-->

Articles by "Tajuk"

Tampilkan postingan dengan label Tajuk. Tampilkan semua postingan

Oleh : Nal Koto


HAMPIR 30 persen dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Termasuk juga dana Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) oleh provinsi, kabupaten dan Kota. Untuk dana APBN pembangunan infrastruktur, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), juga tersebar di provinsi.


Dana Infrastruktur, Kementerian PUPR, khususnya di Sumbar dikelola oleh Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya melalui 3 3 Balai. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V). Dan, untuk dana APBD dikelola oleh OPD. 


Memang masih ada Balai lain di Sumbar, bukan menggelola dana dari Kementerian PUPR, tapi Kementerian Perhubungan, yakni Balai Perkereta Apian. Untuk dana APBN melalui Balai itu, Sumbar mendapatkan gelotoran ratusan miliyar pertahun. Dan, melalui dana APBN ini, pusat pembangunan infrastruktur di Sumbar. Baik jalan, irigasi dan pengembangan kawasan perkotaan/pedesaan.


Begitu juga provinsi, kabupaten/kota juga menggunakan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur, meski tak sebesar dana APBD. Namun, mampu memacu pembangunan di Sumbar melalui beberapa OPD. Besarnya, anggaran APBN dan APBD untuk pembangunan infrastruktur, tentu menguntungkan daerah. Dan, tak perlu tutup mata, kadang-kadang digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.


Biasanya, permainan anggaran ini dimulai saat penyusunan anggaran, proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Meski ada Perpres No 16 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, masih ada celah yang dimainkan. Proses lelang, kadang dimainkan oleh pihak tertentu. Baik ULP maupun oknum yang mengatur lelang untuk memenangkan rekanan yang diunggulkan. Intimidasi, diskriminasi dan monopoli mengiringi proses lelang.


Bagi biaya, juga menjadi awal masalah dilapangan. Banyaknya dana terpotong, belum termasuk lelang turun payung saat penawaran, tentu berpengaruh pada mutu dan kualitas pekerjaan. Ujungnya rekanan melabrak spesifikasi teknis, bekerja sesuai kontrak yang ditanda tangani. Gambar kerja diabaikan, terpenting tidak dapat keuntungan. Alhasil, umur bangunan tak tercapai, rusak setelah dikerjakan.


Berdasarkan fenomena di atas, tentu perlu adanya pengawasan, terutama dari media. Atas dasar itu, media online Infrastruktur dan aliansinya hadir untuk mengawal pembangunan menggunakan dana APBD maupun APBN. melakukan kontrol sosial dilapangan, terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Infrastruktur siap menjadi mitra sekaligus mengawasi pekerjaan melalui kontrol sosial. Sesuai dengan motto "Mengawal Pekerjaan Infrastruktur". Semoga. * 001


Penulis : 

(Wiwin Erni Siti Nurlina, Peneliti-Arbastra, BRIN)


Peristiwa bahasa dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Di mana pun peristiwa terjadi, apa pun kejadiannya, dan kapan peristiwa itu terjadi selalu dapat diekspresikan dengan bahasa. Demikian pula, ketika di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi gempa, muncul fenomena kebahasaan yang diekspresikan pada spanduk atau istilah bahasa Indonesianya kain rentang.


Pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul dan sekitarnya terjadi gempa tektonik yang sangat dahsyat. Seluruh kegiatan kehidupan masyarakat DIY lumpuh total. Penderitaan dan kepiluan betu-betul menyelimuti masyarakat  dalam waktu yang dapat dipastikan. Bantuan mengalir dari pemerintah dan berbagai pihak cukup banyak. Namun, hati dan jiwa seluruh masyarakat seakan-akan takberdaya untuk bangkit menjalani kehidupan, lebih-lebih bagi keluarga yang anggotanya terkena musibah meninggal dunia. Ketika itu antarmasyarakat saling menyemangati. Konsep menyemangati dan menasehati dituangkan melalui peristiwa bahasa.  


Salah satu ajakan masyarakat untuk bangkit diekspresikan melalui ungkapan-ungkapan yang dituangkan pada kain rentang (spanduk) pascagempa di Yogyakarta. Ungkapan yang direalisasikan pada kain rentang itu memiliki kekuatan dan keampuhan sebagai ekspresi sosial yang digunakan sebagai penggali semangat hidup dan cita-cita masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya setelah porak poranda terkena musibah gempa. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan itu banyak dipasang di berbagai tempat. Melalui bahasa pada media kain rentang itu, suara dan harapan dari masyarakat yang terkena musibah dapat tersalurkan dan tersampaikan.


Bentuk-bentuk tuturan tersebut sangat menarik, yang juga ingin diketahui maksudnya. Perhatikan contoh berikut.

(1)  GEMPA MENGGUGAH NURANI, MENEBAR PEDULI 

(2) YANG MENGKORUPSI DANA GEMPA, SENGSARA 7 TURUNAN

(3) BANGKITLAH YOGYA, MENUJU HARI ESOK YANG LEBIH BAIK 


Contoh data di atas menunjukkan bahwa tuturan pada kain rentang ada ditulis dengan huruf kecil pada kalimat (1), huruf kapital pada kalimat (2), serta campuran huruf kecil dan kapital pada kalimat (3). Dilihat dari jenis kalimatnya, ada yang berupa kalimat deklaratif, yaitu data  (1) dan (3); ada yang berupa kalimat imperatif ajakan, yaitu kalimat  (2) dan (3). 


