Mediaportalanda

PADANG - Sebagai daerah potensi bencana, Kota Padang mengintensifkan komunikasi dan informasi kebencanaan dengan sejumlah stakeholder. Jalinan komunikasi dan informasi itu terangkai di kegiatan Coffee Morning Kebencanaan di Lapangan Tugu Apeksi Balaikota Padang di Aie Pacah, Rabu (30/8/2023) pagi. 

Usai melaksanakan senam pagi bersama, Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar serta unsur TNI/Polri dan kebencanaan duduk bersama di tenda yang telah disiapkan. Sambil sarapan pagi dan ngopi bareng, diskusi pun mengalir. 

Diskusi bertemakan kebencanaan berjalan penuh keakraban. Komunikasi dan informasi pun terjalin apik. 

Direktur Eksekutif Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Kota Padang Patra Rina Dewi begitu mengapresiasi kegiatan coffee morning pagi itu. Menurutnya, kegiatan ini dapat mencairkan komunikasi darurat. Sekaligus dapat memetakan potensi yang ada di masing-masing lembaga. 

"Di coffee morning ini kita mendapat banyak informasi, dan komunikasi pun terjalin," ungkapnya. 

Dandenpom I/4 Padang, Kapten Cpm Sudirman mengaku serupa. Menurutnya, masalah bencana penting dicarikan solusinya. Solusi itu diperoleh melalui pertemuan yang intensif. 

'Termasuk melakukan sosialisasi tentang kebencanaan, baik di pendidikan formal, nonformal maupun di tengah masyarakat, sehingga kita semua mendapat informasi dan solusi," ujarnya. 

Tidak itu saja. Masukan dan saran juga tersampaikan dalam kegiatan coffee morning pagi itu. Seperti yang disampaikan Kadis Ops Lanud St Sjahrir, Mayor Bambang Brades. 

"Ketika terjadi bencana, Lanud dapat dimasuki masyarakat sebagai tempat evakuasi," ujarnya. 

Bambang mengatakan, sebagai tempat evakuasi, Lanud St Sjahrir butuh sarana dan prasarana agar dapat memudahkan masyarakat saat mengevakuasi diri. Sarana yang dibutuhkan salah satunya yakni rambu-rambu evakuasi mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar di Dadok Tunggul Hitam. 

"Kita juga berharap dalam komunikasi, masing-masing operator di instansi punya satu frekwensi radio yang sama," harapnya.  

Sementara, Danramil 6 Koto Tangah Zainal Candra menyampaikan harapannya agar dalam setiap terjadi bencana semua pihak dapat saling berkolaborasi. Termasuk melakukan latihan bersama agar terjalin komunikasi antara pimpinan dan bawahan. 

Dalam pertemuan itu, Kabid PK BPBD Sumbar Fajar Sukma menekankan pentingnya dilakukan uji renkon untuk menggambarkan sumber daya yang ada. Selama ini menurutnya, setiap kali diadakan uji renkon selalu tidak dihadiri oleh pemangku kepentingan tiap daerah. 

Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder yang telah membantu dalam penanganan banjir beberapa waktu lalu di Padang. Sekda juga menyampaikan bahwa Coffee Morning yang diadakan untuk mengetahui sumber daya yang ada ketika terjadi bencana. 

"Dengan begitu kita dapat mengetahui sejauh mana kekuatan ketika terjadi bencana," tutur Sekdako Padang itu.

Pada Coffee Morning Kebencanaan itu nampak hadir sejumlah perwakilan organisasi kebencanaan serta perwakilan dari BUMN dan BUMD di Padang. Termasuk Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Plt Kalaksa BPBD Padang Yenni Yuliza, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemko Padang.(Charlie / Leddy)

PADANG - Siswa Tehnik Komputer dan Jaringan (TKJ) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Padang Rifky Fadila, akhirnya melaju ketingkat Nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang Olahraga  (cabor) bulu tangkis pria.

Anak binaan Persatuan Bulutangkis Telkom ini telah meraih medali emas di dua tahap pertandingan. Yaitu, tingkat Kota yang diadakan tanggal 14 sampai 15 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan ke tingkat Provinsi pada tanggal 29 Agustus 2023. Atas prestasinya Rifky Fadila mendapat apresiasi dan juga motivasi dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Drs. H. Barlius M.M, (30/8/2023).

