Mediaportalanda

SUMBAR - Pembukaan dan pengerasan jalan Lakuak Landia Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur terus dikebut. Dan, telah mencapai mencapai 92%.  

“Pengerjaan sudah 92%, insya Allah dalam waktu dekat bisa kembali dilalui oleh masyarakat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) El Abdes Marsyam.

El Abdes Marsyam menambahkan, pengerjaan pengerasan jalan Lakuak Landia ini sudah pada tahap finalisasi, ia menyebut, jalan dialihkan beberapa meter dari jalur sebelumnya sepanjang 266 M, dan lebarnya dibuka 10 M. 

“Sudah final dan hampir selesai, kemarin sudah diuji coba oleh Bupati, namun untuk sementara masih belum diperbolehkan untuk kendaraan umum sampai benar-benar rampung 100%,” terangnya pada Kamis (04/05).

Kemudian, dengan jalan Lakuak Uba Nagari Kudu Gantiang, pengaspalannya akan dipaketkan dengan jalan Lakuak Landia tersebut. Karena menurutnya, meskipun kerusakan di Lakuak Uba itu hanya sedikit, namun perlu cepat diatasi untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih besar.

“Insya Allah sepanjang 15 sampai 20 M juga akan dilakukan pengaspalan,” tukuknya. 

Sebelumnya, jalan yang menjadi penghubung wilayah setempat dengan Kota Pariaman dan beberapa kecamatan tetangga ini rusak akibat banjir yang terjadi pada 11 Maret 2023 lalu. Sehingga berakibat putusnya akses masyarakat, sementara jalur ini menjadi jalur utama di Kecamatan V Koto Timur untuk menuju beberapa wilayah di sekitarnya, bahkan untuk menuju pusat Ibu Kota Kabupaten. 

Untuk mengatasi kerusakan tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyediakan anggaran sebesar 800 Juta untuk pembukaan jalan dan pengerjaan pengerasannya. **

SUMBAR - Bupati Pasaman H. Benny Utama melepas pawai akbar khatam Alquran MDA/TPQ/TPSQ se-Kecamatan Lubuk Sikaping, bertempat di halaman kantor bupati jalan Sudirman no. 40 Lubuk Sikaping, pada Minggu pagi (28/5).

Pawai khatam yang mengitari Kota Lubuk Sikaping tersebut diiringi drum band MTSn, dan juga dari sekolah dasar yang ada di Lubuk Sikaping. Route yang dilalui mulai dari halaman kantor bupati, hingga ke jalan Diponegoro, masuk ke jalan imam bonjol, memutar di jalan depan SMA 1 dan keluar ke jalan Sudirman. Dan, finish kembali ke Kantor Bupati Pasaman.

Kurang lebih 1000-an peserta khatam Alquran santriwan/wati dan pengasuh dari 62 MDA/TPQ/TPSQ, serta para orang tua yang tampak penuh semangat ikut mendampingi anak-anak mereka memadati halaman gedung kantor. 

Dalam pidatonya, H. Benny Utama mengingatkan, saat ini kita para orang tua tengah didera keprihatinan yang mendalam, krisis moral yang rentan terjadi, sehingga butuh benteng moral yang kuat untuk menjaga masa depan anak-anak.

Betapa kondisi mental anak-anak kini sedang diuji oleh berbagai keadaan dan situasi yang cukup memprihatinkan. Terkadang harapan untuk menjadikan mereka sebagai anak yang shaleh dan berbakti kepada orang tua, hanya tinggal cerita.

“Banyak anak-anak kita yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang justru membuat mereka jadi terjerumus dalam kegiatan yang tidak baik dan cenderung negatif,” ujar bupati prihatin.

Untuk itu, melalui khatam alquran akbar ini, diharapkan dapat membuka hati dan pikiran kita semua, untuk memberikan bimbingan rohani dan mental pada anak anak kita, tentunya dengan lebih mendekatkan diri mereka ke dalam ajaran agama islam sejak dini.

“Insyaallah melalui kegiatan keagamaan seperti ini, akan dapat menjadi filter dan benteng bagi anak-anak kita untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan rintangan,” harap Bupati Benny Utama.  **

Photo ist 

SUMBAR - TP-PKK Nagari Rantau Simalenang Kecamatan Linggo Sari Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dinilai oleh Tim PKK Propinsi Lomba Gerakan PKK Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023. 

Ketua TP PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Ny. Titi Rusma Yul Anwar dalam kesempatan mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan kepada Nagari Rantau Simalenang Air Haji. 

"Kita mengapresiasi para pengurus TP PKK Nagari yang telah berusaha semaksimal mungkin bahan dan laporan sesuai indikator penilaian," kata Ny. Titi. 

