Mediaportalanda

PADANG PANJANG -  Pengurus dan Pengawas Yayasan Thawalib Padang Panjang periode 2022-2027 secara resmi telah dilantik oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan, Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si, Ahad (10/12) di Aula Perguruan Thawalib. 

Ketua Yayasan Thawalib Padang Panjang masih diamanahkan kepada pimpinan periode sebelumnya, Dr. Abrar, M.Ag, sedangkan Ketua Pengawas didapuk kepada Rahmat Wartira, S.H.

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si menyampaikan selamat atas dilantiknya Pengurus  dan Pengawas Yayasan Thawalib Padang Panjang. Dalam beberapa tahun, katanya, Thawalib menunjukkan geliat yang positif. Hal ini lantaran pengurus, pengawas, pembina maupun alumni Thawalib diisi tokoh-tokoh hebat yang berkiprah di nasional. 

Sonny berharap kolaborasi dan sinergi di dalam tubuh perguruan Thawalib Padang Panjang  terus terjaga dengan baik. Pemko akan terus mendukung Thawalib. 

“Selamat kepada Pengurus dan Pengawas, semoga amanah dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan Thawalib Padang Panjang,” ujarnya.

Guspardi Gaus mengatakan, rotasi dalam sebuah organisasi merupakan suatu keniscayaan. Namun yang terpenting ialah soliditas dan kerja sama yang terbangun. “Sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa soliditas,” tuturnya. 

Kepada pengurus baru, Guspardi berpesan bisa melakukan pembenahan dan percepatan pembangunan di bidang pendidikan. Lalu, kepada majelis guru meningkatkan kompetensinya. Saat ini, lanjutnya, sejumlah akademisi yang berkompeten telah bergabung di perguruan ini.

Adapun Abrar menuturkan, dirinya mensyukuri kinerjanya bersama pengurus periode sebelumnya karena terjadi perbaikan di sejumlah lini pada empat tahun lalu. 

“Yayasan tidak pernah minus lagi, gaji tepat waktu. Suatu yang perlu dilanjutkan diperkuat. Administrasi kita bangun secara tertata, termasuk kearsipan,” ujarnya seraya menjelaskan dari segi pembangunan, banyak bantuan yang mengalir ke Thawalib berkat kerja sama yang terjalin. 

Thawalib, ujarnya, harus menjalin sinergitas yang tinggi. Thawalib merupakan lembaga pendidikan milik umat. 

“Jadi tanggung jawab kita bersama memajukannya. Silakan berikan masukan positif. Keuangan di-publish sebagai  transparansi keuangan di lembaga ini,” ucapnya. **

SUMBAR - 11 DESEMBER 2023 - Guna mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi, jalur transportasi antar daerah harus terbuka. Akses lintas daerah akan mempercepat gerak roda perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi daerah di berbagai sektor.

Dengan terhubungnya akses jalan dua Kabupaten yakni, Pesisir Selatan (Pessel) dan Kabupaten Solok sepanjang 44,95 KM, oleh Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tentu akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. 

Akses penghubung ruas jalan Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan - Alahan Panjang Kabupaten Solok menjadi berkah. Dan, mereka menyebut ini merupakan kado terindah yang diberikan Dinas BMCKTR Sumbar di Hari Bakti PU ke-78 Tahun 2023 pada masyarakat yang ada di dua kabupaten.

"Pembangunan jalan tembus merupakan terobosan jitu untuk menumbuhkan kembangkan sektor bidang perekonomian dan juga pariwisata," ucap Syamsuar, Senin (4/12/2023), salah seorang tokoh masyarakat Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.

Syamsuar memaparkan, "selain menghemat waktu dan jarak tempuh diantara dua Kabupaten, seiring dengan waktu, banyak hal positif yang akan terdampak dengan terbukanya akses lalulintas baru ini. Lahan-lahan yang semula tidur (tidak tergarap) karena terhambat oleh akses lalulintas yang sulit akan berubah menjadi lahan produktif, ini merupakan salahsatu dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat disektor pertanian.

