-->

Articles by "Sumsel"

Showing posts with label Sumsel. Show all posts

LUBUK LINGGAU  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) tampaknya tidak berdaya dalam mengatasi alih fungsi lahan. Buktinya, alih fungsih lahan makin marak di Bumi Lan Serasan Sekatenan, baik itu dijadikan tempat wisata, juga gedung dan rumah makan.

Seperti yang terjadi di Jalan Jendral Sudirman, Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo. Tepatnya, depan SPBU Tugumulyo, dilahan alih fungsi tersebut telah berdiri sebuah rumah makan, Sabtu (27/5/2023).


Areal persawahan tersebut disulap menjadi saung tempat makan. Dan, lahan yang digunakan kurang lebih seperempat hektar. Sudarmanto selaku pemilik saung saat dikonfirmasi awak media mengatakan, ia memang sengaja merubah areal persawahanya menjadi tempat saung sekaligus wisata.


"Ide ini timbul lantaran sering mengalami gagal panen, disisilain biaya hidup sehari-hari kian meningkat. Selain itu, rumah makan diarea persawahan ini ia lihat di Jogjakarta,” Kata Sudarmanto.


Yang dijadikan saung ini hanya sepetak sawah, sisanya masih ditanami padi serta kolam ikan. Kemudian, ia membenarkan. Bahwa, pihak kecamatan, BPP dan Dinas Pariwisata sudah berkunjung ketempatnya. Dan, kita akan urus surat perizinan, sekarang dalam proses” ungkap Sudarmanto.


Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) juga sudah berkunjung ke sini, memang ini alih pungsi lahan, “Namun saya ingin inovasi saja kalau mengandalkan padi kita tidak bisa hidup, di Jogjakarta bisa berinovasi dengan lahan sawah dijadikan wisata dan rumah makan,” ucapnya.


Sudarmanto mengatakan, selain pupuk mahal, hama seperti burung, tikus dan wereng inilah yang membuatnya selalu gagal panen. Untuk diketahui, lahan sawah milik ayahnya ini kurang lebih satu hektar, saat ini telah berdiri sebuah rumah makan yang ia beri nama "Pendopo Sawah" dengan berbagai macam menu makanan, juga minuman.


Sementara itu, Camat Tugumulyo, Elmi menyatakan. Bahwa, lahan persawaan di depan SPBU Mataram memang adanya dugaan alih fungsi lahan.

“Pihak kecamatan sudah cek lapangan pada 23 Mei 2023 kemarin, dengan melibatkan Sat Pol PP, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Hasil pantauan di lapangan memang itu sudah terjadi alih pungsi lahan yang sebelumnya areal persawahan sekarang jadi tempat makan,” jelas Elmi.


“Jadi, kami selaku pihak kecamatan, karena itu laporan dari desa kami tindak lanjuti, dan sudah turun ke lapangan. Hasil di lapangan pihak BPP dan pihak kecamatan akan menyurati pihak dinas terkait yakni Dinas Pertanian, bahwa memang di sana telah terjadi alih pungsi lahan.


“Terkait alih pungsi lahan baik pihak Desa dan kecamatan tidak memberikan izin. Bahkan untuk pemilik rumah makan kami akan berikan himbauan agar tidak melanjutkan alih pungsi lahan tersebut,” ungkap Elmi

Kepada masyarakat bahwa pihak kecamatan dan dinas pertanian telah membuatkan plang himbauan hampir seluruh desa Di Kecamatan Tugumulyo, bahwa akibat pungsi lahan itu dilarang karena melanggar undang-undang dan Perda Kabupaten Mura


“Namun dijelaskan hinggah saat ini kenyataan di lapangan masyarakat di Tugumulyo masih juga lakukan alih pungsi lahan seperti wisata yang ada dan gedung walet. Bahkan yang telah terjadi alih pungsi lahan tersebut semua tidak diberikan izin” tambahnya. **


Sumber: linggaupos


MURA - MEDIAPORTALANDA - Tempati janji politik saat Pilkada, Alat berat yang akan digunakan untuk membuka lahan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, terealisasi oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Hj Ratna Mahmud dan HJ Suwarti,


Tepat dua tahun menjabat sebagai Bupati dan wakil bupati Musi Rawas, pasangan Ratna-Suwarti, tidak hanya sekedar mengumbar janji. Tapi, dibuktikan oleh masyarakat dengan adanya Alat Berat bantuan pemerintah di turunkan tepat di Lahan Milik Suparto, di Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, pada Senin, (20/02/2023).



Bantuan alat ini diadakan. Sebab, sebagian besar masyakarat Kabupaten Musi Rawas berprofesi sebagai petani, selama ini, dalam mengelola lahannya masyarakat masih menggunakan cara tradisional, yaitu menembang pohon dan melakukan pembakaran. Hal ini berbenturan dengan peraturan pemerintah tentang pembakaran lahan dan hutan. Untuk itu, dalam kempanye Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengupayakan bantuan alat berat untuk mempasilitasi masyarakat agar mendapat kemudahan dalam membuka lahan perkebunannya.


“Ini merupakan salah satu dari 9 program saya Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati, Hj. Suwarti. Sembilan program prioritas saya telah terealisasi semua. Setelah launching bantuan alat berat ini, tuntaslah 9 program yang saya janjikan,” ujar Bupati Musirawas Hj. Ratna Machmud.


Kemudian ungkapnya, dasar alasan bantuan ini, karena dalam membuka lahan tidak boleh lagi ada pembakaran perkebunan, dan melalui bantuan alat berat berupa tiga eksavator mini masyarakat tidak perlu membakar lahan lagi.


“Alat berat ini sebenarnya sudah kita beli tahun lalu, namun belum digunakan karena perlu Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengaturnya. Karena alat berat ini akan banyak digunakan masyarakat,” katanya.


