-->

Articles by "Internasional"

Showing posts with label Internasional. Show all posts

IRAK - Pemimpin Islam Irak Sayyid Muqtada Al-Sadr meminta pemerintah Islam di seluruh dunia untuk mengambil tindakan serius guna membela dan mempertahankan kesucian Islam dan mendukung Al-Qur'an.

Dia juga meminta negara-negara Islam untuk menuntut undang-undang anti-Islam yang setara dengan undang-undang anti-Semitisme yang disahkan, diberlakukan dan diterapkan oleh beberapa negara.


Seruan ini disampaikan oleh pemimpin gerakan atau Sadrist Movement Sayyid Muqtada Al-Sadr di Irak, seperti dilansir SPRI International Representative Hussain Muhammad Naser Almslmawi dari Irak Rabu (26/7/2023).


Pemimpin Islam Irak angkat bicara menyusul pembakaran Al-Qur'an oleh politisi Denmark-Swedia, Rasmus Paludan, yang merupakan ketua Satrm Kurs dari Partai Politik Sayap Kanan. Rasmus membakar Al-Qur'an pada Sabtu (21/1/2023) saat demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki.


Sayyid Muqtada Al-Sadr meminta pemimpin Negara Islam untuk menghukum siapa saja yang menyinggung atau mencoba menyinggung Islam dan kesuciannya. 


“Pemimpin negara Islam harus bekerja untuk membatasi pelanggaran ini (pembakaran Al-Qur'an) dan pelanggaran lainnya yang sedang berlangsung, yang meremehkan perasaan umat Islam di dunia dengan dalih kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diizinkan oleh banyak pemerintah Barat," kata Muqtada.


Ia juga mengharapkan sikap serius dari pemerintah negara-negara Islam dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Menurutnya, tuntutan pemimpin Al-Sadr merupakan tuntutan syariat dan hukum karena tindakan tersebut (membakar Al-Qur'an) menimbulkan kecemburuan dan dendam.


Hal ini, lanjut Muqtada, terjadi di banyak negara karena hasutan dan disonansi dalam masyarakat, serta meremehkan dan mengabaikan keyakinan orang lain. Terutama pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan. Dan setiap orang wajib menghormati keyakinan orang lain tanpa terkecuali berdasarkan prinsip keyakinan terhadap apa yang diyakininya.


“Hormati apa yang saya pikirkan dan catatannya adalah dualisme. Dalam pengertian ini analog dengan undang-undang anti-Islam dan homoseksual, yang dianjurkan oleh mayoritas negara-negara Barat," katanya.


Dia juga menegaskan bahwa seruan pemimpin Al-Sadr adalah seruan untuk mendukung Al-Qur'an saja dan bukan seruan untuk hal lain seperti yang dipikirkan sebagian orang.


Dia juga menyerukan demonstrasi damai berkekuatan sejuta orang Jumat depan di Irak untuk mendukung Al-Qur'an. Perlu dicatat bahwa pemimpin al-Sadr dan para pengikutnya melindungi orang-orang dari berbagai sekte dan agama di Irak selama perang melawan terorisme. (Hussein). ***

KYIV - Ukraina menembakkan bom cluster atau munisi tandan ke sebuah desa dekat perbatasan Ukraina pada Jumat (21/7/2023). Akan tetapi, tidak ada korban atau kerusakan. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Provinsi Belgorod Rusia Vyacheslav Gladkov.

Serangan tersebut membuktikan Ukraina mengingkari janji kepada Amerika Serikat (AS). Bahwa, tidak akan menggunakan bantuan militer untuk menyerang wilayah Rusia.

Gubernur Gladkov membuat pernyataan pada hari Sabtu saat pengarahan harian di saluran Telegramnya, tanpa memberikan bukti visual. Tidak ada komentar segera dari pihak berwenang Ukraina.

“Di distrik Belgorod, 21 peluru artileri dan tiga munisi tandan dari sistem roket peluncuran ganda ditembakkan ke desa Zhuravlevka,” kata Gubernur Vyacheslav Gladkov, dilansir dari SindoNews.com. Ukraina menerima bom cluster dari Amerika Serikat bulan ini, tetapi telah berjanji untuk menggunakan hanya untuk mengusir konsentrasi tentara musuh.

Bom cluster itu berisi lusinan bom kecil yang menghujani pecahan peluru di area yang luas. Tetapi dilarang di banyak negara karena potensi bahaya yang ditimbulkannya bagi warga sipil. Ukraina telah berulang kali mengatakan penggunaannya akan terbatas pada medan perang. Wilayah Belgorod, yang berbatasan dengan Ukraina, telah berulang kali menjadi sasaran apa yang dikatakan Rusia sebagai penembakan membabi buta oleh angkatan bersenjata Ukraina.

Pada bulan Mei dan Juni, wilayah itu diguncang kekerasan setelah pejuang dari kelompok bersenjata pro-Ukraina melintasi perbatasan dan mulai berperang melawan pasukan keamanan Rusia.

