Latest Post


Oleh : Erza Surya Werita (Guru MTsN 2 Solok)

Mengutip ungkapan populer Nelson Mandela; Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan yang bermutu adalah kekuatan dalam merubah arah kehidupan yang lebih baik bahkan suatu daerah, bangsa dan negara.

Bisa dibayangkan apabila masyarakatnya tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik maka negara dan masyarakatnya menjadi miskin dan terbelakang. Sehingga tidak mengherankan bila pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk dapat mengedukasi masyarakat.

Di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pendidikan mendapatkan porsi 20% dari keseluruhan APBN yang ada. Angka ini merupakan presentase yang cukup besar. Jadi sudah semestinya kalau dengan pendanaan yang begitu besar akses pendidikan akan sangat baik dan setidaknya mampu sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya seperti halnya negara Finlandia, Inggris, Australia dan ataupun negara Paman Sam sekali pun.

Beberapa waktu lalu The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengumumkan hasil Programme for International Student Assesment (PISA) 2018. Tidak jauh beda dengan hasil PISA di tahun-tahun sebelumnya, di mana PISA selalu menempat Indonesia di papan bawah peringkat. OECD secara rutin setiap tiga tahun sekali mengeluarkan hasil surveinya terhadap kualitas sistem pendidikan negara-negara di dunia, jadi memang untuk tahun 2020 kita belum tahu hasilnya karena memang akan di release pada tahun 2021.

Pada hasil survey paling akhir yang dilakukan oleh OECD di tahun 2018 lalu, Indonesia di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, matematika dan sains.

Untuk kemampuan membaca negara kita berada pada peringkat 74 atau peringkat ke-6 dari bawah dan ini turun 10 peringkat, di mana tahun 2015 yang lalu kita masih menempati angka ke-64. Menyedihkan memang, karena kalau dilihat kasat mata memang budaya membaca kita sangatlah rendah.

Sedangkan kategori matematika, pendidikan kita berada di peringkat ke-7 dari bawah (73). Padahal kalau kita lihat pelajaran matematika kita sangatlah tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Bagaimana tidak, di SD kelas rendah saja peserta didik sudah diajari akar dan pangkat dan soal-soal yang rumit lainnya, sehingga sangat sulit untuk diselesaikan bahkan oleh guru yang mengajar di SD itu sendiri.

Saking tinginya materi yang diberikan sangatlah sulit untuk diterapkan dalam keseharian. Sangat berbeda dengan di Australia misalnya, mereka hanya mengajarkan rumus-rumus matematika yang memang akan dipakai dalam kehidupan mereka, sehingga di SMP kelas 9 saja atau disebut year 9 mereka masih belajar rumus-rumus yang sangat sederhana seperti penambahan, pengurangan perkalian dan pembagian saja, belum ada akan ditemui operasi akar dan pangkat.

Lalu menilik dari fakta-fakta di atas kenapa pendidikan kita belum juga bisa efektif bila dibandingkan dengan besarnya dana yang disediakan pemerintah. Karena pada dasarnya tantangan pendidikan global adalah tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi yang terpenting adalah memastikan progress atau perkembangan pendidikan itu sendiri. Jadi tentu ada yang salah dengan mandeknya perkembangan pendidikan di negara kita tapi dimanakah itu? Di guru kah? Orang tua, peserta didik, pemerintah, atau institusi pendidikan?.

Dari semua elemen pendidikan tersebut tentu pemerintah lah yang lebih bertanggung jawab karena pemerintah adalah pengambil kebijakan yang akan mengarahkan pendidikan disuatu negara. Pemerintahlah yang bertanggung jawab mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan demokratis (UU Sisdiknas pasal 3).

Saat ini pemerintah sedang mencoba untuk mengangankat kualitas pendidikan melalui program yang populer dengan sebutan POP (Program Organisasi Penggerak). Sayangnya belum lagi program ini berjalan malah menjadi polemik di kalangan dunia pendidikan dan malah menimbulkan kegaduhan pendidikan sekaligus merambat kemasalah politik. Bahkan salah satu fraksi DPR RI mendesak pemerintah untuk mengavaluasi kinerja Menteri Pendidikan.

