-->

Juli 2021

 JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat menarik untuk disimak. Pasalnya, Pengacara kondang Otto Hasibuan dan tim yang sarat pengalaman berhadapan dengan Soegiharto Santoso seorang diri selaku penggugat yang masih berstatus mahasiswa semester dua di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (STIH IBLAM) Jakarta. 



Sidang lanjutan perkara APKOMINDO tersebut dengan Hakim Ketua Tuty Haryati, SH., MH akan kembali digelar pada Rabu (28/07/2021) pekan depan. Dalam menghadapi sidang kali ini Hoky, sapaan akrab penggugat, selalu dibantu rekan sekampusnya Randi Eki Putra. 

Hoky nantinya bakal berhadapan dengan sejumlah pengacara senior dan berpengalaman dari kantor Otto Hasibuan & Associates, Advocates & Legal Consultants, diantaranya  Sordame Purba, SH dan Kartika Yustisia Utami, SH. 


Sengketa APKOMINDO ini berawal dari penyelenggaraan MUNASLUB APKOMINDO pada tanggal 02 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta dinilai tidak sah oleh Hoky selaku pihak penggugat karena dianggap melanggar peraturan organisasi. 


Dalam AD & ART APKOMINDO diatur tentang syarat penyelenggaraan MUNASLUB harus ada permintaan tertulis dari minimal 2/3 pengurus DPD Kota / Kabupaten dengan persetujuan tertulis minimal 2/3 anggotanya yang mempunyai hak suara. “Faktanya ketentuan ini tidak pernah ada sama sekali terkait permintaan tertulis untuk diadakan Munaslub,” ungkap Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia dan pemilik sejumlah perusahaan pers. 


Dalam gugatannya, dia mengatakan, untuk syarat utama penyelenggaraan MUNASLUB yang menindaklanjuti pembekuan kepengurusan DPP harus dilaksanakan oleh Dewan Pembina paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dikeluarkannya surat pembekuan. Namun Hoky mengatakan, faktanya bukti surat pembekuan ternyata dilakukan sejak 19 September 2011 sedangkan MUNASLUB APKOMINDO dilaksanakan 02 Februari 2015. “Kalau pun dipaksakan, itu tetap cacat hukum karena melanggar ketentuan dari AD & ART APKOMINDO,” tegas Hoky. 


“Saya juga sedang mengajukan permohonan melakukan inzage kepada Bapak Andi Zumar, SH., MH. selaku pihak PP  sebelum sidang tanggal 28 Juli 2021 yang akan datang, sebab saya yakin ada minimal 2 (dua) kesalahan data dalam daftar bukti yang dituliskaan oleh pihak pengacara Tergugat,” harap Hoky.


Ada fakta hukum yang menarik yang disertakan dalam bukti gugatan perkara dengan nomor 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst ini. Menurut Randi Eki Putra, saat mendampingi penggugat, dirinya melihat ada kejanggalan pada bukti P-127 terkait Kontra Memori Kasasi yang dibuat pengacara Otto Hasibuan dan rekannya selaku pengacara pihak tergugat. Dalam kontra memori kasasi itu, Otto menuliskan bahwa nama-nama pengurus terpilih Munaslub APKOMINDO 2015 adalah berbeda jauh dengan nama-nama pengurus terpilih yang dia juga tulis sendiri pada waktu menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tergugat pada perkara di PN JakPus ini. “Ini akan menjadi catatan penting bagi saya bila suatu saat menjadi pengacara agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara,” kata Randi. (*)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) H. Mahyeldi menerima audiensi Pengurus Daerah Perusahaan Air Minum (Perpamsi) Sumatera Barat terkait Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 perihal perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air (27/07/2021).


Dalam pertemuan tersebut Ketua PD. Perpamsi Sumbar Hendra Pebrizal menyampaikan maksud kedatangan mereka, selain itu ia juga menyampaikan beberapa perkembangan dan permasalahan yang dihadapi oleh PDAM di Sumatera Barat. 

Permasalah tersebut salah satunya masih banyak PDAM di Sumatera Barat yang belum melakukan penyesuaian tarif hingga mengakibatkan sulitnya PDAM tersebut untuk lebih berkembang.


Terkait Peraturan Mendagri No. 21 tahun 2020 dimana salah satu isinya yang menyebutkan bahwa tarif batas atas dan tarif batas bawah diberikan wewenangnya kepada Pemerintah Provinsi. Atas hal inilah PD. Perpamsi Sumbar memohon kepada Bapak Gubernur agar dapat memberikan arahan serta kebijakan terkait Permendagri No. 21 Tahun 2020 ini.


Dalam kesempatan ini juga Ketua PD. Perpamsi menyampaikan bahwasanya saat ini, layanan pelanggan sedikit terganggu akibat dampak dari musim kemarau, sehingga banyak sumber-sumber air mengalami kekeringan di beberapa PDAM Sumatera Barat salah satunya Kota Padang. Untuk itu, beliau menghimbau kepada pelanggan agar berhemat dalam pemakaian air. **

 SUMBAR - MEDIAPORTALANDA  - Disela padatnya jadwal kegiatan, Ketua PD. Perpamsi Sumbar Hendra Pebrizal didampingi oleh Direktur Utama PDAM Padang Panjang, Adrial Abubakar, membuka langsung Pelatihan Manajemen Air Minum Tingkat Muda Angkatan ke 2 di Batusangkar (27/7/2021).