Momen Penilaian ini, sekaligus membuka peluang Nagari Rantau Simalenang mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk memenangi ajang tahuan Penilaian Gerakan PKK Tingkat Propinsi Sumatera Barat tahun 2023. 

Ketua TP-PKK Propinsi Sumatera Barat, Hj Harneli Mahyeldi Ansyarullah yang lebih akrab disapa dengan sebutan Umi dan timnya sengaja mendatangi Nagari Rantau Simalenang - sebuah negeri tua yang terletak di hulu Sungai Batang Air Haji, pada Senin, (22/5) pagi untuk melakukan penilaian terhadap implementasi 10 Program Pokok PPK disana. 

Bupati Rusma Yul Anwar diwakili Asisten Adiministrasi Umum (Ast.III) Emirda Siswati, SE, MM dan Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Ibu Titi Rusma Yul Anwar, S.Kep secara bergantian didaulat untuk memberikan sambutan,  sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah dan PKK Kabupaten dalam mendukung 10 program pokok PKK di daerah yang dijuluki sejuta pesona tersebut. 

Sementara itu, Ketua TP-PKK Nagari Rantau Simalenang, Ibu Retna Fitrayani Anan Bakri dalam eksposnya menyampai sejumlah program utama yang digalakan TP-PKK di Nagari Rantau Simalenang, yakni belajar adat dan nilai-nilai kearifan lokal - menjadikan remaja arif bijaksana, bertutur bahasa dengan baik, penyuluhan narkoba dengan melibatkan aparat kepolisian. 

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung," kata Allah dalam Ali Imran:104, ayat dibacakan di pembukaan acara. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua GOW Kabupaten Pesisir Selatan, Ny. Eliza Rudi Hariansyah, Camat Linggo Sari Baganti, Perwakilan DPMDPP&KB serta Forkopimca Linggo Sari Baganti.  Kf

PADANG - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM Sumbar) Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si. Datuak Nan Sati, siap memberikan dukungan pada Dr. Cerint iralloza Tasya, untuk maju ke DPD RI mewakili daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

Fauzi Bahar menilai, sosok Dr. Cerint iralloza Tasya merupakan semangat kaum muda untuk memajukan provinsi Sumbar. Sebab, ilmu yang dimilikinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumbar.

Politikus Partai NasDem ini menyebut, Dr. Cerint iralloza Tasya merupakan aset yang sangat berharga bagi ranah Minang, ia memiliki jiwa patriotisme untuk masyarakat dan sangat perlu diberi dukungan maju ke tingkat Nasional guna memperjuangkan hak-hak masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelusuran Awak media, perempuan muda berusia 22 tahun Cerint Iralloza Tasya bertekad untuk terjun di pesta politik pemilu 2024 dengan misi untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Cerint adalah salah seorang bakal calon anggota DPD RI dari Sumatera Barat (Sumbar) yang telah menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar pada Kamis (29/12/2022).

Perempuan yang memiliki niat mulia ini menyerahkan dukungan suara ke KPU Sumbar sebanyak 2.776 suara dari syarat minimal 2.000 dukungan.

Perempuan kelahiran Padang 16 Oktober 2000 ini mengaku optimis dapat melenggang sebagai senator dari Sumbar periode 2024-2029.

Meski bakal calon senator pada pemilu 2024 masih dihuni muka-muka lama. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan niatnya untuk masyarakat.

Cerint lahir di Kota Padang pada 16 Oktober 2000 silam, ia besar dan tumbuh di Kota Padang, sementara kampung halamannya Pesisir Selatan (Pessel).

"Orang tua dari Pessel, papa asli Pessel, Bunda besar di Pessel, nenek orang Pessel. Masa kecil saya juga di Pessel, biasanya pada Jumat, Sabtu Minggu, selalu di sana.

Cerint dulunya bersekolah di SD Pertiwi 3 Padang, dan setelah itu lanjut ke SMPN 1 Padang.

Kemudian Cerint menempuh pendidikan di SMAN 1 Padang, dan melanjutkan pendidikan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Cerint mulai menempuh perkuliahan pada tahun 2019, dan sudah menyelesaikan. Diketahui, Cerint juga terpilih menjadi Uni Intelegensia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

Di usia muda, ia sudah memegang jabatan tinggi di sejumlah perusahaan.

Cerint menjadi Direktur di PT Minangkabau Internasional Agency yang bergerak di bidang transportasi di bidang  angkutan orang.

Selain itu, ia juga Direktur PT Cerint Advertising yang tentunya bergerak di bidang percetakan.

Bukan itu saja, ia juga menjabat sebagai CEO PT Bumi Energi Nusantara yang bergerak di bidang konstruksi. Kini, Cerint Iralloza Tasya bertekad maju di pesta politik pemilu 2024 mendatang.  *"

UMBAR - Polda Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, "Ef" sebagai tersangka dalam kasus korupsi Rp 5,2 miliar.

