Mediaportalanda

SUMBAR - Raut kekaguman terlihat dari wajah setiap pengendara yang lalu lalang di ruas jalan Padang – Painan – Kambang. Pasalnya, aspal hitam berhiaskan garis putih, dan cor beton ditepian jalan membuat suasana di kegiatan rehabilitasi mayor Padang – Painan – Kambang, bernomor kontrak KU.02.01/KTR.01/PJN.II/PPK.2.3/Sumbar/2023, makin sejuk dipandang mata.

Gemilau proyek tanggal kontrak dan SPMK 30 Januari 2023 ini juga telah membikin takjub setiap orang yang melintas di area proyek senilai Rp 48.892.049.000, dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender.

Wajar jika bentuk kekaguman membias dirona wajah warga maupun pengendara. Sebab, kinerja PT. Citra Muda Noer Bersaudara, termasuk konsultan PT. Aria Jaksa Reksatama, KSO,  PT. Krida Pratama Adhicipta, PT. Garis Putih Sejajar. Selain tepat waktu, beberapa ruas jalan Padang – Painan – Kambang, sudah bisa dirasakan oleh para pelintas area tersebut.

Bukan itu saja, pujian juga mengalir deras kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Ka Satker PJN Wilayah 2 Sumbar, terutama kepada PPK 2.3, Nova Herianto, berkat pengawasan yang ketat, dan kerja kerasnya dilapangan, akhirnya kegiatan rehabilitasi mayor Padang – Painan – Kambang, layak mendapat acungan jempol.

Untuk diketahui, PPK 2.3 ini sudah biasa bertugas di medan berat, seperti Mentawai berbatas laut dan Muara Kalaban – Batas Jambi, Muara Kalaban Batas Riau yang tak pernah henti dirudung masalah disebabkan, kendaraan tonase selalu menghantui jalan tersebut.

Disisilain, “Saya sering pulang balik Padang – Painan – Kambang. Bahkan, hampir tiga kali seminggu. Sekarang kondisi jalan dibeberapa ruas sudah aman dan nyaman untuk dilewati. Jarak tempuh juga berpengaruh dan berimbas pada perekonomian,” kata Hasdian (47), salah seorang pengendara disebuah kedai kopi siang bersama awak media.

Sembari menuangkan kopi ketadah, Hasdian juga berujar, jalan merupakan urat nadi perekonomian. Dengan mulusnya jalan ini, perputaran ekonomi warga juga akan semakin membaik. 

(An)

Kantor BWSS-V Padang, Photo Ist 

SUMBAR - Proyek peningkatan rehabilitasi D.I Batang Hari lanjutan di Kabupaten Dharmasraya, yang berada di pengawasan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT PJPA WS Batang hari Provinsi Sumbar, saat ini tengah tahap pengerjaan.

Kegiatan yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2023, bernilai kontrak Rp 15.158.755.345 miliyar rupiah, dikerjakan oleh kontraktor PT Permata Karya Kencana. Dan, didampingi konsultan pengawas PT Mulya Sakti Wijaya KSO PT Adhi Stya Dharmastitya ini, mendapat perhatian serius dari Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang), Mochammad Dian Al-Ma'ruf.

Untuk pekerjaan nomor kontrak No.Hk.02.03/50/BWS-V/PJPA-WS.BH/IR/2023, dengan waktu pelaksanaan tiga ratus hari kalender ini, Dian berharap, kontraktor dan konsultan dapat bekerja dengan sebaik baiknya sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

Kemudian, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tidak melebihi waktu yang sudah disepakati dalam kontrak. Sehingga dapat mengembalikan areal layanan irigasi seluas 100  ha, dan meningkatkan areal layanan irigasi seluas 55 ha, ujar Dian, saat dihubungi awak media via WhatsApp, Minggu (22/5/2023).

Disisilain, Tosweri ST, selaku Kasatker PJPA WS Batanghari, menanggapi adanya issue mengenai timbunan yang digunakan untuk tanggul jaringan irigasi sekunder tidak memiliki izin, dengan tegas mengatakan, untuk izin material kami sudah instruksikan ke penyedia jasa.