Tuturan pada kain rentang pascagempa tidak hanya mempunyai makna harafiahnya saja seperti tuturan pengumuman, tetapi ada makna yang perlu dijelaskan beserta muatan-muatan maksud dari tuturan tersebut. Inilah yang perlu diketahui, maksud apa yang termuat pada tuturan tersebut. Bahasa yang digunakan itu memberi ikatan makna pada masyarakat penuturnya. Dikatakan Kartomihardjo, sosiolinguis, bahwa bahasa  juga dapat mengikat anggota masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan, menjadi masyarakat yang kuat, bersatu, dan maju.


Tuturan pada kain rentang tersebut memiliki berbagai bentuk dan struktur. Setelah diamati, ada tuturan yang berupa kalimat tunggal, kalimat majemuk, ungkapan idiomatis. Beberapa tuturan yang digunakan berupa kalimat tunggal. Berdasarkan modus verba, tuturan tersebut berupa kalimat pernyataan (statement) dan perintah (imperative), yang meliputi kalimat ajakan dan permohonan. 


Dari segi pragmatik, tuturan pada kain rentang pascagempa itu memiliki tindak tutur atau tindak verbal. Dalam mengamati tindak tutur pada kain rentang pascagempa di Yogyakarta, dilihat konteksnya. Konteks tersebut berupa penutur, mitra tutur, tuturan, situasi tutur, tempat tutur. Penutur dalam hal ini ialah seseorang/organisasi/kelompok masyarakat yang menuliskan tuturan pada kain rentang yang bersangkutan. Mitra tutur ialah masyarakat/pemerintah yang membaca atau yang diajak komunikasi dalam tuturan yang bersangkutan. Tuturan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah tuturan yang dituliskan pada kain rentang pascagempa di Yogyakarta, baik tuturan yang menggunakan bahasa Indonesia, Jawa, maupun bahasa asing. Situasi tutur yang mewadahi tuturan pada kain rentang tersebut ialah situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sebuah peristiwa gempa yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta, khususnya kondisi setelah masyarakat terkena gempa.Tempat tutur ialah lokasi terpampangnya atau dipasangnya kain rentang, yaitu di Yogyakarta dan sekitarnya.


Dari analisis pragmatik tersebut, dapat diketahui beberapa jenis tindak tutur pada ungkapan-ungkapan yang dituangkan pada kain rentang itu.

a.    Tuturan Penyemangat 

(1)    Gempa bagaikan kompor menyala, matangkan mental baja.

Tindak tutur  menyemangati pada kalimat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur dengan lokasi di perempatan Gambiran, Yogyakarta. Pewicara (Warga kampung Gambiran) menyemangati mitra tuturnya (masyarakat yang melewati perempatan perempatan Gambiran, Yogyakarta,  dan membaca kain rentang tersebut) agar bersemangat. 

(Maksud tuturan: Kami ingin menyemangati Anda (masyarakat yang melewati perempatan  Gambiran dan membaca kain rentang tersebut) untuk bersemangat dengan mental baja dalam menghadapi kehidupan pasca gempa.”)


Tuturan penyemangat yang dipasang di tempat yang lain ialah sebagai berikut.

(2)    Digembleng hancur lebur, bangkit kembali. (Gerakan Yogya Bangkit)

(3)    Mari bekerja giat, berkarya yang terbaik (Masyarakat Jalan Solo)

(4)    Dukamu dukaku, mari kita bersatu. (Bernas)

(5)    Bangkitlah Yogya, pasti esok hari akan lebih baik. (Masyarakat JaMag)

(6)    Pantang menyerah, maju bareng, bangun Yogya. (Warga Kewek)


b.    Tuturan Menghibur

Tindak tutur ‘menghibur’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk menberikan hiburan. Hiburan ini ditujukan kepada mitra tutur, yaitu masyarakat di Yogyakarta dan sekitarnya yang terkena gempa.


(7) Badai pasti berlalu 

Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang dipasang pada dua lokasi, yaitu di jembatan Kewek Kali Code, Yogyakarta dan di daerah Banguntapan, Bantul. Pewicara (Toko Arloji Gunung Mas) menghibur mitra tuturnya (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jembatan Kewek serta jalan Banguntapan dan membaca kain rentang tersebut) agar tidak larut dalam kesedihan akibat gempa. 

(maksud tuturan: Kami ingin menghibur Anda (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jembatan Kewek serta jalan Banguntapan dan membaca kain rentang tersebut) agar tidak larut dalam kesedihan akibat gempa. Artinya bahwa kesedihan itu pasti akan berlalu”


Tuturan penghibur yang lain ialah sebagai berikut.

(8) Gempa Menggugah Nurani, menebar Peduli. (PKPU, Lir –ilir Yogyaku)

(9) Kasih bagi korban gempa.     (Love Yogya)


c.    Tuturan Mengajak

Tindak tutur ‘mengajak’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk menberikan ajakan. Mitra wicara pada tuturan di sini ada dua, yaitu (i) masyarakat yang terkena gempa di Yogyakartaa dan sekitarnya dan (ii) masyarakat luar yang tidak terkena gempa atau pemerintah.


(10)     Mari kita jaga keamanan guna membangun kota Yogya

Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur dalam situasi pasca gempa di Perempatan Korem Yogyakarta. Pewicara (Polres Yogyakarta) mengajak mitra tuturnya (masyarakat yang melewati perempatan Korem dan membaca kain rentang tersebut) untuk  menjaga keamanan dan membangun Kota Yogyakarta. 

(maksud tuturan: Kami ingin mengajak Anda (masyarakat yang melewati perempatan Korem dan membaca kain rentang tersebut) untuk menjaga keamanan guna membangun Kota  Yogyakarta yang rusak karena gempa).


Tuturan ajakan yang lain ialah sebagai berikut.