Kasus korupsi ini terkait proyek swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pembangunan jalan non status Desa Saumanya di Dinas PUPR Mentawai tahun 2020 lalu. Selain Kepala Dinas "Ef", juga ada dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Iya sudah tersangka. Sementara 3 tersangka, Ef , Fn, dan MD ," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, AKBP Alfian Nurnas dalam keterangannya, dikutip dari detik.com, Senin (15/5/2023). 

Alfian mengatakan, untuk tersangka Fn merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK), sementara MD adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan non status desa saumanya.

"Para tersangka belum ditahan. Sementara masih proses, nanti akan ditahan pada waktunya," kata dia.

Temuan kejanggalan penggunaan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar lebih itu merupakan laporan hasil pemeriksaan (LPH) BPK RI atas kepatuhan belanja daerah tahun 2019-2020 di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dugaan korupsi ini terdapat pada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan desa strategis.

Demi rasa keadilan bagi rakyat Kepulauan Kabupaten Mentawai yang tercederai akibat perbuatan tercela oknum EF cs, yang sangat merugikan keuangan negara dengan cara, menyunat dana proyek jalan yang nilainya cukup fantastis. Jalan tersebut merupakan sarana dan prasarana serta urat nadi untuk mengangkat perekonomian masyarakat Mentawai khususnya.

Lebih lanjut, Herman tanjung juga meminta agar pihak polda Sumbar, mengusut juga kemana saja aliran dana yang ditilep oleh oknum Ef cs untuk dibagikan. Karena, berdasarkan informasi miring yang berkembang ditengah masyarakat mentawai. Bahwasanya, dana yang di korupsi tersebut mengalir juga kepada para pejabat yang memegang kekuasaan di kabupaten tersebut. Untuk itu, hanya pihak kepolisian yang bisa membuat para oknum tersangka tersebut memberikan nyanyian merdunya. "Ingat..!!! Korupsi yang bernilai milyaran dalam sebuah birokrasi/instansi tidak bisa dilakukan tanpa sepengtahuan atasan," tegas Herman Tanjung. 

Untuk itu, marilah kita tunggu dan kawal kasus ini agar dapat dituntaskan sampai keakar akarnya oleh pihak kepolisian Polda sumbar. Jujur, kita sangat mengapresiasi kinerja Kapolda saat ini, yang mana kasus ini sempat terlambat dan terkesan lamban dalam penanganan prosesnya pada beberapa tahun sebelumnya, kini kembali mencuat, ujarnya Herman. An

SUMBAR - Bupati H. Benni Utama SH, MM membuka secara resmi kegiatan Manasik Haji Gabungan Jemaah Haji Kabupaten Pasaman Tahun 2023 M/1444 H, di Masjid Agung Al Muttaqin, Kabupaten Pasaman, Sabtu (13/5/2023).

“Tentunya cuaca di daerah kita tidak sama dengan cuaca di Mekkah dan Madinah. Karena itu, jemaah haji kami minta agar dapat menjaga kesehatan, minum nutrisi yang banyak untuk menjaga stamina,” ujar Benny Utama.

Kegiatan manasik haji yang dilaksanakan ini merupakan bagian untuk memudahkan para jemaah haji, selain pemberian materi, mereka juga akan melakukan simulasi secara langsung.

“Akan ada juga simulasi, jadi tadi kita ingatkan para jemaah haji, agar disaat simulai bisa dengan sepenuh hati, yakni bisa membayangkan kalau itu dilakukan di tanah suci,” jelas Bupati Benny.

Disisilain, panitia pelaksana Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Drs. H. Maraondak, MM menjelaskan, untuk jemaah haji Kabupaten Pasaman tahun ini tergabung dalam kloter 16 yang akan berangkat pada tanggal 21 Juni mendatang.

"Jemaah Haji Kabupaten Pasaman seharusnya berjumlah sebanyak 195 orang, namun kemarin sekitar dua hari yang lalu ada satu orang calon jemaah haji asal Kecamatan Rao Selatan meninggal dunia, " terangnya.

Turut menghadiri di kesempatan itu Asisten I Bidang Pemerintahan & Kesra H. Teddi Marta, MM, Kepala Bagian Kesra, dan Ketua MUI Kabupaten Pasaman H. Nasbin Panyahatan, LC yang mengisi materi pada kegiatan manasik haji gabungan tersebut. **

SUMBAR - Pelecahan Wartawan kembali terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), Minggu,14 Mei 2023 pukul 13.00 wib Ketua KPU Solok Selatan (Solsel) Nila Puspita memaki dan mengusir jurnalis.