" Untuk izin material kami sudah instruksikan ke penyedia jasa untuk menggunakan material yang berizin," ujar Tosweri sosok yang dikenal tegas dan selalu disiplin dalam tugasnya.

(An)

SUMBAR - Jembatan Kayu Gadang yang menghubungkan Nagari Lubuk Alung dan Sikabu Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ambruk, Minggu malam (7/5). 

Jembatan yang dibangun Agustus 2021 lalu, tidak hanya penghubung akses transportasi bagi dua nagari, Tapi, urat nadinya bagi perekonomian masyarakat, padahal baru dua tahun diresmikan. Bahkan, selama ini disebut-sebut konstruksi jembatan itu terbaik, ujar Naro warga setempat.

Sekarang, BNPB telah menurunkan tim untuk melakukan analisa awal penyebab ambruk. Ini akan menjadi dasar untuk tindak lanjuti penanganannya dan membawa serta Kementerian PUPR, guna mengkaji secara teknis penyebab ambruknya jembatan tersebut. Termasuk rekomendasi teknis yang harus dilakukan untuk penanganannya, paparnya.

Ambruknya, jembatan Kayu Gadang, tentu mengundang tanda tanya berbagai kalangan. Sebab, baru dua tahun. Alasan bencana alam, tentu diragukan. Karena, dalam perencanaan sudah dipikirkan debit airnya terlebih dulu.

“Jika ditemukan adanya indikasi kegagalan konstruksi, diharapkan penegak hukum, mengusut tuntas persoalan ini,” ujar Ketua LSM AWAK Defrianto Tanius.

"Disebabkan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Maidah Rekajaya ini tentunya harus disusun dengan perencanaan yang matang, termasuk potensi meningkatnya debit air. Selain itu, pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang menggunakan uang negara ini juga didampingi oleh satu konsultan pengawas. 

Jembatan Kayu Gadang Sikabu. Menurutnya, harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.  

Apalagi pada masa pembongkaran, Jembatan Kayu Gadang Sikabu ini sempat makan korban jiwa.

 An

SUMBAR - Jalan yang digunakan untuk jalur one way dari Bukittinggi menuju Padang tidak dapat dilalui sebab material longsor berserakan. Jalan alternatif Malalak, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), tersebut putus total diakibatkan oleh longsor, Minggu (7/5/2023), sekitar pukul 05.30 WIB. 

Bambang menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Sumbar, untuk membersihkan material longsor. Dinas PUPR telah menurunkan alat berat menuju lokasi untuk membersihkan material longsor.

Menurutnya, longsor terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi sejak Sabtu (6/5/2023) malam. "Apalagi daerah itu rawan longsor. Jadi kita minta warga waspada jika lewat daerah itu saat hujan," kata Bambang.  BB

SUMBAR - Tingginya curah hujan yang melanda Sumatera Barat pada Sabtu (6/5) kemarin, membuat salah satu pohon besar tumbang di ruas jalan nasional Padang – Pesisir Selatan, hingga menutupi akses jalan masyarakat, dan menghambat arus lalu lintas kendaraan yang mempergunakan jalan tersebut.

Beruntung pohon yang tumbang di ruas jalan nasional ini tidak menimbulkan korban sebagaimana yang terjadi di Wilayah Kabupaten Limapuluh beberapa waktu lalu.

“Hal ini perlu penanganan cepat, agar masyarakat tidak terjebak bencana yang lebih jauh lagi akibat pohon tumbang ini, ucap Hamdani salah seorang sopir yang melintasi jalan itu, kepada wartawan, Minggu (7/5).

Bak gayung bersambut, tidak berapa lama kemudian, informasi masyarakat itu ternyata direspon cepat oleh BPJN Sumbar.

Meski dengan kondisi cuaca yang belum mendukung, Kasatker PJN 2 melalui PPK 2.3 Nova Heriyanto langsung turun lapangan dan melakukan penanganan dengan cepat, sehingga arus transportasi menjadi lancar kembali.