(11) Ayo Yogya bangkit ! (Warga Yogya)

(12) Yogya …Ayo bangkit !  (Warga Yogya)

(13) Bangkit kembali, guyub rukun, gotong royong. (Warga Jembatan Kewek)

(14) Mari kita bekerja kembali untuk berkarya yang terbaik. (DPP Golkar)

(15) Bertindak cepat untuk rakyat…Pasti!   

(16) Mari bahu membahu, tolong menolong (masyarakat Janti)

(17) Bersama koperasi, kita bangkitkan kembali, ekonomi Yogya pascagempa (PKPRI)

(18) Maju bersama, pulihkan keadaan. (Masyarakat jembatan Kewek)

(19) Pulihkan Jogja kita (XL )

(20) Ayo, gotong royong tata tinata    (XL Kita)

‘Ayo, gotong royong, saling menata’

(21)  Aja susah kena musibah, ayo gumregah (Masyarakat Jalan Urip Sumoharjo)

‘Jangan bersusah terkena musibah, mari bangkit’

(22) Hentikan dukamu sobatku (Masyrakat Jalan Bantul Km 5)


d.    Tuturan Mengharap

Tindak tutur ‘mengharap’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk memberikan harapan.

(23) Yen to saiki lagi dicobo, Allah Paring Nugroho

‘Jika lah sekarang sedang diuji, Allah memberikan anugerah’

Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang dipasang di jalan Adi Sucipto Km 6. Tujuannya ialah mengharap mitra tuturnya (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jalan Adi Sucipto Km 6 dan membaca kain rentang tersebut) untuk jangan berkecil hati dengan mengatakan bahwa sekarang sedang diuji, masih ada harapan dari Allah yang akan memberikan anugerah’.  Maksud ialah sebagai berikut.


“Kami ingin mengharapkan Anda (masyarakat yang melewati .. dan membaca kain rentang tersebut) untuk jangan berkecil hati dengan mengatakan bahwa sekarang sedang diuji, masih ada harapan dari Allah yang akan memberikan anugerah”.


Tuturan harapan yang lain ialah sebagai berikut.

(24) Yogya for better live, bangkitlah  (ACT, Aksi Cepat Tanggap)

(26) Jogjaku bangkit, mari bergandengan tangan kita membangun bersama.


e.    Tuturan Memohon 

Tindak tutur ‘memohon’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk menyampaikan permohonan.


(27) Ya Allah, Beri kami kekuatan untuk segera membangun.


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur dalam situasi pasca gempa di stadion Kridosono Yogyakarta. Pewicara (tidak eksplisit tertulis) memohon Tuhan Allah untuk memberikan kekuatan kepada hamba-Nya yang terkena musibah gempa. Maksud lengkapnya ialah berikut ini.


“Kami memohon kepada Allah untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat yang setelah terkena gempa agar dapat segera membangun Kota  Yogyakarta yang rusak karena gempa.”

Contoh lain ialah sebagai berikut.

(28) Kami tidak butuh ditonton, tapi butuh dibantu. (LSM)


f.    Tuturan Menasihati

Tindak tutur ‘menasihati’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk menberikan nasihat.


(29) Dengan sholat dan bersabar kau akan memperoleh kemenangan


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang berlokasi di jalan Adi Sucipto km 8, Yogyakarta. Pewicara (atas nama warga Yogya) menasihat mitra wicara (masyarakat yang melewati jalan Adi Sicipto, km 8 dan membaca kain rentang tersebut) untuk selalu melakukan salat dan bersabar. Secara lengkap, tuturan memiliki maksud sebagai berikut.


“Kami ingin menasihati Anda (masyarakat yang melewati jalan Adi Sicipto, km 8 dan membaca kain rentang tersebut) untuk selalu melakukan salat dan tetap bersabar. Dengan begitu, Anda akan memperoleh kemenangan lahir batin nantinya.”


(30) Dengan bantuan dan partisipasi Anda dalam membayar pajak, hotel dan restoran, akan membantu pemulihan kota Yogya setelah terkena gempa. (Polres Kota Yogyakarta)

(31) Aja padha nelangsa, kuwi kabeh saka sing Kuwasa, ayo wiwit ditata. (Solidaritas Rakyat Yogya)

       

‘Janganlah pada bersedih, itu semua dari Yang Kuasa, Mari mulai ditata’

(32) Bersama kesulitan, ada kemudahan. (Elnusa Peduli)

(33) Nikmati lezatnya kepedulian

(34) Aja wedi rekasa, ben mengkone mulya


‘Janganlah takut dengan kesulitan, biarlah nanti ke depannya mulia dan sejahtera’


g.    Tuturan Menolak

Tindak tutur ‘menolak’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk menberikan argumen penolakan.

(35)     Jangan jadikan bencana gempa ini untuk menambah hutang negara.


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang berlokasi di Bundaran UGM, Yogyakarta. Pewicara ialah komunitas yang benamakan Warga Yogya. Tujuannya ialah masyarakat (atas nama Warga Yogya) menolak mitra wicara (pemerintah dan pihak yang bekompeten) jika bencana gempa ini digunakan untuk menambah hutang negara. Maksud secara lengkap ialah sebagai berikut.


“Kami ingin menolak Anda (pemerintah dan pihak yang berkompeten dan membaca kain rentang tersebut) agar gempa ini tidak dunakan sebagai alasan untuk menambah hutang negara.”


h.    Tuturan Melarang

Tindak tutur ‘melarang’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk memberikan.


