-->

Latest Post


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepemerintahan yang baik (Good Governance), telah menjadi wacana paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan saat ini.


Hal tersebut sudah tentu sejalan dengan tuntutan akan modernisasi administrasi pemerintahan guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian dokumen dan surat dinas instansi pemerintah. 


Teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas termasuk menunjang administrasi perkantoran.


Sejalan dengan hal ini, Perumda Air Minum Kota Padang mengadakan kegiatan Training Aplikasi Electronic Office (E-Office) dan Customer Information System (CIS) di Hotel Truntum (15/10/21).


Direktur Teknik, Andri Satria langsung memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan training ini. Turut mendampingi Manager TI, Dhenny Skylab, dan Manager SDM, Hendri Darmawi.


Dalam sambutannya Dirtek mengatakan, sudah saatnya kita memulai gerakan paperless yaitu meminimalisir atau bahkan meniadakan penggunaan kertas, serta mempersingkat waktu pengadministrasian surat menyurat. 


Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk mempercepat penyampaian informasi dan layanan, meningkatkan kerahasiaan informasi, dan mengakomodasi tingginya mobilitas pegawai. E- Office ini dimotori oleh Tim IT Perumda Air Minum Kota Padang yang sekaligus berperan sebagai Narasumber dalam kegiatan ini. 


Peran sistem aplikasi E-Office sangat besar dalam mensukseskan program tata kelola pemerintahan (E-Government). Harapan kedepan adalah dengan kegiatan training ini, semoga mampu menjadikan Perumda Air Minum Kota Padang memperoleh predikat sebagai Perusahaan Umum Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). (**)


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Padat Karya Tunai (Cash For Work) merupakan kegiatan pemberdayaan khusus bagi masyarakat kurang mampu dan marginal bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan, sekaligus mendukung penurunan angka stunting.


Skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja cukup besar, dengan memberikan upah langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, yang nantinya dapat memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam masa pandemi Covid-19 terus berupaya memulihkan keadaan perekonomian masyarakat yang terdampak, melalui program Padat Karya Tunai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar yang  terdiri dari beberapa program, yakni Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Perdesaan dan Pembangunan MCK di Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Koesworo Darpito mengungkapkan bahwa total anggaran program PKT di Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 114,27 Miliar, sedangkan untuk progres pelaksanaan fisik telah mencapai pada angka 90%. Sementara itu program PKT ini sendiri berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 150.000 orang, “dan tentu saja tenaga kerja itu sendiri masyarakat sekitar yang memiliki kesulitan dalam bekerja atau berusaha” tutur Koesworo.


Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, pengolahan air minum, pengolahan sanitasi, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan akses persampahan, penataan bangunan dan sistem proteksi kebakaran. 


Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur, melalui program KOTAKU Livelihood (kehidupan yang berkelanjutan) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.


Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), adalah program yang bertujuan untuk menyediakan atau meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan, meningkatkan sosial dan ekonomi wilayah, infrastruktur yang dibangun seperti, jalan akses menuju area pertanian, irigasi, jembatan dan lain-lain, pada tahun ini PISEW dilaksanakan di 77 Jorong dan 7 Kabupaten.


Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah program yang berbasis masyarakat dalam penyediaan air minum bagi masyarakat di perdesaan, pada tahun 2021 PAMSIMAS telah menyasar pada 200 lokasi di 15 Kabupaten/Kota. Sampai saat ini PAMSIMAS telah menyumbang sekitar 30% untuk pelayanan akses air minum di Provinsi Sumatera Barat.

Sanitasi Perdesaan (SANDES), Program Sanitasi Perdesaan merupakan kegiatan dalam penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (stunting), buang air besar sembarangan (BABS) tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta desa yang tertinggal dan berkembang. 


Pada tahun ini telah dibangun sebanyak 1.393 unit bilik jamban beserta tangki septik individu di Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota.


Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, kegiatan ini merupakan salah satu program Padat Karya karena dilaksanakan oleh masyarakat sekitar Pondok Pesantren, ada 64 unit tempat Mandi, cuci dan Kakus (MCK) di 43 Pesantren yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah selesai dan sedang dilaksanakan pengerjaannya. (**)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA  - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan tertulis secara daring pada sidang Uji Materi pasal 15 Ayat (2) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (11/10/2021) siang. Keterangan tertulis Presiden Joko Widodo disampaikan melalui kuasa hukumnya Menteri Hukum dan Ham RI Yasona Laoli dan Menteri Kominfo Johny Plate yang dibacakan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong. 


Menurut Presiden, pasal 15 Ayat (2) huruf f bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan bahwa fungsi Dewan Pers adalah fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. 


“Memperhatikan definisi kata memfasilitasi tersebut maka maknanya, Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo UU pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. 


Hal tersebut telah secara jelas disebutkan setelah kata memfasilitasi dalam ketentuan a quo terdapat frasa organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Namun justeru Dewan Pers yang memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,” paparnya. 


Presiden juga menjelaskan, dalam implementasinya berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi pers, diterbitkan sebagai peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justru bertentangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum, dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. 


Pada bagian lain, Presiden menjelaskan, apabila para pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Pers. “Berdasaran hal tersebut Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum organisasi pers yang menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari presiden dalam bentuk keputusan presiden. Dan tidak ditangapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar UUD 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku,” urainya.


Pada kesempatan yang sama, Anggota Majelis Hakim Saldi Isra meminta kepada pihak pemerintah supaya Mahkamah Konstitusi diberi tambahan keterangan terutama tentang risalah pembahasan terkait dengan perumusan konstruksi Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) UU Pers.  “Kami perlu tahu apa yang disampaikan oleh para penyusun UU itu. Karena kami khawatir bisa saja apa yang dikemukakan oleh pemerintah adalah pemahaman tentang hari ini. Oleh karena itu kami (perlu) dibantu agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers tersebut untuk membantu kami secara komprehensif memahami dua norma yang diuji materi oleh pemohon,” tandasnya. 


