-->

Articles by "Sumbar"

Showing posts with label Sumbar. Show all posts

PADANG PANJANG - Delapan Tim Safari Ramadan (TSR) Kota bakal turun serentak guna menyambangi delapan masjid yang ada di Padang Panjang, Senin (18/3) malam.

Selain bersilaturahmi dan menunaikan ibadah shalat Isya serta Tarawih  berjemaah, TSR Pemko juga akan menyerahkan bantuan dana hibah berupa uang Rp30 juta kepada  masing-masing masjid tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako, Erwina Agreni, M.Si kepada Kominfo, Ahad, (17/3).


Adapun delapan masjid yang dikunjungi yaitu Masjid Taqwa Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT). Di masjid ini, TSR diketuai Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si. Seterusnya , Masjid Nurul Yakin Kelurahan Koto Panjang Kecamatan PPT, TSR dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom.


Lalu, Masjid Hidayah Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan PPT, TSR diketuai Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi, SIP, M.Han. Berikut, Masjid Zuama’ Jembatan Besi, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB). TSR diketuai Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP.


Kemudian, Masjid Taqwa Muhammadiyah Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan PPT, TSR diketuai Kepala Kejaksaan Negeri, Jerniaty, M.H. Selanjutnya,  di Masjid Baitul Haq, Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan PPT, TSR dipimpin Ketua Pengadilan Negeri, Agung Wicaksono, SH, M.Kn.


Sedangkan di Masjid Asasi Kelurahan Sigando Kecamatan PPT, TSR dipimpin Ketua Pengadilan Agama, Zakiyah Ulya, SHI. Sementara itu, di Masjid Nurul Ikhsan Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan PPB, TSR dipimpin Penjabat (Pj) Sekdako, Dr. Winarno, M.E.


“Saat Kunjungan TSR warga bisa menyampaikan aspirasinya. Semoga dengan kunjungan TSR ini bisa mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” tutur Reni. Hr

PADANG PANJANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar), Asnawi, M.H laksanakan Safari Ramadan ke Masjid Jihad, Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB), Sabtu (16/3) malam. 

Bersama Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kajati Asnawi yang hadir bersama tim menyerahkan bantuan Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Sumbar. 


Asnawi menyampaikan, masyarakat Kota Padang Panjang tidak perlu khawatir dengan terjadinya inflasi sejumlah bahan kebutuhan pokok sepanjang bisa memanfaatkan pekarangan untuk menanam tanaman kebutuhan itu.  Contohnya cabai. 


“Inflasi tidak perlu ditakuti. Kota Padang Panjang dianugerahi sebagai tempat yang subur.  Tinggal tanam di depan rumah  bisa tumbuh. Tinggal bercocok tanam, sehingga  terhindar dari harga yang tinggi,” ujarnya mengajak membudayakan kegiatan bercocok tanam.


Di samping itu, Asnawi juga menjelaskan tentang inovasi Kajati Sumbar yaitu Program Restorative Justice Plus (Rajo Labiah) yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana ringan.


Melalui Program RJ Plus para terdakwa atau pelaku kejahatan tidak hanya dihentikan penuntutannya, namun juga memperoleh akses keterampilan dan bantuan.


Asnawi menyampaikan, kehadiran Rj Plus merupakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai kemajuan penegakkan hukum di Indonesia. Keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana di luar peradilan sehingga pelaku yang terjerat tidak perlu dipenjara.


Sebelumnya, PJ Wako Sonny mengucapkan terima kasih kepada warga kota yang telah menyukseskan pemilu dengan tingkat partisipasi pemilih 84% (di atas target nasional 80%).


“Pelaksanaan tahapan pemilu di Padang Panjang berjalan lancar, aman dan tertib.Situasi kondusif tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahapan pemilu,” sebutnya.


Lebih lanjut, menyikapi kondisi ekonomi yang mengalami fluktuasi, Sonny mengajak agar bisa berbelanja sesuai kebutuhan. Lalu bersama menanam cabai untuk konsumsi rumah tangga.  **

SUMBAR - 17 MARET 2024 - Meskipun disela-sela kegiatannya sebagai Aparatur Sipil Negara namun, Hendra Saputra, SH, M.S Tokoh Muda Pemerhati Masyarakat Bawah ini selalu meluangkan waktunya untuk diskusi tentang berbagai hal terutama mengenai kemajuan serta kemakmuran masyarakat kabupaten Solok.