Ukraina tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam wilayah Rusia dan membantah terlibat dalam serangan lintas batas. Sementara itu pada hari Sabtu di Crimea, gudang amunisi terbakar setelah serangan pesawat tak berawak Ukraina di semenanjung Laut Hitam, klaim gubernur yang ditunjuk Moskow di wilayah itu, menambahkan bahwa lalu lintas jalan di jembatan yang menghubungkan Krimea ke Rusia telah ditangguhkan.

Akibat drone musuh di distrik Krasnogvardeisky, terjadi ledakan di depot amunisi," kata pejabat Sergei Aksyonov di Telegram. "Keputusan diambil untuk mengevakuasi orang (hidup) dalam jarak lima kilometer (3,1 mil)" dari zona tersebut, katanya. Sejauh ini tidak ada kematian atau cedera yang dilaporkan, kata gubernur yang ditunjuk Moskow Aksyonov. Dia menambahkan bahwa perintah telah diberikan untuk mengevakuasi desa-desa terdekat

Crimea, yang dianeksasi oleh Moskow pada tahun 2014, telah menjadi sasaran di seluruh serangan Rusia di Ukraina tetapi telah mendapat serangan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Video yang menunjukkan kebakaran besar dibagikan secara online dan di beberapa video, ledakan terdengar. Ada laporan awal tentang serangan terhadap depot bahan bakar.

Lalu lintas kereta api dilanjutkan setelah ditangguhkan sebelumnya, Aksyonov mengumumkan di Telegram. Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan di jembatan itu. Namun, sementara para pejabat di Kyiv menyambut baik mereka, mereka menolak untuk bertanggung jawab. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pada hari Jumat bahwa jembatan itu adalah target yang sah karena merupakan jalur pasokan militer untuk Rusia.

Ini adalah rute yang digunakan untuk memberi makan perang dengan amunisi dan ini dilakukan setiap hari,” katanya. Pada hari Senin, jalan tersebut ditutup setelah serangan yang menewaskan dua orang. Jembatan itu baru saja kembali beroperasi penuh setelah rusak dalam ledakan bom Oktober lalu. **


PADANG - Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan ke-XVI tahun 2023 di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, secara virtual, Sabtu (10/6/2023). 

Dalam pembukaan tersebut Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo yang hadir secara virtual atau tidak secara langsung. 

"Saya sampaikan permintaan maaf, Presiden Joko Widodo tidak bisa hadir langsung," ungkapnya dan didengar oleh seluruh undangan yang memadati Lanud Sutan Sjahrir, Padang. 


Menko Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah patut bangga pada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Dia juga berharap petani dapat menghasilkan pangan dari ancaman global pangan lokal, sebab Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. 


Seperti diketahui, pembukaan Penas Tani dan Nelayan tersebut dilaksanakan di Lanud Sutan Sjahrir, Padang yang dihadiri sebanyak 23.780 peserta dari 37 provinsi di Indonesia. Paling banyak dari Sumbar selaku tuan rumah, yakni 3000 orang, Sumatera Utara 1.790 orang, dan Riau 1.500 orang. Helat ini dihadiri 14 orang Gubernur serta 293 Bupati dan Wali Kota se Indonesia. 


Pembukaan Penas Tani tersebut rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, namun batal, dan diwakili oleh Menteri Erlangga Hartarto secara virtual zoom. 


"Namun Pak Presiden menitipkan terimakasih kasih kepada petani dan pelaku-pelaku pertanian yang hadir di Kota Padang," ungkap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di lokasi Penas Tani di Lanud Sutan Sjahrir. 


"Penas Tani ini momentum yang legendaris, sangat ditunggu, dirindukan petani, nelayan, pekebun. Jadi petani yang hebat jika kepala daerahnya hadir dalam acara pertanian ini, betul?," tanya Mentan SYL.(Charlie / Wahyu / Reza / Ham / Shellya)

MEDIAPORTALANDA - Arab Saudi berencana untuk mengundang Presiden Suriah Bashar Al Assad untuk berkunjung ke Riyadh di Mei mendatang guna menghadiri pertemuan Liga Arab. Ini merupakan salah satu upaya Negeri Raja Salman memulihkan kembali hubungan dengan Damaskus.

Presiden Suriah Bashar al-Assad. (AP/Hassan Ammar)

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan akan melakukan perjalanan ke Damaskus dalam beberapa minggu mendatang. Dan, akan menyerahkan undangan resmi kepada Assad supaya menghadiri pertemuan puncak yang dijadwalkan pada 19 Mei itu.


Sementara, juru bicara Sekretaris Jenderal Liga Arab Gamal Roshdy mengatakan, organisasi itu tidak mengetahui setiap langkah di tingkat bilateral antara negara-negara Arab.


Kami tidak seharusnya diberitahu sebelumnya tentang dugaan kunjungan itu," katanya kepada Reuters, Senin (3/4/2023).


Kehadiran Assad di KTT Liga Arab akan menandai perkembangan paling signifikan dalam rehabilitasinya di dunia Arab sejak 2011, ketika Suriah diskors dari organisasi itu. Assad telah diboikot oleh banyak negara Barat dan Arab atas penumpasan brutalnya terhadap protes sipil yang memicu perang saudara.