Sementara Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menanggapi langsung pernyataan pemerintah yang mempertanyakan legal standing pemohon. “Sebenarnya kami tidak begitu memerlukan keterangan soal legal standing yang disampaikan pemerintah karena itu menjadi wilayah mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi sebagiamana keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan pada legal standing padahal diperlukan sesungguhnya adalah substansi dari pada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh pemohon itu,” kata Suhartoyo. 


Karena sudah mengaitkan dengan legal standing maka, Suhartoyo mempertanyakan, bagaimana kementerian Kominfo ikut mengendalikan soal organisasi pers ini. “Karena hal itu penting untuk kaitannya dengan legal standing yang dipersoalkan di keterangan presiden itu. Bisa ditambahkan organsiasi apa saja yang kemudian terdaftar dan memenuhi, persyaratan bagaimana respon pemerintah dengan organisasi yang menurut saya itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada dewan pers melalui konsensusnya itu ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi,” ungkapnya.


Sedangkan Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan, keterangan pemerintah sudah cukup lengkap. “Dan ini tumben dilampiri dengan daftar bukti pemerintah yang berupa memori fantulikting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan,” ujar Usman. 


Usman juga meminta pihak terkait Dewan Pers untuk memberi keterangan terkait praktek dewan pers selama ini. “Mahkamah meminta dijelaskan praktek selama ini dan bagimana keunggulan kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka Dewan Pers itu bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan yang dilakukan media cetak maupun elektronik, dan media sosial bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggungjawab, objektif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (bukan) berita yang malah bisa merusak kohesi nasional selama ini,”ujarnya. 


Daniel Yusman, Angota Majelis Hakim lainnya, juga meminta penjelasan pemerintah dan pihak terkait mengenai jumlah perusahaan pers dan jumlah organsiasi pers. Selain itu Yusman meminta keterangan mengenai sejarah sejak perubahan UU Pers apakah pernah tidak di SK kan oleh Presiden, atau selama ini setelah perubahan selalu ada SK Presiden terkait pengakatan anggota Dewan Pers. 

“Karena dalam permohonan pemohon semangatnya berharap presiden hanya menjalankan fungsi administratif jadi tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK Presiden,” ujarnya.


Menanggapi keterangan Presiden, Hence Mandagi selaku pemohon membantah pernyataan pemerintah bahwa bahwa sejak UU Pers berlaku selama 22 tahun tidak ada pemohon yang mempermasalahkan ketentuan a quo namun begitu ada implementasi yang tidak menguntungkan para pemohon maka baru mengajukan uji materi. “Faktanya organisasi dan wartawan sering melakukan protes atas kebijakan dan peraturan Dewan Pers baik di Gedung DPR RI maupun di depan Gedung Dewan Pers. Dan memuncak pada tahun 2018 lalu. Bahkan pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019, termasuk gugatan di PN Jakata Pusat adalah wujud protes terhadap kebijakan Dewan Pers yang banyak menyebabkan terjadinya kriminalisasi pers di berbagai daerah, dan termasuk protes terhadap peraturan Dewan Pers yang mengambil alih kewenangan organisasi pers,” ungkap Mandagi.


Bahwa pemerintah juga mengungkapkan telah ada keputusan sengketa pers yang sudah berkekuatan hukum tetap hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi atas gugatan yang diajukan Ketum SPRI Hence Mandagi dan Ketum PPWI Wilson Lalengke, sesunguhnya ada informasi yang tidak diungkap secara utuh oleh pemerintah bahwa Keputusan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memang tidak mengabulkan gugatan pemohon namun telah menerima permohonan penggugat untuk membatalkan keputusan majelis hakim tingkat PN yang menyatakan peraturan Dewan Pers adalah merupakan peraturan perundang-undangan. “Kami tidak memilih kasasi ke Mahkamah Agung RI karena syarat pembatalan sebuah peraturan lembaga di Mahkamah Agung adalah peraturan tersebut harus merupakan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam lembar negara. Sementara peraturan Dewan Pers bukan peraturan perundangan karena sudah dibatalkan di tingkat PN dan peraturan Dewan Pers tidak ada dalam lembar negara yang bisa dibatalkan oleh MA,” katanya lagi.


Sementara pernyataan Presiden bahwa pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak ada cerminan dari pasal aquo karena dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan hanya berdasarkan Kongres Pers yang demokratis, menurut Mandagi adalah tidak benar. “Pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia pada Kongres Pers dilakukan berdasarkan pengusulan nama-nama calon yang mewakili unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih organsiasi perusahaan pers, dan  tokoh masyarakat, ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Buktinya dalam daftar anggta Dewan Pers terdapat nama-nama yang berasal dari tokoh masyarakat dan ahli di bidang komunikasi, salah satunya adalah pakar komunikasi Emrus Sihombing,” papar Mandagi. 


Pemohon lainnya, Soegiharto Santoso usai persidangan mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas kehadiran Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan oleh kuasa hukum Menteri Kominfo dan Menkumham RI. 


“Saya menilai apa yang sudah disampaikan Presiden makin memperjelas bahwa kewenangan membuat peraturan pers ada pada organisasi-organisasi pers bukan oleh Dewan Pers. Jadi selama ini peraturan Dewan Pers yang mengatasnamakan konsensus dengan para pimpinan organisasi pers seharusnya tidak boleh diterjemahkan menjadi peraturan Dewan Pers. Seharusnya konsensus itu harus diterapkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh masing-masing organisasi pers menjadi Peraturan Pers secara serentak dan seragam di seluruh organisasi pers termasuk kode etik jurnalistik,” ungkap Soegiharto yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, serta sempat menjadi ketua panitia kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. 