Hendra Saputra (Buya Hend) memang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumbar, apalagi warga Kabupaten Solok. Sebab, Buya Hend selain mengabdi sebagai ASN di Pemkot Solok, dirinya juga ikut berperan dalam membesarkan Fakultas Hukum dan Bahasa Belanda di UMMY sebagai dosen. 


Jadi, wajar jika masyarakat kabupaten Solok berharap kepada Buya Hend lulusan ilmu hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, S2 Ilmu Pemerintahan IIP-Universitas Padjajaran (UNPAD) dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi Bupati terpilih di 2024, ujar beberapa tokoh masyarakat kabupaten Solok yang inisialnya tidak ingin disebut.


Kemudian, meski mengantongi segudang ilmu bidang hukum dan pemerintahan serta berbagai pengalaman lain. Akan tetapi, Buya Hend tetap tampil sebagai tokoh muda yang ramah juga rendah hati setiap bersinergi dengan masyarakat luas.


Disisilain Musroh (52) warga setempat mengatakan, kami sangat mengagumi sosok Buya Hend. Menurutnya, beliau seakan membawa harapan baru dan perubahan nyata bagi Kabupaten Solok kedepannya. 


“Buya Hend, sangat baik dan ramah sewaktu kami berdiskusi dengannya. Beliau sangat cepat menanggapi gagasan kami bila ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak”, ujarnya.


Bahkan kami sangat mengenal Buya Hend dengan sikap santun dan rendah hatinya. Apalagi para emak emak dan para kaum muda terkhusus Solok, mereka sangatlah antusias sekali dengannya. Jadi, intinya Buya Hend Pembawa Perubahan Nyata Untuk Kabupaten Solok 2024 kedepannya, ungkap Musroh.   (Moudy)


PADANG PANJANG - Sekitar 478 petani menerima bantuan beras yang bersumber dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Bantuan berupa beras ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si secara simbolis, pada Jumat (15/3) bertempat di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan). 


Ikut serta mendampingi, Kepala Dispangtan, Ade Nafrita Anas, M.P dan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si.


Sonny Putra menyampaikan, masing-masing jiwa dalam kartu keluarga dipastikan mendapatkan 4,5 kg beras dan berharap bantuan ini bisa meringankan beban para petani. 


“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan,  dikonsumsi, tidak dijual. Kita berharap erupsi Gunung Marapi segera berhenti. Petani bisa kembali berladang, memenuhi kebutuhan hidup mereka,” sebut Sonny. **

PADANG PANJANG - Bank Mandiri dan Bank Nagari bersama Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di ruang kerja Penjabat (Pj) Wali Kota, Jumat (15/3).


KKPD merupakan sarana pembayaran yang memungkinkan entitas pemerintah untuk melakukan pembelian atas belanja yang tercantum dalam APBD dengan sarana pembayaran kartu kredit. 

Penggunaan kartu kredit ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


"KKPD menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, serta meminimalisir potensi fraud dari transaksi dengan uang cash," ungkap Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si. 


Penggunaan KKPD tidak hanya sebagai sarana transaksi, namun juga sebagai langkah strategis dalam mengurangi idle cash yang biasanya terdapat dalam penggunaan uang persediaan. 


"Melalui KKPD, kami berharap dapat mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri serta memperkuat ekosistem e-Payment dalam mendukung transaksi publik," tutur Sonny.


Ia juga berharap, KKPD dapat menjadi strategi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, menjaga keamanan transaksi, dan memperkuat perekonomian lokal dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri.


Sementara itu, Plt. BPKD, Zia Ul Fikri, S.E menambahkan, untuk tahap awal, penerapan sistem pembayaran melalui KKPD ini akan diterapkan di lima OPD. Yakni BPKD, DPMPTSP, Bappeda, Inspektorat dan Disdukcapil. Dalam waktu dekat akan diterbitkan juga KKPD untuk seluruh OPD dan beberapa bagian pada Sekretariat Daerah.