“Kami berharap, semoga Ananda Rifky Fadila dapat tampil secara prima mewakili Sumatera Barat di ajang Olimpiade Tingkat Nasional yang akan digelar 10 September 2023 nanti,” harap Barlius. 

Lolosnya Rifky Fadila pada Cabor Bulu Tangkis mewakili Provinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dari arahan serta pendampingan intensif yang dilakukan Pembina Olahraga SMKN-5 Padang, Rudi Sanjaya, S.Pd.

Sementara, Kepala Sekolah SMKN-5 Padang Rizka Fauzi Yosfi, S.Pd, ST, M.Kom mengungkapkan, pihaknya merasa bangga atas prestasi gemilang siswanya. Dan berharap, semoga Rifky Fadila bisa mengharumkan nama baik Sekolah maupun provinsi Sumatera Barat.

"Mudah-mudahan Rifky Fadila yang mewakili SMK dari Sumatera Barat ini mampu memperlihatkan prestasi terbaik hingga menjadi juara serta bisa memboyong medali emas sesuai harapan kita semua,” harapnya.  (An)

PADANG - Puskesmas Andalas yang berada di Jalan Andalas berhasil meraih akreditasi paripurna di tahun 2023. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Puskesmas Andalas, Weni Fitria Nuzulis saat diwawancarai awak, Sabtu (26/8/2023).

Weni menjelaskan terdapat lima bab instrumen akreditasi yang dijadikan pedoman yaitu  kepemimpinan dan manajemen puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, program prioritas  nasional dan mutu puskesmas.

"Jadi lima bab itu yang disiapkan, mulai dari regulasi, dokumen, observasi, wawancara dan simulasi," kata Weni.

Ia menyebutkan, penilaian tim survei akreditasi dilaksanakan pada 31 Juli dengan pertemuan awal secara dalam jaringan, dilanjutkan pada 3-4 Agustus secara tatap muka.

"Puskesmas Andalas merupakan puskesmas pertama yang dinilai di Kota Padang untuk reakreditasi di tahun 2023," lanjutnya.

Ia menuturkan, dengan reakreditasi dapat menggambarkan kegiatan di puskesmas, baik di  dalam gedung ataupun di luar gedung agar berjalan sesuai regulasi dan aturan. Sehingga dilaksanakan sesuai dengan mutu dan menjamin keselamatan pasien yang didukung dengan kepemimpinan manajemen  puskesmas yang baik. 

Disebutkannya, untuk meraih akreditasi paripurna dibutuhkan usaha maksimal. Mulai dari pencanangan, kegiatan, hingga evaluasi.

"Sebelumnya, instrumen akreditasi itu ada tiga bab, namun sekarang lima bab. Maka dari itu kita sudah berproses sejak tahun 2022. Apa yang dibuat harus diterapkan, kita juga sudah mensosialisasikan kepada semua pihak di bawah lingkungan kerja Puskesmas Andalas, mulai dari petugas keamanan, cleaning service dan tenaga kesehatan," sambungnya.

Weni mengucap rasa syukur atas diraihya akreditasi paripurna. Pihaknya akan terus mengupayakan apa yang diraih bisa terus dilanjutkan. Sehingga pasien merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang bermutu dari Puskesmas Andalas.

"Alhamdulilah atas diraihnya paripurna ini, semoga ini menjadi pembuka jalan bagi puskesmas yang ada di  Padang. Diraihnya akreditasi ini menjadi tantangan untuk bagaimana mempertahankan apa yang diraih, sebab penilaian akreditasi ini  lima tahun sekali, namun Kemenkes dalam  waktu dekat bisa saja mengevaluasi kembali," terangnya.

Sambungnya, Ia juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder terkait yang telah mendukung Puskesmas Andalas dalam meraih akreditasi paripurna.

"Alhamdulillah dengan pencapaian ini,  sehingga rasa letih dan lelah kami terbayarkan, Puskesmas Andalas merupakan puskesmas percontohan di  Kota Padang. Harus berusaha secara maksimal supaya tercapai akreditasi paripurna," tutupnya.

Diketahui bahwa sebelum meraih akreditasi paripurna, akreditasi Puskesmas Andalas berada di kategori madya. (MA/Charlie)

founder Travel and Tour Haji dan Umroh PT. Rangkayo Mulia Haramain, Edi Sumanto, saat Launching Kantor cabang Padang, Sabtu Siang (26/8/2023).