Dalam sambutannya, Ketua menegaskan kepada semua peserta bahwa selama pelatihan berjalan tidak dibenarkan membuka masker dan harus menjalankan prokes dengan ketat. Tetap menjaga kondisi fisik agar terus fit, harus serius dan selalu hadir, karena materi yang disampaikan nara sumber saling berhubungan.

Tujuan pelatihan ini guna meningkatkan SDM di internal PDAM dan menyatukan cara berpikir dalam mengelola PDAM yang baik untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap teknis pekerjaan. Kesempatan mendapatkan materi yang berharga sangat kecil, apapun kesempatan yang ada, gunakan dengan maksimal. Dalam situasi covid ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan.


Gunakan dan jaga integritas agar manfaat dari pelatihan berlipat ganda. Selain itu, dalam pelatihan ini juga bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa, bahwa di PDAM  ini tidak hanya membahas soal air, tapi ada hal-hal luar biasa yang bakal didapat sebagai ilmu yang tidak didapatkan dipelatihan lain.


Semoga ilmu yang diperoleh nanti dapat bermanfaat untuk kemajuan PDAM di Sumatera Barat.

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang melalui komisi II melakukan kunjungan lapangan tentang program dan kontribusi perusahaan daerah bagi masyarakat terkait pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang ke Perumda Air Minum Kota Padang (16/7/21).


Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dan rombongan langsung disambut Direktur Utama, Hendra Pebrizal yang didampingi Direktur Umum, Afrizal Kuning serta Kepala Sekretariat, Mukhiyardi.

Selama masa PPKM darurat ini, Perumda AM Kota Padang turut serta membantu pemerintah dalam bentuk memberikan pengratisan pemakaian air di komplek khusus penanganan penderita covid di Perumahan Nelayan Koto Tangah. Selain itu, Perumda AM Kota Padang selalu memastikan semua Tedmon yang tersebar dipusat-pusat keramaian dan aktifitas publik selalu diisi air setiap harinya, guna memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar fasilitas tersebut.


Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri sangat berterimakasih kepada Perumda AM Kota Padang yang telah dulu peduli membantu pemerintah sejak pandemi ini terjadi di Kota Padang. Harapan ke depan semoga Perumda AM Kota Padang dapat lebih bersinergi lagi dengan Komisi II DPRD Kota Padang terkait kegiatan yang melibatkan masyarakat luas. **


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Walikota Padang, Hendri Septa, menyerahkan hewan sapi qurban secara simbolis kepada pengurus masjid dan mushalla yang berada disekitar sumber air Perumda Air Minum Kota Padang, Jumat (16/07/2021).


Penyerahan dilakukan di Halaman Kantor Pusat Perumda AM Kota Padang. Alhamdulillah tiap tahun selalu bertambah jumlah hewan qurban di Perumda AM Kota Padang.  Pada Idul Adha tahun ini, sebanyak 42 ekor sapi dan 30 ekor kambing siap dibagikan kepada masyarakat Kota Padang, tidak hanya untuk masyarakat yang berada di sekitar sumber air.


Dalam sambutannya, Walikota Padang mengatakan sangat bangga terhadap manajemen Perumda AM Kota Padang,  dan berterimakasih kepada jajaran Direksi yang selalu menghimbau kepada semua karyawan/ti untuk menyisihkan sebagain rezekinya untuk berqurban dan membantu masyarakat Kota Padang terutama dalam masa-masa sulit sejak pandemi ini melanda. Walikota juga berharap apa yg telah dilakukan oleh Perumda AM Kota Padang dapat dijadikan contoh bagi banyak perusahaan lain di Kota Padang. Tak lupa, Walikota mendoakan semoga Perumda AM Kota Padang semakin maju dan berkembang kedepannya.


Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, dengan mewajibkan seluruh karyawan/ti berqurban, tak lain untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa terutama tentang nilai-nilai keikhlasan dan berbagi kepada sesama. Dirut juga berterimakasih kepada seluruh karyawan/ti yang telah ikhlas mencicil biaya qurban dengan memotong sebagian rezeki setiap bulannya. Hewan qurban inilah yang akan menjadi kendaraan kita kelak di akhirat. Semoga menjadi catatan amal bagi semua karyawan/ti dihari akhir nantinya. Aamiin. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo meyakini bahwa untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia, selain berbagai upaya secara lahir, diperlukan juga upaya secara batin dengan memanjatkan doa kepada Allah Swt. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam acara doa bersama lintas agama bertajuk #PrayFromHome: Dari Rumah untuk Indonesia yang dilaksanakan secara virtual pada Minggu, 11 Juli 2021. 

 

"Dalam menghadapi situasi sulit ini, selain ikhtiar dengan berbagai usaha lahiriah, kita juga wajib melakukan ikhtiar batiniah, memanjatkan doa, memohon pertolongan Allah Swt., agar beban kita diringankan, agar rakyat, bangsa, dan negara juga dunia segera terbebas dari pandemi," ujar Presiden yang mengikuti acara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.