“ Semoga alat berat bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Musi Rawas,” ungkapnya.


**

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pimpinan Wilayah  Muhammadiyah Sumbar (PWMS) periode 2022-2027 resmi dikukuhkan. Sesuai keputusan pada Januari 2023, Bakhtiar dipercaya untuk menempati posisi sebagai Ketua PW Muhammadiyah Sumbar.


Selain pengukuhan PWM Sumbar juga memperkenalkan PWA Sumbar yang berjumah sebanyak 12 orang.

Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas berpesan kunci kehebatan Muhammadiyah bukan pada gerakan Islam tetapi adalah gerakan ilmu.


“Kemajuan Muhammadiyah akan dilihat dari pengembangan kampusnya, kalau Kampusnya maju sudah pasti maju Muhammadiyah begitu juga sebaliknya, bayangkan saja kalau ada tiga kampus dari Bukittinggi dengan Bukittinggi alangkah bagusnya” tuturnya.


“Pandai-pandailah membawa bahtera ini untuk membuat Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi Muhammadiyah yang diperhitungkan” demikian pesan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas.


Dalam sambutannya, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Dr. Bakhtiar mengatakan kita fokus melakukan konsolidasi ideologi dan organisasi yang terus dimantapkan melalui Darul Arqom PWM-PWA Sumbar. Pusat pengkaderan akan dikembalikan ke Masjid Taqwa. Serta konsolidasi pengembangan ekonomi dan AUM.


Dalam periode kepemimpinannya, pengembangan AUM akan terus menjadi sorotannya. Hal ini berkaitan dengan cita-cita founther Muhammadiyah untuk memajukan AUM, maju berkembangnya sebuah AUM adalah kemajuan persyarikatan begitu sebaliknya. Untuk itu PWM menjadikan BTM sebagai pusat keuangan dan pendanaan di Muhammadiyah, makanya soal perhimpunan dana dari AUM akan diarahkan ke BTM.


“PW Muhammadiyah Sumbar telah selesai melakukan Darul Arqam dan selanjutnya akan terus mengaplikasikan RTL yang telah dilahirkan dan dikembangkan,” ulasnya


Sambungnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar diharapkan dapat mendukung Muhammadiyah terutama soal wacana tuan muktamar di Padang.


Kepemimpinan PW Muhammadiyah Sumbar 2022-2027 yang ditetapkan di Yogyakarta pada januari 2023 tersebut diketuai oleh Bakhtiar (Ketua), Apris (Sekretaris), Murisal )Wakil Ketua Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah), Sobhan Lubis, (Wakil Ketua Bidang Tarjih dan Tajdid)

Abdul Salam (Wakil Ketua Bidang Tabligh, Dakwah Komunitas, dan Pembinaan Haji-Umrah), Zaim Rais (Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga PWM Sumbar, Emilson Taslim (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Umum dan Kesejahteraan Sosial), Marhadi Efendi, (Wakil Ketua Bidang Lingkungan hidup dan Resiliensi Bencana), Yosmeri Yusuf, Wakil Ketua (Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal), Fahkri Zaki (Wakil Ketua (Bidang UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat), Ki Jal Atri Tanjung (Wakil Ketua (Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah), Firdaus, M.HI, (Wakil Ketua Bidang Pustaka, Informatika, dan Digitalisasi), Afrijal Harun (Wakil Ketua Bidang Pengembangan Cabang-Ranting dan Pembinaan Masjid), Zaitul Ikhlas Saad (Wakil Ketua Bidang Hubungan dan Kerja Sama Epksternal, Ismail Novel, M.Ag (Wakil Ketua Bidang Pembina dan Pengembangan Pesantren)


Dr. Hj, Syur’aini, M.Pd ex.officio Ketua PWA), Wakil Ketua Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga), Muhammad Najmi, (Bendahara, Bidang Wakaf dan ZIS), Imdibkri Wakil Bendahara dan M. Rifki (Wakil Sekretaris)


Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah selalu bersama Muhammadiyah dan siap mendukung seluruh program Muhammdiyah khususnya Muktamar ke-49 karena Muhammadiyah telah banyak berbuat untuk umat dan bangsa.


“Kita sepakat dengan kesepakatan awal bahwa pemerintah siap membantu Muktamar sepertiga selebihnya Muhammadiyah, dan pengusaha,” imbuhnya.


“Untuk muktamar Kita tidak perlu menunggu keputusan dari PP Muhammadiyah, yang terpenting kita bersiap karena mereka melihat kesiapan kita,” ujarnya.


Ia mengingatkan adanya Indonesia ada karena adanya Sumbar melalui PDRI dengan perperangan selama 207 hari, ia berharap kejayaan Muhammadiyah dengan Muktamar tahun 1975 akan bisa diaplikasikan pada tahun 2027 dengan semangat "mambangkik Batang Tarandam" melalui Muktamar.


“Ayo kita rajut dan soliditas, saya yakin Muhammadiyah lahir di Yogyakarta dan dibesarkan orang Sumbar bisa kembali terwujud,” tegasnya


Dalam sambutannya Wakil Ketua PWM Sumbar 2015-2020, Buya Adrian Muis mengatakan Pemimpin yang hebat adalah bisa melahirkan pemimpin yang hehat.


Dalam laporannya, Ketua Panitia Nasrul A. mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi yang mempersilahkan PW Muhammadiyah Sumbar melakukan pengukuhan di Aula Gubenuran. dan juga mewakafkan Taufiq jadi Sekretaris Majelis Ekonomi PWM Sumbar.


“Alhamdulillah, panitia telah berjibaku sejak beberapa malam dalam menyiapkan sarana prasarana acara pengukuhan, apalagi Buya Mahyeldi telah mewakafkan kepada Muhammadiyah adinda Taufiq ditunjuk sebagai Bendahara dan sekretaris Majelis Ekonomi,” tutup Nasrul A. **

LUBUK LINGGAU - MEDIAPORTALANDA - 17 Januari 2023 - PT PLN (Persero) menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Lubuklinggau. SPKLU yang berlokasi di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuklinggau ini merupakan SPKLU pertama di Kota Lubuklinggau dan menjadi SPKLU kelima di Sumatera Selatan.


