-->

October 2019




MPA, PALEMBANG - Polda Sumsel mengungkap kasus perguruan tinggi ilegal yang tidak mengantongi izin pendirian dari Kementerian Riset Teknologo serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan dua orang tersangka merupakan suami istri sebagai pengelola kampus yakni Akademi Farmasi Harapan Palembang dan Akademi Harapan Palembang dengan program studi Perekam dan Informatika bernaung pada Yayasan Perguruan Tinggi Harapan.

Penyidik Polda Sumsel menetapkan dua tersangka, yakni Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Harapan berinisial SS dan Ketuanya Yayasan Perguruan Tinggi Harapan berinisial MS.

Direktur Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Yustan Alpiani menjelaskan, kasus ini terungkap dari laporan mahasiswa yang terkejut ijazahnya tidak terdaftar di Kemenristekdikti pada 31 Mei 2018. Penyidik pun melakukan penyelidikan dengan konfirmasi ke pihak terkait.

Hasilnya, kata Yustan, kampus itu diketahui ilegal berdasarkan surat pernyataan dari Direktorat Jenderal IPTEK, Dikti, Kemenristekdikti Nomor 3984/C.C5/KL 2017.

"Penyidik berkesimpulan dua kampus itu ilegal karena tidak memiliki izin pendirian dan membuka program studi," ujarnya,Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, kedua kampus itu beroperasi sejak 1998 dan izin pendirian habis pada tahun 2000. Sedangkan izin membuka prodi habis pada 2019.

"Meski sudah habis semua izinnya, kedua kampus ini masih beroperasi dan membuka mahasiswa baru, ada 64 mahasiswa yang belajar di sana dan merasa tertipu," ujarnya.

Terhadap kedua tersangka, penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 71 jucnto Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 42 ayat 4 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Ancamannya maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Kasus ini akan dikembangkan lagi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah II (Kopertis Regional II), Win Honaini mengatakan, kedua kampus tersebut telah ditutup sejak penyelidikan polisi.

Pihaknya juga mengimbau pengelola kampus tidak menerima mahasiswa baru jika izin prodi sudah habis dan belum diperpanjang.

"Kami sangat mengharapkan laporan mahasiswanya, biar bisa ditindaklanjuti. Tapi kami tetap melakukan pengawasan di 207 perguruan tinggi yang menjadi wewenang kami," jelasnya. (*)




Sumber SindoNews.com
dengan judul artikel : Polda Sumsel Ungkap Kasus Perguruan Tinggi Ilegal



Menhan) Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ryamizard Ryacudu ketika serah terima jabatan (Sertijab) di Kemhan, Jakarta Pusat.

MPA, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan menyalurkan gaji dan tunjangannya ke sejumlah yayasan. Hal itu disampaikan Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Simanjuntak melalui akun Twitternya.

Sobat sekalian, setelah menerima info dr @Kemhan_RI dan Setneg bahwa gaji, tunjangan dll hrs diterima maka pak @prabowo hrs taat aturan dan azas, maka beliau akan menerima namun akan disalurkan kpd Yayasan2 sprt yayasan kanker, lembaga zakat, rumah ibadah dll. Terimakasih.

Terkait hal tersebut, sejumlah netizen memberikan apresiasi kepada Prabowo. Seperti yang dituliskan akun @FirzaFarel

Dari awal saya sdh menduga akan seperti ini.. tidak terima gaji dlm artian tidak masuk kantong beliau, gajinya disalurkan dan digunakan oleh org² atau lembaga yg membutuhkan..

@mioji8
Salut sm Pak Prabowo ???? Smoga ditiru @jokowi n sluruh mentri2 yg laen ! Jd bukti bekerja utk rakyat tanpa pamrih. Jgn cumak gembar gembor demi rakyat, tp duid digondol jg !

@Prillypriscill
Tabarakallah pak Prabowo

@UmmiYasmine
Semoga menjadi berkah buat pak @prabowo dan yang menerima nya... Aamiin.(*)






Sumber, SindoNews.com
dengan judul artikel : Gaji dan Tunjangan Prabowo akan Disalurkan ke Yayasan Kanker 



MPA, SITUJUH, KAB 50 KOTA - Setelah selama sebulan penuh TNI dengan  masyarakat Situjuh Ladang Laweh Kab. 50 Kota secara bahu membahu  bekerjasama melaksanakan gotong royong menyelesaikan semua sasaran TMMD dan  dengan selesainya semua sasaran program TMMD yang ditandai dengan Upacara penutupan di Lapangan Bola Situjuh Kenagarian Ladang Laweh, Kab 50 Kota, Provinsi Sumatera  Barat, Kamis, 31/10. 

Bertindak Selaku Inspektur Upacara Kasi Intel Korem 032/Wbr Kolonel Kav. Mukmin membacakan 
Amanat Pangdam I/BB disampaikan  bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan TMMD ke 106 ini menandai juga berakhirnya  TMMD yang secara serentak dilaksanakan di enam wilayah di Kodam I/BB yakni Kodim 0204/Deli Serdang, Kodim 0206/Dairi, Kodim 0314/Inhil, Kodim 0318/Natuna, Kodim 0309/Sook dan Kodim 0306/50 Kota. 

Bahwa program TMMD ini adalah merupakan wujud pengabdian TNI bersama Kementerian dan Lembaga lainnya untuk membantu mempercepat pembangunan di daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan hal ini sesuai dengan Tema TMMD ke 106 *" Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat"*

Mayen TNI MS. Fadhilah  Pangdam I/BB selaku Pengendali Operasional pelaksanaan TMMD ini berharap agar apa yang sudah dicapai dalam TMMD ini baik pembangunan secara fisik maupun non fisik seperti Bela Negara dan wawasan kebangsaan , Kesehatan, bahaya narkoba, pendidikan, pertanian dan lainnya dapat menimbulkan dampak positif.  bagi masyarakat khususnya generasi muda agar memiliki karakter yang memiliki cinta tanah air dan kompetitif demi terciptanya kemandirian bangsa.