Namun menurut Hoky sapaan akrabnya, dalam prakteknya Dewan Pers justru membuat konsensus itu menjadi peraturan Dewan Pers dan menerapkannya kepada seluruh organisasi pers, kemudian menghilangkan hak organisasi pers untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers dengan cara menentukan secara sepihak organisasi pers yang jadi konstituennya. “Hampir seluruh organisasi pers yang membuat konsensus dinyatakan secara sepihak oleh Dewan Pers bukan lagi sebagai konstituennya sehingga tidak berhak lagi mengajukan calon dan memilih anggota Dewan Pers,” ungkap Hoky mengurai fakta sejarahnya.


Sementara itu, di luar persidangan, Ketua Persatuan Wartawan Mingguan Indonesia Gusti Suryadarma yang ikut menyaksikan jalannya persidangan melalui chanel youtube MK, mengatakan, pemerintah kelihatan jelas tidak tahu apa yang terjadi di insan pers Indonesia selama ini. Pemerintah menurutnya, tidak tahu ada kezaliman, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum, dan bahkan cenderung ke arah pelanggaran hukum. “Pemerintah mengatakan Dewan Pers menjalankan fungsinya sesuai UU Pers, namun pemerintah tidak tahu bahwa Dewan Pers sudah berubah fungsi menjadi eksekutor yang mengakibatkan kerugian materi berbagai pihak dan bahkan terjadi kriminalisasi wartawan dan perpecahan insan pers nasional. Kebijakan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya siapa yang bertanggung-jawab? Makanya Pasal 15 UU Pers perlu direvisi,” kata Gusti.


Sidang lanjutan perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 akan dilaksanakan pada Selasa 9 November 2021 jam 11.00 wib untuk mendengarkan keterangan pihak DPR RI dan pihak terkait Dewan Pers. **

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik mendatangi Pusat Kebudayaan Kota Sawahlunto, Sabtu (9/10).


Bersama beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar, Irjen Pol Teddy meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi Covid-19 Polres Sawahlunto, Pemko Sawahlunto dan IMBI serta memberikan bansos kepada masyarakat. 


Kedatangan Kapolda Sumbar disambut Kapolres Sawahlunto AKBP Ricardo Condrat Yusuf, SH. S.Ik, MH, Walikota Sawahlunto Deri Asta, Dandim 0310/SS Letkol inf Endik Hendra Sandi, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka wahyuni, Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto Abdul Mubin, Sekretaris Daerah, Dr.dr. Ambun Kadri.


Irjen Pol Teddy memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemko Sawahlunto dan jajaran Forkopimda yang telah berhasil menggerakkan pelaksanaan vaksinasi di Kota Warisan Dunia versi UNESCO tersebut dengan baik, dan telah sampai mendekati 50 persen dari total sasaran. 


"Yang lebih penting itu adalah kesadaran masyarakat. Di Sawahlunto ini kesadaran masyarakat untuk divaksin termasuk tinggi, buktinya kita bisa lihat telah 43 persen lebih dari total sasaran itu masyarakat kita sudah divaksin," ujarnya. 


Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat Sawahlunto, yang sadar dan mendukung program pemerintah dalam membentuk imunitas kelompok (herd immunity) melalui vaksinasi Covid-19. 


Kepada jajaran tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator vaksin Covid-19 di Sawahlunto, Kapolda mengapresiasi dengan memberikan piagam penghargaan. 


Penghargaan diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan Sawahlunto, secara simbolis piagam penghargaan itu diserahkan Kapolda Irjen Pol Teddy Minahasa kepada Paurkes Polres Sawahlunto, Bripka Yuli Ekawati dan para Kepala Puskesmas di Sawahlunto. 


Dalam kesempatan meninjau pelaksanaan Gebyar Vaksinasi itu juga, orang nomor satu di Polda Sumbar tersebut memberikan bantuan sosial berupa sembako sebanyak 500 paket. Rincian sembako itu, sejumlah 300 paket dari Kapolda Sumbar dan komunitas IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) Provinsi Sumbar. Kemudian sejumlah 200 paket dari Kapolres Sawahlunto.


"Selain sembako, kita juga berikan doorprize kepada peserta vaksinasi dari kategori pelajar. Hadiah utamanya itu 2 unit sepeda. Doorprize lain bermacam-macam, dari helm, jacket motor, buku, tas, sampai botol minum," ujar Kapolda Sumbar.  


Sementara, Kapolres Sawahlunto, AKBP Ricardo Condrat Yusuf melaporkan kepada Kapolda bahwa jajaran Polres Sawahlunto turun dengan optimal dalam membantu percepatan vaksinasi ini dengan target 1.300 dosis. 


"Sesuai arahan Presiden tentang percepatan vaksinasi, kami turun mendampingi tim di desa dan kelurahan dalam sosialisasi sampai pelaksanaan vaksin. Kita bersatu padu dengan jajaran Pemdes/Kelurahan dan tenaga kesehatan, sesuai hasil rapat koordinasi yang kita laksanakan beberapa Minggu yang lalu," katanya.  


Bentuk nyata lainnya, kinerja Polres Sawahlunto dalam mendukung percepatan vaksinasi, adalah dengan memobilisasi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari tempat vaksinasi. 


"Itu ada yang kita jemput dengan bus polisi. Kalau tidak bisa kendaraan roda 4 masuk ke sana, maka Bhabinkamtibmas kita yang turun menjemput dan mengantarkan dengan kendaraan roda 2," pungkasnya.(bhps)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Setelah melewati proses administrasi yang cukup panjang,  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia akhirnya mendapat giliran dikunjungi  Tim Pelaksana dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melakukan full assessment atau asesmen penuh. 


Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan berkas tahapan akhir menuju pemberian lesensi ini  dilaksanakan pada Sabtu, (09/10) 2021 di ruang rapat kantor LSP Pers Indonesia. 


Dipimpin langsung Ketua Tim Muhammad Najib, Erlin Febriani selaku Anggota, dan 

Muhammad Syikab Adrie sebagai Observer, pelaksanaan asesmen penuh berjalan cukup lancar. 


Tim dari BNSP juga mendapat sejumlah temuan ketidaksesuaian berkas dokumen yang disiapkan LSP Pers Indonesia, di antaranya ada satu dokumen yang bersifat mayor. "Dari hasil pemeriksaan kami ada beberapa dokumen yang menjadi temuan hanya bersifat minor dan harus diperbaiki serta dilengkapi. Sementara satu dokumen bersifat mayor sehingga harus dilaksanakan atau dipenuhi," ujar Muhammad Najib sebelum menyerahkan hasil asesmen penuh kepada Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi yang disaksikan seluruh pengurus lengkap LSP Pers Indonesia. 


Temuan tersebut, lanjut Najib, wajib diperbaiki paling lambat 1 bulan sejak asesmen penuh dilaksanakan. 


Sedangkan, anggota tim lainnya, Erlin Febriani mengatakan, pihaknya siap menerima berkas dokumen LSP Pers Indonesia yang sudah diperbaiki. "Semoga lebih cepat lebih baik agar kami selaku tim pemeriksa bisa segera memproses berkas LSP Pers yang sudah lengkap, untuk diteruskan ke komisioner BNSP agar bisa dibahas ke rapat pleno pemberian lisensi," ujarnya. 


Menanggapi hasil asesmen penuh tersebut, Ketua LSP Pers Hence Mandagi mengaku bangga, karena hasil temuan tidak terlalu banyak dan sebagian besar hanya bersifat minor, meski ada satu temuan yang bersifat mayor. "Kami akan segera memperbaiki dokumen yang menjadi temuan asesor lisensi dari BNSP dan sesegera mungkin akan menyerahkan berkas tersebut ke BNSP," tutur Mandagi. 


Sementara, Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Soegiharto Santoso menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas respon positif dari Ketua dan para Komisioner BNSP yang memberi kesempatan kepada LSP Pers untuk mengikuti tahap akhir asesmen penuh. 


"Semoga apa yang dinanti-nantikan wartawan se Indonesia untuk sertifikasi kompetensi melalui BNSP dan bersertifikat resmi akan segera terwujud jika LSP Pers bisa lolos full assesment ini, dan lisensi LSP kami segera disetujui," ungkap Hoky sapaan akrabnya. 


Turut hadir dalam pelaksanaan asesmen penuh ini, Anggota Dewan Pembina Juniarto, Manager Mutu Jimy Wibowo, Manajer Sertifkasi Dhoni Kusmanhadji, Komite Skema Maghfur, Manajer Standarisasi Chaidar Sulaiman, Manajer Administrasi Tri Cahyandi Terasnanda, Manajer Pemasaran dan Keuangan Meytha Kalalo, dan asesor Vincent Suriadinata, Abdulrahman, serta Ketua Umum JNI merangkap asesor Hendri Kampai. ***

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar "Bhayangkara Mural Festival 2021". Lomba tersebut untuk seniman yang hobi mural melukis di dinding.


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan, perlombaan Bhayangkara Mural Festival ini, untuk di Sumbar akan digelar di Kota Padang.

"Lokasi di dinding PJKA Sawahan Kota Padang. Dengan memperebutkan Piala Kapolda Sumbar," katanya, Jumat (8/10) di Mapolda Sumbar. 


Bhayangkara Mural Festival 2021 ini kata Kombes Pol Satake Bayu, mengangkat tema "Peran Generasi Muda untuk Berkreasi Dalam Menyampaikan Informasi yang Positif di Masa Pandemi Covid-19".


Dikatakan Kabid Humas Polda Sumbar, untuk sub temanya adalah :

1. Peduli Sesama di masa Pandemi Covid-19.

2. Bersama menjalankan protokol kesehatan. 

3. Indonesia sehat dan kuat.

4. Bebas dari Covid-19. 

5. Bersama menjaga Indonesia. 


"Untuk pendaftaran sejak tanggal 17 September hingga 20 Oktober 2021. Bagi seniman Mural, ayo silahkan mendaftar karena Gratis," ucapnya. 


Nantinya, lanjut Kabid Humas, pendaftar akan dipilih 5 sketsa gambar untuk dipilh 1 yang terbaik untuk dilombakan tingkat Mabes Polri pada Piala Kapolri.(bhps)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Tim Opsnal Kerambit Reskrim Polres Bukittinggi berhasil mengamankan 1 (satu) orang sebagai diduga pelaku Tindak Pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi.


Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, S.H , S.I.K, M.H., melalui Kasat Reskrim AKP Allan Budi Kusumah Latinusa, S.I.K, menjelaskan pelaku berinisial F (49). 


Ia ditangkap di Parabek, Nagari Ladang Laweh, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Sumatera Barat, pada Selasa (5/10) malam.

Kasat Reskrim Allan memaparkan kronologis penangkapan pelaku F, berawal dari Tim Opsnal Kerambit Polres Bukittinggi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada seseorang melakukan jual beli satwa jenis burung yang dilindungi.


"Setelah mendapat informasi tersebut, tim opsnal langsung mendatangi rumah dari pelaku F di Parabek Kenagarian Ladang Laweh Kec.Banuhampu Kab. Agam. Sesampai di TKP, ditemukan ratusan ekor burung berbagai jenis," katanya. 