Sumber bulan lalu mengatakan bahwa Riyadh dan Damaskus telah mencapai kesepakatan untuk membuka kembali kedutaan mereka setelah bulan suci Ramadan.


Adapun, Kementerian Luar Negeri Saudi tidak mengonfirmasi kesepakatan yang dicapai, tetapi mengatakan sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri Suriah untuk melanjutkan layanan konsuler.


Salah satu dari tiga sumber mengatakan diskusi telah berlangsung selama lebih dari setahun mengenai daftar tuntutan dari Arab Saudi agar pemerintah Suriah memenuhi syarat untuk memperbaiki hubungan, termasuk kerja sama yang erat dalam bidang keamanan dan perdagangan narkoba.


Di sisi lain, Amerika Serikat (AS) yang merupakan mitra Saudi dan 'musuh' Suriah mengatakan bahwa kesepakatan antara negara Arab dan Suriah harus menghasilkan sesuatu yang menguntungkan negara-negara Timur Tengah.


Berbicara dalam pengarahan digital dari Pusat Media Internasional London Departemen Luar Negeri AS, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengatakan bahwa Washington telah berdiskusi dengan sekutunya di Timur Tengah tentang 'pergeseran kebijakan mereka' terhadap Assad.


Salah satu poin yang ditekankan oleh Barbara adalah terkait perdagangan Captagon. Captagon merupakan salah satu barang narkotika yang diduga dijual oleh rezim Assad untuk mendapatkan pendanaan saat negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap negara itu.


"Pendekatan kami terkait metode diskusi adalah memastikan untuk mendapatkan sesuatu dari metode itu," ujarnya dikutip Middle East Monitor.


Meski begitu, Barbara menegaskan kembali posisi AS. Bahwa, negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Damaskus, seperti yang dilakukan banyak negara Arab di kawasan itu selama beberapa tahun terakhir.


"Kami tidak bermaksud untuk melakukan normalisasi. Rezim ini merupakan bencana bagi rakyatnya dan juga bagi lingkungannya".  **


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan peran Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai Manajer Pengelola Sumber Daya Air (SDA) di masing-masing wilayah sungai, terutama dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan dari musim hujan dan kemarau. 


"Kepala BBWS dan BWS adalah water manager (manajer pengelola air) di masing- wilayah sungai. Sebagai manajer pengelola SDA harus tahu persis potensi SDA di wilayah sungai masing masing. Banjir dan kekeringan harus bisa diatasi, Kepala BBWS/BWS harus paham mengenai manajemen risiko banjir dan kekeringan," kata Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2023 di Jakarta, Senin (30/1/2023). 

Terkait manajemen risiko banjir, Menteri Basuki menyampaikan bahwa para Kepala BBWS/BWS harus mengetahui persis seluruh sistem tata air yang ada di wilayahnya. Hal ini diperlukan untuk mengambil langkah penanganan yang tepat ketika memasuki musim hujan.


"Seperti yang disampaikan Presiden, penanganan banjir harus dari hulu, tengah dan hilir. Tolong dievaluasi semua kesiapan sistem sebelum musim hujan, periksa tanggul-tanggul yang harus disiapkan, pastikan pompa-pompa berfungsi, dan siapkan pengoperasian pintu bendungan," kata Menteri Basuki. 


Selain risiko banjir, Menteri Basuki menyampaikan, Kepala BBWS/BWS selaku manajer pengelola SDA juga harus mempersiapkan potensi kekeringan saat musim kemarau tiba. Untuk itu diperlukan pemetaan kawasan daerah rawan kekeringan di setiap wilayah sungai.


"Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait dengan kedatangan fenomena El Nino yang membuat curah hujan makin berkurang dan musim kemarau akan lebih kering. Kepala Balai harus mengetahui lokasi-lokasi sumber air, cek sumur-sumur dan pompa air. Jangan sampai sumurnya ada tapi pompanya tidak berfungsi," kata Menteri Basuki.


Ditambahkan Menteri Basuki, Kepala BBWS/BWS juga bertindak sebagai construction manager (manajer pembangunan) untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur SDA di Kementerian PUPR. "Sebagai pelaksana program, Kepala BBWS/BWS harus mengawasi betul kontraktor dan konsultan pelaksana.  Kualitas pekerjaan ditentukan oleh Kepala Balai, bukan kontraktor. Harus tegas, anda bertanggung jawab atas progres fisik dan keuangan," pesan Menteri Basuki. 


Menteri Basuki mengingatkan bahwa setiap pekerjaan di bawah Kementerian PUPR harus memerhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. "Setelah konstruksi harus dirapikan, sisa material jangan ditinggal begitu saja. Kualitas, estetika, tolong betul-betul diperhatikan," ujarnya.


Terakhir Menteri Basuki mengatakan, bahwa Kepala Balai juga mempunyai tugas sebagai Manajer Sumber Daya Manusia (SDM). Anda bertanggung jawab dalam pengendalian SDM di balai masing-masing, Jaga kredibilitas dan integritas Kementerian PUPR," pesannya.


Dalam Rapat Koordinasi tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan deklarasi Zona Integritas dan peluncuran Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen SDA yang disaksikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko. (Jay)

Photo Ist

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar (BPPW Sumbar) saat ini tengah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal ini merupakan tekad Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya menerapkan birokrasi reformasi, sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.


