-->

Articles by "Tajuk"

Tampilkan postingan dengan label Tajuk. Tampilkan semua postingan


Oleh :

Hence Mandagi

Ketua Umum Serikat Pers RI 


Kericuhan Dewan Pers dan para konstituennya saat pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang media berkelanjutan, sempat menjadi tranding topic di kalangan insan pers tanah air. Selain memalukan, Dewan Pers dan konstituen mempertontonkan silang pendapat para elit pers bak ‘perang Bharatayuda’ di depan pejabat Kementrian Kominfo dan Kemenkopolhukam. 


Entah kepentingan kelompok pers mana yang tengah diperjuangkan dua kelompok elit pers yang biasanya terlihat mesra ini. 


Yang pasti, ada 'bau-bau' kepentingan oligarki tercium di tengah pembahasan Perpres ini. Kue belanja iklan yang hanya 15 persen dari total belanja iklan nasional itu, diakal-akalin dengan kemasan isu monopoli 60 persen belanja iklan oleh perusahaan platform digital asing, sehingga urgensi perpres perlu dikebut. 


Padahal yang justeru memonopoli belanja iklan di Indonesia adalah media televisi nasional yang menguasai 78 persen dari total belanja iklan nasional. 


Pihak Dewan Pers sendiri sudah menyetor kepada Kemenkominfo Draft Rancangan Peraturan Presiden tahun 2023 tentang "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS." 


Kemenkominfo yang dikejar setoran makin bergairah dan tancap gas untuk memenuhi perintah deadline dari Presiden RI Joko Widodo agar perpres tersebut jangan lewat sebulan setelah perwakilan pers bertemu Kominfo. 


Perpres media berkelanjutan ini pun dikebut meski mendapat penolakan keras dari berbagai pihak termasuk  oleh sejumlah konstituen Dewan Pers sendiri. 


Ramai diberitakan, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia -SMSI, Firdaus mengingatkan pihak pemerintah agar dalam penyusunan draf publisher right platform digital, tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, almarhum Azyumardi Azra. 


Dia menandaskan, agar jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya di bawah binaan SMSI. 


Sayangnya, Dewan Pers dan Kemenkominfo tak menghiraukan semua masukan dan penolakan. Malah pembahasan terus berlanjut di lokasi berbeda. Bak pepatah kuno, ‘anjing menggonggong khafila berlalu’. 


Terlepas dari ‘perang saudara’ Dewan Pers dan para konstituennya, ada persoalan lain yang lebih substansial dari wacana penerbitan Perpres media berkelanjutan ini. 


Bahayanya, Perpres ini bakal mencederai dan menghianati perjuangan kemerdekaan pers tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 lahir dengan semangat swa regulasi demi menjamin kemerdekaan pers. 


Oleh sebab itu, tidak ada turunan peraturan ketika UU Pers ini disahkan pada tahun 1999. Karena pada paragraf akhir dalam bagian Penjelasan Bab I Ketentuan Umum disebutkan : "Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." 


Dasar hukum dalam menerbitkan Perpres dengan nama kerennya Publisher Rights ini, salah satunya adalah UU Pers di samping UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentunya Perpres ini jadi sangat bertentangan dengan UU Pers itu sendiri. 


Parahnya, pada draft perpres yang diajukan Dewan Pers, terdapat banyak pasal yang justeru telah menempatkan Dewan Pers sebagai regulator bukan lagi sebagai fasilitator atau lembaga independen sebagaimana diatur dalam UU Pers. Dan itu jelas telah merubah fungsi Dewan Pers menjadi Lembaga Pemerintahan yang mengatur perijinan atau regulasi. 


Jika Perpres ini disahkan Presiden, maka pemerintah menempatkan Dewan Pers bukan lagi lembaga independen melainkan sebagai lembaga pemerintah. 


Pada draft perpres yang diajukan Dewan Pers, Pasal 5 ayat (1) disebutkan : "Perusahaan Platform Digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan  kehadiran signifikan dari Perusahaan Platofrm Digital di Indonesia." 


Kemudian muncul lagi di Pasal 6 : "Tata cara dan mekanisme pengukuran kehadiran signifikan Persuahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pers." 


Sementara pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan : "Perusahaan pers yang berhak mengajukan permohonan kepada Dewan Pers atas pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Platform Digital adalah Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers." Dan Ayat (2) :  "Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat mengajukan permohonan verifikasi kepada Dewan Pers." 


Pada bagian akhir dibuat aturan bahwa untuk mewujudkan kesepakatan bagi hasil antara perushaaan pers dan Perrusahaan Platform Digital, Dewan Pers lah yang yang membuat atau membentuk pelaksana. 


Mencermati kondisi ini, Dewan Pers dan Pemerintah mungkin lagi terserang penyakit "amnesia". Karena baru-baru ini ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. 


Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK menyatakan, beberapa ketentuan dalam UU 40/1999 yang mengatur jaminan kebebasan pers yaitu : poin ke sembilan, “Pengaturan mandiri (self regulation) dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen.” 


Pada bagian penting pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim MK mengutip keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa ketentuan UU Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator). 


Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap menjaga independensi dan kemerdekaan pers maka peraturan di bidang pers disusun sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan Pers itu sendiri. 


Dengan adanya putusan MK tersebut, jika Perpres dipaksakan maka akan bertentangan dengan putusan MK. Karena pemerintah melakukan intervensi dengan membuat Peraturan Presiden sebagai regulasi buat pers. 


Presiden, Kementrian Kominfo, dan Dewan Pers harusnya menghormati putusan MK dan menjadikannya sebagai dasar pembentukan peraturan di bidang pers adalah swa regulasi atau hanya organisasi pers yang berhak menyusun peraturan pers. 


Dewan Pers saja tidak boleh membuat atau menentukan sendiri isi peraturan pers menurut UU Pers, namun Presiden justeru hendak membuat peraturan pers. 


Kondisi ini memang tidak mengejutkan. Sebab selama ini pers Indonesia seolah-olah hanya milik elit pers. Tak heran Dewan Pers sering menjadi sasaran kritik pergerakan kebebasan pers. 