(36) STOP, Korban Gempa Bukan Barang Jaminan Hutang Luar Negeri


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang dipasang di jalan Malioboro, dekat gedung DPR DIY. Penuturnya ialah pembuat kain rentang yang bersangkutan tanpa menuliskan nama. Tujuannya ialah melarang mitra tuturnya (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jalan Malioboro, dekat gedung DPR DIY dan membaca kain rentang tersebut) agar menghentikan tindakan pencarian dana ke luar negeri dengan menjadikan korban gempa sebagai barang jaminan. Tuturan itu memiliki maksud secara lengkap sebagai berikut.


“Kami ingin menolak Anda (masyarakat yang melewati jalan Malioboro, dekat gedung DPR DIY dan membaca kain rentang tersebut) untuk menghentikan tindakan pencarian dana ke luar negeri dengan menjadikan korban gempa sebagai barang jaminan.”


(37) Betapapun deritanya, jangan jual aqidah kita.     (Jemaah Syamsu Rizal)

(38) Daerah gempa bukan daerah wisata.

(39) Holobis kontul baris, Ojo pijer nangis.


‘Merapatlah bagai burung kontul berbaris, jangan selalu menangis terus-menerus’


Melarang masyarakat untuk cengeng karena pada saat yang bersangkutan ini yang dibutuhkan ialah gotong royong dan kebersamaan.


i.    Tuturan Mengancam 

Tindak tutur ‘mengancam’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk memberikan pernyataan ancaman.

(40)   Yang mengkorupsi dana gempa, sengsara 7 turunan


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang berlokasi di perempatan SGM. Pewicara (masyarakat tanpa nama yang memasang kain rentang) mengancam mitra wicara (masyarakat yang melewati perempatan SGM) untuk tidak menkorupsi dana gempa. 


(Maksudnya: “Kami mengancam Anda (masyarakat yang melewati perempatan SGM dan membaca kain rentang tersebut) akan mengalami kesengsaraan 7 turunan jika melakukan korupsi terhadap dan gempa.”


(41) Maling mlebu, mati ngenggon

‘Pencuri masuk, akan meninggal    di tempat’


j.    Tuturan Berterima Kasih 

Tindak tutur ‘berterima kasih’ adalah tuturan yang memiliki atau mengandung maksud untuk memberikan pernyataan terima kasih.

(42) Terima kasih atas peran aktif dalam membantu korban gempa Yogya


Tuturan tersebut terjadi pada peristiwa tutur yang dipasang jalan Ring Road, dekat perempatan Gejayan. Penuturnya ialah komunitas yang bernamakan Java Tourism. Tujuannya ialah mengucapkan terima kasih kepada mitra tuturnya (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jalan Ring Road, dekat perempatan Gejayan dan membaca kain rentang tersebut) atas peran aktifnya di dalam membantu korban gempa. 

(Maksudnya: “Kami atas nama masyarakat yang bernamakan Java Tourism mengucapkan terima kasih kepada mitra tuturnya (masyarakat yang terkena gempa yang melewati jalan Ring Road, dekat perempatan Gejayan dan membaca kain rentang tersebut) atas peran aktifnya di dalam membantu korban gempa.”


Pembahasan secara pragmatis pada fenomena kebahasaan di kain rentang tersebut dapat dijadikan sebagai dokumentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan wawasan komunikasi sosial. Semoga bermanfaat.


Wiwin Erni Siti Nurlina

Peneliti, OR Arbasa, BRIN


Oleh : Novri Investigasi

Wartawan Utama


Berita Gamawan Fauzi, comeback menghebohkan dunia maya. Bahkan, juga menjadi perbincangan hangat di dunia nyata. Trending topik di warung DPR ( Dibawah Pohon Rindang).  Sebegitu hebohnya, tiada hari tanpa membincangkan comebacknya Gamawan Fauzi. Bak, lantunan lagu, perbincangan itu, mengalun syahdu dan merdu. Ada rasa rindu, terhadap sosok mantan Bupati Kabupaten Solok itu.


Pelantun lagu Sibunian Bukik Sambung itu, dikenal sosok yang familiar dan dekat dengan berbagai kalangan. Mantan Menteri Dalam Negeri semasa Presiden SBY masa jabatan 22 Oktober 2009 -  20 Oktober 2014, diyakini melepaskan kerinduan kepada pemimpin yang merakyat. Segunung harapan, terbias dihati agar Gamawan Fauzi maju kembali, memimpin Sumatera Barat ini. Apakah  sebuah impian?


Harapan itu, bukan tanpa alasan. Mantan Bupati Kabupaten Solok ke 13 dua priode 2 Juli 1995 - 2 Agustus 2005 tersebut, sosok yang cerdas,  rendah hati, bervisi, taat dan jujur. Ia sangat memahami, banyak persoalan diberbagai bidang. Kapasitasnya, tak diragukan lagi dan sangat memahami tata kelola pemerintahan good governance, bermanajerial yang baik secara akademi, mampu menjawab persoalan yang terjadi di Sumbar.


Anggapan majunya Gamawan Fauzi maju pada Pilgub 2024, berarti turun kasta dari Menteri kembali ke gubernur, tak sebuah alasan. Toh, Anies Baswedan dan Kofifah juga mantan Menteri dan sukses memimpin daerahnya. Apalagi rakyat sangat merindukan sosok kepemimpinan  Gamawan Fauzi. Sosok pemimpin yang fenomenal dan berharap sumbangan pikiran serta jaringan membangun Sumatera Barat.


Viralnya berita Gamawan Fauzi comeback, memang menjadi kegamangan dan kegalauan sebagian pihak. Tapi, akan menjadi spirit baru politik lokal di Sumbar. Persaingan menjadi orang nomor satu di Rumah Bagonjong itu, semakin ketat. Berujung akan melahirkan pemimpin pilihan rakyat yang akan mewakili suara hati rakyat demi pembangunan Sumatera Barat.


