-->

Articles by "Nusantara"

Tampilkan postingan dengan label Nusantara. Tampilkan semua postingan

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Gebu Minang periode 2022-2027 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022). Oesman Sapta Odang (OSO) Datuak Bandaro Sutan Nan Kayo terpilih kembali secara aklamasi untuk kedua kalinya, sebagai Ketua Umum Gebu Minang Periode 2022-2027, pada Musyawarah Nasional VII pada Mei 2022 lalu.


Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Gebu Minang Dikukuhkan Langsung oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. 

Dalam sambutannya, OSO mengungkapkan, banyak masyarakat rantau asal Sumatera Barat (Sumbar) khususnya, merasakan kehadiran Gebu Minang selama kepemimpinannya.


"Daerah sangat merasakan pentingnya Gebu Minang untuk dikembangkan. Dari pendiri pendahulu (Gebu Minang), dari tahun 89 sampai sekarang berkembang pesat. Di periode kedua ini, Gebu Minang akan bekerja ekstra keras untuk menggali informasi, agar dapat mengembangkan potensi di daerah," tegas OSO.


Tito Karnavian dalam pidatonya juga menyampaikan rasa kagum dengan daya juang orang Minangkabau, jago berdagang, rumah makan padang tersebar diseluruh Indonesia bahkan ke mancanegara. 


Tito juga mengajak kepada Gebu Minang untuk membangun jaringan diaspora di luar negeri yang berkualitas, seperti yang dilakukan India dan China.


"Seperti misalnya kalau kita ke Silicon Valley, disana isinya orang India, Israel, dan China. Saya juga ingin, Gebu Minang Jangan sampai terjebak pada primordialisme yang bersifat eksklusif," harap Tito.


Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Ketua DPD RI Dr.Nono Sampono, Imam Besar Mesjid Istiqlal KH. Nazaruddin Umar dan Tokoh masyarakat Minangkabau di Jakarta diantaranya Prof. Emil Salim, Gamawan Fauzi, Ahmad Riza Patria.


Gubernur Sumatera Barat dalam wawancaranya mengucapkan selamat kepada pengurus DPP Gebu Minang terpilih, semoga dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, Gebu Minang semakin jaya dan makin mempererat persaudaraan kita sebagai sesama orang Minang sekaligus dapat meningkatkan peran sertanya dalam membangun Sumatera Barat.


Menurut gubernur, Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau adalah suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minangkabau yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan.


"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kami mengucapkan selamat kepada Ketua dan pengurus Gebu Minang yang dilantik. Tak dapat dipungkiri Gebu Minang telah memberikan kontribusi dalam peningkatan pembangunan dan perkembangan ekonomi Sumatera Barat. Diharapkan pada kepengurusan DPP Gebu Minang Periode 2022 – 2027 sekarang dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membangun Sumatera Barat," ujar gubernur Mahyeldi.


Sebagai informasi, pada awalnya Gebu Minang adalah akronim dari Gerakan Seribu Rupiah Minang yang bertujuan mengumpulkan seribu rupiah dari setiap warga Minang yang ada di perantauan untuk pembangunan di kampung halaman. Belakangan akronim tersebut berubah menjadi Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Organisasi yang telah berdiri sejak tanggal 24 Desember 1989 terus berkembang dalam membina potensi masyarakat Minangkabau.   **


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Ketua Dewan Pers Prof Azymardi Azra telah berpulang pada Minggu (18/9/2022). Cendekiawan muslim tersebut sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit, Malaysia.


"Innalillahi wa innalillahi rojiun. Telah meninggal dunia Ketua Dewan Pers dan Guru Besar UIN Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra di Rumah Sakit Kedah, Selangor Malaysia hari Minggu 18 September 2022 pukul 12.30 waktu setempat," kata Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Perihal pemakaman, rumah Duka dan Informasi lebih lanjut akan disampaikan kemudian. "Semoga almarhum mendapat tempat yg mulia di sisi Allah dan keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan, amin," tulis Agung. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau sejenis Pertalite oleh masyarakat. Pasalnya, BBM jenis Pertalite stoknya mulai menipis. Bahkan diprediksi jika tidak ada pembatasan kuotanya bisa habis pada pertengahan bulan depan atau Oktober 2022.


PT Pertamina Patra Niaga anak usaha PT Pertamina (Persero) mulai melakukan pembatasan. Atas kebijakan baru Pertamina, kendaraan dilarang isi Pertalite melebihi 120 liter dalam per hari.

Sejatinya, pembatasan ini dilakukan sebagai upaya ujicoba pengendalian sistem dan infrastruktur sambil menanti kebijakan pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan jenis dan kriteria kendaraan.


Kuota Pertalite sampai pada awal September 2022 tersisa 3,5 juta kilo liter (kl) dari kuota yang ditetapkan mencapai mencapai 23,05 juta kl.


Rencana pemerintah melakukan pembatasan Pertalite dengan kriteria tertentu kendaraan memang belum berjalan, karena alasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomo 191/2014 masih dalam pembahasan.


Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebutkan bahwa pembatasan beli BBM Pertalite sesuai dengan kriteria belum dijalankan, karena pihaknya masih menunggu aturan dari pemerintah terbit terlebih dahulu.


Hanya memang saat ini, Pertamina melakukan langkah pembatasan dengan cara lainnya. "Sementara masih pakai pembatasan 120 liter (per hari) untuk default dalam sistem," terang Irto, (17/9/2022).


Jika dilihat dari jumlahnya, untuk mengisi BBM Pertalite dengan jumlah 120 liter, merupakan jumlah yang banyak. Biasanya, yang mengisi BBM tersebut adalah untuk bus-bus travel jarak jauh.


Irto beralasan, kenapa ditetapkan pembatasan isi Pertalite 120 liter lantaran, hanya untuk sementara sebagai default angka di sistem.


"Di mana kita sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur. Sementara itu kami juga masih menunggu ketentuan kriteria kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi yang nanti akan tertuang dalam revisi Perpres 191/2014," tandas dia.


Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman belum bisa memastikan apakah pelaksanaan pembatasan isi Pertalite sesuai dengan kriteria jenis kendaraan bisa berjalan tahun ini atau tidak.


Ia hanya bilang, rencana pembatasan itu masih harus menunggu terbitnya revisi Perpres 191/2014. "Masih banyak pertimbangan dari berbagai sisi. Saya berharap segera terbit," kata Saleh, tanpa mau menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan tersebut.


Sumber : cnbcindonesia




Direstuinya pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan senilai Rp125,2 triliun menjadikan kementerian ini memiliki anggaran kedua terbesar pada tahun 2023. Adapun di posisi pertama diduduki oleh Kementerian Pertahanan yang anggaran tahun depan mencapai Rp131 triliun.


JAKARTA – MEDIAPORTALANDA - Jelang berakhirnya kekuasaan Presiden Joko Widodo pada 2024 mendatang, agar tidak ada yang mangkrak sejumlah proyek infrastruktur terus dikebut. Salah satu yang dilakukan dengan menetapkan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp125,2 triliun telah disetujui Komisi V DPR RI. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR pada Kamis (8/9/2022).

Direstuinya pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan senilai Rp125,2 triliun ini menjadikan kementerian ini memiliki anggaran kedua terbesar di tahun 2023. Posisi pertama, Kementerian Pertahanan mendapat anggaran terbesar dalam RAPBN 2023, yakni mencapai Rp131,9 triliun pada 2023, lebih rendah 1,12 persen dibandingkan dari outlook 2022.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023, terdapat dua hal yang menjadi fokus instansinya yakni penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR). 


“Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat terselesaikan seluruhnya di tahun 2024,” ujarnya. **


Sumber : bisnisindonesia




JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat pers Indonesia. Fungsi Dewan Pers sebagai fasilitator bagi organisasi-organisasi pers sudah ditegaskan oleh putusan MK dan perlu ditanggapi positif organisasi-organisasi pers di Indonesia.


Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia– DPP KOWAPPI Hans Kawengian melalui siaran pers pada Jumat (16/9/2022) di Jakarta. “Kami menghormati putusan MK dan tunduk pada keputusan tersebut. Untuk itu kami akan segera membuat laporan perkembangan organisasi KOWAPPI kepada Dewan Pers,” ujar Hans, salah satu wartawan pelaku sejarah pemberian penguatan peran Dewan Pers pada tahun 2006 lalu bersama dengan puluhan organisasi pers. 

Dengan adanya putusan MK tersebut, Hans Kawengian berharap Dewan Pers akan menjalankan fungsinya sesuai ketentuan UU Pers yang berlaku. Dalam pertimbangan hukum MK yang tercantum dalam putusan, Majelis Hakim menyebutkan, maksud dari ‘memfasilitasi’ adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Fungsi “memfasilitasi” tersebut menurut Mahkamah telah sejalan dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.


Hans juga menerangkan tentang Istilah konstituen yang tercantum dalam dokumen Penguatan Peran Dewan Pers oleh organisasi-organisasi pers pada tahun 2006, yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Pers disebutkan : “Konstituen Dewan Pers mencakup wilayah kerja Dewan Pers, yaitu Media Pers, baik cetak maupun elektronik, yang memuat atau menyiarkan karya jurnalistik.”


Selaku pelaku sejarah pers, Hans menuturkan, dirinya terpaksa ikut mengajukan uji materiil di MK karena merasa organisasinya sempat diperlakukan tidak wajar oleh oknum-oknum (mantan) pengurus Dewan Pers di masa lalu. “Kami ini mengalami kondisi yang kata pepatah, ‘habis manis sepah dibuang,” tutur Hans sedih. Dia menerangkan, kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers membuat Penguatan Peran Dewan Pers dan menetapkan Standar Organisasi Wartawan, ketika itu di tahun 2006, bertujuan agar seluruh organisasi pers harus berusaha mencapai idealisme standar organisasi yang disepakati tersebut. 


“Namun sangat disayangkan, pada saat itu para mantan anggota Dewan Pers justeru menggunakan kesepakatan bersama itu untuk menendang sebagian besar organisasi-organisasi pers dari keterdaftaran di Dewan Pers dengan dalih peraturan dan keputusan tentang konstituen Dewan Pers, dan kemudian hanya menyisahkan 7 organisasi pers,” ungkap Hans. 


Penerapan peraturan tentang konstituen Dewan Pers itu, menurut Hans, bukan merupakan ketetapan bersama 34 organisasi pers ketika itu. Sehingga Dia menyesalkan, Standar Organsasi Wartawan yang dijadikan Peraturan Dewan Pers telah dijadikan alat untuk menghilangkan kewenangan 27 organisasi pers untuk mengajukan calon anggota Dewan Pers dan hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. 


“Saat ini sudah ada puluhan organisasi pers berbadan hukum yang berdiri di berbagai provinsi se Indonesia. Ini harusnya ikut difasilitasi oleh Dewan Pers,” imbuhnya. 


Setelah KOWAPPI membuat laporan keberadaan organisasi ke Dewan Pers, lanjut Hans, pihaknya berharap Dewan Pers melakukan pendampingan agar KOWAPPI bisa mencapai Standar Organisasi Wartawan yang sudah diputuskan bersama. 


“Kami waktu menyusun dan menetapkan Standar Organisasi Wartawan, sangat menyadari keberadaan organisasi pers ketika itu belum berada pada standar ideal tersebut. Sehingga ketika standar tersebut diputuskan bersama, maka ada target ideal yang harus dicapai oleh seluruh organisasi pers,” urainya lagi. “Bukan setelah itu ditetapkan, organisasi-organisasi pers yang belum berstandar ideal tersebut dibuang dan dilupakan sebagai pelaku sejarah,” ungkapnya. 


Namun demikian, Hans Kawengian meyakini, pengurus atau Anggota Dewan Pers yang ada sekarang bisa berbesar hati melaksanakan keputusan MK untuk tidak lagi menerapkan peraturan di bidang pers yang tidak ditentukan atau disusun oleh puluhan organisasi-organisasi pers yang merupakan bagian dari sejarah. 