Regulasi media yang akan dibuat lewat Perpres media berkelanjutan itu pada intinya akan mengatur penyaluran iklan dari Perusahaan Platform Digital ke perusahaan pers. 


Selama ini platform digital milik asing menyalurkan iklan ke perusahaan pers secara langsung tanpa perantara. Meskipun penghasilan media online dari bekerjasama dengan Platform Digital asing sangat minim, namun pembagiannya cukup merata di seluruh Indonesia. Atau ada ratusan ribu media online yang bergerak di bidang pers maupun non pers, yang menerima iklan dari platform digital asing.


Tak ada regulasi yang mengatur kerjasama tersebut. Penghasilan media tergantung dari kekuatan berita yang dipublish, apakah dibaca orang atau tidak. Sayangnya, penghasilan media yang sangat kecil dari paltform digital asing itu pun nantinya bakal dikuasai kelompok elit pers di Dewan Pers lewat pemberlakuan Perpres media berkelanjutan. 


Menyikapi kondisi ini, penulis menyarakan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebaiknya pemerintah membuat regulasi jangan tangung-tanggung. Gunakan saja dasar UU anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tidak perlu menggunakan UU Pers. Selain itu sebaiknya pemerintah menggunakan UU Kamar Dagang dan Industri, sebagai tambahan dasar hukum Perpres. 


Sebagai masukan bagi pemerintah, monopoli belanja iklan nasional oleh perusahaan lembaga penyiaran atau TV nasional justeru harus dibuatkan regulasi agar tidak ada praktek monopoli. 


Di negara ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri yang mengatur tentang upaya mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat pengusaha untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.


Dari pada pemerintah sibuk mencampuri urusan pers yang sudah menutup ruang bagi pihak luar menyusun peraturan pers termasuk pemerintah, lebih baik pemerintah mengurus pemerataan belanja iklan nasional yang kini dimonopoli oleh segelintir orang dan perusahaan yang berdomisili di Jakarta. 


Karena berbicara pelarangan persaingan usaha tidak sehat maka pengusaha yang melanggar ketentuan itu yang harus diatur, dalam hal ini perusahaan Agency Periklanan dan pengusaha platform digital, baik lokal maupun asing. Lembaga yang paling tepat melakukan itu berdasarkan aturan perundang-undangan adalah Kamar Dagang dan Industri atau KADIN. 


KADIN diberikan kewenangan oleh UU Kadin, pada Pasal 7 huruf (f), untuk melakukan kegiatan : “penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.” 

Kemudian pada huruf (g) : “penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional,”


Dengan demikian, urusan perdagangan, perindustrian, dan jasa, menurut perundang-undangan adalah kewenangan KADIN bukan Dewan Pers. Akan sangat rancu dan aneh jika Dewan Pers ‘kegenitan’ ingin diberi kewenangan mengatur urusan perdagangan, perindustrian, dan jasa yang jelas-jelas merupakan domain KADIN. 


Dewan Pers hanya diberi fungsi oleh UU Pers sesuai pasal 15 Ayat 2. Di luar pasal itu Dewan Pers harusnya tau diri dan tidak boleh bermimpi menjadi regulator. 


Presiden memiliki niat yang tulus untuk membuat regulasi agar terjadi pemerataan perolehan iklan bagi perusahaan pers di seluruh Indonesia. Jadi informasi tentang monopoli belanja iklan nasional oleh Televisi Nasional juga perlu diketahui Presiden. 


Jangan-jangan selama ini Presiden tidak terinformasi soal belanja iklan nasional hanya dimonopoli oleh segelintir pengusaha di Jakarta saja. Perputaran uang di bisnis ini kini mencapai lebih dari Rp.200 triliun pertahun namun tidak ada satu lembaga pun di negeri ini yang berani mengutak-atik. 


UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sejatinya harus diberlakukan terhadap distribusi belanja iklan yang hanya terpusat di Kota Jakarta saja. Padahal pada ketentuan umum UU ini menyebutkan : “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”


Disebutkan pula dalam ketentuan umum UU ini tentang : “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”


Pada bagian yang sama disebutkan pula : “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”


Yang melanggar pasal tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ada sanksi pidana dan denda yang cukup besar. 


Untuk mengatasi atau menghidari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka Pemerintah telah membuat UU Kadin untuk memberi peran strategis kepada KADIN dalam  memastikan tidak ada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di lingkungan pengusaha dan perusahaan di Indonesia. 


Oleh karena yang ingin diatur Presiden adalah kerjasama perusahaan platform digital asing dengan perusahaan pers maka sistem yang berlaku adalah bisnis to bisnis. Jadi bukan menyangkut karya jurnalistik yang menjadi domain Dewan Pers dan organisasi pers. 


Bagaimana mungkin Dewan Pers mau mengatur pengusaha media tentang  tata cara perusahaannya berbisnis dengan perusahaan asing. Fungsi pengaturan bisnis to bisnis tidak ada dalam fungsi Dewan Pers pada UU Pers. 


Jika Presiden sampai memakai draft Perpres yang disodorin Dewan Pers maka itu berpotensi mencoreng prestasi gilang-gemilang Jokowi selama dua periode pemerintahannya. Presiden Jokowi tidak boleh dijebak dan diperhadapkan dengan dilema untuk mengeksekusi Perpres versi Dewan Pers. Ini namanya Rancangan Peraturan Presiden atau Ranperpes bisa jadi jebakan batman bagi Presiden Jokowi. 


Mayoritas pers di seluruh Indonesia justeru menunggu langkah berani Presiden Jokowi membuat regulasi agar belanja iklan nasional tidak hanya dimonopoli oleh segelintir orang saja. Presiden harus mampu memberdayakan KADIN dalam masalah monopoli belanja iklan media agar dapat membantu pengusaha media lokal yang merupakan mayoritas masyarakat pers yang selama ini terabaikan dan termarjinalisasi. 


Karena banyak pemilik atau pengusaha media yang bukan berprofesi sebagai wartawan sehingga tidak pas jika dipaksa berbisnis dengan menggunakan UU Pers. Organisasi Perusahaan Pers yang menjadi bagian dalam UU Pers  hanya berlaku untuk memastikan Perusahaan Pers menghasilkan karya jurnalistik yang bertanggunjawab dan mematuhi kode etik jurnalistik. 