“Kita patut bersyukur, pemotongan pohon yang tumbang ini dapat dikerjakan dengan lancar, tanpa adanya hambatan sama sekali.

Terkait dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini, Nova juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati melintasi titik-titik jalan yang terpantau rawan terhadap tanah longsor dan pohon tumbang.

Nova juga meminta kepada masyarakat, untuk segera menginformasikan dengan cepat, apabila terjadi longsor dan pohon tumbang yang dapat menganggu arus jalan Padang – Pesisir Selatan. **

PADANG - Setelah pemberlakuan lelang sistem E-katalog, kini rekanan yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) merasa diberatkan dengan Surat Izin Layak Operasi (Silo). Yaitu, sebuah aturan yang mesti disiapkan sebelum mengikuti tender.

Menariknya, aturan Silo dikeluarkan tat kala tender akan dimulai. Dan, hal ini membuat sebagian rekanan menjadi kalang kabut, ujar salah seorang rekanan di Kota Padang yang inisialnya minta tidak disebutkan, (27/4/2023).

"Coba bayangkan, untuk pengurusan Silo, pihak rekanan hanya diberi waktu Dua hari sebelum tender di mulai. Harusnya, kelengkapan dokumen diumumkan jauh hari, " ujar rekanan ini dengan rona wajah penuh kekecewaan terhadap aturan yang dianggap tidak masuk akal, dan sebuah akal-akalan untuk menyingkirkan rekanan yang dianggap tidak profesional.

Menurutnya, pemberlakuan Silo ini seakan jadi dalih untuk menggugurkan rekanan demi memenangkan rekanan yang dianggap layak. Hal inilah yang sangat kita sayangkan, ujarnya.

 (An)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Jelang lebaran Idul Fitri 1444 hijrah, pemerintah melalui Pelaksana Jalan Nasional (PJN) wilayah II Sumatera Barat, saat ini tengah fokus mengawasi percepatan pengerjaan guna menghindari terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan disaat warga mudik lebaran nanti.

Kami sangat mengapresiasi pekerjaan jalan yang tengah dilakukan perbaikan dan diawasi oleh PJN Wilayah II Sumbar, yang mulai dari Muaro Kalaban - bts. Riau - bts jambi.

Kemudian ujar Yulian, semoga pekerjaan terselesaikan dengan maksimal. Dan, manfaatnya dapat dirasakan para pemudik.

Untuk ini, kami warga setempat mengucapkan terimakasih, kepada pemerintah dan PJN) wilayah II Sumbar, ujarnya. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Usai diperbaiki sambungan pipa di rumah warga yang bocor, persoalan baru mengenai kini muncul. Pasalnya, pegawai Dinas Perkim Kota Padang, saat itu menanyakan kepada rekanan yang berinisial Wandi, soal "hasil labor". Wandi malah menjawab, segera diserahkan hasil labor itu. Masalah ini terkuak, ketika Tarmizi mantan Ketua RT mendamping Wandi kontraktor, dan pegawai Dinas Perkim Kota Padang, pasca perbaikan beberapa hari lalu.

Aneh bin ajaib, ketika awak media mengkonfirmasikan kepada Wandi, hasil labor itu via teleponnya, Kamis (9/3) sekira pukul 11.00 siang, mengatakan, hasil labor itu ada pada subkon.” Nanti saya mintakan hasil labornya kepada subkon,” kata Wandi. Setelah beberapa jam ditunggu, hasil labor yang dinanti tak kunjung dikirimkan oleh Wandi. Bahkan, terkesan menghindar. Padahal awak media sudah beberapa kali meminta melalui WhatsApp (WA), namun tak berjawab.

Sekira pukul 21.00 malam pada hari yang sama, Wandi menelepon awak media. Tanpa beban ia mengatakan, hasil labor itu terbawa subkon dan sekarang ia sedang di Solok. Wandi kembali berjanji, siap Jumat, (10/3) akan menelepon awak media, sembari memperlihatkan hasil labor. Lagi-lagi tak ada kabar berita.