Untuk sektor pariwisata, dua daerah ini memiliki kelebihan masing-masing yakni, dengan hematnya waktu dan jarak tempuh akan membuat masyarakat didua Kabupaten ini lebih gampang melakukan mobilitas aktivitas wisatanya. Sebab, telah didukung oleh kondisi jalan yang mantap dan dihiasi oleh View alam yang terbentang diruas ini telah menjadi nilai tambah untuk mendukung sektor pariwisata, dan ini benar-benar kado terindah dari Pemerintah Provinsi Sumbar untuk nagari kami,” ulasnya.

Terpisah, putra kelahiran Solok Suherman, yang kerap lalu-lalang di didua kabupaten tersebut sangat mengapresiasi karya nyata yang telah dilakukan oleh insan PU Pemprov Sumbar. Berkat kerja keras dan kerja nyata merekalah akhirnya jalan alternatif Pasar Baru - Alahan Panjang dapat terealisasi dengan baik dan bisa dimanfaatkan.

"Apresiasi yang tinggi untuk insan-insan PU Pemprov Sumbar yang telah berjasa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ini" sebut Febria, Sabtu (2/12).

Setelah menunggu lama sejak 2008 silam, akhirnya kami masyarakat setempat dapat menikmati fasilitas umum ini. Dipastikan, multiefek pembangunan ini sangat berdampak terhadap peningkatan sektor pariwisata, ekonomi pada kedua daerah. Atas adanya pembangunan insfratruktur jalan ini, selaku masyarakat kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar dan juga Kadis BMCKTR Sumbar serta timnya yang telah bekerja profesional, ucapnya. (An/Dn)

PADANG PANJANG - Pemerintah Kota melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Bank Nagari Cabang Padang Panjang, di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (8/12).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kas Daerah ditandatangani Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Pimpinan Bank Nagari Padang Panjang, Imelda Angreini, S.E.

Sedangkan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Bank Nagari Padang Panjang tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditandangani Plh Kepala BPKD, Zia Ul Fikri, S.E disaksikan Pj Wako Sonny dan Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E. 

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKD dan Bank Nagari yang sudah menginisiasi dan mewujudkan kerja sama ini.

"Penerapan kartu kredit ini baru dilaksanakan di lima OPD, namun dalam waktu dekat kita akan melibatkan semua OPD. Seluruh anggaran yang dikelola dan digunakan Rp1 pun harus jelas pertanggungjawabannya. Harus ada sosialisasi khususnya kepada OPD untuk menjadi pilot project tahap pertama ini," ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada semua OPD hingga level terbawah untuk tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Baik itu administrasi, apalagi ada kesengajaan untuk penyalahgunaan anggaran tersebut.

Sementara itu Imelda mengatakan, KKPD ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran dan waktu disepakati, satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati.

"Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui KPPD ini dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200 juta untuk satu penerima pembayaran. Yang meliputi belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, pengadaan bahan makanan, barang untuk persediaan, sewa, pemeliharaan, bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan lainnya," tuturnya.

Sedangkan pagu KPPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta modal, paling banyak Rp50 juta. Pagu untuk perjalanan dinas jabatan diberikan sebanyak Rp40 juta. (St/Jn)

SUMBAR- Universitas Negeri Padang lahirkan Doktor Geopark pertama di Sumatera Barat Yakni Dr. Osronita, M.P setelah mengkaji geowisata berkelanjutan dengan pendekatan lingkungan di Geopark Sawahlunto Sumatera Barat

Kepala Puslitbang Geopark dan Lingkungan Hidup Universitas Taman Siswa Padang Osronita,MPd dinyatakan lulus program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Osronita dinyatakan Berhak menyandang gelar doktor bidang lingkungan setelah berhasil menjalani ujian terbuka dengan mempertahankan disertasi "Penilian Geowisata Berkelanjutan Dengan Pendekatan Lingkungan di Geopark Sawahlunto Sumatera Barat".