Ketika pengusahanya atau perusahaan itu bersentuhan dengan bisnis maka aturan perundangan yang berlaku tentunya menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dan perlindungan usahanya menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ***

Oleh : Andarizal / Novri


Semerbak harumnya aroma pesta demokrasi rakyat 2024 kian mewangi di seantero jagat, termasuk daerah Sumatera Barat, Calon legislatif sudah mulai setor wajah. Bahkan ada yang turun kelapangan bertatap langsung dengan warga. Beragam gaya dilakukan, dengan bagi Sembako (Sembilan Bahan Pokok). Selama ini mereka entah kemana, sekarang terlihat akrab dan hadir di masyarakat. 


Kalender dan pamflet telah menghiasi sudut kota hingga kampung. Wajah terpampang di kalender dan baliho yang terpoles habis, pria terlihat gagah, wanita juga cantik. Bahkan, bentuknya jauh dari asli. Bak, lirik sebuah lagu yang dirilis pada tahun 1994 salah satu singel milik Dewi Yull "Kau Bukan Dirimu Lagi". Para Caleg memasang poto visual editing dengan gaya melibatkan saran fotografer. 


Bahkan, para caleg di baliho itu layaknya seperti artis iklan papan atas, diambil dari sudut yang sangat menarik. Bisa dipastikan, tak satupun Caleg yang memasang poto standar. Seperti untuk KTP, SIM atau ijazah. Para Caleg mengapitalisasi sudut wajah terbaik mereka. Termasuk pencahayaan dan editing photoshop. Itupun disertai senyuman dan pencahayaan yang cemerlang.


Ironisnya, selama ini tak pernah pakai peci, poto dipasang pun bernuansa Islami. Lengkap berlatar belakang mesjid dan berselempang kain sorban di dada, layaknya seorang buya. Padahal, selama ini kesehariannya biasa-biasa saja. Luar biasa, nuansa Pileg merubah segalanya, jauh dari wajah dan karakter asli, politik identitas demi satu tujuan, yaitu menarik simpatik warga.


Selain pencitraan lewat baliho, bertandang ke kedai duduk-duduk bersama warga juga dilakukan. Tak pernah shalat berjemaah di mesjid atau mushalla, sekarang datang paling cepat dan mengisi barisan Shaf paling terdepan. Sebelumnya, jarang bertegur sapa, sekarang senyum menghiasi pipi setiap bersua warga.


Uniknya, setiap ada acara di kampung tak pernah datang, apalagi menyumbang. Kegiatan gotong royong tak pernah hadir, sekarang tampil terdepan. Bahkan, masuk dan keluar got ikut goro dilakukan demi simpatik, kalau selama ini "saku-saku diatribut pakaian terjahit", kini sudah mulai royal. Perubahan 360 derjat dari sebelumnya ini dilakukan demi tujuan Pileg 2024 nanti.


Begitu juga petahana, selama ini menemui warga menjemput aspirasi, sekarang mulai sering kelapangan. Selama ini, turun reses dibiayai negara mendatangi warga, kini hampir tiap hari. Pokir dan Bansos membantu warga, sekarang mulai menggunakan uang pribadi untuk bagi Sembako maupun sumbangan lainnya. Yang jelas, agenda sekali lima tahun jelang dapat suara.


Hal ini terjadi sekali lima tahun mengiring pesta demokrasi. Pesta selesai, kembali ke pribadi semula dan menjadi diri sendiri. Bagi yang terpilih menikmati pesta dan susah lagi untuk ditemui. Begitu juga yang tak terpilih menghilang entah kemana, bahkan enggan menyapa warga. Entahlah, mungkin ini dilema, ada ada saja yang terjadi pada pesta demokrasi. Tapi, warga sekarang sudah cerdas untuk menilai. Sembako diterima, serangan pajar dinikmati, duduk diwarung, minum teh telur, juga didapat. Urusan pilih memilih belakangan, dan untuk finalnya nanti dibilik suara.

Penulis :

Heintje Mandagie

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia


Hari Pers Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. 


Pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat pers. Sebab ada dua data berbeda yang bergulir di masyarakat. Di HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, (9/2)2023), Presiden Jokowi mengungkap ada 60 persen belanja iklan diambil media digital, terutama platform asing.


Pada sisi ini, masyarakat pers seolah terhentak dan heboh dengan data belanja iklan media yang diambil platform asing tersebut. Di sisi lain, ada data pembanding mengenai total belanja iklan di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan yakni  berdasarkan hasil riset PT The Nielsen Company Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar global yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat.


Berdasarkan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2022 lalu, bukan media digital yang meraih iklan 60 persen dari total belanja iklan sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, melainkan peraih iklan terbesar adalah media Televisi Nasional.  


Dalam rilis laporan tahunannya, Nielsen menghitung gross rate belanja iklan untuk televisi, channel digital, media cetak dan radio mencapai Rp 259 triliun sepanjang tahun 2021. Dalam laporan itu, disebutkan media televisi masih menjadi saluran iklan pilihan perusahaan pengguna jasa periklanan atau pengiklan dengan jumlah belanja iklan 78,2%. 


Belanja iklan untuk media digital hanya pada kisaran 15,9%, kemudian media cetak 5,5%, dan radio 0,4% dari total belanja iklan tahun 2021 sebesar Rp.259 Triliun.


Pada penghujung tahun 2022, Nielsen Indonesia juga mencatat belanja iklan pada semester I saja sudah mencapai Rp 135 triliun atau naik tujuh persen dari periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp 127 triliun. 


Perolehan itu masih dikuasai oleh, lagi-lagi, media televisi yang mendominasi sebesar 79,7 persen. Penyaluran belanja iklan melalui Media digital hanya sebesar 15,2 persen, media cetak 4,8 persen dan radio hanya 0,3 persen dari total belanja iklan semester pertama tahun 2022 senilai Rp 135 triliun. 


Berdasarkan data tersebut, makin jelas terungkap bahwa Belanja Iklan itu justeru dikuasai oleh media TV Nasional bukan media digital atau platform asing. 