PADANG - Acara peresmian Travel and Tour Haji dan Umroh PT. Rangkayo Mulia Haramain cabang Kota Padang di jalan Kampung Lalang Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, sempat menjadi pergunjingan dikalangan awak media. Pasalnya, ada pengkotakan media yang lakukan oleh Edi Sumanto "Founder" PT. Rangkayo Mulia Haramain.

" Kita tidak menyangka dibalik Launching Kantor tour and travel Rangkayo cabang Padang yang diresmikan oleh Gubernur H. Mahyeldi Ansharullah, Datuak Marajo, S.P, diwakili oleh Kabag Kesra Provinsi Sumatera Barat Al Amin. Ternyata, founder PT. Rangkayo Mulia Haramain, si penyandang status Haji sanggup berucap hanya 5 media yang kami undang dan dikondisikan".

Pengkotakan media yang yang dilakukan Edi Sumanto tidak seharusnya terjadi. Sebab, Tugas utama wartawan adalah menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Meskipun begitu, pekerjaan wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan berita. Wartawan juga memiliki tanggung jawab etis yang harus mereka penuhi dalam menjalankan profesinya.

Selama ini awak media beranggapan kalau Edi Sumanto adalah sosok yang religius. Sebab, sudah menyandang status Haji, mestinya bilah-bilah ini tak ia lakukan, ujar salah seorang Wartawan yang inisialnya tak ingin disebut, dan hadir diacara Launching Travel and Tour Haji dan Umroh PT. Rangkayo Mulia Haramain, cabang Padang, Sabtu Siang (26/8/2023).

Penasaran akan hal itu, usai acara awak media ini kemudian melakukan konfirmasi kepada H. Edi Sumanto selaku founder. " Iya, kita hanya undang 5 media, cobalah tanya Kepala cabang, ujarnya.

Soal publish berita Launching yang diliput awak media saja sang founder Travel and Tour Haji dan Umroh PT. Rangkayo Mulia Haramain, saling lempar tanggung jawab, apalagi terhadap para jemaah umrohnya, mungkin mereka lebih hitung-hitungan lagi. (An)

PADANG - Salah satu pojokan Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan dihiasi corner "Ba Ria Vung Tau", yaitu peragaan budaya dan tindak lanjut kerjasama Padang-Ba Ria Vung Tau, Vietnam. 

Corner tersebut diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar beserta jajaran. 

Sementara perwakilan dari Provinsi Ba Ria Vung Tau dihadiri oleh Wakil Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Nguyen Ngoc Vinh, Wakil Komite Rakyat Ba Ria Vung Tau, Nguyen Cong Vinh, Sekretaris Deputi Provinsi Ba Ria Vung Tau, Nguyen Thi Yan di Youth Center, Kamis, (24/8/2023). 

Dalam sambutannya, Andree Algamar menyebutkan bahwa Ba Ria Vung Tau Corner di Youth Center ini didirikan agar menjadi perkenalan budaya Vietnam bagi masyarakat Kota Padang.

"Rencana awal memang corner ini bukan dibangun disini. Mengingat Gedung Youth Center merupakan salah satu gedung kreativitas dan paling banyak dikunjungi di Kota Padang, itulah kami pindahkan disini," katanya.

Ia berharap dengan adanya Ba Rua Vung Tau corner akan menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung Youth Center. Tidak hanya itu, harapannya semakin erat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Vietnam melalui perkenalan budaya ini.

Wakil Komite Rakyat Ba Ria Vung Tau, Nguyen Cong Vinh mengatakan harapannya corner ini dapat bermakna istimewa. Ini sejalan dengan peringatan 10 tahun hubungan diplomatik antara Vietnam dan Indonesia. 

“Hubungan kerjasama yang dijalin antara Kota Padang dengan Provinsi Ba Ria Vung Tau sudah dimulai pada tahun 2013 lalu. Memang, untuk penandatanganan MoU baru dimulai pada tahun 2016 tang ditandatangani di Kota Padang ini,” ucapnya.

Berbagai kegiatan tersebut berkaitan dengan pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata dan kebudayaan. Seperti farmer exchange (petukaran petani atau magang) untuk 11 orang petani Kota Padang ke Ba Ria Vung Tau, Vietnam.

"Semoga hubungan baik dan diplomatik antara Padang dengan Provinsi Ba Ria Vung Tau terus terjaga ke depannya," tutupnya. (DA/Charlie)

SUMBAR -  22 AGUSTUS 2023 - Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Subsidi  bagi para nelayan, Lembaga Swadaya Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara (LSM-BAN) Provinsi Sumatera Barat menyurati Pj Bupati Kepulauan Mentawai agar segera melakukan tindakan bersama stakeholder terkait.

