Fly Over Sitinjau Lauik Masih Sebatas Pembicaraan dengan Kementrian

Baca Juga

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Persoalan fly over Sitinjau Lauik kini menjadi bahan pergunjingan banyak orang. Apalagi disebut sebut flyover itu belum ada pembahasan di Komisi V DPR RI. Hal ini diakui oleh Era Sukma Munaf, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tara Ruang (BMCKTR) Sumbar, saat bincang bincang dengan awak media, Rabu (28/9) di ruang kerjanya.

Era Sukma Munaf, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tara Ruang (BMCKTR) Sumbar, bersama Novri awak media.

Dikatakan mantan Kadis PUPR Kabupaten Pesisir Selatan ini, masih berbicara dengan Kementerian. Dan, banyak masalah yang menyebabkan batalnya/tidak terealisasinya fly over tersebut. Bahkan, memang ada solusi lain, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ini tentu banyak proses yang dilalui dan butuh waktu panjang.

Meskipun begitu, Pemrov Sumbar tidak mau diam begitu saja, terkaitnya masalah Sitinjau Lauik. Salah satu cara mengatasinya, membuat konstruksi khusus untuk penanganannya. Dan, tentu saja perencanaan yang matang sebelum dikerjakan. Diakuinya, memang desakan masyarakat sangat tinggi, namun tetap melalui proses dan sesuai prosedur.

Era Sukma Munaf, juga memberikan alasan dibalik batalnya fly over tersebut, termasuk masalah anggaran. Namun, fly over bukan satu satunya jalan. Sebab, masalah beterbangan, bukan masalah dengan Kementerian PUPR saja, tapi juga Kementerian Perhubungan. Hanya, beberapa titik rawan dan tentu saja menjadi perhatian untuk penanganan melalui konstruksi khusus.

Seringnya terjadi kecelakaan dan tudingan Sitinjau Lauik, rawan kecelakaan, tentu banyak aspek yang perlu dikaji. Misalnya, kecelekaan yang disebabkan rem blong, tonase kendaraan diluar kapasitas, ini perlu juga dicarikan solusi. Dan, ini tentu berhubungan dengan Perhubungan untuk menilai kendaraan melewati jalan tersebut. Juga masalah tonase kendaraan melintasi Sitinjau Lauik.

Intinya, ini juga menjadi Perhatian Dinas Perhubungan dan pengusahaan angkutan. Sebab, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di Sitinjau Lauik, terkait sering terjadi kecelakaan dan gagalnya truk melintasi jalan itu. Dinas Perhubungan, harus melihat ke arah kendaraan dan angkutan, jangan sampai melebihi tonase. Karena, faktor ini juga menyebabkan rawannya kecelakaan.

Kemudian, masalah anggaran, juga menjadi penyebab dibatalkannya fly over. Kalau dipaksakan tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Apalagi, 2023 memasuki tahun politik dan akan terjadi suksesi kepemimpinan. Untuk perencanaan memakan waktu lama dan pekerjaan fisik yang membutuhkan dana besar. Ini juga menjadi pertimbangan dibatalkannya fly over, ungkap Era Sukma Munaf.

(N/A)