Dalam disertasinya Osronita mengungkapkan beberapa persoalan menjadi tantangan dalam pengelolaan geopark dari  sejumlah pihak diantaranya, lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan geowisata berkelanjutan, lemahnya regulasi, terbatasnya SDM, minimnya perencanaan dan ketersediaan anggaran, belum optimalnya perlibatan masyarakkat lokal, lemahnya kemitraan.

Menurutnya, dalam pengelolaan Geopark ini harus dilakukan secara profesional serius serta bertanggunjawab dalam upaya perlindungan warisan bumi edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Konservasi perlindungan warisan bumi ini harus melibatkan masyarakat lokal, pemerintahan nagari sampai pada pemangku tertinggi yakni kepala daerah termasuk perguruan tinggi sebagai akademisi, dunia usaha, dan media ungkapnya.

Pengembangan destinasi wisata alam dikemas dalam geopark merupakan wujud dari pengelolaan aspek geodivesity, biodiversity dan cultur diversity secara berkelanjutan dalam konsep geopark. Pentingnya geowisata berkelanjutan ini agar tidak terjadinya eksplotasi secara langsung, adanya kesadaran terhadap lingkungan dari masyarakat sehingga timbulnya masyarakat ekonomi produktif ramah lingkungan.

Dia menambahkan, kegiatan geowisata di kawasan geopark menentukan kualitas sumber daya alam dan  keanekaragam budaya yang perlu dijaga keasliannya. "Potensi geopark harus menjadi satu kesatuan dalam pengembangan kepariwisataan berbasis konservasi, edukasi dan peningkatan ekonomi masyarakat,"jelasnya.

Sementara itu Prof Suratman Guru Besar UGM sebagai tim penguji menyebutkan, baru pertama kalinya di Sumbar memiliki seorang Doktor ahli Geopark.

"Sangat jarang ada doktor ahli geopark, ini baru pertama kalinya di Sumbar lahir Doktor ahli geopark," ini adalah salah satu prestasi bagi prodi S3 Ilmu Lingkungan UNP karna promotornya sudah berhasil mengarahkannya kepada riset ini ucapnya.

Dia menambahkan, dalam pengembangan pariwisata geoparknya harus melibatkan masyarakat lokal agar bagaimana agar masyarakat bisa memahami, mengetahui geopark di Sawahlunto memiliki nilai berkelas dunia.

baik dari segi budaya nilai cultur diversity dan biodiversity.

Dalam ujian terbuka ini tim penguji Luar Prof. Suratman Guru Besar UGM, promotor Prof. Syafri Anwar, Co-promotor Ir Heldi, Ph.D. Tim Penguji  Prof Dasman Lanin,  Prof. Siti Fatimah, Prof. Yenni Rozimela, Prof, Indang Dewata, Prof Nurhasan Syah Guru Besar UNP. (Pras)

PADANG PANJANG - Menapak akhir tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Rapat Evaluasi Kinerja di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, pada Selasa (5/12).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, asisten dan staf ahli yang dihadiri kepala OPD dan camat.

Sonny mengatakan, semua OPD supaya melakukan evaluasi kembali setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Serta menyelesaikan semua administrasi sebelum 18 Desember ini.

“Tolong dipastikan seluruh kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan segera direalisasikan. Kita menargetkan realisasi anggaran sebesar 95%. Itu untuk program kegiatan-kegiatan pokok dan mohon dievaluasi di masing-masing OPD kembali,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada OPD yang realisasinya sudah mencapai 90% bahkan ada yang sudah 97%. 