Pengalaman Gamawan Fauzi menjadi bupati, gubernur, hingga menteri, menjadi jaminan untuk kemajuan Sumbar kedepan. Soal birokrasi tak diragukan lagi. Dan, sangat memahami kebutuhan masyarakat. Sosok pemimpin yang memikirkan Sumatera Barat secara keseluruhan, bukan sebatas kelompok atau golongan. Kerinduan itulah, rakyat sangat menginginkan Gamawan Fauzi maju pada Pilgub 2024 nanti.


Jejak digital Gamawan Fauzi, semasa menjabat Menteri Dalam Negeri, juga sangat fenomenal.  Gamawan Fauzi, berperan penting dalam penyelesaian Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012. Tak kalah fantastisnya, Gamawan Fauzi, saat menjadi Menteri Dalam Negeri, sukses mencapai target penyelesaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktp).


Bahkan, melampai kinerja e-ktp negara maju, seperti Jerman, Amerika Serikat dan Hindia. Sungguh kinerja yang luar biasa. Berbekal pengalaman dan kinerja mumpuni itu, wajar berbagai kalangan merindukan sosok Gamawan Fauzi untuk memimpin Sumbar. Namun, semuanya berpulang kepada Gamawan Fauzi untuk menjawab keinginan rakyat merindukan sosok kepemimpinan yang merakyat. Masih ada waktu, menunggu jawaban itu. (**)


Khalid Zabidi, 

Aktivis 98

Pendiri Independent Society

Ketua Bidang PP JMSI


Bulan Mei adalah bulan penting dalam kalender politik bangsa Indonesia. Pada bulan ini kita merayakan hari kebangkitan nasional sebagai momentum kesadaran kolektif berbangsa, dan hari reformasi 1998 di mana kita meluruskan perjalanan sejarah tidak didasarkan pada sistem otoriter melainkan demokrasi.


Tetapi bulan Mei tahun 2022 ini lain dari bulan Mei tahun sebelumnya. Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina meningkat menjadi perang dagang berskala global antara orde politik internasional liberal yang dipimpin Amerika dan Eropa Barat serta orde nasionalis yang berporos pada Rusia, Tiongkok dan Iran. Kubu Amerika menghantam Rusia dengan berbagai sanksi politik dan ekonomi sebagai balasan atas Pemerintah Kremlin yang menginvasi Ukraina dengan dalih demiliterisasi dan denazifikasi.


Kubu Rusia melawan balik dengan mengancam menghentikan pasokan gas ke Eropa Barat terutama Jerman yang bersifat ambivalen di tengah sikap keras Amerika. Rusia berhasil membuat Eropa kebingungan untuk membayar pembelian gas dengan mata uang Rubel alih-alih menggunakan Dolar. Harga migas pun melambung tinggi diikuti harga komoditas pangan global seperti gandum, yang tentu saja berpengaruh pada Indonesia sebagai negara importer komoditas energi dan pangan.


Konflik Rusia-Ukraina yang bereskalasi menjadi perang dagang global berimbas pada stabilitas regional di Asia Pasifik, khususnya dalam hubungan negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika, Rusia dan Tiongkok. ASEAN misalnya, terpecah dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina di mana Malaysia, Filipina dan Singapura bersikap tegas menolak invasi, sementara Indonesia sebagai pendiri dan negara ASEAN terbesar bersikap ambivalen. Indonesia menyatakan menyesalkan konflik Ukraina, namun tidak secara tegas mengutuk Rusia. Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G-20 bahkan bersikukuh mengundang Rusia sebagai salah satu anggota tetap yang dianggap penting G20 walaupun Amerika, Inggris dan Kanada mengancam tidak hadir dalam pertemuan tersebut.


Tiongkok sebagai salah satu negara super power  dan memiliki hubungan erat dengan Rusia melanjutkan sikap asertifnya dalam isu Laut Cina Selatan (LCS). Sementara negara-negara ASEAN didukung Amerika, Australia dan Jepang mempertahankan kebebasan melintas  _(freedom of navigation)_ di LCS, Tiongkok tetap menekan ASEAN untuk mencari jalan tengah tentang klaim ‘Sembilan Garis Putus-putus’ _(Nine Dash Line)_. Tiongkok sendiri meningkatkan latihan militernya di wilayah perairan Taiwan, dan beberapa kali melintasi udara beberapa saat setelah Rusia mengumumkan operasi militernya di Ukraina.


Krisis Kapitalisme dan Demokrasi


Konflik global hari ini sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Huntington (1991) meramalkan akan adanya benturan peradaban antara Barat dengan demokrasi liberal dan kapitalismenya melawan yang lain _(the West versus the Rest)._ Dunia setelah runtuhnya Komunisme menjadi unipolar di mana Amerika dan Barat menjadi pemimpinnya, sekarang menjadi multipolar karena banyak kekuatan emerging yang mampu mengimbangi dominasi Barat.


Titik balik perubahan keseimbangan global itu terjadi saat dunia dilanda krisis finansial global tahun 2008. Yang luput dari perhatian publik, krisis tersebut dipicu perang dagang antara blok Amerika melawan Rusia dan Tiongkok. Tiongkok diuntungkan dalam perang dagang tersebut dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua dengan pertumbuhan dua digit, sementara Rusia terkena hantaman keras. Rusia membalasnya dengan mengambil alih Republik Krimea pada awal tahun 2014 dari Ukraina karena merasa terancam dengan sikap elit politik Ukraina yang hendak menjadi anggota Uni Eropa dan pakta pertahanan NATO.