Dikutip dari klikpositif.com, peristiwa ini bermula saat beberapa Jurnalis tengah bincang-bincang dengan Komisioner KPU dan Bawaslu sambil menunggu salah satu partai yang akan mengajukan bacaleg pada pukul 14.00 WIB di kantor KPU setempat.

Datang dari dalam kantor, Ketua KPU Nila Puspita langsung menyela perbincangan. Ketua KPU ini awalnya mempertanyakan berita yang ditulis jurnalis KLIKPOSITIF tentang Komisioner KPU Solsel tidak hadir pada hari pertama pengajuan bacaleg.

Kemudian emosinya meninggi hingga mengeluarkan kata usir, kata yang tak pantas untuk ia lontarkan ke awak media.

“Apak kalau mambuek berita yang dak lamak da usah apak kasiko mambuek berita lah" (Bapak kalau membuat berita yang tak enak tak usah bapak kesini membuat berita)“, Kata Nila Puspita

"Pak laporkan atau pak viralkan baraso ketua KPU mau sia apak dari siko" (Pak laporkan atau Apak viralkan bahwa Ketua KPU mengusir Bapak dari Sini)”, Imbuh Nila.

“Mangadu apak kama ka mangadu, apak viralkan ambo kiniko juo" (Mengadu Apak kemana mau mengadu, Apak viralkan saya sekarang juga), kata Nila.

“Buek berita tu kini, viralkan ambo kini. Dak Ado urang kini takuik ka pers do pak, wartawan, Wartawan abal-abal" (Buat berita itu kini Viralkan saya Kini, tidak ada orang sekarang takut sama pers pak, wartawan-wartawan abal-abal)”, kata Nila.

“Ambo mambuek berita berimbang, Ambo punyo legalitas buk" (Saya membuat berita berimbang, Saya punya legalitas buk)” jawab jurnalis

Ditempat yang sama Jurnalis klikpositif tersebut mengatakan. Bahwa, dalam menulis berita yang dimaksud Ketua KPU tersebut sudah berimbang dan lengkap konfirmasi.

“Saya membuat berita tersebut sudah berimbang, Saya hadir di KPU, bertemu ketua Bawaslu pada hari pertama pengajuan bacaleg tersebut, komisioner KPU tidak ada, saya tanya sama staff KPU, lalu saya konfirmasi ke salah satu komisioner KPU Andi Andrawan Putra”, kata Jurnalis tersebut.

Penjelasan tersebut tidak diterima oleh Nila Puspita karena Dia adalah Ketua KPU, imbuhnya.

Mengenai KPU kata jurnalis KLIKPOSITIF Dalam membuat berita, kegiatan positif KPU yang diketahui atau di undang selalu diberitakan, jika bersifat kritikan juga diberitakan, karena publik juga harus mendapatkan informasi yang seimbang.

Akibat pengusiran tersebut Jurnalis klikpositif gagal melakukan tugas untuk peliputan sisa delapan partai Peserta Pemilu tahun 2024 yang belum mengajukan Bacaleg Ke KPU Solok Selatan sampai batas waktu PKL. 23.59 wib.

Menanggapi pengusiran jurnalis tersebut, Founder Forum Komunitas Wartawan Sumbar (FKW Sumbar), Herman Tanjung geram, dasar tak tau diuntung, mestinya kata usir dan maki tidak boleh terlontar dari pemangku kepentingan publik, Nyadar gak, mereka itu menggunakan fasilitas yang bersumber dari uang rakyat. Jurnalis adalah perpanjangan tangan masyarakat.

Apa yang telah dilakukan Ketua KPU Solsel tersebut tidak ada kata pembiaran, ia sudah melewati batas. Dalam waktu singkat, jika tidak ada itikad baiknya untuk melakukan klarifikasi kepada semua awak media di Sumbar. Kita akan lakukan diskusi dengan PWI, AJI dan organisasi media lain yang ada di Sumbar. Atas apa yang ia sampaikan, Ketua KPU Solsel Nila, Bakal di Polisikan. "Kita akan membawanya ke ranah hukum," ujar Herman, yang ternyata juga Ketua Umum Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) dengan nada kesal. An

PADANG - Kami yakin target kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sumbar akan tercapai", hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PKB Sumbar Rico Alviano, ST, saat mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Sabtu (13/5/2023).

Rico mengungkapkan, bahwa target PKB Sumbar yaitu bagaimana menjadi pimpinan di DPRD Sumbar. Menurutnya, target minimal yaitu memiliki satu kursi disatu dapil, dengan komposisi yang disiapkan dan antusias tokoh hebat dan kuat yang ada di Sumbat banyak bergabung di PKB.