Kontroversi dua data yang berbeda ini tentunya membuka mata publik pers tanah air untuk melihat dan menyikapi persoalan kondisi pers di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan Presiden Jokowi tidak terinformasi secara menyeluruh terkait kondisi penyaluran belanja iklan nasional yang secara detail dan transparan saat pidato presiden disusun untuk peringatan HPN 2023 di Kota Medan, (9/2/2023). 


Pada kondisi ini, penulis setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun kondisi itu bukan karena belanja iklan yang dikuasai 60 persen platform asing. Melainkan monopoli belanja iklan yang justeru dikuasai media TV nasional nyaris 80 persen setiap tahun yang mencapai angka di atas 100 sampai 200 triliun rupiah sejak tahun 2010. 


Yang saat ini diributkan sesungguhnya adalah angka 15 persen dari total belanja iklan yang diperoleh media digital, atau sekitar Rp.38 triliun. Dari angka tersebut, 60 persen katanya diambil platform asing atau sekitar Rp.22,8 Triliun.  


Bagaimana dengan 78 persen belanja iklan nasional yang dikuasai oleh media TV nasional sebesar kurang lebih Rp.200 triliun. Smester I tahun 2022 saja perusahaan media TV meraup Rp 127 triliun. Semua tau bahwa pemilik perusahaan TV nasional hanya terdiri dari segelintir orang saja. 


Monopoli belanja iklan ini justeru tidak dipermasalahkan pemerintah. Padahal, penyaluran belanja iklan ke media TV terlalu besar dan jelas-jelas terjadi dugaan monopoli atau dugaan kartel yang berpotensi melanggar Undang-Undang anti monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 


Menariknya, Lembaga riset Nielsen Indonesia mengklaim telah melakukan monitoring terhadap 15 stasiun televisi, 161 media cetak, 104 radio, 200 situs dan 3 media sosial. Ini artinya, puluhan ribu media online dan ribuan media cetak lokal tidak masuk dalam hitungan riset nielsen Indonesia.

 

Jadi total belanja iklan yang mencapai Rp.200 triliun lebih itu hanya dinikmati oleh para konglomerat media di Jakarta yang berjumlah tidak lebih dari 10 jari manusia. 


Bagaimana dengan puluhan ribu media lokal, online dan cetak, yang mengais rejeki dari platform asing dari total Rp.22.8 Triliun. Tentunya setuju jika Pemerintah Pusat membuat regulasi agar dana belanja iklan sebesar itu bisa turut dinikmati oleh media lokal. 


Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres pertama yakni Publisher right atau Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Kedua rancangan Perpres itu saat ini tengah digodok pemerintah untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. 


Bagi penulis, Presiden justeru perlu membuat Perpres yang mengatur kerjasama Agency Periklanan dengan Perusahaan Pers agar tidak terjadi monopoli penyaluran belanja iklan hanya kepada media mainstream atau media arus utama nasional, khususnya media TV. 


Meskipun pilihan penyaluran belanja iklan oleh pengiklan menggunakan media TV sebagai pilihan utama, namun perlu juga dibuat regulasi Perpres yang mengatur itu, agar tidak hanya media digital yang diatur. 


Rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dan rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas perlu dibarengi dengan Perpres yang mengatur penyaluran belanja iklan nasional yang anti monopoli. 


Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi agar ada pemerataan penyaluran belanja iklan karena selama ini hanya terpusat di Kota Jakarta saja. Dari Rp.200 triliun lebih total belanja iklan nasional, nyaris 90 persen hanya dinikmati perusahaan yang berdomisili di Jakarta. 


Padahal, produk yang diiklankan atau dipromosikan, sasaran konsumennya adalah masyarakat lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anehnya perputaran uang hasil penjualan barang dan jasa tersebut seluruhnya tersedot ke DKI Jakarta. 


Anggaran belanja iklan nasional mestinya kembali ke daerah dalam bentuk pemerataan penyaluran belanja iklan daerah melalui perusahaan distributor atau perwakilan di setiap provinsi. 


Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan media dan perusahaan reklame di seluruh Indonesia ketika belanja iklan itu terdistribusi ke seluruh daerah. 


Perhitungannya mungkin tidak sampai merata secara keseluruhan, namun minimal bisa terdistribusi sebagian persen belanja iklan nasional itu ke seluruh Indonesia. Karena yang berbelanja produk barang dan jasa yang diiklankan adalah warga masyarakat atau konsumen lokal. 


Perusahaan pers lokal yang selama ini hanya berharap dari kerjasama dengan pemerintah daerah melalui penyaluran anggaran publikasi media, bisa mendapatkan peluang untuk meraup belanja iklan komersil dari belanja iklan. 


Jika regulasi ini bisa dibuat pemerintah pusat secara merata baik untuk media digital maupun media TV, maka peran strategis media lokal sebagai alat sosial kontor akan benar-benar terpenuhi. Selama ini media-media lokal mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi sosial kontrol media terhadap kebijakan pemerintah daerah karena sudah terikat dengan kontrak kerjasama media dengan pemda. 


Dewan Pers sebagi lembaga independen yang memiliki akses untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah pusat terkait rencana penerbitan Perpres di maksud, seharusnya lebih proaktif dan peka terhadap persoalan monopoli belanja iklan nasional oleh konglomerat media. 


Yang dilakukan sekarang ini oleh dewan Pers terkesan hanya untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan konglomerasi media yang terusik dengan platform media asing yang mendapatkan belanja iklan terbesar dari prosentasi belanja iklan 15 persen di media digital. 


Semoga saja Perpres yang diperjuangkan Dewan Pers itu untuk kepentingan  media online lokal dan bukan untuk kepentingan media arus utama yang masih menyasar atau mengincar penghasilan dari belanja iklan media digital yang 15 persen tersebut. ***

Penulis: Sesmi Permatasari,S.Pd

Ketua Fatayat NU Padang Pariaman


KEKUASAAN itu memikat, ia menyilaukan. Sejak zaman dahulu, kekuasaan menjadi objek perebutan banyak orang; penghianatan, penghinaan, bahkan kekuasaan bisa menghancurkan persaudaraan, sahabat, teman, keluarga sekalipun, hingga pembunuhan sesama saudara di istana kerajaan lazim dan terjadi secara bergantian, hanya untuk sebuah kekuasaan; yang didalamnya ada harta dan semua kelezatan dunia.


