Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - H. Alirman Sori SH. M.Hum. MM Anggota DPD-RI membuka secara resmi Sosialisasi 4 Pilar MPR-RI bertempat di Gedung Pramuka kota Padang Provinsi Sumatera Barat, (31/3/2022).

Dalam Sosialisasi, Senator Alirman Sori mengajak puluhan peserta yang hadir agar tidak mudah terprovokasi dan selektif menganalisa berkaitan berita hoax.

Karena perkembangan teknologi era digital saat ini kian pesat, tak heran jika informasi menjadi mudah tersebar di tengah masyarakat.

“Ya, perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dilihat melalui media sosial (medsos), namun harus bisa disikapi dengan baik,” ujar sosok yang akrab dipanggil Also.

Reses yang dihadiri oleh sejumlah wartawan ini dikemas cukup sederhana, suguhan konsumsi snack, nasi kotak dan penggantian transportasi membuat acara ini sukses.

Dalam Sosialisasi ini Alirman Sori juga menghimbau untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu kekuatan besar.

Indonesia sangat heterogen dan tidak perlu perbedaan tersebut kita banding-bandingkan.

Tidak ada perbedaan antara mata sipit, kulit hitam dan keturunan, NKRI adalah harga mati.

Selain itu Alirman Sori juga mengatakan bahwa seluruh isu yang sedang berkembang adalah suatu hal yang wajar pada negara demokrasi. (Ar)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Mulai hari ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk menjadi anggota Polri tahun anggaran 2022. Kali ini untuk Akademi Kepolisian (Akpol).

Hal tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Rabu (30/3) di Polda Sumbar. 

"Iya, Polri buka pendaftaran penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol). Pendaftaran mulai tanggal 30 Maret hingga 18 April 2022," katanya.

Sementara, Karo SDM Polda Sumbar Kombes Pol Defrian Donimando, S.Ik melalui Kabag Dalpers AKBP Andry Kurniawan, S.Ik dan Kasubbagselek Kompol Muhardi, S.Ik menerangkan, peserta melakukan pendaftaran secara online. 

"Peserta dapat mengakses website Polri yaitu www.penerimaan.polri.go.id dan memilih kategori Akpol," ujarnya. 

Kemudian, usai mendaftar selanjutnya melakukan registrasi secara online. Para calon peserta kemudian melakukan verifikasi di Polres-polres setempat.

Untuk itu, dirinya mengimbau agar putra putri khususnya di Sumatera Barat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan terbaik ini untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan menjadi anggota Polri. 

"Ayo daftarkan segera. Masuk Polisi gratis dan tidak ada dipungut biaya apapun," pungkasnya. (*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang Hendri Septa menerima kunjungan silaturrahim General Manager (GM) HW Hotel Padang, Dian Eka Putra, di kediaman resminya, Rabu pagi (30/3/2022). 

GM HW Hotel Padang Dian Eka Putra mengatakan, maksud kedatangannya menemui orang nomor satu di Kota Padang itu untuk mempererat hubungan silaturrahim antara Pemerintah Kota Padang dengan jajaran pimpinan HW Hotel Padang. 

"Berhubung mau masuk bulan suci Ramadhan 1443H, kami atas nama pimpinan HW Hotel Padang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Wali. Semoga hubungan baik yang terjalin antara Pemerintah Kota Padang dan HW Hotel Padang dapat berlanjut untuk masa-masa yang akan datang," jelasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Padang juga menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada pimpinan HW Hotel Padang. 

"Semoga tahun ini puasa kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan segala amal yang kita kerjakan nantinya selama bulan suci Ramadhan diterima oleh Allah SWT," ucapnya.  

Di kesempatan itu Wako Hendri Septa mengajak pimpinan GM HW Hotel Padang untuk bersama-sama memajukan industri pariwisata di Kota Padang yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. 

"Keberadaan hotel di Kota Padang sangat menunjang pariwisata di Kota Padang. Oleh sebab itu kami harapkan dukungan di pihak hotel agar pariwisata di Kota Padang dapat berkembang. Apalagi pada tahun 2022 ini Kota Padang dipercaya sebagai tuan rumah Rakernas Apeksi ke XIV, yang menghadirkan sekitar empat ribu orang," ucapnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan foto bersama dan pengambilan testimoni HUT HW Hotel Padang yang ke-11. (Mul)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang menggelar pertemuan khusus dengan pihak Pertamina Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumbar guna membahas persoalan  kelangkaan dan kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di Kota Padang dewasa.

Rapat yang dilangsungkan di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (29/3/2022) Wako Padang Hendri Septa didampingi Kadis Perdagangan Andree Algamar.

Hadir dikesempatan itu Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen bersama anggota Erizal Syaf, Jepri Abidin dan Robi Andriya. Selain itu juga terlibat Kepala Sales Area Manajer Pertamina Sumbar I Made Wira Pramarta.

"Alhamdulillah, hari ini kita dan pak Wali Kota bersama Pertamina dan Hiswana Migas Sumbar menggelar pertemuan guna mencarikan solusi terhadap kelangkaan Solar yang terjadi di Kota Padang beberapa hari belakangan ini, tutur Andre.

