-->

April 2022

Oleh : Novri Investigasi

"Don't Judge a book from its cover". Jangan melihat buku dari penampilan luar, tapi lihat isinya.


Andam sarasah namo lagunyo

Lagu bakisah kasih jo sayang

Usah liek buku dari sampulnyo

Basabab takicuah di nan tarang


Kini jalan lah basimpang duo

Dek cinto babaluik duto

Pilkada lah makin dakek juo

Satiok mambagi tantu ado maunyo


Dulu kito sairing sajalan 

Kandak rang tuo nan mamisahkan

Usah tadayo jo pencitraan

Janji manih basalimuik  rayuan.


Pemimpin yang baik, belum tentu jadi  pilihan. Pemimpin yang sering berbagi, belum tentu meraih mencapai tujuan. Tanpa diiring branding atau pencitraan. Berbuat dan berbagi kepada warga, bukan kerja nyata semata. Ada pencitraan mengiringi niatnya. Apalagi, diekspos besar besaran. Karena,   ada niat apa yang dilakukan, menarik simpati dan pujian warga.


Begitu juga pemimpin pencitraan. Kurang berbagi, tapi kegiatan sosial dan keagamaan dijadikan modal menarik simpatisan. Pemilih tradisional menjadi tujuan. Sebab, pemilih tradisional, masih berakar keagamaan. Ceramah dan tidur di mesjid, dijadikan untuk pencitraan. Berharap pujian dari warga. Dan, menarik simpatik warga demi mencapai kekuasaan. 


Sekarang warga sudah cerdas. Kerja nyata dan pencitraan, hanya bertujuan untuk mengharapkan suara mereka. Jabatan dan kekuasaan menjadi tujuannya. Begitu juga pemimpin pencitraan, hanya berharap suara warga. Setelah terpilih, tak terlihat perubahan. Bahkan, pencitraan berlanjut dengan acara seremonial.


Jangan melihat buku dari sampulnya. Buku bagus itu tergantung pada isinya. Cover yang bagus belum tentu isinya bagus. Cover sederhana, kadang isinya, lebih bermakna dan enak dibaca. Jangan lihat pemimpin dari kerja nyatanya semata. Jangan nilai pemimpin dengan pencitraannya. Apa yang dilakukan, pasti ada tujuan. Harus jeli melihat dan cerdas menilai apa yang mereka harapkan. 


Ingat, mereka  punya segudang perlengkapan untuk membangun pencitraan dirinya. Dampaknya, sekecil apapun dilakukan, akan terlihat besar. Begitu  Kalaupun dilakukan sangat besar, akan dibesarkan besarkan. Sehingga Gemanya, memecah hiruk pikuk gelangggang. Tak puas, ia pun ikut mempromosikan diri dan kerjanya nyata didunia maya. Seakan, hanya ia yang berbuat untuk warga.


Kerja nyata dan pencitraan, tujuannya sama. Menarik simpati warga untuk memperoleh kekuasaan. Itu bolah saja, karena bagian dari politik. Alangkah, eloknya kerja nyata diiringi dengan sikap yang baik ditengah masyarakat. Bukan menjadi kesombongan dan membesar besarkan bantuan diberikan kepada warga. Kerja keras dan cerdas, mungkin lebih menarik hati warga.


Begitu juga politik pencitraan, menjadikan agama sebagai landasan. Juga harus diiringi kerja nyata . Seiring sejalan perkataan dan perbuatan. Bungkusan agama juga disertai, kepedulian kepada warga. Bukan setelah meraih jabatan, diperhatian orang yang sehaluan. Padahal, kekuasaan yang diperoleh, karena warga. 2024 nanti, warga lebih cerdas lagi dalam menentukan pilihan. Jangan melihat buku karena bagus sampulnya.

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA  - Kurang lebih sekitar 400 orang yang terpapar aliran NII (Negara Islam Indonesia), telah menyatakan cabut ba'iat, dan mengucapkan Sumpah Setia kepada NKRI, pada Rabu (27/4/2022) sore di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya.


Menanggapi hal tersebut, Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, anggota DPD RI/ MPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) berharap kepada pemerintah daerah kedepannya untuk dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap semua hal yang dapat menganggu instabilitas daerah.

"Pemerintah Daerah mesti terus mendeteksi secara dini adanya kegiatan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, adat, budaya dan atau kegiatan yang mencurigai untuk dilakukan tindakan pencegahan. Kemudian melakukan pembinaan secara rutin kepada masyarakat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara,"pinta Alirman, (29/4).

Senator asal Sumbar ini berharap kepada anggota NII yang sudah prosesi cabut ba’iat Agar tidak mengulanggi lagi perbuatannya. Dan mengajak teman-temannya yang belum cabut ba’iat untuk melakukan cabut ba’iat sesegera mungkin.

Dikatakan Alirman Sori, kepada jajaran aparat Kepolisian dan TNI, khususnya Babin Kamtibmas dan Babinsa supaya memaksimalkan deteksi dini tehadap hal-hal yang dapat menganggu stabilitas keamanan.

Kemudian kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat dan semua pemangku kepentingan, kedepannya untuk saling bersinergis dan berkolaborasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan setiap teritorial masing-masing sehingga nantinya akan terciptanya hidup yang damai serta harmonis di tengah masyarakat, harapnya.  **

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Usai menghadiri prosesi cabut ba'iat ex NII, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH menyambut baik kepada mereka yang telah mencabut ba'iat tersebut. 


Dimana katanya, pada hari ini adalah event yang luar biasa dimana di bulan ramadhan lebih kurang 400 saudara-saudara kita yang terpapar aliran NII (Negara Islam Indonesia), aliran radikalisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa telah menyatakan cabut ba'iat.

