Mediaportalanda

Ketua KSP Lima Garuda, Surachmat Sunjoto, (Photo Istimewa)

MPA, JAKARTA - Menyusul keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2020, yang menetapkan Koperasi Simpan Pinjam LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto selaku Ketua sejak awal berdirinya Koperasi dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS).  Harapan dana nasabah koperasi itu dapat dikembalikan mencuat lagi. 

Dengan adanya keputusan ini, KSP LiMa Garuda harus membuat skema pembayaran dana milik nasabah dalam kurun waktu 45 hari kedepan dan harus mendapat persetujuan dari para anggota/nasabah atau kreditur yang mengajukan daftar tagihan kepada pengurus yang telah di tunjuk Pengadilan.

Jika skema yang ditawarkan KSP LiMa Garuda tidak disetujui para anggotanya, maka KSP LiMa Garuda dan pribadi ketuanya Surachmat Sunjoto dapat dipalitkan dan seluruh asetnya akan disita untuk membayar kewajiban hutang-hutang kepada para nasabah/kreditur.

Majelis hakim yang diketuai oleh Duta Baskara dengan hakim anggota Sunarso dan Kadarisman juga memutuskan menunjukan Rikhi Limiyah dan Arief Budi Nugroho sebagai pengurus. Majelis memutuskan KSP LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto dibebankan membayar biaya perkara. 

Selanjutnya anggota KSP LiMa Garuda yang memiliki hak tagih menunggu tatacara mendaftarkan tagihan dan tahapan-tahapan lainnya yang akan di laksanakan oleh tim pengurus yang telah di tunjuk oleh Pengadilan.

Sebelumnya Yang Mei Sheng dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya RnR Law Firm mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap KSP LiMa Garuda dan terhadap Surachmat Sunjoto selaku Ketua koperasi sejak berdirinya KSP tersebut. Hal ini dilakukan dikarena KSP LiMa Garuda tidak mampu mencairkan dana para nasabahnya yang sudah jatuh tempo. 

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa dari sekitar Rp 600 miliar dana yang dihimpun KSP LiMa Garuda diantaranya sekitar Rp 400 milyar disalurkan ke berbagai projek pribadi Surahmat Sunjoto tanpa sepengetahuan anggota maupun para marketing, sehingga uang para anggota/nasabah yang disimpan di KSP LiMa Garuda menjadi macet dan tidak bisa diambil.

“Setelah putusan pengadilan dibacakan yang diajukan pemohon PKPU terhadap KSP LiMa Garuda dan Surachmat Sunjoto selaku Ketua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap gagal bayar kepada para nasabah/anggota selama ini, menjadikan secercah harapan atas pengembalian dana nasabah,” kata Rachman Prabowo selaku perwakilan keluarga YMS dan kawan-kawan. 

Menurut Rachman, pihaknya akan terus memantau dan menanggapi skema pengembalian dana nasabah yang diajukan oleh pihak Debitur dalam hal ini KSP Lima Garuda dan Surahmat Sunjoto dapat terealisasi, sesuai dengan waktu yang dijanjikan selama ini, mengingat sebelum Permohonan PKPU diajukan pihak pemohon melakukan berbagai cara penagihan, akan tetapi tidak satupun skema pengembalian yang disampaikan pihak KSP LiMa Garuda dalam hal ini Surahcmat Sunjoto dapat meyakinkan, dengan berbagai alasan, dikarena sumber dana pengembalian yang diharapkan dari rencana penjualan asset yang nilainya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disalahgunakan.

Tuntutan kuasa hukum sekaligus selaku keluarga korban atas gagal bayar KSP LiMa Garuda sangat simple dan jelas.

“Kembalikan seluruh dana anggota sejumlah kurang lebih Rp 400 M yang disalahgunakan tersebut. Terakhir Rachman mengingatkan pihak KSP LiMa Garuda. Jangan sekali kali mengambil hak orang lain dengan cara tipu menipu, terlebih Surahmat Sunjoto adalah salah satu keluarga Garuda Food dimana keluarga terpandang di dunia bisnis,” tandasnya.*[-]

Photo Istimewa

MPA, PAYAKUMBUH - Polres Payakumbuh beserta Polres 50 Kota berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Tak tanggung-tanggung, 135 Kg ganja kering dan 3 paket kecil sabu siap edar berhasil disita dari dua tersangka.

Kedua tersangka berinisial RSA (24) warga Nagari Taeh Bukit, Kecamatan Payakumbuh, kemudian YFA (32) warga Sungai Antuan, Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota. 

Mereka ditangkap oleh petugas pada Rabu 28 Oktober 2020 dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka.

"Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa tiga paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan sejumlah gadget di kediaman tersebut," kata Dirnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, S.Ik saat konferensi pers, Kamis (29/10) siang.