Dalam keterangannya, Ketua DPW Sumbar LSM-BAN Herman Tanjung menduga banyak oknum yang bermain dengan minyak subsidi untuk nelayan. Berbagai modus dilakukan seolah - olah penggunaan BBM Solar Subsidi yang dibeli itu tepat sasaran, atau betul - betul digunakan untuk keperluan nelayan melaut. Sementara, banyak masukan dan informasi yang diterima dari masyarakat. Bahwa, penggunaan BBM Subsidi tidak sesuai peruntukan.

"Banyak masukan dan informasi yang Kami terima dari masyarakat terkait penggunaan BBM Solar Subsidi itu tidak sesuai peruntukan. Kemudian, diduga ada diperjualbelikan ke berbagai resort untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok," terang Herman.

Oleh karena itulah kata Herman, pihaknya meminta Bupati Mentawai melalui instansi terkait agar segera mengecek atau mendata kembali nelayan - nelayan yang betul - betul punya kapal.

"Jangan sampai ada data kapal yang fiktif terkait pembelian BBM Solar Subsidi ini. Karena, apabila terdapat data kapal yang fiktif, tentu saja penggunaan BBM Solar Subsidi tersebut rawan penyimpangan, dan kita akan laporkan ke Aparat Penegak Hukum," tegas Herman.  **

PADANG - Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan di Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun. 

Oleh karenanya, penyusunan RPJPD di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar sewaktu membuka acara Konsultasi Publik Ke-2 Penyusunan KLHS-RPJPD Kota Padang 2025-2045 di Gedung Bagindo Aziz Chan Kantor Balai Kota Padang, Senin (21/8/2023).

Kegiatan tersebut selain diikuti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan seluruh Camat di lingkungan Pemko Padang, juga diikuti para Tim Ahli dan Tim Pendamping Penyusun KLHS-RPJPD serta dari kalangan Akademisi, LSM, Ketua Asosiasi dan Kelompok Masyarakat di Kota Padang.

Sekda melanjutkan, terkait KLHS-RPJD Kota Padang Tahun 2025-2045 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJD.

"Kita Pemko Padang telah melakukan penjaringan isu strategis dan perumusan arah kebijakan dalam kegiatan konsultasi publik pertama pada awal Juli 2023 lalu. Sehingga itu melalui acara konsultasi publik kedua ini, diharapkan adanya saran dan masukan terkait rekomendasi arah kebijakan sesuai dengan isu-isu pembangunan yang saat ini berkembang di Kota Padang," terang Sekda Andree.

"Melalui KLHS-RPJPD 2025-2045 ini mari bersama kita rencanakan wajah Kota Padang 20 tahun yang akan datang," pungkas Sekda bersemangat.**

PADANG - Wali Kota Padang Hendri Septa meminta seluruh lurah di Kota Padang agar konsisten menertibkan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di wilayahnya masing-masing. Hal itu disampaikannya dalam rapat "Penanganan Sampah" bersama seluruh lurah Kota Padang di Balai Kota Padang Aia Pacah, Selasa, (22/8/2023).

"Sampah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kota Padang ini darurat sampah. Ini bukan hanya pemerintah, tapi kesadaran masyarakat harus kembali ditingkatkan," katanya.

Ia menyebutkan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya mampu memunculkan tempat pembuangan sampah liar. Evaluasi dan intropeksi kerja lurah dan camat harus dilakukan lebih optimal lagi.

"Perlu arahan perilaku kepada masyarakat terhadap sampah yang mereka hasilkan, agar sampah dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat, mengingat keadaan sampah di kota Padang yang kurang tertib," ujarnya lagi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (DLH) Mairizon dalam rapat yang dipandu oleh Asisten II Pemko Padang Edy Hasymi itu mengatakan hingga saat ini terdapat 670 titik TPS liar di Kota Padang.

"TPS yang sudah ditertibkan sebanyak 62, jadi yang belum ditertibkan sebanyak 608. Ini harus menjadi perhatian masing-masing lurah di kecamatan. Lembaga pengelola sampah (LPS) yang ada disetiap kecamatan dan kelurahan harus berkembang lebih baik lagi," tuturnya.

Selain pengawasan terhadap TPS liar, ia juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Berdasarkan data DLH Kota Padang, Kecamatan Padang Timur dan Lubuk Begalung termasuk aktif dalam koordinasi penanganan sampah.

