Baca Juga
PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman, menggelar rapat koordinasi pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, hadir sebagai Narasumber Kepala Badan (Kaban) Bapelitbangda Azwarman dan Kepala BPS Padang Pariaman Joni Suryadi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh kepala dinas Kominfo kabupaten padang pariaman Zahirman, bertempat pada salah satu Hotel di Lubuk Alung, Selasa (20/9/2022).
Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman Joni Suryadi mengatakan, agenda tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat Nagari.
"Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan, sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan. Terutama Pemerintah Daerah, hingga Nagari. BPS dalam hal ini dipercaya Pemerintah untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi," terangnya.
Menurutnyai, pendataan Regsosek ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran. Sementara data yang dimiliki Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masih sangat sektoral.
"Dari semua permasalahan ini maka perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk, diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh," lanjutnya.
Data Registrasi Sosial Ekonomi ini, merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022.
"Pada 2022 ini dilakukan pendataan awal oleh BPS, perluasan pendataan di seluruh kabupaten, desa di Indonesia, termasuk di seluruh desa di Kabupaten Padang Pariaman, jadi seluruh keluarga akan didata," tuturnya.
Dikatakan Joni Suryadi, kegiatan pendataan awal Regsosek yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman akan dilakukan oleh petugas yang sudah diseleksi serta terlatih.
"Pada tahun 2023 integrasi pengolahan data dan pemeringkatan data. Jadi pengolahannya di tahun 2023, diperingkat dari rumah tangga nomor satu dari segi ekonomi sampai peringkat paling bawah," ungkapnya.
Manfaat pendataan ini nantinya dapat berguna untuk pemerintah daerah, untuk dijadikan dasar program penyaluran bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial, integrasi lintas sektoral, pemutakhiran data desa, dan upaya penstabilan data serta sebagai pusat data nasional.
"Jadi nanti di tahun 2023 itu, semua berbasis hasil registrasi sosial ekonomi. Karena menjadi satu data perlindungan sosial ekonomi," jelasnya.
Data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, akan menjadi data yang dikumpulkan oleh para petugas dari BPS di Kabupaten Padang Pariaman.
"Terkait itu semua tidak dipilah mana yang miskin mana yang tidak, semua kita data," ulasnya.
Jr Pratama