Presiden RI, kata Hans, sudah mengutarakan hal itu saat memberikan keterangan tertulis di MK. 


“Selain dari segi dasar hukum atribusi dan nomenklatur Dewan Pers yang diberikan UU Pers, untuk menentukan penetapan oleh Presiden terhadap Anggota Dewan Pers yang sah dapat dilihat juga dari aspek historis, kontinuitas, dan, konsitensi yang menjadi kebiasan,” kata Hans mengutip keterangan Presiden RI selaku pemerintah pada sidang di MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021. 


DPR RI juga menurut Hans, tidak kalah lengkap mengungkap sejarah terbentuknya Dewan Pers pada tahun 2000. 


Dalam keterangannya, DPR RI menerangkan, sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 (terjadi kesalahan penulisan tahun oleh MK, seharusnya tahun 2000) terdapat 40 organisasi yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pers pertama, terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan Pers terjaring 121 nama calon anggota Dewan Pers. 


“Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers),” urai Hans, mengutip keterangan pihak DPR RI yang tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dalam mengambil keputusan. 


Akibat peraturan sepihak yang dibuat oknum-oknum pengurus Dewan Pers  di masa lalu tentang konstituen sehingga puluhan organisasi kehilangan hak sebagaimana diatur UU Pers. “Semoga Dewan Pers yang ada sekarang menjadi pengayom dan pembina masyarakat pers, termasuk kepada KOWAPPI,” pungkasnya. ***

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - 17 SEPTEMBER 2022 - Upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta bertempat di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.


Hadir di upacara ratusan pegawai Dinas Perhubungan DKI Jakarta, juga tidak ketinggalan puluhan sepeda hingga "moge" motor gede terpajang diarea tersebut.

Delapan petugas bersepeda terlihat berpakaian resmi lengkap dengan helm keselamatan bersepeda. Belakangnya berbaris puluhan moge bertulisan "Dishub", berdampingan dengan pengemudinya yang berseragam lengkap.


Dalam sambutannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiai pencapaian sektor transportasi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional.


"Berdasarkan data BPS, sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21,27 persen di kuartal 2 tahun 2022 dan memberi sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44 persen. Pencapaian ini harus kita syukuri di tengah tantangan (pandemi Covid-19), sektor transportasi masih memberi kontribusi yang berarti bagi Indonesia," kata Riza.


Selain itu, Riza juga juga mengapresiasi seluruh insan transportasi, bahkan yang gugur dalam menjalankan tugas.


"Saya berterima kasih kepada seluruh insan transportasi yang bertugas di kota, di desa, di perbatasan, dan di pulau-pulau terpencil, yang telah mengabdi demi menjaga konektivitas di seluruh negeri," ungkap Riza.


"Mari kita juga kenang jasa para pendahulu yang telah gugur dalam memajukan transportasi Indonesia, kita kenang mereka sebagai pahlawan," imbuh dia.


Upacara ditutup dengan penampilan marching band dari ratusan taruna dan taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia. **


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Upaya meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kualitas guru seperti disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam video “Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas”, patut diapresiasi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, melalui pernyataan pers yang dikirimkan ke berbagai media, Kamis, 15 September 2022.


Meski demikian, lanjut prof. Unifah, ada beberapa catatan mengenai paparan tersebut, antara lain: pertama, Penghapusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang kemudian digabung dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu merupakan sesuatu yang memprihatinkan karena tidak ada lagi penghargaan kepada guru yang jumlahnya 3,1 juta orang sebagai sebuah profesi.


"Padahal profesi lainnya diakui dalam sebuah Undang-Undang (UU) seperti UU 18/2003 tentang Advokat, UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 38/2014 tentang Keperawatan, UU 11/2014 tentang Keinsinyuran serta berbagai profesi lainnya. Penghapusan guru sebagai sebuah profesi, menihilkan pengabdian serta kerja keras guru yang selama ini dengan tulus ikhlas bertugas diseluruh pelosok negeri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagi kami UU Guru dan Dosen adalah Lex Specialis Derogat Legi Generali bagi profesi guru," tegas Prof. Unifah.


kedua, seiring dengan penghapusan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tunjangan profesi guru juga bakal dihapuskan. Penghapusan tunjangan profesi guru adalah kebijakan yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Tunjangan profesi bukan sekedar persoalan uang, tetapi sebuah penghargaan dan penghormatan negara terhadap profesi guru.


"Guru merasa bangga karena profesinya diakui dan dihormati negara. Menyangkut tunjangan profesi, memang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas Pasal 145 Ayat (1) dinyatakan, 'Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan', namun dalam pandangan kami, frasa 'sebelum undang-undang ini diundangkan', artinya tunjangan profesi guru akan hilang, jika RUU Sisdiknas ini diundangkan," imbuh Prof. Unifah meragukan niat dari kebijakan yang akan diberlakukan itu.


Jika Kemendikbudristek bersungguh-sungguh akan tetap memberikan tunjangan profesi guru (TPG), demikian Unifa, maka frasa 'sebelum undang-undang ini diundangkan' harus dihapus. "Penghapusan ini sekaligus agar substansi RUU Sisdiknas tidak bias dan multi tafsir serta ada jaminan guru tetap menerima tunjangan profesi. Lebih dari itu, Kemendikbudristek perlu menjelaskan secara secara jujur dan terbuka, mengapa muncul pemikiran untuk menghapus tunjangan profesi guru," jelasnya.


Ketiga, Kemendikbudristek secara lisan menyatakan, pemberian tunjangan untuk guru Aparatur Sipil Negara akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa tunjangan fungsional. Meski demikian, ketentuan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas. Hanya disampaikan secara lisan.


Selain itu mesti disadari, tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang melekat dalam jabatan/kepangkatan seseorang. Adapun tunjangan profesi guru landasan hukumnya sangat kuat yakni Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berbunyi, 'Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik…'. Kemudian pada Pasal 16 Ayat (2) ditegaskan, tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama.” Karena tidak dinyatakan secara tertulis, menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru apakah Kemendikbudristek bersungguh-sungguh akan memberikan tunjangan 'fungsional' untuk guru?