Sementara itu jumlah LPS saat ini sebanyak 185, sedangkan becak motor (becak motor) sejumlah 280 betor. 

DLH Kota Padang sebutnya, terus memberlakukan sanksi terhadap pelaku

OTT (Operasi Tangkap Tangan). Sanksi tersebut berupa tindak pidana ringan (tipiring) dengan kurungan 3 bulan penjara atau denda.

"Kita berharap dengan kegiatan ini, lurah dan camat harus tetap tingkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap TPS liar. Ini evaluasi kita bersama, agar terus dikoordinasikan," tutup Mairizon. (DA/san/diqa/Charlie)

MENTAWAI - 22 AGUSTUS 2023 - Kepiauwan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata  Ruang (BMCKT) Provinsi Sumatera Barat dibawah komando Era Sukma Munaf, ST, MM dalam bidang infrastruktur jalan sudah tidak diragukan lagi. Pasalnya, pekerjaan penanganan longsegment Jalan Kantor Camat Berkat (P.104) DAK, meskipun berada diarea tersulit namun menuai hasil.

Selain itu, proyek infrastruktur jalan beton bernilai kontrak Rp13.165.655.710,18, dengan waktu pelaksanaan 276 hari kalender telah memiliki peran ganda yang menggabungkan aspek praktis dan estetika. Hasilnya, sudah tentu membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian masyarakat setempat. 

Yang lebih menariknya lagi, kegiatan bernomor kontrak : 620/07/KTR – PMB. JLN-P.104. DAK-BM/2023, tanggal SPMK 20 Maret 2023, sumber DAK 2023, selain menghadirkan daya tarik yang unik. Hal ini membuktikan bahwa, pengembangan infrastruktur jalan dapat menghasilkan manfaat ganda dengan menyatukan kepentingan praktis dan rekreasi.

Wajar saja jika kegiatan yang dikerjakan PT. Arupadhatu Adisesanti, Konsultan Pengawas PT. Raisa Gemilang menuai ragam pujian warga. Karena, kegiatan dibawah pengawasan Kepala Bidang Dinas BMCKTR Sumbar ini manfaatnya bakal dapat dirasakan masyarakat setempat.

"Jadi, sudah sepantasnya diapresiasi. Sebab, profesional pihak rekanan dalam bekerja lantaran adanya pengawasan yang super ketat dari pihak Dinas BMCKTR. Kini, jalan beton bernuansa estetika ada di Mentawai, semoga proyek ini tepat waktu dan tepat mutu, " ujar Sulfat (42) warga setempat yang kesehariannya sebagai petani. An

PADANG - Tumbuhkembangkan koperasi yang berkualitas, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) kompetensi bagi pengurus koperasi, Senin (21/8/2023). Diklat digelar di salah satu hotel berbintang di Padang. 

Wali Kota Padang yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Fauzan Ibnovi mengatakan Pemerintah Kota Padang memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya dalam pengembangan koperasi sebagai lembaga penggerak ekonomi kerakyatan.

"Koperasi memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana anggotanya, sehingga harus memiliki SDM yang berkualitas. Pemenuhan kualitas tersebut harus dibuktikan dengan sertifikasi profesi yang telah berlisensi  Badan Nasional Sertifikasi Profesional (BNSP)," katanya.

Fauzan juga menyebut kegiatan ini digelar untuk memberi kepercayaan dari lembaga lain yang berkepentingan untuk bekerja sama dengan koperasi.

"Besar harapan nantinya agar dapat meningkatkan kualitas SDM penyelenggara koperasi, sehingga tujuan koperasi didirikan dapat terwujud sesuai dengan diamanatkan AD/ART koperasi dan pengurus yang profesional, kompeten dan berintegritas moral yang tinggi,"  lanjutnya.

Tak hanya itu, Fauzan juga menjelaskan dengan kegiatan ini dapat melahirkan koperasi yang sehat dan tidak bermasalah.

"Untuk itu kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mengikuti dengan baik, sehingga bisa lulus uji kompetensi," harapnya.

Sementara itu, Rahmi Yulita seorang peserta menyambut baik dengan adanya kegiatan ini.

"Diklat kompetensi ini sangat berguna untuk memberikan pengetahuan terkait administrasi dalam koperasi. Semoga nantinya lulus uji kompetensi," kata Rahmi.