Pada akhir amanatnya Pangdam berpesan kepada masyarakat dan anggota TMMD agar, mempertahankan kebersamaan dan kemanunggalan TNI Rakyat, maningkatkan semangat kerja dan membangun bersama sebagai realisasi semangat gotong royong yang merupakan warisan asli bangsa, memelihara hasil program TMMD dengan sebaik baiknya untuk kemaslahatan warga dan  teruslah membangun dengan mengembangkan potensi Desa masing masing.

Diakhir amanatnya Pangdam menyampaikan  terimakasih kepada Bupati dan segenap unsur Forkopimda dan masyarakat  yang telah mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini. 

Usai pelaksanaan Upacara dilanjutkan  peninjauan beberapa sasaran pisik diantaranya  pembukaan jalan, rehab rumah tidak layak huni dan rehab Musholla Nurul Iman di Desa Situjuh Kenagarian Ladang Laweh sekaligus dilakukan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemkab 50 Kota Drs. A. Zuhdi Perama P. M.Si.  sebagai tanda peresmian penggunaannya. 

Hadir dalam pelaksanaan penutupan TMMD   Bupati Kab 50 Kota Ir. Irfendi Arbi, MP para Kasi Korem, para Dandim, Danyon 131/Brs, Kapolres 50 Kota,  mewakili Dan Lantamal II Padang, Waka Ajenrem, para Kadis Pemkab 50 Kota, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat. **


MPA, JAKARTA - Selepas menggelar rapat terbatas untuk membahas program kerja di bidang perekonomian, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas untuk membahas program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, Kepala Negara meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan dan membuat program-program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Presiden menekankan kembali mengenai langkah-langkah peningkatan produksi minyak di dalam negeri yang harus dilakukan untuk mendukung kebijakan di dalam negeri sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak.

"Saya menekankan kembali peningkatan produksi minyak di dalam negeri sehingga segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," ucapnya.

Beralih ke program lainnya, Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut mengakibatkan harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini secepatnya diselesaikan.

"Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat tol laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," ujarnya.

Adapun yang berkaitan dengan investasi, Presiden meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa potensi investasi saja namun diselesaikan hingga tuntas. Ia juga menyoroti soal investasi yang berfokus pada industri hilirisasi yang memungkinkan pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan bahan jadi sehingga meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Presiden juga menginginkan adanya industri yang bisa menghasilkan barang-barang substitusi impor.

"Contoh yang ada di Morowali itu bisa dikopi untuk produk-produk bahan mentah yang selama ini kita ekspor," kata Presiden.

Lebih jauh, terkait program kerja di bidang pariwisata, Presiden Joko Widodo memberikan target agar pada akhir tahun 2020 mendatang pihaknya dapat menyelesaikan pembangunan di lima kawasan pariwisata dan ekonomi, yakni di Danau Toba, Borobudur, Pelabuhan Bajo, Mandalika, dan Manado.

"_Airport_, jalan, pelabuhan rampung. Produk-produk wisata, _calendar of event_-nya juga rampung. Sisi lingkungannya saya juga sudah perintah ke Menteri LHK agar di situ disiapkan persemaian untuk menghijaukan kawasan-kawasan itu biar lebih baik," tandasnya.


Jakarta, 30 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini


MPA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 30 Oktober 2019. Rapat terbatas yang membahas soal program dan kegiatan di bidang perekonomian tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam arahannya, Kepala Negara, menekankan lagi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beserta menteri-menteri lain yang berada di bawah koordinasinya mengenai kondisi perekonomian global belakangan ini serta perkiraannya di masa mendatang. Indonesia disebutnya harus dapat mengantisipasi segala kemungkinan dengan meningkatkan ekspor, melakukan substitusi barang-barang impor, dan meningkatkan investasi yang masuk ke Tanah Air.

"Oleh sebab itu, saya sudah menyampaikan baik kepada Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, kepada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri, sudah saya sampaikan secara khusus bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti," ujarnya.

Pada Maret 2019 lalu, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Menurut Presiden, kemitraan komprehensif serupa itu juga harus dapat diwujudkan dengan negara-negara lainnya misalnya negara-negara di Uni Eropa.

"Yang penting menurut saya segera diselesaikan dan saya minta dalam akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan, timnya disusun yang _fixed_, tidak berganti-ganti, kemudian penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan yaitu dengan Uni Eropa," tuturnya.

Tak hanya Uni Eropa, Presiden juga membidik perjanjian dagang dengan 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra perdagangan bebas yang tergabung dalam The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dari target kerja sama perdagangan tersebut Presiden Joko Widodo hendak meningkatkan nilai ekspor Indonesia.

"Juga _free trade agreement_ dengan negara-negara Afrika. Ini penting sekali. Tolong dilihat," imbuhnya.

Sementara di sisi regulasi dalam bidang perekonomian di dalam negeri, Presiden kembali mengingatkan akan pentingnya menangani regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan justru menghambat investasi. Salah satu jalannya ialah dengan menyelesaikan _omnibus law_ yang akan merevisi secara sekaligus beberapa regulasi sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden pada pidato awal masa jabatan periode kedua di MPR, 20 Oktober 2019 lalu.

"Ini sudah kita mulai mungkin dua bulan yang lalu. Ada 74 undang-undang di situ yang akan kita kerjakan. Segera kita identifikasi, segera kita pangkas, sehingga betul-betul apa yang tadi di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita kerjakan secara cepat," tandasnya.


Jakarta, 30 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini


MPA – Dengan  program TMMD Sengkuyung Tahap III  TA . 2019 di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, ada hikmah yang patut menjadi suri tauladan bagi kita semua yang hidup di Indonesia khususnya masyarakat Jawa yang masih kental dengan budaya gotong-royong serta semangat kebersamaan.