"Saudara-saudara sudah saksikan di ruangan ini mereka melakukan cabut ba'iat," katanya, Rabu (27/4) usai menghadiri prosesi cabut ba'iat ex NII di Dharmasraya. 

Sedangkan untuk selebihnya yang masih terpapar NII tersebut, Irjen Pol Teddy Minahasa berharap dalam waktu yang sesingkat singkatnya terutama di bulan suci ramadhan ini, untuk mencabut ba'iat nya juga.


"Dan saya beri kesempatan paling lama tanggal 20 Mei 2022 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional seluruhnya  yang terekspos sejumlah 1.125 harus cabut ba'iat," jelasnya. 


Jenderal bintang dua tersebut menegaskan, jika mereka yang masih terpapar NII tidak juga melakukan cabut ba'iat, maka akan dilakukan tindakan tegas.


"Kalau masih ada yang tidak cabut ba'iat, saya akan menerapkan penegakan hukum negara yang sekeras kerasnya," tegas Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa. 


Ia menuturkan, Polda Sumbar bersama dengan Densus 88 AT Polri, Danrem, dan unsur Pemda serta Forkopimda lainnya sudah sepakat untuk hal tersebut. "NKRI harga mati, Pancasila harus dijunjung tinggi," pungkasnya. 


Lanjut Kapolda, terkait ancaman dan bahaya dari radikalisme dalam bentuk apapun sangatlah jelas, karena membuat situasi menjadi distabilitas dan meresahkan masyarakat. 


"Teror dalam bentuk apapun, dalam eskalasi apapun itu meresahkan masyarakat," jelasnya. 


Apalagi sebut Kapolda, saat ini akan memasuki lebaran. Dimana orang minang memiliki adat, budaya, tradisi mudik. Kemudian dua tahun lalu mudik dilarang oleh pemerintah, dan tahun ini diperbolehkan untuk mudik sehingga pasti pemudik jumlahnya akan melimpah. 


"Oleh karena itu jaminan keamanan, ketertiban harus betul-betul bisa kita wujudkan. Terutama oleh jajaran Polda maupun Korem," pungkasnya. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Keputusan Mahkmah Konstitusi (MK) yang tidak membolehkan penjabat kepala daerah diisi oleh anggota TNI/Polri aktif, direspon positif oleh Alirman Sori, Anggota DPD RI asal dapil Sumatera Barat.


"Apa yang jadi Putusan MK sudah tepat guna menghindari jangan terjadi konflik interest, dan pemerintah harus menjalankan putusan MK dimaksud," ujar Alirman Sori Minggu (24/04/22).

Menurut Alirman Sori, penjabat kepala daerah yang ditunjuk juga harus bebas dari kepentingan politik praktis, dan harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan intergritas yang baik, karena masa jabatan Pj kepala daerah yang kosong ditahun 2002 hingga tahun 2024 cukup  lama bahkan sampai dua tahun lebih.


Kemudian sambung senator Alirman Sori, agar tidak terjadi kesalahan dalam implementasi putusan MK tersebut pemerintah semestinya harus membuat aturan turunan guna mempertegas dan merinci dari putusan MK, sehingga penunjukan Pj kepala daerah tidak melanggar aturan.


“Yang sangat mendasar diperlukannya aturan turunan adalah soal kewenangan Pj kepala daerah dalam menjalankan tugas supaya tidak terjadi abuse of power dan pengaturannya harus jelas”.


Hal lain yang harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dalam merekrut Pj kepala daerah harus dilakukan secara transparan dan jika diperlukan libatkan kaum intelektual kampus (akademisi) saran Alirman Sori.


“Pengaturan kewenangan Pj kepala daerah sangat penting untuk dirinci dalam aturan turunan, sehingga ada batasan yang  jelas dan real, apa saja yang dibolehkan dan tidak, jangan sampai kewenangan yang dimiliki oleh Pj sama dengan Kepala Daerah hasil seleksi Pilkada”, tutur senator Alirman Sori. [*]


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 391 orang yang tergabung dalam kelompok jaringan NII (Negara Islam Indonesia), mulai hari ini menyatakan dirinya kembali ke NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.


Hal ini mereka sampaikan saat mencabut bai'at masal dengan melakukan pengucapan sumpah setia kepada NKRI di Auditorium kantor Bupati Dharmasraya, Rabu (27/4) sore.

Dalam bai'at masal ini, turut disaksikan langsung oleh Kadensus 88 AT Polri Irjen Pol Marthinus Hukom, S.Ik, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH, Danrem 032 Wirabraja, Kabinda Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Bupati Dharmasraya, Kapolres Dharmasraya serta para tokoh lainnya. 


Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, S.Ik mengatakan, pasca dilakukannya penangkapan oleh Densus terhadap beberapa warga yang masuk kelompok NII pada tanggal 26 Maret 2022 di Dharmasraya, masyarakat lainnya yang tergabung dalam pengajian tersebut merasa kebingungan. 


Selanjutnya, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh komponen diantaranya Forkopimda, serta dari tim Densus 88 Polri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergabung NII tersebut. 


"Jumlah warga yang mengikuti bai'at hari ini merupakan hasil penyelidikan Densus 88 Mabes Polri. Alhamdulillah hari ini mereka sepakat dari hati yang paling dalam untuk mencabut bai'at," ujarnya. 


Lanjut AKBP Nurhadiansyah, Polres bersama pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan langkah-langkah mengajak masyarakat yang belum hadir hari ini untuk segera melakukan cabut bai'at. "Mengajak saudara kita yang lain untuk segera cabut ba'iat," pungkasnya.

