Baca Juga
PADANG - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjalin kerjasama antar daerah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota, Tanah Datar dan Agam di bidang Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Pangan.
Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Padang Hendri Septa dengan Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (18/10/2023).
Dalam sambutannya Wako Hendri Septa mengatakan, perjanjian kerjasama antar daerah ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam menjaga ketersediaan bahan pokok serta pasokan bahan pangan untuk masyarakat Kota Padang.
"Terus terang kami di Kota Padang keterbatasan lahan pertanian. Kami sangat butuh pasokan bahan pangan dari daerah tetangga untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di pasar," ucap Wako.
Wako Hendri Septa menambahkan, selain menjaga pasokan bahan pangan serta stabilitas harga, kerjasama ini juga dimaksudkan dalam rangka menjaga angka inflasi tetap terkendali di Kota Padang. Tercatat, pada September 2023 secara year on year angka inflasi Kota Padang sebesar 1,93 persen, jauh dibawah rata-rata Nasional yaitu 2,28 persen.
"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami sangat berharap dengan adanya kerjasama antar daerah ini dapat mengatasi ketersediaan bahan pangan yang sering memicu inflasi seperti beras, bawang, cabe, dan lainnya,” pungkas Wako Hendri Septa.
Dalam kesempatan tersebut juga diadakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang dengan OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. OPD tersebut yakni, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan serta Dinas Perikanan dan Pangan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Endang Kurnia Saputra, Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, serta pimpinan OPD terkait di empat pemerintahan daerah tersebut.(Mul)