“Saya berusaha untuk di sela-sela waktu dan berbagai forum untuk selalu bisa diskusi dengan Bapak Ibu semua. Agar semua kegiatan yang kita laksanakan bisa terkoordinasi dengan baik. Saya juga berharap pada 2024 masing-masing OPD untuk proaktif menjalin hubungan dengan provinsi dan pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran pembangunan,” tuturnya lagi. (St/Jan)

PADANG PANJANG - Kader PKK memiliki peran penting dalam merespons tantangan dan tuntutan diera digitalisasi, khususnya dalam hal penguatan literasi terhadap anak. Itu karena kader PKK merupakan roda penggerak perubahan pertama di lingkungan keluarga.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Ketua TP-PKK Kota Padang Panjang, Sri Hidayani Sonny, pada saat memberikan kata sambutan dalam acara pertemuan bulanan TP-PKK di Pendopo Rumah Dinas, Selasa (5/12).

“Ibu-ibu kader sebenarnya adalah rodanya dalam keluarga, roda dalam mengubah segala sesuatunya. Peran Ibu-ibu sangat penting, salah satunya mendorong perkembangan budaya literasi dan membangun kesiapan anak usia dini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Literasi Kota Padang Panjang tersebut mengungkapkan, upaya mendorong perkembangan budaya literasi anak dimulai dari usia dini untuk mempersiapkan diri dalam pendidikan dasar. 

“Pendidikan dan literasi anak usia dini sangat penting, sebagai bagian pembangunan karakter pada masa golden age atau masa keemasan. Di sinilah sebenarnya peran dari Tim Penggerak PKK ini kita harapkan,” ungkapnya.

Untuk itu, Sri Hidayani mendorong kader PKK untuk meningkatkan literasi digital sekaligus mengedukasi anggota keluarga. Apalagi, literasi digital menjadi hal penting diera digitalisasi seperti saat ini. 

“Otomatis kalau ibu-ibunya sudah melek terhadap literasi digital, pastinya Ibu-ibu akan menularkan juga kepada keluarganya. Paling tidak ke anak-anaknya dan keluarga lainnya,” ucap Yani.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para kader PKK se-Kota Padang Panjang yang telah berdonasi kepada sanak saudara di Palestina. Terkumpul bantuan sebanyak Rp19,2 juta. 

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar kepada Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur yang telah berhasil meraih juara terbaik 1.

Usai pembukaan, pertemuan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Pokja 1 TP-PKK Kota, Dessy Via Chardena terkait program kerja yang ada di bidangnya. (RJ/Jan)

PADANG PANJANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, Datuak Marajo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumbar. 

Kegiatan yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, Senin (5/12) itu, Mahyeldi menegaskan, pemanfaatan DIPA dan TKD 2024 harus semata-mata ditujukan untuk masyarakat.

“DIPA dan TKD 2024 harus dapat memberikan manfaat yang dirasakan seluruh masyarakat Sumbar. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi serta penanganan di sektor kesehatan,” sampainya di hadapan kepala daerah, kepala instansi vertikal, serta kepala perangkat daerah se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran.

Mahyeldi menekankan, APBN instrumen penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan goncangan yang berpotensi mengancam perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta penerima APBN 2024 dapat bekerja keras, bersinergi dan bahu-membahu dalam mengelola APBN dengan sebaik-baiknya.

“Gunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi masyarakat. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Kemiskinan ekstrem segera menjadi nol persen. Pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” paparnya.

Kemudian, Mahyeldi juga mengajak seluruh pimpinan, baik pada Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L), agar dapat menggunakan anggaran secara disiplin, teliti, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Selain itu, sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat juga menjadi hal yang penting untuk terus dilakukan.

“Sinergi dan kerja sama antarprogram dan antarkegiatan lintas K/L, antarpusat, antardaerah, dan antarpemerintah dengan badan usaha, harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, bahwa kepala daerah harus memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Pj Wako Sonny mengatakan, penyerahan DIPA dan TKD yang lebih awal ini akan membuat Pemerintah Daerah bisa bergerak lebih cepat.