Beribu cara orang menginginkannya (kekuasaan.red). Dengan Ambisi yang begitu hebat merasuki jiwa, merebut kekuasaan begitu menggiurkan. Apapun, bisa dihalalkan oleh seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, yang diidamkannya.


Kini, kekuasaan-kekuasaan itu semua, telah menjadi sejarah kejayaan dimasanya. Hanya seperti itu saja!


Kekuasaan identik dengan kepemimpinan, maka etika kepemimpinan yang kurang strategis, akan berdampak kepada apa yang ia pimpinan. Jika kepemimpinannya kuat dan memiliki sumber daya yang cukup, maka ia akan berkuasa dengan baik, selama kekuasaan itu tidak ada yang berupaya menjatuhkannya dari dalam. Nah, musuh kekuasaan, bukan dari luar, tapi dari dalam wilayah kekuasaan itu sendiri.


Ada pula kekuasaan yang tidak berbasis kerajaan, tidak berbasis wilayah atau tidak profit (keuntungan finansial, harta dan kelezatan dunia belaka), yang juga ternyata menjadi perebutan banyak orang saat ini, yaitu; organisasi.


Sebab, berkuasa di organisasi, ternyata dapat menumbuhkan kembangkan nama besar dan marwah seseorang dilingkungan organisasinya, hingga lintas organisasi/ sektoral.


Bedanya di organisasi, kekuasaan tidak seperti raja di kerajaan, kepala daerah di pemerintahan, presiden/ raja disebuah negara; di organisasi dipimpin oleh seorang ketua organisasi, yang memiliki sistem kolektif kolegial; musyawarah dan mufakat dengan perangkat/ pengurus organisasi lainnya, tidak abosolut sebagaimana seorang raja atau penguasa daerah.


Seorang ketua di organisasi bukan atasan dan bukan pula bos, yang memiliki keputusan yang mutlak. Tapi, di organisasi sudah memiliki aturan bersama yang sudah tertuang di AD ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga) dan dengan aturan itu organisasi berjalan, serta estafet dari generasi ke generasi.


Namun, yang paling penting di organisasi sebenarnya adalah soal kepemimpinan dan kepemimpinan memiliki seninya sendiri. Moral memberikan batas yang jelas dalam baik buruknya sebuah kepemimpinan, ini dapat di jadikan pedoman dalam suatu kepemimpinan, dimanapun ornisasinya. Karena seorang pemimpin tidak harus di juluki sebagai atasan, ataupun ketua dalam suatu organisasi.


Tetapi kepemimpinan adalah dimana kita dapat mengalah dalam suatu masalah dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut; win solution.


Pemimpin bukan hanya untuk bergagah-gagahan. Dimana setiap kita ada pertemuan, lantas dipuji dan dielu-elukan. Pemimpin harus punya tanggung jawab yang besar, utamanya; beretika dan bermoral.


Kepemimpinan yang dipaksakan, hanya akan menimbulkan keburukan; buruk bagi dirinya sendiri dan juga orang lain.


Seharusnya, jika ingin Seharusnya, jika ingin berpotensi bangunlah aset pada diri sendiri/ SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas diri, bangun kemanusiaan yang besar, agar memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan masa depan diri sendiri, lalu bermanfaat untuk banyak orang.

 

Ironinya, tidak seperti yang diharapkan, banyak pemuda hari ini tidak tahu dengan aturan, ia ternyata hanya memikirkan bagaimana keinginannya terwujud dan mendapatkan kekuasaan yang didamba-dambakannya, tanpa memandang moral dan asas kepatutan.

 

Seharusnya, pemuda senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda tersebut.

 

Karena, pemuda itulah sebenarnya estafet kepemimpinan di negeri ini, baik itu di organisasi, negara dan minimal kepemimpinan didalam keluarganya. Maka, pemuda yang bermoral dan produktif, sejatinya adalah harapan masa depan negeri ini.

Oleh Andarizal 


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Ia berulang tapi tak pernah sama. Karena waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga, memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk menciptakan hidup lebih baik dan menjadikan hidup bermanfaat untuk banyak orang.


Percayakan saja pada Allah swt sepenuhnya. Jangan beri ruang hati untuk ragu apalagi mengutukinya. Tunggulah kejutan indah luar biasa dari-Nya. Saat kita yakin bahwa takdir tidak akan pernah tertukar, maka hati akan terasa tenang. Hidup tidak hanya sebatas untung dan rugi. Sebab, ada tiga hal yang tidak boleh hilang dalam hidup, Doa, sabar dan ikhlas. Ini kata yang sering terucap dari DR. H Fauzi Bahar, MSi Datuk Nan Sati sang "Eksekutor" Maksiat dan Togel di Kota Padang jika kita bertandang kekediamannya.


Mungkin sama kita ingat yang kala itu DR. H Fauzi Bahar, MSi Datuk Nan Sati ketika memimpin Kota Padang selama dua periode memang dikenal tegas dan keras, Maksiat, Togel, ia beranguskan, oknum aparat  yang membekingi juga ia basmi. Selain itu, mantan walikota religius ini juga membuat kebijakan dalam meningkatkan iman dan tagwa warga Kota Padang. Mungkin sama kita ingat, Pesantren Kilat, Subuh Mubarakah, Jilbab dan Asmaul Husna. Untuk program Asmaul Husna, sangat sukses dihantar Fauzi Bahar hingga meraih penghargaan MURI

Pondasi agama yang ditegakkan Fauzi Bahar telah dirasakan manfaatnya ditengah masyarakat. Bahkan telah menjadi percontohan di Sumbar maupun Nasional. Kemudian, sama kita ingat juga saat gempa dasyat meluluhlantakan Kota Padang, sosok Fauzi Bahar dengan gagah berani menuju RRI menyelamatkan warganya yang ketika itu sedang dilanda ketakutan.