Hal ini dipicu oleh peningkatan kualitas pendidikan yang malah diserahkan kepada organisasi yang belum teruji dan mempunyai sejarah yang panjang dalam mengawal pendidikan di Indonesia sebagaimana Organisasi Muhammdiayah dan NU. Tapi pemerintah malah mengucurkan hibah dana yang cukup besar untuk organisasi konglomerat yang tidak bergerak di bidang pendidikan. Dengan alasan itulah kedua organisasi tersebut mengundurkan diri dari percaturan program POP yang diprakarsai oleh kementerian pendidikan. Bahkan belakangan organisasi profesi guru yaitu PGRI ikut undur diri dari program ini.

Padahal sebagaimana diketahui saat ini dunia pendidikan kita sedang sekarat dengan adanya anggaran yang dipangkas dalam rangka penanggulangan pandemik covid-19. Tetapi pemerintah malah melibatkan perusahaan swasta untuk melaksanakan pelatihan guru. Hal ini tentu saja melukai organisasi-organisasi kependidikan yang selama ini memang berkecimpung di dunia pendidikan. Belum lagi perguruan-perguruan tinggi yang memang selama ini khusus mencetak tenaga kependidikan yang berkualitas. Tetapi kenapa pemerintah tidak memfokuskan dan memberdayakan organisasi yang selama ini memang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara yang kita cintai ini.

Tentu saja masih banyak yang perlu pemerintah perhatikan seperti halnya belum bisa efektifnya belajar saat ini karena hanya dijalani melalui daring dengan aplikasi yang tidak dirancang untuk proses belajar mengajar jarak jauh. Cara belajar daring ini juga belum ada kajian yang mendalam tentang keefektifitannya. Sehingga yang sering terjadi malah orang tua yang belajar dan bukan murid itu sendiri, terutama untuk anak di kelas rendah.

Kurikulum yang saat ini masih lebih mementingkan hafalan bagi anak didik ketimbang mengajari anak bagaimana cara berfikir kritis dan dapat melakukan analisis yang mendalam sebagaimana kurikulum di negara-negara maju yang lebih mementingkan berfikir kritis (critical thinking) dan yang lebih penting lagi mereka lebih menitik beratkan pada karakter anak yang mereka amalkan sehari-sehari seperti halnya sikap menghargai orang lain, memanfaatkan waktu dengan baik dan mampu antri.

Di kurikulum kita karakter tersebut baru tertulis di silabus saja tapi belum diamalkan dalam keseharian. Di Australia, misalnya anak SD di kelas rendah tidak diajarkan baca tulis (literacy dan numeracy)  tapi mereka fokus pada pembentukan karakter.

Pertanyaanya adalah, bagaimana pendidikan bisa berkualitas kalau kebijakan pemerintah sering berubah-rubah dengan tanpa arah. Sering jadi pameo bahkan beda pemerintah maka akan beda pula kebijakannya sehingga, kurikulum pun berubah-ubah, silabus dari berlembar-lembar menjadi satu lembar dan bahkan nama sekolah pun berganti-ganti dari SMA menjadi SMU dan kembali lagi ke SMA, sehingga kebijakan pendidikan kita tidak berkesinambungan.

Hasil pendidikan tidaklah bisa dilihat hasilnya hanya dalam satu atau dua tahun saja tapi membutuhkan waktu yang lama.  Oleh karena itu harus benar-benar berfikir secara matang dan baik serta mempunyai rencana jangka panjang yang tidak mudah untuk bertukar-tukar hanya untuk mengikuti popularitas rezim yang sedang berkuasa.**

Oleh: Mahyeldi Ansharullah Dt. Marajo

Menyenangkan, jika orang datang ke Padang. Itu adalah keinginan besar kita, hari ini dan hari-hari mendatang. Maka tidak ada caranya selain membenahi kota yang kita cintai ini, merawatnya baik-baik, melengkapi infrastrukturnya, mencukupkan fasilitas umumnya, membentuk manusia-manusia yang ramah dan santun sebagai penghuninya dan membuatnya menjadi sebuah kota yang aman dan sekaligus tertib.