Sebelumnya, pekerjaan pipa rusak itu sudah diperbaiki. Air sudah mengalir dan bisa dinikmati warga. Telusuran awak media, Selasa (8/3), dibeberapa titik, air sudah keluar. Bahkan, sudah dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari hari, terutama untuk minum.

Namun, timbul tanda tanya, apakah air itu sudah layak dikonsumsi. Sebab, hasil labor belum keluar. Lalu, bagaimana dengan warga yang telah memanfaatkan air itu, pasca  PHO bulan November 2022 lalu. Apakah, sudah layak dikonsumsi, sementara hasil labor dari air tersebut belum ada inipun menjadi tanda tanya warga yang sudah terlanjur, mengkonsumsi air tersebut.

Pengakuan Tarmizi, Selasa (8/3) saat mengiringi awak media memeriksa sambungan pipa ke rumah warga mengatakan, pekerjaan yang rusak itu sudah diperbaiki. Dan, air sudah mengalir, sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Namun, yang jadi tanda tanya, apakah sudah layak untuk dikonsumsi.

“Warga sudah memanfaatkan air ini untuk kebutuhan, termasuk buat minum sejak bulan November 2022 lalu. Dan, terhenti ketika terjadi kebocoran pipa hingga air tak lagi mengalir. Namun, Senin (7/3) air sudah mengalir dan dimanfaatkan kembali. Cuma persoalan, apakah sudah layak dikonsumsi, sebab hasil labor belum keluar,” kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan, pihak rekanan yang datang maupun pihak Perkim Kota Padang, saat perbaikan, mengatakan, hasil labor akan keluar dalam minggu ini. Tentu, menimbulkan keresahan warga yang terlanjur mengkonsumsi air tersebut.”Kok, tak ada sebelumnya pemberitahuan harus menunggu hasil labor. Apakah air ini layak dikonsumsi atau tidak,” katanya, seraya mengatakan, warga masih menunggu hasil labor yang dijanjikan.

Diketahui, derita warga pada proyek instalasi jaringan distribusi Air Minum Paket 2. Proyek milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dikerjakan CV. Bintang Konstruksi Utama, dengan masa pelaksanaan 120 hari, bernilai Rp860.742 .413.751. Proyek dengan luas dibawah 10 Ha, mulai kontrak 14 Juli 2022, awalnya menuai kegembiraan, kini menyisakan dilema. 

Sementara, Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang, yang membidangi kegiatan tersebut saat dihubungi Awak media melalui seluler (WhatsApp), tidak berjawab, alias bungkam, seolah-olah tidak ada persoalan, hingga menimbulkan pertanyaan, ada apa dibalik diamnya sang Kabid.

An/Nv

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Keluhan warga terhadap sambungan pipa ke rumah mereka yang bocor, dan "setetes air tak mengalir" sudah diperbaiki. Air telah mengalir dan bisa dinikmati warga. Telusuran awak media, Selasa (8/3), dibeberapa titik, air sudah keluar. Bahkan, telah dimanfaatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk minum.

Pengakuan Tarmizi, Selasa (8/3) saat bersama awak media sembari memeriksa sambungan pipa ke rumah warga. Bahwa, pekerjaan yang rusak itu sudah diperbaiki, dan air sudah mengalir, sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Namun, yang jadi tanda tanya, apakah sudah layak dikonsumsi.

Warga sudah memanfaatkan air ini untuk kebutuhan, termasuk untuk minum dimulai sejak bulan November 2022 lalu. Dan, terhenti, ketika terjadi kebocoran pipa dan air tak lagi mengalir.

Namun, Senin (7/3) air sudah mengalir dan dimanfaatkan kembali. Cuma persoalan, apakah sudah layak dikonsumsi, sebab hasil labor belum keluar,” kata Tarmizi.

Tarmizi mengatakan, kemaren yang punya gawe pihak rekanan maupun pihak Perkim Kota Padang tadang saat perbaikan. Dan mengatakan, hasil labor akan keluar dalam minggu ini. Tentu, menimbulkan keresahan warga yang terlanjur mengkonsumsi air tersebut.