Sementara itu, Wali Kota Padang Hendri menyebut hal tersebut harus dicarikan solusinya, mengingat telah menimbulkan fenomena kemacetan disebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang di tengah jalan raya sekitar area SPBU," ungkap Wali Kota.

Seperti diketahui, kata Hendri, penyebab kelangkaan Solar disinyalir karena naiknya harga BBM jenis Solar Dexlite (industri) yang telah membuat pelaku usaha industri menjadi menjerit. 

"Kondisi ini pun memberikan temuan dimana banyak mereka sekarang beralih membeli Solar bersubsidi. Untuk hal ini memang perlu kebijakan dari Pemerintah Pusat, namun kita bersama Pertamina dan Hiswana Migas Sumbar hari ini sepakat membuat sebuah kebijakan. Yaitunya khusus untuk pengisian BBM Solar bersubsidi akan dibuka per harinya mulai pukul 21.00 WIB. Terhitung per 30 Maret ini," cetus Wako Padang tersebut.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu pun meyakini langkah yang dibuat dapat mengatasi permasalahan kemacetan di sekitar area SPBU selama ini.

"Semoga berjalan sesuai harapan dan kondisi pun kembali normal. Insya Allah, dengan itu peningkatan ekonomi masyarakat kembali efektif lagi di siang hari. Kita juga berharap semua pihak menahan diri mengingat kondisi keterbatasan kuota Solar bersubsidi saat ini sebelum harga Solar Dexlite kembali turun.

"Maka itu, bagi yang merasa mampu diharapkan menggunakan Solar produk Dexlite dulu. Karena Solar bersubsidi itu sejatinya lebih diperuntukkan bagi warga kita yang kurang mampu," imbuh Wali Kota.

Lebih jauh kata Hendri, untuk solusi lainnya ke depan pihaknya juga akan berupaya menakar pembagian BBM jenis Solar sesuai dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar bersubsidi di Sumbar.

"Beberapa poin dari SE tersebut berisikan meminta pengendara mobil pribadi yang menggunakan Solar Bersubsidi menjadi dibatasi pengisiannya dibolehkan maksimum hanya 40 liter. Sedangkan bagi mobil truk empat roda dibatasi menjadi 60 liter dan truk di atas enam roda juga dibatasi hanya boleh 125 liter," pungkas Wako.

Pada saat yang sama Sales Area Manajer Pertamina Sumbar I Made Wira Pramarta mengungkapkan penyebab utama kelangkaan Solar disinyalir karena dipotongnya kuota dari BPH Migas. 

"Hal ini yang menyebabkan ada antrean panjang pada setiap SPBU di Sumbar dalam beberapa hari belakangan," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, pihaknya menyarankan agar Pemprov Sumbar untuk mengusulkan penambahan kuota berdasarkan kebutuhan wilayah ke BPH Migas.

Sementara itu Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen mengaku sangat mendukung kebijakan yang disepakati pada rapat tersebut.

Selanjutnya ia juga berharap ke depan agar harga BBM subsidi dengan BBM non subsidi disparitasnya tidak terlalu jauh. 

"Kalau bisa harga per liter dari BBM subsidi dan yang non subsidi berselisih minimal Rp2000 saja. Saat ini harga Solar subsidi per liternya Rp5.150 sedangkan non subsidi Rp13.250. Jadi perbedaan harga yang jauh inilah saya rasa yang Membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi sehingga kuotanya pun menjadi tidak memenuhi," tukuknya.

Hadir dipertemuan Wali Kota Padang diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal, Kepala Bappeda Yenni Yuliza serta Kadiskop dan UKM Ferri Erviyan Rinaldi. Selain itu Kabag Perekonomian Syahendri Barkah, Kabag Prokopom Amrizal Rengganis dan lainnya.(Dv)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Sebagai dampak dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (Permen PAN RB) nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi dan sesuai penyetaraan jabatan yang diatur dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2019, perlu dilakukan evaluasi dan penyusunan ulang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Berkaitan dengan itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka secara resmi kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pada Senin (28/3) bertempat di Grand Zuri Hotel Padang.

Kegiatan yang prakarsai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diikuti sebanyak 105 peserta, yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah dan Camat se Kabupaten Padang Pariaman, serta Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai Narasumber, diundang pejabat dari Kantor Regional (Kanreg) XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur mengatakan. Bahwa kegiatan ini sangat penting bagi tata kelola pemerintahan dan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, ia meminta kepada semua peserta untuk mengikuti dengan serius dan tuntas sampai akhir.

“Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya BB berharap kepada semua peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan serius. Agar ilmu yang diperoleh, nantinya dapat diterapkan di kantor masing-masing untuk menciptakan birokrasi yang gesit efektif dan efisien” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala BKN Kanreg XII Pekanbaru bersama Tim. Yang telah bersedia berbagi informasi dan teknik penyusunan Anjab ABK dengan Pejabat Pengelola Kepegawaian se Kabupaten Padang Pariaman.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala BKN Kanreg XII beserta Tim, atas kesediaan untuk menyajikan materi Anjab dan ABK pada kegiatan ini. Semoga ilmu yang diperoleh nantinya, dapat diterapkan oleh peserta untuk penyempurnaan sistem organisasi dan prosedur kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Syamsirman S.PdI melaporkan. Bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, tanggal 28-29 Maret 2022. Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Apatur Sipil Negara (ASN).

“Kegiatan yang dilakukan ini, disamping untuk penyederhanaan birokrasi, juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil” tutupnya. (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto nemberikan Jam Komandan kepada seluruh Komandan dan Kepala Dinas Jawatan Satuan Jajaran Korem 032/Wbr di Aula Ahmad Yani Makorem 032/Wbr. Rabu (30/3/2022).

Jam komandan dilaksanakan secara tatap muka yang diikuti semua pejabat Staf Makorem, para Komandan Satuan dan secara virtual  atau video converence kepada semua prajurit di satuan masing masing.

Sebagai Komandan Korem Brigjen TNI Purmanto mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang dicanangkan saat mengawali tugasnya di Provinsi Sumatera Barat yaitu Program Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif. Lebih kurang 3 bulan telah dilaksanakan dan dijalankan oleh prajurit TNI AD yang berada di Wilayah Korem 032/Wirabraja.

Danrem 032/Wbr sangat mengapresiasi prajuritnya yang telah berbuat dan mengimplementasikan program Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif menjadi wujud nyata dikehidupan prajurit wirabraja profesional, jujur dan produktif. 

“Salah satu tugas pokok saya sebagai Komandan Korem adalah meningkatkan kesehteraan prajurit dan keluarganya, saya tidak bisa memberikan materi kepada anggota sekalian tetapi dari pemikiran produktif inilah saya dapat nantinya meningkatkan kesejahteraan prajurit Korem 032/Wirabraja” ucap Danrem.

Brigjen TNI Purmanto juga berpesan kepada Komandan dan Kepala Dinas Jawatan di Wilayah Korem 032/Wbr  agar terus mengevaluasi,  memberikan motivasi, juga memberikan semangat kepada prajuritnya agar program Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan prajurit serta masyarakat sekitarnya.

Danrem juga mengajak kepada seluruh Prajurit yang belum mengimplementasikan kegiatan produktif agar berani untuk memulai dan menerapkan program Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif ini.

“Sesuatu kegiatan produktif itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak berani untuk memulainya, dengan berani memulai kita yakin akan mencapai tujuan utama kita” ucap  Brigjen TNI Purmanto.

Diakhir kegiatan video converence Danrem 032/Wbr juga mengingatkan kepada prajuritnya untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun, jauhi Narkoba serta jangan lupa menjaga keharmonisan dalam berkeluarga   seta didiklah anak-anak sampai sukses.(Penrem 032)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy ditetapkan sebagai Ketua Kwartir Daerah 03 Sumatera Barat masa bakti 2022-2027, pada Musda Kwarda Gerakan Pramuka Sumbar (27/03). Penetapan Audy sebagai ketua melalui aklamasi, dilakukan setelah dua calon lainnya menyatakan pengunduran diri.

Sebelumnya, pada Musda yang berlangsung selama dua hari di Imelda Hotel Padang itu, telah diusulkan tiga nama yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Sumbar, yaitu Risnawanto, yang saat ini menjabat Wakil Bupati Pasaman, dan Martias Wanto, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi. Dengan pengunduran diri kedua calon tersebut, maka Sidang Paripurna Musda memutuskan penetapan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua.

Dalam sambutannya Audy sempat mengenang dan memberikan apresiasi pada Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Sumbar sebelumnya, Almarhum Nasrul Abit. Audy juga menyampaikan kesiapannya mengemban amanah yang dititipkan.

"InsyaAllah Saya siap mengemban amanah. Menjaga amanah ini, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, pengurus Kwarda sebelumnya, Kwarcab, Pemerintah, swasta, hingga NGO," ujar Audy.

Menurutnya, dengan perubahan zaman 4.0 di masa Covid, Pramuka harus segera menyesuaikan diri, karena yang paling bisa bertahan di dunia ini adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman.

"Program-program digitalisasi harus ada, harus dilakukan pembaharuan, kita juga minta masukan dari kwartir-kwartir cabang, yang tentu juga harus memiliki program unggulan agar marwah gerakan pramuka terus terjaga," lanjutnya.

Sementara itu, Sekda Bukittinggi Martias Wanto, menyampaikan alasan pengunduran dirinya dikarenakan kesibukannya pada Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwarda Sumbar.

"Mengingat kesibukan Saya juga di LPK Kwarda, akan lebih baik Saya mengundurkan diri dari pencalonan," ungkap Sekda Bukittinggi itu.