Tidak terbayangkan sebelumnya karena dulu menempati rumah yang tidak layak dihuni, namun sekarang berubah 180 derajat dengan adanya Program TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2019, ibu Saini mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah dari Disperkim Kabupaten Pati.

Seorang janda tua Ibu Saini (65) yang tinggal sendiri dikarenakan suami sudah tiada dan yang hidup serba pas pasan bahkan digolongkan kategori miskin yang tinggal dirumah berukuran 5 X 7 meter dengan dinding gedek dari anyaman bambu, dan kondisi kurang layak ditempati berlokasi di RT. 02/04 Desa Giling kecamatan Gunungwungkal, pekerjaan sehari-hari adalah mencari rumput untuk memberi makan kambing milik tetangga, sangat  beruntung ibu Saini tinggal ditengah-tengah masyarakat yang mempunyai kepedulian cukup tinggi terhadap sesama.

Dengan Uang 10 juta yang diberikan kepadanya dan berkat kebersamaan serta semangat gotong-royong dan masih tertanam kuat didesa Giling sehingga menggugah para tetangga untuk membantunya dengan mengumpulkan iuran untuk biaya mendirikan rumah tersebut, bukan hanya bantuan uang, bantuan tenagapun disumbangkan demi membangun rumah Saini.

Ditemui tim penerangan Kodim Pati  pada selasa pagi 29 oktober 2019, Saini mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI, Pemkab Pati dan para tetangga yang sudah mewujudkan impianya memiliki rumah mungil dan sehat untuk dihuni, dan sebagai bonusnya masih diberikan tiga ekor kambing yang sekarang menjadi miliknya.”ungkapnya.

Menambahkan, Babinsa desa Giling Serka Purnomo saat mendampingi ibu saini turut  membenarkan, "Memang semangat gotong-royong serta kepedulian masyarakat Giling saya akui sangat bagus, bayangkan saja, ditengah kondisi yang Serba sulit mereka mau membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan,"

"Saya bersama Kades Ibu Sunarsih yang pada awalnya agak ragu dengan kondisi awal bangunan karena hanya ada dana 10 juta, tapi berkat kebersamaan warga semua bisa diatasi,"Tutur Purnomo.

Dalam kunjungannya  Komandan Kodim 0718 Pati Letkol Arm Arief Darmawan, S.Sos yang meninjau secara langsung kerumah ibu saini dan berbincang-bincang sambil memeriksa hasil pekerjaan para Prajurit bersama warga (nartopendimpati)


MPA, KAB SOLOK – Mahyuzil Rahmat, S.Ag, yang akrab disapa Buya Mahyuzil adalah sosok yang cukup dikenal dekat oleh masyarakat luas, khususnya di Kab. Solok. Sebagai Putra asli Nagari Talang, dirinya sudah 22 tahun berjibaku memberikan pencerahan kepada umat (masyarakat). Jadi adalah tepat, bila masyarakat luas kerap menganggap bahwa Buya Mahyuzil adalah sosok yang identik membawa kesejukan bagi banyak orang.

Sekarang ini, Buya Mahyuzil mengabdi sebagai seorang Kepala Sekolah di SMA Taruna Rabbani Islamic School. Sebagai Pimpinan di Ponpes Rabbani, Buya Mahyuzil juga merupakan pimpinan Majelis Zikir Sumbar dan pimpinan Majelis Zikir Kab. Solok.

Dakwah yang selalu dikumandangkan Buya Mahyuzil, membuat dirinya disayangi rakyat, dicintai oleh para sahabatnya. Sebagai seorang tokoh agama, iapun dalam bermasyarakat menjadi tempat bertanya serta rujukan permintaan pendapat yang arif bagi kemaslahatan umat, terhimpun dari semua wilayah Kabupaten Solok.
Moment Buya Mahyuzil, S.Ag dengan Tuanku Syaikh Muhammad Ali Hanafiah Ar Rabbani dan para Menteri, Hakim Agung dan Wali Kota Istanbul di Ankara Istanbul

Dakwah bagi Buya Mahyuzil ialah tempat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui lisan, tulisan dan perbuatan. Hal itu bisa kita mulai dari istri, keluarga, teman-teman dan selanjutnya kepada banyak orang (umat), sebutnya.

Kita tentu berharap peran aktif dalam memberikan arahan baik pada kehidupan umat dalam berbagai macam bidang kehidupan, sekaligus memberikan panutan dan keteladanan. Jika kita menyampaikan (berdakwah) dengan kredibilitas dan integritasi serta akhlaqul karimah, maka akhlak warga (umat) akan bertambah baik, ujar Buya Mahyuzil.

Pemikiran atau pengembangan masyarakat terhadap suatu gagasan, konsep atau program dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun bidang lainnya. Haruslah kita support dan pemerintah mustilah mendukungnya, tukasnya.

Para kyai tak cuma berperan dalam agama tapi juga dalam dunia politik. Sebab keberadaannya mengukuhkan kekuasaan politik, sosial dan budaya.

Yang harus kita fahami adalah bahwa, “Kemajuan suatu daerah ditupang oleh kekuatan Karakter dan Akhlak Generasi”, tutup Buya Mahyuzil.

Dilain kesempatan, Mardiyus warga Koto Anau mengatakan. Dalam kesehariannya, Buya Mahyuzil tidak pernah membeda-bedakan status seseorang. Baginya, setiap orang kedudukan dan haknya sama di mata Allah SWT. Prinsip itu sudah tertanam kental dalam diri Buya Mahyuzil, sehingga menjadikan dirinya seakan tak berjarak dengan masyarakat.

Perhatian dan contoh tauladan yang ditunjukan kepada umat tidak pernah berhenti disampaikan oleh Buya Mahyuzil. Walau lelah sering menghampirinya namun ia tetap tampil sebagai sosok bugar yang disenangi. Berbuat kebaikan untuk membangun nagari sembari menyampaikan kebenaran merupakan suatu kepuasan berharga bagi dirinya, tukas Mardiyus. (RED).


