-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bank Nagari atas sekian banyak bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada Pemko Padang demi memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bingkuang.

Kali ini, bantuan kembali disalurkan Bank Nagari kepada Pemko Padang berupa dua unit mobil baru jenis Toyota Innova yang diperuntukkan sebagai mobil ambulance dan mobil operasional. 


Bantuan tersebut diterima Wali Kota Padang Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Feri Mulyani dari Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Muhamad Irsyad beserta jajaran di Palanta Wali Kota Padang, Rabu (24/2/2021). 


Penyerahan bantuan tersebut juga diiringi dengan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kota Padang, sekaligus launching penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi seluruh Puskesmas di Kota Padang.


Seperti diketahui, untuk mobil ambulance merupakan bantuan CSR dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya yang diserahkan kepada Pemko Padang melalui DKK yang diperuntukkan bagi Puskesmas Parak Karakah. Sementara satu unit mobil operasional yang diserahkan kepada RSUD dr. Rasidin Padang merupakan bantuan dari Bank Nagari Cabang Siteba.


"Alhamdulillah, hari ini Bank Nagari memberikan dukungan kepada kita berupa penyerahan dua mobil baru dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Padang. Kedua mobil ini sangat bagus dan lebih stabil saat digunakan dibandingkan mobil-mobil yang lainnya," ungkap wako saat itu.


Mahyeldi pun berharap bantuan ini semoga akan menambah kekuatan Pemko Padang dalam fasilitas mobil ambulance di Puskesmas dan juga mobil operasional kesehatan di RSUD dr. Rasidin. 


"Semoga bernilai pahala bagi kita semua dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi orang-orang yang baik-baik di Kota Padang ini," imbuh orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat itu.


Lebih lanjut sekaitan atas dilaunchingnya penggunaan QRIS bagi Puskesmas se-Kota Padang kali ini, atas nama Pemerintah Kota Padang Mahyeldi mengaku sangat menyambut baik hal tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan saat ini bagi setiap Puskesmas atau rumah sakit di Kota Padang. Hal itu pun juga sesuai anjuran dari Bank Indonesia (BI) kepada Pemko Padang agar terus memperbanyak fasilitas-fasilitas pembayaran non tunai bagi masyarakat.


"QRIS adalah salah satu caranya yang bertujuan mempermudah transaksi secara digital atau non tunai. Kita tinggal menunjukkan QRIS di aplikasi smartphone dan tinggal ditempelkan ke barcode yang ada. Dengan itu saldo kita akan ditarik secara otomatis," sebutnya


Dengan penggunaan QRIS imbuh Mahyeldi, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tentu menjadi lebih mudah, cepat dan nyaman tentunya.


"Selain memudahkan pembayaran kode QR, biaya transaksi menggunakan QRIS juga sudah diseragamkan untuk seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (GoPay, Ovo, Dana, LinkAja, dan Internet Bank Lainnya," sambung Mahyeldi yang juga didampingi Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Amrizal saat itu.


Di samping itu ia menambahkan, dengan penggunaan QRIS tentu juga berdampak baik bagi kas daerah khususnya berkaitan dengan pendapatan daerah.


"Maka dari itu, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Padang agar dapat melakukan dan meningkatkan transaksi non tunai melalui metode penggunaan fasilitas QRIS. Mari kita dukung dan terapkan bersama," harap wako mengakhiri.


Dalam kesempatan itu juga hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Iman Suryansah Nurdin, Direktur Keuangan Bank Nagari Sania Putra dan Pemimpin Divisi Dana dan Treasury Roni Edrian. Selanjutnya Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahan Bank Nagari Idrianis, Pemimpin Divisi TI Bank Nagari Eka Andria Putra, serta Pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya Syafrizal. CH dan  Pemimpin Bank Nagari Cabang Siteba Doni Agusta.(David)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sehari Jelang Pelantikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) di Istana Negara, H. Mahyeldi lakukan Swab di RS Bunda Jakarta, Rabu (24/2/2021).

.

Wali Kota Mahyeldi hari ini, Kamis pagi (25/2/2021) pukul 09.30 Wib akan dilantik sebagai Gubernur Sumbar bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.


Menurut Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Padang Amrizal Rengganis yang mendampingi wali kota bersama Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa, Sekda Amasrul dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Padang, mengatakan, selain pelantikan H.Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar juga akan diadakan pelantikan Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Hj.Harneli Bahar oleh Ketua Umum TP-PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, di Sasana Bakhti Praja, Jakarta.


"Alhamdulillah, besok pagi saya bersama Wakil Gubernur Audy Joinaldy dilantik oleh Presiden RI di Istana Negara. Kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Sumatera Barat yang yang telah memberikan amanah kepada kami sebagai Gubernur Sumbar. Mohon doa  dan dukungan untuk Sumbar yang Madani," ucap Wali Kota Mahyeldi. (Mul/AR).

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Sesuai dengan 16 program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nomor lima yakni pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, maka Virtual Police hadir sebagai bagian dari pemeliharaan Kamtibmas khususnya di ruang digital agar bersih, sehat dan produktif. 

Virtual Police juga merupakan kegiatan kepolisian untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang opini atau konten yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana. 


"Melalui Virtual Police, kepolisian memberikan edukasi dan pemberitahuan bahwa apa yang ditulis ada melanggar pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2). 

Argo menjelaskan bagaimana Virtual Police ini menjalankan tugasnya. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, peringatan Virtual Police kepada akun yang dianggap melanggar tidak subjektif melainkan lewat kajian mendalam bersama para ahli. 


Adapun prosesnya ialah, ketika di suatu akun ditemukan tulisan atau gambar yang berpotensi melanggar pidana. Kemudian petugas menscreen shoot unggahan itu untuk dikonsulrtasikan oleh tim ahli yang terdiri dari ahli pidana, bahasa dan ITE. 


"Apabila ahli menyatakan bahwa ini merupakan pelanggaran pidana baik penghinaan atau sebagainya maka kemudian diajukan ke Direktur Siber atau pejabat yang ditunjuk di Siber memberikan pengesahan kemudian Virtual Police Alert Peringatan dikirim secara pribadi ke akun yang bersangkutan secara resmi," urai Argo. 


Peringatan dikirimkan melalui Direct Message atau DM. Tujuannya, ungkap Argo, pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang diberikan oleh pihak kepolisian melalui Virtual Police. 


"Diharapkan dengan adanya Virtual Police dapat mengurangi hoax atau post truth yang ada di dunia maya. Masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu tulisan atau gambar yang dapat membuat orang lain tidak berkenan dan untuk menghindari adanya saling lapor," ungkapnya. 


Disisi lain, Argo menepis kekhawatiran beberapa pihak dengan adanya Virtual Police mempersempit kebebasan masyarakat di ruang digital. 


"Polri tidak mengekang ataupun membatasi masyarakat dalam berpendapat namun Polri berupaya untuk mengedukasi apabila melanggar pidana, Sampai saat ini ada 4 akun yang sudah diberikan peringatan melalui virtual police," demikian Argo. (bhps)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
F