Jika besaran tunjangan profesi diikat oleh undang-undang sebesar satu kali gaji, bagaimana dengan tunjangan fungsional? Selama ini tidak pernah ada penjelasan dari Kemendikbudristek, apalagi dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. Kekhawatiran ini bisa dipahami, karena ketentuan yang sudah tertulis secara tegas dalam undang-undang pun tidak dilaksanakan.


Misalnya, dalam Pasal 82 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan, guru yang belum mendapat sertifikat pendidik wajib memiliki sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak Undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya, persoalan sertifikat pendidik mestinya sudah selesai pada tahun 2015. Kenyataannya, Kemendikbudristek mengakui sampai 2022 masih ada 1,6 juta guru yang belum mendapat sertifikat pendidik.


"Jadi, siapa yang lalai dalam menjalankan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen? Begitupun janji untuk mengangkat satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kenyataannya jauh dari pernyataan yang dulu disampaikan dengan sangat manis?" tanya Prof. Unifah.


Keempat, lebih memprihantinkan lagi guru-guru sekolah swasta. Pengaturannya akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tidak ada lagi kekhususan untuk dunia pendidikan dan profesi guru, melainkan disamakan penghasilannya dengan buruh. Selain itu Kemendikbudristek mengesampingkan atau tutup mata terhadap kondisi sekolah swasta di Tanah Air.


"Tidak semua sekolah swasta kondisinya baik secara ekonomi. Banyak sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan, namun dilandasi semangat pengabdian yang tulus para pengurusnya, mereka tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Kemdikbudristek memang menjanjikan akan memberikan tambahan Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah swasta tersebut. Namun bagi kami BOS itu adalah anggaran dari peserta didik untuk peserta didik, penggunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah, bukan diperuntukan bagi gaji guru," urai Prof. Unifah dalam press release yang ditandatangani bersama Sekretaris Jenderal PGRI, Drs. H.M. Ali. H. Arahim, M. Pd.


Berdasarkan paparan di atas, kata Prof. Unifa, pihaknya meminta agar tunjangan profesi guru tetap diberikan kepada guru dan dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang Sisdiknas. PGRI sangat setuju dan berkomitmen untuk mendukung Kemendikbudristek dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Karena itu Pedidikan Profesi Guru (PPG) tidak dilakukan dengan metode yang rumit, namun melihat kompetensi dan profesionalisme guru di kelas.


Sertifikasi harus merupakan bagian integral dari pengembangan profesi guru. Guru harus terus-menerus mendapat pelatihan terstruktur yang diselenggararakan oleh lembaga khusus dan professional. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan guru, sudah selayaknya tunjangan profesi guru tidak dihapuskan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru, sistem pembinaan profesi yang harus diperbaiki.


"Melalui kedua langkah tersebut, kita mengharapkan akan tercipta guru-guru yang sejahtera dan berkualitas sehingga akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Patut diingat oleh pemerintah bahwa PGRI akan terus berjuang demi kemaslahatan guru sebab kami memiliki berbagai argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis, filosofis, akademis, dan empiris mengenai urgensi TPG bagi keberlangsungan profesi guru. Jujur dan terbukalah Mendikbudristek kepada kami para guru!" tegas Prof. Unifah menutup pernyataan pers-nya.


_Sumber: Press Release PB PGRI_

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan hadir pada acara pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang (Gebu Minang) periode 2022-2027 yang akan digelar Minggu 18 September 2022 mendatang bertempat Hotel Mulia, Jakarta.


Kepastian tersebut diungkapkan oleh Mendagri Dr. Jenderal (Purn) Tito Karnavian pada Ketua Panitia Pelaksana Irjen Pol (Purn) Syafrizal Ahiar, SH.MM dan Panitia Pelaksana Dr. H. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati diruang kerja Mendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (13/9/2022) pagi.

“Insya Allah Pak Fauzi, saya akan hadir dalam Pengukuhan DPP Gebu Minang. Organisasi budaya dan sekaligus juga berdimensi ekonomi ini sangat baik untuk dimajukan bersama-sama, saya apresiasi. Salam hormat saya untuk Ketua umum Gebu Minang Pak Oesman Sapta ya,” terang Mendagri Tito Karnavian lagi.


Pertemuan Mendagri Tito Karnavian dengan Irjen (Purn) Syafrizal Ahiar dan Dr Fauzi Bahar ini didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Pelaksana Dirjen OTODA Tossi, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan, dan PLH Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App.


Pengurus DPP Gebu Minang periode 2022-2027 yang akan dikukuhkan ini dipimpin oleh Ketua Umum Dr. Oesman Sapta Odang, Sekretaris Umum Dr. Alirman Sori, SH.MH dan Bendahara H. Fahmi, beserta pengurus lengkap lainnya. Kepengurusan ini adalah hasil Mubes Gebu Minang bulan Juli 2022 lalu di Hotel Truntum, Padang.


Menurut Mendagri Tito Karnavian, orang Minangkabau itu ada dimana-mana, terkenal karena budaya merantau. Mereka gigih di tanah rantau, eksis secara ekonomi dan budaya. Bahkan ketika di Amerika Serikat pun, Mendagri Tito mengaku dengan mudah bisa bertemu Orang Minang.


Kata Mendagri Tito Karnavian, salah satu identitas Orang Minang yang paling mencolok adalah rumah makannya. “Saya suka makanan Minang. Ada tiga hal yang membuat saya tertarik dengan kuliner Minang, yaitu safety (halalnya), kemudian harganya yang relatif terjangkau masyarakat dan penyajiannya cepat,” ungkap Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, yang juga mantan Kapolri ini.


Kedekatan Mendagri Tito Karnavian dengan Ranah Minang dibuktikan dengan anugerah gelar kehormatan adat yaitu Sutan Rajo Pagar Alam yang disandangnya. Gelar itu diserahkan oleh LKAAM Sumbar pada April 2017 lalu, semasa Kapolda Irjen Pol (Purn) Fakhrizal.