MPA, PADANG - Silo Gunung yang berada di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, atau biasa disebut area C Coal Storage Facility at Emmahaven Port merupakan tempat penampungan terakhir batu bara yang diangkut dari Sawahlunto dengan luas area 2,5 hektare, kini telah resmi menjadi warisan budaya dunia dari United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Peresmian status tersebut dilakukan melalui penyerahan sertifikat dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadjamuddin Ramly pada Wali Kota Padang Mahyeldi di Padang, Selasa (29/10/2019).

Dulunya Batu bara diangkut dengan kereta api lalu dibongkar di Silo Gunung kemudian dinaikan ke kapal yang ada di pelabuhan Teluk Bayur.

Wali Kota Padang Mahyeldi menyampaikan penetapan Silo Gunung sebagai salah satu warisan budaya dunia untuk menyempurnakan konsep wisata Padang Kota Lama.

Ke depan daerah ini akan dilewati oleh kereta api penumpang sehingga lokasinya strategis, selain itu pihaknya juga akan mengembangkan transportasi air karena letaknya juga berada di Pelabuhan Teluk Bayur, ujar beliu.

Untuk pengembangannya nanti pihaknya akan melakukan pemetaan kawasan dan identifikasi bangunan dan berharap ada nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan terkait.

Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nadjamuddin Ramly menyampaikan perlu dibentuk Badan Pengelola Warisan Dunia Sumatera Barat.

"Dalam membangun properti di warisan budaya dunia harus hati-hati karena itu Pemkot Padang juga harus berkoordinasi dengan tim ahli warisan dunia agar nilai-nilainya tidak hilang karena akan dievaluasi tiap tahun oleh UNESCO," Ia menekankan Silo Gunung tidak boleh diubah hanya boleh diperbaiki sesuai dengan aslinya, ujarnya. (*)



MPA, KAB SOLOK – Sebagai seorang Birokrat Muda, sosok Hendra Saputra SH, M.Si memang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas khususnya sumbar, namanya viral dan menjadi buah bibir banyak kalangan terutama di Kabupaten Solok.

Berbagai dukungan dari masyarakat terus mengalir memintanya untuk maju di Pilkada 2020,  bahkan Ribuan banyaknya, masyarakat menaruh harapanbesar pada buya Hendra Saputra agar beliau dapat memimpin Kab. Solok di 2021-2026 nanti.

Terlepas dari banyaknya dukungan tersebut, Hendra Saputra saat wawancara eksklusifnya, Senin (28/10/19) menyoal perhatiannya sebagai seorang Birokrat terhadap kemandirian kaum milineal dalam memajukan daerah, memang luar biasa. Pasalnya, selain kecerdasannya dalam mencarikan solusi, Hendra Saputra telah banyak berkontribusi dalam memotivasi untuk memajukan kaum milenial menjadi “Milenial Mandiri”buya Hendra memang dahsyat dalam hal tersebut.

Hendra Saputra SH, M.Si mengatakan, kaum milenial harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab Negeri kita saat ini telah memasuki era bonus demografi yang tidak terlepas dari generasi milineal. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Solok, bisa disimpulkan bahwa generasi inilah yang akan memegang kendali roda pembangunan bangsa kedepan, seperti di bidang pembangunan dan perekonomian.

“Kita ketahui, generasi milenial berada pada rentang usia 20 tahun hingga 40 tahun. Tentunya usia produktif ini menjadi tulang punggung perekonomian. Generasi milenial bisa dikatakan sudah menyebar merata di seluruh Nagari Kab. Solok ini. Untuk itu, generasi milenial musti dapatkan perhatian khusus dari pemerintah”, kata Hendra Saputra.

Berkaitan dengan strategi pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat. Tentunya tidak sekedar mendorong saja, tetapi juga dapat melindungi generasi milenial di pasar global.

“Pemerintah tentu telah paham dalam membaca peluang dan kebutuhan generasi milenial. Adanya berbagai kebijakan daerah, diharapkan dapat berpihak pada tumbuh kembang dan kesiapan generasi milenial untuk bersaing di pasar global,” ungkapnya.

Hendra menambahkan, demi untuk kemajuan Negeri ini, generasi milenial musti berpartisipasi di dunia politik. Sebab dengan jumlahnya yang cukup besar, tentulah dalam demokrasi bisa menjadi penentu hasilnya.

“Di daerah kita ini, kemandirian milineal bakal mampu membangun Kab. Solok. Tentunya hal itu tak terlepas dari peran dan dukungan pemerintah didalamnya”, papar Hendra.

Diharapkan kedepannya, sumber daya manusia pada generasi milineal dapat lebih profesional. Bukan hanya tentang gerakan, tetapi integritas, kepemimpinan serta bagaimana cara berpolitik santun dalam membangun negeri ini, ujar Hendra Saputra SH, M.Si.

Sistem kebebasan berpolitik santun menjadi menarik bagi generasi muda dan remaja. Pergerakan politik sudah menjadi sangat cepat karena pengaruh media sosial yang cukup luas.

“Seiring dengan berkembangnya teknologi, generasi milineal khususnya di perkotaan, mobilitasnya menggunakan media sosial. Walaupun masyarakat pedesaan juga telah melakukannya, itu karena jaringan akses internet yang sudah sangat luas,” ujarnya.

Hendra Saputra berpesan, generasi milineal sebagai kaum terbanyak harus tetap semangat dalam membangun bangsa ini kedepan terutama Kab. Solok, khususnya. (RED).



MPA, PADANG – Ditresnarkoba Polda Sumatera barat kembali membuat kejutan dengan meringkus tersangka pengedar Narkoba jenis sabu golongan satu pada, Minggu 27 Oktober 2019 pada pukul 01.45 Wib.

Tersangka yang diringkus tersebut berinisial (H),  41 tahun pekerjaan Wiraswata, H ditangkap dengan barang bukti dua paket besar narkotika jenis sabu seberat 2 Kg dan satu unit handphone merk VIVO warna Rose Gold beserta simcardnya.