 

Usai sambutan, dilanjutkan dengan prosesi cabut bai'at masal serta mengucapkan sumpah setia kepada NKRI, dan menyuarakan "NKRI Harga Mati, Pancasila junjung Tinggi".(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - 27 APRIL 2022 - Bulan Ramadan adalah momen untuk menjalin kebersamaan dengan sesama Muslim, seperti buka puasa bersama, shalat Tarawih, kuliah subuh, kultum bakda Zuhur, dan sebagainya. Semua itu dibungkus dalam wadah kebersamaan yang dirajut dalam ikatan silaturahmi.


" Bulan Ramadan bukan hanya sebagai sarana meningkatkan ibadah secara vertikal, tetapi juga ibadah secara horizontal," hal ini disampaikan Irwan Basir Ketua DPD LPM Kota Padang, usai menggelar acara buka bersama dengan 11 DPC Kecamatan, dan 104 Kelurahan LPM se Kota Padang, Senin (25/4).

Sebenarnya ungkap Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM, silaturahmi memiliki makna spesifik. Dalam artian, keberadaan kita sebagai makhluk sosial harus memberikan manfaat untuk orang lain, kita pasti membutuhkan interaksi dengan sesama, kita tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan diri sendiri, kita pasti membutuhkan bantuan dari seseorang.


Kemudian lanjut Penghulu suku Jambak Nan Batujuh ini menambahkan, sebagai manusia kita tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Esensi kita sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran tentang status dan posisi dalam ranah kehidupan bersama, serta bagaimana tanggungjawab dan kewajiban kita dalam kebersamaan tersebut.


Untuk menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal, Islam menyediakan cara yang disebut dengan silaturahmi. Pelaksanaan silaturahmi akan menemukan pemaknaan puncaknya saat dilakukan oleh seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa.


Jadi, makna silaturahmi yang dilakukan pada Ramadan selain akan menumbuhkan semangat individu dalam memaknai kehidupan sosial dengan ikatan spiritual, juga akan mendapatkan kepuasan batin, bahwa kehidupan bersama harus tetap dijaga, dipupuk, distimulasi, dan dikembangkan dalam beragam ekspresi keberagamaan, tuturnya.  [ A]         


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH meninjau Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan pada Operasi Ketupat Singgalang 2022.


Awalnya, Irjen Pol Teddy Minahasa bersama rombongan mendatangi Pos Pengamanan yang berada di wilayah hukum Polres Solok Kota.


Disana, Kapolda Sumbar melihat kesiapan personel yang berada di Pos tersebut untuk memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan mudik lebaran. Pada kesempatan tersebut, Kapolda menyerahkan paket lebaran kepada petugas setempat. 


Usai dari Kota Solok, rombongan bergerak menuju ke Pos Pengamanan di Muaro Kalaban, Sawahlunto. 


Sama halnya di Pos Pengamanan Solok Kota, jenderal bintang dua tersebut mengajak kepada personel Pos Pengamanan Muaro Kalaban untuk semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 


Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik menuturkan, sejauh ini Polda Sumbar dan jajaran telah siap untuk melaksanakan Operasi Ketupat Singgalang 2022.


"Personel yang terlibat Operasi (Ketupat Singgalang) telah siap untuk melakukan tugasnya, serta sarana dan prasarananya," ujarnya.


Rombongan yang ikut diantaranya Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Purmanto, dan Pejabat Utama Polda Sumbar.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa P, SH, S.Ik. MH menghadiri penyerahan sertifikat tanah hibah dari masyarakat, pada Senin (25/4) sore.

Tanah seluas 844 m² tersebut diterima Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, S.Ik ini, terletak di jalan Sutan Syahrir Kecamatan Padang Selatan. 


Tanah yang dihibahkan tersebut berasal  dari tanah milik masyarakat Kaum Salapan Suku di Mata Air, diperuntukkan pembangunan Mako Polsek Padang Selatan. 


Aipda Adri Maizal, personel Polsek Padang Selatan yang juga merupakan anak kemenakan dan putra asli dari Kaum Salapan Suku itu, langsung mengurus tanah yang dihibahkan untuk dijadikan sertifikat. 


Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, S.Ik usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah menyampaikan, pimpinan Polda Sumbar mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya untuk Polri.


"Bapak Kapolda Sumbar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada masyarakat atas tanah yang diberikan kepada Polresta Padang, sehingga tanah tersebut bisa dipergunakan untuk membangun mako Polsek Padang Selatan," katanya.


Kegiatan ini dihadiri oleh Karoops Polda Sumbar, Karolog, Kabid Propam, Dirlantas,

Kabid Humas, Kabidkum, Kabiddokkes, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Asisten 1 Kota Padang, Camat Padang Selatan, Kepala BPN Kota Padang, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat dan LPM Mata Air Padang Selatan.(*)

CIANJUR - MEDIAPORTALANDA - Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia (PU-RBI) Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Sumartono dan Sektretaris Kabiro Radar BI di Kabupaten Cianjur Chaerul As'ai, S.Pdi menemui pucuk pimpinan sekaligus salah satu pendiri Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Provinsi Jawa Barat H. Olih Solihin. Bertempat di Aula Green Hill Penyaweuyan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Minggu (24/4/2022) Malam.


Nama - nama pendirinya Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Provinsi Jawa Barat: 

1. H. Deden.

2. H. Olih Solihin.

3. Indra.

4. H. Yunan.

5. Yedi.


Sesi wawancara langsung digelar, turut hadir Ketua Srikandi Abpednas Jawa Barat Ecin Kuraesin dan Ketua LBH Adenas Sofian SH. Cikal bakal Abpednas bermula di Cianjur, pada tahun 2005 dengan nama Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa.

