif Covid-19, untuk menekan penyebarannya  Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Sumbar agar mengikuti vaksin Covid.


Ini yang disampaikan Kapolda Sumbar setelah melepas 5.000 paket bansos Polri berupa sembako untuk masyarakat yang membutuhkan Jumat (25/6) di halaman Mapolda Sumbar. 

"Saya minta masyarakat mendukung kegiatan ini (vaksin Covid-19). Tentunya Sumatera Barat bersama masyarakatnya sadar untuk menggunakan vaksin," ucapnya. 


Sebelumnya kata Kapolda, pihaknya melalui Biddokkes Polda Sumbar telah melakukan pelayanan dalam hal pemberian vaksin Covid-19 secara gratis untuk masyarakat.


"Vaksinasi massal juga telah dilakukan (Polda) seminggu ini," tuturnya. 


(bhps)

 JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Mabes Polri bakal menggelar vaksinasi Covid-19 massal serentak se-Indonesia dengan target 1 juta, pada esok hari Sabtu 26 Juni 2021. Kegiatan itu dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-75, pada 1 Juli. 


Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan, pelaksanaan vaksinasi tersebut bakal dilakukan di 34 Polda jajaran. Menurut Argo, hal ini merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari. 

"Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, jumlah vaksinatornya 54.482 dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (25/6).


Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini juga sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah Pandemi Covid-19. 


"Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju," ujar Argo.


Argo menyebut, dengan diselenggarakannya vaksinasi dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau Herd Immunity terhadap virus corona. 


Meski begitu, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari.


"Tentunya diharapkan tercapai Herd Immunity di lingkungan masyarakat," ujar Argo. 


Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 hand sanitizer. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021.


Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021. (bhps)

 JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di RW 01, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Jumat, 25 Juni 2021. Kehadiran Presiden ini tidak dijadwalkan dalam agenda resmi Presiden.


"Saya hadir dadakan ke sini ini di Kelurahan Rawasari, RW 01, Kecamatan Cempaka Putih. Jadi saya memang dadakan ke sini untuk memastikan PPKM mikro itu berjalan atau tidak berjalan. Tadi disampaikan oleh Bu RW dengan yakin berjalan, ya berjalan," ujar Presiden di lokasi seusai peninjauan.

Kepala Negara menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKM mikro ini diharapkan bisa dilaksanakan secara efektif tidak hanya di tempat yang ditinjau, tetapi di semua wilayah terkecil di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden meminta agar para kepala daerah dibantu unsur TNI dan Polri di daerah turut membantu pelaksanaan PPKM mikro di wilayah terkecil.


"Saya minta betul gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh Pangdam, Kapolda, di tingkat lebih bawah Danrem, Dandim, Kapolres menggerakkan Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk mendampingi pemda, mendampingi kelurahan, mendampingi RW, dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro," tegasnya. 


"Karena yang diperlukan sekarang ini adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan. Percuma kita membuat sebuah kebijakan, _policy_, tetapi di bawah tidak berjalan," lanjutnya.


Dalam peninjauan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setibanya di lokasi, Presiden langsung berdialog dengan Lurah Rawasari, Muhammad Arief Biki, dan Ketua RW 01.


Lurah Rawasari melaporkan bahwa PPKM mikro di wilayahnya telah berjalan dengan efektif. Pengetatan implementasi PPKM mikro di wilayah Kelurahan Rawasari antara lain dilakukan dengan memberlakukan _one gate system_ terkait akses keluar masuk wilayah tersebut dan memberikan dukungan bagi warga setempat yang melakukan isolasi mandiri.


"Bagi warga yang isolasi mandiri di-_support_ oleh warga kami. Kebutuhan pokoknya kami penuhi Pak, berupa makannya. Kami juga dari Pemprov DKI di sini memberikan support berupa bahan pangan yang kami peroleh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta," ujar Lurah Rawasari.


Setelah meninjau pelaksanaan PPKM mikro tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan harapannya agar hal serupa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi.