“Penyerahan DIPA dan TKD 2024 yang dilakukan lebih awal, pastinya akan membuat kami di daerah bisa lebih presisi dalam pemanfaatannya. Serta bisa direalisasikan lebih cepat juga. Kalau realisasi anggaran ini cepat, artinya semakin cepat pula peningkatan putaran perekonomian bagi warga Kota Padang Panjang,” ungkap Sonny. (Kg/An)

PADANG PANJANG - Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengukuhkan Sri Hidayani Sonny, sebagai Bunda Literasi, beriringan dengan dikukuhkannya  Forum Pegiat Literasi (FPL) periode 2023-2028 yang diketuai Sepriyadi, pada Selasa (5/12) di Hall Lantai III Balai Kota.

Sonny menyampaikan selamat atas pengukuhan Bunda Literasi dan FPL. Menurutnya, keduanya ini memiliki peranan penting terhadap tumbuh kembang  literasi di Padang Panjang.

“Ini sebuah langkah yang baik, bersama memajukan Padang Panjang sebagai kota Literasi yang lebih aktif. Apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat kepada Bunda dan Forum Pegiat Literasi. Ini amanah dan  tanggung jawab sosial,  sebuah panggilan jiwa,” katanya. 

Tugas pemerintah, sebutnya, mendukung dan mengoptimalkan  kegiatan literasi  yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sonny berharap, Bunda Literasi di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan FPL mampu membumikan literasi di Padang Panjang. 

Dikatakannya lagi, program literasi harus dimasifkan. Sehingga gerakan literasi di Padang Panjang menjadi sebuah budaya yang kelak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tagline Perpusnas RI, "Literasi untuk Kesejahteraan".

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Jumaidi, M.Pd mengatakan, kolaborasi Bunda Literasi dan FPL dibutuhkan menyentuh lapisan masyarakat. 

Keduanya ini bisa menemukan ide brilian agar Padang Panjang makin terdepan sebagai Kota Literasi, berperan aktif mengembangkan literasi dalam bentuk ketarampilan masyarakat. Yaitu, literasi berbasis inklusi yang sejalan dengan program Perpusnas. 

“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini berguna untuk meningkat perekonomian masyarakat. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca saja, tapi melayani dan meningkatkan keteampilan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan dinas terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama juga digelar Talkshow Literasi mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Membangun Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Serta pemberian  piagam  penghargaan kepada tiga pemustaka dan tujuh penulis oleh DPK. Penghargaan diserahkan Pj Wako Sonny. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (HR/An)

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu yang menentukan siapa yang akan mewakili mereka di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan yang bijaksana menjadi kunci utama.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi ajang bagi partai politik dan calon-calon untuk memperjuangkan visi, program kerja, dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dalam pemilihan ini, partai politik akan berlomba-lomba untuk memenangkan suara rakyat dengan memberikan penawaran yang menarik dan relevan. Mereka akan berupaya untuk membangun kepercayaan dan keyakinan rakyat dengan menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan yang mereka tawarkan.

Selain itu, Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menentukan bagi rakyat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah perubahan yang mereka inginkan melalui pemilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memahami program kerja dan visi dari setiap calon dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan ini. Dengan pemahaman yang mendalam, rakyat akan dapat membuat keputusan yang tepat dan memilih mereka yang mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.

Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Proses pemilihan yang transparan, adil, dan jujur akan menjadi cerminan dari kemajuan sistem demokrasi kita. Partai politik, calon, dan penyelenggara pemilu perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan integritas dan menghormati keputusan rakyat. Keterlibatan masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media massa juga sangat penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan pemilihan ini.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan partisipasi rakyat yang aktif dan keputusan yang bijaksana, pemilihan ini memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilihan, memahami program kerja dan visi calon-calon, dan memberikan suara yang cerdas demi masa depan yang lebih baik.