PKB Sumbar, katanya, sangat yakin minimal mendapatkan 1 kursi per dapil di Sumbar dan di kabupaten kota. "Seluruh DPC pada hari ini secara serentak mendaftarkan Bacaleg dengan komposisi semuanya 100 persen. Mudah-mudahan untuk PKB Sumbar kami yakin dengan komposisi yang 100 persen, kami akan meraih 100 kursi di Sumbar baik provinsi dan kabupaten kota,” ujarnya.

Rico menambahkan, PKB punya caleg tokoh potensial disemua daerah pemilihan, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ia yakin menang dan peraih suara maksimal dalam Pemilu 2024 ini.

“PKB memohon doa dan dukungan masyarakat Sumbar dalam rangka mengikuti pemilu 2024. Untuk itu, ia berharap caleg yang diusung nanti untuk menang,” ujarnya.

Ditempat yang sama, hal senada disampaikan Firdaus Wakil Ketua DPW PKB Sumbar, bahwa proses pendaftaran Bacaleg PKB sudah clear dan diantar ke KPU Sumbar dengan komposisi 30% perempuan. KPU menyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU dari tanggal 15 Mai -23 Juni 2023 nanti .

" Alhamdulillah, hampir tidak ada kendala pendaftaran, semua berjalan lancar. Insya Allah ini pertanda baik. Mudah-mudahan dari awal sampai hari penghitungan suara nanti dilancarkan olah Allah SWT, dan PKB berhasil meraih suara maksimal ,” ujarnya.

Turur hadir saat pendaftaran bacaleg Ketua Dewan Syuro KH. Idarul Salam serta seluruh bacaleg PKB untuk DPRD Provinsi Sumbar. 

" Keputusan saya sudah bulat dan memilih PKB sebagai partai pilihan untuk maju di DPRD Sumbar. Saya berharap do'a restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumbar terutama yang memiliki hak suara di Kota Padang, pungkasnya. (Yola)

Pacu Jawi di Sawah Gadang Tarantang Sayang Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan RambatanSabtu (13/5/2023), photo ist

SUMBAR - Setelah berjalan tiga pekan lamanya, pagelaran Alek "Festival" anak nagari Pacu Jawi di Sawah Gadang Tarantang Sayang Padang Luar, Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan akhirnya ditutup, pada Sabtu (13/5/2023).

Festival tersebut ditutup secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian, ia mengatakan alek anak nagari Pacu Jawi sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya di Luhak Nan Tuo. 

"Pergelaran alek anak nagari Pacu Jawi sebagai perhelatan tertua di Tanah Datar telah memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat," ujar Wabup Richi.

Benar sekali, Pacu Jawi di Tanah Datar sudah terselenggara dari jaman dahulu kala, yang hanya diadakan di empat Kecamatan yakni Pariangan, Rambatan, Lima Kaum dan Sungai Tarab.

Maka dari itu, Wabup Richi berharap masyarakat terus mendukung pelestarian tradisi alek anak nagari Pacu Jawi sesuai dengan filosofi, adat dan budayanya.

"Banyak wisatawan domestik maupun mancanagera hadir diacara tersebut, selain melihat secara langsung pegelaran Pacu Jawi. Tentu ada lebih menarik perhatiannya, yakni kentalnya adat dan budaya, ini harus dijaga," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Porwi Tanah Datar Aristo Dt. Indomo mengatakan Pacu Jawi akan membangkitkan potensi Nagari III Koto sehingga mampu mendukung program unggulan pemerintah Tanah Datar.

"Berbicara adat dan budaya melalui pegelaran Pacu Jawi, tidak pernah habisnya. Banyak makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, sudah sepantasnya semua pihak, bertanggung jawab melestarikannya," ujarnya.

Sementara itu, Wali Nagari III Koto Willy Adha mengucapkan rasa terima kasihnya ke seluruh pihak sehingga alek anak nagari Pacu Jawi terlaksana dengan aman lancar.

Ia menambahkan bahwa untuk pegelaran Pacu Jawi di daerahnya itu, akan terus dikembangkan untuk memberikan dampak yang lebih luar biasa bagi masyarakat.

"Ke depan, kiita akan tingkatkan lagi perhelatan Pacu Jawi di Nagari III Koto. Maka dari itu, mohon dukungan seluruh pihak agar apa yang direncanakan dapat terwujud," ujarnya. **

PADANG - Polisi dikabarkan segera memanggil pelapor hingga sejumlah saksi yang terkait dalam insiden kasus pelarangan awak media meliput pelantikan Wakil Wali Kota (Wawako) Padang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (9/5/2023). Laporan dilayangkan ke polisi Rabu (10/5/2023) selang sehari pasca insiden tersebut.

“Minggu depan segera kami panggil, baik dari pelapor, terlapor, saksi, korban hingga ahli dari Dewan Pers,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan, pada awak media, Jumat (12/5/2023).