Menurut Presiden, saat ini seluruh dunia masih berjuang untuk bebas dari pandemi Covid-19. Untuk menghadapinya, diperlukan kerja sama seluruh komponen bangsa karena pemerintah juga tidak bisa bekerja sendirian.


"Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini," imbuhnya.


Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Presiden bersyukur bahwa pandangan ormas-ormas keagamaan senafas dengan kepentingan untuk menjaga kepatuhan umat dalam melaksanakan protokol kesehatan. 


"Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah Covid-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran, serta partisipasi masyarakat," ungkapnya.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan ungkapan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban pandemi yang telah wafat. Presiden mengajak semua pihak untuk mendoakan mereka, sekaligus mendoakan semua masyarakat yang saat ini sedang terpapar Covid-19 agar segera bisa sehat kembali.


"Dari rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala, menghentikan cipta, doa dari rumah kita panjatkan, dan berikhtiar agar ujian pandemi ini segera berakhir. Yakinlah, yakinkan keluarga dan lingkungan terdekat agar beraktivitas di rumah saja," ujarnya. 


"Mengatasi persoalan Covid-19 merupakan ijtihad kebangsaan kita hari ini karena bertujuan menyelamatkan jiwa dan kemaslahatan kita bersama. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan menjadikan negara ini aman, maju, dan sejahtera," tutupnya.


Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam laporannya mengatakan, acara #PrayFromHome ini merupakan kelanjutan dari acara Hening Cipta Indonesia yang telah dilaksanakan pada Sabtu, 10 Juli 2021, pukul 10.07 WIB. Menteri Agama juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar Tuhan Yang Mahakuasa memberi rahmat, ampunan dan perlindungannya kepada bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia.


"Dalam agama diajarkan bahwa doa adalah senjata orang yang beriman, doa adalah penenang jiwa, dan doa merupakan penumbuh optimisme di dalam kehidupan. Semoga kejadian luar biasa Covid-19 ini disegerakan berakhirnya. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa hanya Allah Swt., hanya Tuhan Yang Maha Pencipta yang bisa menolong dan menyelamatkan kita semua, setelah semua usaha lahir dilakukan," kata Yaqut.


Untuk diketahui, pada acara #PrayFromHome tersebut, pembacaan doa disampaikan oleh enam pemuka agama yakni K.H. Quraish Shihab (Islam), Pendeta Lipius Biniluk (Protestan), Kardinal Suharyo (Katolik), I Nengah Dana (Hindu), Bhante Sri Pannavaro Mahathera (Buddha), dan Xs. Budi Tanuwibowo (Konghucu).


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


 

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  MINGGU - 11/7/2021 - Festival Film Wartawan Indonesia (FFWI) XI tahun ini bakal menyediakan 30 piala serta piala khusus bagi para pemenang.

“Banyaknya piala ini sekaligus menjadi salah satu pembeda  FFWI dengan berbagai festival film lainnya,” kata ketua panitia FFWI, Wina Armada Sukardi, di Jakarta.

FFWI akan  memulai sejarah baru  dalam perfilman Indonesia, yakni tidak hanya menilai karya film yang telah ditayangkan di bioskop, tapi juga memberikan penilaian terhadap karya film yang ditayangkan di media _over the top_  atau OTT.  Kata Wina, “Saya kira ini baru pertama kalinya  terjadi di Indonesia. Arti penting sistem penilian ini, menunjukan FFWI sangat mengadopsi perkembangan teknologi komunikasi.” Wina Armada memprediksi, langkah FFWI bakal diikuti okeh berbagai festival film lainnya di Indonesia.

    

Selain itu, FFWI juga menilai film peserta berdasarkan genre, atau masing-masing jenis film. Menurut Wina, penilaian berdasarkan genre film akan memunculkan insan film yang dalam festival  film “konvensional”  sulit menjadi pemenang dan mendapat piala, dalam FFWI  hambatan itu dapat diatasi. 


“Jadi penilaian film _head to head_ atau _apel to apel_ berdasarkan karya film sejenis. Dengan demikian ini dapat lebih fair,” tandas Wina Armada.


Cara penilaian  berdasar genre, tambah Wina Armada, juga akan memberikan dampak positif buat perkembangan perfilman nasional Indonesia. 


Pertama, film dari genre apapun punya kesempatan yang sama untuk jadi pemenang. Begitu juga pemain dan crewnya. Padahal selama ini mereka seperti termarginalkan dapat muncul. “Sudah saatnya kita juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada insan film dari semua genre dan tidak hanya didominasi genre tertentu,” tandas Wina Armada.


Kedua, dengan paramenter genre film yang sama, penilaian menjadi lebih fair. 

     

Sementara itu, Ketua Bidang Penjurian FFWI, Yan Widjaya, menerangkan, semula panitia akan menilai empat genre film, masing-masing genre drama, horor, komedi dan laga.


Syarat agar dapat dinilai menjadi satu klaster genre tersendiri,  minimal harus ada  lima peserta.


“Tetapi diprediksi genre laga, pesertanya tidak sampa lima, sehingga kemungkinan untuk tahun ini genre laga belum dapat dinilai,” kata Yan Wijdaya. 