“Sesuai arahan Pj. Wali Kota, dalam waktu satu bulan ke depan, seluruh OPD juga sudah menerapkan sistem KKPD ini. Jadi secepatnya akan kami koordinasikan bersama OPD serta pihak bank untuk penerbitan KKPD untuk keseluruhan OPD,” ucap Fikri. **

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lakukan langkah percepatan agar target realisasi program kegiatan triwulan pertama 2024 dapat tercapai.

"Dalam pelaksanaan tugas, memang tidak ada tekanan yang berlebihan, namun tentunya kinerja kita harus baik. Kita sangat mengapresiasi OPD dengan komitmen tinggi bisa mencapai realisasi 20 persen yang ditargetkan," sampai Sonny dalam Rapat Evaluasi Kegiatan yang digelar Kamis (14/3) di Hall Lantai III Balai Kota. 


Dirapat evaluasi ini terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari Pj Wako Sonny untuk ditindaklanjuti. Baik berkaitan dengan capaian realisasi fisik dan keuangan, juga pendapatan daerah, pelayanan publik, intervensi penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, inflasi serta inovasi.


Sonny berharap masing-masing OPD agar terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya masing-masing.


"Karena berada dalam satu sistem, kinerja kita sangat tergantung bagaimana kinerja di OPD. Kita patut bersyukur berkat kinerja bersama, Padang Panjang kembali meraih Piala Adipura ke-16 kalinya. Selain itu Padang Panjang juga meraih  Dasawisma Berprestasi Tingkat Sumatera Barat baru-baru ini," ucapnya. Ads

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si serahkan langsung piagam penghargaan pada lima instansi terbaik yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Kelima instansi yang masuk kategori A, Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi periode penilaian Juni-Oktober 2023 tersebut yaitu, Puskesmas Kebun Sikolos dengan nilai 96,37, Puskesmas Koto Katik (96,35), Dinas Sosial PPKBPPPA (96,16), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (91.00) dan Dinas PMPTSP (89,12).  


Penyerahan piagam ini disela Rapat Monitoring dan Evaluasi yang digelar pada Kamis (14/3) bertempat di Hall Lantai III Balai Kota.


Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa, STP, M.Si  kepada Kominfo menyebutkan, penghargaan ini merupakan apresiasi atas Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI 2023 yang diraih Januari lalu.


"Padang Panjang berada di peringkat dua dengan nilai 90,72 kategori A Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi. Penghargaan tersebut diterima Pj. Wali Kota yang diserahkan Gubernur Sumbar di Auditorium Gubernuran," jelasnya. Ads

SUMBAR - 13 MARET 2023 - Terbentuknya kepengurusan Kolaborasi Jurnalis Indonesia di Payakumbuh telah membuktikan keseriusan kerja Dewan Pimpinan Wilayah Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPW-KJI) Sumatera Barat yang dikomandoi Peter Prayuda.


Untuk Payakumbuh pengurus KJI sudah ada. Dan, Doddy Sastra resmi jadi ketua, ini adalah salah satu program kerja DPW dalam mengupayakan secepatnya membentuk pengurus KJI 19 kabupaten Kota di Sumatera Barat, jelas Peter Prayuda di kantor sekretariat DPW-KJI Sumbar.


Disisilain, rolling kepengurusan di tubuh Dewan Pimpinan Pusat organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (DPP-KJI) juga bergulir, untuk posisi Sekretaris Jenderal resmi dipegang Herman Tanjung, dan posisi wakil ketua umum Ahmad.

Rolling kepengurusan gunanya untuk percepatan pembentukan DPW dan DPC di seantero Nusantara, ujar Jongguk Marasi Siagian Ketua umum DPP-KJI saat dikonfirmasi awak media lewat telepon WhatsApp.


Perubahan pola pikir dan pola kepengurusan organisasi sangatlah penting guna mengatasi dan menjawab berbagai tantangan ke depan. Tujuan rolling agar organisasi mampu bertahan dari berbagai macam masalah dan bisa terus tumbuh menuju perbaikan ke arah yang ideal kedepannya.