Demikian juga dengan Wakil Bupati Agam, Risnawanto menyampaikan hal yang senada dengan Martias Wanto dalam pengunduran dirinya. Meski begitu, keduanya menyatakan tetap aktif dan setia berkontribusi untuk Gerakan Pramuka Kwarda Sumbar.

Diketahui selepas terpilihnya Audy Joinaldy selaku ketua, ia bersama tim formatur ditugasi membentuk kepengurusan baru Kwarda 03 Sumbar dan melapor pada Kwarnas selambat-lambatnya dua bulan sejak keputusan ditetapkan. (Mc Prov Sumbar)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah kota Padang tahun 2022 ini kembali membuka pasar Pabukoan untuk berbuka puasa selama Ramadhan 1443 Hijriah. Sebelumnya, pasar pabukoan sempat ditiadakan selama 2 tahun berturut-turut karena pandemi Covid-19.

"Setelah Melihat perkembangan Covid-19 mulai melandai, maka diputuskan tahun ini Pasar Pabukoan kembali dibuka. Untuk lokasi disamping Balai Kota Lama Padang yang di jalan M Yamin," kata Kepala Dinas Perdagangan Padang, Andree Algamar, Rabu (30/3/2022).

Menurut Andre Harmadi Algamar, pasar pabukoan yang dibuka tersebut akan menampung sekitar 40 pedagang dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat.

"Salah satu yang baru dari pasar pabukoaan ini adalah pembeli bisa menggunakan pembayaran nontunai yaitu QRIS," katanya.

Menurut Andree penyediaan fasilitas pembayaran nontunai ini dilakukan karena selama ini uang tunai disebut sebagai salah satu sarana penularan virus.

Andree mengakui dua tahun sebelumnya tidak memfasilitasi pasar pabukoan, itu disebabkan oleh tingginya angka penyebaran COVID-19.

"Apalagi dari temuan Dinkes salah satu lokasi penularan tertinggi ada di Pasar Raya Padang," ungkapnya.

Akan tetapi saat ini kasus sudah melandai sehingga pemerintah kota kembali membuka pasar pabukoan untuk meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.

"Namun tentu saja dengan izin terbatas dan protokol kesehatan yang ketat," ulasnya.

Andree juga mengingatkan pedagang menu buka puasa untuk selalu mengedepankan hiegenitas dan tidak mencampur jualan dengan bahan yang dilarang seperti boraks atau bahan pengawet.

"Masyarakat juga harus hati-hati memilih menu yang sehat, apalagi kalau ada makanan dengan warna yang mencolok," ujar dia.

Saat Ramadhan tiba salah satu kebiasaan warga Padang adalah berburu kuliner untuk disantap saat buka puasa sebagai pelepas lapar dan dahaga setelah seharian penuh berpuasa.

(***)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebagai langkah percepatan sinkronisasi dan sinergitas seluruh perangkat daerah komunikasi dan informatika Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Jasman Rizal membuka Forum Sinkronisasi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, (28/3).

Jasman mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas output instansi kominfo di sumatera barat, diperlukan roadmap dan platform perencanaan di setiap program maupun bidang-bidang teknis yang ada. Ia juga mendorong agar semua instansi Kominfo di seluruh kabupaten dan kota, maupun provinsi saling mendukung dan bersinergi menjadi satu kesatuan wadah yang mampu menyatukan semua potensi yang ada di Sumbar.

“Mari, sinkronkan bersama program yang kita punya sampai 2026, hingga mempunyai platform yang sama tentang pembangunan di segala bidang, baik teknologi informasi, komunikasi publik, statistik dan persandian. Sehingga program ini bisa mendukung  Smart Province, contohnya satu data Indonesia yang di mulai dari nagari ke kecamatan, lalu ke kabupaten dan kota, ke provinsi lalu ke pusat," jelas Jasman.

Selain itu, ia menerangkan roadmap ini pun bisa menjadi pedoman bagi kominfo di kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan infrastruktur di daerah masing masing. Juga menjadi salah satu upaya untuk dapat secara berkesinambungan, membentuk kebersamaan penyelanggaraan infrakstruktur daerah.

"Hasil ini bisa menjadi acuan tim penyusun renstra untuk disempurnakan lagi. Karena ini akan melahirkan kesepakatan, strategi, sasaran, arah kebijakan dan penyelenggaraan infrastruktur informasi dan komunikasi se Sumatera Barat,” lanjutnya menerangkan.

Dalam forum itu diungkapkan, penyusunan rencana kerja setiap perangkat daerah harus memperhatikan program kerja kepala daerah terpilih. Kemudian pelaksanaan forum sinkronisasi renstra perangkat daerah tersebut akan diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk  sinkronisasi dokumen renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mulai dari awal hingga penyempurnaan. Lalu, finalisasi rancangan akhir, dan verifikasi kembali  bersama perangkat daerah. Inilah yang kemudian menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Bappeda.

“Tahapan ini bisa menjadi acuan ketika penyusunan renja agar tidak terlambat, sesuai dengan jadwal yaitu 1 bulan setelah RKPD ditetapkan, dan di situ lah, harus kita sinkronkan kembali rancangan akhir renja perangkat daerah,” ucap Elfi, pejabat fungsional Bappeda menjelaskan.