Diketahui bahwa Diklat kompetensi diikuti oleh 40 pengurus koperasi yang akan berlangsung selama lima hari, dari 21- 25 Agustus dengan pembagian tiga hari penyampaian materi dan dua hari dilaksanakan uji kompetensi yang digelar di salah satu hotel berbintang. (MA / Charlie)

JAKARTA - Menyambut pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan memorandum kepada jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen agar segera ditindaklanjuti sesuai arahan pimpinan.

Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajaran Insan Adhyaksa khususnya jajaran Intelijen dan Tindak Pidana Khusus di seluruh penjuru tanah air agar:

1. Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Selain itu, perlunya mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”, yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan.

2. Guna menindaklanjuti angka 1 tersebut di atas, agar bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.

3. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.

Khusus bagi jajaran Intelijen, guna mengoptimalisasi peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, Jaksa Agung menyampaikan agar:

1. Segera melaksanakan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dalam proses pemilihan umum sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini.

2. Segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menciptakan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Segera melakukan koordinasi dengan para stakeholders yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum.

4. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.

Sementara, bagi jajaran Tindak Pidana Umum, guna mengoptimalisasi penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, Jaksa Agung menyampaikan agar:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap segala bentuk potensi tindak pidana pemilihan umum, baik yang terjadi sebelum, saat pelaksanaan, maupun pasca diselenggarakannya pemilihan umum.

2. Segera menyusun petunjuk teknis terkait penanganan tindak pidana pemilihan umum yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya disparitas dalam penanganan perkara dimaksud.

3. Segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama.

Selanjutnya, Jaksa Agung mengingatkan Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), harus aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah.

“Hal ini perlu penanganan secara khusus dengan tetap mengedepankan kecermatan dan kehati-hatian guna mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat black campaign yang dapat menghalangi suksesnya pemilu, serta untuk menghindari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, dapat dipergunakan sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu,” imbuh Jaksa Agung.

Selain itu, Kejaksaan memiliki peran strategis untuk ikut mensukseskan gelaran pemilu yang akan dilaksanakan dalam hitungan bulan. Maka dari itu, Jaksa Agung berharap agar pejabat terkait (Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) dapat mengolah dan menelaah masalah-masalah berdasarkan keahlian, guna memitigasi permasalahan, sebelum muncul ke permukaan.

Jaksa Agung juga mengingatkan dalam perhelatan pemilu, Kejaksaan memiliki sikap yang tegas untuk berlaku netral, hal ini selaras dengan poin ketujuh Perintah Harian Jaksa Agung tahun 2023 untuk senantiasa menjaga netralitas personel dalam menyongsong pemilu serentak 2024.

“Kejaksaan harus senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak memihak atau berafiliasi dengan partai politik ataupun kepentingan politik mana pun, terlebih dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung.

Menjelang Pemilu 2024, Jaksa Agung menyampaikan bahwa banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat. Hoaks dan fitnah terus disebarkan untuk menciptakan kebencian dan ketakutan. Hal-hal seperti ini kerap kali terjadi dalam negara demokrasi, namun jika terus dibiarkan dan tidak dilakukan mitigasi maka hal ini akan membesar menjadi konflik horizontal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. (K.3.3.1)

Wakil Bupati Pasaman Sabar AS hadiri pembukaan lomba HUT RI ke 78 di Kampuang Simaroken Jorong 9 Pancahan Nagari Tarung Tarung Selatan Kec Rao, Sabtu 19 Agustus 2023.

PASAMAN - "Terus Melaju Indonesia Maju" merupakan tema HUT RI ke 78 tahun 2023, yang ditandai dengan semaraknya perayaan dari tingkat kabupaten sampai ke kampung-kampung. Perayaan tahun ini merupakan perayaan yang paling meriah setelah adanya pandemi Covid 19 yang melarang untuk berkumpul dan menjaga jarak.

Kampung Simaroken sontak mejadi ramai dengan kedatangan Wakil Bupati Pasaman Sabar AS, sosok pemimpin yang mereka idolakan, pemimpin yang ramah, santun dan merakyat.

Sabar AS dalam pidato pembukaan lomba lomba HUT RI tersebut, Wabup Sabar AS memberikan jempol dan apresiasi yang tinggi atas kekompakan dan persatuan kesatuan yang ditunjukkan oleh Pemuda/Ramaja, umumnya masyarkat Simaroken. Dengan harapan kondisi kekompakan ini agar terus dijaga dan dipertahankan sebagai modal utama dalam melakukan perubahan dan mencapai kemajuan kedepan. 