Pemilu Kelima tahun 2024 adalah bukti nyata dari kedewasaan demokrasi Indonesia. Mari kita menjaga nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi integritas, dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia akan menjadi panggung bagi perang antar partai politik. Dalam konteks demokrasi, perang politik antara partai-partai merupakan fenomena yang umum terjadi. Perang ini biasanya terjadi dalam bentuk persaingan politik yang kompetitif, kampanye yang bersemangat, dan perdebatan publik yang sengit. Meskipun demikian, penting bagi para aktor politik untuk menjalankan perang antar partai dengan prinsip-prinsip yang menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Perang politik antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 merupakan indikator penting dari kehidupan politik sebuah negara yang demokratis. Persaingan antara partai-partai politik menjadi mekanisme utama dalam mempengaruhi pemilih, menjalankan proses demokrasi, dan memastikan terwujudnya voke dari rakyat. Saat partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan publik, mereka harus menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan martabat proses demokrasi.

Perang antar partai politik yang sehat berarti para pemimpin dan anggota partai politik bertindak dengan kewajiban moral dan etika politik. Mereka harus menghindari melakukan praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi seperti kampanye negatif, hoaks politik, serangan pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Sebaliknya, mereka harus berfokus pada gagasan, program, dan kebijakan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Partai politik juga harus mampu membina kebersamaan dan mendorong dialog politik yang sehat dengan partai lain. Aliansi strategis dapat dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan memperkuat demokrasi. Persaingan politik yang adil dan terbuka adalah kunci untuk memperoleh kepercayaan rakyat dalam proyeksi pemilihan umum yang ada. Ketika partai-partai politik bekerja sama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mereka mengirimkan pesan yang kuat bahwa tujuan mereka adalah kepentingan rakyat dan pembangunan negara yang lebih baik.

Selain itu, partai politik harus terbuka dan transparan dalam hal sumber daya yang digunakan untuk kampanye politik. Penggunaan dana yang jelas dan akuntabel akan menunjukkan komitmen partai politik untuk menjalankan perang politik dengan prinsip yang adil. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga kesetaraan dalam akses sumber daya bagi partai politik. Ini akan mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 harus dilakukan dalam iklim demokratis yang kuat. Kebebasan media dan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat harus dihormati dan dijaga. Media massa juga harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif. Pemilih, di sisi lain, harus kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi yang mereka terima. Masyarakat juga harus melakukan evaluasi yang obyektif terhadap program dan janji-janji kandidat, dengan tujuan memilih pemimpin dan wakil-wakil yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024, partai politik harus sadar akan kekuatan dan konsekuensi dari kata dan tindakan mereka. Sikap saling menghormati, kesadaran akan kepentingan negara, dan fokus pada masyarakat harus menjadi acuan dalam melaksanakan perang politik ini. Partai politik harus mengingat bahwa tujuan mereka adalah membangun negara yang lebih baik, menjaga demokrasi yang sehat, dan melayani kepentingan rakyat.

Dalam mewujudkan perang politik yang sehat dan bermartabat, partai politik harus melihat perbedaan sebagai jalan menuju kemajuan, bukan sebagai sumber konflik. Melalui perang politik yang berkualitas, partai politik dapat menyampaikan ide dan gagasan yang inovatif untuk memajukan negara. Dengan demikian, setiap individu di dalam partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perang politik dengan integritas, kejujuran, dan rasa saling menghormati

Dalam kesimpulannya, perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 memainkan peran krusial dalam mempengaruhi arah dan masa depan negara ini. Tantangan besar dalam menjalankan perang politik yang sehat dan bermartabat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh aktor politik. Dengan menjaga integritas, transparansi, dan partisipasi yang adil, perang politik ini akan membawa manfaat bagi perkembangan demokrasi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

SUMBAR - Polda Sumatera Barat (Sumbar) mendirikan posko DVI (Disaster Victim Identification) di Kantor Wali Nagari Batu Palamo Agam, pasca erupsinya Gunung Marapi, Sumatera Barat. 

"Iya, Posko DVI Polda Sumbar telah didirikan disana. Terdiri dari Pos Ante Mortem dan Post Mortem," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik, Senin (4/12) di Mapolda Sumbar. 

Dalam hal ini, Pos Ante Mortem didirikan bertujuan untuk melayani kesehatan masyarakat, melayani pengaduan korban hilang dan juga untuk mengetahui status korban.