Dikatakan, usai mendapatkan narkotika jenis sabu, petugas kemudian melakukan pengembangan di kediaman RSA. Disana, polisi menemukan ratusan kilogram ganja yang sudah dibungkus dan dimasukkan ke dalam karung.

"RSA ini baru saja mendapatkan kiriman ganja tersebut dari Aceh untuk kemudian disedarkan lagi disini. Ada dua orang penyuplai barang haram ini yang masih kami kejar dan berstatus buron," ujarnya.

Didampingi Wadirnarkoba AKBP Fery Herlambang, S.Ik beserta Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira, S.Ik dan Kapolres 50 Kota AKBP Trisno Eko Santoso, S.Ik, Kombes Pol Wahyu meminta agar seluruh pihak bekerja sama dengan pihak kepolisian.

"Dalam upaya pemberantasan ini, butuh kerja sama seluruh pihak karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab bersama agar dapat menjauhkan anak, kemenakan dan cucu dari jerat narkoba," jelasnya.

Sedang untuk barang bukti yang disita, diantaranya tiga paket kecil sabu, 135 paket ganja kering, uang tunai Rp 600 ribu hasil penjualan sabu-sabu, satu unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam dan dua unit handphone merek Oppo warna hitam dan Realme warna ungu.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat 30/10, (Photo Istimewa)

MPA, JAKARTA - Isu keamanan Laut China Selatan yang dibicarakan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo dalam pertemuan dengan Menlu RI Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penggunaan nama Laut Natuna Utara sekitar Pulau Natuna.

Laut Natuna Utara digunakan Indonesia dalam peta baru NKRI tahun 2017. Disusun sejak era Menko Maritim Rizal Ramli, 2015-2016, sejauh ini tidak ada satu pun negara tetangga di ASEAN yang memprotes nama baru itu. Alasannya sederhana, nama Laut Natuna Utara diberikan Indonesia untuk perairan di sekitar Pulau Natuna yang sudah diakui negara-negara tetangga sebagai wilayah kedaulatan NKRI. 

"Sejauh ini, satu-satunya negara di muka bumi yang keberatan dengan penggunaan nama Laut Natuna Utara itu adalah Republik Rakyat China yang dikuasai Partai Komunis China," ujar dosen politik Asia Timur UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam perbincangan di Jakarta, Jumat (30/10).

Patut diduga, ujar Teguh Santosa, China selama ini mendapatkan keuntungan historis, psikologis dan ekonomis atas penggunaan nama Laut China Selatan hingga ke perairan Indonesia di sekitar Bangka Belitung. 

Keuntungan historis, psikologis dan ekonomis itu pada gilirannya dimanfaatkan China untuk semakin menancapkan hegemoni dan pengaruh di kawasan. 

"Walaupun ikut menandatangani UNCLOS 1982, namun China secara serampangan kerap memasuki perairan negara-negara ASEAN di kawasan itu juga ZEE Indonesia. Mereka selalu mengatakan perairan ini adalah wilayah perikanan tradisional China sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu," ujar Teguh Santosa.

"Seakan China ingin memutar jarum sejarah kembali ke zaman Kublai Khan yang pernah mengirimkan bala tentaranya untuk menaklukkan Raja Jawa yang menolak tunduk pada Dinasti Yuan," sambungnya.

Menurut Teguh, penamaan Laut Natuna Utara itu adalah agendan nasional untuk menambah kepastian hukum internasional di perairan.

Ia menyarankan Presiden Jokowi untuk mengawal dari dekat penuntasan pemberian nama Laut Natuna Utara di International Hydrographic Organization (IHO). 

IHO adalah badan internasional yang memastikan semua perairan di muka bumi terdaftar. Didirikan tahun 1921, kantor pusat IHO berada di Monako, dan hingga kini beranggotakan 93 negara, termasuk Indonesia dan China.

"Publik perlu mendapatkan informasi sudah sejauh mana proses ini bergulir di IHO. Jangan sampai publik menganggap pemerintah membatalkan penggunaan nama Laut Natuna Utara karena takut pada tekanan China komunis," demikian Teguh Santosa yang di tahun 2017 lalu ikut mendirikan Belt and Road Journalist Forum di Beijing bersama sekitar 30 pimpinan organisasi wartawan di dunia.*[-]

Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia, ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan, (Photo Istimewa)

MPA, BOGOR - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 29 Oktober 2020. Presiden Jokowi menyambut baik kunjungan Mike Pompeo untuk yang kedua kalinya ke Indonesia.

"Selamat datang di Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda untuk kedua kalinya di Indonesia," ujar Presiden Jokowi mengawali pertemuan.

Presiden Jokowi memandang, kunjungan Mike Pompeo di tengah pandemi ini memiliki arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. "Selama pandemi ini, saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif, bahkan dapat saya sampaikan paling intensif," imbuhnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat. Sebelumnya, Under Secretary of Defense for Policy AS James H. Anderson juga berkunjung ke Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen kemitraan dan pertemanan yang baik. Presiden Jokowi juga menginginkan Amerika Serikat sebagai _true friend of Indonesia_. Hal tersebut tentunya tidak bisa didapatkan dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan dan dipelihara.