Menurut AKP Allan, burung yang ditemukan dirumah F tersebut adalah berupa 583 ekor satwa yang dilindungi jenis burung. 


Diantaranya,  3 ekor Cucak Kuricang, 2 ekor Brinyi Kelabu, 14 ekor Cucak Sayap Hijau, 9 ekor Sunda Bulbul Sumatera, 500 ekor Pleci, 16 ekor Poksai, 14 ekor Kucica Kampung, 8 ekor Cucak Gunung, 12 ekor Madu Srikandi, dan 5 ekor Murai Besi. "Seluruhnya kita bawa ke Polres Bukittinggi sebagai bukti," ujarnya. 


Untuk saat ini, pelaku F sedang dilakukan pemeriksaan, dan sedang dilakukan identifikasi oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bukittinggi.


Dari hasil indentifikasi pihak BKSDA, terdapat 4 satwa dilindungi jenis burung (Unggas), yakni Pleci dengan nama latin Zosterops, Poksai Sumatera nama latin  Garrulax bicolor, Cicau Daun Sayap Biru Sumatera (Chloropsis moluccensis), burung madu leher-merah/jantingan (Anthreptes rhodolaemus) burung madu leher-merah.


"Pelaku bisa dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," pungkasnya AKP Allan.(bhps)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal memenuhi undangan Bupati Solok Selatan H. Khairunnas, SP, M.Si sebagai Nara Sumber dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan sinergitas manajemen dengan Dewan Pengawas di PDAM Tirta Seribu Sungai, Kabupaten Solok Selatan, Senin 4 Oktober 2021.


Pertemuan dilangsungkan di Ruangan Tangsi Ampek, Kantor Bupati Solok Selatan. Selain Bupati, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wabup Ir. H. Yulian Efi, Sekda Syamsurizal, dan beberapa pejabat Kab. Solok Selatan lainnya. Sementara dari Kota Padang, selain Dirut Perumdam Kota Padang, juga didampingi oleh Ka. SPI, Alfitra, SE, MM dan Manager Distribusi Tomi Wirawan, ST.

Inti dari kegiatan sekaligus diskusi ini adalah berbagi informasi tentang peningkatan pelayanan air bersih di Solok Selatan. Selain itu, Bupati juga meminta kesediaan Perumda Air Minum Kota Padang mendampingi dan memberikan informasi yang dibutuhkan PDAM Tirta Seribu Sungai Kab. Solok Selatan dalam meningkatkan kinerja dan layanan kepada pelanggan dan masyarakat. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Peringatan ke-76 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2021 kali ini berbeda. Selain upacara di halaman Istana Merdeka, Selasa, 5 Oktober 2021, juga dipamerkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik negara di jalan sekitar Istana Kepresidenan.


Usai memimpin jalannya upacara, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin berkesempatan meninjau pameran alutsista tersebut. Dengan mengendarai _golf car_, keempatnya menuju Jalan Medan Merdeka Utara yang terletak persis di depan Istana Merdeka, Jakarta.


"Dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-76, kita memamerkan alutsista kita dan ini juga sebagai sebuah bentuk transparansi kepada publik bahwa APBN telah digunakan untuk membeli peralatan-peralatan ini," ujar Kepala Negara dalam keterangannya usai peninjauan pameran alutsista.


Presiden berharap dengan digelarnya pameran alutsista tersebut, masyarakat bisa lebih mengetahui alutsista apa saja yang dimiliki oleh TNI, terutama peralatan yang jarang diketahui seperti peluncur roket Astros atau Artillery Saturation Rocket System. 


"Kita harapkan publik, masyarakat bisa tahu bahwa kita misalnya telah memiliki Astros. Astros ini sebanyak 56, ini roketnya bisa meluncur jarak 39 km, dan yang lain-lainnya nanti tolong ditanyakan ke Panglima TNI, KSAD, KSAL, atau KSAU. Inilah yang kita miliki dan ini adalah pembelian-pembelian baru. Misalnya kalau yang ini Astros baru saja di 2014 kita membeli ini. Jadi kelihatan sekali barangnya masih barang-barang baru semuanya," jelas Presiden.


Selain ASTROS, beberapa jenis alutsista yang ditampilkan yaitu 2 unit kendaraan taktis ringan Sherpa Light Scout, 35 unit kendaraan taktis Anoa, 8 unit Indonesia Light Strike Vehicle (ILSV) Armoured Personel Carrier, dan 2 unit Rantis Bushmaster.


Ada juga 19 unit P6 ATAV, 18 unit Rudal Mistral, 2 Unit Mistral MPCV, 4 unit radar MCP, 2 unit BTR 4, 1 unit Aligator, 2 unit APC Turangga, 4 unit MLRS RM 70 Vampire beserta 1 unit Rantis Tatrapan, 2 unit Orlikon Skyshield, dan 6 unit Armed Caesar 155 MM. (**)



JABAR - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo berkesempatan mampir untuk membeli jagung rebus di penjual pinggir jalan. Tak hanya membeli, Presiden pun tampak langsung mencicipi jagung rebus yang dibelinya.


Hal tersebut terjadi usai Presiden Jokowi meninjau lokasi penanaman jagung di Kabupaten Sorong, 4 Oktober 2021.

Tak hanya Presiden Jokowi, tampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani juga ikut membeli jagung rebus bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (**)


Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Septa, juga ikutm memberikan bantuan kepada Kabupaten Padang Pariaman yang hampir semua daerahnya dilanda banjir bandang disertai longsor dan angin kencang pada Rabu (29/9/2021) lalu.