Peradaban Barat mengalami tantangan paling berat sejak peristiwa tersebut. Sebelumnya menurut Fukuyama (1992), keruntuhan komunisme dipandang sebagai kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Namun Fukuyama dalam buku terbarunya _‘Liberalism and Its Discontents’_ terbit pada Maret 2022, orde liberal dunia mendapatkan tantangan keras dari segala hal yang merupakan versi ekstrem dari prinsip-prinsipnya sendiri. 


Maka kita bisa melihat bagaimana kapitalisme mendapat tantangan dari nasionalisme ekonomi, demokrasi liberal yang elitis menghadapi ancaman populisme. Demi mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggunakan jargon nasionalisme untuk melawan hegemoni Amerika, sembari mengubah konstitusi agar tetap mempertahankan kekuasaan otoriter mereka. 


Bahkan Turki yang merupakan anggota NATO dan sekutu Amerika, mengubah konstitusi mereka sehingga Erdogan melanjutkan jabatannya dari Perdana Menteri menjadi Presiden dengan kekuasaan eksekutif, dan AKP sebagai partai beraliran Islamis dan kebijakan ekonomi pasar tetap menjadi partai penguasa dominan. 


Krisis tidak hanya terjadi terhadap sistem politik dan ekonomi Barat. Sistem masyarakat mereka yang bercirikan individualisme menghadapi guncangan saat dunia dilanda pandemi Covid-19. Saat Tiongkok sukses menekan penyebaran wabah tidak lama setelah merebak pada awal tahun 2020, Amerika dan Eropa menghadapi protes keras warga yang tidak mau _lockdown_ dan menerima vaksin. Berbeda dengan masyarakat Tiongkok yang kolektif karena dipimpin rezim Partai Komunis yang otoriter, masyarakat Barat terbelah antara mereka yang mau mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dengan mereka yang menganggap wabah ini rekayasa kaum globalis. 


Polarisasi masyarakat Barat kemudian berimbas pada politik seperti yang terjadi dalam pemilu presiden Amerika dan Perancis. Dunia politik menjadi terpecah antara mereka yang menerima orde internasional liberal dengan mereka yang mencoba mendirikan orde populisme. Kita bisa mengamati bagaimana Amerika hampir mengalami pembangkangan sipil skala nasional ketika Presiden Donald Trump kalah dari Joe Biden. Presiden Emmanuel Macron yang menang tipis dari politisi kanan jauh Marine Le Pen, mengulangi pemilu lima tahun sebelumnya dengan kondisi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat kebijakan ekonomi Emmanuel Macron.


Indonesia di Tengah Ancaman Krisis Pangan dan Kerentanan Kawasan


Saat dunia mengalami krisis politik, ekonomi dan sosial sebagai dampak konflik global, Indonesia mengalami backwash effect yang tidak diduga sebagai negara subur di kawasan tropis yaitu kenaikan harga pangan. Invasi Rusia ke Ukraina membawa dampak kenaikan harga gandum dan minyak dunia, yang tentu saja berefek pada Indonesia sebagai negara importir gandum untuk keperluan pangan, dan kenaikan harga minyak berdampak tarif logistik.


Beberapa pengamat menganggap krisis harga pangan disebabkan kesalahan kebijakan Pemerintah. Misalkan kenaikan harga minyak goreng disebabkan kebijakan Pemerintah mengalihkan supply kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar energi selain konsumsi pangan. Namun tentu saja pandemi dan krisis politik global adalah faktor utama ketidakstabilan ekonomi. Bisa dikatakan Pemerintah hampir tak dapat mengendalikan penyebab krisis tersebut.


Prinsip politik bebas-aktif Indonesia dalam situasi global hari ini juga membuat banyak negara yang berkepentingan menyeret kita untuk terlibat menggunakan tekanan. Singapura dan Malaysia dengan tegas bersekutu dengan Amerika, Inggris dan Australia dalam menyikapi klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan, berlainan dengan sikap Indonesia yang mengutamakan penyelesaian di meja diplomasi. 


Indonesia mengambil sikap tersebut karena menjadi salah satu mitra dagang terbesar Tiongkok sejak lama, berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang secara historis dan sosial merupakan sekutu Barat. Sikap yang sama juga terjadi dalam menyikapi invasi Rusia, jika Singapura menolak tegas langkah Rusia, seperti apa yang dikatakan PM Lee pada perayaan hari kemerdekaannya pada awal Mei 2022 lalu. Indonesia menyesalkan eskalasi konflik Ukraina menjadi perang tanpa menyebut Rusia sebagai negara penyerang.


Dalam pertemuan antara para pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden pada 12 Mei 2022, perbedaan sikap itu tampak nyata. Pemimpin Singapura dan Malaysia bersikap tegas menolak klaim Tiongkok tentang _Nine Dash Line_ sementara Indonesia bersikap netral. 


Amerika melanjutkan lobi politik menyekat Tiongkok pada _Quadrilateral Meeting_ di Tokyo pada 24 Mei 2022 dengan pemimpin Australia, India dan Jepang atau koalisi QUAD.


Dalam hal mempertahankan _freedom of navigation_ Amerika memang menunjukkan sikap asertifnya. Klaim Tiongkok atas LCS dipandang sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika sebagai kekuatan maritim dominan di Samudera Hindia dan Pasifik. Oleh karena itu Amerika akan selalu menekan negara-negara kawasan Asia-Pasifik yang masih bersikap netral untuk memihak mereka.


Setelah Amerika menggunakan soft-diplomacy termasuk latihan perang besar-besaran dengan Indonesia pada tahun lalu bertajuk Garuda Shield, bukan tidak mungkin mereka akan menekan Indonesia secara keras melalui negara-negara sekutunya seperti Australia, Singapura dan Malaysia agar menunjukkan sikap memihak Amerika.