Kemudian, atas terbentuknya kepengurusan KJI Payakumbuh kita sangat mengapresiasi gebrakan yang dilakukan ketua DPW Sumbar. Meskipun demikian, mari kita menjaga budaya organisasi yang positif dengan cara 7 M yaitu:

  1. Membuat visi dan misi yang jelas.

  2. Menciptakan iklim kerja yang positif.

  3. Menghargai kontribusi setiap anggota.

  4. Membangun kepercayaan dan saling pengertian.

  5. Menjadi role model yang positif.

  6. Menyediakan pelatihan dan pengembangan.

  7. Membangun kemitraan dan kerja sama bukan sebaliknya, harap Siagian.  

An

PADANG PANJANG -  Pemerintah Kota gencarkan beberapa langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Baik upaya yang sudah dilakukan sebelum maupun yang akan dilaksanakan kedepannya.

"Hasil monitoring ke Pasar Pusat, sesuai yang diminta pedagang kita akan teruskan permintaan penambahan kuota untuk minyak goreng dengan menyurati lembaga terkait," sebut Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, (13/3).


Untuk cabai merah, tambah Sonny, Pemko juga kembali lakukan Gerakan Tanam Cabai pada minggu kemarin. "Kepada dinas terkait agar dapat memberikan pendampingan dari tenaga penyuluh untuk suksesnya gerakan ini," katanya mengingatkan.


Sementara terkait beras, Sonny menyampaikan, upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi transportasi dengan harapan harga ditingkat penjual bisa ditekan. Selain itu, saat ini Pemko juga tengah menyiapkan bantuan beras bagi 478 kepala keluarga (KK) yang tergabung di Kelompok Tani yang terdampak akibat erupsi Gunung Marapi.


"Sesuai arahan dari Pusat, langkah yang kita lakukan tersebut akan terus digencarkan sebagai upaya penyeimbang harga. Kita juga mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari Forkopimda yang selalu konsisten dalam  upaya pengendalian inflasi ini. Setelah ini kita akan siapkan operasi pasar di Polres dan Kodim juga," tambahnya.


Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Ade Nafrita Anas, M.P menambahkan, sebanyak 2.455 KK akan kembali menerima bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).


"Masing-masing berisi 10 kg. Penyalurannya akan dilakukan Jumat (15/3) lusa di 16 kelurahan. Ini untuk bulan Februari. Kemudian juga akan disalurkan untuk bulan Maret pada pekan depannya," sampai Ade.


Sementara itu, Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S S, M.Si menyampaikan, berdasarkan Data BPS Padang Panjang, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang pada minggu pertama Maret 2024 adalah 4,455 atau berfluktuasi tinggi. Komoditi utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah cabai merah, beras dan daging ayam ras.


"Secara umum harga 48 komoditi relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada 13 komoditi. Komoditas utama yang mengalami kenaikan harga adalah beras kualitas II, beras kualitas III, daging ayam broiler dan bawang merah. Sementara beras kualitas I stabil pada harga Rp17.667/kg. Komoditas utama yang mengalami penurunan harga adalah cabai hijau, cabai rawit dan cabai merah," jelasnya.


Sebelumnya, dalam rakor tersebut, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si memaparkan perkembangan inflasi nasional berada pada 2,75% inflasi year on year (yoy) pada Februari 2024. Pihaknya juga menyoroti sejumlah daerah yang tidak melakukan pelaporan harian serta belum melaksanakan operasi pasar.


Rakor ini juga diikuti Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK MAP, Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E bersama beberapa instansi lainnya, di Ruang VIP Balai Kota. (andes)

SUMBAR - 10 MARET 2024 - Ramadhan merupakan bulan spesial bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita wajib menjalankan puasa selama 30 hari dan selama satu bulan penuh kita dapat melakukan ibadah. Semakin banyak amalan ibadah yang kita laksanakan, semakin banyak pahala yang dapat kita raih. Misalnya dengan membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat tarawih, dan lain sebagainya.

Oleh sebab itulah, bulan Ramadhan adalah momen yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, karena mereka akan memiliki banyak kesempatan dalam melakukan berbagai kebaikan. Ujar Kepala Dinas pendidikan Sumatera Barat, Drs. H Barlius, MM.


Seperti sama diketahui, setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pasti memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga dapat dirasakan manfaatnya bagi yang menjalankan.


Termasuk ketika menjalankan ibadah puasa, maka akan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Tentu saja hikmah apa yang dijalankan setiap orang akan berbeda-beda, namun dalam menjalankan-nya ada beberapa hal yang kita rasakan. 