Sabar AS menyampaikan bahwa kemajuan informasi teknologi saat ini banyak memberikan efek positif dan maupun efek negatif. Efek negatif akan menimbulkan dampak buruk jika tidak siap menghadapi kemajuan teknologi dan arus globalisasi.

"Tantangan arus globalisasi seperti narkoba, kenakalan remaja, pergaulan bebas, LGBT dan sebagainya tidak bisa diratapi saja tetapi diatasi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang positif, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif yaitu satunya dengan pelaksanaan kegitan olah raga, kegiatan keagaman serta kegiatan seni tradisi/budaya dan sebagainya" ungkap Sabar AS.

Selanjutnya Sabar AS menyampaikan bahwa Pemda Pasaman sedang giat-giatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam upaya  memajukan Pasaman, yang antara lain.

Pertama Program “Pasaman berimtaq” dengan harapan agar masyarakat Pasaman memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT melalui Gerakan magrib mengaji, gerakan tahfiz yang menjadikan genarasi muda sholeh dan sholehah sebagai penghafal alqur'an akan mendapatkan mahkota di akhirat nantinya dan didunia bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan jalur prestasi bahkan sampai perguruan tinggi. Adapun kab Pasaman pada tanggal 23 Agustus 2023 nantinya akan menyelenggarakan wisuda Tahfiz Akbar dihalaman Kantor Bupati yang berjumlah Sebanyak 1606 orang. Selanjutnya Gerakan subuh berjamaah dan thaharah mesjid dengan tujuan memakmurkan mesjid, Gerakan praktek kebiasaan berimtaq di Sekolah.

Kedua Perogram “Pasaman cerdas”, kegiatan ini dengan menggratiskan SPP kepada siswa samapai ke jenjang SLTA dengan program wajib belajar 12 tahun, harapan tidak ada lagi usia anak sekolah yang putus sekolah. 

Pemda Pasaman merencakan akan menyediakan anggaran sebesar 1 milyar untuk beasiswa sampai ke perguruan tinggi sebagai bakti komitmen dan perhatian Pemda Pasaman dalam meningkatkan kualitas SDM.

Ketiga Perogram “Pasaman sehat”, Pemda Pasaman menyediakan anggaran sebesar 40 milyar untuk menjamin kesehatan masyarakat Pasaman, tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Cukup dengan memperlihatkan KTP atau KK masyarakat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Pemda Pasaman hadir dalam meringankan beban rakyat ditengah kondisi kesusahan yang dirasakan/ditanggung oleh rakyat.

Hal ini akan berkontribusi terhadap upaya peningkatan IPM/ Indek Pembangunan Manusia Kab Pasaman dalam terwudnya masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat.

"Saya berharap kepada seluruh pemuda/Remaja untuk melaksanakan kegiatan positif dalam rangka perayaan 17 Agustus,  yang nanti kita harapkan difollow up dengan terlaksana nya kegiatan Wirid remaja/ Remaja Madjid guna pembinaan generasi muda secara berkelanjutan agar menjadi generasi unggul dan berdaya saing. Melalui Remaja mesjid dapat mengatasi kondisi perkembangan pekat, mengatasi ancaman kerusakan generasi muda, dengan peningkatan nilai-nilai keagamaan maupun kualitas Imtaq. Begitu juga kegiatan olah raga terus dilaksanakan baik berupa turnamen dan sebagainya serta kegaiatan seni tradisi budaya, sehingga dengan cara itu InsyaAllah dapat membentengi generasi muda, meningkatkan kualitas SDM, menjadi generasi unggul yang berdaya saing dimasa depan, generasi yang bisa menjadi estafet kepemimpinan umat dan bangsa. Merdeka.... Merdeka..." harap Sabar AS.

Kemudian Sabar AS, sebagai bentuk perhatiaan dan pembinaan terhadap pemuda secara pribadi memberikan bantuan untuk kesuksesan acara tersebut.

Sabar AS juga dengan antusiasnya mengikuti salah satu perlombaan barsama OPD dan tokoh masyarakat dan diakhiri dengan pelaksanaan foto bersama.

PADANG - Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang melakukan upaya pengerukan (normalisasi) sungai yang berada di Bendungan Lubuk Laweh, Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (16/8/2023).