Sebagai salah satu langkah awal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar adalah dengan dilakukannya penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Balai hingga staf dalam menentukan sikap dan komitmen untuk menuju Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang tepat mutu, tepat sasaran, bersih dan akuntabel.


Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa salah satu langkah untuk menuju Zona Integritas adalah dengan melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada dilingkungan Balai PPW Sumbar, hal ini dilakukan dengan cara menanamkan nilai dasar “Core Values” seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu “BerAKHLAK”. 


BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya Core Values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, “Sebagai seorang abdi bangsa, kita semua diamanahi tugas membangun bangsa dan menjadi pelayan publik, sesuai dengan nilai dasar aparatur sipil negara (ASN) yakni BerAKHLAK” tutur Kusworo Darpito.


Hadirnya “Core Values” Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK bertujuan menyeragamkan perbedaan penerjemahan nilai-nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional, bukan hanya sekedar jargon, melainkan harus diamalkan untuk kemajuan bangsa, terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri PUPR No.23/SE/M/2021 menjadi salah satu upaya untuk internalisasi nilai “Core Values” BerAKHLAK bagi ASN di Kementerian PUPR.


Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelayanan publik yang berkualitas, serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan,  pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.


Terkait pembangunan Zona Integritas dilingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengharapkan dukungan kepada semua pihak, agar cita-cita menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dapat tercapai, “pembangunan zona integritas ini tidak bisa kita lakukan sendiri, ini membutuhkan dukungan oleh semua pihak, mari bersama-sama kita mewujudkannya” ujar Kusworo Darpito. (rel)

ABU DHABI - MEDIAPORTALANDA

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat, 1 Juli 2022. 


Presiden tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dan pertemuan bilateral antara dua delegasi. 

Dalam sambutan pengantarnya, Presiden mengapresiasi Presiden MBZ atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan PEA yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan sekarang ini.


"Terima kasih telah menerima kami, di tengah situasi menantang seperti sekarang ini kita terus bekerja sama meningkatkan hubungan antara kedua negara," ucap Presiden Jokowi.


Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga melakukan pertukaran dokumen MoU kerja sama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan.


Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua INA Ridha Wirakusumah, dan Duta Besar RI Abu Dhabi Husin Bagis. **


ELMAU - MEDIAPORTALANDA - Di sela-sela pelaksanaan G7, Presiden Joko Widodo bertemu dengan PM Inggris Boris Johnson di Elmau, Senin 27 Juni 2022.


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin mengapresiasi kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris.


Dalam pertemuan itu, ucap Retno, PM Boris Johnson mengatakan bahwa roadmap untuk kerja sama bilateral sudah ada.


“Dengan sudah adanya roadmap tersebut, maka akan lebih mudah untuk memperkuat hubungan kedua negara,” kata Retno.


Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi dan PM Boris Johson adalah keduanya bersepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang energi baru terbarukan (EBT) dan ketahanan pangan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno. **


WASHINGTON DC - MEDIAPORTALANDA

Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang di Ukraina sekarang juga. Demikan disampaikan Presiden pada KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat, 13 Mei 2022.


Menurut Presiden Jokowi, perang di Ukraina telah menciptakan tragedi kemanusiaan dan memperburuk perekonomian dunia. Kenaikan harga pangan, energi, dan inflasi telah terjadi, sangat memperberat perekonomian dan memperlambat pencapaian SDGs di negara berkembang dan kurang berkembang.

“Saat dunia seharusnya segera pulih dari pandemi Covid-19, dunia menghadapi masalah baru, perang di Ukraina. Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka,” ujar Presiden Jokowi.


Lebih lanjut, Presiden juga mengatakan bahwa perang di Ukraina telah melemahkan multilateralisme dan berpotensi memecah belah hubungan antar negara.


“Perang tidak akan menguntungkan siapa pun. Dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali menghentikan perang sekarang juga. Setiap negara, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan _enabling environment_ agar perang dapat dihentikan, perdamaian dapat terwujud,” tegas Presiden.


Pertumbuhan ekonomi, menurut Presiden Jokowi, juga memprihatinkan. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi di _emerging and developing Asia_ sebesar 0,5 persen pada 2022 dan 0,2 persen pada 2023. Dan Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi beberapa negara ASEAN hingga 1,2 persen.


“Bagi sebagian anggota ASEAN kenaikan 10 persen dari harga minyak akan berdampak menurunnya pendapatan nasional sebesar 0,7 persen dan kenaikan harga gandum akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen,” jelas Presiden.


Presiden mengulangi lagi apa yang telah disampaikan pada pertemuan dengan Kongres. “Bahwa lebih dari lima dekade, ASEAN terus membangun arsitektur keamanan yang inklusif, mengedepankan paradigma kolaborasi, mendorong _habit of dialogue_ dan _rules based order_. Spirit yang sama kami dorong di Indo-Pasifik melalui _ASEAN Outlook on the Indo-Pacific_,” jelas Presiden.