Tahun ini, berdasarkan Kalender Islam Hijriyah Al Habib, ramadhan 2024 diprediksi jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. “Semoga puasa tahun ini kita semua bisa melaksanakannya dengan penuh semangat,” harap Barlius. (An)



SUMBAR - 10 MARET 2024 - Puasa Ramadhan merupakan bulan spesial bagi umat Islam di seluruh dunia. Kita wajib menjalankan puasa selama 30 hari dan selama satu bulan penuh kita dapat melakukan ibadah. Semakin banyak amalan ibadah yang kita laksanakan, semakin banyak pahala yang dapat kita raih. Misalnya dengan membaca Al-Qur'an, melaksanakan sholat tarawih, dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah, bulan Ramadhan adalah momen yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, karena mereka akan memiliki banyak kesempatan melakukan kebaikan, ujar Hendra Saputra, SH, M.Si Calon Walikota Kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat, yang ternyata juga adalah Dewan Pembina organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia.


Seperti diketahui, setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pasti memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga dapat dirasakan manfaatnya bagi yang menjalankan.


Termasuk ketika menjalankan ibadah puasa, maka akan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Tentu saja hikmah apa yang dijalankan setiap orang akan berbeda-beda, namun dalam menjalankan-nya ada beberapa hal yang kita rasakan. 


Tahun ini, berdasarkan Kalender Islam Hijriyah Al Habib, ramadhan 2024 diprediksi jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. “Semoga puasa tahun ini kita semua bisa melaksanakannya dengan penuh semangat,” harap Buya Hendra.  (An)



Ketua DPC KJI Pasaman Hendri Payan bersama unsur pengurus lainnya saat peresmian pengoperasian kantor sekretariat DPC KJI Pasaman.


SUMBAR - Setelah resmi terbentuk beberapa waktu lalu melalui jalur musyawarah dan mufakat, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Kabupaten Pasaman terus berbenah.


Pada Sabtu (9/3/2024), DPC KJI Pasaman meresmikan pemakaian kantor sekretariat yang dihadiri langsung oleh Ketua DPC KJI Pasaman Hendri Payan, Sekretaris Verdi, Bendahara Sy. Panji Alam, dan sejumlah unsur pengurus lainnya.


Kantor sekretariat yang diresmikan pengoperasiannya itu berlokasi di Jalan Syahruddin Nomor 193 Jorong Kampuang Nan VI Nagari Aia Manggih Utara, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.


Kantor sekretariat DPC KJI Pasaman satu bangunan dengan LSM Perkumpulan Investigator Telusur Tindak Pidana Korupsi dan Pembela Hak Rakyat Indonesia (Intel Tipikor PHRI).


Ketua DPC KJI Pasaman Hendri Payan berharap peresmian pengoperasian kantor sekretariat itu menjadi awal yang baik bagi organisasi yang ia pimpin ke depan.


Dikatakan, dengan memiliki kantor sekretariat sendiri akan memudahkan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi. "Maklum organisasi baru, masih banyak hal yang harus dibenahi," katanya.


Hendri berharap, seluruh jajaran pengurus dan anggota untuk terus meningkatkan kebersamaan dan kekompakan, terutama untuk menghadapi tantangan ke depan yang diyakini akan semakin berat.


Sebelumnya, pengurus organisasi pers DPC KJI Pasaman resmi terbentuk. Secara musyawarah dan mufakat, Hendri Payan terpilih sebagai ketua untuk masa bhakti 2024 - 2027. 


Dengan terbentuknya kepengurusan organisasi itu di Pasaman, ketua umum Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Jongguk Marasi Siagian berharap, semoga Hendripayan bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan dalam AD dan RT.  (spa)


PADANG PANJANG - Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Marapi sekaligus canangkan Gerakan Tanam Cabai, di Pekarangan Masjid Baiturrahman, Kelurahan Bukit Surungan, Jumat (8/3).

Penyerahan bantuan cadangan pangan yang diberikan berupa beras kepada masyarakat terdampak di tiga kabupaten/kota. Yaitu Kota Padang Panjang sebanyak 478 KK, Kabupaten Agam 5.092 KK dan Kabupaten Tanah Datar 3.540 KK.