Pengerukkan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa bersama Kepala BWS Sumatera V Padang diwakili Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (PPK OP SDA) 2, Syatriawan.

Hendri Septa menjelaskan, saat ini kondisi bendungan Lubuk Laweh mengalami kekeringan, karena air yang mengalir ke bendungan tersebut berbelok ke tempat lain. Hal tersebut terjadi karena tanggul yang berada di sisi bendungan jebol akibat hujan deras yang terjadi pada 1 Agustus 2023 lalu.

"Hari ini saya bersama BWS Sumatera V Padang melihat langsung normalisasi sungai Bendungan Lubuk Laweh. Ini menjawab laporan masyarakat beberapa waktu lalu ke saya, dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai dikerjakan oleh BWS Sumatera V Padang dengan mengerahkan dua unit alat berat," ucap Hendri Septa.

Wako Hendri Septa menambahkan, tidak mengalirnya air ke bendungan Lubuk Laweh ini berakibat pada lahan pertanian masyarakat, karena air yang ada di bendungan Lubuk Laweh mengalir melalui irigasi yang telah dibuat oleh masyarakat, dan bermuara pada lahan pertanian masyarakat di beberapa kecamatan.

"Ada sekitar 184 hektar sawah masyarakat yang bergantung dari air Bendungan Lubuk Laweh ini. Kemudian, air dari bendungan ini juga mengalir ke empat kecamatan di Kota Padang yakni, Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Padang Timur dan Padang Selatan, yang digunakan oleh masyarakat di berbagai keperluan," sebut Wako Hendri Septa.

Lebih lanjut Wako Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyampaikan apresiasinya atas dukungan BWS Sumatera V Padang dalam membantu masyarakat Kota Padang menormalisasi sungai Bendungan Lubuk Laweh. Selain itu BWS V Sumatera Padang juga akan melakukan perbaikan tanggul yang jebol tersebut.

"Kami berharap kepada warga yang berada di sekitar Kecamatan Lubuk Kilangan untuk bersabar sampai pengerjaan ini selesai. Mudah-mudahan dengan selesainya normalisasi sungai ini, air dapat mengalir kembali sehingga masyarakat bisa menggunakan untuk kepentingan bersama," pungkas Wako Hendri Septa.

Sementara itu, PPK OP SDA 2 BWS Sumatera V Padang Syatriawan menargetkan pengerjaan normalisasi sungai Bendungan Lubuk Laweh dapat selesai dalam dua pekan. 

"Kami juga akan memperbaiki tanggul yang jebol dengan memasang kawat bronjong, susunan bolder dengan panjang lebih kurang 65 meter. Mudah mudahan ini cepat selesai sehingga air dapat mengalir ke bendungan sampai ke irigasi masyarakat," ucapnya.

Turut hadir mendampingi Wako Hendri Septa, Kadis PUPR Tri Hadiyanto, Kadis Pertanian Yoice Yuliani, Camat Lubuk Kilangan Elfian Putra Ifadi, Lurah Tarantang Yusuf dan unsur Forkopimca Kecamatan Lubuk Kilangan. **

SUMUT - Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap MS, dalam dugaan tindak pidana korupsi Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian. Diduga, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

Alasan dilakukannya penahanan adalah bahwa, Tim Penyidik telah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang melibatkan tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Izin Membuka Tanah untuk Pemukiman dan Pertanian pada Kawasan Hutan Kabupaten Samosir di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.

Tersangka MS yang pada saat itu menjabat Kepala Dinas Kehutanan Toba Samosir Tahun 1999 sampai dengan 2005). Yaitu, berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Alat Bukti Petunjuk. Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diancam hukumannya diatas dari 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 21 KUHAP dapat dilakukan penahanan.

Untuk tersangka telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut akan tetapi tidak hadir, hingga menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Selanjutnya, Tim Pidsus mendatangi domisili tersangka, namun sedang tidak berada di tempat, dan kepada keluarga disampaikan agar MS memenuhi panggilan Kejati Sumut. 

Selajutnya, pada Jumat 18 Agustus 2023 tersangka hadir di Kantor Kejati Sumut dan terhadap MS dilakukan penahanan. Sebelumnya, 3 terdakwa terkait perkara ini telah divonis bersalah dan telah menjalani hukumannya. Dari hasil perhitungan kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut terdapat kerugian negara sebesar Rp 32.740.000.000.

Tersangka MS ditahan selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 6 SPeptember 2023 di Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan.

Medan. **