Pemerintah provinsi dalam hal ini berperan untuk mengkoordinasi program-program pemerintah kabupaten kota menjadi suatu kesatuan, sehingga sinkronisasi antar daerah sangat diperlukan, agar koordinasi baik dalam penyusunan renstra maupun renja untuk mendukung program-program pemerintah kabupaten dan kota hingga Provinsi maupun pusat dapat dilakukan.

Acara Forum Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi rencana strategis 2021-2026 inipun ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara Forum Perangkat Daerah oleh Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kota dan Provinsi. (Mc Prov Sumbar)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan kelancaran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 113 tahun 2022 di Wilayah Korem 032/Wirabraja, pemerintah provinsi Sumatera Barat, Korem 032/Wbr, OPD/ lembaga terkait dan stakeholder Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Padang, Selasa (29/3/2022.

Danrem 032/Wbr diwakili oleh Kasiops Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Bobbie Triyantho menjelaskan bahwa program TMMD dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun, untuk Wilayah Korem 032/Wirabraja mendapatkan alokasi  5 Satuan Tugas (Satgas), diantaranya TMMD Ke 113 Di Wilayah Kodim 0305/Pasaman dan Kodim 0310/Sijunjung, TMMD Ke 114  Di Wilayah Kodim 0307/Tanah Datar dan TMMD Ke 115 Di Wilayah Kodim 0308/Pariaman dan Kodim 03011/Pessel.

“Dalam Memberdayakan Wilayah pertahanan secara dini dan Membantu Tugas Pemerintah Di Daerah. Program TMMD Ke 113 TA 2022 Kodim 0305/Pasaman dan Kodim 0310/Sijunjung Ini akan dilaksanakan Selama 30 Hari, mulai Tanggal 11 Mei sampai dengan 9 Juni 2022, dengan melibatkan 300  Personel” ujar Kolonel Inf Bobbie Triyantho.

Kasi Ops Kasrem 032/Wbr juga menjelaskan bahwa sebelum hari pelaksanaan TMMD akan dilaksanakan Pra TMMD untuk memulai pekerjaan Fisik dengan harapan pada Pelaksanaan nantinya sasaran fisik dapat mencapai target dalam waktu yang telah ditetapkan.

Harpan Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Purmanto yang disampaikan oleh Kasiops Kasrem dalam pelaksanaan TMMD nantinya supaya dapat memunculkan upaya-upaya, terobosan yang produktif dan aktif, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di daerah dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang sinergi dan solid, serta terus ditingkatkan sesuai perkembangan terkini dan kebutuhan masyarakat.

Kadis PMD Provinsi Sumatera Barat Amasrul mengatakan Bahwa program TMMD merupakan hal yg sangat penting dalam meningkatkan ekonomi Nagari dan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak untuk mensukseskan TMMD ke 113 Th 2022 ini. 

“kami berharap untuk seluruh komponen pemerintahan Provinsi dan Kabupaten agar berperan aktif untuk mendukung kegiatan TMMD ke 113 ini” ucap Amasrul

Rapat Koordinasi Persiapan TMMD ke 113 ini dihadiri oleh Kasi Ops Korem Korem 032/wbr, Kadis PMD Provinsi Sumbar, Bupati Pasaman,Bupati Dharmasraya diwakili Asisten 1, Dandim 0305/Pasaman, Dandim 0310/SSD, Dinas PU Kabupaten Pasaman dan Sijunjung, Para PJO Pemprov. Sumbar, perwakilan Kemenkumham dan  perwakilan  Satpol PP Prov. Sumbar.(Penrem 032/Wbr)

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Anaf Sikumbang Ketua Korlap Badan Stabilitas Ketahanan Nasional Republik Indonesia (BSKN-RI-Sumbar) bidang pembangunan, mengucapkan : Marhaban ya Ramadhan 1443 H, (**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Jelang Ramadhan, tim satgas pangan Polda Sumbar melakukan upaya pengawasan di berbagai tempat, pasar dan supermarket dan distributor pabrik minyak goreng 

"Bersama instansi terkait melakukan pengawasan di beberapa tempat, situasi masih stabil dan belum ditemukan adanya penimbunan terkait dengan minyak goreng," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Senin (28/3) di Mapolda Sumbar.

Pengawasan yang dilakukan tersebut, agar memantau keberadaan minyak goreng dan sembako. Dan di Sumbar masih ada dan masih terjangkau.

"Jika ditemukan adanya penimbunan (sembako) akan dilakukan penindakan hukum," tegas Kabid Humas Polda Sumbar didampingi Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Adip Rojikan, S.Ik.

Dirinya menuturkan, untuk minyak goreng dan sembako lainnya di Sumatera Barat tetap tersedia, sama halnya dengan BBM khususnya terkait solar yang tersedia dengan cukup.

Sementara, Kombes Pol Adip Rojikan menambahkan, pihaknya dari Ditreskrimsus telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, yakni pengecekan ke lapangan seperti produsen, distributor, xan agen pengecer, belum ditemukan adanya pelanggaran. 