"Saat itu sekitar tahun 2005 ada kejadian di salah satu desa di Cianjur dimana seorang Kepala Desa memberhentikan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan, karena Kepala Desa dan BPD memiliki kedudukan yang setara, keduanya diangkat berdasarkan SK Bupati dan sama-sama melalui proses pemilihan", ujar Olih.


Sejak saat itu saya mulai terpanggil untuk membentuk wadah organisasi bersama H.Deden (sekarang Ketua Umum Abpednas Pusat) dan H Yedi, kita mulai berembuk, merumuskan dan merealisasikan Paguyuban BPD pada tahun 2005, yang menjabat sebagai ketua yaitu H Deden.


Lalu setelah lengkap semua unsur keorganisasian barulah kita launching bertempat di Desa Sirnagalih, Kecamatan Kota, alhamdulillah dihadiri oleh Cecep Muchtar Bupati Cianjur saat itu", lanjut Olih.


"Hingga akhirnya pada 2013 Paguyuban BPD secara resmi berganti nama menjadi Abpednas, selama kurun waktu 2005 hingga 2013, kami melakukan upaya sosialisai ke tiap-tiap desa di Jawa Barat dengan biaya mandiri".


Respon Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat pada saat itu sungguh bagus, bahkan setiap kegiatan beliau selalu memfasilitasinya di pendopo, bahkan diberi sebuah gedung yang diberi nama Gedung Sanggabuana dan diagendakan tiap hari sabtu. Alhamdulillah hingga saat ini abpednas sudah terbentuk di 22 provinsi.


Menyikapi dualisme organisasi yang berkembang akhir-akhir ini, abpednas memandang wajar kalau ada organisasi yang mirip seperti adpednas, itu sah-sah saja dan memang UUD 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.


Jadi tugas dan fungsi Abpednas adalah menampung aspirasi dan menyampaikan infornasi, tentunya berkenaan dengan kepentingan orgnasisasi dan kemaslahatan masyarakat secara umum, tuturnya Olih.


Sementara itu, salah satu divisi di abpednas adalah Lembaga Bantuan hukum (Legal), menurut ketua Adenas Nasional Sofyan SH dalam keterangannya menyatakan bahwa divisinya memiliki beberapa program.


Untuk program jangka pendek yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pengertian hukum. Lalu program jangka menengahnya adalah memberikan pelatihan secara berkala dan kontinu dan program jangka panjangnya adalah membentuk klinik hukum disetiap desa.


"Berdirinya Adenas itu pada Februari 2022, dasar pembentukannya adalah mengingat betapa banyak permasalahan hukum yang terjadi ditingkat desa. Kita sudah konsolidasi dengan pengadilan negeri Cianjur dan ternyata ada kesamaan visi dan misi sehingga terjadi sinkronisasi." Ujar Sofyan.


Selanjutnya Menurut Olih, program rutin yang dilakukan Abpednas salah satunya adalah saba desa, yaitu kunjungan ke desa secara langsung mencari informasi yang akurat dan memberikan masukan dan solusi apabila ada permasalahan-permasalahan.


"Untuk keanggotaan di Abpednas itu terbagi beberapa kategori, yang pertama adalah anggota yang berasal dari unsur BPD. Lalu ada anggota kehormatan, itu bisa dari tokoh masyarakat baik itu pejabat pemerintahan atau pegawai profesional lalu ada dewan penanggung jawab kalau ditingkat kabupaten itu Bupati kemudian ada dewan penasihat".


Beberapa hal yang pernah dilakukan Abpednas untuk mensejahterakan anggotanya antara lain berhasil mengajukan kepada Gubernur tentang  anggaran bantuan pertahun untuk operasional BPD sejawa barat dan telah terealisasi hingga kini", tuturnya Olih. 


Sementara itu, Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Sumartono mengatakan mengapresiasi kinerja Abpednas sebagai organisasi yang peduli dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa.


"Saya berpendapat bahwa peran Abpednas tidak main-main dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terbukti dengan di kabulkannya pengajuan penambahan bantuan dana pertahun untuk operasional BPD sebesar 5 juta rupiah oleh Gubernur Jawa Barat" ujarnya Dedi Prima.


"Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan bantuan keuangan kepada BPD melalui bantuan keuangan provinsi ke seluruh desa di Jawa Barat dan ini berkat upaya yang dilakukan oleh Abpednas Jawa Barat Pimpinan H. Olih Solihin", pungkasnya. (AJ)

CIANJUR - MEDIAPORTALANDA -  Radar BI Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Sumartono dan Sektretaris Kabiro Radar BI di Kabupaten Cianjur Chaerul As'ai, S.Pdi menemui pucuk pimpinan sekaligus salah satu pendiri Abpednas (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) Provinsi Jawa Barat, H Olih Solihin. Bertempat di Aula Green Hill Penyaweuyan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Minggu (24/4/2022) Malam.

Sesi wawancara langsung digelar, turut hadir Ketua Srikandi Abpednas Jawa Barat Ecin Kuraesin dan Ketua LBH Adenas Sofian SH. Cikal bakal Abpednas bermula di Cianjur, pada tahun 2005 dengan nama Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa.


"Saat itu sekitar tahun 2005 ada kejadian di salah satu desa di Cianjur dimana seorang Kepala Desa memberhentikan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Padahal secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan, karena Kepala Desa dan BPD memiliki kedudukan yang setara, keduanya diangkat berdasarkan SK Bupati dan sama-sama melalui proses pemilihan", ujar Olih.