H ditangkap saat berada didalam mobil bus di jalan Negara KM 13 Sari Lamak Jorong Ketinggian Kenagarian Sari Lamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota.

Hal itu disampaikan oleh Wadir Narkoba Polda Sumbar, AKBP Rudi Yulianto yang didampingi Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi saat jumpa pers di Mapolda Sumbar pada Selasa Siang, (29/10/2019).

Berdasarkan ulahnya tersangka kini  dikenai pasal 144 ayat (2) subsider pasal 112 ayat (2) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun penjara. (ar)


MPA, PADANG  - Setelah berhasil melewati tahapan seleksi yang cukup ketat, sebanyak 598 Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II Tahun 2019 Sub Panitia Daerah (Panda) Padang mengikuti Sidang Parade guna menentukan lanjut atau tidaknya mereka dalam mengikuti seleksi ke Tingkat Pusat di Secata B Rindam I/BB Padang Panjang. Sidang Parade ini berlangsung di Gedung Sapta Marga Korem 032/Wirabraja Jalan Jenderal Sudirman No. 29 Kota Padang Sumbar, Selasa (29/10).

Pelaksanaan sidang parade penerimaan Calon Tamtama ini dipimpin langsung Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Kasrem Kolonel Inf Edi Nurhabad, Kasipers Kolonel Inf Jajang Kurniawan, Kasiintel Kolonel Kav Mukmin, Kasiops Kolonel Inf Sugiyono, Kasiren Kolonel Inf AT. Chrishardjoko, Kasiter Kolonel Inf Budi Prasetyo, Kaajenrem Letkol Caj Drs. Sutan Diapari Siregar, Dandenkesyah 01.04.04 Padang Letkol Ckm Yurizal, SKM, Karumkit Reksodiwiryo Padang Letkol Ckm dr. Syahrial, Sp.B Kajasrem Kapten Inf Joni Effendi serta staf yang terkait dalam proses seleksi dan parade ini.

Para peserta yang mengikuti parade merupakan calon-calon terbaik dan terpilih yang mendaftarkan diri melalui Ajenrem 032 Padang, karena telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan awal yang sangat ketat dan teliti, meliputi aspek administrasi, kesehatan, jasmani  yang dilaksanakan secara obyektif dan transparan, sesuai ketentuan. Ini merupakan penentuan awal untuk memilih calon prajurit berkualitas.

Komandan Korem 032/Wbr Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo dalam sambutannya mengatakan, seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang II Tahun 2019 ini merupakan salah satu program kerja TNI AD dalam rangka penyediaan personel Tamtama guna memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD. Hasil yang dicapai dari kegiatan penerimaan calon tamtama PK ini, secara kuantitas maupun kualitas akan berpengaruh langsung bagi pembangunan kekuatan TNI AD

Danrem menyampaikan, dihadapkan dengan tantangan dan tuntutan tugas TNI AD ke depan yang semakin berat, kompleks dan multi dimensi, maka dituntut secara sungguh-sungguh mempersiapkan calon prajurit yang berkualitas, salah satunya melalui proses werving.

“Bila calon prajurit yang akan dididik, unggul dan berbobot, sesuai kriteria yang dipersyaratkan, tentu output-nya juga akan berkualitas,”tegasnya.

“Kita ingin hanya calon yang berkualitas, memenuhi persyaratan dan terbaiklah yang layak lulus. Kita harus konsisten pada ketentuan dan norma yang berlaku, karena baik buruknya kualitas Tamtama dimasa depan akan ditentukan oleh kita semua yang hadir disini,” Tegas Danrem.

Dari 598 para Calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA. 2019 yang mengikuti sidang parade ini, sejumlah 552 orang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahap pemeriksaan dan pengujian tingkat Subpanpus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 22 November 2019 mendatang di Secata B Rindam I/BB Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. **


MPA - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana pada hari ini, Selasa, 29 Oktober 2019, meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Mereka yang mengungsi merupakan penyintas gempa Magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah pernah mencatat gempa juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, serta Maluku.

"Kita memang tidak ingin, dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak ya kita harus menerima dan siap," kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang," imbuhnya.

Kepala Negara menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan di BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah tersebut dan akan segera disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

"Yang kedua, kita juga sedikit menunggu agar gempanya itu reda, ya. Ini kalau malam saya dengar masih ada yang kecil-kecil, begitu ya? Gempa kecil-kecil. Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah itu bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, anggarannya dari pusat," paparnya.

Adapun besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga tersebut yaitu Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak ibu semuanya. Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," katanya.

Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA ada, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana saat meninjau posko pengungsi antara lain, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Gubernur Maluku Murad Ismail.


Ambon, 29 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastini


MPA, PADANG – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengajak para tokoh bangsa agar memberikan teladan yang baik kepada pemuda. Hal ini penting dalam membentuk kepribadian generasi penerus yang akan membesarkan bangsa.

“Berikanlah teladan dan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda yang akan membesar bangsa ini di masa mendatang,” kata Mahyeldi usai menjadi pembina upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Lapangan RTH Imam Bonjol Padang, Senin (28/10/2019).

Menurut Mahyeldi, jika ingin melihat bangsa Indonesia berada diurutan atas negara-negara besar dunia, sebaiknya para tokoh hari ini merawat persatuan. Jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang menimbulkan kegaduhan dan merusak persatuan antar elemen bangsa.

“Mari merawat persatuan dan menjaga sikap agar tidak terpecah-belah. Ayo bersama-sama menyatukan potensi untuk kepentingan generasi muda mencapai cita-cita bangsa,”ajaknya.

Pada kesempatan sebelumnya, Walikota Mahyeldi selaku pembina upacara menyampaikan pidato Menteri Pemuda dan Olahraga. Pidato tersebut memaparkan dampak perkembangan teknologi dan informasi sehingga perlu upaya membendungnya agar tidak timbul dampak negatif dan destruktif.

“Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari ponografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Walikota mengutip pidato Menpora.

Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja iklas, dan tuntas.

“Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional,” katanya.

Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928.

“Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” tegas Mahyeldi.

Upacara Hari Sumpah Pemuda di Kota Padang dihadiri Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani bersama sejumlah anggota, semua unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan unsur Organisasi Kepemudaan serta pelajar sekota Padang.

Photo Istimewa

MPA  – Presiden Joko Widodo berharap situasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bisa kembali normal pascakerusuhan yang terjadi beberapa waktu silam. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat dirinya bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Papua, di Wamena, Senin, 28 Oktober 2019.

"Kita semua ingin agar di Wamena ini kembali normal baik fisik maupun psikologis politiknya, dan saya meyakini dari apa yang disampaikan tadi oleh para tokoh, memberikan semangat kepada kita semuanya agar masalah ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, kerusuhan pernah terjadi juga di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera, di Kalimantan, hingga di Solo. Presiden mengingatkan bahwa ada kerusakan fisik dan kepercayaan akibat kerusuhan tersebut yang harus jadi catatan bersama.

"Apa yang saya ingat dari kejadian itu? Memang untuk mengembalikan fisiknya itu mudah, tapi yang sulit mengembalikan kepercayaan. jadi ini yang patut kita catat bersama-sama," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden langsung bergerak cepat memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang bersifat fisik. Sebelumnya, Presiden meninjau langsung Pasar Wouma dan memberi target rehabilitasi akan selesai dalam waktu dua minggu.

"Baru nanti tahapan kedua mengembalikan kepercayaan kita semuanya bahwa Pegunungan Tengah, bahwa Wamena ini adalah kota yang damai, yang aman, yang penduduknya, saya sudah empat kali ke sini, sudah sangat ramah tamah sekali. Jadi kalau ada kejadian ini, inilah tugas kita bersama untuk menyelesaikan," paparnya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, Papua adalah provinsi yang pertama ia kunjungi usai dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Menurutnya, pesan jelas dapat langsung ditangkap dari hal tersebut.

"Saya hanya ingin menunjukkan, setelah pelantikan pada periode ini yang saya kunjungi pertama adalah Tanah Papua. Pesan yang ditangkap mestinya jelas. Pesannya apa? Jelas. Enggak usah saya jelaskan," tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.


Jayawijaya, 28 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Erlin Suastin

Oleh: Yuliyati Sambas
Pegiat literasi, Komunitas Penulis Bela Islam

"Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri, kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa." (Prabowo Subianto)

Visi misi yang pernah dilontarkan oleh Prabowo Subianto yang disampaikan dalam momen debat calon presiden putaran kedua itu tentu benar adanya. Topik swasembada pangan menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara tentu butuh akan ketahanan pangan.

Hari Pangan Sedunia atau World Food Day yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober, pada tahun 2019 menyoroti perlunya upaya yang lebih keras untuk mengakhiri kelaparan dan bentuk-bentuk kekurangan gizi lainnya. Dengan tema global Hari Pangan Sedunia tahun 2019, "Tindakan kita adalah masa depan kita. Pola Pangan sehat, untuk #Zerohunger 2030", semua pihak diminta ikut memastikan keamanan pangan dan pola pangan sehat tersedia untuk semua orang.

“Mencapai 'Tanpa Kelaparan' (zero hunger) tidak hanya tentang mengatasi kelaparan, tetapi juga memelihara kesehatan manusia dan bumi. Tahun ini, Hari Pangan Sedunia menyerukan tindakan lintas sektor untuk membuat pola pangan yang sehat dan berkelanjutan dapat diakses dan terjangkau bagi semua orang. Kita mengajak semua orang untuk mulai berpikir tentang apa yang kita makan,” kata Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rudgard, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu. (ANTARA news, 16/10/2019)

Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di saat masa pemerintahannya yang pertama, tepatnya pada Desember 2014 silam pernah menjanjikan bahwa RI akan mampu swasembada pangan dalam tiga tahun pemerintahannya. Namun, kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Berdasarkan data Ombudsman RI, total impor beras dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) sebesar 4,7 juta ton. Sedangkan total impor gula selama kurun waktu 2015-2018 mencapai 17,2 juta ton, lebih tinggi 4,5 juta ton dibandingkan periode 2010-2014 yang mencapai 12,7 juta ton. (Indonesiainside.id, 18/9/2019)

Di balik itu ada satu fakta yang sangat mencengangkan terjadi di negeri dengan julukan gemah ripah loh jinawi, yakni ditemukan sebagian masyarakat yang kelaparan. Sungguh ironis. Dikabarkan bahwa Suku Anak Dalam yang berada di Kampung Duren Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, Jambi terancam kelaparan. Kesulitan mengakses kecukupan pangan menjadikan mereka terpaksa rela untuk memakan monyet hasil buruan. Bahkan salah satu warganya yang bernama Jhon Temenggung berkata bahwa tak jarang mereka hanya mampu mengkonsumsi air putih untuk sekedar mengganjal perut. (Harianjogja.com, 17/10/2019).

Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Peribahasa itu kiranya tepat untuk menggambarkan kondisi masyarakat negeri ini ketika menggantungkan harapannya pada kinerja pemerintah dalam meraih kondisi ketahanan pangan. Jangankan terwujud swasembada sektor pangan, yang terjadi justru kondisi perekonomian dari masyarakat secara umum belum bergeser dari kata sejahtera. Salah satu parameter sejahtera adalah ketika suatu negeri tidak didapati masyarakat yang kelaparan dan tidak mampu mengakses kebutuhan asasi berupa pangan.