Dalam KTT Khusus yang dihadiri oleh Presiden Joe Biden dan juga pemimpin negara-negara ASEAN tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif Amerika melalui _Indo Pacific Economic Framework_ (IPEF).


“Tentu kerja sama di bawah IPEF harus inklusif. Saya harapkan sinergi antara IPEF dengan pelaksanaan prioritas kerjasama di AOIP _(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)_," ucap Presiden Jokowi.


Saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencananya melakukan _Indo Pacific Infrastructure Forum_.


“Saya berharap partisipasi Amerika Serikat dalam forum tersebut,” pungkas Presiden.


Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Khusus ASEAN-AS yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Duta Besar RI untuk AS Rosan Roeslani. (**)



JAKARTA -- MEDIAPORTALANDA - Perhimpunan Persahabatan Indonesia dan Korea Utara (PPIK) memasuki era baru. Dalam rapat yang digelar Senin siang (14/2) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, telah diputuskan pergantian pucuk pimpinan organisasi yang didirikan almh. Rachmawati Soekarnoputri itu. 


Teguh Santosa yang sejak 2009 menduduki posisi Sekretaris Jenderal dalam rapat tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum. Adapun Ristiyanto yang digantikannya kini menempati posisi Ketua Dewan Pembina mengisi kursi kosong Rachmawati Soekarnoputri yang meninggal dunia bulan Juni 2021 lalu.


Di Dewan Pembina Ristiyanto akan didampingi Eko Surjo Santjojo.


Rapat digelar sebelum pembukaan e-seminar dan pameran foto virtual untuk mengenang 80 tahun Kim Jong Il, salah seorang tokoh penting Korea Utara yang adalah ayah dari pemimpin Korea Utara saat ini Kim Jong Un.


Hasil rapat PPIK dilaporkan Ristiyanto kepada Duta Besar Republik Rakyat Demokratik Korea An Kwang Il usai pembukaan e-seminar dan pameran foto virtual tersebut. 


“Perhimpunan Persahabatan Indonesia dan Korea Utara, seperti halnya Universitas Bung Karno (UBK), adalah buah dari pikiran dan idealisme almh. Ibu Rachmawati yang harus terus kita lestarikan,” ujar Ristiyanto dalam laporannya kepada Dubes An Kwang Il. 


Dia mengatakan, dirinya percaya PPIK akan semakin berkibar di bawah kepemimpinan Teguh Santosa. Apalagi, dia menambahkan, selama ini Teguh memainkan peranan yang tidak kecil di balik berbagai kegiatan dan kampanye yang dilakukan PPIK. Selain itu, Teguh Santosa juga dikenal luas di komunitas persahabatan Korea Utara di dunia.


Turut hadir dalam pertemuan itu, Rektor UBK, DR. Didik Suhariyanto.


Akan Semakin Terbuka


Adapun Teguh Santosa mengatakan, setelah ini PPIK akan semakin membuka diri bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman mengenai kawasan dan situasi di Semenanjung Korea.  


PPIK didirikan Rachmawati Soekarnoputri pada tahun 2001, setelah kunjungan ke Pyongyang setahun sebelumnya. Adalah putri Bung Karno itu yang "menghidupkan" kembali hubungan kedua negara setelah era Orde Baru. 


Di era Bung Karno, hubungan Indonesia dan Korea Utara sangat erat. Pendiri Korea Utara Kim Il Sung berkunjung ke Indonesia di bulan April 1965. Salah satu cerita yang populer dari kunjungan itu adalah tentang bunga anggrek yang diserahkan Bung Karno kepada Kim Il Sung. Oleh Bung Karno anggrek dendrobium itu diberi nama Bunga Kimilsung. 


Kunjungan Kim Il Sung yang didampingi Kim Jong Il di tahun 1965 itu adalah balasan atas kunjungan Bung Karno di bulan November 1964.


Itu adalah era di mana pemerintahan Bung Karno memperkenalkan Poros Jakarta-Peking-Pyongyang sebagai arah politik luar negeri Indonesia di kawasan. Setelah kekuasaan Bung Karno berakhir, cerita manis Indonesia dan Korea Utara pun pudar. 


Teguh Santosa bergabung dengan PPIK sejak organisasi itu berdiri. Pada tahun 2003, Teguh menjadi utusan khusus Rachmawati untuk menghadiri satu pertemuan di Pyongyang. 


Di tahun 2015 Teguh kembali mengunjungi Korea Utara sebagai utusan khusus Rachmawati Soekarnoputri. Kali ini dia menyerahkan penghargaan Star of Soekarno untuk Kim Jong Un yang diserahkan kepada Presiden Presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea ketika itu, Kim Yong Nam. 


Di bulan April 2018 Teguh Santosa berperan besar dalam konser perdamaian yang digelar di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) bersama pendiri Museum Rekor Indonesia-Dunia (MURI) Jaya Suprana. Konser perdamaian itu menampilkan pianis cilik dari Korea Utara, Coe Jang Hung, dan mendapatkan sambutan meriah.


Tidak hanya di Korea Utara, Teguh juga aktif membicarakan perdamaian di Semenanjung Korea di Korea Selatan. Pada Maret 2019, misalnya, ia berbicara mengenai peranan media dalam perdamaian di Semenanjung Korea dalam konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea Selatan di Seoul.