Dwi menjelaskan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak sebelum polisi mengambil keputusan.

“Nanti, dari sana baru bisa ditentukan apa langkah selanjutnya yang akan diambil,” katanya.

Menurut Herman, aksi larangan liputan tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada dalangnya, Mahyeldi selaku Gubernur harus bertindak, cari tahu siapa dalang dibalik dilema itu, usut oknum yang sudah merusak citranya. Bila perlu, copot dari jabatannya. 

Kedepannya harap Herman, para pemangku kepentingan publik di Sumbar harus nyadar, mereka adalah pelayannya masyarakat. Sebab, gaji pokok yang mereka terima tiap bulan itu bersumber dari titik peluh masyarakat yang dipungut melalui pajak, bukan uang dari nenek moyang.

"Untuk diketahui, wartawan adalah perpanjangan tangan dari masyarakat. Jadi, jangan se enaknya melecehkan. Kedepan, alangkah baiknya sebelum membuat kebijakan pikir dulu apa dampaknya. Terkait dilema ini, FKW akan terus menggiringnya sampai tuntas," tegasnya.

 An

SUMBAR - SENIN 8 MEI 2023 - Peingatan hari otonomi daerah ke XXVII, yang jatuh pada tanggal 25 April dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 tanggal 2 Me, pemerintah daerah kabupaten gelar upacara bendera dihalaman kantor Bupati Pasaman.

Bupati Pasaman H. Benny Utama dalam sambutanya mengatakan, momen peringatan hari otonomi daerah merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah untuk meningkatkan layanan pada masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dan, dalam kurun waktu selama 27 tahun perjalanan otonomi daerah, telah banyak inovasi yang telah dilakukan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi berbagai persoalan di daerah, juga menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia,

Program merdeka belajar telah mampu membuat peserta didik belajar dengan tenang, karena proses belajar mereka dinilai secara lebih holistik oleh guru. Selain siswa guru juga dapat berkarya dan berlomba dengan hadirnya platform merdeka belajar, jelas Benny.

Selain itu, dari sisi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasi sekolah (BOS), dan bantuan operasi pendidikan (BOP) ke sekolah, dan pemanfaatan yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan program prioritas yang telah ditetapkan. Yaitu, Pasaman cerdas dengan menggratiskan biaya pendidikan 12 tahun dari SD sampai SLTA. Dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anggarannya dari APBD kabupaten Pasaman. 

"Layar sudah kita bentang , jangan sampai terlipat lagi , perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan, otonomi daerah harus kita maknai dan kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar, teruskan perwujudan merdeka belajar, mendidik generasi Pancasila yang cerdas dan berkarakter untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, tegas H. Benny.

Kemudian ungkapnya, keberhasilan terhadap inovasi pendidikan tersebut, terbukti dengan adanya sejumlah guru yang mendapat penghargaan dalam lomba HUT PGRI dan HGN di kabupaten Pasaman tahun 2022. Lomba-lomba yang diikuti yaitu lomba bulu tangkis, tenis meja, bola volley, MTQ, Solo dong, dan media pembelajaran.

Dipenghujung acara, juga dilaksankan penyerahan penghargaan dari program Pasaman cerdas kepada 15 orang penerima bantuan yang dikeluarkan oleh badan Amil Zakat nasional ( BAZNAS ) kabupaten Pasaman yaitu Fadhikal Syafiq , Aknal listi, Maulana Al Hidayatullah, Keinya Clarisa Mustia, Muhammad Hafizh, Riva Cahya Kamila Shifa, Khumaira putri erindra, habib Rizieq, Muhammad Fahreza, tata tri ananda, Andini ismiatul falah, Elisa vitryana HSB, Aulia risky Pratama, razia Al Fathan dan alil fatzri setiawarman

Selain itu, diserahkan penganugerahan tanda kehormatan satyalencana karya satya dan piagam ferhadap 3 orang ASN Pasaman diantaranya,

1. Senovri Wandra, S. Pd., M. Pd. Asal sekolah SDN 23 Talago. Satyalencana 10 tahun.

2. Ritaslim, S. Pd. Asal sekolah SDN 04 Talago. Satyalencana 20 tahun.

3. Amrina, S. Pd. Asal sekolah SDN 25 Tanjung Beringin. Satyalencana 30 tahun.

Selanjutnya, Bupati didampingi Wakil Bupati, Sekda, dan Forkopimda juga menyerahkan beasiswa program Pasaman Cerdas dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznaz) Pasaman untuk 15 orang siswa yang berasal dari dua sekolah, diantaranya SMPN 1 Lubuk Sikaping dan SDN 05 Pauh. Jumlah penerima SMPN 1 Lubuk Sikaping 10 orang dengan jumlah beasiswa Rp 5.000.000 dan SDN 05 Pauh 5 siswa dengan jumlah beasiswa Rp 2.500.000. Total keseluruhan bantuan yang diberikan Baznaz kabupaten pasaman ke dua sekolah tersebut berjumlah Rp 7.500.000.