Dalam hal ini peserta genre laga akan dimasukkan ke genre yang paling berkenaan dengan genre karya film tersebut.

     

Yan Widjaya menjelaskan, dari setiap genre ada sembilan unsur yang akan dinilai oleh Dewan Juri FFWI. Dengan tiga genre film, masing-masing genre dinilai  sembilan unsur, jelas Yan Widjaya, hal  itu berarti sudah ada 27 piala untuk pemenang.


“Kemudian disiapkan tambahan 3 piala khusus yang akan diberikan kepada tokoh khusus. Berarti total ada 30 Piala,” kata Yan.


Menurut Yan Widjaya, walaupun dalam ajang FFWI disediakan 30 piala, belum tentu semua piala itu akan habis terdistribusikan. “Kalau memang tidak ada yang memenuhi syarat kriteria Dewan Juri, tidak akan dipaksakan ada pemenangnya,” kata  Yan Widjaya.


FFWI XI diselenggarakan oleh Wartawan Film dan Kebudayaan  bermitra dengan Direktorat Perfilman, Musik dan Seni Baru, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud dan Riset Teknologi. 


FFWI telah diluncurkan tanggal 7 Juli lalu, dan malam puncaknya  akan diselenggarakan tanggal 28 Oktober..***

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Hari pertama diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kota Padang, Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran dan unsur Forkopimda melanjutkan monitoring ke sejumlah tempat usaha, Kamis malam (8/7/2021)



Hal tersebut dilakukan guna memastikan penerapan pengetatan PPKM sesuai Instruksi Mendagri No.17 Tahun 2021, sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait isi dari Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 yang baru diterbitkan per 7 Juli 2021 lalu.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah kawasan kuliner di daerah Alang Laweh, berlanjut ke kawasan Pondok hingga ke Jembatan Siti Nurbaya. Setelah itu,  peninjauan dilanjutkan ke kawasan wisata Gunung Padang, jalan Nipah dan menyisir wilayah kawasan kuliner Tugu Gempa jl. Diponegoro.


Aksi tersebut juga diikuti tim gabungan lainnya yang bergerak menyisir kawasan GOR H. Agus Salim, hingga ke jalan Raden Saleh, jalan Flamboyan, sepanjang jalan Samudera (Pantai Padang) hingga jalan Bundo Kanduang. 


Alhasil, dari sekian banyak kafe atau rumah makan yang ditinjau masih ada pedagang yang tidak mau mematuhi aturan. 


Petugas gabungan yang terdiri dari jajaran personil Polresta Padang, Kodim 0312/Padang, Sat Pol PP Padang dan Kejari Padang itu terpaksa menindak sebanyak 25 orang yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan SE Wali Kota Padang. Sebanyak 3 orang pelaku usaha dan 22 orang masyarakat pun digiring petugas ke Mapolresta Padang.


Seperti diketahui, sebanyak 25 orang pelanggar aturan prokes Covid-19 itu setiba di Mapolrestas Padang langsung didata guna dimasukkan ke Aplikasi SIPELADA (Sistem Informasi Pelanggar Perda). Mereka pun juga dikenakan sanksi beragam. 


Bagi 22 masyarakat pelanggar prokes Covid-19 tersebut 10 orang dikenakan membayar denda Rp. 100.000 per orang. Sementara 10 orangnya lagi selain melanggar prokes Covid-19 juga memiliki kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas seperti menggunakan knalpot racing. Sehingga kesepuluh motornya ditilang jajaran personil Satlantas Polresta Padang.


Selanjutnya bagi 3 orang pelaku usaha yang diamankan, masing-masingnya dikenai denda sebanyak Rp 500 ribu per orang sesuai dengan Perda Kota Padang No.1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Masa Pandemi Covid-19.


Sebagaimana diketahui, Kota Padang telah ditetapkan ke dalam empat kota di Provinsi Sumbar yang diminta melakukan pengetatan PPKM berdasarkan Instruksi Mendagri No. 17 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan. 


"Ini hari pertama diberlakukannya PPKM Mikro di Kota Padang yang akan diterapkan selama 8-20 Juli 2021. Jadi pada malam hari ini kita sengaja melakukan monitoring ke semua lini dan semua sisi di Kota Padang. Giat ini lanjutan yang kita lalukan dari pagi hingga sore tadi," ungkap Wako usai kegiatan.


Hendri menyebutkan alasan pihaknya melakukan giat pada malam hari itu, yaitu untuk memantau penerapan pengaturan pelaksanaan dikarenakan terdapat poin yang mengatur pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum dalam SE yang telah diterbitkan.Baik di warung, rumah makan, kafe serta bagi pedagang kaki lima (PKL), baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan. 


"Telah tertuang di SE terkait makan dan minum di tempat hanya dibolehkan 25 persen dari kapasitas. Jam operasionalnya dibatasi dan hanya dibenarkan sampai pukul 17.00 WIB. Setelah pukul 17.00 WIB tidak boleh lagi menyediakan meja dan tempat duduk. Sementara untuk layanan makanan melalui pesan antar dibawa pulang tetap diizinkan sampai batas pukul 20.00 WIB," jelas Wako. 