Suasana pertemuan dengan Mendagri berlangsung hangat dan penuh cerita tentang Minangkabau. Ini karena Ketua Panitia Irjen Pol (Purn) Syafrizal Ahiar juga mantan petinggi Polri dan terakhir Wagub PTIK dan dengan Ketua LKAAM Sumbar Dr. Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati adalah satu angkatan dengan Mendagri Tito Karnavian dalam Lemhanas PPSA XVII Tahun 2011.


“Kami dengan Pak Mendagri Tito Karnavian satu angkatan Lemhanas. Beliau Pak Tito adalah Ketua Umum angkatan Lemhanas PPSA XVII, saya Ketua Harian angkatan. Jadi kami selalu komunikasi,” kata Dr Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati, mantan Wali Kota Padang dua periode 2004-2014. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Jurnalis Dimas Supriyanto, Anggota PWI Jaya, Pemimpin Redaksi portal Seide.id, kembali mengirimkan surat kepada  Prof. Dr. AZYUMARDI AZRA, selaku Ketua Dewan Pers mempertanyakan tindak lanjut penanganan kasus siaran pers mengutip sumber resmi dari polisi.


Selaku jurnalis, Dimas berharap Prof.Dr. Azyumardi Azra sebagai cendekiawan muslim, akademisi, rektor UIN,  ikut menjaga kemerdekaan pers dan insan pers di Indonesia, dan menerima berbagai aspirasi dari insan pers demi peningkatan integritas pers nasional.

Diungkapkan, Dimas sebelumnya mengajukan surat pengaduan kepada Dewan Pers pada 5 Agustus 2022 terkait permintaan Dewan pers agar para wartawan mengutip sumber resmi. Pernyataan itu disampaikan Yadi Hendriana, selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers, pada 15 Juli 2022, tak lama setelah pertemuan dengan pengacara keluarga Ferdy Sambo .


Namun Dimas kecewa, karena pada 11 Agustus 2022  menerima surat jawaban dari Dewan Pers nomor 832/DP/KVIII/2022 yang ditandatangi M. Agung Dharmajaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pers.  “Surat saya tujukan kepada Bapak Azyumardi Azra sebagai Ketua Dewan Pers, mengapa bukan Bapak Azyumardi Azra yang membalas surat saya? Apakah surat saya itu sudah sampai dan dibaca Bapak Azyumardi Azra? Saya minta jawaban langsung dari Bapak Azyumardi Azra, Ketua Dewan Pers, “ tanya Dimas.


Jika alasan bahwa surat itu dijawab atas dasar prinsip kerja kolektif kolegial yang diterapkan Dewan Pers, Dimas Supriyanto minta aturan tertulis yang dimiliki Dewan  Pers tentang hal itu.


"Saya minta penjelasan bagaimana hal itu diterapkan dalam menjawab surat saya tersebut. Apakah dibahas dalam suatu rapat atau bagaimana?”


Dimas juga mempertanyakan, pelaksanaan jumpa pers dengan wartawan yang sebelumnya sudah menunggu. ”Saya minta penjelasan wartawan menunggu tersebut datang atas undangan, pemberitahuan atau info dari siapa?


Dimas minta penjelasan, Sdr. Yadi Hendriana yang tanpa sengaja keliru mengucapkan “sumber resmi” sementara yang dimaksudkan adalah “sumber kredibel”. Pernyataan slip of the tongue ini terjadi ketika jumpa pers. ”Saya minta penjelasan definisi dan katagori slip of the tongue menurut Dewan Pers.


Surat balasan itu juga menyebut, Dewan Pers telah melakukan klarifikasi kepada dua media yang memuat berita tersebut dan mereka telah melakukan revisi.  “Saya minta penjelasan apa yang dimaksud klarifikasi tersebut dan mengapa dua media melakukan revisi? “ tanyanya.


Pihak Dewan Pers dalam jawaban kepada Dimas 11 Agustus 2022 menyatakan, “Oleh sebab itu kasus ini dianggap selesai”  dan minta penjelasan bagaimana proses yang dilakukan Dewan Pers hingga sampai pada kesimpulan kasus dianggap selesai itu.


Dalam penutupan surat jawabannya, Dewan Pers menyatakan, agar saudara sebagai jurnalis yang sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menerapkan prinsip cek dan ricek dan kode etik jurnalistik dalam penulisan, baik berita maupun surat.” Sehingga menggugat penjelasan lebih lanjut, “atas dasar apa dasar Dewan Pers menyatakan kode etik jurnalistik harus diterapkan dalam penulisan surat?”.


“Saya minta penjelasan tentang kompetensi penanda tangan surat balasan Dewan Pers kepada saya tersebut, yakni M. Agung Dharmajaya, apakah yang bersangkutan pernah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers, apakah telah dinyatakan lulus, pada tingkat apa? “ kata Dimas Supriyanto yang sejak 2013 sudah menjalani uji Kompetensi di Dewan Pers.


Dimas Supriyanto tetap kukuh pendiriannya, meminta Ketua Dewan Pers melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers yang dilakukan anggota Dewan Pers, yaitu Sdr Yadi Hendriana.


“Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran berat yang harus dikenakan sanksi tegas. Kepala Kepolisian RI belum lama ini telah melakukan hal itu, yakni menahan puluhan anggotanya yang melanggar etik dan memecat perwira tingginya” katanya.


Untuk isu dugaan pemberian amplop dan transfer uang kepada wartawan dalam acara tersebut, Dimas usulkan Ketua Dewan Pers segera membentuk tim independen yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pers dengan anggota orang-orang yang kredibel yang seluruhnya dari luar Dewan Pers dan tak ada keterkaitan dengan anggota atau organisasi atau perusahaan asal anggota Dewan Pers.


Lebih jauh, melalui berbagai penelusuran Dimas mendapatkan informasi sebagai berikut :


Acara jumpa pers 15 Juli 2022 di Gedung Dewan Pers,  sempat dijeda oleh pertemuan tertutup pihak pengacara keluarga Ferdy Sambo dengan anggota Dewan Pers, di mana para wartawan yang telah hadir diminta keluar dari ruangan pertemuan.