”Kok, tak ada sebelumnya pemberitahuan harus menunggu hasil labor. Apakah air ini layak dikonsumsi atau tidak,” katanya, seraya mengatakan, warga masih menunggu hasil labor yang dijanjikan. Nv/An

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Penasaran dengan maraknya pemberitaan di beberapa media online maupun YouTube tentang kebenaran, "Setetes Air Belum Mengalir" dari Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II yang di PHO November 2022 lalu.

"Jaringan pipa pada Sambungan Rumah (SR) alami kebocoran," ucap Novianti Kabid Dinas PRKPP Kota Padang, Jumat (3/03/2023) dikantornya.

"Dan kami telah perintahkan kepada pihak Rekanan untuk segera memperbaikinya," tambah Novianti.

Terkait tidak difungsikannya fasilitas tersebut, kami pihak Dinas tidak ada menerima laporan, dan baru mengetahuinya setelah munculnya pemberitaan dari beberapa media," sebutnya.

Sebelumnya Kerusakan Telah Diketahui oleh pihak Rekanan.

Kegiatan perkerjaan Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) Paket II, ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha). Yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak).  

Dalam pelaksanaan kegiatan fisiknya, CV. Bintang Konstruksi Utama merupakan kontraktor pelaksana pemenang tender, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi.

"Terkait kerusakan/kebocoran pada pipa SR, kami telah memberitahukannya kepada pihak pelaksana berkali-kali, namun tidak kunjung ada perbaikan," ungkap Tarmizi (Ketua RT) pada awak media, Sabtu (4/03).

"Sebanyak 60 titik sambungan SR tidak dapat dipergunakan, karena rata- rata mengalami kebocoran."

"Oleh sebab itu galon utama penampungan tidak diisi air, karena kalau diisi rumah warga akan digenangi air yang keluar dari pipa-pipa yang bocor," jelas Tarmizi.

Tanggapan Sekda Kota Padang, Kepala Dinas PRKPP dan APH

Terkait belum dapat dimanfaatkan secara maksimal fasilitas infrastruktur yang didanai oleh APBN ini (DAK TA 2022), Sekda Kota Padang Andre Algamar, Raf Indra Kepala Dinas PRKPP Kota Padang dan M.Fatria, Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kajari Padang) bagian dari APH menanggapi dengan positif.

"Hampir senada, mereka mengucapkan terimakasih atas informasi yang telah disampaikan".

Disisi lain, dengan telah diketahui kondisi tersebut oleh pihak yang berkompeten, masyarakat sekitar tentu sangat berharap hasil dari perbaikan yang dilakukan sesuai dengan standar penanganan, dan merujuk pada standar usia ketahanan fasilitas infrastruktur yang telah digariskan sesuai perencanaan awal dan telah ditetapkan oleh Dirjen Kementrian terkait. (tim)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Program yang dibumingkan oleh Pemerintah pusat dalam melakukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan pemenuhan cakupan pelayanan air bersih / air minum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tidak terealisasi dengan baik di Kota Padang, Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, perkerjaan Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II, ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha). Yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak).  

Dan pengelolaannya berada dibawah Dinas PRKPP Kota Padang, untuk pengerjaan fisiknya, kegiatan ini dilaksanakan oleh CV. Bintang Konstruksi Utama selaku kontraktor pelaksana, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi.

Paket kegiatan yang telah di PHO pada November tahun 2022 silam ini belum dirasakan manfaatnya (setetes airpun) oleh masyarakat penerima bantuan, hingga saat ini.

Yang lebih parahnya, Dinas PRKPP Kota Padang sebagai pengelola kegiatan justru tidak mengetahui kondisi tersebut.

Pihak Dinas PRKPP Kota Padang seolah terkejut ketika awak media menyampaikan informasi dan mengkonfirmasi kondisi riil lapangan, Kamis (2/03/2023).

"Terimakasih informasinya pak. Besok kami tindaklanjuti jika memang benar," tulis Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang yang membidangi kegiatan tersebut, melalui selulernya (WhatsApp).

Sebelumnya, beberapa warga setempat yang dikonfirmasi terlihat sangat kecewa, "hingga saat ini kami belum menikmati setetes airpun yang mengalir melalui kran ini," ucap Igus yang senada dengan tetangga-tetangganya.

