Baca Juga
PADANG - MEDIAPORTALANDA - Nada sumbang tentang pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-purchasing dengan sistem katalog elektronik (E-katalog) di respon positif oleh Masudi, Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) PJN Wilayah 1 Sumbar, diruang kerjanya, Selasa (31/1).
Diaplikasi ini berbagai produk yang dibutuhkan lengkap, sehingga memudahkan prosedur, pengadaan barang/jasa agar lebih responsif, transparan dan "accessible" sehingga terjadi "check and balance".
Intinya, di sistem Katalog Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) sangat berperan besar dalam memilih rekanan yang mengerjakan suatu proyek. Jika salah dalam memilih rekanan, akan beresiko tinggi terhadap PPK itu sendiri. "Kalau ada kendala dalam pelaksanaan, berarti PPK yang mesti bertanggung jawab.
Perlu diketahui, sebelum PPK mengklik sistem katalog, mereka mesti paham dengan rekanan yang akan mengerjakan suatu proyek, rekanan harus betul betul teruji dan terbukti bekerja profesional. Karena di sistem E Katalog ini, jabatannya sebagai PPK taruhannya, jelas Masudi.
Diruangan yang nyaman dan sejuk, Masudi memaparkan persoalan yang terjadi pada pekerjaan proyek tahun 2022 lalu. Bahkan sempat dilakukan pemutusan kontrak disebabkan rekanan tidak profesional. Dan, untuk tahun 2023 ini E-katalog mulai diberlakukan lagi.
Ada beberapa acuan PPK dalam memilih rekanan. Klarifikasi, peralatan dan harga. Sementara harga tersebut berdasarkan yang dikeluarkan PU provinsi, kabupaten/kota. ”Kalaupun ada suara miring, ya wajar-wajar saja. Terpenting kita bekerja profesional. Apalagi, ini menjadi pertaruhan jabatan. Salah memilih, jabatan jadi korban,” kata Masudi dengan candanya yang lepas. (An)