Walikota Lubuklinggau Prana Putra Sohe saat meresmikan SPKLU berterima kasih kepada PLN karena telah menghadirkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di Lubuklinggau. Prana berharap kehadiran SPKLU semakin mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

"Sangat bersyukur Lubuklinggau dipilih sebagai tempat pembangunan SPKLU, ini merupakan bukti Kota Lubuklinggau ini sudah maju dan saya berdoa yang hadir di sini semuanya dapat memiliki kendaraan listrik," ujar Prana saat meresmikan SPKLU Lubuklinggau, Kamis, (12/1).


Prana mengatakan, selain ramah lingkungan, mobil listrik juga merupakan kendaraan yang nyaman. Ini disampaikannya setelah mengikuti demo _charging_ pengisian baterai sekaligus _test drive_ mobil listrik di sekitar kota Lubuklinggau bersama jajaran usai peresmian. 


"Mobil listrik ini sangat nyaman digunakan, tidak ada suara sehingga tenang dalam berkendara. Saya ucapkan selamat kepada PLN atas diresmikannya SPKLU, semoga masyarakat Kota Lubuklinggau dapat memanfaatkan SPKLU ini dan masyarakat di luar Kota Lubuklinggau dapat mampir ke sini," ujarnya.


Kehadiran SPKLU di Lubuklinggau ini akan mendukung ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Selatan. Saat ini jumlah SPKLU di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) sebanyak 7 SPKLU. Ketujuh SPKLU tersebut berada di Kota Palembang sebanyak 2 unit, Rest Area Tol Lampung - Palembang 2 unit, Jambi, Bengkulu, dan Lubuklinggau masing – masing 1 unit.


General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Amris Adnan mengatakan, PLN berkomitmen untuk terus mengkampanyekan gaya hidup _electrifying lifestyle_ dengan penggunaan kendaraan listrik. Hal ini untuk mendorong penggunaan energi rendah karbon dan ramah lingkungan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) serta dalam upaya menggantikan energi fosil yang selama ini digunakan.


“Pembuatan SPKLU ini merupakan salah satu dukungan PLN dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik, seiring banyaknya masyarakat yang mulai menggunakan kendaraan listrik," kata Amris.


Lebih lanjut, Amris menerangkan bahwa untuk SPKLU di Lubuklinggau ini, memiliki tiga konektor, yang dapat melakukan pengisian _fast charging_ dan _medium charging_. Penggunaannya cukup dengan mendownload aplikasi PLN Mobile.


Selain ramah lingkungan, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dengan beralih ke kendaraan listrik. Salah satunya penggunaaan kendaraan berbasis listrik dapat menghemat biaya operasional dengan hanya memakan biaya 20 persen dibandingkan kendaraan konvensional.


“Keuntungan lain yang didapatkan dari kendaraan listrik adalah meminimalisir polusi suara dan polusi udara. Kami berharap dukungan Walikota Lubuklinggau juga dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

Dengan kendaraan listrik kita harap target _Zero Emission_ pada tahun 2060 mendatang dapat kita capai," pungkas Amris.   **


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Begitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) memberikan surat mandat dengan nomor : 004-06/SM/DPP/DPW-SUMATERA BARAT/VI/2022 kepada Firman Sikumbang selaku ketua, Hari Setiawan selaku Sekretaris dan Febriansyah Fahlevi selaku Bendahara, untuk membentuk pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Firman Sikumbang yang merupakan Pemimpin Redaksi Majalah Tribrata Polda Sumbar tersebut segera bergerak cepat.


Bertempat di ruang Jenderal Hoegeng lantai IV Polda Sumbar, Sabtu pagi 2 Juli 2022, DPW GIAN Provinsi Sumbar, menggelar rapat internal dan penyusunan kepengurusan dan program kerja.

Dalam rapat internal tersebut, Firman Sikumbang mengatakan, agar berjalannya suatu organisasi seperti yang diharapkan, tentunya pemantapan dan persiapan di tubuh pengurus sangatlah lebih diprioritaskan sebelum membahas penyusunan program kerja ke depan.


"Pemantapan serta kesiapan sangatlah diprioritaskan sebelum melangkah ke tahap penyusunan program kerja ke depan ataupun hal lain yang dianggap penting. Sebab berjalannya suatu organisasi tentunya sangat diperlukan kesiapan dan keseriusan," ujar pria jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Eka Sakti (Unes) Padang ini.


Dalam rapat internal tersebut, DPW GIAN Sumbar juga membahas pembentukan Kordinator Daerah (Korda) di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumbar, seperti Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.


Sedangkan untuk kotanya adalah Kota Bukittinggi, Padang, Padangpanjang, Pariaman,  Payakumbuh, Sawahlunto dan Kota Solok.


“Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar, sebagian sudah bergerak pula menyusun kepengurusan. Pokoknya kita berupaya secepatnya merampungkan kordinator daerah ini,” ujar Firman Sikumbang.


Dalam rapat internal tersebut Firman Sikumbang berharap, dengan terbentuknya kepengurusan DPW GIAN Provinsi Sumbar tersebut, masing-masing deputi bertanggungjawan sesuai tupoksi dari jabatannya.


Dikatakannya, Deputi Hukum dan HAM GIAN Sumbar, nantinya juga berencana  memberikan konsultasi tentang hukum kepada masyarakat yang terbuka untuk umum.


Ia juga berharap kepada Deputi Humas selaku corong dalam menerima maupun menyampaikan segala sesuatu informasi baik dalam tubuh GIAN sendiri maupun kepada masyarakat, mampu memainkan perannya dengan baik.