Beberapa saat setelah itu, para wartawan diminta masuk masuk kembali dan kedua belah pihak menyampaikan pernyataan pers bersama. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Pihak pengacara keluarga Sambo bisa langsung menyatakan aspirasi keresahannya atas segala pemberitaan media terkait kasus klien mereka dan pihak Dewan Pers berdiri sebagai lembaga independen yang menjaga kemerdekaan pers. Hasil jumpa pers yang sepenuhnya mengakomodasi permintaan pihak pengacara keluarga Ferdy Sambo – menerima arahan dan narasi pengacara – menunjukkan Anggota Dewan Pers terkooptasi pihak yang sedang berurusan dengan hukum.


Diketahui kemudian, kurang lebih pada waktu yang bersamaan, keluarga Ferdy Sambo juga mengirim utusan ke berbagai pihak, Komnas HAM, LPSK, DPR RI, baik langsung maupun langsung, sebagaimana terungkap dalam dengar pendapat Menkopolkam Mahfud MD, Senin (22/8/2022) dengar pendapat dengan Kapolri dan Komisi III DPR RI Rabu (24/8/2022) dan penjelasan Ketua IPW (Indonesia Police Watch), Sugeng Teguh Santoso SH.,kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Kamis (25/8/2022). Sehingga ada operasi senyap dan terbuka,  mengamankan berbagai pihak untuk menjaga mengamankan nama baik keluarga Sambo, dan mengikuti narasi yang dibuat pihak Ferdy Sambo.


Pemberian sejumlah uang dalam bentuk langsung dan transfer telah diakui oleh penerima yang minta saya rahasiakan namanya, antara lain, diberikan di kantin dalam lingkungan Gedung Dewan Pers seraya menyebarkan berita melalui smartphone. Jurnalis yang “diamankan” oleh kubu sambo terdiri dari semua level, dengan sebutan “papan atas” (sekelas pemimpin redaksi), “papan tengah” (redaktur dan korlap) dan “papan bawah” (reporter / wartawan peliput).


Informasi ini sejalan dengan pernyataan Mahfud MD bahwa Sambo menghubungi pemimpin redaksi. “Pak Sambo membuat kondisi (skenario) seperti itu menghubungi orang agar percaya. Nah, siapa saja yang dihubungi ada komponen pemimpin redaksi di sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR, itu saya katakan di media,” kata Mahfud MD saat ditemui seusai pertemuan dengan MKD di Jakarta, Kamis (25/08/2022).


Karena itu, Dimas mengurulkan, Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku Ketua Dewan Pers, segera membentuk tim independen mengusut masalah ini, sekaligus kemungkinan terjadinya semacam obstraction of justice, yakni upaya membela dan menutupi kesalahan kolega sesama anggota Dewan Pers.


Dimas bertekad terus menindaklanjuti langkah langkah untuk memastikan bahwa Dewan Pers tetap menjaga marwah dan amanahnya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional sesuai dengan UU Pers 40 tahun 1999, khususnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang tercantum pada Pasal 15 ayat 2: melakukan pengkajian untuk pengembangan  kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan ; mendata perusahaan pers.


DIMAS SUPRIYANTO


­Jurnalis, Anggota PWI Jaya


Lulus Uji Kompetensi Dewan Pers.


email. masdimas62@gmail.com

BENGKULU - MEDIAPORTALANDA - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan se Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur berakhir dengan sukses pada Kamis (8/9/2022). Sehari sebelumnya Bupati Kaur Lismidianto membuka langsung pelaksaan SKW yang diikuti 24 reporter, redaktur, dan pimpinan redaksi dari perwakilan 18 media lokal. 


Menariknya, kegiatan pembukaan SKW ini turut pula dihadiri lengkap Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kaur serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

Bupati Lismidianto dalam sambutannya mengatakan, banyak sekali halangan dalam persiapan pelaksanaan SKW ini tapi pihaknya tetap memberi suport kepada penyelenggara untuk tetap maju. 


"Saya mengapresiasi pelaksanaan pertama SKW se Provinsi Bengkulu dipusatkan di Kabupaten Kaur," ujar Lismidianto. Bupati juga berharap wartawan yang kompeten bisa menjalankan profesinya, minimal melakukan konfirmasi jika melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. 


Pada kesempatan yang sama, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia Hence Mandagi mengaku bangga kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Kaur di acara pembukaan SKW LSP Pers Indonesia. 


"Kehadiran kepala daerah di acara SKW ini menandakan pengakuan Pemda Kaur terhadap eksistensi BNSP dan LSP Pers Indonesi," ujar Mandagi kepada wartawan di sela pelaksanaan SKW. 


Mandagi juga berpesan kepada para peserta SKW untuk terus meningkatkan kepampuan dan pengetahuan tentang praktek jurnalistik agar kompetensinya bisa terus dikembangkan. 


Sementara itu, Ketua DPD Serikat Pers RI Provinsi Bengkulu Aprin Taskan Yanto mengatakan, wartawan yang dinyatakan kompeten pada SKW ini diharapkan dapat  menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya. 


Di tempat terpisah, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kaur yang sudah bersedia hadir dan membuka kegiatan SKW. "Dukungan penuh Pemda Kaur kepada LSP Pers Indonesia dan BNSP untuk melaksanakan sertifikasi wartawan patut dicontohi oleh Pemda lainnya di Indonesia," pungkas Hoky sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (8/9/2022).


Hadir sebagai asesor penguji kompetensi Vincent Suriadinata, wartawan muda jebolan S2 Master Hukum Universitas Indonesia. ***

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Uji Meteriil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2) Huruf f dan Ayat (5) UU, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia – DPP SPRI menyambut baik isi putusan MK tersebut. Karena sesungguhnya putusan MK untuk perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 sudah memenuhi harapan Ketua Umum DPP SPRI selaku salah satu pemohon. 


Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP SPRI Edi Anwar Asfar melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat (2/9/2022) di Jakarta. Sekjen DPP SPRI Edi Anwar Asfar menegaskan, putusan MK terhadap Uji Meteriil UU Pers sudah mengembalikan hak regulator kepada organisasi-organisasi pers untuk menyusun dan menentukan sendiri (swa regulasi) peraturan-peraturan di bidang pers. 

