-->

Proyek Perkuat tebing Batang Agam Disinyalir Tidak Sesuai Spek & RAB Rusak Kinerja Gubernur dan Kadis

Baca Juga

AGAM - MEDIAPORTALANDA - Bagian dari program menjaga ketahanan pangan nasional diwilayah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi Ansarullah melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat terus melakukan langkah-langkah optimal, seperti pengamanan areal pertanian masyarakat dari bahaya banjir.


Agar terwujudnya program ketahanan pangan ini, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Barat yang dikomandoi oleh Fathol Bahri tengah melakukan kegiatan pembangunan, salahsatunya kegiatan pembangunan bangunan perkuat tebing Batang Agam.


Saat dikonfirmasi, warga setempat sangat bersyukur adanya pembangunan ini dikampungnya, selain sebagai saluran, infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi tameng lahan pertanian mereka yang rentan rusak saat itensitas hujan meninggi.


Namun mampukah infrastruktur ini bertahan sesuai usia perencanaannya..?.  Karena dari peninjauan lapangan (9/08/2022), pembangunan infrastruktur dengan nomor kontrak : 04.20/PPSDA-SDABK/APBD/VI-2022, tanggal kontrak 14 Juni 2022, nilai kontrak Rp1.058.983.780.22. Diprediksi pelaksanaan tidak sesuai spesifikasi teknis dan RAB (Rincian Anggaran Biaya).

Material pasir yang digunakan oleh pihak kontraktor disinyalir tidak sesuai, karena ada kadar lumpur, dan pada pasangan batu ditemukan material batu yang masih berselimut lumpur, tidak dicuci sebelum dilakukan pemasangan, parahnya lagi... galian pemasangan batu digenang air. Seharusnya mesin penyedot air stenbay, disini jelas terlihat mutu dan kualitas proyek patut dipertanyakan.


Dengan menggunakan metoda sama, pembangunan bangunan perkuat tebing yang berada dilahan labil ini telah selesai cukup panjang.


Diterima dan dibayarkankah volume yang terpasang ini oleh PPK /Kabid / Dinas..?. Mengenai ini awak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.


Sebagaimana diketahui, pembayaran volume kegiatan yang tidak sesuai spek dan RAB tentu akan menjadi temuan BPK dan pihak APH.


Karena setiap pembangunan yang dianggarkan tentu diharapkan akan mencapai kualitas dan kuantitas yang baik. Selain telah menjadi ketetapan baku, hal tersebut tentu juga akan berimbas pada kinerja dan citra Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dan Fathul Bahri selaku Kepala Dinas terkait. (den/**)

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F