Sejak saat itu saya mulai terpanggil untuk membentuk wadah organisasi bersama H.Deden (sekarang Ketua Umum Abpednas Pusat) dan H Yedi, kita mulai berembuk, merumuskan dan merealisasikan Paguyuban BPD pada tahun 2005, yang menjabat sebagai ketua yaitu H Deden.


Lalu setelah lengkap semua unsur keorganisasian barulah kita launching bertempat di Desa Pasir Hayam, alhamdulillah dihadiri oleh Cecep Muchtar Bupati  Cianjur saat itu", lanjut Olih.


"Hingga akhirnya pada 2013 Paguyuban BPD secara resmi berganti nama menjadi Abpednas, selama kurun waktu 2005 hingga 2013, kami melakukan upaya sosialisai ke tiap-tiap desa di Jawa Barat dengan biaya sendiri".


Respon Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat pada saat itu sungguh bagus, bahkan setiap kegiatan beliau selalu memfasilitasinya di pendopo, bahkan diberi sebuah gedung yang diberi nama Gedung Sanggabuana dan diagendakan tiap hari sabtu. Alhamdulillah hingga saat ini abpednas sudah terbentuk di 22 provinsi.


Menyikapi dualisme organisasi yang berkembang akhir-akhir ini, abpednas memandang wajar kalau ada organisasi yang mirip seperti adpednas, itu sah-sah saja dan memang UUD 1945 telah menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.


Jadi tugas dan fungsi Abpednas adalah menampung aspirasi dan menyampaikan infornasi, tentunya berkenaan dengan kepentingan orgnasisasi dan kemaslahatan masyarakat secara umum, tuturnya Olih.


Sementara itu, salah satu divisi di abpednas adalah Lembaga Bantuan hukum (Legal), menurut ketua Adenas  Nasional Sofyan SH dalam keterangannya menyatakan bahwa divisinya memiliki beberapa program.


Untuk program jangka pendek yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pengertian hukum. Lalu program jangka menengahnya adalah memberikan pelatihan secara berkala dan kontinu dan program jangka panjangnya adalah membentuk klinik hukum disetiap desa.


"Berdirinya Adenas itu pada Februari 2022, dasar pembentukannya adalah mengingat betapa banyak permasalahan hukum yang terjadi ditingkat desa. Kita sudah konsolidasi dengan pengadilan negeri Cianjur dan ternyata ada kesamaan visi dan misi sehingga terjadi sinkronisasi." Ujar Sofyan.


Selanjutnya Menurut Olih, program rutin yang dilakukan Abpednas salah satunya adalah saba desa, yaitu kunjungan ke desa secara langsung mencari informasi yang akurat dan memberikan masukan dan solusi apabila ada permasalahan-permasalahan.


"Untuk keanggotaan di Abpednas itu terbagi beberapa kategori, yang pertama adalah anggota yang berasal dari unsur BPD. Lalu ada anggota kehormatan, itu bisa dari tokoh masyarakat baik itu pejabat pemerintahan atau pegawai profesional lalu ada dewan penanggung jawab kalau ditingkat kabupaten itu Bupati kemudian ada dewan penasihat".


Beberapa hal yang pernah dilakukan Abpednas untuk mensejahterakan anggotanya antara lain berhasil mengajukan kepada Gubernur tentang  anggaran bantuan pertahun untuk operasional BPD sejawa barat dan telah terealisasi hingga kini", tuturnya Olih. 


Sementara itu, Pimpinan Umum Radar Bhayangkara Indonesia Dedi Prima didampingi Wakil Pimpinan Umum Sumartono mengatakan mengapresiasi kinerja Abpednas sebagai organisasi yang peduli dan konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa.


"Saya berpendapat bahwa peran Abpednas tidak main-main dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terbukti dengan di kabulkannya pengajuan penambahan bantuan dana pertahun untuk operasional BPD sebesar 5 juta rupiah oleh Gubernur Jawa Barat" ujarnya Dedi Prima.


"Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan bantuan keuangan kepada BPD melalui bantuan keuangan provinsi ke seluruh desa di Jawa Barat dan ini berkat upaya yang dilakukan oleh Abpednas Jawa Barat Pimpinan H. Olih Solihin", pungkasnya. (AJ)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Setelah dua kali surat konfirmasi dilayangkan namun pengacara kondang Otto Hasibuan tetap bungkam. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Soegiharto Santoso akhirnya kembali melayangkan surat ketiga pada Senin (25/4/2022). 


Surat ketiga Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso kepada Kantor OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants itu berisi konfirmasi tentang dugaan pemalsuan surat gugatan perkara nomor: 633/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.Sel. 

Hoky sapaan akrab Ketum APKOMINDO mengatakan, dokumen surat gugatan itu diduga palsu karena tidak sesuai dengan fakta peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015 dan tidak sesuai dengan akta notaris tentang peristiwa Munaslub APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015, serta tidak ada dokumen permintaan tertulis 2/3 dari jumlah DPD APKOMINDO yang sah untuk penyelenggaraan Munaslub sesuai AD/ART. 

Bahwa, menurut Hoky, sesungguhnya Rudi Rusdiah adalah Ketua Umum yang terpilih pada Munaslub tanggal 02 Februari 2015 tersebut. “Rudi sendiri telah memberikan kesaksian pada persidangan bahwa dirinya lah yang terpilih sebagai Ketua Umum bukan Rudy Dermawan Muliadi seperti yang tertera dalam gugatan yang dimenangkan oleh pihak Klien Otto Hasibuan,” ungkapnya. 