Penutup


Bulan Mei adalah bulan suci negara Republik Indonesia, di mana kita memperingati hari kebangkitan atas kesadaran pentingnya berdemokrasi dan memiliki kolektifitas kuat sebagai suatu bangsa. Ancaman krisis pangan, krisis ekonomi yang menyebabkan kerentanan kawasan di depan mata seharusnya menjadi momentum bagi pemimpin dan masyarakat Indonesia untuk bersatu merumuskan langkah-langkah ekonomi politik dengan cepat.


Tensi tinggi hasil polarisasi politik global sudah saatnya diturunkan walau tidak mungkin dihilangkan sebagai konsekuensi menjalankan prinsip berdemokrasi. Sebagai bangsa yang secara konsekuen mampu mempertahankan prinsip kemerdekaan berasaskan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 alinea 4 dalam percaturan politik global selama 77 tahun merdeka, Indonesia akan mampu menjawab tantangan tersebut. Tentu saja jika para pemimpin dan masyarakat bersatu, mampu merumuskan langkah prioritas kebangsaan dan kenegaraan dengan cepat, dan berjalan dengan ketetapan yang ada.


Demi Tuhan, Demi Bangsa dan Demi Negara, Merdeka!!!

Catatan H. Dheni Kurnia: Pemimpin Redaksi Harian Vokal, Ketua JMSI Riau dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Riau.


TEMAN saya seorang walikota. Dia mengatakan, jadi walikota itu tak enak. "Saya menyesal," katanya. Saya terkejut. Loh, kenapa Abang dulu maju jadi walikota. Berapa uang yang  dihabiskan sampai terpilih? 


Dia gelak mengekeh. Tapi walau tidak enak, aku mau maju lagi. Mau dua priode, katanya. Saya makin heran. Lalu dia menjawab; "Karena jadi walikota itu sungguh sangat enak. Menyesal kalau saya tak jadi lagi."


Kali ini kami tertawa berdua. Menurut saya, itu candaan yang tidak lucu. Tapi bagi teman saya itu, tampaknya jadi walikota adalah sebuah prestise dan kebanggan. Dia sangat bangga jadi walikota, meski dia harus menghadapi banyak tantangan tak selesai serta berbagai pengorbanan untuk menang. 

Seorang teman saya (juga) jadi bupati di sebuah kabupaten di Riau. Meski dia mantan pesuruh, tapi kini gayanya tak macam pembantu lagi. Dia sering kunjungan kerja. Acap jumpa gubernur dan menteri, bahkan presiden RI. Mobilnya keren, meski minyaknya ditanggung pemerintah. Kemana pergi selalu punya ajudan. Sebagian masyarakat pun memuja-muja dia separuh mati. 


"Saya sebenarnya gak punya cita-cita jadi bupati. Dulu saya mau jadi pedagang beras saja. Hidup aman dan bebas. Tapi teman-teman dan masyarakat terus mendorong saya. Ya, saya coba-coba uji nyali. Saya maju dan menang," ujarnya dengan bangga. 


Kali ini saya tertawa ngakak. Menurut saya, pernyataan ini lucu sekali. Sangat aneh dan dibuat-buat, terkesan sederhana dan main-main. Tapi mengantarkan dia jadi bupati. Tabeklah! 


Saya cerita walikota dan bupati, karena akhir-akhir ini nama pejabat  (PJ) bupati Kampar dan Walikota Pekanbaru segera diumumkan. Karena jabatan keduanya akan berakhir 22 Mei 2022, sementara pemilihan serentak baru 2024. 


Jadi ada waktu 2 tahun lebih lagi menjadi pejabat. Konon, nama PJ itu sudah disetujui dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Katanya, nama tersebut sudah diteken lebih cepat, sebab Mendagri nak berangkat ke luar negeri. Tapi nama-nama ini, belum sampai ke Riau. 


Sebelumnya, sesuai aturan, Gubernur Riau Syamsuar, mengajukan tiga nama untuk PJ Wako Pekanbaru dan tiga nama untuk PJ bupati Kampar. Tapi kabar yang berkembang, tidak nama yang dikirimkan yang akan dipilih. Jelas ini tak sesuai dengan ekspetasi gubernur. 


Syamsuar jadi kaget. Saya juga. Tapi untuk tertawa ngakak, saya kurang berani. Karena setahu saya, nama-nama yang dikirim ke mendagri adalah orang-orang hebat dan sudah teruji kemampuannya. Mereka adalah para eselon dua yang notabene adalah petinggi di kabinet Syamsuar. 


Menurut cerita, mendagri lebih memilih pejabat lain, yang juga punya jabatan eselon dua, anak buah Gubernur Riau Syamsuar. Entah bagaimana nama mereka bisa muncul. Mungkin mereka melobi sendiri ke Pusat atau malah mereka saudara dekatnya 

"Orang Pusat".


Secara moral, mereka adalah orang Syamsuar. Namun, nama mereka tak tertera dalam daftar. Andailah nanti mereka benar-benar ditunjuk Mendagri, apa mereka tidak risih dan malu. Apalagi beralasan macam-macam. Yang jelas, menurut saya mereka ini adalah "bawahan" yang melawan toke. Tak bermoral dan tak punya muka malu. 


Kabar ini merebak cepat. Pro dan kontra  bermunculan, seperti tendawan tumbuh di hutan lembab. Ada yang menyebut, nama yang diajukan Syamsuar tidak terampil dan punya masalah. Ada pula yang bilang ini haknya Mendagri sesuai Permendagri No. 1 tahun 2018, tentang kepala daerah. Tak sedikit yang beranggapan, keputusan Mendagri tersebut, menabrak otonomi daerah. 