Namun begitu, lanjut Edi, putusan MK tersebut juga menegaskan bahwa peraturan-peraturan pers tersebut harus difasilitasi oleh Dewan Pers agar masing-masing organisasi pers tidak membuat peraturan sendiri. “Kami DPP SPRI sangat menghormati pertimbangan hukum MK dan akan tunduk pada putusan tersebut,” tandas Edi, wartawan senior yang pernah mengalami kriminalisasi pers. 


Edi Anwar mengakui meski MK menolak permohonan, namun bagian pertimbangan putusan MK menegaskan bahwa Dewan Pers tidak boleh menentukan isi peraturan. “Kalau menentukan saja tidak boleh berarti tidak berwenang mengatur atau membuat aturan yang mengikat organisasi-organisasi pers,” tegasnya. 


Edi juga mengatakan, DPP SPRI saat ini sedang membuat legal opinion tentang isi putusan MK terhadap perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman di masyarakat terutama insan pers di seluruh Indonesia. 


Isi putusan MK pada bagian Badan Nasional Sertifikasi Profesi – BNSP menurut Edi, juga tidak dipertimbangkan MK. “Sehingga hal tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sertifikasi,” ujarnya. 


Dalam pertimbangan MK disebutkan : “Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers, atau disusun tidak tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers, sebagaimana didalilkan para pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.“ 


Kewenangan Dewan Pers melakukan sertifikasi wartawan, lanjut Edi, tidak dipertimbangkan Majelis MK. “Untuk itu kami tetap mengacu pada peraturan yang berlaku terkait Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui BNSP dan LSP Pers Indonesia karena itu tidak dipersoalkan oleh MK. Dan kami berharap seluruh pihak menghormati hal tersebut,” imbuhnya.


Edi juga membeberkan, dalam siaran pers yang disebarkan Dewan Pers tentang pertimbangan MK terkait pelaksanaan UKW Dewan Pers sudah diputus pada tingkat PN adalah kurang lengkap. “Karena menurut MK persoalan uji kompetensi adalah persoalan konkret yang sudah diputus melalui putusan PN Jakarta Pusat dan juncto Putusan PT DKI Jakarta,” ungkapnya.


Jadi Edi menambahkan, memang benar Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak menganggap UKW DP merupakan perbuatan melawan hukum. Namun dalam rilis pasca putusan MK, Dewan Pers sengaja menyembunyikan informasi tentang putusan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sesungguhnya telah membatalkan Putusan di tingkat PN, meskipun pokok perkara tidak diterima. 


“Kami juga menghormati keberadaan Dewan Pers hanya satu atau single bar sebagaimana putusan MK. Namun perlu diingat bahwa oleh karena MK menegaskan Dewan Pers tidak boleh menentukan peraturan pers maka Peraturan Dewan Pers tentang Konstituen Dewan Pers menjadi tidak berlaku, termasuk peraturan lainnya yang dibuat sendiri,” terangnya. 


Oleh karena itu keberadaan 34 Organisasi Pers (termasuk SPRI) pembentuk Dewan Pers pasca UU Pers disahkan tahun 1999 harus diakui oleh Dewan Pers agar sejarah Dewan Pers tidak terputus. Keputusan bersama 34 organisasipers (minus 7 organisasi pers) memberi penguatan terhadap Dewan Pers pada tahun 2006 lalu, dan disertai dengan kesepakatan menerbitkan peraturan tentang Standar Organisasi Wartawan dan Standar Perusahaan Pers harusnya dihormati. 


Sehingga, menurut Edi, Peraturan Dewan Pers tentang konstituen yang dibuat sendiri dan bukan oleh kesepakatan bersama 34 organisasi-organisasi pers adalah pelanggaran implementasi norma karena tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers.  


Dewan Pers harus menghormati putusan MK dan mengembalikan hak 27 organisasi pers yang dicabut secara sepihak mengenai hak memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers, dan hak menyusun dan menentukan peraturan pers. “SPRI pun menghormati dan tunduk pada keputusan dan pertimbangan MK mengenai eksistensi Dewan Pers,” pungkasnya. 


Sebagai informasi, Permohonan Uji Materi UU Pers di MK diajukan oleh Ketum DPP SPRI Hence Mandagi dan Ketua Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP SPRI Soegiharto Santoso, bersama Ketum DPP KOWAPPI Hans Kawengian. (*Edi Anwar*)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Komitmen Kapolri untuk berbenah memerangi narkoba dan judi terus berlanjut. Teranyar, eks mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Kombes Edwin Hatorangan Hariandja dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) lantaran tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang.


Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, saat menjabat sebagai Kapolres Bandara Soetta, Kombes Edwin selaku atasan penyidik tidak mengawasi dan mengendalikan terkait penanganan perkara Laporan Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/RESTA BSH tanggal 30 Juni 2021 yang ditangani oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Bandara Soetta, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh anggotanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Kombes Edwin juga diduga menerima uang dari Kasat Reserse Narkoba yang berasal dari barang bukti yang disita dari penanganan kasus sebesar USD 225 ribu dan SGD 376 ribu yang digunakan untuk kepentingan pribadi.


Atas hal tersebut, Kombes Edwin bersama 10 anggotanya menjalani sidang kode etik yang berlangsung pada Selasa, 30 Agustus 2022 di ruang Sidang Divpropam Polri Gedung TNCC lt 1 Mabes Polri.


"Berdasarkan hasil sidang KKEP terduga pelanggar terbukti telah melakukan ketidakprofesionalan dan penyalahgunaan wewenang sehingga komisi memutuskan sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).


Atas putusan tersebut, Kombes Edwin menyatakan banding. Selain Kombes Edwin, komisi sidang KKEP juga memutuskan sebanyak dua anggota yakni mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bandara Soetta, AKP Nasrandi dan Kasubnit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Triono A untuk diberikan sanksi PTDH.