Dalam kesempatan itu, Teguh mengimbau agar siapapun yang berusaha untuk memahami situasi yang terjadi di Semenanjung Korea melepaskan “combative lens” atau kacamata tempur yang cenderung melihat berbagai hal dari sudut pandang konflik.  


Sejak Mei 2021 Teguh dipercaya menjadi Direktur Biro Informasi Publik Komite Asia-Pasifik untuk Reunifikasi Damai Korea Korea (APRCPRK), dan kini juga aktif di Organizing Committee of International Festival in Praise of the Great Persons of Mt. Paektu (OCIFPGPP).*[]

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan aparat untuk tidak terlalu reaktif menanggapi munculnya mural 404: Not Found.


Agus juga menyebut, hal serupa juga diinstruksikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada jajarannya untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menangani suatu kasus. 

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kami responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kami dan jajaran," kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/8).


Menurut Agus, untuk ekspresi kritis dan memberikan saran kepada Pemerintah adalah sah dilakukan. Apalagi, di negara yang menganut sistem demokrasi. 


Namun, Agus menegaskan, apabila suara kritis sudah berujung pada fitnah ataupun hal yang memecah belah bangsa, pihak kepolisian akan langsung turun tangan melakukan penegakan hukum yang berlaku.


"Kritis terhadap pemerintah saya rasa tidak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kami tangani," ujar Agus.


Dalam hal 404: Not Found, Agus menyebut, pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi. Sebab itu, Polri tidak akan memproses lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.


"Menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu," tutup Agus. (bhps)


JAKARTA  - MEDIAPORTALANDA -  Masyarakat internasional diajak untuk terus memberikan dukungan pada proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Sementara pihak-pihak yang berusaha mempertahankan dominasi di kawasan diminta untuk menghentikan provokasi. 


Demikian antara lain disampaikan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, saat berbicara dalam Konferensi Komite Asia-Pasifik untuk Reunifikasi Damai Korea (APRCPRK) yang diselenggarakan secara virtual, Senin (31/5). 

Rachma  juga merupakan pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea (PPIK) mengingatkan kembali pada hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang antara lain menekankan arti penting hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).


“Kita percaya dan sepakat bahwa persatuan di antara bangsa Korea adalah masalah yang sejatinya dapat diselesaikan secara independen oleh bangsa Korea sendiri,” ujar Rachma merupakan salah seorang ketua organisasi ketika didirikan pada 12 April 2012 itu. 


Sebagai sahabat, sambungnya, kewajiban APRCPRK adalah memastikan bahwa bangsa Korea mendapatkan hak untuk menentukan perdamaian dan persatuan tanpa campur tangan dan rasa permusuhan dari negara-negara lain tetap ingin mempertahankan dominasi di kawasan.


“Adalah kewajiban kita untuk mengingatkan pihak-pihak lain nan selalu berteriak tentang perdamaian di Semenanjung Korea namun sebetulnya tengah berusaha untuk memperpanjang situasi konflik,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI itu.


Rachma mengatakan, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara sejak lama berusaha untuk mengaplikasikan prinsip hidup berdampingan secara damai sambil terus melakukan pembicaraan dan berbagai upaya menuju reunifikasi damai. 


“Namun, ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan perdamaian dan reunifikasi di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang terus mengganggu dan merusak nuansa perdamaian dalam beberapa tahun belakangan ini telah kita saksikan,” demikian Rachmawati.


Dalam pertemuan yang dipimpin salah seorang Ketua APRCPRK, Robert Woods, itu, Sekjen PPIK Teguh Santosa ditunjuk sebagai Direktur Biro Informasi Publik APRCPRK. 


Biro Informasi Publik APRCPRK itu juga diperkuat Pemimpin Redaksi "Gorka Express" Nepal, Rajan Karki; Perwakilan Perhimpunan Persahabatan Australia-Korea di Melbourne, Christian Popovic; dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Selandia Baru-Korea, Tim Beal. []


MOSKOW - MEDIAPORTALANDA - Rusia hendak melakukan uji coba negara untuk rudal hipersonik Zircon dari kapal fregat Proyek 22350 Admiral Gorshkov pada bulan Juni. Itu diungkapkan dua sumber di industri pertahanan Rusia kepada kantor berita TASS.


"Peluncuran pertama rudal Zircon rencananya bakal dilakukan dari fregat Admiral Gorshkov dalam rangka uji coba negara," ujar sumber tersebut kepada TASS yang dinukil Naval News, Jumat (21/5/2021).


Menurut sumber TASS lainnya, rudal Zircon rencananya akan diluncurkan empat kali selama uji coba negaranya.


Asosiasi Produksi dan Ilmiah Pembuatan Mesin yang terintegrasi ke dalam Tactical Missiles Corporation menolak mengomentari informasi tersebut.


Sebuah sumber di industri pertahanan mengatakan pada TASS sebelumnya bahwa rudal hipersonik Zircon berhasil menyelesaikan tes pengembangan penerbangan di sebuah kapal. Program uji pengembangan penerbangan sepenuhnya dilaksanakan tahun 2020.