Kepada wartawan MaestroInfo, Firman mengatakan, Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) ini dideklarasikan pada November 2019 di Jakarta, yang diketuai oleh Guntur Eko Widodo selaku Ketua Umum.


“GIAN adalah organisasi masyarakat yang peduli terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang saat ini marak terjadi hingga banyak merenggut korban jiwa pada generasi muda bangsa. GIAN merupakan organisasi yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang turut andil dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia,” ujarnya. (M. Fadilat)

SUMSEL – MEDIAPORTALANDA - Pergantian pengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel) yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat beberapa waktu lalu, terhadap tiga (3) orang pengurus yang diduga tidak sesuai dengan PD PRT memasuki babak baru.


Pasalnya, tiga orang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat, yang digeser yakni, Robiansyah, SE selaku Sekretaris PWI Lahat, Ariel ST selaku Bendahara PWI Lahat, dan Sudarman selaku Wakil Bidang Organisasi PWI cabang Kabupaten Lahat.


"Entah, atas dasar apa, tiba-tiba kami digeser secara langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Lahat, berdasarkan hasil rapat Pleno PWI Sumsel atas dasar hasil rapat Pleno PWI cabang Kabupaten Lahat," kata Robiansyah, SE, pada Minggu (08/08/2021).


Dijelaskannya, sekira tanggal 10 Juli 2021 dirinya bersama Tim Motor sedang melakukan Tour ke Kota Pagar Alam, tidak lama sampai di Pagar Alam, tiba tiba ditelpon oleh Pengurus untuk ikut Rapat.


"Saya sampaikan, mohon maaf karena saat ini saya masih bersama Team Motor dan lagi Tour ke Kota Pagar Alam jadi tidak bisa ikut. Anehnya lagi, saya selaku Sekretaris tidak tahu agenda rapat tersebut. Sekiranya saya tahu, maka saya akan menyesuaikan dengan agenda lainnya. Ternyata, kesempatan itu tetap saja rapat dilakukan. Mengejutkan, usai rapat bberapa hari itu, tiba tiba saya mendapat informasi, bahwa saya sudah digantikan termasuk dua pengurus lainnya," tukas wartawan SN ini.


Intinya, diakui Robiansyah, pergantian yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat akan diterima, bila sesuai dengan PD PRT PWI Lahat. Yang isi dalam PD PRT PWI disebutkan bahwa jika salah satu yang harus dipenuhi seharusnya pergantian tersebut, ada surat Pemberitahuan diberikan kepada yang bersangkutan. Lagian ditegaskan Pleno yang dilakukan tanpa didasari PD PRT PWI jelas tidak sah, dan bertentangan dengan aturan yang ada.


Sementara, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar dibincangi membenarkan, bahwasannya dirinya mengetahui adanya pergantian tiga (3) pengurus PWI cabang Kabupaten Lahat.


Pria yang akrab disapa Firkom ini mengatakan, silakan layangkan surat saja. Nanti, surat tersebut akan dipelajari dan memang diperlukan, Ketua PWI Lahat akan dipanggil guna membahas persoalan yang ada.


"Silakan layangkan surat, sehingga, akan kita pelajari, dan apabila tidak sesuai dengan PD PRT PWI, maka tidak menutup kemungkinan Ketua PWI Lahat akan kita panggil guna menanyakan persoalan pergantian ketiga pengurus PWI Lahat," terang Ketua PWI Provinsi Sumsel.


Terpisah, Ilham Bintang selaku Dewan Kehormatan PWI Pusat dikonfirmasi menyarankan, terkait persoalan yang ada, agar dapat segera bersurat. Setelah, surat keluhan terhadap pergeseran yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat akan dipelajari.


"Apalagi yang menyangkut soal pergeseran tiga pengurus PWI Lahat yang tidak ikuti aturan PD PRT PWI. Namun, yang jelas layangkan surat agar kami bisa mengetahui, alasan, kesalahan, dan maksudnya apa sehingga Ketua PWI Lahat tanpa diketahuai oleh yang bersangkutan tiba tiba melakukan pergeseran jabatan," tanya Ilham Bintang.


Kurnati selaku Dewan Kehormatan PWI Pusat mengakui, dalam situasi saat ini kurang pas. Karena, perjalanan pengurus PWI Lahat sudah berjalan dua tahun dan baik baik saja.


"Saya sudah menghubungi Firdaus selaku Ketua PWI Provinsi Sumsel, sudah saya sampaikan bahwasannya alangkah baiknya kita carikan jalan keluarnya. Tujuannya, agar tidak menimbulkan perpecahan antara PWI Lahat. Rencana akan kita panggil semua baik Ketua PWI Lahat, Ketua PWI Sumsel dan Pengurus PWI yang namanya diganti. Jangan hanya mendengar sepihak Ketua PWI Lahat saja," tutup Kurnati.


Sementara itu, Ketua PWI Lahat yang dimintai keterangannya melalui jaringan telepon, Minggu (08/08/2021) terkait mekanisme rapat pleno mengatakan jika dirinya sudah mengundang rapat hanya melalui whatsapp (WA) saja. Ketika ditanya apakah Ketua dan  Sekretaris PWI Lahat mengundang secara resmi rapat pleno dengan mengedarkan undangan resmi diatas kop surat dan ditandatangani oleh keduanya selaku Ketua dan Sekretaris?


“Kami hanya mengundangnya via WA,” kata Ishak Nasroni, Ketua PWI Lahat. 


Ketika ditanya mengapa tidak mengundang secara resmi para pengurus untuk melakukan pleno dengan surat yang dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekretaris diatas kop surat dengan mencantumkan nomor serta maksud rapat? Lagi-lagi Ketua PWI Lahat menegaskan jika dirinya hanya mengundang melalui WA saja.