"Kalau tidak ada air yang mengalir.., untuk apa jaringan pipa ini dipasang," tambah warga setempat lainnya yang tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaanya .

Terkait hal ini, pemerhati sosial, M.Iswandi menyesalkan kejadian tersebut, "ini sama saja mempermainkan perasaan masyarakat," ucap Iswandi, Kamis (2/03).

"Masak iya.., kurang-lebih Tiga Bulan pasca PHO airpun belum juga mengalir kerumah masyarakat.

"APH (Aparat Penegak Hukum) harus melek kejadian ini.., karena (PHO) pembayaran perkerjaan terhadap rekanan telah dilakukan, dan menggunakan uang negara, namun manfaatnya tidak ada," cetusnya.

Terkait sikap penegak hukum/ APH, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut. (deni/An/Adi)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pekerjaan pembangunan perkuatan tebing Batang Lurus Maransi tahun 2022, senilai Rp2.307.429.518.12. Berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Berdasarkan hasil jepretan kamera, dilokasi pekerjaan terlihat retak dan patah struktur.

Hal ini dikatakan Herman Tanjung Ketua LSM BAN Sumbar kepada awak media. Ia menduga, pekerjaan dengan nomor kontrak : 04.14/PPSDA-SDABK/APBD/VI/2022 mutu dan kualitas terabaikan. Sehingga berdampak terhadap pekerjaan. 

Menurutnya, persoalan ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari supervisi dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat, selaku penanggungjawab terhadap pekerjaan rekanan tersebut.

Sementara itu, (1/2/23) Rahmad Yuhendra yang akrab disapa Eeng selaku PPK pekerjaan saat dikonfirmasi mengenai hasil jepretan kamera menjelaskan. "Akan diperbaiki,"  tegasnya singkat. 

"Akan diperbaiki," jelas pria yang akrab disapa dengan panggilan Eng.

Tim

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Lima orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi Rumah Susun (Rusun) di daerah Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat (Sumbar) akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

"Setelah melakukan penyidikan dan mengumpulkan alat bukti yang cukup, hari ini kami menetapkan lima orang sebagai tersangka," ujar Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustawpirin.

Atas perbuatan yang dilakukan, kata Mustawpirin, para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 20 tahun.

Dari kelima tersangka itu, lanjut Mustawpirin, baru tiga orang yang memenuhi panggilan untuk datang kepemeriksaan lanjutan, yakni AR, EE, dan T.

Lalu, ketiga tersangka tersebut juga langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Anak Air untuk 20 hari ke depan.

"Dua tersangka lainnya, JHP dan AL mangkir dengan alasan sedang berada di luar kota, mereka akan dipanggil ulang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan, Sumriadi menjelaskan, proses terhadap perkara telah dimulai sejak 2021 di tingkat penyelidikan, kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan tahun 2022.

Modus dalam perkara itu, kata Sumriadi, adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan kontrak proyek, sementara uang tetap dibayarkan.

Akibatnya, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), telah merugikan keuangan negara mencapai Rp1,3 miliar.

Pembangunan Rusun Sijunjung dilakukan pada 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp13 miliar, bangunan tersebut diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pekerja di lingkup Kabupaten Sijunjung.

Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran atas lelang tersebut ada empat perusahaan, yaitu PT Bone, PT Hagitasinar Lestari Megah, PT Debitlindo Jaya dan PT Putra Nangroe Aceh.

“Berdasarkan pengumuman, yang melaksanakan kegiatan adalah PT Hagitasinar Lestari Megah,”

Dilain tempat, Defrianto Tanius Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (AWAK), mengatakan, Jaksa diharapkan usut tuntas seluruh pihak yang terkait dengan 5 tersangka kasus Rusunawa Sijunjung.

Selain PPK (AR) ada Kepala Satker SNVT dan atau Kepala Balainya, bahkan kegiatan ini diawasi (sesuai dokumentasi plank proyek) oleh TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah).

Kita menilai tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain pada kasus dugaan korupsi di Rusunawa Sijunjung ini.

