Baca Juga
Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023, di ZHM Premiere Hotel, Kamis (21/12.
PADANG - Rasa haru menyelimuti hati Erasukma Munaf, ST, MM Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat meraih penghargaan dengan predikat 'Informatif' untuk pertama kalinya sekaligus peringkat 3 kategori OPD Provinsi di Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, pada Kamis (21/12) di ZHM Premiere Hotel.
Rasa syukur atas penghargaan yang diterima sang Kadis terpancar dari raut wajahnya. "Ini sebuah penilaian bahwa, Komisi Informasi memandang BMCKTR Sumbar telah komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi,"jelas Era.
Dikesempatan itu, Era mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik membangun keterbukaan informasi di Sumbar. "Oleh karena itu, KI Sumbar patut diapresiasi," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebut, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 Badan Publik (BP) yang dimulai sejak Agustus hingga Oktober, ada 426 badan publik yang monev. Dari jumlah badan publik yang mengisi kuisioner hanya sebanyak 396 badan publik
"Kemudian, dari 396 badan publik yang mengembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif," ungkap Nofal Wiska di malam anugerah KIP 2023.
Lanjut Nofal, dari data tersebut memang masih banyak PR dari KI Sumbar, karena KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.
"Untuk itu kami tidak bosan bosan mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik supaya meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya bukan untuk KI Sumbar tetapi adalah untuk semuanya badan publik itu sendiri," jelas Nofal lagi.
Nofal juga menekankan, monev KI Sumbar, bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing.
"Kami menyadari bahwa, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang kecewa dan ada yang marah dengan hasil pelaksanaan monev ini. Dan kami menganggap ini adalah resiko dari sebuah penilaian. Namun KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik," ujar Nofal. (An)