"Sehingga Presiden mengatakan bahwa untuk memelihara kemitraan ini diperlukan upaya yang serius, diperlukan pemahaman satu sama lain, dan diperlukan juga upaya untuk mewujudkan kerja sama yang konkret, termasuk di antaranya adalah kerja sama ekonomi," jelas Menlu Retno.

Menurut Menlu Retno, Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerja sama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan fasilitas Generalized System Preference (GSP) kepada Indonesia.

Di samping itu, Presiden juga menginginkan agar kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat meningkat. Presiden juga ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang dan menekankan ingin Amerika memahami kepentingan negara-negara muslim.

"Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa Indonesia ingin bahwa Amerika juga memahami Asia Tenggara dan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerja sama di kawasan," ungkap Menlu Retno.

Sementara itu, Mike Pompeo mengungkapkan bahwa dirinya senang bisa berkunjung kembali ke Indonesia dan menyampaikan komitmen kuatnya untuk melanjutkan kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk di bidang ekonomi. Pompeo juga menyebut, Amerika akan mendorong lebih banyak pengusaha Amerika untuk melakukan _economic engagement_ dengan Indonesia.

Di kawasan, Indonesia dinilai oleh Amerika Serikat memainkan peran yang khusus, yakni sebagai "jangkar" ASEAN. Dengan peran besar Indonesia tersebut, maka Amerika betul-betul ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kerja sama di bidang pertahanan.

"Oleh karena itu, Mike Pompeo juga mengatakan bahwa ingin tidak saja menjalin hubungan baik pada tingkat pemerintah, tetapi juga menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan _grass root_, dengan _stakeholders_ di Indonesia," jelas Menlu Retno.

Terakhir, Mike Pompeo menyampaikan penghargaan terhadap peran Indonesia untuk isu Afghanistan. Seperti diketahui, Indonesia dengan Amerika dan beberapa negara lainnya terus bekerja sama dari awal, mencoba berkontribusi untuk menghadirkan perdamaian di Afghanistan.

Bogor, 29 Oktober 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Di momen Sumpah Pemuda ini, Presiden juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai stasiun TVRI ke-30, (Photo Istimewa)

MPA - Peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1928, merupakan sebuah peristiwa penting yang sangat bersejarah. Saat itu, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan berbagai perbedaan di antara mereka, baik suku, agama, maupun bahasa daerah, untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.

Saat memberikan sambutannya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 secara virtual sebagaimana diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 28 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa semangat Sumpah Pemuda yang terjadi 92 tahun silam, harus tetap ada pada saat ini untuk menghadapi dunia yang berubah dengan cepat dan penuh dengan persaingan.

"Kini, 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala menghadapi dunia yang berubah dengan cepat," ujar Presiden. 

Dalam arus besar globalisasi, lanjut Presiden, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antarnegara dan juga antarindividu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan dan saling menghancurkan yang kemudian menjadi energi negatif yang merugikan.

"Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama," jelasnya.

Kepala Negara berpandangan bahwa bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia Maju. Untuk itu, upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus dilakukan. Menurutnya, menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. 

"Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua, yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air," tegasnya.

Persatuan harus terus diperjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, seluruh komponen bangsa harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata, membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga perbatasan. 

"Kita juga membangun infrastruktur yang memudahkan konektivitas antarwilayah, antarpulau untuk mempersatukan Indonesia. Dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka masyarakat Papua, masyarakat Aceh, dan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah merasa menjadi bagian dari Indonesia, merasa memiliki Indonesia, serta ikut berkontribusi untuk memajukan Indonesia," paparnya.

Salah satu sarana untuk mengetahui wajah Indonesia dan berbagai perkembangan yang terjadi di Indonesia dan dunia adalah melalui televisi. Apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Sebaliknya, apa yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air juga dapat diketahui oleh masyarakat di Papua.

Untuk menegaskan keseriusan komitmen untuk menjaga persatuan dan pemerataan akses informasi, di momen Sumpah Pemuda yang ke-92 ini, Presiden Joko Widodo juga meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat sebagai Stasiun TVRI yang ke-30. Stasiun ini akan melayani masyarakat Papua, menyediakan berbagai informasi berkualitas, sehingga masyarakat Papua mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat di wilayah Indonesia lainnya. 

"Dengan mengucap bismillahirrahmannirrahim saya resmikan Stasiun TVRI di Papua Barat. Teruslah bekerja menjadi media pemersatu bangsa," tandasnya.

Jakarta, 28 Oktober 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Program hibah air minum perkotaan dari Perumda Air Minum Kota Padang dihadirkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pogram hibah air minum perkotaan ini berupa pemasangan sambungan air secara gratis, air tetap bayar setiap bulannya," kata Direktur Perumda PDAM Hendra Pebrizal, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagi masyarakat Kota Padang yang ingin berlangganan air bersih PDAM, beliau mengatakan bisa segera mendaftar di Kantor Pusat.