Pasca beberapa hari terjadinya bencana tersebut, Jumat (1/10/2021), orang nomor satu di Kota Padang tersebut langsung menuju Padang Pariaman menyerahkan bantuan berupa paket sembako disertai berbagai kebutuhan pokok lainnya. Adapun bantuan yang diserahkan berupa beras 600 kg yang dibagi ke dalam 60 karung serta roti 4 dus.

Hendri mengaku, bantuan yang ia serahkan tersebut hanya tergerak begitu saja sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. 


Ia mengungkapkan, aksinya itu dilakukan setelah mendapati video terjadinya banjir bandang di Padang Pariaman tersebut di media sosial. Sehingga itu ia pun bersama jajaran langsung berupaya mengatur langkah untuk bisa memberikan bantuan. 


"Kami atas nama Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang, turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman beberapa hari yang lalu. Semoga bantuan ini dapat setidaknya membantu meringankan beban bagi warga yang tertimpa bencana tersebut," ucap wali kota milenial itu sewaktu menyerahkan bantuan sembako bagi korban banjir di Kabupaten Padang Pariaman  yang diterima Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur di ruang kerjanya, Kantor Bupati Padang Pariaman.


Selanjutnya, Wako Hendri Septa juga menyampaikan doa dan dukungan bagi warga Padang Pariaman yang telah terkena bencana banjir disertai longsor dan angin kencang itu.


"Semoga badai ini cepat berlalu, karena kita di Kota Padang kemarin juga mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan bencana ini tidak terjadi lagi di daerah kita," pungkas wako diamini Bupati Padang Pariaman dan sejumlah pihak di kesempatan itu.


Juga hadir mendampingi wali kota yakni Kalaksa BPBD Kota Padang Barlius serta beberapa kepala OPD lainnya.


Sementara itu Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyampaikan ribuan terima kasihnya atas bantuan dari Pemko Padang yang dipimpin langsung Wali Kota Hendri Septa tersebut.


"Saya sempat kaget dapat kabar bahwa Pemko Padang akan menyerahkan bantuan bagi warga Padang Pariaman yang telah ditimpa banjir bandang serta longsor dan angin kencang kemarin. Alhamdulillah, kami atas nama pemerintah dan warga Kabupaten Padang Pariaman tentu mengucapkan terima kasih kepada pak wali dan jajaran atas bantuan ini. Semoga menjadi 'si tawa si dingin' bagi warga yang tertimpa musibah," ucap Suhatri mengapresiasi.


Seperti diketahui, Kabupaten Padang Pariaman sempat dilanda banjir, banjir bandang, tanah longsor serta angin kencang pada Rabu (29/9/2021) dimulai sekira pukul 16.00 WIB.


Bencana itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia akibat tanah longsor dan lima orang luka-luka serta kurang lebih 72 orang mengungsi. Bencana hidrometeorologi ini dipicu curah hujan yang sangat tinggi disertai angin kencang. Sebanyak 338 unit rumah, 80 hektar lahan pertanian, satu unit fasilitas ibadah dan satu unit fasilitias Pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman terendam banjir.


Sedangkan dampak kerusakan material akibat angin kencang yakni mengakibatkan 12 unit rumah rusak berat, 10 unit kios atau warung rusak serta 30 kendaraan motor rusak. Selain itu, akses jalan dari Bandara Minangkabau ke Padang Pariaman terganggu karena tertimpa pohon tumbang. (Dv)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Terus bergerak dalam pengkaderan jurnalis era digital, kali ini Forum Eksekutif Media (FEM) bersama tim media online & livestreaming ritvone.com  melaksanakan pelatihan jurnalistik angkatan 8 di aula MDTA Balaigurah Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam. Diselenggarakan Minggu (3/10/2021) pagi, kegiatan ini terselenggara atas dukungan Keluarga Kreatif Mandiri (K2M) Balagurah.


"Peserta pelatihan terdiri dari anggota K2M dan utusan lembaga pemerintahan Balai Gurah, Koto Hilalang, Lambah Batu Taba, dan Sitapuang," jelas Dasri, Ketua Kelompok Tani (Keltan) K2M Balaigurah.

Pihaknya berharap, dengan pelatihan ini, selanjutnya kegiatan pertanian nagari setempat bisa dipublikasikan melalui media massa dan media sosial. Saatnya jadi petani milenial, sehingga semua program pertanian di nagari akan bisa diketahui oleh semua lapisan  masyarakat, dimana dan kapan saja.


Owner riRVOne Eri Gusnedi selaku pemateri menjelaskan pentingnya peserta dari kelompok tani memahami dasar-dasar jurnalistik dan wawasan kemediaan.  


"Saatnya petani milenial memanfaatkan media untuk mempromosikan hasil tani ke khalayak luas," ujar Sekretaris FEM tersebut. 


Pelatihan jurnalistik yang menyasar anggota kelompok tani ini mengusung tema "Peran Jurnalis Era Digital di Sektor Pertanian". Para anggota kelompok tani yang menjadi peserta terlihat antusias dan memiliki keingintahuan besar tentang dunia jurnalistik dan sektor kemediaan.


Terpisah, Ketua FEM Ecevit Demirel secara virtual menekankan bahwa pemberian pelatihan jurnalistik dasar dan wawasan kemediaan akan sangat banyak manfaatnya bagi petani pada masa-masa mendatang. 


Kegiatan jurnalistik berawal dari rajin membaca. Bagi para petani, berita menarik tentulah yang terkait dengan sektor pertanian. Dari rajin membaca lah para petani bisa mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru seputar pertanian. 