Selain itu, juga diserahkan medali dan piagam pertandingan dan perlombaan HUT PGRI dan HGN Kabupaten Pasaman tahun 2022 yang mempertandingkan enam cabang perlombaan, yaitu bulu tangkis, tenis meja, bola voli, MTQ, solo song, dan media pembelajaran, yang diketuai oleh Drs. H. Ade Pabrian M. M. Pd.

Santunan kematian program BPJS ketenagakerjaan juga diserahkan kepada ahli waris Alm. Novi Yulinda, yang merupakan salah satu guru honorer di KB Permata Ibu Air Panjang, Panti Timur dan juga peserta aktif BPJS ketenagakerjaan sejak tanggal 31 Maret 2023. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 dan Bapak Rahmad Sadli selaku pewaris almarhum Novi Yulinda mendapatkan santunan kematian dari BPJS ketenagakerjaan sejumlah 42 juta rupiah. 

Turut hadiri dikegiatan, selain Bupati Pasaman H. Benny Utama , Wakil Bupati Sabar. AS , juga forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) kabupaten Pasaman, Kepala kantor kementerian agama Pasaman, Sekda Pasaman Mara Ondak, Ketua TP PKK Pasaman Ny. Susi Beny Utama, Ketua GOW, Ketua Dharma wanita persatuan , kepala instansi vertikal, BUMN, Kepala OPD, Pimpinanan BUMD, camat dan wali nagari se-kabupaten Pasaman serta pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah se- Pasaman. **

PADANG - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang mendeklarasikan Zero Halinar (Handphone, pungutan liar, dan narkoba) untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan handphone, pungutan liar, dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Rutan setempat, Kamis (11/05).

Kegiatan deklarasi diawali dengan pelaksanaan apel yang diikuti oleh Petugas Pemasyarakatan beserta perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Padang. Dalam apel tersebut, dilaksanakan pembacaan deklarasi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan selaku Pembina Apel diikuti oleh Seluruh peserta apel, pembacaan tri darma Petugas Pemasyarakatan, dan Catur Darma Narapidana.

Kegiatan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama deklarasi Zero Halinar oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan,  Kasubsi Pelayanan Tahanan, dan Kasubsi Pengelolaan.

"Apel ini kita laksanakan sebagai bukti komitmen dan keseriusan seluruh Petugas dan Warga Binaan untuk memberantas penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, pungutan liar, dan peredaran gelap narkoba" ungkap Mellyadi.

Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh petugas, pemusnahan barang sitaan hasil razia rutin, dan pelaksanaan tes urine Seluruh Petugas Rutan Padang oleh tim medis dengan hasil negatif semuanya.

Pada kesempatan yang berbeda karena berhalangan menghadiri kegiatan, Kepala Rutan Kelas IIB Padang Muhammad Mehdi mengungkapkan akan menindak tegas jika masih ada para petugas ataupun Warga Binaan yang masih melakukan pelanggaran terhadap komitmen zero halinar di Rutan Padang.

"Setelah pendeklarasian dan penandatanganan komitmen bersama zero Halinar ini, jika masih ada petugas ataupun Warga Binaan yang masih melakukan pelanggaran, akan kita tindak secara tegas dan laporkan, serta harus kita anggap sebagai penghianat organisasi karena sudah melanggar komitmen kita bersama" ungkap Karutan. (Rel/Mel)

Photo ilustrasi

PADANG - Ratusan insan Pers Sumatera Barat berencana menggelar aksi protes sebagai buntut dari pengusiran wartawan saat prosesi pelantikan Wakil Walikota Padang Ekos Albar di auditorium Istana Gubernur Sumbar, Senin, 9 Mei 2023.

Aksi itu rencananya akan digelar Selasa siang ini, 10 Mei 2023, di dua titik lokasi, yaitu Kantor Gubernur Sumbar dan Mapolda Sumbar dengan titik kumpul kantor PWI Sumbar.

"Aksi Lawan Upaya Menghalangi Menghalangi Kerja Jurnalis".

Titik Kumpul : Kantor PWI Sumbar

Lokasi : 

1.Depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.

2.Polda Sumbar, sekira Pukul : 14.00 WIB (berkumpul 13.00 WIB).