Pertambahan jumlah penduduk kerap dituding sebagai biang dari melesetnya janji pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Ditambah dengan adanya pengurangan lahan sawah yang demikian signifikan akhir-akhir ini. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhi mengungkapkan Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektar lahan sawah. (detikfinance, 16/10/2019). Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi sawah yang tergeser mengikuti program pembangunan infrastruktur yang sangat masif dikerjakan oleh pemerintah. Mantan Wapres Jusuf Kala pun membenarkan terkait hal ini. Pada kesempatan acara Dialog 100 Ekonom di Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) ia mengatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk namun luas pesawahan produktif makin berkurang menjadikan cita-cita swasembada sulit untuk diraih. (Indonesiainside.id, 18/10/2019)

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No 7 Tahun 1996, ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu kecukupan ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap pangan, serta kualitas keamanan pangan. Dari keempat komponen tersebut tak bisa dipungkiri bahwa kondisi kelaparan merupakan hal terburuk dari gagalnya suatu pemerintahan dalam mencapai ketahanan pangan. Dimana hal ini berbanding lurus dengan kemiskinan dan kelangkaan bahan makanan pokok.  

Jika mau jujur melihat fakta betapa akar permasalahan hilir dari buhul besar masalah ketahanan pangan adalah kemiskinan dan kekurangan gizi.

Kemiskinan di pedesaan/pedalaman yang berimbas pada ketidakmampuan masyarakat memenuhi pangannya secara berkualitas dan kontinyu pada kenyataannya buah dari penerapan sistem ekonomi neoliberal kapitalisme. Di samping itu tampak pula lepas tangannya pemerintah dalam mengurusi rakyatnya dengan cara memandirikan keluarga-keluarga petani dan petani-petani rakyat. Namun di sisi lain, korporatisasi pangan terus-menerus digenjot.

Ketahanan pangan bagi seluruh rakyat akan terwujud hanya jika pemerintah hadir secara utuh sebagai pelayan dan pelindung rakyat disertai penghentian implementasi sistem ekonomi neoliberal kapitalisme yang menyebabkan terjadinya korporatisasi pangan. 

Berbanding terbalik dengan
sistem Islam dalam memandang dan menyelesaikan masalah pangan. 

Sebagai agama yang komprehensif, Islam memiliki aturan yang detil dan menyeluruh terkait perpaduan kebijakan ekonomi, politik dan pertanian. Hal ini telah terbukti mampu memberi kesejahteraan yang luar biasa dapat menjangkau wilayah yang demikian luas. Beberapa hal yang dijadikan prinsip oleh negara dalam sistem Islam (Daulah Khilafah Islam) pada saat mewujudkan ketahanan pangan  adalah sebagai berikut:

Pertama, negara akan memberikan subsidi yang besar bagi para petani. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memproduksi pangan dengan biaya produksi ringan, sehingga keuntungan yang diperoleh juga besar. Sebab, pangan adalah masalah strategis, dimana negara tidak boleh tergantung kepada negara lain. Ketergantungan pangan terhadap negara lain bisa mengakibatkan negara akan dengan mudah dijajah dan dikuasai.

Kedua, politik pertanian negara khilafah diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan kebijakan pendistribusian yang adil. Sehingga kebutuhan pokok masyarakat pun dapat terpenuhi.

Ketiga, sektor pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang apabila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan, dapat menyebabkan goncangnya perekonomian negara, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain. Oleh karena itu, tentunya kebijakan pangan khilafah harus dijaga dari unsur dominasi dan dikte negara asing, serta dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan ke depan. Bukan semata-mata target produksi sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Demikianlah kebijakan dan arah politik negara dalam pandangan Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan yang hakiki bagi seluruh masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam rentetan sejarah yang demikian panjang di saat masyarakat dunia diurus oleh satu kekuatan politik global yakni Daulah Khilafah Islam.

Maka pada hakikatnya cita-cita menuju swasembada dalam rangka meraih ketahanan pangan adalah utopis semata jika tidak dilakukan dengan mekanisme syariat Islam kafah di bawah institusi Daulah Khilafah Islam 'ala Minhaj an-Nubuwwah.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Foto Ilustrasi

Banyak yang bertanya cara mengatasi selingkuh itu bagaimana, pertanyaan dengan kalimat yang singkat, jawabnya “tentu ada pada diri sendiri” Namun, cara terbaik untuk menghindari hubungan yang diwarnai perselingkuhan adalah menghindari orang yang berpotensi melakukan hal tersebut.

Hal tersebut dapat kita lakukan dengan mencari dan mengenali tanda, "peringatan" sebelum memutuskan untuk menjalin suatu hubungan lebih jauh dengan seseorang. Alangkah baiknya di telusuri terlebih dahulu.

Jangan terlibat dengan narsisis. Lihatlah terlebih dahulu beberapa tanda yang kamu temukan dalam diri seorang narsisis.

Lihat tandanya, Narsisis adalah orang yang memiliki perasaan cinta terhadap diri sendiri, namun terlalu berlebihan.

Apabila hubungan sudah bergulir dalam rumah tangga, cobalah untuk belajar saling memahami pasangan hidup, terutama memperkuat pernikahan dengan kehidupan seks yang sehat.

Jika pernikahan diwarnai dengan kehidupan seks yang saling memuaskan kedua pihak. Kondisi ini akan sangat membantu. "Tak ada langkah lain yang dapat dilakukan oleh siapa pun untuk menjadikan dirinya bebas atau tahan dari perselingkuhan," jika diantara pasangan sudah tidak lagi mempunyai rasa.

"Berhubungan seks secara teratur dengan pasangan adalah benteng pertahanan yang paling baik untuk luput dari perselingkuhan," Meskipun demikian, saran ini tidak berlaku bagi mereka yang memang mengidap gejala narsisis dan juga para pecandu seks.

Selanjutnya, jika kamu mengetahui bahwa pasangan mu tidak setia dan dia ingin menyudahinya, serta memperbaiki hubungan, maka hanya diri sendirilah yang bisa memutuskan. Apakah ingin memperbaiki hubungan, atau menyudahinya. 