Yang tak kalah pentingnya juga di dunia jurnalistik adalah kemampuan menulis. Mendeskripsikan apa yang dilihat, dirasakan dan dialami secara tertulis. Tentunya dalam tulisan yang tertata, mudah dicerna dan tidak mengada-ada. Nah, aneka potensi di pertanian saat ini merupakan informasi yang banyak ditunggu masyarakat. Semua itu, jika petani punya wawasan jurnalistik, akan lebih terpublish dan jadi referensi bagi masyarakat banyak. Bisa dicurahkan melalui artikel di media cetak, elektronik maupun online. Tentunya pada media-media yang punya atensi pada sektor pertanian. Dalam hal ini riTVOne dan media-media lainnya yang tergabung dengan FEM siap menjadi garda terdepan untuk sektor pertanian. Secara teknis dan operasionalnya, tentunya butuh dukungan dari pihak-pihak terkait di pemerintahan, termasuk dari pemerintah desa atau nagari.


Wali Nagari Balaigurah, Andrino, menanggapi sangat positif pelatihan jurnalistik bagi anggota keltan K2M dan utusan dari lembaga pemerintahan di Kecamatan IV Anggkek. “Kami berharap semoga dengan pelatihan hari ini bisa membawa pencerahan bagi peserta  khususnya anggota K2M," ungkapnya.


Tak lupa ia menghaturkan banyak terimakasih kepada jajaran pengurus FEM, tim riTVOne dan kelompok tani yang telah berkolaborasi melaksanakan pelatihan jurnalistik. (*)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Direktur Umum Afrizal Kuning dan Direktur Teknik Andri Satria, melepas tanda pengenal dan memberikan cenderamata kepada Purna Bhakti Perumda AM Kota Padang yang memasuki masa pensiun.


Upacara yang dihadiri seluruh pejabat struktural dan karyawan/ti ini berlangsung khidmat. Peris AB, adalah pegawai yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja kurang lebih 26 tahun dan Adrion, dengan masa kerja kurang lebih 16 tahun. 


Turut hadir Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan dan anggota yang juga ikut memberikan bingkisan kepada kedua Purna Bhakti Perumdam Kota Padang ini.


Direktur Umum berpesan, tetaplah menjaga silaturahmi yang telah terjalin lama, jaga kesehatan, dan teruslah berkarya, karena pensiun bukan berarti pensiun juga dalam berkarya dan berbuat baik untuk semua.


Selamat memasuki Purna Bhakti Aa Peris dan Uda Adrion (Uniang), semoga Allah SWT selalu melindungi Kita dimanapun berada. (**)

SUMBAR -- MEDIAPORTALANDA - Kolaborasi Forum Eksekutif Media (FEM) dengan tim media online & livestreaming www.ritvone.com untuk melaksanakan pelatihan jurnalistik secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun, terus berlanjut. 


Pada penghujung 2021 ini, pelatihan jurnalistik angkatan ketujuh menyasar santri kelas 6 dan jajaran pengurus  Ikatan Santri Pondok Pesantrren Ashabul (ISPA), bertempat di Pondok Pesantren Ashabul Yamin Lasi Tuo Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. 


Mengangkat tema "Pentingnya Pemanfaatan ICT dan Jurnalistik, Berdakwah Era Digital", pelatihan jurnalistik angkatan ketujuh ritvone.com bersama FEM yang dimulai Sabtu (2/10/2021) pagi, mendapat sambutan antusias dari segenap santri. 


Pimpinan Ponpes Ashabul Yamin, Raisul ‘Am Akmal Hadi, mendukung penuh dan sangat berterimakasih atas terlaksananya pelatihan jurnalistik angkatan ketujuh riTVOne ini. “Semoga ilmu yang dibagikan pemateri menjadi nilai ibadah dan santri bisa mengamalkan,” harap Akmal Hadi yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua PCNU Kabupaten Agam masa bakti 2021-2026. 

Sebagai catatan, selaku pimpinan PCNU di Agam, Akmal Hadi juga siap bekerjasama secara berkesinambungan dengan riTVOe dan FEM  dalam upaya pengembangan kemampuan santri di bidang jurnalistik. "Kita akan kita bentuk tim multimedia kreatif santri di bawah binaan riTVOne dan FEM," tegasnya.


Hal senada juga diungkapkan M Jazili, Wakil Kepala (Waka) Humas Ponpes Ashabul Yamin. Ia sangat apresiasi dan berterimakasih kepada tim riTVOne dan FEM di bawah kepemimpinan Ecevit Demirel yang telah berkenan membina para santri Ponpes Ashabul Yamin khususnya kelas 6 dan pengurus ISPA di bidang Jurnalistik. "Semoga transformasi ilmu dan pengalaman kepada peserta bisa segera direalisasikan,” harapnya.


Owner riTVOne Eri Gusnedi dalam penyampaian materi, memotivasi peserta agar memanfaatkan seoptimal mungkin ICT dan kemampuan jurnalistik -- terutama dalam kepenulisan berita -- yang diperoleh. Berdakwah di tengah perkembangan ICT, diharapkan peserta mampu mengembangkan potensi diri untuk berdakwah, secara jurnalistik menempa jiwa kritis dengan berpijak kepada 5 W + 1 H. 


"Dengan bekal pengetahuan jurnalistik, tatkala menjumpai sebuah peristiwa, instink masing-masing peserta dengan sendirinya akan tergerak untuk menulis lalu mempublikasikan tulisan tersebut dalam bentuk berita," urai mubaligh yang juga Sekretaris FEM tersebut.


Terpisah, Ketua FEM Ecevit Demirel yang hadir secara virtual dalam pelatihan jurnalistik riTVOne.com angkatan ketujuh ini, menekankan, dengan bekal kemampuan dasar jurnalistik, terutama dalam hal menyampaikan informasi dengan tertata secara lisan atau tulisan,  maka Insya Allah pesan dakwah yang disampaikan para santri melalui ruang digital akan lebih mudah diserap serta dicerna oleh khalayak, khususnya  umat Islam. 


