Baca Juga
PADANG – MEDIAPORTALANDA - Srikandi Minang tidak pernah mengenal lelah untuk memperjuangkan kemajuan daerahnya. Pada 2023, setidaknya Rp113 miliar dana pusat bakal bargulir ke Sumbar, ini yang tengah diperjuangkan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi untuk berbagai kegiatan Infrastruktur di Sumbar.
Ini semua berkat perjuangan Anggota Komisi V DPR RI untuk pembangunan infrastruktur Sumbar. Athari Gauthi Ardi, tak kenal lelah berjuang untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur Sumbar, terutama Dapilnya.
“Kita terus berjuang untuk menarik APBN ke Sumbar. Karena kita tahu pendapatan daerah kita khususnya Sumbar tidak sebesar daerah lain," kata Anggota DPR RI Partai PAN pada Senin, (26/12/2022), saat dikonfirmasi awak media.
Putri Epyardi Asda, Bupati Solok itu, mengatakan, anggaran tersebut dalam bentuk kegiatan yang ada pada mitra kerjanya di Komisi V DPR RI atau disebut juga Komisi Mata Air. Bermitra dengan Kementerian PUPR, bsa tersalurkan langsung dana pusat untuk infrastruktur kepada masyarakat.
Berdasarkan data yang dikeluarkan, setidaknya pada 2023 ini Sumbar mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk sebanyak 2.055 unit dengan biaya Rp20/unit atau total Rp41,1 miliar. Dengan rincian di Kabupaten Solok 700 unit, Solsel 100 unit, Kota Solok 100 unit, Sijunjung 500 unit, Dharmasraya 200 unit, Padang Panjang 55 unit, Kota Padang 300 unit dan Tanah Datar 100 unit.
Pembangunan Rusunawa 2 unit, masing-masing di Kabupaten Solok dan Padang Panjang dengan total dana Rp6 miliar.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3-TGAI) untuk sebanyak 175 unit total anggaran Rp34 miliar. Dengan rincian di Kab Solok 66 unit, Solsel 20 unit, Kota Solok 20 unit, Sijunjung 40 unit, Dharmasraya 20 unit, Pessel 3 unit, Padang Panjang 2 unit dan Tanah Datar 4 unit.
Kemudian, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) untuk sebanyak 18 unit total anggaran Rp6,3 miliar. Dengan rincian, Kab Solok 8 unit, Kota Solok 2 unit, Sijunjung 3 unit, Dharmasraya 3 unit dan Padang Panjang 2 unit.
Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) sebanyak 11 unit, atau total Rp2,2 miliar. Tersebar pada Kab Solok 2 unit, Kota Solok 2 unit, Sijunjung 2 unit, Dharmasraya 2 unit dan Pessel 3 unit.
Ditambah dengan program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk sebanyak 20 unit dengan total anggaran Rp10 miliar. Dengan rincian di Kab. Solok 9 unit, Solsel 1 unit, Sijunjung 5 unit, Dharmasraya 3 unit, Pessel 1 unit dan Tanah Datar 1 unit.
Kemudian, kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebanyak 5 unit total anggaran Rp2 miliar masing-masing Rp400 juta perunit. Dengan daerah Kab Solok 2 unit, Sijunjung 1 unit, Dharmasraya 1 unit dan Kota Padang 1 unit.
Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) sebanyak 5 unit dengan total anggaran Rp2,5 miliar. Dengan daerah Kab Solok 2 unit, Sijunjung 1 unit, Dharmasraya 1 unit, Padang Panjang 1 unit.
Jembatan gandung di Kota Padang senilai Rp4-6 miliar. Termasuk untuk Bumdes sebanyak 25 unit Rp 1,25 miliar. Dengan rincian masing-masing 50 juta untuk 25 unit. Dengan daerah Kab Solok 6 unit, Solsel 5 unit, Sijunjung 7 unit dan Dharmasraya 7 unit.
Selain itu juga ada desa wisata sebanyak 2 unit. Masing-masing 400 juta perunit total anggaran Rp800 juta dengan daerah Kabupaten Solok.
Terakhir bantuan bus sekolah 2 unit teruntuk masing-masing di Kab. Solok 1 unit dan Sijunjung 1 unit. Total anggaran Rp1,2 miliar dengan paket Rp600 juta/unit.
“Semoga program-program tersebut dapat membantu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita yang ada di Sumbar. Terutama dalam menunjung infrastruktur dasar,” ulasnya. **