Kapal fregat Admiral Gorshkov membuat tiga peluncuran Zircon yang sukses, dua terget di laut dan satu target di darat.


Pada 20 April, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa uji coba rudal Zircon direncanakan akan selesai pada 2021.


Uji coba kapal fregat kelas satu menembakkan rudal hipersonik Zircon telah dilakukan selama empat kali pada tahun lalu. Uji coba itu masing-masing dilakukan pada bulan Desember, pada awal Oktober dan pada November 2020.


Sementara itu uji peluncuran pertama Zircon dari sebuah kapal perang dijadwalkan pada akhir 2019, tetapi memakan waktu sehingga baru terwujud pada Januari 2020. Adalah kapal fregat Admiral Gorshkov proyek 22350 yang menembakkan rudal itu dari Laut Barents.


Sumber terbuka mengatakan rudal hipersonik 3M-22 dirancang oleh NPO-machinostroeniya di Reutov di wilayah Moskow. Ini adalah bagian dari kompleks 3K-22 (kode Zircon) yang dilaporkan NATO sebagai SS-N-33. Rudal tersebut dapat mengembangkan kecepatan Mach 9 dan terbang pada ketinggian 30-40 km di mana jangkauan dan kecepatan meningkat karena hambatan udara semakin kecil.


Para ahli memperkirakan rudal itu bisa membawa 300-400 kg hulu ledak dan panjang rudal pada 8-10 meter. Tsirkon akan ditembakkan dari peluncur vertikal universal 3S-14 yang dipasang di kapal perang dan kapal selam serta dari peluncur rudal pantai seluler Bastion.


Media Moskow dalam laporannya sesumbar bahwa misil yang melesat dengan kecepatan 6.000 mph ini bisa membawa hulu ledak nuklir untuk melenyapkan kota-kota di Amerika Serikat (AS) jika Perang Dunia III pecah.


Dilansir dari : sindonews.com

Pemimpin Hamas Haniyeh bicara melalui telepon dengan komandan Pasukan Quds, Esmail Qaani, dimana pemimpin pasukan elit Iran itu memuji serangan Hamas terhadap Iran. Foto/Ist

 

TEHERAN - MEDIAPORTALANDA - Media Iran melapor bahwa salah satu pemimpin Garda Revolusi Iran atau IRGC sudah melakukan pembicaraan sama pemimpin Hamas. Pembicaraan tersebut terjadi ditengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.


Al-Alam, layanan berbahasa Arab dari televisi pemerintah Iran, juga melapor bahwa pemimpin Hamas Haniyeh berbicara melalui telepon dengan komandan Pasukan Quds, Esmail Qaani. Pasukan Quds adalah satuan elit dari IRGC.


Qaani, seperti dilansir Al Arabiya dan sindoNews pada Minggu (16/5/2021), pembicaraan itu memuji Hamas karena menawarkan "jawaban unik dan sukses" untuk Israel.


Para pejabat Hamas memuji Iran karena menyediakan senjata dan bantuannya dalam pertempurannya melawan Israel.


Belum jelas, apakah dalam pembicaraan itu IRGC akan memberikan bantuan tambahan kepada Hamas, dalam upaya mereka memberikan tekanan lebih kepada Israel.


Laporan itu muncul di tengah eskalasi dramatis dalam konfrontasi antara Israel dan Hamas minggu ini. 


Serangan udara Israel di hari Sabtu menargetkan dan menghancurkan gedung bertingkat tinggi di Kota Gaza yang menampung kantor The Associated Press dan outlet media lainnya, termasuk Al-Jazeera juga televisi pemerintah Kuwait. (**)


Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menyatakan kesombongan dan kekejaman Israel memang harus dihadapi dengan cara-cara konkret berupa perang total dengan menyerang Israel dari berbagai penjuru. Foto/PWNU


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Anwar Abbas menyatakan kesombongan dan kekejaman Israel memang harus dihadapi dengan cara-cara konkret berupa perang total menyerang Israel dari berbagai penjuru tidak saja oleh Hamas dari daerah Palestina tapi juga oleh Turki, Mesir dan Saudi serta Iran dengan meluncurkan peluru-peluru kendali jarak menengah serta jarak jauh dari negara mereka masing-masing.


Hal itu dikatakan Anwar menanggapi aksi brutal pasukan bersenjata Israel terhadap warga Palestina. "Sampai negara yang dipimpin benyamin Netanyahu tersebut mau menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya terhadap keputusan-keputusan dunia internasional serta mau menghormati kemerdekaan rakyat palestina," ujar Anwar, Sabtu (15/5/2021), dikutip dari SindoNews.


Anwar menganggap selama itu tidak dilakukan dan tidak dipatuhi oleh Israel maka tidak ada damai dan perdamaian dengan mereka. Untuk itu, Israel harus menghentikan segala bentuk penjajahan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina dan mereka harus mau menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan.


Di sisi lain, selama hal itu tidak mereka hormati dan patuhi maka dunia terutama dunia Islam tidak boleh berdiam diri dan harus terus membombardir negara tersebut, tidak saja dengan bom dan peluru kendali tapi juga menghancurkan ekonominya sampai mereka bisa menghormati bangsa lain serta tidak lagi sombong dan arogan seperti saat ini.