Memang, sejauh ini ada provinsi yang ditolak Mendagri pengajuan pejabat yang diajukan gubernur. Sumatera Barat, Jawa Barat serta Jawa Tengah misalnya. Gubernur Sumbar kecewa. Begitu juga Jawa Barat.  Tiga paket calon PJ yang diusulkan Gubernur Ridwan Kamil untuk Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi ditolak dan diganti. Ridwan meradang, tapi tak bisa berbuat apa-apa. 


Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo, memilih "diam karung" atau kalem saja, meski dia kader PDIP. 

Enam kabupaten dan kota yang akan dipimpin PJ di Jateng adalah; Kabupaten, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga. Tapi tak semua diakomodir. 


Bagaimana dengan Riau? Tampaknya, meski masyarakat panas bergejolak atau dingin bersarung, Gubernur Syamsuar tampaknya memilih arif saja. Tak tampak arus kekecewaan di wajahnya, meski menurut saya pasti dia kecewa dan direndahkan. 


Sebagai orang Melayu dia memilih bijak. Layaknya sultan-sultan di Riau zaman dulu; Tak emas, bungkal diasah, tak kayu jejang dibelah. Andai yang dia ajukan beda dengan putusan Mendagri, mungkin dia akan memilih diam. Tapi dia pasti punya cara lain untuk memperlakukan pilihan itu. 


Halnya mengenai Permendagri No.1 tahun 2018, pasal 5, ayat 3 yang menyebut PJ kepala daerah bisa diangkat Mendagri di luar yang diusulkan, Syamsuar saya kira juga tidak mempermasalahkannya. Meski maksud Permendagri itu, bukan seperti yang dibicarakan banyak pihak selama ini. 


Setelah saya baca, Permendagi No. 1 tahun 2018 tersebut,  mengatur tentang penunjukan kepala daerah jika Gubernur sedang cuti panjang. Mendagri berhak menunjuk penggantinya atau pejabat yang di bawahnya. Dengan alasan, agar lebih "leluasa" berkomunikasi dengan pusat.


Ketika hal ini ditanyakan kepada Gubernur Syamsuar, dia menyebut; "Kami belum tahu menahu soal nama yang akhirnya disetujui Mendagri sebagai PJ walikota Pekanbaru dan bupati Kampar," katanya singkat


Sedang Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, Firdaus, kepada wartawan mengatakan, Mendagri memang sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Surat Keputusan (SK) calon PJ kedua kepala daerah sudah ditandatanganinya. Namun Pemprov Riau belum mendapatkan perintah untuk menjemput SK tersebut.


Mengenai kebenaran tentang PJ Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar bukan orang yang ditunjuk gubernur, Firdaus mengatakan tak tahu, karena belum melihat SK-nya. Katanya lagi, SK itu berkemungkinan diserahkan Selasa 17 Mei 2022 ini, atau beberapa hari sebelum jabatan walikota dan bupati berakhir. 


"Tugas kami hanya mengantarkan usulan dari Gubernur dan mengambil SK kalau sudah diperintahkan," ujarnya. Tugas yang sederhana sekali. Menurut saya, tak ada keberanian Firdaus untuk mempertanyakan kepada Mendagri, siapa yang akhirnya di-SK-kan. Mungkin Firdaus takut pula melawan induk semangnya. 


Dari tiga nama yang diajukan Gubernur, saya menilai H. Masyrul Kasmi layak dipilih menjadi PJ Walikota Pekanbaru. Salah seorang Asisten Sekdaprov ini, pantas dipilih karena memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi. Hanya saja kemudian dia diisukan terlibat dalam kasus Jembatan Dorak, ketika dia menjadi Wakil Bupati Kepulauan Meranti. 


Sedangkan untuk calon Pj Bupati Kampar layak disandang Imron Rosadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi kabarnya, tokoh-tokoh dari Kampar, menganggap dia kurang cergas dan menginginkan pihak yang "sepenciuman" dengan mereka.


Begitulah! Sebenarnya, menjadi PJ Wako Pekanbaru atau bupati Kampar itu bukanlah pekerjaan semudah membalik daun pisang. Diperlukan sosok yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Bukan pesanan atau sesuai keinginan seseorang saja atau pula kelompok tertentu. Dan saya melihat, Gubernur Syamsuar sudah paham betul mengenai hal ini. 


Saya kurang yakin, orang yang ditunjuk Pemerintah Pusat mengerti persoalan di daerah, meski dia dari Riau ini juga. Ada yang lebih faham dan mengerti tentang tata pemerintahan dan bisa mencari solusi serta bekerja sama dengan pemimpin daerah lainnya. Dan seharusnya pemerintah pusat faham juga masalah ini. 


Karena menjadi walikota atau bupati, bukan karena enaknya saja, atau karena coba-coba, atau pula pendekatan sana-sini lalu terpilih. Dia haruslah orang yang paham dan loyal pada aturan, masyarakat dan orang yang lebih tinggi darinya.


Walikota dan bupati, menurut saya, harus menerima jabatan dan keberadaan gubernur. Begitu pula gubernur harus mengakui keputusan menterinya. Kuncinya, memang saling terkait dan saling menghargai.


Apa jadinya kalau sama keras dan sama adu kepala. Sama-sama rusak dan sama-sama bubar kerjasama yang dibangun sesuai aturan dan harapan masyarakat. Mari kita menimang-nimangnya dengan kepala yang cerdas. Kalau ini masih tetap terjadi, mari pula kita sama-sama tertawa terkekeh-kekeh, sambil menyaksikan kisah lucu dan lawak-lawak saja. ***


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F