Oleh karena itu, pihaknya mengedepankan edukasi kepada masyarakat dan kepada semua pihak terkait minyak goreng tersebut. 

"Namun bila ditemukan penyimpangan kami tidak akan segan melakukan upaya penegakan hukum," pungkasnya.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik meneruskan apa yang disampaikan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH. S.Ik. MH bahwa memberikan atensi tidak ada praktik illegal di Sumatera Barat. 

"Bapak Kapolda Sumbar menegaskan Zero toleransi terhadap Illegal Logging dan mining," sebut Kombes Pol Satake Bayu Setianto saat konferensi pers di Polda Sumbar, Senin (28/3).

Terkait ilegal mining kata Kabid Humas, penangkapan pelaku berdasarkan informasi akurat dari masyarakat. Kemudian pada hari Kamis dilakukan upaya kepolisian. "Tersangka dua dari Sijunjung dan dua dari Pasaman," terangnya. 

Tersangka di Sijunjung berinisial S (54) warga Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dan S alias A (35) warga Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Untuk di Pasaman, tersangka MI (28)  sebagai operator alat berat, warga Kelurahan Padang Tarok Baso, Kabupaten Agam. Kemudian S alias U, warga Kecamatan Koto Parik Gadang Kabupaten Solok Selatan.

Barang bukti yang diamankan, satu unit controller alat berat eskavator, sebuah timbangan, karpet, sebuah kunci alat berat, dua buah selang spiral warna biru, dan dua buah dulang.

Sementara, Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Adip Rojikan, S.Ik menerangkan, bahwa sesuai apa yang disampaikan Kapolda, tidak ingin adanya segala macam praktik ilegal mining. 

"Kami melakukan upaya tindakan hukum dengan 3 TKP. Yakni 2 di Pasaman dan 1 di Sijunjung," ujarnya. 

Dikatakan, sesuai dengan atensi dari Kapolda Sumbar tersebut, maka pihaknya membuktikannya dengan mengamankan para pelaku illegal mining (penambangan emas tampa izin) yang sangat berdampak pada lingkungan. 

"Keempat tersangka akan kami proses hukum sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 35 dengan ancaman 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 milyar rupiah," tegasnya. 

Untuk itu lanjut Kombes Pol Adip Rojikan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik illegal. "Jika ditemukan akan ditindak tegas," pungkasnya. 

Terkait sudah berapa lama para pelaku melakukan aksinya, Dirreskrimsus menerangkan pihaknya masih melakukan tahapan pendalaman. 

Sementara, terkait penggunaan mercury, saat dilakukan penangkapan pelaku tambang emas tanpa izin, mereka melakukan penambangan dengan alat berat (eskavator) dan box.

"Jadi saat penangkapan tidak ditemukan adanya penggunaan mercure," ujar Kasubdit IV Ditreskrimsus Kompol Firdaus.(*)

BATUSANGKAR - MEDIAPORTALANDA -  Pelatihan teknologi budidaya dan bisnis cabai merah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Mantri-mantri BRI (Bank Rakyat Indonesia) tentang budidaya dan aspek bisnis komoditas cabai merah yang akhirnya mampu mengambil keputusan terbaik dalam mengembangkan program BRI pada Unit-Unit BRI di kecamatan-kecamatan. 

Acara pembukaan ini selain dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar (Ir. Yulfiardi, M.Si), wakil dari Pincab BRI Batusangkar (Hamdi), juga peneliti BPTP Balitbangtan Sumatera Barat (Ir.Atman Roja, M.Kom) sebagai traineer dan Tim Primakelola IPB (Lutpi Abdul Latip dan Fizar) sebagai pelaksana.

Acara pelatihan ini telah berlangsung selama tiga hari (21-23 Maret 2022) yang diikuti sebanyak 25 orang Mantri BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi.  Selain Mantri BRI, kegiatan ini juga diikuti oleh 5 orang penyuluh pertanian dari Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar sebagai tenaga pendamping.

Menurut Tim Primakelola IPB, Pendidikan Profil Bisnis BSDP ini bertujuan untuk: (1) memahami proses bisnis hulu sampai hilir, (2) memahami critical point dan mampu memitigasi resiko bisnis, (3) mampu mengakselerasi pertumbuhan bisnis nasabah dan bisnis kelompok nasabah, (4) memiliki interpreneurship knowledge sehingga mampu menjadi UMKM Advisor dalam rangka pendampingan UMKM naik kelas, dan (5) mampu membangun ekosistem bisnis komoditas cabai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pelatihan dalam bentuk teori dan praktek lapangan. Peserta melakukan kunjungan dan wawancara ke kelompok tani, pengusaha benih, kios tani, dan stakeholder terkait lainnya. Hasil pelatihan dalam bentuk teori dan praktek selanjutnya dipresentasikan oleh kelompok peserta dan sekaligus dilakukan FGD (Focus Group Disscussion). Pada akhirnya, peserta dapat menyimpulkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) dalam membangun dan mengembangkan ekosistem bisnis komoditas cabai merah.