"Saya senang datang mendadak seperti ini, juga saya lihat Bu RW kelihatan cara menjawabnya kelihatan siap. Pak Lurah juga saya lihat. Ini yang kita harapkan di semua provinsi juga berjalan seperti ini sehingga keyakinan itulah yang akan kita pakai dalam rangka kebijakan-kebijakan selanjutnya," tandasnya. **


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 75 tahun 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar bakti sosial untuk masyarakat berupa bansos Polri secara serentak di seluruh Polda yang ada di Indonesia. 


Untuk di Polda Sumbar, bansos yang disalurkan sebanyak 5.000 paket yang nantinya disebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui Polri dan TNI.


Pelepasan ribuan paket bansos ini dilepas oleh Wagub Sumbar Audy Joinaldy bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Forkopimda Sumbar, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik dan Pejabat Utama Polda Sumbar, Jumat (25/6) di lapangan Polda Sumbar. 

Awalnya, secara simbolis Kapolda beserta Forkopimda Sumbar menyerahkan bansos Polri ini kepada perwakilan masyarakat warga Kota Padang. 


Kapolda mengatakan, bansos Polri yang diberikan kepada masyarakat ini berupa kebutuhan pokok (sembako).


"Untuk berbagi kepada meraka (masyarakat) yang terdampak Covid-19. Dan tentunya kegiatannya juga yang berdampak ekonomi dimana kita juga harus ikut membantu tumbuhnya perekonomian masyarakat," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.


Untuk saat ini pemberian bantuan tersebut 5.000 paket, namun kata Kapolda, pihaknya masih terus memberikan tambahan jumlah paket bansos tersebut kepada masyarakat. "Insya Allah bertambah terus ya, kita kumpulkan dari mereka-mereka yang ikut bersimpati untuk kita salurkan," ujarnya.


"Semoga bisa membantu saudara kita, kaum dhuafa, yatim piatu dan mereka yang membutuhkan," pungkas Kapolda Sumbar menambahkan.


(bhps)

BUKITTINGGI - MEDIAPORTALANDA - 25 Juni 2021 - Ketersediaan air yang memadai merupakan salah satu program dasar pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini mendorong Perumda Air Minum Kota Padang untuk berinovasi dalam mengadakan fasilitas pendukung ketersediaan air yang layak untuk berbagai kebutuhan pelanggan dan masyarakat.


Bertempat di Matur Room, Rocky Hotel Bukittinggi, pagi ini Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kuning, membuka Bimtek Operasional dan Pemeliharaan IPA bagi pegawai yang bertugas di beberapa IPA Perumda AM Kota Padang. Instalasi Pengolahan Air Perumda AM Kota Padang dalam pengoperasiannya telah didukung sistem operasi yang terkomputerisasi dengan hasil mutu yang memenuhi SNI. Pengoperasian SPAM ini juga didukung tenaga yang handal dan optimal.

Sebagai narasumber adalah Ibu Dessy Trianita, ST (Manager Perencanaan), dan Bapak Tomi Wirawan, ST (Manager Distribusi) dari Perumda AM Kota Padang.


Dalam sambutannya, Direktur Umum berharap dalam bimtek ini, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dari narasumber, namun dapat memberikan feedback atas materi yang telah dipaparkan oleh narasumber, fokus, lebih aktif bertanya dan berdiskusi terkait materi maupun kendala yang ditemui di lapangan.


Hal ini penting, agar semua petugas Instalasi Pengolahan Air benar-benar memahami dan mengerti tentang sistem pengolahan air. Pahami untuk kita semua di tempat tugas masing-masing, dan jangan lakukan pekerjaan itu hanya karena biasa, lakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan hal-hal baru yang dapat menjadikan kinerja lebih baik, karena semakin hari semakin besar tantangan dunia kerja. Hadapi setiap tantangan yang datang dimulai dari diri sendiri/personal sehingga jadi tim yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan dalam sistem penyediaan air minum.