Kepedulian terhadap nagari, anak dan kemenakan, tertanam kuat dihati Fauzi Bahar. Agama dan adat yang menjadi Filosofis Minang, "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" ia pegang teguh. Karena komitmennya itu, Fauzi Bahar dipercaya menjadi Ketua LKAAM Sumbar. Bahkan, hingga kini Fauzi Bahar tak pernah berhenti mewakafkan dirinya di Sumbar dengan mengelar berbagai kegiatan-kegiatan sosial, terutama jika terjadi bencana. Saat ini warga Sumbar umumnya Kota Padang rindu akan sosok Fauzi Bahar, sentuhan rohani beliau sangat didambakan oleh banyak kalangan. Bahkan berharap Fauzi Bahar maju pada Pileg dan Pilkada 2024 mendatang. 


Kini, harapan masyarakat Sumbar dan warga Kota Padang untuk memiliki pemimpin yang tegas, jujur, berani, telah tertumpah pada Fauzi Bahar sang "Eksekutor" Maksiat dan Togel. Keinginan Fauzi Bahar untuk melangkah ke Senayan di 2024 bakal didukung semua pihak. Sebab, Masyarakat Sumbar dan warga Kota Padang tak kan pernah melupakan jasa-jasanya.

PADANG - MEDIAPORTALANDA -  ISMAIL NOVENDRA adalah seorang  anak laki-laki yang lahir di Solok dari keluarga TNI AD pasangan M. Muchtar dan Anizar pada 21 November 1977. Lelaki yang lahir bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1397 H termasuk satu dari ratusan wartawan Sumatera Barat. Setelah tamat di SMA Negeri 7 Padang tahun 1996, dia melanjutkan pendidikan ke Lembaga Pendidikan Perhotelan Nusatama di Padang. 


Nasib berkata lain, ternyata pendidikan yang ditempuh tidak mengantarkannya untuk berkecimpung lama  didunia perhotelan. Walaupun sempat bekerja dibeberapa hotel dan restoran, akhirnya dia menjadi pengangguran. Bertemu dengan Drs. H. Dian Wijaya (Pemimpin Umum Koran Mingguan Padang Pos) dia ditawarkan untuk menjadi office boy dan penjaga kantor.

Didunia jurnalis, dia memulai karir dari bawah yakni sebagai office boy pada Desember 1999. Sebagai seorang office boy, dia berkeinginan untuk menjadi seorang wartawan. Ternyata untuk menjadi seorang wartawan tidaklah mudah di Koran Padang Pos. Dia harus menjadi loper (pengantar koran) terlebih dahulu dan berkecimpung dibeberapa bagian pada perusahaan Koran Padang Pos. 


Jabatan Kepala Pemasaran dan Iklan, Kepala Penagihan sempat dipegangnya di Koran Padang Pos. Kendati memegang jabatan diperusahaan, dia tetap belajar dan menggeluti dunia wartawan dengan menjadi wartawan olahraga dan ekonomi tahun 2000. Ir. Basril Basyar, MM dan Fadril Azis Isnaini INFAI menjadi sosok yang menimbulkan semangatnya untuk menjadi wartawan.


Ditambah dukungan dan ilmu dari beberapa wartawan senior seperti Jumadi, Aspon Dedi, Edwardi, Gusnaldi Saman, Yeyen Kiram, Trikora Irianto dan lain lain membuat dia juga menekuni keredaksian. 


Pada 2001-2003 Fadril Azis Isnaini INFAI mengajaknya bergabung dengan Koran Harian Semangat Demokrasi sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Iklan yang juga merangkap sebagai wartawan olahraga dan ekonomi.  Setelah Harian Semangat Demokrasi tidak terbit lagi, dia bergabung di Tabloid Publik (2003-2004) sebagai Kabag Pemasaran dan Wartawan. 


Redpel di Mingguan Garda Minang (2004-2005), Redpel di Tabloid Media Mandiri, Wakil Pemimpin Redaksi di Mingguan Sumatera Eksekutif (2005-2006). Redpel di Koran Mingguan Media Sumbar (2006-2007), Redaktur Pelaksana Koran Mingguan BIN ( 2007-2008).


Pemimpin Redaksi di Koran Mingguan Jejak News (2008-2009), Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi di Koran Mingguan Jejak News Reformasi (2009-2011), Koordinator Wilayah Sumbar Majalah Kepresidenan Jurnal Wicaksana Jakarta (2016-2018), Pemimpin Redaksi Koran Mingguan Jejak News (2011-sekarang), Pemimpin Redaksi portal berita jejak77.com ( 2019-sekarang).


Sebagai seorang jurnalis, dia dikenal tajam dan tak pandang bulu dalam memberitakan kontrol sosial. Baginya semboyan “Tegakkan Keadilan Walau Langit Akan Runtuh” menjadi pegangan  untuk memberitakan masalah kontrol sosial. Tak ada kata Takut dan Cemas untuk melakukan investigasi terkait kontrol sosial. 


Berbagai rintangan dan hambatan telah dilaluinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Bahkan media yang saat ini dipimpinnya yakni Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com menjadi media yang ditakuti dan dibenci para pelaku korupsi baik dari kalangan penguasa maupun pengusaha.


Sebagai seorang jurnalis, dia lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, diapun saat ini  menimba ilmu di bidang hukum dan tercatat sebagai mahasiswa di STIH Dharma Andhiga Bogor.


Berbagai rintangan dan tantangan telah dilaluinya guna mengungkap dugaan KKN diinstansi pemerintahan, Polri dan TNI. Mulai dari ancaman pembunuhan, intimidasi dan kriminalisasi telah dilaluinya. 


Bahkan ditahun 2017, dia harus berhadapan dengan hukum karena memberitakan proyek pipa di PDAM Kabupaten Pesisir Selatan yang dimenangkan oleh PT. Bone Mitra Abadi yang direktur operasionalnya adalah paman dari Kapolda Sumbar yang saat itu dijabat Irjen Pol. Fakhrizal. Dia dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Afrizal Djunet yang katanya adalah Paman Irjen Pol Fakhrizal yang saat itu sebagai Kapolda Sumbar.


Kriminalisasi yang dialami tak membuat dia menyerah. Walaupun Dewan Pers telah menyatakan bahwa pemberitaan yang dibuatnya telah sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik serta merupakan produk jurnalistik, hakim tetap memvonisnya bersalah. 