Terpenting lagi,  kekinian, para santri hendaknya menguasai teknologi digital, sehingga bisa menjadi "benteng kokoh" penepis ragam informasi menyesatkan yang begitu leluasa mengisi ruang digital. 


"Jika para santri menguasai multimedia, bisa mengisi ruang media sosial atau menjadi youtuber dengan  konten bernuansa dakwah Islamiyah, berbagai hal negatif yang begitu mudah menyasar lalu merasuki generasi milenial akan bisa ditepis. Sebaliknya, jika santri tidak menguasai teknologi digital, ruang media sosial dan chanel youtube akan didominasi kelompok lain. Sehingga mereka, bisa jadi, akan lebih leluasa menyebarkan faham radikal, terorisme, neo komunis dan lainnya melalui media sosial yang ada," ulas ede, demikian nama pena eks jurnalis Jawapos Group tersebut.


Menurutnya lagi, disamping dalam rupa tulisan seperti artikel, opini, kolom khusus dakwah dan sejenisnya, para santri tampil berdakwah dengan audio visual di media sosial juga lebih pas untuk menyasar generasi milenial masa kini.


Selepas pelatihan, Muhammad Farhan salah seorang peserta mengungkapkan rasa syukur bisa mengikuti dan mendapatkan ilmu dan pengalaman dari pemateri.


“Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan jurnalistik dan mendapatkan pengalaman dari pemateri, insya Allah akan langsung dipraktekkan” papar anak muda yang baru saja terpilih sebagai Ketua ISPA masa bakti 2021-2022 tersebut.


##

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  Peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021 diwarnai dengan Doa Kumham untuk Negeri yang dilaksanakan pada Jumat (01/10/2021). Hal ini mengingat pandemi Covid-19 telah merenggut berbagai hal dalam kehidupan kita semua.


Kemenkumham dalam peringatan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Tahun 2021 ini mengawali rangkaian kegiatannya dengan melakukan doa bersama, yang bertajuk Doa Kumham untuk Negeri. Kegiatan ini melibatkan lima perwakilan dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, untuk mendoakan masyarakat Indonesia dan jajaran Kemenkumham agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


“Doa Kumham untuk Negeri ini merupakan ikhtiar batin guna menyempurnakan upaya lahir yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini,” ucap Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Era Wiharto, dalam amanat yang dibacakannya.


Menurut kalapas, Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan ada lima hal yang perlu dilakukan Insan Pengayoman. “Penanganan pandemi pun tidaklah cukup bila hanya mengandalkan ikhtiar semata. Perlu dilakukan munajat dan memohon perlindungan kepada Tuhan YME, agar kita semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam situasi pandemi ini", ujar Menkumham yang ditirukan Era Wiharto.


Dilanjutkan Era, pertama adalah senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif. Kedua adalah pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi


Ketiga, akurat dan tepat dalam membuat keputusan. Keempat, melayani masyarakat secara baik dan ramah, sesuai ketentuan yang berlaku. Terakhir, libatkan diri secara aktif, mendukung pemerintah dalam penanganan pandemi, mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan prokes, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan pemangku kepentingan.


Adapun tema peringatan HDKD tahun ini adalah SEMAKIN PASTI, yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas sebagai bentuk pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme. (Rel/Ism)


Suryadi Eviontri menutup Bimtek jitu pasna angkata VIII , Jumat (1/10/2021)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Bimbingan Teknis Hitung Cepat Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bimtek Jitu Pasna) Angkatan VIII, resmi itu ditutup Suryadi Eviontri Kabid Rehab Rekon BPBD Sumatera Barat, mewakili Kalaksa BPBD Erman Rahma, Jumat (1/10/2021) di Hotel  Kryad Bumi Minang Padang.


Suryadi sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Bintek, dalam sambutannya mengatakan bahwa, peserta Bimtek Jitu Pasna merupakan orang-orang yang terpanggil.


“Karena itu kita minta pada peserta agar bisa memanfaatkan ilmu yang didapat dalam Bintek untuk kemanusiaan, guna menolong sesama yang terdampak bencana,” ujarnya 


Selain mengatakan bila terjadi bencana, posisi peserta bimtek bukanlah untuk melakukan advokasi, tapi sebagai pemberi informasi dengan melakukan penghitungan cepat, agar pemerintah khususnya BPBD dapat melakukan penanganan dengan cepat.


“Karena itu, jagalah marwah atribut Jitu Pasna yang berlogo BPBD. Jangan sampai atribut Jitu Pasna ini disalah gunakan. Pakailah di saat terjadinya bencana guna membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah,” pesan pria yang akrab disapa bang Os.


Ia menambahkan, dalam menangani bencana tanpa adanya kebersamaan atau silaturahmi maka tidak akan bisa terselesaikan.


“Untuk menangani bencana memang harus bersama-sama, maka silaturahmi merupakan kunci utama dalam membangun kebersamaan,” tegasnya.


 Suryadi berharap agar para alumni Bimtek Jitu Pasna meningkatkan kepeduliannya bila terjadi bencana di sekitarnya. Karena tanpa kepedulian maka bencana tidak akan pernah teratasi.


“Selesai acara ini, ia mengingatkan agar kita semua waspada dengan pandemi yang selalu mengintai, semoga kita semua terbebas dari pandemi ini dan cepat berlalu,” ulasnya.


Saat penutupan panitia juga menyampaikan permintaan maaf, dan meminta terus melakukan komunikasi baik dengan BPBD maupun sesama angkatan demi terlaksananya tugas tugas  mulia  demi kemanusiaan. (**)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F