Wakil Ketua PWI Lahat bidang organisasi, Darmawan, menyesalkan sikap yang diambil oleh Ketua PWI Lahat yang tidak memahami mekanisme organisasi. Padahal, kata Darmawan, organisasi sebesar PWI ini seharusnya memperhatikan mekanisme yang dijalankan sesuai PD PRT.


“Banyak daftar dosa yang bisa saya ungkapkan nanti jika akan dimintai keterangan oleh pengurus PWI Sumsel dan PWI Pusat. Namun, kronologi protes terhadap kesewenang-wenangan sudah kami kirimkan ke Pengurus Provinsi dan PWI Pusat,” tegas Darmawan sambil menyesali apa yang dilakukan Ketua PWI Lahat itu dianggap tidak pantas, ini bentuk pengangkangan PD-PRT PWI.


Percakapan kami dengan Ketua PWI Lahat terputus karena waktu sholat Magrib tiba. Kami pun membuat janji untuk menelepon kembali. Sayangnya, nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi lagi. 


“Jika ada tambahan lainnya, ditunggu via WA atau saya telepon balik lagi,” ungkap wartawan media ini kepada Ketua PWI Lahat.**[]

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) atau Padat Karya Tunai (PKT/ Cash For Work), telah membantu membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan kembali denyut perekonomian masyarakat Sumbar yang terkena dampak pandemi Covid-19.


Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di Kecamatan dengan membangun baru atau meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman.

 

Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.


Infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas guna memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.


Selain jalan produksi, realisasi program PISEW juga dalam pembangunan infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan  seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar Kusworo Darpito mengatakan, Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa. 

“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Kusworo Darpito.


Pelaksanaan PISEW Tahap I di Provinsi Sumatera Barat terdapat pada 41 Jorong yang tersebar pada 11 kecamatan di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Solok, Dharmasraya dan Sijunjung. Pembangunan yang dilaksanakan adalah pekerjaan perkerasan beton dan saluran drainase, dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan untuk membantu terjaganya kualitas pekerjaan akan didampingi oleh Fasilitator Teknis dan Pemberdayaan.

Hingga saat ini pun progres pelaksanaan fisik PISEW di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 70%, dan program PKT ini yang dilaksanakan mulai dari akhir bulan April lalu dan akan berakhir Bulan Agustus ini. 


Sedangkan Program PISEW tahap II yang dimulai pada akhir bulan Juli lalu menyasar pada 7 Kabupaten/Kota di 12 Kecamatan dan 13 Nagari, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Solok.


Ini merupakan program strategis dalam masa pandemic, selain bertujuan menyediakan akses infrastruktur bagi masyarakat, juga mengangkat taraf ekonomi di wilayah tersebut, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung, ujar Kusworo Darpito. (**)


LAHAT - MEDIAPORTALANDA - Perkumpulan Kader Bangsa bekerjasama dengan Akar Rumput Strategic Consulting merilis survei nasional yang dilakukan akhir April- awal Mei 2021 (22/5). Dalam survei ini, Partai Demokrat masuk dalam tiga besar partai politik dengan elektabilitas tertinggi, dengan proyeksi elektabilitas 14,8%, sedikit dibawah, masih dalam margin error, dengan Partai Gerindra (15,03%) dan PDI-P (19,6%).


Elektabilitas Ketum PD AHY masuk dalam enam besar, tapi jika dibandingkan dengan Ketua-ketua Umum partai politik lain, AHY berada pada urutan ketiga dengan elektabilitas 8,89%.


Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan metode stratified random sampling, menggunakan teknik wawancara telepon. 54,8% responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, dan sebagian besar pelajar/mahasiswa (33%), karyawan swasta (28%) serta pengusaha/wirausaha (17%).


"Naiknya pamor Partai Demokrat di survei tidak lepas dari ramainya pemberitaan terkait dinamika internal Partai Demokrat, khususnya isu Kongres Luar Biasa yang  meramaikan perbincangan di publik," kata Bagus Balghi, peneliti Akar Rumput Strategic Consulting dalam paparan yang dilakukan secara on-line.


Sementara itu Kabalitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo mengatakan Hasil ini konsisten dengan tiga survei sebelumnya oleh Indikator Politik, Balitbang Kompas dan LP3ES.


Secara obyektif ini menunjukkan PD dibawah kepemimpinan Ketum AHY yang baru setahun, berhasil melakukan konsolidasi internal sekaligus mulai mengambil hati dan pikiran publik.


Prahara gerakan pengambil alihan kepemimpinan PD (GPK-PD) yang dilakukan KSP Moeldoko dan gerombolannya, berhasil diatasi dengan clear victory baik secara politik dan hukum, sekaligus mendulang keuntungan elektoral.


Pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun mengamini kesimpulan survei PKB-ARSC bahwa publik mengharapkan regenerasi kepemimpinan partai politik. Naiknya elektabilitas AHY dan PD juga bisa dipahami dari perspektif ini. 


Dari delapan partai yang ada di Senayan, AHY adalah Ketum termuda. Suksesi yang mulus dalam Kongres PD 2020 serta kekompakan Ketum dan pengurus PD dalam mengatasi upaya kudeta oleh pihak eksternal, menunjukkan regenerasi kepemimpinan berjalan baik di Partai Demokrat. 


Ada semacam penerimaan kuat di internal Partai Demokrat bahwa AHY adalah harapan sekaligus takdir yang tidak bisa dihindari menjadi bagian terpenting dalam sejarah partai demokrat" tegas Ubedilah, yang juga salah satu pemimpin gerakan mahasiswa dalam reformasi 1998 lalu.


Rilis survei ini dihadiri antara lain oleh Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho, Ph.D, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP PD Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman, Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa dan anggota F-PDIP DPR RI Rieke Dyah Pitaloka.