"Atau melalui kantor-kantor cabang Perumda Air Minum Kota Padang yang terdekat," ujarnya.

Kata dia, sambungan air ini untuk 5000 sambungan dengan persyaratan membawa fotocopy KTP, fotocopy KK dan rekening listrik daya kurang 1300 watt

"Pendaftaran bisa dilakukan sampai 30 November 2020," Dapatkan formulir pendaftarannya di : Kantor Pusat, Jl. H. Agus Salim No. 10 Telp. 0751-22789. Kantor Cabang Tabing, Jl. Adinegoro No. 43 Telp. 0751-442930. Kantor Cabang Bandar Buat, Komplek Grand Mutiara Residence Bandar Buat Telp. 0751-71557, tambahnya.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, silahkan datang langsung ke Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang Perumda Air Minum Kota Padang terdekat, atau bisa melalui whatsapp ke nomor 0811669123, kata Direktur Perumda PDAM Hendra Pebrizal.

Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kembali dibuka untuk pemasangan Tahun 2021. (**).

Photo Istimewa

MPA, PADANG PARIAMAN - Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo bertolak ke Sumatera Barat untuk melakukan panen raya padi di Nagari Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, Senin (27/10). Sebelum ke lokasi panen, Menteri Pertanian yang akrab di sapa SYL itu disambut di Bandara Internasional Minangkabau dan mencicipi Jeruk Gunung Omeh yang merupakan jeruk Siam produksi Sumatera Barat

Saat berada di lokasi panen padi, menteri mengatakan kunjungan nya ke Sumatera Barat dalam rangka mengevaluasi kesiapan daerah dalam mempersiapkan pangan bagi masyarakatnya dan sejauh mana kesiapan kita menyiapkan kebutuhan pangan rakyat di masa Pandemi ini. "Apa yang saya saksikan disini adalah nyata tidak hanya data, jadi saya berharap apa yang dilakukan oleh gubernur dan bupati bupati di Sumatera Barat dalam menyiapkan pangan di lumbung lumbung pangan yang ada bisa dilakukan juga oleh gubernur dan bupati bupati seluruh Indonesia, sehingga kita bisa menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia,tidak hanya data tetap real di lapangan" ungkapnya.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah Sumatera Barat serta semua pihak yang terlibat, jika hal seperti ini bisa kita jaga terus menerus, Inshaallah kita yakin bisa menyediakan pangan yang cukup untuk rakyat, meskipun kita sedang bersiap menghadapi La Nina dan berada dalam kondisi Pandemi". Menteri SYL juga mengatakan bahwa kementerian pertanian mempunyai Benih Padi Unggul seperti Inpari, Inpara dan Varietas Unggul lainnya yang bisa di manfaatkan oleh petani untuk terus menggenjot Produksi Padi.

Setelah melakukan Panen Raya menggunakan Combine Harvester, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan Alsintan ke beberapa kelompoktani di Nagari Sicincin. Ia juga menyempatkan berinteraksi dengan para petani dan penyuluh serta masyarakat sekitar dan mencicipi "Karambia Mudo" yang disiapkan oleh panitia.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Pertanian Dr. Fadjry Djufry yang juga turut mendampingi menteri pertanian mengatakan kedatangan menteri pertanian ke Sumatera Barat saat ini untuk melihat kemajuan Pertanian dan penerapan Inovasi Teknologi Pertanian disini, dan kita harus terus mendampingi Inovasi Teknologi tersebut, pungkasnya. (Raden)

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Selama empat belas hari ke depan, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan jajarannya menggelar Operasi Kepolisian terpusat dengan sandi "Operasi Zebra".

Operasi yang mengedepankan Fungsi Lalu Lintas ini, bertujuan untuk menciptakan situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) Lantas di tengah-tengah masyarakat dan menekan pelanggaran lalu lintas.

"Operasi Zebra Singgalang 2020 digelar selama 14 hari, dimulai tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2020," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, Senin (26/10).

Dikatakan, dalam operasi tersebut pihaknya menetapkan delapan pelanggaran prioritas utama, diantaranya Tidak Menggunakan Helm, Melawan Arus, Berkendara Dibawah Umur, Knalpot Racing dan Menggunakan Handphone saat Berkendara.

"Melebihi batas kecepatan, Over Loading dan over dimensi, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Maka itu yang akan ditindak petugas," ucap Kombes Pol Satake.

Untuk itu katanya, diingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Barat untuk tertib dan patuh terhadap aturan berlalu lintas. 

"Dengan patuh aturan berkendara, dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," pungkasnya.

Dirinya menerangkan, selama operasi berlangsung tersebut pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan, demi mencegah penyebaran dan penularan virus Corona (Covid-19).(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA - Dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020, dalam waktu singkat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Soliditas dan komitmen, serta pengalaman dan dedikasi, adalah sejumlah kata kunci yang memungkinkan hal itu terjadi.