Hoky juga meminta Otto Hasibuan harus mampu menunjukan bukti foto dan dokumen tentang peristiwa Munaslub yang memperlihatkan Rudy Dermawan Muliadi terpilih sebagai Ketua Umum, Faaz Ismail sebagai Sekretaris Jenderal, dan Adnan sebagai Bendahara Umum terpilih. 


Karena bukti yang dimaksud di atas tidak pernah bisa diperlihatkan, dan fakta hukumnya memang tidak pernah ada, maka Hoky mengaku telah membuat Laporan Polisi No. LP/B/5725/XI/2021/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 15 November 2021, di mana proses perkaranya telah dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kini masih dalam proses penyelidikan. 


Hoky menambahkan sebelumnya dirinya sejak tahun 2018 lalu telah membuat Laporan Polisi No. LP/5364/X/2018/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 5 Oktober 2018, tentang perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahaan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang ditangani oleh Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. 


“Ia benar, saya telah membuat laporan tersebut, namun telah 4 tahun masih dalam proses penyelidikan, sedangkan saya saat dikriminalisasi oleh kelompok Klien Bang Otto di Bareskrim Polri dengan laporan Polisi No. LP/392/IV/2016/Bareskrim, tanggal 14 April 2016, hanya dalam waktu 4 bulan sudah menjadi Tersangka dan pada tanggal 24 November 2016 telah tahap 2 dan langsung ditahan selama 43 hari, namun setelah proses sidang dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul dan upaya kasasi JPU telah ditolak oleh MA,” beber Hoky. 


Hoky juga menambahkan, tanpa visum dan tanpa alat bukti yang cukup dirinya dijadikan Tersangka dengan Pasal 351 KUHP atas laporan Polisi lainnya oleh kelompok Klien dari Otto Hasibuan dengan laporan No. LP/109/V/2017/SPKT di Polres Bantul. Pihaknya terpaksa melakukan praperadilan di PN Bantul. “Anehnya pasal diganti menjadi 352 KUHP dengan alasan penyidik salah menerapkan pasal,” tukas Hoky. 


Tentu saja semua itu, menurutnya, merupakan bukti bahwa Klien Otto Hasibuan selalu berupaya melakukan rekayasa hukum, namun seluruhnya gagal. Bahkan Ir. Faaz saat ini telah mendekam di Lapas Wirogunan Yogyakarta sejak tanggal 07 April 2022 akibat terbukti menghina dan mencemarkan nama baik Hoky melalui FB Apkomindo. 


“Target saya tetap mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan,” tandas Hoky yang juga menjabat Pemimpin Redaksi media online Biskom, Ketua OKK DPP SPRI, dan Dewan Pengarah LSP Indonesia.  


Hoky tetap meyakini hukum dan keadilan akan tetap dapat ditegakan di NKRI, untuk itu dirinya menyerahkan penyelidikan terkait laporan tahun 2018 tentang ITE dan laporan tahun 2021 tentang dugaan pemalsuan data surat gugatan tersebut kepada pihak penyidik. "Apakah Bang Otto Hasibuan hanya sebagai saksi atau dianggap ikut terlibat di dalamnya itu penyidik yang berhak menungkapnya,” pungkasnya. [ ]

Photo Istimewa


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama unsur Forkopimda menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan dan kesiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 disertai libur nasional atau cuti bersama.


Seperti diketahui, Pemerintah sudah menetapkan libur Lebaran tahun ini pada 2-3 Mei 2022. Setelah itu juga disusul dengan ditetapkannya cuti bersama mulai 29 April dan 4, 5 hingga 6 Mei 2022.


Sementara itu berdasarkan prediksi, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut bakal didatangi banyak orang perantau atau pemudik yang ditaksir mencapai lebih 2 juta jiwa.


Hal ini mungkin dikarenakan berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu, dimana pada tahun ini Pemerintah telah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masyarakat agar dapat merayakan Lebaran untuk berkumpul bersama dengan keluarga meski tetap diminta menerapkan protokol kesehatan Covid-19.


"Alhamdulillah hari ini kita Pemko Padang bersama unsur Forkopimda menggelar rakor membahas persiapan dan kesiapan menjelang Lebaran dan libur Lebaran di Kota Padang. Sejumlah hal kita bahas dengan tujuan terciptanya suasana yang aman, nyaman dan kondusif selama libur Lebaran di kota yang kita cintai ini," ungkap Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu memimpin rakor membahas hal terkait bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD serta Camat se-Kota Padang di Gedung Putih Kediaman Resminya, Senin (25/4/2022).


Wako Hendri menjelaskan, dalam rapat kali ini setidaknya membahas dan menyepakati sebanyak 10 jenis isu yang berkaitan dengan persiapan menjelang dan libur Lebaran di Kota Padang.


Diantaranya jelasnya, mulai dari menjaga ketersediaaan dan kestabilan harga pangan, lalu aturan pelaksanaan pawai takbiran serta pelaksanaan salat Idul Fitri. Kemudian pembuatan Poskotis (Pos Komando Taktis) di sejumlah titik dan persiapan pada sejumlah destinasi wisata di wilayah Kota Padang.


"Selanjutnya terkait pengawasan dan pelaporan arus mudik, pembatasan kendaraan besar seperti truk dan sejenisnya selama libur Lebaran serta pencegahan terjadinya pungutan liar (pungli) di kawasan wisata atau tempat keramaian lainnya. Selain itu kita juga menyikapi May Day (Hari Buruh) yang jatuh pada 1 Mei 2022 nanti dan isu kelompok organisasi terlarang Negara Islam Indonesia (NII) yang mulai marak akhir-akhir ini," jelasnya.