Dalam sambutannya, Mahyeldi menyampaikan, mengingat banyaknya lahan yang terdampak akibat erupsi Gunung Marapi, Pemerintah Daerah harus segera menyikapi untuk membantu masyarakat yang terdampak tersebut.


"Untuk itu, di sini kepada pejabat-pejabat di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam maupun provinsi harus meningkatkan sensitivitasnya. Dengan perhatian dan kepedulian kita, hari ini kita keluarkan cadangan pangan kita untuk diberikan kepada masyarakat terdampak," ujarnya.


Mahyeldi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang atas inisiatif dalam menggelar Gerakan Tanam Cabai. Pemerintah Provinsi juga akan terus mendorong seluruh ASN dan masyarakat untuk menanam cabai.


"Kita pemerintah wajib menormalkan harga cabai ini. Menanam cabai dengan serentak ini merupakan salah satu langkah yang harus kita ambil untuk menormalkan kembali harga pasar. Mengingat cabai salah satu komoditi utama yang dibutuhkan," tuturnya lagi.


Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mengatakan, akibat dari erupsi Gunung Marapi banyak lahan petani yang terkena dampaknya.


"Dari hasil pendataan kami, ada 478 KK atau 1.998 jiwa yang ikut terdampak. Dengan kondisi ini, terjadi gagal panen dan masyarakat tidak bisa beraktivitas, tentu membutuhkan perhatian kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan yang sudah disalurkan," ungkapnya.


Sonny juga menjelaskan Gerakan Tanam Cabai ini juga menjadi langkah mengendalikan inflasi di Padang Panjang.


"Kita imbau kepada masyarakat untuk ikut menanam cabai di pekarangan rumah. Dengan harga saat ini Rp85.000 hingga Rp90.000/kg sangat menyulitkan masyarakat," jelasnya.

Usai Gubernur Mahyeldi menyerahkan bantuan cadangan pangan secara simbolis, dilanjutkan dengan menanam cabai bersama Pj Wako Sonny dan Forkopimda.


Ikut hadir Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP, Kajari, Jerniaty, M.H, Forkopimda lainnya, Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Sekda Kabupaten Tanah Datar, kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, kepala OPD, dan undangan lainnya. St

PADANG PANJANG - Langkah konkret upaya pengendalian harga menjelang Ramadan, Pemko menggelar Operasi Pasar Murah, Kamis (7/3) di pedestrian Pasar Pusat.


Kegiatan ini merupakan kerja sama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM bersama Bulog Cabang Bukittinggi. Beberapa komoditi utama disediakan di antaranya minyak goreng, beras,  telur ayam ras serta gula dan beberapa barang pokok lainnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si turut hadir bersama Kapolres, AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP, Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari), Jerniaty, M.H dan Dandim 0307/Tanah Datar, Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi, SIP, M.Han, dan Pj. Sekdako, Dr. Winarno, M.E.


Sonny menyampaikan, operasi pasar murah ini merupakan langkah konkret Pemko dalam pengendalian inflasi di Kota Padang Panjang.


"Kita menyadari saat ini terjadi kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok menghadapi bulan Ramadan," tuturnya.


Ditambahkannya, Pemko bersama Forkopimda akan kembali melaksanakan operasi pasar murah ini di beberapa titik secara bergiliran. Di antaranya di Kejaksaan, Polres dan Koramil. 


"Kita mengimbau warga kota untuk tetap bijak berbelanja, tidak perlu berlebihan dan panik. Mudah-mudahan ini dapat membantu warga kota dalam memenuhi kebutuhan pokok menghadapi bulan Ramadan," harapnya.


Dari pantauan Kominfo, hingga siang pasar murah ini ramai diserbu pembeli. Warga Kelurahan Guguak Malintang, Dewi yang membeli beberapa kebutuhan pokok mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar.


"Hari ini saya membeli minyak goreng, gula dan susu. Ini sangat membantu apalagi dijual dengan harga murah. Kita harap kepada Pemko agar sering-sering menggelar pasar murah ini supaya ibu rumah tangga seperti kita ini bisa tetap memenuhi kebutuhan rumah," harapnya. 


Ads

PADANG PANJANG - Pemerintah Kota bersama jajaran Forkopimda menggelar malam pisah sambut Komandan Kodim 0307/Tanah Datar (TD) di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, pada Kamis (7/3) malam.