Adapun putusan demosi lima tahun diberikan kepada Kanit Satresnarkoba Polres Bandara Soetta Iptu Pius Sinaga dan demosi dua tahun diberikan kepada 7 personel Bintara yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bandara Soetta.


"Langkah ini sebagai wujud komitmen Kapolri dengan menindak tegas anggota yang bermain-main dengan tindak kejahatan terutama narkoba dan judi," katanya. *

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Melanjutkan rangkaian event Taiwan Excellence Week dengan product experience event dalam bidang olahraga dan gaya hidup sehat yang telah diadakan di Jakarta dan Surabaya sebelumnya pada Juni-Juli 2022 yang lalu, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) menggelar Taiwan Excellence Happy Run 2022 di  Ancol Taman Impian, Jakarta pada 27-28 Agustus 2022.


Lebih dari 2,000 peserta pecinta lari dan gaya hidup sehat meramaikan acara ini. Tidak hanya itu, 30 brand pemenang Taiwan Excellence Award juga hadir dengan kurang lebih 70 produk dipamerkan dan turut memeriahkan acara ini.

Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Mr. Tony Lin mengatakan “Taiwan Excellence Happy Run di Indonesia adalah acara akbar yang diadakan setiap tahun sejak 2014. Acara ini telah menjadi acara populer bagi banyak pelari Indonesia selama bertahun-tahun,” ujarnya.


Di tahun 2022, untuk pertama kalinya Happy Run kembali diselenggarakan sejak merebaknya pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Acara ini diadakan dengan konsep hybrid, yang menggabungkan acara offline dengan virtual run, dimana peserta offline yang hadir di Ancol 2.000 peserta dan yang secara Online juga 2.000 peserta dari seluruh Indonesia. 


Mr. Tony Lin menambahkan “Pendaftaran untuk lari 5 K, 10 K dan Fun Bike, dibuka secara online pada tanggal 1 Agustus 2022 siang, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, kuota pendaftaran Online Happy Run pun habis dalam sekejap, peserta segala penjuru provinsi di Indonesia, meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, hingga Sulawesi dan Papua pun ikut berpartsipasi. Hal ini membuktikan antusiasme dan kecintaan para pelari Indonesia untuk mengikuti acara ini.” Kata Mr. Tony.


Acara ini juga turut mengundang Mr. Jack Hsiao selaku Deputy Representative dari Taipei Economic and Trade Office (TETO) Indonesia, perwakilan beberapa negara di Indonesia dan perwakilan brand Taiwan Excellence. 


Taiwan Excellence Happy Run mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati Taste of Taiwan melalui product demo, kuliner asal Taiwan, rute tematik kota dan pasar malam Taiwan, serta aneka ragam aktifitas interaktif lainnya. 


Melanie Putria Dewita Sari pelari marathon nasional dan juga mantan Putri Indonesia menyatakan, “saya bangga bisa ikut bagian dari kegiatan yang digelar para produsen dari negara Taiwan, ini pertama kali saya mengikuti acara marathon yang dilakukan oleh perwakilan negara Taiwan, sekaligus menunjukkan branding produk-produknya yang keren-keren, biasanya saya ikut lomba digelar oleh perusahaan. Disini banyak produk-produk yang diikutkan, ada permainan, dan ada spot foto yang lucu-lucu dan saya sangat senang mengikutinya," ucap Melanie usai mengikuti lomba lari.


Ditempat yang sama Soegiharto Santoso Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) yang hingga saat ini memiliki 29 DPD di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua mengatakan, “Saya selalu hadir dalam kegiatan Taiwan Excellence Happy Run dan benar antusiasme dan kecintaan para pelari Indonesia sangat tinggi, sebab selain berlari untuk gaya hidup sehat, kegiatan tersebut selalu dilengkapi dengan berbagai kegiatan permainan yang menarik untuk peserta, termasuk kita bisa memperoleh informasi tentang produk-produk unggulan dari Taiwan yang telah memperoleh ketegori Taiwan Excellence” Ungkap Soegiharto yang biasa disapa dengan Pak Hoky.


Hoky menambahkan, “Kegiatan yang yang diprakarsai oleh TAITRA dan didukung oleh TETO serta para mitra sponsor produk Taiwan Excellence berjalan dengan sangat sukses, para peserta usai mengikuti lomba dapat merasakan taste of Taiwan atau sentuhan asal Taiwan secara langsung di Taiwan Excellence product experience zone, sehingga peserta dapat lebih mengenal produk-produk unggulan dari Taiwan, bukan hanya produk teknologi informasi yang telah kita kenal, tetapi ada produk untuk kesehatan, kecantikan, olah raga, makanan, sepeda, motor, dan lainnya.” Papar Hoky.


Taiwan Excellence Awards merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Biro Perdagangan Luar Negeri Taiwan (BOFT) di bawah Kementerian Perekonomian Taiwan (MOEA) melalui Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). Selain desain, produk pemenang Taiwan Excellence juga harus menjalani proses seleksi dalam aspek penelitian & pengembangan, kualitas, serta pemasaran. Melalui 4 aspek seleksi ketat tersebut, Taiwan Excellence menjamin bahwa produk yang dipilih layak untuk dipasarkan dibandingkan dengan penghargaan lainnya.


Seperti acara Taiwan Excellence Happy Run sebelum-sebelumnya, Taiwan Excellence juga mengajak para peserta untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program amal, dimana pada kesempatan kali ini Taiwan Excellence bersama dengan Bank CTBC menunjukkan dukungan dan kepedulian kepada lingkungan melalui Program Restorasi Kerang Hijau. 

Restorasi Kerang Hijau merupakan program milik PT Pembangunan Jaya Ancol dalam upaya penyelamatan kualitas air laut dan mengembangkan hayati yang ada didalamnya, dimana kerang hijau merupakan filter alami dari perairan laut yang dapat memperbaiki kualitas air. 


Melalui program amal ini, Taiwan Excellence, Bank CTBC dan PT Pembangunan Jaya Ancol berharap dapat memperbesar peluang kualitas air laut di Teluk Jakarta menjadi lebih baik dan dapat menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli kepada masalah lingkungan di Indonesia. *

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F