"Kita tentu berharap terciptanya koordinasi dari unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan suasana yang kondusif menyambut Lebaran dan pasca Lebaran di Kota Padang."


"Selain itu juga menentukan sejumlah aturan yang harus dipatuhi bagi pemudik ke Kota Padang,  pengaturan di tempat wisata, rekayasa lalu lintas menghindari kemacetan dan hal terkait lainnya. Mari bersama kita ciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman menyambut Lebaran dan pasca libur Lebaran di Kota Padang," ujar orang nomor satu di Kota Padang tersebut mengakhiri.


Dalam rapat tersebut hadir Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani serta Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir, Kasdim 0312/Padang Letkol TNI Agung BP dan Kasi Intel Kejari Padang Roni Saputra. Selain itu juga terlihat Kakan Kemenag Kota Padang Edy Oktafiandi, unsur perwakilan MUI Kota Padang dan lainnya.(Dv/*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengimbau masyarakat agar mewaspadai peredaran uang palsu di wilayah Sumbar menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.


Hal ini disampaikan oleh Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto kepada TBNews Sumbar, Senin (25/4) siang.


 "Menjelang lebaran biasanya kejahatan meningkat, kita tetap waspada dan mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap peredaran uang palsu," katanya.


Ia menyebutkan, jelang Lebaran hari raya idul Fitri biasanya menjadi momentum dalam peredaran uang palsu, diminta kepada masyarakat yang akan bertransaksi dalam penukaran uang atau di jasa-jasa penukaran uang selalu waspada.


Lebih lanjut Kabid humas mengatakan, sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait kasus peredaran uang palsu ke Polda Sumbar maupun di Polres jajaran.


Untuk mencegah peredaran uang palsu, jajaran akan terus melaksanakan patroli baik siang hari, maupun malam hari terutama didaerah rawan peredaran uang palsu.


"Kita akan menempatkan petugas untuk pengamanan objek-objek vital seperti bank, dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas," tambah Kabid humas.


Ia menyampaikan, bagi masyarakat yang menemukan uang palsu segera laporkan ke kantor Polisi terdekat.


"Segera laporkan ke kantor polisi terdekat apabila menemukan adanya peredaran uang palsu, sehingga bisa dengan cepat ditindak lanjuti," pungkas Kabid humas.(*)

PAYAKUMBUH BARAT - MEDIAPORTALANDA - Bantah Sumatera Barat (Sumbar) dituding sebagai markas kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang diduga tengah menyusun rencana untuk menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia, Gubernur Mahyeldi tegaskan Sumbar adalah daerah penyambung nafas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rumah bagi pejuang dan pemikir-pemikir bangsa.


"Dulu waktu Belanda menangkap Bung Karno dan Bung Hatta saat Agresi Militer II, Belanda mengatakan Indonesia ini sudah tamat. Tapi "Tidak!" kata orang Sumbar. Kita tegakkan yang namanya, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang walupun hanya 207 hari, tapi sudah menyambung nyawa NKRI. Perlu diingat sekali ini," ucap Gubernur Mahyeldi pada acara Safari Ramadan Pemprov Sumbar di Masjid Batirai, Kel. Parik Rantang, Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh, Minggu (24/4).


Mahyeldi menduga, pelabelan-pelabelan buruk terhadap Sumbar yang dikaitkan dengan kabar penangkapan kelompok NII sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan Sumbar dengan tujuan memecah-belah dan merusak persatuan. Dikatakannya, selain tidak masuk akal, pelabelan Sumbar sebagai Markas NII secara tiba-tiba sama halnya dengan menyepelekan kinerja aparat pemerintahan, pengamanan, dan pertahanan di daerah.


"Itu makanya saat ada yang bilang Sumbar Pusat NII, saya jawab, "Salah!" Mudah saja orang melabelkan kita. Di sini kan ada Polri, ada tentara, ada Babinsa (Bintara Pembina Desa), ada Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), ada Walinagari dan Lurah. Tidak mungkin kita tidak tahu," tegasnya.


AJAK WARGA SUMBAR PERKUAT PERSATUAN DAN RAPATKAN SAF


Sebagai bentuk responsnya atas isu NII di Sumbar yang masih berkembang, Gubernur mengingatkan masyarakat Sumbar untuk rapatkan barisan dan tingkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Sumbar.


"Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita jangan pula larut dalam perselisihan. Hendaknya kita bersama dalam kekompakan. Kita harus konsolidasi, rapatkan saf, kuatkan persatuan, jangan sampai kita diadu domba, sebab itu merugikan kita, merugikan daerah, provinsi, dan bangsa ini. Maka itu kita tingkatkan kewaspadaan agar kita tidak diombang-ambingkan oleh orang yang memberikan label-label khusus," ajaknya.


Peningkatan kewaspadaan tersebut harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Sumbar dengan cara bersama-sama menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar masing-masing dari orang asing yang mencurigakan.


"Jadi kepada Bapak/Ibu semuanya, yang di pemerintahan, ulama, cadiak pandai, ibu-ibu bundo kanduang, pemuda-pemudi, ayo kita bangun kebersamaan. Semuanya kompak untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan. Kalau ada warga yang jarang ikut berkumpul, kok ado nan ganjia-ganjia, cepat komunikasikan, koordinasikan, supayo cepat diketahui. Sehingga daerah ini tenang dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan," pinta Gubernur.


Sebagai penutup sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyebutkan, untuk tahun 2022, Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,8 miliar untuk berbagai sektor pembangunan Kota Payakumbuh. Gubernur juga menyalurkan bantuan Pemprov sebesar Rp50 juta ke pengurus Masjid Batirai.