Untuk mengetahui dan melihat seberapa sehat hubungan yang telah berjalan, “tentu” diwarnai dengan memperbanyak komunikasi atau hal signifikan lainnya, itu adalah langkah yang positif.

Langkah selanjutnya, menemui orang profesional dalam urusan perselingkuhan yang bisa memberikan pandangan obyektif, apakah sebuah hubungan layak dilanjutnya.  "Hanya diri sendirilah yang bisa menjawab, tapi alangkah baiknya jika suatu keputusan dipertimbangkan terlebih dahulu, semoga bermanfaat. (ar)


Oleh : Maya Dhita, ST
Aktivis Pergerakan Muslimah dah Member Akademi Menulis Kreatif

Atas nama cinta..
Yang menggelora didalam jiwa
Merebak memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati
Merindu memecah keheningan waktu

Atas nama cinta..
Mencoba mencari jejak-jejakmu
Membingkai kenangan atasmu
Berharap menjadi salah satu yang kau rindui

Atas nama cinta..
Sejauh mana diri ini menjadi seperti yang kau mau
Agar ada perjumpaan indah setelah penantian
Agar tidak ada penyesalan atas kesia-siaan

Atas nama cinta..
Pantaskah diri ini mengharapkan cinta
Mampukah diri ini mendapatkan cinta
Mungkinkan diri ini merasakannya

Atas nama cinta kepadaMu ya Rob
Berharap menjadi bagian dari umat yang beliau rindukan..
Rinduku padamu ya Rosul..


MPA, JAKARTA - Ketua Umum Loyalis Anak Negara Kesatuan Republik Indonesia (LA NKRI) Pusat Wikan Selur dan Ketua Umum Indonesia Hari Ini (IHI) Jappy Pelokilla menyematkan pin Jokowi-Ma'ruf Amin kepada masyarakat dan peserta Car Free Day (CFD) pada hari Minggu, 27 Oktober 2019 di Taman Pandang Istana, Monas, Jakarta Pusat.

Adapun yang hadir dan berpartisipasi pada acara penyematan pin ini yaitu Wikan Selur, Jappy Pelokilla, Maxen Nggodas, Andyanto Aditomo, Elthon Tanu, Max Lawalata, Roostien IIyas, Tandyo Willy, Miladin Radisic, Jhon Malahina, Enos Justian, Agus Heri, Mf Endang, Tarty, William Manulang, Nartiyatun, Sarman Harlen Siagian dan Ade Ferdijana.

Penyematan pin ini dilakukan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia ini.

Wikan Selur yang berkesempatan diwawancarai oleh media ini mengatakan bahwa  mereka adalah relawan sejati.

"Kami adalah relawan sejati dan kami bukan relawan yang mencari jabatan. Hakikat kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin bukan saja pilihan rakyat tetapi juga sudah merupakan ketentuan dari ALLAH SWT," tegas Wikan Selur.

"Kami bukan hanya mengantarkan kemenangan Jokowi- Ma'ruf Amin saja, tetapi juga mengamankan kinerja Jokowi untuk 5 tahun ke depan," imbuhnya dengan mimik muka yang serius. (JNY/Red)


MPA, JAKARTA - Sekolah Menengah Atas Negeri 67 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur mengadakan Deklarasi Forum Komunikasi Lintas Alumni bertempat di halaman sekolah SMAN tersebut, Sabtu, 26 Oktober 2019. Acara itu dihadiri tidak kurang dari 800 alumni yang datang dari berbagai daerah. Kehadiran para alumni lintas angkatan ini membuat suasana ramai dan penuh kegembiraan, yang tampak jelas dari wajah mereka yang datang.

Turut hadir dalam acara Forum Deklarasi ini yaitu para alumni sekolah dari angkatan 1984-2018, Kepala Sekolah SMAN 67 Drs. Danu Hamdani, MM, Ketua Panitia Sigit Pratikno diwakilkan oleh Dani Ramdani serta guru-guru sekolah tersebut.

Drs. Danu Hamdani, MM dalam kata sambutannya mengatakan bahwa beliau sangat bahagia dan senang sekali atas kesediaan para alumni untuk hadir di acara Forum Deklarasi ini. "Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia dan para alumni 67 yang sudah bersedia menyempatkan diri untuk menghadiri Forum Deklarasi Komunikasi Lintas Alumni ini dan berharap agar pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa saja, Tetapi ada kelanjutannya misalnya dengan dibentuknya Ikatan Alumni SMAN 67 Halim Perdanakusuma," ujar Danu dengan mimik muka yang serius tapi santai.

Senada dengan Kepsek Danu, Ketua Panitia Forum Deklarasi Alumni yang diwakilkan oleh Dani Ramdani juga mengatakan hal yang sama. "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang telah hadir, serta akan kembali mengadakan pertemuan lagi untuk pemilihan Ketua dari Ikatan Alumni ini dan akan mengadakan reuni akbar dengan mengundang semua angkatan yaitu dari angkatan 1984-2018". jelasnya Dani dengan wajah yang penuh sukacita dan bahagia.

Dalam kesempatan yang sama, awak media ini berkesempatan mewawancarai salah satu guru bahasa Inggris yaitu Drs. Dede Tisna Supena, MM yang juga merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Hubungan Kemasyarakatan dari SMAN 67 ini. Secara singkat, Dede menyampaikan kegembiraannya dapat berkumpul kembali dengan para alumni SMAN 67 kali ini.

"Saya hari ini sangat senang dan bahagia sekali karena dapat berkumpul bersama para alumni sekolah ini, membuat memori saya kembali ke masa lalu sewaktu mengajar mereka. Salah satu tujuan dibentuknya Ikatan Alumni ini supaya para alumni sekolah ini dapat berpartisipasi dan membantu sekolah ini untuk lebih baik lagi ke depannya, Serta kerjasama seperti ini sangat diperlukan baik oleh sekolah, Orang Tua Murid dan juga para alumni". tuturnya dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. (JNY/Red)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F