"Dunia ini adalah milik kita bersama oleh karena itu kalau kita ingin dunia ini aman tentram dan damai maka penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," tegas Ketua PP Muhammadiyah itu. 


Untuk itu, lanjut Anwar, dunia Islam juga harus bersatu karena dengan persatuan dan kesatuan tersebutlah kita akan bisa membuat Israel bertekuk lutut dan bisa menghargai bangsa dan negara lain. "Sehingga perdamaian yang kita inginkan di Timur Tengah tersebut dapat terwujud dan terjadi," tutur Anwar. (**)


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) diminta  mengakhiri blokade ekonomi, perdagangan, dan keuangan yang diterapkan ke Kuba. 


Pemerintahan AS yang kini dikendalikan Presiden Joe Biden juga disarankan untuk mengubah mentalitas dan perspektif dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Kuba. 


Demikian antara lain disampaikan wartawan dari Indonesia, Teguh Santosa, yang ikut memberikan pandangan dalam Forum internasional bertema “Solidaritas untuk Mengakhiri Blokade Kuba” yang diselenggarakan Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) dan Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Sabtu pagi waktu Indonesia (1/5) atau Jumat malam waktu Havana, Kuba (30/4). 

Forum tersebut digelar secara hybrid selama dua hari, dari tanggal 30 April sampai 1 Mei dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Puluhan pembicara dari berbagai belahan dunia menyampaikan pandangannya dalam forum yang dibuka oleh Presiden ICAP Fernando Gonzalez dan Sekjen CTC Ulises Guilarte de Nacimiento.  


“Dari Indonesia saya mengirimkan pesan kepada rakyat Kuba yang percaya bahwa kelas pekerja adalah elemen penting dalam peradaban dan perdamaian dunia,” ujar Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini mengawali pesan May Day-nya.


Mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu selanjutnya mengatakan, sudah lebih dari setahun masyarakat dunia menghadapi pandemi Covid-19 sebagai situasi yang tidak unprecedented atau tidak pernah dialami sebelumnya.


“Namun di sisi lain, situasi ini membuka kesempatan pada manusia untuk meningkatkan kapasitas dan solidaritas,” ujarnya mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.


Teguh yang juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah menambahkan, di era pandemi ini, pemerintah Kuba dan rakyat Kuba bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19 dan memperkuat pondasi politik. Sejauh ini kerja keras itu cukup berhasil.


Hal lain yang dikatakan Teguh, di tengah pandemi Covid-19, masyarakat dunia masih menyaksikan arogansi pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki kekuasaan dan memiliki hak untuk memaksakan kekuasaan mereka kepada pihak yang mereka anggap lemah.


“Karena hal itulah, dalam kesempatan peringatan Hari Buruh Internasional ini, saya bersama rakyat Kuba meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan blokade kepada Kuba,” sambung Teguh. 


Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba sempat mengalami perbaikan di era Presiden Barack Obama. Pada bulan Desember 2014, Presiden Barack Obama dan Presiden Raul Castro mengumumkan tekad kedua negara menormalisasi hubungan yang memburuk sejak Revolusi 1959 dan terputus setelah insiden Teluk Babi tahun 1961. 


Di bulan Juli 2015, Amerika Serikat membuka kembali Kedutaan Besar mereka di Havana, begitu juga Kuba membuka kembali Kedutaan Besar mereka di Washington DC. 


Puncak dari upaya perbaikan hubungan itu adalah kunjungan Obama dan keluarga ke Kuba pada Maret 2016. Obama menjadi Presiden AS pertama yang berkunjung ke Kuba dalam 88 tahun terakhir sebelumnya.   


Setahun setelah kunjungan Obama ke Kuba itu, Presiden Donald Trump yang menggantikan Obama mengubah kembali kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kuba.


Teguh Santosa yang juga dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dikenal sebagai wartawan yang terlibat dalam berbagai isu internasional dan kerap memberikan pandangan mengenai isu-isu tersebut.


Ia pernah meliput perang yang berkecamuk di Afghanistan tahun 2001 dan perang di Irak tahun 2003. Sebelum pandemi Covid-19, ia juga kerap mengunjungi Korea Utara dan Korea Selatan untuk mengikuti dari dekat konflik di Semenanjung Korea. Di tahun 2019, Teguh diundang berbicara dalam konferensi wartawan dunia di Seoul mengenai prospek perdamaian Korea. 


Teguh juga pernah diundang Komisi IV PBB di New York untuk berbicara mengenai sengketa Sahara Barat pada tahun 2011 dan 2012. Di tahun 2014, Teguh diundang berbicara di Marrakesh mengenai isu HAM.


Di tahun 2017, alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) itu diundang menghadiri Kongres Partai Komunis China di Beijing dan ikut membentuk Belt and Road Journalist Forums (BRJF) bersama 30 perwakilan wartawan dari seluruh dunia. 


Teguh juga telah terlibat memantau pemilihan umum di tiga negara, yakni di Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018). []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
F