Kapan perlu Kejaksaan Tinggi Sumbar meminta keterangan kepada Dirjen Perumahan (yang menjabat dimasa itu) dan seluruh unsur yang tergabung dalam TP4D Pembangunan Rusunawa Sijunjung.

Perlu diluruskan melalui kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sehubungan dugaan korupsi dikegiatan pada Kementerian PUPR diawasi oleh Tim TP4D," ulasnya. (*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kondisi jembatan Gunung Nago diatas Dam/bendungan milik Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V yang ada di kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini rusak parah, dan sangat memprihatikan.

Jembatan yang notabene entah dibawah pengawasan BWSS-V atau Pemerintah Kota Padang tersebut, tidak sedikit memakan korban yang kerap lalu-lalang hingga mengakibatkan kecelakaan.

“Benar Pak, jembatan ini berlubang dan kita kasian dengan masyarakat pengguna jembatan. Tadi saja ada satu unit sepeda motor dan mobil yang terperosok kedalam lubang. Makanya warga setempat memajangkan bangku sebagai tanda agar tidak dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat.” Tutur Busri yang akrab disapa Aciek Bus salah seorang tokoh masyarakat Pauh, ketika dikonfirmasi awak media (9/1/2023).

Lebih lanjut Busri juga mengatakan, masyarakat pengguna jembatan telah merasa resah dengan kondisi jembatan saat ini. Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemko Padang agar segera memperbaiki, Harapnya.  

Hingga berita ini diturunkan, awak media tetap menunggu kompirmasi pada pihak terkait lainnya.

(An)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan petani telah melakukan berbagai inovasi, salah satunya dengan membangun irigasi dari 2.032 Ha menjadi 3.273 Ha.

Seperti diketahui, tahun 2022 lalu, BWSS V mengamanahkan pekerjaan pembangunan jaringan irigasi primer (BPK-2-BPK6b dan BPK 7a-BPK 14) yang ada dikawasan Sawah Laweh Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan kepada PT. Indo Bangun Group sebagai pemenang tender. Bahkan, mega proyek nilai HPS Rp97.210.368.000,00, telah terlaksana, manfaat juga telah dirasakan oleh masyarakat. Sebab air telah mengalir deras ke setiap persawahan yang membentang luas disekitar mega proyek tersebut.

Profesional PT. Indo Bangun dan pengawasa ketat dari BWSS V, telah menuntaskan pekerjaan pekerjaan, progres tercapai, mutu dan kualitas terjaga. Diyakini pekerjaan akan selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ditanda tangani. Pasangan file beton yang kokoh dan tertata rapi serta indahnya perbukitan membuat area sekitar proyek sejuk untuk dipandang.

Roy, (8//1/2023) salah seorang petani dan warga sekitar mengaku, dengan telah dibangunnya jaringan irigasi oleh PT. Indo Bangun, kondisi daerah yang selama ini tidak terawat, kumuh dan kusam, kini sudah mulai dilirik wisatawan. elain itu, hasil tanam meningkat, kesejahteraan petani menguat, sebab bakal menjadi kawasan wisata bernuansa bukit dan persawahan.

Untuk semuanya, Roy atas nama masyarakat tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui BWSS V yang telah membangun jaringan irigasi, sehingga hasil pertanian warga semakin meningkatkan lantaran telah menjadi ikon wisata. Selain dari sektor pertanian, juga usaha lain. Karena, lokasi ini sudah ramai dikunjungi. **

PASAMAN - MEDIAPORTALANDA - Kritikan ternyata merupakan motivasi bagi PT.Aura Mandiri Sejahtera untuk lebih profesional dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan perkerjaan sesuai kontrak yang disepakati. 

Berdasarkan hasil pantauan tim media, Selasa (3/1/2023) beberapa ruas yang tergabung dalam paket kontrak hanya tinggal finishing. 

Ardinol Bismi, manajemen PT.Aura Mandiri Sejahtera kepada awak media mengatakan. "Kami pastikan, setiap kegiatan yang dilaksanakan akan diselesaikan sesuai kontrak disepakati. Dan, tentunya tidak mengenyampingkan kaidah-kaidah teknis/spek yang telah ditetapkan," tegasnya, (6/1/2023) di Padang pada Jumat malam.