Vonis penjara satu tahun yang diputus Hakim di Pengadilan Negeri Padang terkait laporan itu tak membuat dia menyerah. Bandingpun dilakukannya ke Pengadilan Tinggi dan hasilnya hakim menurunkan vonis penjara menjadi 9 bulan. Tak menyerah sampai disana, kasasi pun diajukannya ke Mahkamah Agung. Tapi sayangnya, kasasi yang diajukan ditolak hakim di MA pada September 2019. 


Dikriminalisasi dengan berbagai cara, dia tetap lakukan kontrol sosial terhadap kinerja Irjen Pol Fakhrizal selaku Kapolda Sumbar saat itu. Berbagai ketimpangan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Fakhrizal terus diberitakannya. 


Bahkan pengaduan pun dilayangkannya kepada Kapolri serta Komisi 3 DPR RI.  Alhasil, Irjen Pol Fakhrizal pun dicopot dari jabatannya selaku Kapolda oleh Kapolri pada 6 Desember 2019.


Akibat kasasinya ditolak, dia mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sayangnya, disaat proses PK-nya baru mulai berjalan, tim eksekutor dari Pengadilan Negeri melakukan penangkapan paksa pada 29 April 2021 diruang sidang saat dia menjalani sidang pertama Peninjauan Kembali. 


Hukuman penjarapun dijalaninya separuh dari vonis kasasinya yakni 4,5 bulan di Lapas Padang. Sebab dia mendapatkan pengurangan hukuman asimilasi Covid-19. 


Tak putus asa, hingga kini dia masih menuntut keadilan atas kriminalisasi yang dialaminya dan menunggu hasil Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Sembari menunggu hasil PK nya keluar, dia tetap berusaha untuk memperoleh kemenangan di PK.


Sebab baginya apabila menang di PK, maka seluruh oknum yang tersangkut dalam kasusnya dulu mulai dari Pelapor, Saksi-saksi, Para Penyidik di Polda Sumbar, Kapolda Sumbar waktu itu dijabat Irjen Pol Fakhrizal, Jaksa, Oknum di Kejati Sumbar, Hakim, Panitera sampai Petugas Eksekusi akan dituntut sesuai hukum yang berlaku di NKRI.


Pasca menjalani hukuman, bukannya membuat dia menjadi ciut nyali untuk mengungkap dugaan KKN, saat ini Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com semakin rutin untuk memberitakan kontrol sosial. Kalimat “Semakin di Terjang Badai, Semakin Kuat” adalah menjadi mottonya saat ini.  


Diorganisasi Persatuan Wartawan Indonesia, dia awalnya sudah bergabung sebagai calon anggota sejak 2000. Tapi karena tidak pernah mengurus perpanjangan kartu, akhirnya dia tidak tercatat lagi sebagai anggota PWI. Baru pada tahun 2018 dia kembali mendaftarkan diri sebagai calon anggota PWI dan pada 2021 tercatat sebagai anggota PWI pemegang kartu nomor 04.00.20066.21B.


Pemegang kartu UKW Wartawan Utama 12747-PWI/WU/DP/I/2018/21/11/77 ini lebih dikenal dengan panggilan ISMAIL RAJA TEGA. Lelaki yang tak kenal menyerah ini sekarang sedang menyiapkan buku dengan judul PENA, TAHTA DAN PENJARA.


Buku tersebut menceritakan apa yang dialaminya saat menghadapi Penguasa dan Pengusaha yang menurutnya Dzalim. (***)

Catatan Novri Investigasi 

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Genderang perang sudah ditabuh. Empat calon sudah memastikan diri untuk maju pada pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) priode 2022 - 2025. Firman Sikumbang, Hariyanto, Peter Prayuda dan Chairoer, sudah mulai menyusun strategi. Lalu, siapa kira kira, akan mampu menarik simpatik terbanyak anggota IKW yang ikut memilih.


Nama Firman Sikumbang, layak diperhitungkan. Keseriusannya terhadap IKW sudah dibuktikan pada pemilihan tahun 2022 lalu. Meski, baru bergabung dan harus ada syarat tambahan untuk ikut pemilihan ketua, Firman mampu memenuhi. Dukungan 20 anggota IKW melalui surat pernyataan, dilengkapai Firman untuk bersaing menjadi Ketua IKW.


Firman memang tak mampu menghentikan langkah petahana Hendrizon. Setidaknya, Firman sukses mengalahkan calon lain yang sudah lama bergabung di IKW.  Sekarang petahana tak ikut, karena sudah dua priode. Peluang Firman, terbuka lebar. Apalagi, ia punya masa militan yang dipupuk sejak 2022 lalu.


Hariyanto, sosok tak asing lagi di IKW. Sekretaris pemilihan Ketua IKW 2022 lalu, sudah membuktikan lecut tangannya. Kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak, diyakini Hariyanto mampu menarik simpatik pemilih. Wartawan politisi ini, bakal menjadi batu sandungan bagi calon lain. Pengalaman  diberbagai organisasi, menjadi catatan positif untuk  memajukan IKW


Chairoer, sosok tak bisa dipandang sebelah mata. Ia termasuk pendiri IKW. Diyakini, Chairoer akan mendapat dukungan penuh dari para pendiri. Karena, menjaga marwah IKW, tentu dibutuhkan sosok yang 'berdarah darah' menapak langkah sejarah berdirinya IKW. Kelemahannya menjalin komunikasi, akan terbantu para pendiri yang mendukungnya.


Peter Prayuda, memang nama baru yang muncul menjadi calon Ketua IKW. Sosoknya yang kalem ini, tak banyak dikenal orang. Namun, belakangan muncul, beberapa anggota IKW untuk mengusung Peter mencalonkan diri. Peter akan menjadi kuda hitam yang perlu diperhitungkan. Pembawaannya yang tenang, bakal membuat gebrakan besar mendapat dukungan dari para pemilih.