Dress code :  Baju Hitam," seruan aksi unjuk rasa tersebut beredar di sejumlah Group WhatsApp pada Selasa pagi, 10 Mei 2023.   An

PADANG - Aksi 

penghalangan kerja jurnalistik kembali terjadi di Sumatera Barat. Hari ini Selasa 9 Mei 2023, belasan jurnalis yang hendak meliput pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, di usir. Pengusiran diduga dilakukan oleh pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, pengusiran mulai dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media  telah berada di dalam ruang pelantikan, dan acara akan dimulai. 

“Pada media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, disilakan keluar dari ruangan. Karena dalam garis pembatas ini sudah ada petugas yang ditugaskan untuk mengambil gambar. Tolong segera keluar,” ujar seorang petugas perempuan serta seorang anggota Satpol PP Sumbar, dengan keras. 

Selain itu, seorang petugas berpakaian kemeja putih yang diduga juga pegawai Pemrov Sumbar, juga menyebut agar para jurnalis tidak perlu masuk, karena akan diberikan press release. 

Meski telah diprotes oleh beberapa jurnalis karena akan menganggu tugas jurnalistik mereka, namun protes tidak diindahkan. Petugas termasuk anggota Satpol PP bahkan terus memperingati jurnalis, sehingga para peliput termasuk sejumlah jurnalis perempuan, terpaksa meninggalkan ruangan.  

Pengusiran saat peliputan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar ini, merupakan hal baru dalam pelaksanaan pelantikan kepala daerah. Sebelumnya, prosesi ini tetap bisa diliput media. 

Hendri Kampai, Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) mengatakan peristiwa pengusiran Jurnalis di area publik dalam menjalankan profesi wartawan dan keterbukaan informasi publik adalah pelanggaran berat, ungkapnya melalui pesan whatshApp, Rabu (10/05/2023).

"Pengusiran Jurnalis dalam melakukankan profesinya adalah pelanggaran berat, setidaknya ada 3 Undang-undang yang dilanggar, yaitu UU No.40 tahun 1999 tentang PERS, UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, dan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," tegas Hendri.

Oknum ini bisa dilaporkan ke 4 Instansi sekaligus, ke kepolisian, ke Ombudsman, ke Dewan Pers, dan ke Komisi Informasi.

(Buya)

PADANG - 10 MEI 2023 - Setelah dua tahun kosong, posisi Wakil Wali Kota Padang kini resmi ditempati oleh H. Ekos Albar, SE.MM untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2019-2024.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi atas nama Presiden RI di Auditorium Gubernuran, Selasa (9/5/2023) siang.

Namun, dibalik berjalan lancar dan khidmatnya pelantikan yang dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy serta sejumlah pejabat pemerintah di tingkat Pusat, baik dari dalam dan luar Sumatera Barat. Ada aksi pelarangan masuk bagi wartawan yang akan meliput oleh protokoler Gubernuran Sumbar. Dan, hal ini tengah jadi perbincangan ditengah masyarakat Sumbar khususnya Kota Padang.

Menurut Herman, secara tidak langsung oknum tersebut sudah menodai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pelarangan peliputan tersebut sudah menyalahi aturan. Untuk itu, Mahyeldi selaku Gubernur harus menindak oknum yang telah membuat aturan tersebut. Sebab, aturan pelarangan tersebut tidak benar, tegasnya.

Disisilain. Pernyataan sikap juga muncul dari organisasi Jurnalis yang ada di Sumbar, seperti : AJI Padang - PFI Padang - IJTI Sumbar - PWI Sumbar) menyebut hal yang sama. Dan tidak terima perlakuan segelintir oknum yang ada di Pemprov Sumbar tersebut.

Ini sikapnya: 

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar saat pelantikan Wakil Walikota Padang itu, merupakan bentuk penghalangan terhadap tugas jurnalistik. Karena para jurnalis tidak bisa meliput dan kehilangan berita. Sementara berita pelantikan itu juga penting untuk masyarakat.

2. Penghalangan yang dilakukan pegawai Pemrov Sumbar telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi: Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Pemrov Sumbar telah mengabaikan kerja-kerja jurnalistik dan seakan tidak mengakui keberadaan pers, sebagai penyampai informasi kepada publik. 

4. Jika alasan ruangan penuh, seharusnya telah disiapkan mekanisme teknis yang disepakati bersama, sehingga tidak ada jurnalis yang kehilangan berita. 

5. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah seharusnya segera menindaklanjuti persoalan ini, karena persinggungan dengan jurnalis sudah berulangkali terjadi.

6. Pihak Pemrov Sumbar harus segera menindak jajarannya yang telah mengusir jurnalis. Jika tidak,  Pers Sumatera Barat akan menuntut melalui jalur hukum. 

7. Mengimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik. 

Padang, 9 Mei 2023

Ttd

Ketua PFI Padang Arif Pribadi. 

Ketua AJI Padang  Aidil Ichlas. 

Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi.

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

(An)