Tapi tidaklah logis apabila kita mendahulukan perbaikan untuk tamu yang datang sementara tuan rumah sendiri tidak diperbaiki terlebih dulu. Karena itu orientasi pembangunan Padang adalah mensejahterakan masyarakatnya terlebih dulu. Sejuta penduduk, tentulah bukan jumlah yang sedikit untuk ukuran daerah-daerah di Sumatera Barat.

Padang sebagai kota dengan penduduk terbesar diantara Kabupaten/Kota yang ada.
Setelah gempa besar melanda Padang 2009 memang mau tak mau segenap upaya kita adalah ditujukan kepada pembangunan kembali infrastruktur kota yang binasa. Pemahaman saya, mana mungkin sebuah kota menjadi menarik untuk dikunjungi apabila banyak reuntuhan bangunan yang membuat orang takut.

Membuat warga jadi nyaman, itu bukan pekerjaan mudah pula. Pertama-tama saya ingin seluruh warga memiliki tempat-tempat bersantai dengan keluarga yang nyaman. Itu sebabnya pada permulaan tugas saya, pembangunan taman-taman kota menjadi marak. Sejumlah sudut kota yang strategis kita desain menjadi taman yang cantik.
Lalu, pembenahan pantai Padang sebagai pusat rekreasi yang indah perlu pula menjadi bagian dari pekerjaan besar kita. Selama beberapa tahun, pantai Padang sulit dibenahi, kumuh dan banyak pemalakan yang membuat orang acap mengeluh.

Sejumlah rumah makan di bibir pantai yang sulit dipindahkan, akhirnya dengan pendekatan humanis, berhasil kita relokasi. Bibir pantai harus bebas bangunan liar. Maka secara bertahap sejak enam tahun lalu pantai Padang kita ubah menjadi sebuah kawasan yang layak disebut sebagai destinasi. Pantai Padang tidak kalah indah dengan pantai Kuta di Bali, pantai Loasari di Makassar atau kawasan Bulevard di Manado.

Dengan kebersamaan, menggandeng semua pemangku kepentingan pariwisata, saya memutuskan untuk mengubah pantai Padang menjadi sebuah pantai yang nyaman dan indah. Banyak yang yang meragukan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia dan mustahil mengingat banyak benturan sosial yang mesti dihadapi. Namun, untuk sebuah kebaikan dan nawaitu untuk kemaslahatan bersama saya kira semua orang mau menerima asal pendekatannya dilakukan dengan humanis tanpa merugikan masyarakat.

Hasilnya? Lihatlah dari ujung utara ke ujung selatan pantai, dari Muaro ke Muaro Lasak, kini menjadi sebuah kawasan yang tumbuh pesat ekonomi masyarakatnya lantaran telah berubah menjadi destinasi yang dikunjungi banyak pelancong.

Sambil terus membenahi infrastruktur kota seperti Pasar Raya yang runtuh akibat gempa serta gedung-gedung pemerintah, kita juga ingin tanah-tanah rakyat dalam kota di berbagai wilayah pemukiman menjadi naik nilai ekonomisnya. Jalan satu-satunya adalah membangun akses jalan ke kawasan-kawasan pemukiman itu. Saya lalu memperkenalkan betonisasi. Dengan dibangunnnya jalan beton di berbagai kawasan pemukiman makan harga tanah di situpun meningkat pesat. Sekaligus juga memudahkan mobilisasi mesyarakat baik sosial maupun ekonomi.

Tidak semua warga adalah orang diberi kesempurnaan tubuh oleh Allah, diantaranya ada yang merupakan warga disabilitas. Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang seperti itu adalah sebuah upaya memberi rasa adil, bentuknya adalah membantu kaum disabilitas dengan membangunkan trotoar dilengkapi rambu untuk kaum disabilitas.  Para tunanetra dan orang-orang tua yang memerlukan kereta dorong bisa menikmati kota Padang lewat trotoar-trotoar lebar yang kita bangun di jalan-jalan utama. Mereka bisa rehat dari keletihan berjalan dengan disediakan bangku-bangku pada trotoar itu.