Dandim 0307/TD berganti dari Letkol Czi Sutrisno, S.T, M.IP yang pindah tugas menjabat Irdyarenproggar Itutben Itdam I/Bukit Barisan (BB), kepada Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi, S.I.P.M.Han sebelumnya menjabat Irdyarenproggar Itutben Itdam I/BB di Medan. 

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mengucapkan terima kasih atas pengabdian Dandim yang lama selama menjalankan tugas di Kota Padang Panjang. Dan, selamat datang pada Dandim yang baru di Padang Panjang.


Sonny juga mengapresiasi kinerja Sutrisno yang sudah memberikan efek positif kepada kota ini dan masyarakat selama menjabat.


"Kami dari Pemerintah Kota, DPRD, Forkopimda dan unsur lainnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim lama yang sudah bersinergi dalam memberi kenyamanan bagi masyarakat. Serta bekerja sama dalam pembangunan kota," ucapnya.


Dikatakannya, telah banyak yang diperbuat Dandim lama, tidak hanya sesuai tugas dan fungsinya saja, namun juga turut mendukung program kerja Pemerintah Daerah.


Sementara itu untuk Dandim baru, Sonny juga mengucapkan selamat bergabung di Padang Panjang. "Kami harap Dandim baru nanti bisa sama-sama membangun, bersinergi untuk mengharumkan nama Padang Panjang," tuturnya.


Sutrisno menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, di mana selama pengabdiannya menjadi Dandim bisa terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan dukungan dari semuanya.


"Mohon maaf jika selama menjabat ada salah baik disengaja maupun tidak. Kami pamit untuk bertugas di tempat yang baru," ujarnya.


Ditambahkan Sutrisno, walaupun tugasnya telah berakhir, namun ia berharap silaturahmi tetap terjaga, dan tetap berlanjut meski ia sudah pindah tugas.


Sementara itu Agus Priyo menyampaikan terima kasih sudah disambut di Padang Panjang. Ia mengharapkan kerja sama dan bimbingan kepada semua pihak selama ia menjabat di sini. Selain itu Agus juga menerangkan beberapa jabatan yang telah ia jalani sebelum sampai di sini.


"Saya mohon bimbingan dari semua pihak agar tugas saya selama di Padang Panjang lancar dan sukses. Mari sama-sama kita bangun Padang Panjang," ucapnya.


Turut hadir Kapolres, Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP, Kajari, Jerniaty, M.H, Ketua PN, Agung Wicaksono, S.H, M.Kn, Komandan Secata B Rindam I/BB, Letkol Inf. Yusuf Saud Tanjung, SIP, M.Tr (Han), Kepala PA, Zakiyah Ulya, S.H.I.


Juga hadir Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E, Pj. Ketua TP PKK, Sri Hidayani Sonny, S.E, Ak, Pj. Ketua DWP, dr. Fitria Winarno, M.Biomed, Sp.Ak, kepala OPD dan undangan lainnya. Cs

JAKARTA - Pemerintah Pusat  kembali memberikan Penghargaan Adipura 2023 kepada sejumlah daerah setelah ajang ini ditiadakan selama dua tahun akibat pandemi. Sebanyak 150 kabupaten dan kota menerima penghargaan Adipura untuk berbagai kategori yang diselenggarakan di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Selasa (5/3/2024). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Ketua Dewan Pertimbangan Adipura Ginanjar Kartasasmita.


Penilaian Adipura tahun ini dilaksanakan terhadap 259 Kabupaten / Kota atau 50,39 persen dari total 514 Kabupaten / kota di Indonesia. Penilaian ini dijalankan dengan mengedepankan kaidah Good Governance, yakni proses Monitoring dan Evaluasi secara obyektif sesuai dengan Peraturan serta kebijakan yang berlaku.

Penghargaan tertinggi, yakni Adipura Kencana, diraih oleh lima Kabupaten/Kota yang terdiri dari tiga peraih kategori kota sedang, satu kota besar, dan satu kota metropolitan. Peraih Adipura Kencana untuk kategori kota sedang adalah Bontang, Ciamis, dan Bitung. Sementara untuk kategori kota besar adalah Balikpapan dan untuk kota metropolitan adalah Surabaya.