Lebih lanjut kata putra asli Pasaman ini. "Menjaga mutu serta profesional dalam menciptakan hasil kerja yang terbaik serta berkualitas adalah moto kami. Dapat dipastikan setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara tepat serta terukur," ucapnya.

Ardin juga tidak menampik, Terkait kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan jalan Kabupaten Kota (Kab.Pasaman) yang tergabung dalam Paket I (DAK Reguler), ada keterlambatan dalam pelaksanaan, hal ini diakuinya.

"Kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan jalan Kabupaten Kota yang tergabung dalam Paket I (DAK Reguler) memang ada keterlambatan, dan dilakukan adendum waktu".

"Beberapa item yang tertinggal akan dituntaskan bobot pekerjaannya, serta beberapa kelemahan diperbaiki hingga tuntas," jelasnya. **

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Jalan yang awalnya ekstrem, kini telah berubah mulus bak gadis belia. Kepiawaian PT. Arpex Primadhamo dibawah pengawasan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, (BMKCTR) Sumatera Barat dalam membangun insfratruktur jalan mendapat apresiasi dari warga.

Kini aspal membentang disepanjang jalan, ditambah lagi tiupan semilir angin nan berhembus sepoi-sepoi basah, kelelahan terobati ketika sampai di museum Pemerintah Darurat Republik Indonesia. "Museum PDRI ini berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat kabupaten 50 Kota. "Memang melelahkan, namun terbayarkan oleh indahnya panorama alam sekitar areal mesium," ulas Bardun salah seorang pengemudi travel dan juga warga setempat yang tengah "rileks" dilokasi mesium, (3/1/2023).

Diyakini, dengan telah di aspal jalan ini tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian warga sekitar. Sebab, museum sejarah perjuangan bangsa ini otomatis akan menjadi icon wisata. Rasa syukur atas pembangunan infrastruktur jalan pada Pemrov Sumbar, kini tercetus dari mulut warga setempat.

Yang jelas, pihak Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumbar serta PT. Arpex Primadhamor, mendapat nilai plus dari warga dan para pengendara. "Dulu jalan nya menyeramkan, kini mulus," ulas Bardun mengakhiri. (A)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Untuk menciptakan fasilitas pendidikan yang lebih baik guna menetaskan lulusan-lulusan yang berkualitas, serta tenaga kerja handal serta siap bersaing. Tahun Anggaran 2022 ini, Kementrian Tenaga Kerja RI telah mengucurkan bantuan dana Miliaran Rupiah untuk menunjang fasilitas pendidikan pada kampus milik Yayasan Pendidikan Bung Hatta.

Mengingat akhir Desember 2022 tinggal hitungan jari, dan terkait progres fisik perkerjaan pembangunan yang berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Kementrian terkait, awak media berusaha menghubungi pihak Yayasan Pendidikan Bung Hatta, namun karena padatnya aktivitas kerja, Masri Hasyar Ketua Yayasan belum dapat dikonfirmasi.

Beberapa waktu sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM. pernah menyampaikan, "penyerapan anggaran merupakan tantangan tersendiri bagi Kementerian dan lembaga terkait.

Untuk itu Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta Kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI untuk berkomitmen melakukan penyerapan anggaran yang maksimal dan berkualitas.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini juga mengingatkan, "bahwa penyerapan anggaran harus berjalan maksimal, namun tetap berdasarkan perencanaan yang bersifat quality oriented.

“Tidak bisa anggaran asal cair dan habis, tetap harus berdasarkan perencanaan yang baik dan berkualitas serta mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang mahasiswa kampus I Bung Hatta yang dikonfirmasi mengatakan sangat senang dengan adanya rehabilitas pada fisik gedung-gedung kampus, selain akan meningkatkan kenyamanan dalam aktivitas belajar mengajar, kondisi Kampus juga saat ini terlihat bagus untuk dipandang," ungkap Yudi. **

Sumber : goasianews.com