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah tentang inovasi teknologi budidaya cabai merah yang beberapa tahun belakangan dikembangkan oleh Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) Kementan RI di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, dikembangkan melalui BPTP Balitbangtan Sumatera Barat. Inovasi teknologi budidaya tersebut dikenal dengan nama PROLIGA (PROduksi LIpat GAnda) Cabai Merah. Selain itu juga jelaskan tentang aspek bisnis komoditas cabai merah dari hulu sampai hilir. 

Menurut Atman Roja, produktivitas cabai merah Sumatera Barat  sudah lebih tinggi (mencapai 10,55 t/ha) dibanding produktivitas nasional yang hanya 8,74 t/ha. Produktivitas ini masih dapat ditingkatkan bila petani cabai merah mulai menerapkan teknologi PROLIGA Cabai Merah yang dapat meningkatkan produktivitas sampai lebih dari 20 t/ha. Untuk mencapai produktivitas >20 t/ha, ada beberapa komponen teknologi yang harus diterapkan, diantaranya: (1) menggunakan sistem persemaian sehat; (2) menggunakan varietas unggul yang adaptif; (3) meningkatkan populasi tanaman sampai 30.000 tanaman/ha; (4) melaksanakan pengelolaan hara, tanah, dan air; dan (5) pengendalian hama dan penyakit. Dari aspek bisnis, juga dijelaskan tentang permasalahan dan solusi terbaik dalam menjalankan usahatani cabai merah, mencakup berbagai aspek, terutama aspek dari supplier, input, process, output, dan consumer (SIPOC).

Kegiatan ini mendapat apresiasi yang sangat baik dari seluruh peserta,  terbukti dengan antusiasnya mereka dalam berdiskusi dan melaksanakan praktek di lapangan serta dalam menyampaikan hasil kunjungan di lapangan pada saat presentasi. (ATR)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Jumat malam minggu ke IV, merupakan jadwal ekstra, dimana pada malam tersebut, Tim penurunan tingkat kehilangan air Perumda Air Minum Kota Padang kembali melakukan aktivitas pekerjaan pencarian kebocoran dan kehilangan air disetiap lokasi yang telah ditentukan.

Sweeping ini memang dilakukan pada malam hari, karena pada malam harilah pemakaian air pelanggan berkurang, sehingga lebih mudah bagi petugas untuk mendeteksi dan mendengar suara air yang keluar dari pipa yang mengalami kebocoran. 

Jadi masyarakat tidak perlu takut apabila melihat petugas PDAM yang berkeliling disekitar rumah saat malam hari, karena mereka bertugas mencari titik kebocoran, malam hari menjadi waktu yang lebih mudah bagi tim Sweeping untuk menemukan titik bocor karena kurangnya penggunaan air sehingga tekanan Air di pipa meningkat dan kebocoran akan mudah terdeteksi.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Kota Padang berharap pelanggan dan masyarakat ikut serta menjaga jaringan PDAM, ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait kebocoran dan hal lain yang ditemui dilapangan maupun kerusakan yang terjadi di rumah pelanggan sendiri, atau dengan langsung menghubungi nomor 0811 669 123.  (**)

PARIK MALINTANG - MEDIAPORTALANDA - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran penting dalam membentengi umat dari masuknya paham keagamaan yang memandang kritis terhadap tradisi dan amaliah beragama di tengah masyarakat. Sebagai intelektual NU, ISNU tidak saja berada di menara gading kampus, tapi juga terjun ke tengah masyarakat dalam memberikan pemahaman keagamaan yang selama sudah dijalankan umat.

Sekaitan dengan itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE. MM berkesempatan menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Kerja (Raker) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Padang Pariaman, pada Minggu (27/3) bertempat di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang.

Kegiatan yang memanfaatkan momen menyambut bulan suci Ramadhan itu, mengusung tema "Mengukuhkan Eksistensi NU dan Membangun Kolaborasi Menuju Padang Pariaman Berjaya". 

Terlihat hadir pada pembukaan Raker itu, Ketua PC. NU Kabupaten Padang Pariaman Dr. H. Zainal Tk. Mudo, M.Ag. Ketua ISNU Padang Pariaman Dr. Sawirman, M.Hum, dan Ketua Panitia Arif Gufra Mata, S.Pd.I, M.Pd, Tuanku Sutan, Kabag Prokopim Setdakab. Anesa Satria, serta anggota majelis taklim NU dan Pengurus Banser NU Kabupaten Padang Pariaman.

Tampil sebagai Narasumber Ketua PW. ISNU Sumbar Dr. Ahmad Wira, Wakil Sekretaris PW. NU Sumbar Armaidi Tanjung, S.Sos, M.A, Pengurus ISNU Padang Pariaman Dr. Hasanuddin, M.Si, Dt. Tan Putiah dan Dr. Rasman, M.Ag, Tuanku Mudo, serta dipandu Tuanku Daniel Kharlis.