Namun, menjadi catatan pada pemilihan Ketua IKW priode 2022 - 2024, banyaknya anggota IKW yang baru bergabung, tentu akan mempengaruhi prediksi. Disamping belum mengenal  dan memahami IKW, mereka juga belum tahu 'lakek tangan' calon terhadap IKW. Pemilih pemula ini, sangat mempengaruhi dan tergantung calon untuk melobi melalui timsesnya. Tapi ingat, tak ada makan siang yang gratis. Tak ada pertemuan tanpa hidangan. **


BIODATA

Nama : Novri Hendri, S.Sos ( Novri Investigasi)

Tempat/Tanggal Lahir : Padang/5 November 1971

Pendidikan Terakhir : SI STISIP Padang

No Sertifikasi/Kompetensi : 12749-PWI/WU/DP/1/2018/05/11/71

Menjadi Wartawan sejak : 1999

Nama Media : SKM Investigasi

Jabatan : Pimpinan Umum/Redaksi

Alamat : Jalan Kampung Jua No.169 RT03/RW02, Kelurahan 

Kampung Jua, Padang

Email Kantor : Invensimedia@gmail.com

Novri Hendri, S.Sos – Lahir di Padang 5 November 1971, anak ke tujuh dari sebelas saudara. 


Ayah seorang Pejuang Harimau Kuranji dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat terakhir Serma. Darah pejuang yang mengalir dalam tubuhnya, ia dikenal sosok yang tegas juga keras. Karakternya itu, juga terlihat saat ia melakoni dunia jurnalis pada tahun 1999 yang lalu. Ia lebih memfokuskan menjadi sorang jurnalis investigasi, itu lantaran ia suka akan tantangan. Seiring dengan 

perjuangan sang Ayah melawan penjajah, ia pun melanjutkan perjuangan melawan ketidak adilan.


Dan ini ia buktikan, tahun 2000, bersama beberapa teman ia mendirikan Koran Mingguan Bakinnews dan menjabat sebagai Pemimpin Redaksi. Perjuangan Ayah dilanjutkan dengan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Terutama, pekerjaan infrastruktur yang menggunakan keuangan negara, baik dana APBN maupun APBD. Ia melihat pekerjaan infrastruktur itu sarat penyimpangan, mulai dari proses tender, pekerjaan sampai Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO).


Novri Hendri yang lebih akrap disapa Novri Investigasi, tahun 2005 lepas dari Bakinnews. Ia pun mendirikan SKM Binnews menjabat sebagai Pimpinan Redaksi. Warna berita tetap sama, kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya, tahun 2007 ia mendirikan SKM Investigasi sampai sekarang. Selama menjalani jurnalis investigasi, ia membuktikan diri melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terkait dengan pekerjaan infrastruktur. Beberapa Kepala Dinas, Kabid dan rekanan bersentuhan dengan hukum. Dan, ada yang divonis 

melakukan tindak pidana korupsi.


Seiring maraknya media online, ia pun mendirikan media online investigasionline, press. Tak sampai disitu, iapun mengembangkan sayap dengan membuat Channel investigasi TV. Kerja kerasnya berbuah hasil, ia sudah menikmati jerih payahnya mengejar target yang ditentukan Youtoube dalam rentang setahun. Channel investigasi TV miliknya, fokus pada infrastruktur, olahraga, politik dan seni. Ia tidak saja, menjalani profesi sebagai jurnalis, tapi juga sebagai seniman. Bahkan, sekarang ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Seniman Minang indonesia (SMI). 


Organisasi seniman ini, mewadahi para pekerja seni, termasuk penyanyi dan pencipta lagu. Artis dan pencipta lagu minang yang tersebar di Nusantara, juga tergabung di SMI. Dalam dunia seni, ia telah banyak menciptakan lagu berbagai gendre. Baik itu, lagu pop, dangdut maupun lagu minang. Salah satu karyanya Tasangkuik Cinto Jo Wartawan, lahir dari kisah cintanya dengan istri 

tercinta. Bahkan, lagu Antara Padang dan Jambi, menceritakan kisah cinta dua provinsi, ia dengan istri. Termasuk lagu kisah hidupnya, sebagai anak Pahlawan Harimau Kuranji yang ia beri judul Ratok Anak Pahlawan Harimau Kuranji. 


Kamudian, ia juga merilis lagu pesanan, seperti Rumah Gadang Rang Caniago, Andre Rosiade Pemimpin Kito dan Erwin Isril Kebanggaan Kito. Lagu pesanan proyek, juga ia rilis, seperti lagu Rancaknya Jalan Padang Painan, Pengendalian Banjir Batang Sumpur dan Abrasi Pantai Padang. 


Menjalani profesi sebagai jurnalis, ia juga menyalurkan bakat dengan menulis, terutama berkaitan dengan politik. Analisa politiknya, menjadi refrenshi bagi pembaca. Putra Kuranji 

multitalenta ini, juga pernah menjalani pendidikan di Pratama Semen Padang, Berbekal itu, ia juga dipercaya memperkuat tim sepakbola dan futsal PWI Sumbar diberbagai turnamen, termasuk Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas).


Novri semasa Basril Basyar menjadi Ketua PWI Sumbar, dipercaya sebagai Seksi Kesehatan. Kesibukan dilapangan melakukan investigasi, ia tak bisa fokus menjalankan amanah itu. Namun, kecintaan terhadap PWI masih mengiringi setiap nafas kehidupannya, meski kesibukan menyertai pekerjaan. Lahir dari seorang pejuang, ia juga bergabung dalam organisasi Pemuda Panca Marga dipercaya sebagai wakil ketua. Ia juga pernah terjun didunia politik dan dipercaya menjadi Wakil Ketua DPC PPP Kota Padang. Tak banyak seorang jurnalis, juga menjalani profesi sebagai seorang penulis dan seniman.  Wartawan seniman, melekat pada dirinya. Dan, kedua profesi tersebut dijalaninya sampai sekarang ini. 


Bagi Novri wartawan dan seniman, tak bisa dipisahkan, karena sama sama menulis. Menulis berita dan menulis lirik lagu tujuan sama, yakni memberikan edukasi dan hiburan kepada pembaca dan pecinta musik. Sosok pekerja keras dan suka tantangan ini, dinyatakan lulus Uji Kompetisi Wartawan saat mengikuti UKW di PWI Sumbar tahun 2018. **

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F