Perekonomian juga pulih –meskipun kini sempat surut karena Covid-19, tapi itu dialami oleh semua kota di dunia—hotel-hotel juga makin banyak dibangun. Itu berarti para investor memandang bahwa Padang memang sebuah kota layak investasi. Mal dan bioskop modern juga melengkapi sebutan Padang sebagai sebuah Kota Raya.

Perlalu-lintasan yang baik, nyaman dan teratur sebagai sarana memobilisasi orang, barang dan jasa merupakan indikator sebuah kota yang memberi rasa nyaman. Dua perusahaan taksi nasional Blue Bird dan Expres juga melirik Padang sebagai wilayah operasi yang menguntungkan. Sedangkan Pemerintah Kota pun berusaha membuat lalu-lintas di jalanan menjadi tertib dengan mengurangi kendaraan umum berukuran kecil. Kita sediakan bus Trans Padang yang nyaman bagi warga. Dalam waktu-waktu mendatang akan kita tingkatkan jumlah armadanya dengan menambah koridor yang dilayani.

Nah, begitulah, apabila semua kelengkapan sebuah kota bisa membuat warganya nyaman, maka tak ayal tentu akan membuat nyaman pula para pendatang, tamu dan pelancong yang memilih Padang sebagai destinasi.
Pada masa-masa mendatang, pemerintahan berikutnya bisa lebih lega dengan berkonsentrasi pada upaya pembangunan mental dan spiritual. Akan makin banyak waktu dan anggaran untuk sumber daya manusia, karena hampir semua fasilitas kota sudah kita lengkapi. 

Melihat Sumatera Barat, sekali lagi mesti didahului dengan melihat Padang. Padang yang baik dan tertata rapi akan mencerminkan Sumatera Barat yang teratur. Padang yang ramah investasi, akan mencerminkan juga Sumatera Barat yang ramah investasi.
Pada usia yang sudah tidak muda ini, Padang tahun ini berumur 351 tahun, Pemerintah Kota tentu sangat berterimakasih kepada semua warga masyarakat yang telah rela dan bersedia bersama-sama membikin kota ini sebagai sebuah hunian yang nyaman, Dirgahayu Padang!


MPA, PADANG -- Video Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah yang dimaki oleh emak-emak pedagang kaki lima disertai dengan kata tidak pantas viral di group-group whats'app, Facebook dan Twitter. Pasalnya PKL tersebut tidak rela ditegur karena berjualan di atas trotoar pelataran Pantai Padang
Kamis (6/8/2020). 

Video berdurasi 20 menit 38 detik itu menjadi perhatian publik, tampak dalam video singkat itu Wali Kota Padang Mahyeldi ditemani ajudan dengan mengenakan sepeda dengan berpakaian olahraga warna hitam serta memakai helm sepeda mendatangi sekelompok emak-emak PKL. 

Kemudian Mahyeldi menyapa dan menegur agar penjual tersebut tidak menjajakan dagangannya di atas trotoar karena melanggar aturan.Tidak terima di tegur sipenjual bukannya mengangkat dagangan,  justru melakukan perlawanan dengan melontarkan kata kasar, dan tak pantas untuk didengar. 

Seorang Netizen, Hendri P. mengatakan "Saya melihatnya dari segi positif saja. Betapa Seorang Buya Mahyeldi begitu sabar dan santun menghadapi masyarakat yang sedang emosional," tulisnya.

"Melihat seorang ibu tua yang berucap kata tidak pantas diucapkan, dengan cara menghardik dan disebar oleh lawan politik Buya Mahyeldi. Padahal oknum pedagang tersebut sudah jelas-jelas melanggar aturan yang ada," tuturnya.

"Sekali lagi saya apresiasi Wali Kota Padang Buya Mahyeldi yang begitu sabar menghadapi masyarakat," tulisnya.

Dia menambahkan saya tidak bisa membayangkan kalau saya pada posisi Buya waktu itu, mungkin barang-barang Pedagang tersebut sudah saya lempar ke laut. "Tapi Buya memang beda, dia mengedepankan rasa bukan kekuasaan. Buya tetap sabar menghadapai Warganya yang bermacam ragam tingkah laku," tutupnya. (Anda)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F