Pada kesempatan yang sama, Walikota Payakumbuh Riza Pahlevi yang akan sampai di akhir masa jabatannya pada September mendatang, menyampaikan terima kasih atas dukungan warga Payakumbuh selama ia menjabat dan memohon maaf apabila masih ada masalah yang belum ia selesaikan.


(**)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pembina FKAN Pauh IX Kuranji, Irwan Basir, SH, MM Datuk Rajo Alam, adalah orang yang ramah dan bersahaja, serta memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat hingga menjadikannya sebagai sosok tokoh panutan di kota Padang, Sumatera barat.


Hal ini dikatakan oleh masyarakat Pauh kota Padang Busri, Alias Acie yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh serabutan, pada Senin (25/4)


Dikatakan Acie, Irwan Basir Kabid Linjamsos Dinas Sosial Sumatera Barat, dan Ketua LPM Kota Padang ini aktif diberbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, berdasarkan itu tentu ia telah cukup makan asam garam dalam bidang pemerintahan, termasuk dalam hal mengelola manajemen ke pemerintahan.

Berkat pengalaman tersebut, sudah tentu ia mampu memimpin dan melayani masyarakat dengan baik, benar tegas dan luwes, bermasyarakat serta bijaksana. Sehingga pembina FKAN Pauh IX Kuranji ini tidak tertutup kemungkinan akan diminta alias dilamar oleh masyarakat untuk maju di 2024 nanti, ulasnya.


Senada dengan itu, Indra warga Limau Manis mengatakan, Irwan Basir, SH, MM Datuk Rajo Alam benar benar sangat peduli sama masyarakat dan sering sekali membantu masyarakat yang lemah dan membutuhkan pertolongan, dan apa yang kita sampaikan ini fakta, sudah banyak masyarakat kita yang terbantu oleh pria yang berhati mulia ini.


Bagi saya Irwan Basir adalah figur yang bagus, ia telah berbuat lebih dulu untuk masyarakat sebelum yang lain memulai, ia juga lebih dulu mendatangi masyarakat yang tertimpa kesusahan sebelum yang lain ada, inilah sosok pemimpin yang berhati dan berjiwa sosial.

 

Sosok yang seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat di ajang pilkada 2024 nanti, dan kami yakin Irwan Basir, SH, MM Datuk Rajo Alam, adalah sosok yang paling pas dan tepat untuk kota Padang, kedepan, pungkasnya. [A]


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam, SH.MM Resmikan Pemakaian Rumah Bedah Kongsi Badunsanak Kelok Kuranji.


Kebahagiaan hidup itu bukanlah karena banyaknya harta yang kita miliki atau pangkat tinggi yang kita punya, tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain dan bermanfaat untuk orang banyak. 


Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Selagi kita bisa membantu, terutama terhadap mereka yang sangat membutuhkan, sekecil apapun bantuan tersebut, pasti Allah Swt akan membalas kebaikan  tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.


Demikian disampaikan oleh Irwan Basir diacara peresmian pemakaian rumah bedah yang dikerjakan oleh Kongsi Badunsanak Kelok Kuranji, pada Minggu (24/4/2022) bertempat di jalan Delima Perumnas Belimbing Kuranji Kota Padang.


Lebih lanjut Penghulu suku Jambak Nan Batujuh ini menambahkan, apa yang diperbuat oleh Kongsi Badunsanak Kelok Kuranji ini adalah salah satu perbuatan yang sangat bermanfaat besar sekali nilainya.


Disaat ada warga yang tertimpa musibah kebakaran beberapa bulan yang lalu dimana rumah dan harta bendanya habis terbakar, kongsi Lakuk Badunsanak berinisiatif membedah rumah korban. 

" Niat baik anggota kongsi mendapat dukungan dari warga lain dan turut memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah ini. Sumbangan tersebut semuanya dipergunakan untuk pembangunan rumah ini. Sungguh, saya sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Kongsi Badunsanak ini " , puji Irwan Basir lagi.


Irwan Basir yang juga menjadi salah satu donatur pembangunan rumah bedah tersebut mengharapkan semoga bisa dimanfaatkan oleh keluarga korban kebakaran dengan sebaik-baiknya.

" Jadikan musibah tersebut sebagai pemenambah ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Rumah baru ini adalah berkah dari ketaqwaan kita dan keikhlasan kita menerima cobaan tersebut. Dibalik kesusahan akan ada kebahagiaan asal kita ikhlas dalam setiap menerima musibah ", terang tokoh kharismatik ini.


Sementara itu panitia pelaksana bedah rumah kongsi Badunsanak Kelok Kuranji, Rusli menerangkan kalau pembangunan rumah bedah ini adalah hasil dari sumbangan para donatur dan anggota kongsi. 


" Ini adalah rumah yang ke-9 yang berhasil dibedah oleh kongsi Badunsanak ini. Pembangunan ini dikerjakan secara bergotong royong oleh anggota kongsi. Tidak saja tenaga yang disumbangkan, tapi anggota kongsi juga turut menyumbangkan material bahan bangunan. Alhamdulillah, rumah ini berhasi diselesaikan dalam kurun waktu 5 minggu dan menghabiskan biaya 49 juta lebih " ujar Rusli yang didampingi oleh ketua Kongsi Badunsanak Kelok Kuranji Kadril Rajo Darek.


Pada saat itu, Irwan Basir  selaku Pembina Kongsi Badunsanak ini menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada pemilik rumah sebagai tanda pemakaian  rumah bedah tersebut. Acara ditutup dengan buka puasa bersama dengan keluarga pemulik rumah yang dihadiri oleh seluruh anggota kongsi. []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F