Menaggapi hasil rilis survey ini, Cik Ujang sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Lahat dan juga sebagai Bupati Lahat optimis di 2024 Partai Demokrat akan menjadi harapan dan pilihan masyarakat.


Hal serupa juga disampaikan Fitrizal Homizi, Ketua DPRD Kabupaten Lahat yang merupakan kader Partai Demokrat , dia mengatakan, bahwa Tahun 2024 Partai Demokrat dapat menjadi harapan solusi dan pilihan masyarakat Indonesia kedepannnya.*

Photo Istimewa

MPA, PADANG - Peraturan Wali Kota (Perwako) No.49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terus disosialisasikan Pemerintah Kota Padang kepada stakeholder terkait dan seluruh masyarakat Kota Padang.

"Perwako No.49 Tahun 2020 ini penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa pandemi Covid-19. Maka itu, kita akan terus sosialisasikan secara masiv baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta didukung Camat, Lurah dan seluruh elemen di Kota Padang," sebut Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa sewaktu memimpin sosialisasi Perwako terkait ke sejumlah tempat usaha dan perhotelan di Kota Padang, Rabu (10/6/2020).

Dalam kesempatan itu Wawako juga didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Kepala Bapenda Al Amin dan lainnya. Adapun beberapa lokasi sosialisasi dikunjungi adalah Cafe Place Grand Inna Padang dan Texas Fried Chicken.

Wawako Hendri menjelaskan, Perwako No.49 Tahun 2020 diterbitkan mengingat dan menimbang beberapa hal di tengah pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di Kota Padang.

"Sekarang kita sedang menjalani masa transisi menuju penerapan pola tatatan normal baru (new normal) produktif dan aman Covid-19. Untuk itu, Perwako ini perlu disosialisasikan agar semua masyarakat dapat mengikuti semua aturan yang mengatur," jelasnya.

Lebih jauh diterangkan Wawako, Perwako No.49 Tahun 2020 diterbitkan menimbang pentingnya kesehatan dan keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Selain itu juga menimbang jaminan atas keberlangsungkan kegiatan masyarakat di sektor perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, transportasi dan pelayanan publik. 

"Maka itu kepada kita semua di Kota Padang perlu dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup baru mengacu protokol kesehatan sesuai Perwako No.49 Tahun 2020. Kita tentu berharap, sosialisasi yang kita lakukan dapat berjalan optimal dan semua warga kota dapat mengimplementasikan Perwako No.49 Tahun 2020 ini," tukasnya.

Selanjutnya Hendri Septa berharap seluruh masyarakat dan stakeholder terkait di Padang dapat mentaati semua aturan yang ada di masa pandemi Covid-19 pada fase penerapan new normal nantinya. Hal ini adalah demi pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di Kota Padang.

"Insya Allah, Perwako ini juga bakal ditindaklanjuti dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) ke depan. Sehingga semuanya akan lebih konkrit karena ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan," ujarnya.

Dalam sosialisasi yang dilakukan Wakil Wali Kota Padang beserta jajaran dikesempatan itu, terlihat para pelaku usaha atau pemilik perhotelan tampak telah mentaati protokol Covid-19 sesuai dengan aturan, pengaturan dan sarana yang dibutuhkan pada masa pandemi Covid-19. Sehingga sewaktu mulai beroperasi pada fase new normal nantinya semuanya pun dapat saling menjaga dan mengendalikan penularan Covid-19.

(David)

Salah Satu Jembatan yang Rusak Diterjang Banjir. Foto/SINDOnews/DedeFebruansyah

PALEMBANG - Sebanyak tujuh jembatan penghubung antar-wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mengalami rusak parah lantaran diterjang banjir. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir di daerah tersebut menjadi penyebabnya.

Bupati OKU Selatan Popo Ali mengatakan, sedikitnya terdapat tujuh jembatan putus di wilayahnya yang terdiri dari tiga jembatan gantung dan empat jembatan beton. Selain itu, terdapat juga belasan titik longsor, dan satu ruas jalan provinsi terputus dikarenakan box culvert yang hanyut.

"Hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan belasan titik longsor, sehingga menimbulkan banjir bandang dan membuat tujuh jembatan mengalami rusak parah dan hanyut," ujar Popo Ali saat video conference, Minggu (10/05/2020).

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Ansori mengatakan, sedikitnya terdapat lima kecamatan yang terdampak akibat banjir bandang yang melanda wilayah OKU Selatan tersebut. Kelima kecamatan tersebut yakni Muara Dua, Buay Sandang Aji, Simpang, Buana Pemaca, dan Kisam Ilir.

"Akibat dari banjir bandang tersebut setidaknya sebanyak 1.314 Kepala Keluarga terdampak. Selain itu juga sudah dilakukan evakuasi terhadap warga, khususnya masyarakat di daerah bantaran Sungai Saka Selabung," jelasnya.

Selain mengakibatkan banjir, kata Ansori, hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan 14 titik di lima kecamatan lainnya mengalami tanah longsor.

"Di Kecamatan Pulau Beringin, tepatnya di Desa Anugrah, ada sembilan titik. Lalu, Kecamatan Buana Pemaca di Desa Tekana satu titik. Kecamatan Kisam Tinggi di Desa Tenang dan Desa Simpang Tiga satu titik. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Desa Simpang Sender satu titik dan di ruas jalan Simpang Gunung Raya-Bedeng Tiga-Gunung Raya dua titik," jelasnya.

Ansori juga mengatakan, berbagai upaya penanganan telah dilakukan pihaknya, baik dari BPBD setempat yang bekerja sama dengan instansi terkait, maupun dari BPBD Sumsel.

"Yang sedang kita lakukan saat ini yakni pembersihan material longsor, menyiapkan posko pengungsian. Selain itu juga melakukan pemantauan debit air pada beberapa titik rawan, termasuk mendistribusikan logistik kepada masyarakat yang terdampak," tandasnya. (**)

Sumber : sindonews.com

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel, Yusri. (Foto: Antara).