Selain itu, penghargaan kategori Adipura diraih oleh 106 Kabupaten / Kota. Kemudian empat Kabupaten / Kota juga meraih Penghargaan kategori Plakat Adipura sebagai lokasi tematik dengan kondisi pengelolaan sampah terbaik. Sementara kategori Sertifikat Adipura diberikan kepada 51 Kabupaten / Kota karena dinilai memiliki upaya yang baik atas kinerja dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.


Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, program Adipura merupakan instrumen pengawasan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang bersih, teduh, serta berkelanjutan. Adipura juga bisa menjadi koridor untuk urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.


”Ke depan, Adipura bisa dikaitkan untuk menjadi koridor Pembangunan Daerah. Nantinya, Adipura (diintegrasikan) dengan Program Kampung Iklim, rehabilitasi mangrove, replikasi dan restorasi ekosistem dan kegiatan bersih sungai,” ujarnya.


Upaya penanganan sampah juga akan diarahkan untuk membangun Industrialisasi dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku dan menjadi sumber energi alternatif. Upaya ini diimplementasikan melalui kegiatan pengelolaan sampah menjadi beragam produk, seperti pakan, kompos, bahan bakar minyak, energi listrik, dan biogas.


Lebih lanjut Siti Nurbaya  menjelaskan, program Adipura adalah kebijakan yang mengedepankan implementasi dan peran strategis kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah tentang Pengelolaan sampah. Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah mensyaratkan tempat pembuangan akhir (TPA) harus berupa sanitary landfill, ditutup, dan tidak dilakukan secara open dumping (sistem terbuka).


Indikator kriteria penilaian Adipura tidak hanya fokus pada penanganan sampah, tetapi juga bagaimana setiap daerah fokus mengurangi sampah dari sumbernya. Kriteria ini mencakup fasilitas dan proses pemilahan, pendauran, penggunaan ulang sampah, dan penanganan sampah di TPA.


Indikator yang dinilai dalam penghargaan Adipura ini adalah target nasional yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui pemenuhan sejumlah indikator, diharapkan sampah di setiap kabupaten/kota dapat 100 persen terkelola dengan baik pada 2025.

Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, dalam arahannya menyambut baik kegiatan program penganugerahan Adipura ini.


"Peran masyarakat dibawah arahan Pemerintah Daerah sangatlah penting. Kita menargetkan sampah dan emisi pada tahun 2050 sebesar 0 persen".


Peran aktif masyarakat dalam penanganan sampah menurut Wakil Presiden harus maksimal, dan penanganannya harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, Pengurangan emisi gas rumah kaca dari Pemprov Kalimantan Timur ini telah berhasil menunjukkan kinerja dan pembayaran RBP pertama dalam bentuk advance payment oleh Bank Dunia. BPDLH telah menerima 20,9.


Bupati Solok, H. Epyardi Asda yang dikonfirmasi usai menerima Sertifikat Adipura Selasa (5/3), membenarkan bahwa Kabupaten Solok sangat bersyukur mendapat Anugerah Sertifikat Adipura 2023 ini.


“Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya Kabupaten Solok bersih, utamanya para petugas kebersihan penyapu jalan dan lingkungan Kabupaten Solok atau akrab disebut pasukan kuning, yang sejak subuh sudah beraktifitas menyapu ruas-ruas jalan. Begitupun petugas angkut sampah ke TPA,” ujar H. Epyardi Asda.


Kabupaten Solok untuk pertama kali menjadi titik pantau penilaian adipura pada tahun 2023 sejak adanya program ini pada tahun 1986 dan Alhamdulillah di kesempatan ini kita mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Diharapkan untuk tahun depan kita bisa  mendapatkan penghargaan berupa Piala dengan menitikberatkan peningkatan peran masyarakat, Swasta dan seluruh Instansi Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.


Tampak hadir mendampingi Bupati Solok, H. Epyardi Asda dalam penerimaan Sertifikat Adipura 2023 yakni Ketua TP PKK, NY. Hj. Emiko, Kadis DLH, Asnur, Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, Kabag Prokopim Yulia Annisa  Kabid Aptika, Fitria Fenti, Kabid Pengendalian  Pencemaran Syafrizal, SKM dan PJF bidang pengendalian pencemaran Jasrul, SKM serta  Novia Sartika, S.Si.


(Admin)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F