"Setelah itu semuanya kita minta agar menutup usahanya, tidak dibenarkan lagi ada yang buka. Jadi dalam monitoring yang kita lakukan di beberapa titik tadi memang masih ada beberapa kafe atau rumah makam yang masih buka. Makanya kita bersama-sama meminta agar segera menutupnya. Alhamdulillah semuanya mengikuti arahan kita dengan baik," tutur Wako. 


Lebih lanjut Wako berharap semua pihak dan semua unsur masyarakat di Kota Padang dapat saling mendukung dan mensosialisasikan apa-apa saja yang diatur dalam masa pengetatan PPKM  yang diberlakukan selama lebih kurang 12 hari di Kota Padang.


"Jadi mulai hari ini, esok dan seterusnya kita akan melakukan monitoring dan sosialisasi terhadap penerapan pengetatan PPKM ini. Dalam peninjauan yang kita lakukan di beberapa tempat hari ini prokes Covid-19 masih terlihat belum maksimal. Baik siang tadi di kawasan Pasar Raya, beberapa pusat perbelanjaan dan termasuk di beberapa rumah makan yang tidak menerapkan pola jaga jarak (physical distancing) secara benar."


"Maka dari itu kita akan terus mengajak semua warga Kota Padang untuk betul-betul mematuhi semua aturan yang ada di masa PPKM ini, demi keselamatan kehidupan kita semua dari bahaya pandemi Covid-19. Karena apabila kita tidak mentaatinya, tentu kita akan jatuh ke kondisi kehidupan yang lebih buruk lagi. Sekarang Padang sudah masuk zona orange, jadi jangan sampai ke zona merah," ulas wali kota milenial tersebut berharap.


Terlibat hadir di kesempatan itu Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Kajari Padang Ranu Subroto, Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo dan unsur terkait lainnya.


Sementara dari jajaran Pemko Padang terlihat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Kasat Pol PP Padang Alfiadi, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis serta lainnya. (Dv/BT/AR)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Pelaku penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu diringkus Polsek Kamang Baru Polres Sijunjung di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Batang Tiau, Nagari Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Jumat (9/7).

Kapolsek Kamang Baru AKP Ramadhi Kurniawan mengungkapkan, penangkapan ini berawal dari Informasi yang diterima dari masyarakat mengenai pergerakan pelaku.


"Mereka dari arah Dharmasraya akan memasuki wilayah hukum Polsek Kamang Baru dengan kendaraan minibus warna putih," jelasnya.


Berbekal informasi tersebut, Kapolsek tidak membuang kesempatan dan menugaskan Unit Reskrim dan menghubungi Kepala Jorong setempat Marsal (40) dan Ketua Pemuda Nagari Muaro Takung Heldi Mariton (37) untuk melakukan penghadangan di areal pengecoran jalan buka tutup Jalinsum Jorong Batang Tiau Nagari Muaro Takung. 


"Kami berkoordinasi dengan Kepala Jorong dan Pemuda setempat untuk memudahkan penangkapan terhadap pelaku tersebut," sambung Kapolsek.


Pada pukul 23.30 WIB di lokasi penghadangan, lanjut Kapolsek, melintas kendaraan Minibus Xenia warna putih sesuai dengan ciri-ciri informasi. Selanjutnya, Polisi memberhentikan dan menggeledah kendaraan tersebut.


Polisi mengamankan dua pelaku yakni Nal (36), warga Jorong Sungai Sariak Nagari Muaro Takung Kecamatan Kamang Baru, dan Wit (31) warga Jorong Kiliran Jao Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru.


Dari penggeledahan ini, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak satu bungkus plastik warna hitam yang berisi dua kantong klip warna putih yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu.


Kemudian, ditemukan satu kantong bungkusan warna hitam ukuran kecil yang berisi lastik klip warna putih yang isi narkotika jenis sabu. Lalu satu buah plastik klip warna putih yang berisi sabu ukuran sedang serta disita uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dan handphone merk Mito warna merah. 


"Berdasarkan keterangan pelaku, bahwa sabu tersebut dibeli dari seseorang di daerah Pelayang, Provinsi Jambi berjumlah lebih kurang dua gram, dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- dan nantinya akan di jual dan konsumsi sendiri," ujarnya. 


Usai penangkapan terhadap pelaku, pihaknya kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke personel Satresnarkoba Polres Sijunjung yang hadir di Polsek Kamang Baru.


"Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Sijunjung untuk proses penyidikan," ujar AKP Ramadhi.


(bhps)


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Berkat laporan, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Dharmasraya, Polda Sumatera Barat (Sumbar), mengamankan Tiga Tersangka yang tengah melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal.


Tiga pelaku tersebut adalah N (50), E (40) dan NM (47), mereka diketahui merupakan warga Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Para pelaku ditangkap di Sungai Koto Balai Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru, Kamis (8/7) siang.


"Saat ditangkap, para pelaku tengah melakukan penambangan emas tanpa memiliki izin (ilegal)," kata Kapolres Dharmasraya AKBP Anggun Cahyono, S.Ik melalui Paur Humas Aiptu Aidil, Jumat (9/7). 