PALEMBANG - Jumlah orang yang masuk kategori dalam pemantauan atau ODP di Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 2.000-an. Sebagian besar penularan virus corona di daerah tersebut diduga berasal dari transmisi luar.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel, Yusri mengatakan, sebanyak 2.020 orang di Sumsel masuk kategori ODP. Di antaranya ada 1.284 orang yang masih dalam pemantauan.

Meski begitu, dia menilai, penularan wabah corona di wilayahnya masih dapat dikendalikan, sebab virus tersebut dibawa oleh orang yang masuk daerah Sumsel, atau transmisi luar.

"Memang ada juga yang terkena lokal karena mereka ada hubungan keluarga," kata Yusri di Kota Palembang, Sumsel, dikutip dari iNews.id Minggu (12/4/2020).

Sebelumnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel menyebut hingga Jumat (10/4/2020) ada 18 kasus pasien positif corona di daerahnya, sementara pusat menyebut ada 21 kasus.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel, Yusri mengatakan, dirinya tidak menolak data Gugus Tugas Pusat. Tapi pihaknya baru bisa memverifikasi 18 kasus.

"Kami tidak menolak data dari pusat yang menyebut ada empat tambahan kasus baru di Sumsel, hanya saja memang setelah dicek silang baru terverifikasi satu dari empat itu," kata Yusri. (*)




MPA, PALEMBANG - Polda Sumsel mengungkap kasus perguruan tinggi ilegal yang tidak mengantongi izin pendirian dari Kementerian Riset Teknologo serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan dua orang tersangka merupakan suami istri sebagai pengelola kampus yakni Akademi Farmasi Harapan Palembang dan Akademi Harapan Palembang dengan program studi Perekam dan Informatika bernaung pada Yayasan Perguruan Tinggi Harapan.

Penyidik Polda Sumsel menetapkan dua tersangka, yakni Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Harapan berinisial SS dan Ketuanya Yayasan Perguruan Tinggi Harapan berinisial MS.

Direktur Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Yustan Alpiani menjelaskan, kasus ini terungkap dari laporan mahasiswa yang terkejut ijazahnya tidak terdaftar di Kemenristekdikti pada 31 Mei 2018. Penyidik pun melakukan penyelidikan dengan konfirmasi ke pihak terkait.

Hasilnya, kata Yustan, kampus itu diketahui ilegal berdasarkan surat pernyataan dari Direktorat Jenderal IPTEK, Dikti, Kemenristekdikti Nomor 3984/C.C5/KL 2017.

"Penyidik berkesimpulan dua kampus itu ilegal karena tidak memiliki izin pendirian dan membuka program studi," ujarnya,Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, kedua kampus itu beroperasi sejak 1998 dan izin pendirian habis pada tahun 2000. Sedangkan izin membuka prodi habis pada 2019.

"Meski sudah habis semua izinnya, kedua kampus ini masih beroperasi dan membuka mahasiswa baru, ada 64 mahasiswa yang belajar di sana dan merasa tertipu," ujarnya.

Terhadap kedua tersangka, penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 71 jucnto Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 42 ayat 4 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Ancamannya maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Kasus ini akan dikembangkan lagi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah II (Kopertis Regional II), Win Honaini mengatakan, kedua kampus tersebut telah ditutup sejak penyelidikan polisi.

Pihaknya juga mengimbau pengelola kampus tidak menerima mahasiswa baru jika izin prodi sudah habis dan belum diperpanjang.

"Kami sangat mengharapkan laporan mahasiswanya, biar bisa ditindaklanjuti. Tapi kami tetap melakukan pengawasan di 207 perguruan tinggi yang menjadi wewenang kami," jelasnya. (*)




Sumber SindoNews.com
dengan judul artikel : Polda Sumsel Ungkap Kasus Perguruan Tinggi Ilegal



MPA, SUMSEL - Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Syafrial, psc., M. Tr (Han)., memimpin upacara pemakaman secara militer, Sersan Satu (Sertu) Anumerta Rikson Edi Chandra di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, Prabumulih

Hal tersebut disampaikan Kapendam II/Swj Kolonel Inf Djohan Dharmawan dalam keterangan tertulisnya di Palembang,  Jum’at (30/8/2019). Pemakaman dilaksanakan pada  pukul. 09.00 WIB.
Dikatakan Djohan Dharmawan, Sertu Anumerta Rikson Edi Chandra, prajurit dari Yonkav 5/DPC yang tengah menjalankan tugas pengamanan di Papua, gugur dalam bentrokan dengan massa anarkis yang menuntut referendum di halaman Kantor Bupati Deiyai, Papua, pada Rabu (28/8/2019) lalu.

Hadir dalam upacara pemakaman, pejabat jajaran TNI Kodam II/Swj dan Polres Prabumulih, unsur Forkopimda Kota Prabumulih, personel TNI-Polri serta keluarga dan beberapa kerabat almarhum.

"Kasdam menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya almarhum pada saat melaksanakan tugas di Papua. Atas nama negara dan pimpinan TNI AD khususnya Kodam II/Swj mengucapkan turut berduka cita. Sertu (Anumerta) Rikson Edi Chandra adalah prajurit teladan dan mengemban tugas negara. Kita semua mendoakan almarhum diterima di sisi Allah SWT, "ucap Kapendam, mengutip pernyataan Kasdam.

Selaku pimpinan, Kasdam mengaku bangga terhadap dedikasi dan loyalitas Sertu Anumerta Rikson Edi Chandra, yang gugur dalam melaksanakan tugas negara. 