Sedang Post Mortem, untuk mengidentifikasi korban untuk dicocokkan dengan keterangan dari pihak keluarga korban. 

Tim DVI Polda Sumbar dipimpin Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech, Sekretaris Pembina TK I dr. Eka Purnama Sari, dan melibatkan sejumlah tenaga kesehatan dan dokter. 

Adapun jumlah personel yang saat ini sudah berada di Posko berjumlah 15 orang, gabungan dari Biddokkes Polda Sumbar dan Polres diseputar lokasi.

"Diharapkan masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Marapi bisa mendatangi Posko tersebut untuk mendapatkan pengobatan dengan segera," kata Kabid Humas mengakhiri (*)

JAKARTA - 2 DESEMBER 2023 - Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 dengan materinya tentang Jaksa yang BerAKHLAK pada hari Kamis, 30 November 2023 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. 

Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa PPPJ tahun ini mengambil tema Jaksa yang BerAKHLAK untuk Indonesia Maju. Tema ini sangat relevan dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional di setiap aspek, khususnya melalui penegakan hukum yang adil dan humanis.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, telah meluncurkan sebuah Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni “Bangga Melayani Bangsa” dan Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama “BerAKHLAK” yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Core Values dan Employer Branding ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku yang perlu dihayati oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Wakil Jaksa Agung menjabarkan mengenai akronim dari BerAKHLAK yang memiliki arti:

• Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan demi kepuasan masyarakat;

• Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;

• Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;

• Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;

• Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;

• Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;

• Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Kemudian, Wakil Jaksa Agung menyampaikan Institusi Kejaksaan telah menetapkan Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK sebagai Corporate Culture sekaligus jati diri aparatur Kejaksaan RI sebagai abdi negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Adapun Trapsila Adhyaksa memberikan makna agar para insan Adhyaksa untuk senantiasa menjunjung etika dan tata krama dalam setiap menjalakan tugas dan profesinya yang dimanifestasikan ke dalam doktrin Tri Krama Adhyaksa bernama Satya Adhi Wicaksana.

“Core Value, Corporate Culture, dan kode etik merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan suatu norma bernama integritas. Dengan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas, maka marwah Kejaksaan akan terjaga dan tentunya hal ini meningkatkan kepercayaan publik dari masyarakat,” imbuh Wakil Jaksa Agung.

Selanjutnya, Wakil Jaksa Agung mengatakan bahwa Jaksa memiliki peran dalam menyukseskan program pembangunan nasional sehingga harus diwujudkan melalui kewenangan yang diberlakukan. Jaksa harus mampu untuk menjamin pembangunan dan seluruh aspeknya, didukung oleh suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

Implementasi peran Jaksa dalam mewujudkan Indonesia Maju tercermin dari kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang antara lain untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Guna melaksanakan hal dimaksud, Wakil Jaksa Agung mengutarakan bahwa Jaksa dituntut untuk mampu menganalisa serta bekerja sama dengan lembaga atau institusi lain untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembangunan.

“Saya minta agar seluruh Calon Jaksa peserta Diklat PPPJ Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, menambah ilmu pengetahuan serta adaptif dengan perkembangan teknologi dan tetap memiliki etika dan akhlak yang mulia. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka membangun struktur berfikir yuridis yang konstruktif akan dapat tercapai,” ujar Wakil Jaksa Agung.

Mengakhiri ceramahnya, Wakil Jaksa Agung menggarisbawahi bahwa “Kejujuran adalah awal dari semua Kebaikan”, mengingat jabatan profesi Jaksa sangat penting sekaligus rawan dari berbagai penyimpangan. Betapa berat tantangan yang harus dihadapi Jaksa diantara idealisme dan realita.

“Ingat adagium hukum Equm et bonum est lex legume artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum, sehingga saya sekali lagi berpesan agar kalian betul-betul memahami bahwa profesi Jaksa adalah profesi yang mulia dan bermartabat,” pungkas Wakil Jaksa Agung. (K.3.3.1)