Demikian disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika secara resmi menyampaikan berkas pendaftaran JMSI ke Dewan Pers, Senin pagi (26/10). 

“JMSI ini usianya relatif muda, karena deklarasi dilakukan pada 8 Februari di Banjarmasin, bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2020. Sementara Munas pertama diselenggarakan akhir bulan Juni yang mempercayakan kepada saya dan Bang Mahmud Marhaba untuk mengelola organisasi ini,” ujar Teguh.

“Komitmen kita semua solid untuk ikut menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional,” sambung Teguh Santosa yang didampingi Sekjen JMSI Mahmud Marhaba. 

Teguh menambahkan, pengalaman dan dedikasi juga merupakan kata kunci karena baik dirinya maupun setengah dari pengurus JMSI di tingkat provinsi telah memiliki pengalaman mendirikan dan membesarkan organisasi perusahaan media siber.   

Dalam pendaftaran itu juga hadir Ketua Dewan Pembina JMSI Gita Wirajawan, anggota Dewan Pembina Irawati Hermawan, juga Ketua Dewan Pakar JMSI Agung Darmajaya, serta anggota Dewan Pakart JMSI Marah Sakti Siregar dan Syahrial Nasution. Demikian juga pengurus JMSI dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gotontalo. Sementara pengurus JMSI di daerah lainnya ikut berpartisipasi di ruang virtual Zoom dan menyaksikan siaran langsung di Facebook JMSI. 

Rombongan JMSI diterima Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Verifikasi Ahmad Djauhar, serta Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. 

Teguh mengingatkan, pertumbuhan media siber di tanah air semakin pesat. Di tahun 2017 menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika jumlahnya mencakai angka 43 ribu media. Sementara di tahun 2019 jumlahnya terus bertambah hingga di atas 50 ribu media. Dengan demikian, kehadiran JMSI sebagai konstituen Dewan Pers akan tetap relavan.

“Saya haqul yakin, Dewan Pers karena melihat pengalaman dan komitmen kita akan menerima kita menjadi konstituen Dewan Pers. Hari ini yang diterima adalah pendaftararan Pimpinan Pusat. Setelah ini akan dilakukan verifikasi di masing-masing daerah. Saya berharap, insya Allah, dengan dukungan dari Bang Djauhar, Bang Hendry, Mas Agung, dan tentu saja (Ketua Dewan Pers) Pak Muhammad Nuh yang adalah sahabat baik Ketua Dewan Pembina kita, Bapak Gita Wirjawan, insya Allah di bulan Februari 2021 pada saat Hari Pers Nasional di DKI Jakarta JMSI sudah menjadi konstituen Dewan Pers,” ujar Teguh lagi.

Sekjen JMSI Mahmud Marhaba menambahkan, saat ini JMSI berada di 29 provinsi.  

“Kami menyerahkan SK mereka (Pengurus Daerah JMSI) yang sudah bersama-sama berkomitmen. Kita berharap, kolaborasi dari 29 Pengurus Daerah ini akan menjadi warna baru dalam dunia pers nasional ke depan,” ujar Mahmud Marhaba. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Verifikasi Dewan Pers, Ahmad Djauhar, keinginan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers adalah hal yang baik. 

Dalam penjelasannya Ahmad Djauhar menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini Dewan Pers telah menerima tiga konstituen baru, sehingga saat ini ada sepuluh konstituen Dewan Pers. Namun begitu, Dewan Pers merasa masih perlu menambah konstituen karena tantangan yang dihadapi semakin tinggi. 

“Dengan sendirinya, nantinya proyeksi ke depan juga akan menambah anggota Dewan Pers. Jangan hanya sembilan orang. Lha wong urusannya senegara, masa dipikirkan hanya oleh sembilan orang,” demikian Ahmad Djauhar.*[-]

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat bekerjasama dengan Ruang Baik menyerahkan 5000 Mushaf Alquran kepada beberapa pondok Pesantren di Kota Padang. 

Hal itu disampaikan Branch Manager ACT Sumatera Barat Zeel Wellf kepada wartawan usai acara seremonial dan pelepasan pendistribusian 15.000 Mushaf Quran se-Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (26/10/2020).

Zeel mengatakan, 15 ribu mushaf Al-Quran tersebut dihimpun melalui Ruang Baik. Ruang baik adalah tempat berkumpulnya para dermawan yang memiliki kelebihan harta. 

"Alhamdulillah pada hari ini melalui komunitas ruang baik telah terkumpul 15 ribu mushaf Alquran yang akan kita bagikan kepada pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat diantaranya, sebanyak 5000 untuk Kota Padang," jelasnya. 

Selain 15 Ribu mushaf Alquran tersebut, ACT bersama Ruang Baik juga menyerahkan 1,5 ton beras kepada pondok pesantren dan panti asuhan di Kota Padang. 

"Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini akan dapat mendorong tercipta hafizh dan hafizah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, sekaligus mendukung program pemerintah dalam bidang keagamaan di Sumatera Barat," ungkap Zeng yang didampingi Founder Ruang Baik Hendra Aditya. 

Dalam acara seremonial tersebut, hadir Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Amriman, Kepala Biro Bina Mental/Bintal dan Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat Syaifullah dan perwakilan Pondok Pesantren di Sumatera Barat. (Mul/Prokopim).

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Minggu (25/10) di Padang. (Photo Istimewa)

MPA, PADANG - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar), mengimbau kepada masyarakat yang akan menikmati libur panjang supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena libur panjang tidak lama lagi akan segera datang.

"Kami imbau kepada masyarakat yang mau berlibur di tempat wisata khususnya di wilayah Sumbar, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik, Minggu (25/10) di Padang.

Hal ini dimaksud, guna mengantisipasi terjadinya penambahan kasus positif Covid-19 dan juga menjadi klaster baru di tengah pandemi Covid-19.

"Saat berkunjung ke tempat objek wisata, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Jangan sampai berkerumun di tempat keramaian," imbuhnya.

Kabid Humas Polda Sumbar kembali mengajak untuk mencegah penyebaran Covid-19, sebaiknya beraktivitas di rumah saja.

"Namun alangkah baiknya saat libur bersama ini tetap di rumah bersama keluarga. Kalaupun keluar, jangan lupa protokol kesehatan," imbaunya.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, JAKARTA -  Wartawan senior Ilham Bintang memutuskan segera memasukkan gugatan perdata terhadap dua dua korporasi yang dinilainya  bertanggung jawab atas dibajaknya SIM telepon selularnya dan dibobolnya rekening banknya oleh sindikat pembobol rekening bank. Kedua korporasi itu adalah perusahaan selular PT Indosat Ooredoo, berkantor di Jalan Merdeka Barat no 21, Jakarta Pusat, dan bank asing Commonwealth Bank,  berkantor  di Gedung WTC  lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 24-31. Gugatan yang diajukan, selain kerugian materiil, juga kerugia inmateriil, sebesar Rp.100 miliar kepada pihak Indosat Ooredoo dan Commonwealth Bank. 

Tim pengacara untuk gugatan perdata ini adalah : Wina Armada, SH, DR Purwaning, Gabril Mahal, SH, dan Ryan Dwianto, SH. Menurut rencana hari Senin gugatan perdata itu akan didaftarkan di Pengadilan Negeri. 

" Sejak awal kasus pembajakan HP Indosat dan dikurasnya uang tabungan saya di Commonwealth Bank, masuk pengadilan, saya sudah merasakan kejanggalan hukum. Mengapa hanya pelaksana kejahatan yang diadili, tetapi korporasi besar yang seharus bertanggung jawab mengamankan identitas privasi saya, termasuk uang tabungan saya di bank, bisa lepas tangan. Sama sekali tidak ikut diadili," kata Ilham Bintang, Sabtu sore (24/10/20) usai berdiskusi dengan Tim Pengacaranya. 

Diskusi di rumah Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat itu digelar setelah mereka menerima kabar bahwa sindikat pembobolan bank Ilham Bintang, Rabu lalu (21/10/20) telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Anggota sindikat  dijatuhi hukuman bervariasi dari 2 hingga 4 tahun penjara.

Ilham mengatakan dia menghormati keputusan majelis hakim. Tapi, dia menilai vonis itu tidak akan berdampak kuat pada penjeraan provider kartu ponsel dan perbankan untuk menjamin rahasia privasi publik serta simpanannya di bank. Masyarakat  sudah lama resah akibat seringnya kasus pembajakan no SIM HP dan berlanjut  pembobolan uang tabungan nasabah bank di pelbagai kota. Bahkan, setelah kasusnya ditangani pihak berwajib, korban kejahatan simcard dan perbankan terus berjatuhan. 

“Semula saya berharap, kasus saya akan menjadi  momentum pemungkas bagi dibangunnya sistem pengamanan yang lebih ketat terhadap rahasia privasi identitas publik yang dilayani korporasi besar yang sudah meraup keuntungan besar dari konsumennya. Tapi, setelah di pengadilan, wakil korporasi besar tidak diadili dan seperti terkesan tidak  ikut bertanggung jawab atas kerugian nasabah mereka, itu saya rasa sangat tidak adil. Makanya bersama Tim Pengacara, kami bertekad menchallenge kejanggalan itu," ujar wartawan senior yang dikenal sebagai pelopor jurnalisme infotainmen itu.

Kasus dibajaknya HP dan dikurasnya tabungan Ilham Bintang  sebesar AUD$ 25.263 dan tabungan rupiah sebesar Rp.16 juta terjadi awal Januari 2020. Beberapa hari setelah Ilham Bintang bersama 14 anggota keluarganya berlibur akhir tahun ke Australia sekaligus menjenguk puteri bungsu keluarga itu yang sedang studi di Melbourne.