“Kita semua menganggap, beliau adalah Pahlawan Kusuma Bangsa”, tegasnya 

Lebih lanjut dijelaskan Kapendam, sebelumnya, Sertu Anumerta Rikson Edi Chandra adalah prajurit yang ditugaskan dari Kodam II/Swj yang tergabung dalam Satuan Tugas Teritorial (Satgaster) di Papua, merupakan anggota TNI dari Satuan Yonkav 5/DPC Karang Endah.

"Selama bertugas di Yonkav 5/DPC, almarhum menjabat sebagai Komandan Ranpur AVLB Tonhar Kima Yonkav 5/DPC. Lahir di Jambi, pada tanggal 25 Mei 1981. Almarhum meninggalkan Istri bernama Endang Susilawati dan dua orang anak bernama Richard D, umur 13 tahun dan Shakira, umur 9 tahun, " ungkap Djohan.

"Terakhir Almarhum bertugas di Kantor Bupati Deiyai, Papua, dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat Papua yang menuntut referendum,  kksi demo dan unjuk rasa akhirnya berlangsung anarkis dan menyebabkan lima anggota aparat keamanan gabungan TNI-Polri terluka dan salah satunya Sertu Rikson gugur di tempat kejadian," pungkasnya mengakhiri. (rill)

Keterangan foto: Team Kappija-21 bersama PPWI Sumsel berfoto bersama seusai pertemuan dengan pihak Pusat Administrasi Universitas Sriwijaya, kika: Hardi, Wilson, Syahrizal

MPA,PALEMBANG - Sekretaris Jenderal Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Sekjen Kappija-21), Wilson Lalengke, melakukan kunjungan silahturahmi ke pimpinan Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Senin 29 Juli 2019. Dalam kunjungan tersebut, Wilson didampingi Ketua dan Sekretaris PPWI Sumatera Selatan, Syahrizal dan Hardi, yang selanjutnya akan menjadi penghubung komunikasi antara Kappija-21 dengan Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan itu, rombongan Kappija-21 diterima oleh bagian administrasi universitas, Zulkifli. Sangat kebetulan, pada saat kunjungan dilakukan, para pimpinan Universitas Sriwijaya sedang berada di Banda Aceh menghadiri pertemuan tentang proses penerimaan mahasiswa baru universitas negeri se-Indonesia.

Team Kappija-21 menyampaikan maksud kunjungannya yang disambut baik oleh pihak universitas. "Kami bermaksud bersilahturahmi dan ingin menawarkan kerjasama pelaksanaan seminar dan workshop terkait pendidikan berwawasan global dan pembangunan berkelanjutan, kerjasama antara Kappija-21 dengan Universitas Sriwijaya, yang dalam pelaksanaannya akan didukung oleh PPWI Sumsel," jelas Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu. 

Pada kesempatan yang sama, team disarankan untuk melakukan kontak komunikasi langsung dengan Dr. dr. HM Zulkarnain, Sp.KK, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya. Ketua PPWI Sumsel, Syahrizal, langsung menghubungi Purek III Dr. Zulkarnain, yang kebetulan merupakan sepupu Syahrizal, melalui sambungan telepon keluarga. Pembicaraan tentang maksud kedatangan Kappija-21 dan rencana kegiatan bersama selanjutnya berlangsung lancar dan posistif.

Sebagaimana diketahui bahwa Kappija-21 bermaksud menjalin kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Palembang, Sumsel, mengadakan _'Kappija-21 National Conference on Global Education and Sustainable Development'._ Rencananya, kegiatan berbentuk seminar dan workshop ini akan berlangsung pada Sabtu, 14 September 2019 di Kampus Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Panitia akan menghadirkan narasumber dari Jepang, Senior Kappija-21, Pemerintah Daerah, Pejabat Universitas Sriwijaya, dan praktisi media.

Kegiatan konferensi sehari ini akan mengundang mahasiswa Universitas Sriwijaya, tokoh masyarakat, pemuda, agama, budaya, dan perangkat pemerintahan daerah. Selain itu, juga diundang praktisi media. (APL/Red)




MPA, LUBUK LINGGAU - Udara segar dan pemandangan yang indah, akan jadi tempat yang sempurna untuk menghabiskan liburan dengan keluarga, teman, serta kerabat.

Dan itu hanya bisa didapat di ”Amazing Riverside Hotel“ yang berlokasi di Jl.Yos Sudarso No.13 Taba Jemekeh, Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan-Indonesia.

Selain tempatnya sempurna juga tepat buat menghabiskan masa liburan Anda, karena, ”Amazing Riverside Hotel“ mempunyai fasilitas lengkap, seperti ruang santai untuk menghabiskan kopi bareng teman, ruangan multifungsi, ballroom, koneksi Wi-Fi gratis, peralatan mandi lengkap, TV nirkabel, dan lain-lain.

Bagi yang mau menikmati weekend bareng keluarga dan sahabat Bisa mampir ke “Amazing Riverside Hotel” Lubuklinggau, selain pemandangan yang alami banget. Malam ini akan dihibur bersama "Riverside Home Band"

Mumpung lagi ada paket makan anggon, ayo buruan. Hanya Rp.250.000/6orang, ditambah dengan menu promo dari Amazing rice timbel Rp.45.000 udah free Ice tea.

Serta nikmati juga disc kamar 50% dari amazing riverside hotel.

Segera Reservasi Sekarang Juga..!!!

Amazing Riverside Hotel, Jl.Yos Sudarso No.13 Taba Jemekeh, Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan-Indonesia.

Reservation Now.
P : +62 733 328 3304
M : +62 821 1371 3331
Marketting : 0822 8007 0100
E : amazing.riverside@gmail.com
www.amazing.hotels.co.id
#amazingriversidehotellubuklingga
#salesmarketingkece
#sungaikelingiamazing                      
#villagerestoamazingriverside
#amazingriversidehotellubuklingga
#villagerestoamazingriverside
#sungaikelingiamazing
#salesmarketingkeceSelamat siang.

(herlina)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F