Dalam sambutannya, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyambut baik diadakannya Raker ISNU Padang Pariaman. Penguatan yang dilakukan ISNU Padang Pariaman ini, sejalan dengan visi Pemerintah Darah yang mewujudkan Padang Padang Berjaya. Yang sejalan dengan salah satu kata kuncinya yakni Padang Pariaman yang Religius.

“ISNU sebagai kaum intelektual NU, tentu sangat diharapkan berperan aktif memberikan ide dan sarannya dalam membangun Kabupaten Padang Pariaman. Dukungan semua pihak dalam menyukseskan pembangunan, sangatlah penting. Walaupun misalnya, bupatinya hebat, pintar dan cerdas, tapi kalau jalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, tentu tidak akan pernah berhasil dalam membangun daerah. Karena itu, ISNU harus berperan aktif dalam mewujudkan Padang Pariaman Berjaya,” kata Suhatri Bur, mantan Bendahara PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman ini.

Pada sesi penyampaian materi, Rasman dalam paparannya menjelaskan. ISNU sebagai intelektual kampus, harus berpikir lurus dalam melihat permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tidak mudah menyalahkan pihak lain tanpa mendalami apa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. 

“Ibarat mengaji di pondok pesantren, harus dilihat dari ilmu mantik, nahwu, hadis, tafsir, tasawuf, bayan dan seterusnya. Sehingga menerima sesuatu pernyataan atau informasi, tidak mudah menyalahkan orang lain,” kata Rasman.

Dikatakannya, Padang Pariaman yang banyak memiliki pondok pesantren, melahirkan tuanku yang telah mempelajari kitab-kitab kuning minimal 7 tahun, sehingga menguasai berbagai ilmu dalam memahami agama Islam. 

“Sehingga Padang Pariaman masih belum separah daerah lain, yang sudah dimasuki pemahaman agama yang suka menyalah-nyalahkan tradisi sebagaimana sudah dijalankan selama ini” kata Rasman.

Hal senada, juga diungkapkan Armaidi Tanjung. Eksistensi ISNU Padang Pariaman dengan adanya Raker dan melibatkan berbagai pihak, merupakan langkah maju dalam membentengi umat dari kelompok yang selalu menyalahkan kegiatan yasinan, tahlilan, ziarah, shalawatan dan mauludan. 

“Hal ini, terungkap dalam pertanyaan salah satu peserta dari majelis taklim. Dia mengatakan menerima pernyataan dari pihak tertentu, yang menyalahkan kegiatan yasinan, tahlilan, ziarah dan shalawatan yang dilakukan oleh majelis taklim tersebut. Padahal apa yang dilakukan majelis taklim tersebut sudah tepat, sesuai dengan amaliah NU. Bahkan punya dalil dan dasar yang kuat” kata Armaidi Tanjung menutup pembicaraan. (Release)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Ada kabar gembira untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana Bupati Suhatri Bur melalui SK Nomor 52/BPP/Tahun 2022 telah menetapkan 5 orang Tenaga Ahli (TA) yang akan membantu Bupati dan OPD dalam menjalankan roda pemerintahan untuk lima tahun ke depan.

Mereka, adalah TA Bidang Perekonomian Haji Mahyuddin Buyung Kenek, SE, TA Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Rudianton SE, MSi, TA Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Hanibal SE, TA Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Drs Bahar Kirman, serta TA Bidang Keagamaan Suhaili Tuangku Mudo.

Surat Keputusan (SK) bupati itu telah diserahkan kepada 5 orang TA dalam sebuah acara di ruang kerja bupati, Jumat pekan lalu.

Dalam arahannya Bupati Suhatri Bur, antara lain menekankan agar para TA, dapat memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual sesuai bidang masing-masing.

Haji Mahyuddin, selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses di kota Jakarta, ia pemilik rumah makan Putra Minang Group, sehari-hari juga Ketua Persatuan Aliansi Kampung dan Rantau (Pakar), selain itu ia juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Padangpariaman.

Sementara Rudianton, seorang praktisi di bidang pendidikan, dan TA pada Fraksi PAN di DPRD Padangpariaman.

Sedangkan Hanibal dan Bahar Kirman, keduanya pensiunan di kantor Bupati Padangpariaman. Hanibal mantan Kepala Dinas Keuangan dan mantan Kepala Dishub, sementara Bahar Kirman mantan Asisten Pemerintahan dan mantan anggota Baznas Padangpariaman.

Sedangkan Suhaili Tuangku Mudo, seorang ulama kawakan di Padangpariaman dan pengelola pesantren. Suhaili adalah putra ulama terkemuka di Padangpariaman almarhum Tuangku Kuniang Zubir.

Para TA, dalam kesehariannya ditempatkan pada dinas instasi sesuai pembidangan.

Seperti TA Bidang Perekonomian akan bertugas pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

TA Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berposko di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, TA Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), TA Bidang Pemerintahan bertugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta TA Bidang Keagamaan akan bertugas di Bagian Kesra Sekretariat Kantor Bupati Padang Pariaman.(ril)