Di awal perjalanan,  lham sempat mengalami gangguan akses dengan HPnya selama beberapa hari. Belakangan, dia sangat kaget, ketika akan mengambil uang tabungannya di Comonwealth Bank via ATM, dana tabunganya ternyata sudah dikuras habis oleh orang tidak dikenal melalui 94 kali penarikan/tranksaksi.

Ayah empat anak itu kemudian mengadukan kasus pembobolan bank di kantor Commonwealth Bank setempat. Dan terpaksa mengakhiri jadwal liburan keluarga di Australia.

Setiba di tanah air pendiri group media Cek&Ricek  yang aktif menulis itu, bergerak cepat. Melaporkan kasus itu sambil  mengekspos kasus pahit yang menimpa dia dan keluarganya di FBnya. Tulisan itu kemudian ramai dikutip media arus utama. Maka sontak kasus tersebut  mendapat perhatian besar. Polisi bertindak cepat dan berhasil membongkar jaringan sindikat  di belakangnya.

Berkat kerja keras polisi dan jaksa, kasus tindak pidana pembobolan tabungan bank itu segera bisa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 

Setelah menjalani beberapa kali sidang selama kurang lebih 4 bulan, majelis hakim  PN Jakarta Barat menjatuhkan vonisnya, Rabu pekan lalu.*[-]

Photo Istimewa

JAKARTA - Dalam upaya ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) sangat tergantung pada komitmen media massa berbasis internet yang menjadi anggota JMSI di daerah. 

Apalagi faktanya, kelahiran JMSI pada bulan Februari lalu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, memang dibidani pengelola media siber daerah. 

Demikian disampaikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina JMSI Gita Wirjawan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (23/10). 

“Sedari awal kami menyadari bahwa JMSI lahir dari keinginan kuat pengelola media siber di berbagai daerah untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional,” ujar Teguh yang didampingi Sekjen JMSI Mahmud Marhaba, anggota Dewan Pakar Syahrial Nasution, dan Sekretaris JMSI Jakarta Khalid Zabidi. 

Teguh mengatakan, dirinya berbesar hati melihat dinamika JMSI di daerah yang terpantau sangat baik. Sekjen Mahmud Marhaba, misalnya, baru kembali dari kunjungan ke Surabaya untuk membuka Rapat Kerja JMSI Jawa Timur yang dilakukan hari Kamis (23/10). Sementara JMSI Bengkulu di hari yang sama juga menggelar talkshow untuk menyambut pemilihan kepala daerah bulan Desember mendatang.     

Dalam pertemuan tersebut, Teguh secara khusus melaporkan rencana JMSI menuntaskan pendaftaran sebagai konstituen Dewan Pers yang akan dilakukan pada hari Senin (26/10) mendatang. 

“Proses pendaftaran sudah kami lakukan bulan September lalu. Namun terpaksa dihentikan karena status PSBB di Jakarta kembali diketatkan. Sekarang setelah Jakarta memasuki masa PSBB transisi, proses pendaftarkan akan dilanjutkan lagi, dan semuanya sudah ready,” sambung Teguh.

Dalam kaitan dengan hal itu, Teguh berharap Gita Wirjawan ikut mengantarkan mengiringi proses tersebut. 

Menurut Teguh, sejumlah Pengurus Daerah juga akan hadir dan memberikan dukungan langsung dalam pendaftaran nanti. 

Menyambut apa yang disampaikan Teguh, Gita Wirjawan mengatakan dirinya senang melihat perkembangan JMSI yang walau berusia relatif muda namun sudah banyak berkiprah.  

Gita Wirjawan juga mengatakan dirinya akan hadir bersama pengurus JMSI untuk mengantarkan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers. 

“Saya yakin eksistensi JMSI akan memperkuat upaya kita semua menjaga kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas informasi,” ujar mantan Menteri Perdagangan ini.

Gita yang juga memiliki program talkshow “Endgame” di YouTube mengatakan, di era komunikasi ini kualitas informasi adalah faktor yang amat menentukan perjalanan sebuah bangsa.

Bangsa yang selalu dicekoki informasi yang tidak benar dan mengada-ada akan kesulitan mencapai masa depan yang cerah, katanya lagi.**[]

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Lima orang pelaku akses ilegal data (skimming) yang terjadi pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Kota Padang berhasil ditangkap polisi. Para pelaku diketahui merupakan sindikat jaringan Internasional.

Hal ini disampaikan Kapolresta Padang AKBP Imran Amir, S.Ik. MH, saat menggelar konferensi persnya di Mako Polresta Padang, Jumat (23/10).