Dengan bimtek ini, semoga hal yang menjadi kendala khususnya dibagian produksi, dengan wawasan yang telah dimiliki dapat diantisipasi dengan efektif dan efisien, agar visi perusahaan Handal Dalam Sistem dan Responsif Dalam Pelayanan Air Minum terwujud. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA  - Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Komitmen itu ditunjukkan dengan kembali diraihnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk LKPP tahun 2020.

Dalam sambutannya pada acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) II tahun 2020, serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2020, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 25 Juni 2021, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi kinerja BPK di tengah situasi sulit akibat pandemi.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu. Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Presiden.


Presiden berpandangan bahwa WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Opini WTP ini merupakan yang kelima yang diraih pemerintah pusat berturut-turut sejak tahun 2016. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir.


"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir karena kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," jelasnya.


Oleh karena itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan _counter cyclical_, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur.


"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," imbuhnya.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa pandemi belum berakhir dan harus terus diwaspadai. Situasi luar biasa yang dihadapi bangsa harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh semua pihak, baik di semua tataran lembaga negara dan di seluruh jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.


"Sejak pandemi muncul di tahun 2020, kita sudah melakukan langkah-langkah _extraordinary_, termasuk dengan perubahan APBN kita. _Refocusing_ dan realokasi anggaran di seluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3 persen selama tiga tahun. Pelebaran defisit harus kita lakukan mengingat kebutuhan belanja negara makin meningkat untuk penanganan kesehatan dan perekonomian pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," ungkapnya.


"Kita juga mendorong berbagai lembaga negara melakukan _sharing the pain_, menghadapi pandemi dengan semangat kebersamaan, menanggung beban bersama seperti _burden sharing_ yang dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia," lanjutnya.


Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah mampu menangani peningkatan belanja kesehatan sekaligus menjaga ekonomi Indonesia dari berbagai tekanan.


"Meskipun kita sempat mengalami kontraksi yang dalam di kuartal II tahun 2020 yaitu minus 5,32 persen. Tapi kuartal berikutnya kita melewati _rock bottom_, ekonomi Indonesia tumbuh membaik sampai kuartal I 2021 kita berada di minus 0,74 persen," tandasnya.


Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam laporannya merinci opini terhadap 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), yaitu 2 kementerian dan lembaga mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 84 LKKL dan LKBUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).


"Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujar Ketua BPK. **



Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Perwakilan dari Ninik Mamak, Pemuda dan Bundo Kanduang Lundar Nagari Panti Timur Pasaman mendatangi Mapolda Sumbar, Kamis (24/6). Kedatangan tokoh masyarakat tersebut disambut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik di ruang kerjanya. 


Kedatangan mereka agar polisi turun tangan terkait penolakan tambang batu silika di Jorong Lundar Jorong Lambak. Mereka menolak karena, takut kampung mereka kembali dilanda banjir bandang. 

Menurut salah seorang perwakilan saat memberikan keterangan yang diterima diruangan Kabid Humas Polda Sumbar, tuntutan mereka hanya satu, yakni tambang batu silika di Lundar dan Lambak, dikaji ulang. Sebab hampir seluruh warga di kampung tersebut menolak keberadaan tambang batu silika, karena berdampak terhadap rusaknya bukit dibagian atas kampung mereka. 


Apalagi perkampungan Lundar dan Lambak sudah tiga kali di landa banjir bandang. Selain itu keberadaan tambang juga sarat nuansa politis, sebab izin hanya di keluarkan Bupati setempat dan izin dari dinas SDM Sumbar yang dikeluarkan pada 2016 lalu. 


Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu mengatakan, laporan tokoh masyarakat asal Pasaman tersebut akan ditindaklanjuti. Ada dua tim dari Polda Sumbar yang akan turun langsung yakni Ditintelkam dan Ditreskrimsus Polda Sumbar. 


"Jika ditemukan menyalahi aturan atau adanya pembeking dalam tambang tersebut maka langsung ditindak sebab permasalahan tambang yang tidak jelas atau ilegal merupakan salah satu atensi dari Kapolda Sumbar untuk dilakukan penindakan," ujarnya.(bhps)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F