Untuk barang bukti yang disita kata Aiptu Aidil, yakni 1 botol kecil berisikan air raks (mercuri), sebuah mesin dompeng merk Yanly warna biru ukuran 30 PK, sebuah leher angsa, mesin NS 100 warna merah, sebuah paralon dan slang spiral, tiga lembar karpet dan sebuah engkol mesin diesel, dan satu alat dulang emas 


Dirinya menerangkan, penangkapan pelaku penambangan emas ilegal ini dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Suyanto bersama anggota Satreskrim Polres Dharmasraya. 

 

"Penangkapan berawal ketika Satreskrim Polres Dharmasraya mendapat informasi bahwa ada kegiatan ilegal mining di daerah Sungai Koto Balai Koto Padang, sehingga petugas melakuan penyelidikan kebenaran informasi tersebut," ujarnya. 


Alhasil, setelah melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, polisi menemukan adanya kegiatan ilegal mining dengan menggunakan mesin dompeng, dan selanjutnya petugas melakukan penangkapan.


(bhps)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bertempat di Masjid Attohiriyah Perumda AM Kota Padang, selepas kegiatan pengajian, Jumat (9/7) pagi Perumda AM Kota Padang memberikan santunan pada anak yatim, dan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim pegawai Perumda AM Kota Padang.

Bergantian jajaran Direksi memberikan langsung secara simbolis santunan kepada beberapa perwakilan anak yatim yang memang sengaja dihadirkan dalam acara pengajian ini, tentunya tetap dengan Prokes yang ketat.


Direktur Utama, Hendra Pebrizal berpesan agar mencintai anak yatim dan selalu bersedekah dalam kondisi apapun. Dengan sedekah tidak akan menjadikan seseorang itu miskin. 


Semakin banyak bersedekah, semakin banyak menyantuni anak yatim, semakin banyak pula nikmat yang akan Allah SWT limpahkan pada Kita. 


Kata Hendra, banyak perintah Allah SWT yang menggabungkan dua perbuatan yang baik diantaranya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, bertakwalah kepada Allah SWT dan berbuat baiklah kepada orang tua dan lain-lain, inilah wujud kepedulian pegawai Perumda Air Minum Kota Padang dalam memanifestasikan ajaran agama.


Semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat, dan Perumda AM Kota Padang semakin maju dan berkembang dengan jiwa sosial yang tinggi kepada sesama, harap Dirut. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Kamila, didampingi Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan Aditya Sidiq Waskito, PPK OP SDA IV dalam program Swakelola P3-TGAI baru-baru ini turun langsung meninjau ke lokasi.



Terkait pelaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Ini merupakan salah satu Program Kementerian PUPR yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat bidang pertanian.


Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat 238 titik lokasi P3-TGAI yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).


Hingga Pertengahan Tahun 2021, tercatat 70,47% P3-TGAI yang telah dilaksanakan, dan ditargetkan akan selesai tepat waktu. 


Masyarakat yang tadinya hanya dapat panen satu kali dalam setahun, kini sudah bisa menargetkan 2-3 kali setahun, hal ini tak lepas dari lancarnya saluran irigasi yang telah dibangun oleh para Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola. 


Dian berharap dengan terlaksananya program ini, Provinsi Sumatera Barat tetap dapat menjadi daerah lumbung pangan, dikutip dari mitrarakyat.com Jumat (9/7).


"Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan salah satu upaya untuk menjaga wilayah lumbung pangan" ucap Dian.


"Jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan bahan pangan terputus, musim paceklik atau gagal panen, persediaan pangan tetap ada di tengah masyarakat, yang bersumber dari lingkup wilayah provinsi Sumatera Barat" ungkapnya.

**

 JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam melaksanakan konversi Asrama Haji menjadi rumah sakit bagi penanganan pasien Covid-19.


Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pernyataannya saat meninjau Rumah Sakit Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Jumat, 9 Juli 2021.

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Kesehatan, Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam waktu lima hari untuk menyiapkan Wisma Haji dikonversi menjadi rumah sakit," ucap Presiden.


Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga meninjau sejumlah fasilitas yang ada di RS Asrama Haji. Menurutnya, fasilitas tersebut sudah siap untuk mendukung penanganan pasien Covid-19.


"Saya lihat semuanya dalam keadaan 99 persen siap, sehingga besok pagi Rumah Sakit Wisma Haji ini sudah bisa dioperasionalkan," imbuhnya.


Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menangani pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 lalu. Presiden Jokowi pun mengajak partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk bersama-sama membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air.


"Saya ingin mengajak kepada para mahasiswa, para pemuda-pemudi, kepada ibu-ibu PKK, kepada kader-kader posyandu untuk bersama-sama, bahu-membahu, bergotong royong mejadi sukarelawan, menjadi relawan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,"


Presiden Jokowi juga kembali menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para dokter, tenaga kesehatan, ASN, hingga TNI dan Polri, atas kerja kerasnya membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19.


"Dokter, tenaga kesehatan, ASN, TNI dan Polri sudah bekerja keras pagi-siang-malam sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," ucap Presiden.


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

PEKANBARU - MEDIAPORTALANDA - Sejumlah rumah sakit (RS) di Provinsi Riau kini sangat berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Kesehatan RI, untuk dapat membayarkan klaim penanganan Covis-19. Diperkirakan total tunggakan pusat melalui BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di Riau mencapai hampir Rp1 triliun tahun 2020 dan 2021.


Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Daerah Riau, dr. Nuzelly Husnedi, kepada media mengungkapkan, pihaknya telah mengirim surat kepada Menteri Kesehatan terkait tunggakan tersebut. Namun dalam surat tersebut tunggakan yang disampaikan hanya untuk tahun 2020 sebesar Rp593 miliar.


Nuzelly yang juga Direktur RSUD Arifin Achmad menyebutkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di Riau mencapai hampir Rp1 triliun. Namun belum diperoleh berapa rincian tunggakan pemerintah pusat melalui Kemenkes kepada masing-masing rumah sakit di Riau yang menangani Covid-19. 


Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi sebelumnya juga menyebutkan sejumlah rumah sakit di Pekanbaru belum menerima pembayaran tagihan penanganan Covid-19. "Keluhan kami, klaim kepada BPJS untuk tagihan penanganan Covid-19 belum cair. Menurut laporan Dinas Kesehatan Pekanbaru, bahkan ada dari tahun 2020 belum dibayar," kata Ayat kepada media Selasa (6/7/2021) lalu.


Dia melanjutkan, misalnya tunggakan untuk tagihan penanganan Covid-19 di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru. Ia berharap semoga segera dibayar tunggakan tersebut. "Lumayan sekali ya, di RSD Madani saja ada Rp. 18 Miliar, sedangkan ada 21 rumah sakit lain, sudah berapa. Mudah-mudahan segera ya," ujarnya. 


Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan klaim BPSJ Kesehatan rumah sakit di Riau yang menangani pasien Covid-19. "Sebenarnya kami mengharapkan kalau tadi diberikan kesempatan bicara bagaimana klaim rumah sakit ini segera dibayar," kata Gubri usai mengikuti rapat koordinasi terbatas evaluasi pelaksanaan PPKM mikro diperketat yang dipimpin Menko Perekonomian secara virtual, di Gedung Daerah Riau, jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (7/7/2021).


Menurutnya, penyelesaian persoalan klaim rumah sakit ini harus menjadi prioritas. Sebab ini berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit. "Itu nomor satu yang harus menjadi prioritas. Tapi saya tidak bisa ngomong karena tak diberi kesempatan bicara. Padahal tadi Menteri Keuangan hadiri dalam rapat virtual. Kalau itu dapat diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan, itu semakin meyakinkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dengan obat-obatan dan lain. Karena sekarang rumah sakit membutuhkan itu (pembayaran klaim BPJS di rumah sakit)," ungkapnya.


Dalam rakortas itu, Gubri mengaku Menteri Keuangan yang hadir dalam rapat memang sudah menyampaikan, bahwa masalah klaim ini segera diselesaikan. "Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, tapi sayangnya saya tidak diberikan kesempatan. Walaupun tadi klaim yang disampaikan Ibu (Menteri Keuangan) akan diselesaikan. Tapi kita belum tahu kapam akan diselesaikan," ujarnya. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan, pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta, pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah melingkupi pada aspek kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi pengamanan proteksi kebakaran dan ketersediaan ruang terbuka publik.

Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan dampak pandemi yang lebih luas lagi terhadap Covid-19, memulai upaya mitigasi terhadap COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan untuk kelompok berpenghasilan rendah melalui skema Padat Karya Tunai (PKT) atau Cash for Work (CFW).


Sementara itu tujuan KOTAKU CFW ini adalah Memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan. Memulihkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi paska covid-19, khususnya di perkotaan.

Membantu Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19.


Pelaksanaan program CFW KOTAKU ini merupakan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur yang telah mengalami penurunan kualitas, infrastruktur yang akan disasar adalah kegiatan KOTAKU terdahulu atau program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) lainnya, dan untuk pelaksanaan kegiatan ini masih tetap dengan pola pemberdayaan masyarakat.


Di Provinsi Sumatera Barat, program CFW KOTAKU ini dilaksanakan mulai pada bulan April pada 58 Kelurahan di 8 Kabupaten/Kota dan telah mencapai progres keuangan sebesar 100% progress fisik 57,41% pada rata-rata lokasi dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.154 orang atau 29.503 hari orang kerja.


Dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU ini pun tetap memperhatikan dan patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19, yaitu dengan melakukan pengecekan suhu para pekerja, pengecekan tekanan darah, pemberiaan vitamin, menggunakan masker, memakai alat pelindung diri, dan tetap menjaga jarak dengan tidak berkerumun.


Heru Darma salah seorang pekerja pada program KOTAKU CFW di Desa Cubadak Air Kelurahan Pariaman Selatan Kota Pariaman mengungkapkan bahwa dirinya dan banyak rekan-rekannya yang dalam masa Pandemi Covid 19 ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, dirinya yang merupakan seorang buruh proyek ini mengatakan semenjak pandemi proyek pemerintah sangat sedikit hingga dirinya sering nganggur, tapi dengan adanya kegiatan CFW KOTAKU ini dirinya dan masyarakat lain merasa sangat terbantu, karena dapat pekerjaan lagi.


Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito menjelaskan bahwa kegiatan CFW KOTAKU ini merupakan kegiatan yang berbasis masyarakat, masyarakat yang merencanakan, melaksanakan hingga tahap pengoperasionalannya, dalam masa Pandemi Covid 19 diambil kebijakan dalam pelaksanaannya lebih fokus untuk membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat, kegiatan ini merupakan kegiatan strategis oleh karena itu mesti kita kawal dan awasi agar pelaksanaannya tepat sasaran.**



PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dengan berbagai upaya semua tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2021 telah terlewati oleh SMKN-5 meskipun di masa pandemi.

Kepala Sekolah SMKN-5 Padang Deta Mahendra, S.Pd .MM sewaktu diwancarai awak media mengungkapkan, untuk persiapan PPDB jauh hari telah dilaksanakan, "Alhamdulillah kuota perimaan peserta didik baru terpenuhi", dan semua berjalan lancar.

Namun, semua itu tidak terlepas dari kinerja tim panitia PPDB yang diketuai oleh Afrizal S,Ag selaku Waka Kesiswaan di sekolah ini, ujar Deta.

Deta menambahkan, setiap siswa yang sudah mendaftar secara online  diwajibkan ke sekolah dengan menunjukkan bukti daftar online, serta membawa surat keterangan "Tes" tidak buta warna yang merupakan syarat utama untuk masuk ke SMKN-5 Padang.


Kemudian untuk Tes Minat Bakat (TMB) SMKN-5 telah mempersiapkan beberapa ruangan yang isinya 10 sampai 15 orang.


Selanjutnya, semua peserta didik baru diwajibkan mengikuti protokol kesehatan mengingat situasi saat ini masih dalam keadaan pandemi. "PPDB 2021 di SMKN-5" kita lakukan sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi Sumatera Barat. 

Deta menambahkan, untuk lokasi parkir kendaraan pada saat PPDB kita beri pembatas untuk menghindari terjadinya penumpukan di tempat parkir.


(Gua)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang Olimpiade Tokyo tahun 2021. Acara pelepasan dilakukan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Juli 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan dihadiri undangan yang sangat terbatas.


Dalam arahannya kepada para atlet dan ofisial yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual, Kepala Negara mengatakan bahwa persiapan kontingen Indonesia untuk menghadapi Olimpiade Tokyo telah dilakukan secara maksimal. Menurutnya, para atlet juga telah bekerja keras untuk meningkatkan prestasinya.

"Saya telah memperoleh laporan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menpora, bahwa yang berangkat adalah 28 atlet, 17 ofisial dari 8 cabang olahraga. Cabang atletik, panahan, _rowing_, menembak, bulutangkis, angkat besi, renang, dan selancar. Sudah sepenuhnya siap bertanding secara sportif dan berpotensi meraih medali juara dan saya yakin insyaallah perjuangan saudara-saudara akan mendapatkan hasil," ujar Presiden.


Oleh karena itu, Presiden berpesan kepada para atlet agar terus menjaga kesehatan, stamina, dan motivasi mulai hari ini sampai ke puncak pertandingan nantinya. Presiden juga meminta agar para atlet bisa fokus pada pertandingan dan prestasi di Olimpiade Tokyo nanti sehingga bisa pulang dengan membawa kebanggaan bagi rakyat, bangsa, dan negara.


"Rakyat menaruh harapan besar kepada saudara-saudara dan prestasi saudara-saudara akan menjadi prestasi negara kita Indonesia. Selamat menjalankan amanah berat ini, rakyat menunggu saudara-saudara kembali ke Tanah Air dengan membawa medali yang membanggakan Indonesia. Semoga perjuangan saudara-saudara berhasil," tandasnya.


Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainuddin Amali dalam laporannya mengatakan, Olimpiade Tokyo akan berlangsung pada tanggal 23 Juli sampai 10 Agustus 2021. Kontingen Indonesia yang terdiri atas 28 atlet dan 17 ofisial tersebut akan dipimpin oleh Chef de Mission Rosan Roeslani. 


"Hasil dari kualifikasi ini melebihi dari target di dalam rencana awalnya hanya dapat memberangkatkan 22 atlet karena situasi pandemi Covid-19, tetapi karena usaha dan kerja keras kita bisa memberangkatkan 28 atlet," ujar Menpora.


Menpora juga melaporkan bahwa seluruh atlet, ofisial, dan tenaga pendamping yang akan berangkat menuju Olimpiade Tokyo telah divaksin Covid-19 pada tanggal 26 Februari lalu.


Untuk diketahui, acara pelepasan kontingen ini juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan Chef de Mission Rosan Roeslani. Hadir juga empat orang perwakilan atlet yang akan berlaga di Olimpiade Tokyo yakni Alviyanto Bagas Prastyadi (panahan), Arif Dwi Pangestu (panahan), Aflah Fadlan Prawira (renang), dan Windy Cantika Aisah (angkat besi).


Selain itu, acara pelepasan juga diikuti oleh para atlet, ofisial, dan ketua umum induk cabang olahraga secara virtual dari sejumlah tempat antara lain di Hotel Aston, Hotel Mulia, pelatnas dayung Pangalengan, pelatnas selancar Bali, pelatnas angkat besi di Mess Kwini dan Hotel Century.


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F