Para pelaku yang berinisial ML alias F (35), SW 27, RZL (35), SD 34, dan JAS (24) ditangkap oleh Polsek Lubuk Begalung dan Polresta Padang di dua lokasi yang berbeda, diantaranya di Marapalam Kecamatan Padang Timur dan Aru Kecamatan Lubuk Begalung pada Rabu tanggal 21 Oktober 2020.

"Pelaku ini terjerat kasus dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dalam hal ini akses ilegal pembobolan data nasabah," ucap AKBP Imran Amir.

Dijelaskan, para pelaku termasuk ke dalam sindikat jaringan internasional. Lantaran otak dari kejahatan tersebut merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia.

"Mereka berlima ini merupakan orang Indonesia, perannya hanya sebagai eksekutor. Penghubung antara pelaku dengan seseorang disana itu adalah SDA, 34 tahun," terangnya.

Lanjutnya, dari hasil kejahatan komplotan tersebut, dilaporkan bahwa sebanyak 81 data nasabah Bank BNI di Kota Padang telah berhasil dibobol oleh para pelaku. Namun, sementara ini belum ada laporan masyarakat terkait pembobolan data ATM nya sehingga akan berkoordinasi dengan pihak Bank dan Mabes Polri.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak bank terkait pembobolan data itu dan juga dengan Mabes Polri," tuturnya.

Untuk barang bukti yang diamankan terdiri dari enam kamera yang dilengkapi kartu memori (yang diletakkan di atas nomor pin yang dipasangkan kamera sebanyak dua buah), enam buah tempat keluar masuk kartu ATM (yang dipasang chip dua buah).

Kemudian, satu unit laptop merek HP, satu unit wireless, satu unit modem portabel, dobletip, cat Pylox, sejumlah kartu ATM dan lem perekat.

Saat ini, para pelaku sudah diamankan di sel tahanan Polresta Padang untuk proses penyidikan lebih lanjut.(*)

Sumber Bidhumas Polda Sumbar

Photo Istimewa

MPA, SURABAYA - Sebagai organisasi Perusahan Pers di tanah air, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menjamin jika media siber yang menjadi anggota JMSI adalah media siber yang kredibel. 

Penegasan ini disampaikan Ketua JMSI Jawa Timur, Eko Pamuji di sela acara Talk Show Pilkada sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Jatim di Grand City Mall, Kamis (22/10/2020).

Menurut Eko Pamuji, untuk menjadi anggota JMSI, media minimal harus sudah terverifikasi administrasi di Dewan Pers.

"Kami jamin semua anggota kami minimal sudah terverifikasi administrasi di Dewan Pers. Kami akan bantu verifikasinya," tegas Eko.

Sampai saat ini, anggota JMSI Jatim sudah mencapai 25 anggota media siber. Menurut Eko, JMSI tidak ingin semata mencari anggota, tetapi yang diutamakan adalah bagaimana bisa meningkatkan kemanfaatan bagi anggotanya.

"Hadirnya organisasi ini adalah memberi kemanfaatan bagi anggotanya, selain tentu kemanfaatan untuk masyarakat," kata Eko yang juga Sekretaris PWI Jatim itu. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Jatim, Ainurrahiim mengingatkan ada batas yang jelas antara produk karya jurnalistik dan media sosial. Menurut Ainurahim yang membedakan adalah aspek klarifikasi dan konfirmasi. 

"Jadi karya jurnalistik harus jelas konfirmasi dan klarifikasinya," jelas Ainurrahim.

Lebih lanjut menurut Air, panggilan akrabnya, kebutuhan akan klarifikasi dan konfirmasi itu semakin menemukan relevansinya dengan banyak hoaks yang beredar. 

"Jangan sampai media ikut-ikutan memproduksi hoaks," tegasnya. 

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pembina JMSI Jatim, DR. Ir. Wahid Wahyudi, MT. Dalam sambutannya Wahid Wahyudi yang juga Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini mengingatkan agar media memberi kesejukan di tengah menanasnya atmosfer politik akibat Pilkada. Selain memberi ketenangan, kata Wahid, media juga ikut memberi edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19 yang belum juga mereda. 

"Media harus ikut mengampanyekan protokol kesehatan," harap Wahid. 

Usai talkshow yang mengambil tema ’Kampanye Sehat di Media Massa’ tersebut, dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara JMSI Jatim dengan Unitomo sekaligus penyampaian penghargaan sebagai Kampus Ramah Media. 

Acara pun dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Jatim yang dibuka Mahmud Marhaba, Sekretaris Jenderal JMSI Pusat.**

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Bentuk kepedulian terhadap tugas-tugas kepolisian di jajaran Polda Sumbar, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia perwakilan Padang tadi pagi menyerahkan ribuan paket bantuan.

Bantuan ini diterima oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dari Yayasan Buddha Tzu Chi Padang Irwan Tjioe, Kamis (22/10) di lobby Mapolda Sumbar.

Didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumbar, sebanyak 2000 paket bantuan tersebut diterima Polda Sumbar.(*)

Sumber: Bidhumas Polda Sumbar